Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
Efisiensi teknis berkaitan dengan kemampuan atau kompetensi klinis dalam pemberian layanan UKP yang diukur dengan tingkat rujukan dan penguasaan jenis penyakit yang merupakan kompetensi Puskesmas .
Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga peserta agar tidak sakit melalui berbagai upaya promotif dan preventif serta out reach.
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting)
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan
makanan.
More Related Content
Similar to MATERI SOSIALISASI PERPRES 46 THN 2021.pptx
JUKNIS DAK BKKBN merupakan kegiatan tahunan dari BKKBN, demikian juga pada tahun anggaran 2022 ini, sebagai program pengadaan alat kesehatan yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN sebagai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional.
Program BKKBN seperti kita ketahui bersama adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang keluarga berencana. Pemerintah melalui BKKBN setiap tahun mengadakan alat kesehatan dan produk lainnya yang berhubungan dengan kegiatan utama BKKBN seperti alat peraga untuk penyuluhan Keluarga Berencana yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini BKKBN.
Alat kesehatan dan alat bantu pada Juknis DAK BKKBN ini ditujukan untuk kegiatan BKKBN dan memiliki spesifikasi tersendiri sesuai standar yang ditentukan oleh BKKBN. Dengan alat kesehatan dan alat bantu tersebut diharapkan program-program BKKBN dapat berjalan dengan baik dan memenuhi target sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat.
Barang-barang yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN 2022 merupakan salah satu penunjang suksesnya program keluarga berencana.
Untuk lebih jelasnya berikut adalah alat kesehatan dan alat peraga yang termasuk dalam paket Juknis DAK BKKBN 2022 (dari berbagai sumber, selama tidak ada perubahan) adalah sebagai berikut :
1. OBGYN BED plus Halogen Examination Lamp AC/DC
2. KIE KIT plus Family Kit (KKB)
3. KIE KIT Pendidikan dan Kependudukan
4. KIE KIT Lini Lapangan
5. IMPLAN REMOVAL KIT
6. IUD KIT
7. Media Advokasi KIE
8. GENRE KIT (Generasi Berencana)
9. SARANA PLKB
10. VTP KIT
11. Kit Siap Nikah Anti Stunting
12. BKB dan APE KIT
13. LANSIA / BKL KIT
14. PPKBD/Sub-PPKBD
15. Tempat Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
Secara keseluruhan alat kesehatan dan barang-barang lainnya yang termasuk dalam Juknis DAK BKKBN merupakan alat pendukung kelancaran kegiatan BKKBN dalam mensukseskan program keluarga berencana. Barang-barang dan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia agar program keluarga berencana (KB) sukses di setiap wilayah Indonesia
Sebagai bagian dari kegiatan tahunan BKKBN maka Juknis DAK BKKBN tersebut memiliki standar-standar tertentu yang telah dibuat oleh pihak pemerintah dalam hal ini BKKBN agar seluruh barang Juknis DAK BKKBN yang didistribusikan memiliki standar kualitas yang sama. Dengan standarisasi ini diharapkan seluruh barang JUKNIS DAK BKKBN tersebut akan dapat memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
Untuk pemesanan brosur, spesifikasi barang, surat dukungan, daftar harga jual produk Juknis DAK BKKBN 2021 dapat menghubungi :
Kontak Person : Elfian Effendi
Mobile :
081315904286 / 082125526000,
Email :
dumedpower@gmail.com
Twitter :
http://twitter.com/penyaluralkes
Kantor : 0213912905
Website :
http://juknisdakbkkbnblog.wordpress.com/
http://penyaluralatkesehatan.co.id/
5 strategi untuk pencapaian di bidang kesehatan:
Peningkatan kesehatan ibu, anak, KB dan kesehatan
reproduksi
Percepatan perbaikan gizi masyarakat (penurunan stunting)
Peningkatan pengendalian penyakit
Pembudayaan Gerakan masyarakat Hidup Sehat (Germas); dan
Penguatan sistem kesehatan pengawasan obat dan
makanan.
Bahan Pertemuan Sosialisasi dengan Kemendagri 30 Agustus.pdfMAHMUN SYARIF
Akan ada Revisi Permenkes 21 Tahun 2016
tentang Penggunaan Dana Kapitasi JKN untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya
Operasional pada FKTP Milik Pemda untuk
mengatasi permasalahan dan mengakomodir
kebutuhan di lapangan
: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10A Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas
Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Milik Pemerintah Daerah
menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat
melalui pengelolaan dan pemanfaatan
arsip yang autentik dan terpercaya;
2. menjamin keselamatan dan keamanan
arsip sebagai bukti pertanggungjawaban
dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
3. Menjamin ketersediaan arsip yang
autentik dan terpercaya sebagai alat
bukti yang sah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan
publik
1. Meneliti dulu tanda pada lembar disposisi
apakah surat tersebut sudah boleh untuk disimpan (meneliti tanda pelepas surat/release mark). Tanda pelepas surat biasanya berupa disposisi dep. (deponeren)yang menunjukkan perintah untuk menyimpanan surat.
2. Mengindeks atau memberi kode surat tersebut.Indeks/kode surat dibuat sesuai sistem penyimpanan arsip yang dipergunakan dan dibuat untuk memudahkan penyimpanan dan penemuan kembali surat.
Meningkatnya efisiensi anggaran untuk pembangunan Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE
Mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia melalui bagi pakai data antar Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Mendorong penggunaan aplikasi umum berbagi pakai di Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah
menjamin pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita tersebut masih hangat dibicarakan.
Semakin aktual sebuah berita, semakin tinggi pula nilai berita tersebut
Berita akan jauh lebih menarik perhatian ketika berita cakupannya lebih luas.
Kebakaran hutan nilai beritanya lebih tinggi daripada kebakaran sebuah rumah di Jalan Mawar Kabupaten Sleman.
URAIAN SINGKAT ORGANISASI
RENCANA DAN TARGET KINERJA YANG DITETAPKAN
PENGUKURAN KINERJA
EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA UNTUK SETIAP SASARAN STRATEGIS ATAU HASIL PROGRAM/KEGIATAN & KONDISI TERAKHIR YANG SEHARUSNYA TERWUJUD (MENCAKUP PULA ANALISIS TERHADAP EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA)
Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah. Widyaiswara adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lembaga pendidikan dan pelatihan (diklat) pemerintah.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
1. Perencanaan Penganggaran Penatausahaan dan Pelaporan Pertanggungjawaban Da...MAHMUN SYARIF
Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, bersama- sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan desa. Kedudukan Pemerintah Desa tersebut menenmpatkan Pemerintah desa sebagai penyelenggara utama tugas- tugas pemerintahan desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pembanguna masyarakat desa.
Contoh antara lain: 1. Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja
2. Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan
melalui penerapan Pakta Integritas
3. Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat
4. Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah
5. Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik
6. Pemberian akses informasi
7. Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan
peningkatan kesadaran anti korupsi
8. Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis
9. Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
1. KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PENGENDALIAN
KEBIJAKAN PERPRES 46/2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERPRES 32/2014 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN
PADA FKTP MILIK PEMDA
KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
30 Agustus 2021
2. TUGAS
1. Menyelenggarakan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian (KSP) urusan Kementerian dalam penyelenggaraan
pemerintahan di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK);
2. Memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan
penugasan Presiden.
FUNGSI
1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang PMK;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L terkait dengan isu di bidang PMK;
3. Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang PMK;
4. Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet.
TUGAS DAN FUNGSI KEMENKO PMK (Perpres 35/2020 ttg Kemenko PMK)
PENCAPAIAN TARGET
K S P
Kementerian/Lembaga
dan
Pemerintah Daerah
1. RPJMN 2020-2024
2. RKP Tahun 2021
3. IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANGAN
(PERPRES 46/2021 DAN REGULASI
TURUNANNYA)
4. PENUGASAN DAN INSTRUKSI PRESIDEN
PENYELENGGARAAN PROGRAM JKN
3. Tujuan pemberian dana kapitasi kepada FKTP:
Efisiensi teknis berkaitan dengan
kemampuan atau kompetensi klinis dalam
pemberian layanan UKP yang diukur dengan
tingkat rujukan dan penguasaan jenis
penyakit yang merupakan kompetensi
Puskesmas .
Efisiensi alokatif terkait upaya menjaga
peserta agar tidak sakit melalui berbagai
upaya promotif dan preventif serta out
reach.
DANA KAPITASI DALAM PROGRAM JKN
Dana Kapitasi
JKN
Minimal 60% untuk
Pembayaran Jasa
Pelayanan
Sisa 40% Dukungan
Operasional
Pelayanan Kesehatan
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
pada FKTP Pemda Non-BLUD
( Permenkes 21/2016)
4. Penganggaran SiLPA dana
kapitasi yang hanya dapat
dilakukan di APBD perubahan
karena harus melalui audit BPK
Peraturan atau regulasi
di daerah yang kurang
mendukung Pemanfaatan dana
kapitasi
Pemahaman yang kurang tentang
pemanfaaan dana kapitasi
terutama untuk pengadaan
barang dan jasa pada tenaga
di Puskesmas
Kurangnya kemampuan tenaga
Puskesmas untuk melakukan
perencanaan, penganggaran
dan pemanfaatan dana
kapitasi
1 2
3
4
Belum optimalnya penggunaan dana dukungan operasional dari hasil pemantauan
adalah bukan karena tidak diperlukannya dana tersebut akan tetapi lebih kepada
kendala dalam proses tata kelola keuangan daerah.
Kendala Pemanfaatan Dana Kapitasi
(Untuk Dukungan Operasional)
5. Hasil Audit BPKP Dengan Tujuan Tertentu
DJS Kesehatan Tahun 2018
TEMUAN :
1. Kapitasi tidak sesuai dengan persyaratan FKTP
(jumlah peserta dan jumlah dokter tidak sesuai)
Rp3,6 Milyar
2. Kapitasi berbasis komitmen pelayanan tidak
optimal Rp46,9 Milyar
3. SILPA dana kapitasi yang mengendap/tidak
digunakan Rp2,5 Triliun
REKOMENDASI :
Meninjau ulang kebijakan mengenai pemberian
dana kapitasi kepada FKTP
6. Melakukan reformasi besaran
pembayaran kapitasi kepada FKTP
dengan mengacu pada standar tarif dan
capaian indikator kinerja yang merujuk
pada kualitas pelayanan medis dan
nonmedis yang diberikan, kelengkapan
sumber daya kesehatan serta
kepatuhan dan komitmen dalam
pencegahan kecurangan
Melakukan reformasi peran FKTP yang
merupakan garda terdepan dalam
sistem layanan kesehatan di Indonesia,
melalui optimalisasi dana dibidang
kesehatan dari APBN/APBD di fasilitas
milik Pemerintah dalam rangka
meningkatkan upaya promotif,
preventif dan pola rujukan layanan
kesehatan yang ideal
7. Mendorong peningkatan
peran FKTP (termasuk
puskesmas milik Pemda)
sebagai gate keeper melalui
optimaliasi pemanfaatan dana
kapitasi
Rekomendasi
BPKP & BPK
Tindak Lanjut
Pemerintah
Perbaikan
Regulasi
Revisi Perpres
32/2014
Meninjau ulang
kebijakan kapitasi
Meningkatkan upaya
promotif & preventif
OPTIMALISASI PEMANFAATAN DANA KAPITASI
DI FKTP MILIK PEMDA NON BLUD
8. 1) Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak
digunakan seluruhnya pada tahun
anggaran berkenaan, dana kapitasi
tersebut diperhitungkan BPJS Kesehatan
dalam pembayaran dana kapitasi tahun
anggaran berikutnya (Pasal 7).
2) Ketentuan lebih lanjut mengenai
pencatatan pengesahan dana kapitasi JKN
pada FKTP milik Pemerintah Daerah diatur
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Pasal 10 A).
SUBSTANSI UTAMA PERPRES 46/2021