Dokumen tersebut menjelaskan proses penetapan standar satuan harga untuk belanja pegawai dan barang/jasa pemerintah. Prosesnya meliputi identifikasi jenis barang dan vendor, survey lapangan untuk mengumpulkan data harga, analisis data menggunakan statistik deskriptif untuk menentukan nilai rata-rata, minimum dan maksimum, serta penyusunan lampiran keputusan bupati yang berisi daftar standar harga barang/jasa.
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Jumlah dana yang dikelola oleh desa semakin meningkat jumlahnya, semakin rawan terjadi penyimpangan. permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan desa adalah pada proses pengadaan barang jasa
Penerapan ASB sebagai komponen penganggaran banyak yang tidak patuh terkait dengan ketersediaan dana, ASB harus dibuat secara fleksibel agar penerapannya dapat lebih aplikatif
Jumlah dana yang dikelola oleh desa semakin meningkat jumlahnya, semakin rawan terjadi penyimpangan. permasalahan terbesar dalam pengelolaan keuangan desa adalah pada proses pengadaan barang jasa
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
Pengelolaan Perbatasan Negara merupakan amanat dari UU No.43 Tahun 2008, sehingga dibutuhkan mekanisme terpadu dan terukur serta terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nasional. Pentingnya mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerah terkait Perbatasan, agar diperoleh Kinerja Optimal dalam Pengelolaan Perbatasan Negara di bawah koordinasi BNPP
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
Ada sekitar sebelas aturan
perundangan yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menggunakan instrumen Analisa Standar Belanja (ASB) dalam menyusun
anggaran. Disebutkan, bahwa tujuan penggunaan ASB ini adalah untuk
tersusunnya anggaran berdasarkan kinerja yang akan dicapai dan dapat dinilai
kewajarannya secara ekonomi, efisien dan efektif. Bukan anggaran yang hanya
berdasarkan perkiraan pengeluaran atau intuisi semata.
Disampaikan oleh perwakilan Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu pada Sosialisasi Hukum dan Perundangan terkait Kebijakan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan. Acara diselenggarakan oleh Pokja AMPL bersama Ditjen PMD Kemendagri, Bali 6-8 September 2007
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
Pengelolaan Perbatasan Negara merupakan amanat dari UU No.43 Tahun 2008, sehingga dibutuhkan mekanisme terpadu dan terukur serta terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nasional. Pentingnya mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerah terkait Perbatasan, agar diperoleh Kinerja Optimal dalam Pengelolaan Perbatasan Negara di bawah koordinasi BNPP
Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan permendagri 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan perundang-Undangan yang perlu dipahami untuk semua pelaku yang berhubungan dengan Desa.
Teknik dan metode penyusunan Analisis Standar Belanja untuk penyusunan anggaran berbasis kinerja di daerah. Alat bantu SKPD dan seluruh stakehoder di daerah dalam proses penyusunan APBD.
Sosialisasi Penyusunan Rencana Kerja Kementerian/LembagaNachan
Tata cara penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Menteri PPN No.1 Tahun 2021.
Aspek penguatan pada Permen PPN No.1 Tahun 2021 terdiri atas:
1. Aspek Muatan Renja K/L
a. Penuangan Muatan Renja K/L sesuai SEB RSPP
b. Perluasan Pengertian Lokasi (Administratif dan Lokasi
Khusus)
c. Penguatan Muatan Komponen dan Indikasi Pendanaannya
2. Aspek Penyusunan Renja K/L
a. Koordinasi dan Forum Pembahasan Program Lintas K/L
3. Aspek Penelaahan Renja K/L
a. Penerapan Catatan TM Online
b. Penyederhanaan Lingkup Penelaahan TM 2
c. Keterlibatan PJ PN pada Usulan terkait Prioritas
d. Penuangan Usulan Prioritas sesuai RKP dan SBPA
4. Aspek Sistem Informasi
a. Data Renja (Approved) sebagai data dasar Penyusunan
RKA
b. Fasilitasi Data Sharing dengan Sistem Informasi di K/L
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting)
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan
makanan.
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
Akan ada Revisi Permenkes 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada FKTP Milik Pemda untuk
mengatasi permasalahan dan mengakomodir
kebutuhan di lapangan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah
Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi klinis dalam pemberian layanan UKP yang diukur dengan tingkat rujukan dan penguasaan jenis penyakit yang merupakan kompetensi Puskesmas .
Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga peserta agar tidak sakit melalui berbagai upaya promotif dan preventif serta out reach.
menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;
2. menjamin keselamatan dan keamanan
arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
3. Menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
1. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi
apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan (meneliti tanda pelepas surat/release mark). Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi dep. (deponeren)yang menunjukkan perintah untuk menyimpanan surat.
2. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut.Indeks/kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita tersebut masih hangat dibicarakan.
Semakin aktual sebuah berita, semakin tinggi pula nilai berita tersebut
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita cakupannya lebih luas.
Kebakaran hutan nilai beritanya lebih tinggi daripada kebakaran sebuah rumah di Jalan Mawar Kabupaten Sleman.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
4. 4
SATUAN HARGA/TARIF
BELANJA BARANG/JASA DAN
MODAL
MENDASARKAN DATA TIME SERIES
MENDASARKAN DATA CROSS
SECTIONAL
MENDASARKAN JUDGEMENT
MENDASARKAN ATURAN
PERUNDANGAN
SURVEY
5. SISTEM HARGA STANDARD
Pada sistem harga standar, semua cost dibebankan pada
jasa/produk menggunakan harga dan kuantitas yang
ditentukan sebelumnya.
5
6. 6
METODE SURVEY
A. Metode Pengumpulan Data
Yaitu metode yang digunakan di dalam
memperoleh data berupa data harga barang dan
jasa
B. Survey Lapangan
C. Metode Analisa Data
Yaitu metode yang digunakan untuk mengolah
dan menganalisisa data harga barang dan jasa
yang masih mentah menjadi data yang siap pakai
7. 7
A. Metode Pengumpulan Data
1. Identifikasi dan klasifikasi barang dan jasa
2. Identifikasi area
3. Identifikasi dan klasifikasi vendor
4. Pemilihan Vendor secara stratified sampling
5. Penentuan Matriks barang/jasa vs vendor
8. 8
A.1. IDENTIFIKASI & KLASIFKASI
BARANG/JASA
Barang/jasa diklasifikasikan menjadi:
a. Bidang
b. Sub Bidang
9. 9
METODE KLASIFIKASI BARANG
& JASA
Barang Habis Pakai
Alat Kebersihan
Alat Olah Raga
ATK
Barang Cetakan
Bibit
Listrik
Obat-obatan & Bahan Kimia
Pendidikan
Perlengkapan Pegawai
Pemeliharaan & Perawatan
Alat Angkutan
Bangunan & Kantor
Pemeliharaan Alat Kantor
10. 10
Sarana & Prasarana
Lakalantas
Inventaris
Alat-Alat Bengkel
Alat-Alat Angkutan
Alat Bangunan & Listrik
Alat Kantor & RTS
Alat Kedokteran
Alat Labor
Alat Musik
Alat Pertanian
Hewan Ternak, Tanaman
Komputer
Mesin Copy
Perpustakaan
Studio & Komunikasi
Suku Cadang
Survey
11. 11
Alat Berat
Alat Berat Mesin
Perumahan
Perumahan
Jasa
Honorarium Buruh
Perjalanan Dinas
12. 12
A.2. Identifikasi Sumber Data
Identifikasi sumber data merupakan penentuan
sumber data harga, yang meliputi
a. Area Lokasi Vendor di Kabupaten XXX
a. Masing-masing Kecamatan
b. Kota XXX
b. Area Lokasi Vendor di Luar Kabupaten XXX
a. Jakarta
b. Surabaya
13. 13
A.3. Identifikasi dan Klaisifikasi
Vendor
Vendor merupakan penyuplai barang/jasa yang
meliputi tipe: ditributor dan retail sehingga
didapatkan
a. Vendor Harga 1
b. Vendor Harga 2
c. Vendor Harga 3
Ketiga klasifikasi vendor tersebut dilakukan
sebagai pembanding harga sehingga didapatkan
harga yang lengkap
14. 14
A.4. Pemilihan Vendor secara
Stratified Sampling
Maksudnya adalah pemilihan nama vendor setelah
sebelumnya keseluruhan vendor dikelompokkan
dahulu menjadi vendor distributor dan vendor
retail
TOTAL VENDOR
Vendor
distributor
Vendor retail
Vendor
distributor
terpilih
Vendor retail
terpilih
stratifikasi Random
sampling HARGA
16. 16
B. Survey Lapangan
Survey Lapangan untuk mencari data harga barang/jasa
dilakukan dengan bantuan kuesioner berdasarkan jenis
barang dan dan vendor yang telah ditentukan
sebelumnya
Selain kuesioner diperlukan juga metode wawancara
maupun teleconfrence untuk memperkuat data yang
tertuang dalam kuesioner
Data dicari di area:
Kecamatan2 di Kab. XXX
Kota xxx
Benchmarking Jakarta
Benchmarking Surabaya
17. 17
C. METODE ANALISA DATA
Metode Statistik Deskriptif
Metode statistik deskriptif adalah metode untuk
mengolah data angka secara mentah menjadi data yang
tertata dan terdeskripsi sehingga menjadi mudah
dipahami maknanya. Dalam penentuan standar satuan
harga ini statistik deskriptif yang digunakan adalah:
1. Nilai Minimal
2. Nilai Maksimal
3. Nilai Rata-rata
18. 18
Nilai Minimal, Maksimal, & Rata-Rata
Nilai minimal menunjukkan nilai harga
barang/jasa minimal berdasarkan jenis barang
dan berdasarkan area vendor
Nilai Maksimal menunjukkan nilai harga
barang/jasa maksimal berdasarkan jenis barang
dan berdasarkan area vendor
Nilai Rata-Rata menunjukkan nilai harga
barang/jasa rata berdasarkan jenis barang dan
berdasarkan area vendor
19. 19
Matriks standar satuan harga
lengkap
Barang/Jasa Harga
Area 1
Harga
Area 2
Harga
Area....
Harga
Min
Harga
Max
Harga
Rata2
Rp… Rp… Rp… Rp… Rp… Rp…
Rp… Rp… Rp… Rp… Rp… Rp…
Rp… Rp… Rp… Rp… Rp… Rp…
Rp… Rp… Rp… Rp… Rp… Rp…
Rp… Rp… Rp…
20. 20
Nilai Standar Satuan Harga yang
dituangkan pada SK KDH
Nilai standar harga pada SK KDH tentang Standar
Satuan Harga dapat menggunakan alternatif
sebagai berikut:
Harga rata-rata
Range harga minimal maksimal
21. 21
Contoh Lampiran SK Bupati ttg
Standar satuan Harga
Lampiran SK Bupati no…
Ttg Standar Satuan Harga
Kelompok Barang/Jasa
Jenis Barang/Jasa
Obyek Barang/Jasa
No Barang/Jasa Stadar (rata-rata)
1 Barang 1 Rp….
2 Barang 2 Rp….
3 Barang 3 Rp….
dst dst dst
22. 22
Contoh Lampiran SK Bupati ttg
Standar satuan Harga
Lampiran SK Bupati no…
Ttg Standar Satuan Harga
Kelompok Barang/Jasa
Jenis Barang/Jasa
Obyek Barang/Jasa
No Barang/Jasa Stadar (range)
1 Barang 1 Rp… sd Rp….
2 Barang 2 Rp…. sd Rp….
3 Barang 3 Rp…. sd Rp….
dst dst dst