Peraturan ini mengatur tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah. IKU merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja. Setiap instansi wajib menetapkan IKU dan menjadikannya acuan utama dalam penyusunan anggaran dan evaluasi kinerja.

1. INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU)

2. PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/09/M. PAN/5/2007
TENTANG
PEDOMAN UMUM PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
Dl LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH
Pasal 3
Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator
kinerja utama di lingkungan masing-masing.
Pasal 4 ayat (3)
Gubernur / Bupati / Walikota wajib menetapkan indikator kinerja
utama untuk Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan Satuan
Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) serta Unit Kerja Mandiri di
bawahnya
Berdasarkan :

3. Apa itu IKU ?
lndikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan
dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
Tujuan Utama penetapan IKU di lingkungan instansi
pemerintah adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang
digunakan untuk perbaikan kinerja organisasi itu sendiri.

4.  Bila kinerja tidak ada ukuran
atau tidak jelas pengukurannya
maka ?.........
Kita tidak dapat
menjelaskan
nilai yang dapat
diciptakan dari uang
rakyat yang
dibelanjakan

5. Dalam kerangka reformasi birokrasi yang sedang dilaksanakan
di Indonesia, penerapan indikator kinerja utama ini akan
sangat mewarnai berbagai kbijakan yang akan diterapkan.
Saat ini sedang disusun berbagai kebijakan terkait dengan
pemanfaatan indikator kinerja utama ini.
Rancangan Peraturan Presiden tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja lnstansi Pemerintah yang disusun bersama oleh
Departemen Keuangan, Departermen Dalam Negeri,
Kementerian Negara PANRB dan Bappenas secara jelas
menggunakan IKU sebagai ukuran keberhasilan organisasi
dan sebagai acuan utama dalam pengajuan anggaran.
Dengan demikian, pada saat penyusunan RKA maka
indikator kinerja utama setiap instansi pemerintah akan
dijadikan pedoman utama alokasi anggaran.
Kaitan antara IKU dengan SAKIP ??????

6. Komponen Penilaian SAKIP
No. Komponen Yang dinilai Bobot Ket.
1 Perencanaan Kinerja 30 Bappeda
2 Pengukuran Kinerja 25 SKPD
3 Pelaporan Kinerja 15 Bag.Organisa
si
4 Evaluasi Internal 10 Inspektorat
5 Capaian Kinerja 20 SKPD

7. IKU digunakan instansi pemerintah untuk :
a. Perencanaan jangka menengah;
b. Perencanaan tahunan (RKPD );
c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
(PK) ;
d. Pelaporan akuntabilitas kinerja (LAKIP);
e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah.

8.  Jenis – jenis indikator kinerja :
1. Indikator Output : ukuran yang menggambarkan
keluaran yang langsung diperoleh dari suatu aktivitas /
kegiatan dalam mengelola input (dana / barang / jasa)
2. Indikator Outcome : ukuran yang menggambarkan hasil
yang diperoleh dari berfungsinya / bermanfaatnya
suatu input
3. Indikator Benefit : ukuran yang menggambarkan
dampak baik secara langsung maupun tidak langsung
karena tercapainya suatu sasaran/tujuan
Contoh :
(Fisik) Jalan
Kemudahan
transportasi atau
terbukanya akses
Harga barang lebih
murah atau akan
dibangunya gedung
sekolah atau
pendapatan petani
meningkat dll

9. Bagaimana Indikator kinerja yang baik ?
indikator kinerja yang baik dan cukup memadai harus
memenuhi kreteria yaitu:
a. Spesifik; indikator memberikan informasi yang tepat
seperti : tahun / satuan ukuran / kelompok tertentu /
lokasi / dll
Contoh : Jumlah masyarakat yang melek huruf dalam
tahun x mencapai 80 % ; Tingkat ketersediaan tenaga
pengajar dalam tahun x mencapai 85 %.
b.Dapat dicapai; indikator kinerja yang ditetapkan harus
menantang namun bukan hal yang mustahil untuk
dicapai dan dalam kendali.
Contoh : Menurunkan angka kematian ibu / neonatal per
1000 kelahiran.

10. c. Relevan; Indikator kinerja harus terkait
secara langsung dengan sasaran /
program target / bahkan terkait misi dan
visi.
Contoh : “Meningkatnya persentase jumlah
usaha kategori AMDAL dan UKL/UPL
yang memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis pengelolaan lingkungan hidup”
target 80%

11. d. Dapat diukur ; bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif
 Kuantitatif : indikator dalam angka (jumlah atau
persentase, nilai, tonase, indeks) atau dalam
pernyataan bersifat kuantitatif.
Contoh : Menurunkan tingkat kriminalitas /
Meningkatkan jumlah populasi ternak / dll
. Kualitatif
Contoh : Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan
Indikator kuantitatif lebih efektif digunakan, lebih
mudah diukur, lebih mudah mengumpulkan
datanya, lebih mudah formulasinya/perhitungan,
lebih mudah mengamati perkembangan serta
evaluasinya.

12.  e. Berorientasi Hasil ; Suatu kondisi
positif yang ingin diwujudkan dan
menghilangkan kondisi negatif.
Contoh : “Opini BPK terhadap laporan
keuangan” target : WTP.

13. Satuan pengukuran indikator :
 Kualitatif, menggunakan skala (misal: baik, cukup, kurang)
 Kuantitatif absolut: menggunakan angka absolut (misal: 30 orang, 80
unit)
 Persentase: menggunakan perbandingan angka absolut dari yg
diukur dengan populasinya (misal: 50%, 100%)
 Rasio: membandingkan angka absolut dengan angka absolut lain
yang terkait (misal: rasio jurnlah guru dibandingkan jumlah murid)
 Rata-rata: angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian
(misal: rata-rata biaya pelatihan per peserta dalam suatu diklat)
 Indeks: angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan
suatu rumus tertentu (misal: indeks harga saharn, indeks
pembangunan manusia)

14. Ayo tebak !!!!
Tataran Tujuan/sasaran/Program/Kegiatan,
Indikator Outcome atau Output, bersifat
Kinerja atau Kerja ?
Meningkatnya kesehjahteraan
masyarakat
Sasaran / tujuan, outcome,
kinerja
Terlaksananya bimtek penyusunan
laporan keuangan Kegiatan, output , kerja
90% peserta bimtek penyusunan
laporan keuangan mampu menjawab
pertanyaan dengan baik
Kegiatan, output, Kinerja
90% peserta bimtek penyusunan
laporan keuangan mampu menyusun
laporan keuangan dengan benar
Kegiatan.Outcome ,Kinerja

15. Meningkatnya pendapatan petani
Sasaran, Indikator outcome
bersifat kinerja
Terwujudnya kesejahteraan petani
Tujuan, outcome bersifat
kinerja
Terbangunnya gedung RKB /
Tersusunnya Dokumen RTRW
Kegiatan, Indikator Output
bersifat kinerja
Meningkatnya produktivitas petani
Program, outcome bersifat
kinerja
Rasio RKB terhadap Rombel pada
SDN No.07/V Ka.Tungkal /
Dokumen RTRW menjadi
kerangka acuan pengaturan dan
pemanfaatan ruang
Kegiatan, Indikator Outcome
bersifat kinerja

16. Baik / cukup memadai / Kurang
pas / bukan indikator kinerja /
tidak jelas ? Beberapa contoh indikator kinerja SKPD
dan RPJMD saat ini :
Interkoneksi pelayanan publik kecamatan
Persentase Koperasi agroindustri dan perikanan
Terlaksananya program pengembangan budaya baca dan pembinaaan
perpustakaan dengan baik
Jumlah konektivitas digital
Produksi perikanan tangkap

17. Jumlah kawasan perumahan tertata dengan fasilitas umum yang memadai
Menambah umur aset peralatan kantor
SDM Damkar melaksanakan disiplin
Terjaminnya stabilitas distribusi dan harga pangan ditingkat petani di lembaga
distribusi pangan masyarakat (LDPM) dan pengembangan usaha pangan
masyarakat
Terwujudnya tanjung jabung barat yang aman, tertib, dan tentram
APK SD / APK SMP / APK SMA
Persentase satuan pendidikan dasar memiliki guru sesuai SPM

18. 10 OPD Pilihan untuk penilaian SAKIP
oleh MenPan&RB :
1. Bappeda
2. Inspektorat
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Tenaga kerja
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas PUPR
8. DTPH
9. Koperindag
10. Disbunak

19. OPD yang sudah menyerahkan Perjanjian
Kinerja (PK) 2017
1. BPPRD 15.DISHUB
2. PMD 16.BKPSDMD
3. P3AP2KB 17.SATPOL PP
4. DINKES 18. DLH
5. KOPERINDAG 19.SETWAN
6. NAKER 20. PERUMKIN
7. DISPARPORA 21. DAMKAR
8. DTPH 22.DUKCAPIL
9. INSPEKTORAT 23.DKP
10. DISDIKBUD 24.KESBANGPOL
11. KOMINFO 25. DISKAN
12. BPBD 26.PUSTAKA
13. BPKAD
14. DPMPTSP
OPD yang belum menyerah Perjanjian Kinerja (PK) 2017 :
1. PUPR
2. DINSOS
3. DISBUNAK

20. PERJANJIAN KINERJA 2017
OPD : . . . . . . . .
KAB. TANJUNG JABUNG BARAT
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)

21. SKPD yang sudah
menyampaikan evaluasi Renja
dan RPJMD :1. Koperindag 15. BPKAD
2. P3AP2KB 16. Kec. Bram Itam
3. Pustaka 17. Kec. Merlung
4. DTPH 18. Disparpora
5. BPBD 19. PU PR
6. INFOKOM
7. Inspektorat
8. Damkar
9. Kec. Tungkal Ilir
10. DLH
11. Kec. Renah Mendaluh
12. Diskan
13. DPM PTSP
14. Setwan