5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting)
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan
makanan.
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
Akan ada Revisi Permenkes 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada FKTP Milik Pemda untuk
mengatasi permasalahan dan mengakomodir
kebutuhan di lapangan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah
Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi klinis dalam pemberian layanan UKP yang diukur dengan tingkat rujukan dan penguasaan jenis penyakit yang merupakan kompetensi Puskesmas .
Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga peserta agar tidak sakit melalui berbagai upaya promotif dan preventif serta out reach.
menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;
2. menjamin keselamatan dan keamanan
arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
3. Menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
1. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi
apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan (meneliti tanda pelepas surat/release mark). Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi dep. (deponeren)yang menunjukkan perintah untuk menyimpanan surat.
2. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut.Indeks/kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
Akan ada Revisi Permenkes 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada FKTP Milik Pemda untuk
mengatasi permasalahan dan mengakomodir
kebutuhan di lapangan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah
Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi klinis dalam pemberian layanan UKP yang diukur dengan tingkat rujukan dan penguasaan jenis penyakit yang merupakan kompetensi Puskesmas .
Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga peserta agar tidak sakit melalui berbagai upaya promotif dan preventif serta out reach.
menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;
2. menjamin keselamatan dan keamanan
arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
3. Menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
1. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi
apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan (meneliti tanda pelepas surat/release mark). Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi dep. (deponeren)yang menunjukkan perintah untuk menyimpanan surat.
2. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut.Indeks/kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita tersebut masih hangat dibicarakan.
Semakin aktual sebuah berita, semakin tinggi pula nilai berita tersebut
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita cakupannya lebih luas.
Kebakaran hutan nilai beritanya lebih tinggi daripada kebakaran sebuah rumah di Jalan Mawar Kabupaten Sleman.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2MAHMUN SYARIF
Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental Aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berintegritas dan akuntabel serta menjauhkan diri dari praktik korupsi sehingga pengelolaan dana desa bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desaMAHMUN SYARIF
Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental Aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berintegritas dan akuntabel serta menjauhkan diri dari praktik korupsi sehingga pengelolaan dana desa bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
Strategi Refresif, Strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Penyuluh Anti Korupsi. Melibatkan masyarakat yang lebih luas.
Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
Strategi Refresif, Strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Penyuluh Anti Korupsi. Melibatkan masyarakat yang lebih luas.
Dalam strategi percepatan pembagungan
desa, Kementerian Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tahun
2017, telah dikembangkan Program
Prioritas, diantaranya adalah kegiatan
Pengembangan Produk Unggulan Desa
dan Kawasan Melalui program tersebut
diharapkan merangsang munculnya
inovasi-inovasi baru dalam praktik
pembangunan, dan solusi inovatif untuk
menggunakan Dana Desa yang lebih
berkualitas, tepat, dan efektif
(Kementerian Desa Pembangunan Desa
Tertinggal dan Transmigrasi.
Penerapan Analisis SWOT dalam penyusunan strategi terbaik untuk meraih peluang dan mningkatkan kinerja organisasi. Formulasi Strategi disini diolah sedemikian rupa, yaitu Formulasi Strategi SO, WO, ST dan WT. Penerapan SWOT dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentinganMAHMUN SYARIF
Materi ini berkaitan dengan upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan organisasi pemerintahan dan masyarakat. Nilai nilai anti korupsi antara lain Jujur, peduli, mandiri, tanggungjawab, kerja keras, berani,dan adil.
Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
Sistem Informasi keuangan desa, pemerintahan desa bumdes, aplikasi keuangan. efektifitas, Sistem Keuangan Desa) versi 2.0.3 telah di rilis pada tanggal 10 Nopember 2020 dan di launching oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Nopember 2020 serentak dan dilakukan melalui daring di Seluruh Indonesia melalui Aplikasi Zoom, acara di isi materi oleh Kemendagri, Kemendes dan BPKP RI.
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita tersebut masih hangat dibicarakan.
Semakin aktual sebuah berita, semakin tinggi pula nilai berita tersebut
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita cakupannya lebih luas.
Kebakaran hutan nilai beritanya lebih tinggi daripada kebakaran sebuah rumah di Jalan Mawar Kabupaten Sleman.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
laporan pelaksanaan penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desa 2MAHMUN SYARIF
Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental Aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berintegritas dan akuntabel serta menjauhkan diri dari praktik korupsi sehingga pengelolaan dana desa bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
TOR penyuluhan integritas dan akuntabilitas aparatur desaMAHMUN SYARIF
Penyuluhan Integritas dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental Aparatur desa dalam mengelola dana desa yang berintegritas dan akuntabel serta menjauhkan diri dari praktik korupsi sehingga pengelolaan dana desa bisa lebih optimal dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.
strategi dan rencana aksi pemberantasan korupsiMAHMUN SYARIF
Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
Strategi Refresif, Strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Penyuluh Anti Korupsi. Melibatkan masyarakat yang lebih luas.
Strategi dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi.
Strategi Refresif, Strategi perbaikan sistem, dan strategi edukasi dan kampanye. Penyuluh Anti Korupsi. Melibatkan masyarakat yang lebih luas.
Dalam strategi percepatan pembagungan
desa, Kementerian Desa, Pembangunan
Desa Tertinggal, dan Transmigrasi tahun
2017, telah dikembangkan Program
Prioritas, diantaranya adalah kegiatan
Pengembangan Produk Unggulan Desa
dan Kawasan Melalui program tersebut
diharapkan merangsang munculnya
inovasi-inovasi baru dalam praktik
pembangunan, dan solusi inovatif untuk
menggunakan Dana Desa yang lebih
berkualitas, tepat, dan efektif
(Kementerian Desa Pembangunan Desa
Tertinggal dan Transmigrasi.
Penerapan Analisis SWOT dalam penyusunan strategi terbaik untuk meraih peluang dan mningkatkan kinerja organisasi. Formulasi Strategi disini diolah sedemikian rupa, yaitu Formulasi Strategi SO, WO, ST dan WT. Penerapan SWOT dapat dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik
Integritas, nilai nilai anti korupsi dan benturan kepentinganMAHMUN SYARIF
Materi ini berkaitan dengan upaya penanaman nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan organisasi pemerintahan dan masyarakat. Nilai nilai anti korupsi antara lain Jujur, peduli, mandiri, tanggungjawab, kerja keras, berani,dan adil.
Naskah-naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
Sistem Informasi keuangan desa, pemerintahan desa bumdes, aplikasi keuangan. efektifitas, Sistem Keuangan Desa) versi 2.0.3 telah di rilis pada tanggal 10 Nopember 2020 dan di launching oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Nopember 2020 serentak dan dilakukan melalui daring di Seluruh Indonesia melalui Aplikasi Zoom, acara di isi materi oleh Kemendagri, Kemendes dan BPKP RI.
1. PENCATATAN, PERHITUNGAN DAN
PENYESUAIAN SILPA KAPITASI UNTUK
PENINGKATAN MUTU LAYANAN FKTP
Jakarta, 30 Agustus2021
dr. Ari Dwi Aryani, M.KM
Deputi Direksi Bidang JPKP
2. 2
GAMBARAN KAPITASI FKTP PEMDA
Jumlah Puskesmas
• Kerjasama : 10.162
• BLUD : 3.825
• Non BLUD : 6.337 (62,36%)
Peserta Program JKN
• Jumlah Peserta JKN : 224 Juta
• Jumlah peserta terdaftar
di Puskesmas : 155 Juta (69,2%)
Pembayaran Kapitasi th 2020
Total : Rp. 14,01 T
Puskesmas : Rp. 9,73 T (69,5%)
3. Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 52 Tahun 2016
3
PEMBIAYAAN KAPITASI
Tarif Kapitasi Untuk FKTP yang
memberikan pelayanan :
10,39
8,35
1
1
,83 12,27
13,21
14,4 14,04
201
4 2015 201
6 201
7 201
8 201
9 2020
PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH)
2014-2020
0,13
0,01
0,87
3,31
9,73
Praktik Dokter Gigi
RS D Pratama
Dokter Praktik Perorangan
Klinik Pratama
Puskesmas
PEMBIAYAAN KAPITASI (TRILIUN RUPIAH)
PER JENIS FKTP TAHUN 2020
Administrasi Pelayanan
Promotif dan preventif
Pemeriksaan, pengobatan
dan konsultasi medis
Tindakan medis non
spesialistik, baik operatif
maupun non operatif
Obat dan bahan medis habis
pakai
Pemeriksaan penunjang
diagnostic laboratorium
tingkat pertama
4. EMPAT FUNGSI PELAYANAN PRIMER
Kontak Pertama
FKTP merupakan pilihan utama peserta
untuk kebutuhan kesehatannya
Kontinuitas
FKTP mampu mengelola status kesehatan
peserta terpelihara optimal dan
berkelanjutan
Koordinasi
Optimalnya komunikasi dan kerja sama
antar FKTP dan FKTP dengan FKRTL
sehingga rujukan & rujuk balik dapat
terkontrol
Komprehensif
Tatalaksana kesehatan peserta secara
komprehensif mencakup promotif
preventif, kuratif dan rehabilitatif
1 3
2 4
Implementasi empat fungsi pelayanan primer diharapkan dapat mengoptimalkan Program JKN.
4
5. 5
SINERGI KAPITASI BERBASIS KINERJA
DENGAN ARAH RPJMN BIDANG KESEHATAN
Agenda Pembangunan RPJMN 2020 –
2024 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia
yang Berkualitas dan Berdaya Saing”
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan
kesehatan
reproduksi
2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan
stunting)
3. Peningkatan pengendalian penyakit
4. Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup
Sehat (Germas); dan
5. Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat
dan
makanan.
Dukungan BPJS Kesehatan untuk
meningkatkan mutu layanan kesehatan di FKTP
melalui pengambangan sistem pembayaran
Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK)
No Indikat
or
KBK
Program Pemerintah
1 Angka
Kontak
a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV
b. Percepataan perbaikan gizi masyarakat
c. Peningkatan pengendalian penyakit
d. Pembudayaan Gerakan masyarakat
Hidup Sehat (Germas)
e. Penguatan sistem kesehatan
pengawasan obat dan makanan
2 RRNS a. Peningkatan kesehatan KIA, KB, TB dan HIV
b. Peningkatan pengendalian penyakit
3 RPPT a. Peningkatan pengendalian penyakit (DM dan
HT)
b. Penguatan sistem kesehatan
pengawasan obat dan makanan
Sinergi KBK dengan arah RPJMN Bidang Kesehatan
6. UTILISASI FKTP DAN INDEKS KEPUASAN PESERTA
RASIO RUJUKAN (%) PER JENIS FKTPTAHUN 2020
14,88
12,55 12,92 13,52
5,51
Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik
Perorangan
RS D Pratama Praktik Dokter
Gigi
Sumber: LPP dan SSBI
34,15
10,97
Puskesmas Klinik Pratama Dokter Praktik RS D Pratama Praktik Dokter
Perorangan Gigi
RATE KUNJUNGAN (‰) PER JENIS FKTP TAHUN 2020
169,7
150,69
112,78
UTILISASI FKTP INDEKS KEPUASAN PESERTA
Perlu adanya peningkatan akses dan mutu layanan
di FKTP untuk peningkatan kepuasan peserta
7. 7
KAPITASI SiLPA KAPITASI
• Jumlah Peserta terdaftar
• Jumlah Nakes
• Indikator Kinerja
• Layanan Non Spesialistik
Optimalisasi Layanan
Kepuasan Peserta
Peningkatan Kualitas Layanan FKTP
• Meningkatkan angka kontak layanan kepada
peserta JKN
• Menurunkan rasio rujukan
• Meningkatkan kepuasan peserta JKN
• Mendukung pembangunan Kesehatan di daerah
Diharapkan Pemda melalui Dinkes dapat
mendorong FKTP dalam pemanfaatan
Kapitasi untuk meningkatkan kualitas
layanan di Puskesmas Non BLUD
Mekanisme PengelolaanMengacu
Permendagri 28/2021
Mekanisme Pemanfaatan Mengacu
Permenkes 21/2016 atau Revisinya
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 / Surat Dirjen
Nomor 900/5444/Keuda
Revisi Permenkes No 21 tahun 2016
Penyesuaian Sistem BPJS Kesehatan untuk Pencatatan dan
Perhitungan SiLPA untuk transparansi pembayaran
PENYESUAIANREGULASI PERPRES 46/2021
1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran
berkenaan, dana kapitasi tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan dalam pembayaran
dana kapitasi tahun anggaran berikutnya (Pasal 7).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN pada FKTP milik
Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pasal 10 A).
SUBSTANSI UTAMA PERPRES 46/2021
Agar Pemda Berkoordinasi dengan Kantor Kedeputian
Wilayah dan Kantor Cabang BPJS Kesehatan
Pelaporan data
SiLPA Kapitasi
TA 2020
Penyesuaian
Kapitasi mulai
September 2021
Adendum
Perjanjian
Kerjasama (PKS)
Rekonsiliasi Data
Kapitasi
9. TINDAK LANJUT DAN HARAPAN
TINDAKLANJUT
HARAPAN
• Melakukan sosialisasi bersama dengan
K/L, Dinkes, dan asosiasi faskes agar
ada persamaan persepsi semua
pemangku kepentingan
• Koordinasi antara Pemda dengan BPJS
Kesehatan dalam pelaporan dan
penyesuaian SiLPA Kapitasi mulai
September 2021
• Adendum Perjanjian Kerjasama
• Rekonsiliasi data pembayaran kapitasi
pemangku kepentingan
• Adanya pemahaman bersama semua
dalam
Implementasi Perpres Nomor 46 Tahun
2021
• Pemda melalui Dinkes dapat mendorong
pemanfaatan dana kapitasi secara optimal
untuk peningkatan kualitas layanan di
Puskesmas
• Peningkatan akses dan mutu layanan FKTP