menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Panduan pengarsipan digital ini, yang juga disebut pengarsipan elektronik, bertujuan untuk menyajikan berbagai alat digital yang tersedia bagi bisnis, administrasi, komunitas atau asosiasi untuk melestarikan, melestarikan, mengamankan dan mengelola dokumen, informasi dan data.
Panduan pengarsipan digital ini, yang juga disebut pengarsipan elektronik, bertujuan untuk menyajikan berbagai alat digital yang tersedia bagi bisnis, administrasi, komunitas atau asosiasi untuk melestarikan, melestarikan, mengamankan dan mengelola dokumen, informasi dan data.
Pembelajaran yang merespon era rovolusi industry 4.0 tersebut harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Tantangan industri 4.0, ancaman pengangguran, dan bonus demografi dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Revitalisasi sistem pembelajaran meliputi, 1) kurikulum dan pendidikan karakter, 2) bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3) kewirausahaan, 4) penyelarasan.
Pembelajaran yang merespon era rovolusi industry 4.0 tersebut harus dijawab dengan cepat dan tepat agar tidak berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Tantangan industri 4.0, ancaman pengangguran, dan bonus demografi dengan fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan.
Revitalisasi sistem pembelajaran meliputi, 1) kurikulum dan pendidikan karakter, 2) bahan pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 3) kewirausahaan, 4) penyelarasan.
Dalam pasal 7 butir d Undang – Undang No. 43 Tahnu 2007 tentang Perpustakaan disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban menjamin ketersediaan keragaman koleksi perpustakaan melalui terjemahan (translasi), alih aksara (transliterasi), alih suara ke tulisan (transkripsi), dan alih media (transmedia). Yang dimaksud dengan transmedia disini adalah pengalihan bentuk bahan perpustakaan dari bentuk tercetak, audio, dan audio visual ke media lain dalam hal ini media digital.
PENGELOLAAN ARSIP ELEKTRONIK & BERBASIS TIK.pptNgurahAdiputra2
Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan,dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar,peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting)
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan
makanan.
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
Akan ada Revisi Permenkes 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada FKTP Milik Pemda untuk
mengatasi permasalahan dan mengakomodir
kebutuhan di lapangan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah
Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi klinis dalam pemberian layanan UKP yang diukur dengan tingkat rujukan dan penguasaan jenis penyakit yang merupakan kompetensi Puskesmas .
Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga peserta agar tidak sakit melalui berbagai upaya promotif dan preventif serta out reach.
menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;
2. menjamin keselamatan dan keamanan
arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
3. Menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
1. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi
apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan (meneliti tanda pelepas surat/release mark). Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi dep. (deponeren)yang menunjukkan perintah untuk menyimpanan surat.
2. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut.Indeks/kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita tersebut masih hangat dibicarakan.
Semakin aktual sebuah berita, semakin tinggi pula nilai berita tersebut
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita cakupannya lebih luas.
Kebakaran hutan nilai beritanya lebih tinggi daripada kebakaran sebuah rumah di Jalan Mawar Kabupaten Sleman.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. ARSIP?
Bagaimana ingatan yang merupakan
sesuatu yang berasal dari masa
lampau dan itu dapat digunakan untuk
masa kini, yang pada gilirannya
sekaligus juga menjadi landasan masa
mendatang.
Agar masa lampau itu dapat ditarik
relevansinya untuk masa kini,
diperlukan adanya titik penghubung
antara keduanya.
(Prof. Dr. Noerhadi Magetsari
Kepala ANRI 1992—1998)
3. TUJUAN
PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN
Undang-undang No. 43 Tahun 2009 Pasal 3
1. menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;
2. menjamin keselamatan dan keamanan
arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
3. Menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik.
4. UNDANG-UNDANG
KEARSIPAN
YANG TERKAIT
1. UU No. 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan
2. UU No. 11 tahun 2014 tentang ITE
3. UU No. 14 Tahun 2014 tentang KIP
4. PP No. 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan UU 43/2009
5. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE)
6. Perka ANRI No. 20/2011 tentang
Autentikasi Arsip Elektronik
5. PENGERTIAN
• Transfer materi (arsip) dari analog ke kode binary
melalui penggunaan scanner atau kamera digital,
sehingga image dari obyek yang discan dapat
dibaca di komputer.
• Tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses
alih media atau digitalisasi dengan mengubah
bentuk dari format tercetak/tertulis, audio dan
video menjadi format digital.
• Alih Media: teknik memindahkan isi atau
informasi arsip dari satu format ke format
lainnya dengan tidak mengurangi
isi arsip aslinya.
6. KEBIJAKAN
• Alih media arsip statis dilaksanakan dengan
memperhatikan kondisi arsip dan nilai
informasi.
• Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan
untuk kepentingan hukum berdasarkan
ketentuan per-UU.
• Hasil Alih media arsip diautentikasi oleh
pimpinan langsung dengan dibuatkan Berita
Acara Hasil Alih media.
7. 01
02
03
TUJUAN
ALIH MEDIA
ARSIP
Kepentingan Pelestarian
dan PelayananArsip
ASPEK LEGALISASI ALIH MEDIA
Alih Media dilakukan untuk pelaksanaan
PreservasiArsip Statis melalui Reproduksi
(Pasal 99 ayat (1);
Alih Media dilaksanakan dengan memperhatikan
kondisi fisik dan nilai informasi yang menghasilkan
Arsip Statis dalam bentuk dan media elektronik
dan/atau media lainya sesuai dengan Aslinya
(Pasal 99 ayat (2) Jo Pasal 100 ayat (4);
Arsip yang dialihmediakan tetap disimpan untuk
kepentingan pelestarian dan pelayanan arsip
(Pasal 100 ayat (5);
(Bab IV, Paragraf 4 PreservasiArsip Statis, Pasal 49 dan Pasal 100 PP No. 28 Th. 2012)
9. Agar arsip atau
rekaman informasi
dapat diakses melalui
sistem komputer
(online, offline,
kapanpun dan
dimanapun )
TUJUAN DIGITALISASI
Salah satu strategi
pelestarian arsip
masa kini, agar dapat
selalu mengikuti
perkembangan
teknologi
Agar arsip dapat
dipelihara dan dijaga
di lokal repositori atau
cloud storage
11. RUANG LINGKUP
Spesifikasi Teknis digitalisasi harus diketahui
oleh semua operator sebelum melaksanakan
kegiatan digitalisasi arsip.
Pengetahuan yang mendalam tentang spesifikasi
digitalisasi membuat setiap operator dapat
menyelesaikan setiap masalah yang terjadi selama
proses digitalisasi berlangsung.
Menggunakan aturan yang sudah terstandar akan
menghasilkan citra hasil digitalisasi yang konsisten
12. METODE SELEKSI
1. Penggunaan (tingkat intensitas permintaan)
2. Kondisi arsip mulai rusak atau akan hilang
informasinya.
3. Urgent/mendesak untuk pimpinan yang sangat
membutuhkan, pameran dll.
14. DIGITAL FILE FORMAT
Format digital yang direkomendasikan
TIFF – Tagged Image File Format
(foto/ images)
JPEG - Joint Photographic Experts Group
(foto/ images)
PDF – Portable Document Format
(foto/ images)
WAV – waveform audio format
(audio/ rekaman suara)
AVI –Audio Video Interleave
(video/ film)
RAW
15. ALUR KERJA
DIGITALISASI ARSIP STATIS
SOP DIGITALISASI
1. Persiapan (Pra Digitalisasi)
2. Pelaksanaan/Proses
3. Verifikasi / QC
4. Pembuatan Berita Acara
5. Autentikasi
16. KESIMPULAN
Digitalisasi
Arsip
Statis…
• Teknis digitalisasi harus ditetapkan dan disahkan
dalam bentuk peraturan pimpinan lembaga atau
kantor sebelum pelaksanaan digitalisasi dimulai.
• Alur kerja proses digitalisasi harus ditetapkan
sebaik-baiknya sesuai dengan standar.
• Kegiatan digitalisasi banyak melibatkan orang
dengan berbagai profesi dan skill.
17. WEBSITE SEJARAH NUSANTARA
Laman Sejarah Nusantara (www.sejarah-nusantara.anri.go.id) diresmikan tanggal
27 September 2013 di Bandung bersamaan dengan acara konferensi SARBICA.
Menyajikan hasil digitalisasi arsip VOC yang dapat di akses oleh khalayak umum
dengan dua bahasa yaitu, Inggris dan Indonesia.
21. Pra-SCANNING
Prosedur &
Standard
Arsip Refolio
( Penomoran Halaman )
Fungsi :
1. Arsip biasanya tidak ada urutan
halaman.
2. Alat kontrol jika ada halaman
yang tidak ter-scan.
3. Alat bantu Perencanaan
- Kebutuhan digital storage
- Durasi/lama pengerjaan
- Kebutuhan SDM
Prosedur
- Referensi tahapan langkah kerja.
Standard
- R
eferensi hasil kerja
P
edoman
SOP
Peraturan
… …
- Fisik
- Materi/Konten
DAFT
AR ARSIP
Kelengkapan Berita Acara
Aspek Legalitasscr Administrasi
ALURKE
R
JA DIGITALISASI AR
SIPVOC
22. Penyiapan
MET
ADAT
A
SCANNING
QC
Kebutuhan AKSE
S
- Format TIFF
- Seluruh lembar arsip
- Format JPG atau PDF/A
- Seluruh Informasi arsip
Resolusi: 300dpi/ppi
Bitdepth : 24 bit
Cropping
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 14 T
ahun 2018
Tentang
Standar Deskripsi Arsip Statis
AccessStorage
(Harddisk, NAS
, Cloud)
LongtermDigital Preservation Storage
(WORM– Write Once R
ead Many)
ALURKE
R
JA DIGITALISASI AR
SIPVOC
*MEMENUHI ST
ANDARD YANG DITET
APKAN
PP.28/2012 : Pelaksanaan UU.43/2009
Kebutuhan P
R
E
SE
R
VASI