SlideShare a Scribd company logo
JAKARTA, JANUARI 2018
PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU & REVIU
ANGKA DASAR
1
PENDAHULUAN
 Dalam rangka penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, konsep
penyusunan prakiraan maju dan reviu angka dasar, termasuk dukungan
sistem aplikasinya terus disempurnakan.
 Penyusunan prakiraan maju dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
Sedangkan reviu angka dasar dilakukan oleh Direktorat teknis mitra kerja K/L
di Direktorat Jenderal Anggaran.
 Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi DJA untuk:
 membantu KL melakukan perbaikan angka dasar, dan
 melakukan reviu angka dasar 2019 dalam rangka penyusunan Pagu
Indikatif TA 2019.
LANGKAH UTAMA PENERAPAN KPJM
3
Penyusunan KPJM (prakiraan maju 1,2,3 ) pada saat penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan
Alokasi Anggaran;
Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju pada awal tahun dan
penyusunan prakiraan maju tahun ketiga (PM3);
Penyesuaian angka dasar dan prakiraan maju dengan kinerja realisasi per kegiatan;
Penyesuaian angka dasar dan prakiraan maju dengan parameter ekonomi dan non-
ekonomi;
Perbaikan Angka Dasar;
Reviu angka dasar *)
1
2
3
4
6
5
Catatan:
 Langkah 1 dilakukan oleh K/L pada bulan Juli atau November tahun t-2;
 Langkah 2 sd langkah 5 dilakukan oleh K/L pada bulan Februari tahun t-1
 Langkah 6 dilakukan oleh mitra K/L di DJA untuk bahan penyusunan Pagu Indikatif pada bulan Februari-Maret tahun t-1.
4
 Pasal 3 ayat (5) PMK No. 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA menyebutkan bahwa
Prakiraan maju yang telah dimutakhirkan oleh K/L menjadi bahan bagi
Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu angka dasar dalam
rangka menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan.
 Untuk melakukan reviu angka dasar, diperlukan data detil. Di lain pihak,
prakiraan maju yang telah disusun pada bulan November 2017 hanya
sampai dengan level komponen.
 Untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, aplikasi KPJM telah
disesuaikan untuk mengakomodir keinginan tersebut.
 Untuk keperluan reviu angka dasar dalam rangka penyusunan Pagu
Indikatif 2019, K/L diminta menyusun ulang prakiraan maju pada level
detil dengan bantuan aplikasi KPJM yang baru.
PENYUSUNAN ULANG PRAKIRAAN MAJU 2019, 2020, DAN 2021
UNTUK PENYUSUNAN ANGKA DASAR
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ULANG PRAKIRAAN MAJU
2019, 2020, DAN 2021 UNTUK PENYUSUNAN ANGKA DASAR
 Instalasi aplikasi KPJM:
 Uninstall aplikasi KPJM lama
 Install aplikasi KPJM baru
 Penyusunan Prakiraan Maju TA 2019, 2020, 2021
1. Log In & Setting Pengguna
2. Unggah Data RKA-KL TA 2018
3. Validasi Data RKA-KL 2018 dan Penyusunan
Prakiraan Maju
4. Pemutakhiran Parameter
5
PENYUSUNAN ANGKA DASAR
6
Setelah penyusunan ulang prakiraan maju, dilakukan penyusunan Angka Dasar TA
2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengguliran Prakiraan Maju Tahun 1 Menjadi Angka Dasar Dan Penyusunan
Prakiraan Maju Tahun Ketiga;
2. Penyesuaian Angka Dasar Dan Prakiraan Maju Dengan Kinerja Realisasi Per
Kegiatan;
3. Penyesuaian Angka Dasar Dan Prakiraan Maju Dengan Parameter Ekonomi Dan
Non-ekonomi;
4. Perbaikan Angka Dasar;
5. Pengajuan usulan Kebijakan Baru (jika ada).
SIMULASI PENYUSUNAN KPJM
7
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGKA DASAR
8
1. PENGGULIRAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 1 MENJADI ANGKA DASAR DAN
PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN KETIGA;
2. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN KINERJA
REALISASI PER KEGIATAN;
3. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN PARAMETER
EKONOMI DAN NON-EKONOMI;
4. PENYESUAIAN LANJUT/TIDAK BERLANJUT;
5. PERBAIKAN ANGKA DASAR;
6. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU;
setiap awal TA, prakiraan maju yang sudah disusun pada tahun sebelumnya
(PM1) digulirkan atau dipindahkan posisinya menjadi anggaran Tahun Rencana,
PM2 menjadi PM1, PM3 menjadi PM2, dan membuat PM3 yang baru.
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 1
Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju pada awal
tahun dan penyusunan prakiraan maju tahun ketiga (PM3).
9
10
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 2
Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan
maju dengan kinerja realisasi per Kegiatan
11
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 3
Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan
maju dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi.
Pada Aplikasi yang baru, sudah ditambahkan parameter Kurs untuk
menyesuaikan KPJM dengan sumber dana PHLN
SIMULASI PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 1 s.d. 3
12
13
Setelah langkah 1 sd langkah 3 selesai dilakukan:
 Cetak Laporan Penyesuaian Angka Dasar dan
Kertas Kerja Perbaikan serta Usulan Kebijakan
Baru, atau share softcopy (backup) hasil
perhitungan KPJM untuk menjadi bahan
pembahasan bersama (tatap muka) dengan
Satker-Satker terkait, untuk membahas langkah
4 s.d. 6:
 Lanjut/Tidak berlanjut
 Perbaikan angka dasar dan prakiraan maju
 Penyesuaian dengan kebijakan baru.
 Input perbaikan angka dasar hasil pembahasan
ke dalam aplikasi KPJM
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 4 S.D. 6
14
1
2
3
LANGKAH 4 PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
Lanjut/Tidak Berlanjut
Tahap Lanjut/Tidak Berlanjut dilakukan untuk menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam angka dasar,
meliputi:
 Output Cadangan □ belanja transito □ gaji ke-14
 Dana Optimalisasi dari DPR □ output/komponen non-muliyears dan tidak berulang.
Perbaikan angka dasar dilakukan dalam hal:
 Perubahan volume output teknis (pada komponen utama);
 Perubahan alokasi output generik (pada komponen pendukung);
 Perubahan alokasi output teknis pada komponen utama (bukan
perubahan volume output).
LANGKAH 5 PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
PERBAIKAN ANGKA DASAR
15
Misalkan, berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, KL bermaksud
mempercepat pencapaian kinerja output dengan mempercepat progress
output 111, yaitu output 111 akan diberhentikan pada tahun PM3 dan semua
output PM3 akan dilaksanakan pada tahun PM2.
Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit perencanaan
K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi komponen pendukung
dalam Aplikasi KPJM sebagai berikut:
 memutakhirkan volume output dari 8 (delapan) menjadi 14 (empat belas)
pada PM2, dan dari 6 (enam) menjadi 0 (nol) pada PM3;
 memutakhirkan alokasi komponen pendukung dari Rp60 juta menjadi
Rp120 juta pada PM2, dan dari Rp60 juta menjadi Rp120 juta pada PM3.
Perubahan Output.... (1/3)
ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (3)
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output 111 410 800 560 450
- komponen utama 1 260 500 300 230
- komponen utama 2 120 250 200 160
- komponen pendukung 1 30 50 60 60
AD
(volume)
PM 1
(volume)
PM 2
(volume)
PM 3
(volume)
Output 1 5 10 8 6
Perubahan Output.... (2/3)
SEMULA
18
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output 1 410 800 995 0
- komponen utama 1 260 500 300 / 8 * 14 =
525
230 / 6 * 0 = 0
- komponen utama 2 120 250 200 / 8 * 14 =
350
160 / 6 * 0 = 0
- komponen pendukung 1 30 50 60 + 60 = 120 60 – 60 = 0
MENJADI:
Perubahan Output.... (3/3)
AD
(volume)
PM 1
(volume)
PM 2
(volume)
PM 3
(volume)
Output 1 5 10 8 + 6 = 14 6 – 6 = 0
SIMULASI PERBAIKAN ANGKA DASAR:
PERUBAHAN VOLUME OUTPUT TEKNIS
19
Kekurangan belanja pegawai
20
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output 1 380 450 530 610
- komponen pendukung 1 260 300 350 410
- Komponen pendukung 2 120 150 180 200
Berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, GAJI UNTUK PEGAWAI BARU sebesar 50 belum
direalisasikan dan menjadi tunggakan tahun berjalan.
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output 1 431,55 503,15 584,8 666,49
- komponen pendukung 1 260 + (50*1,031)
= 311,55
300 +(50*1,0312)
= 353,15
350 +(50*1,0313)
=404,8
410 +(50*1,0314)
=466,49
- Komponen pendukung 2 120 150 180 200
GAJI UNTUK PEGAWAI BARU sebesar 50 tersebut ditambahkan dalam AD dan PM1, PM2, dan PM3,
dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan acress:
ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (1)
Kekurangan belanja pegawai Kemenlu
21
ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (1)
21
Berdasarkan data terkini, terdapat perubahan nilai tukar dolar (USD) terhadap rupiah (IDR) sebagai berikut:
AD PM1 PM2 PM3
Layanan
Perkantoran
270 300 357,95 431,65
- Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
(260*13500)/(13000)
= 270
(300*13500*13000)/
(13000*13500)
= 300
(350*13500*13000*13500)/
(13000*13500*13200)
= 357,95
(350*13500*13000*13
500*14000)/(13000*
13500*13200*13600)
= 431,65
TR PM 1 PM 2 PM 3
Nilai Kurs (Lama) 13000 13500 13200 13600
Nilai Kurs (Baru) 13500 13000 13500 14000
Dikarenakan perubahan nilai kurs tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap alokasi gaji pada Kemenlu menjadi
sebagai berikut:
AD PM1 PM2 PM3
Layanan Perkantoran 260 300 350 410
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 260 300 350 410
Sedangkan data output layanan perkantoran untuk unit Kemenlu yang berada di luar negeri adalah sebagai berikut:
SIMULASI PERBAIKAN ANGKA DASAR:
PERBAIKAN ALOKASI OUTPUT GENERIK
22
ILUSTRASI PENYESUAIAN ATAS KEBIJAKAN BARU –
OUTPUT BARU MULAI PADA PM2 ... (1/2)
23
 K/L mengusulkan output baru (=Output X) dengan volume output =4
mulai tahun PM2 dengan anggaran Rp 5 miliar.
 K/L mengidentifikasikan bahwa output X ini adalah output teknis yang
akan dihasilkan dengan 1 komponen utama dan 1 komponen pendukung
dengan biaya masing-masing Rp4 miliar dan Rp1 miliar.
 Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit
perencanaan K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi
komponen pendukung di dalam Aplikasi KPJM seperti berikut:
 membuat output baru pada program/kegiatan bersangkutan;
 memutakhirkan volume output dengan meng-input nilai 0 (nol) pada
AD dan PM1; serta nilai 4 (empat) pada PM2 dan PM3;
 memutakhirkan alokasi komponen pendukung dengan meng-input
nilai 0 (nol) pada AD dan PM1; serta Rp 1 (satu) miliar pada PM2 dan
PM3;
24
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output X 0 0 5.000 5000
- komponen utama 1 0 0 4.000/4*4 = 4.000 4.000/4*4 = 4.000
- komponen pendukung 1 0 0 1.000 1.000
Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan secara
otomatis sebagai berikut:
ILUSTRASI PENYESUAIAN ATAS KEBIJAKAN BARU –
OUTPUT BARU MULAI PADA PM2 ... (2/2)
Dengan volume Output sebagai berikut:
AD
(volume)
PM 1
(volume)
PM 2
(volume)
PM 3
(volume)
Output X 0 0 4 4
Catatan: output baru dan alokasi akan muncul dalam laporan setelah disetujui oleh mitra K/L
 K/L diperkenankan mengajukan usul kebijakan baru berupa
program/kegiatan/ouput/komponen baru melalui aplikasi KPJM.
 Usul kebijakan baru harus disertai dengan dasar hukum pengalokasiannya beserta
TOR dan RAB.
 Input dalam aplikasi KPJM sampai level detil.
 Usulan kebijakan baru akan masuk dalam perhitungan angka dasar setelah
disetujui oleh mitra kerja di DJA
LANGKAH 6 PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
PENGAJUAN USULAN KEBIJAKAN BARU
25
SIMULASI PERBAIKAN ANGKA DASAR:
USULAN OUTPUT BARU
26
27
Setelah menyusun angka dasar menggunakan aplikasi KPJM, K/L
menyampaikan angka dasar kepada mitra kerja di DJA sebagai berikut:
I. Backup data/adk aplikasi KPJM
adk aplikasi KPJM format .dny (backup KPJM untuk aplikasi KPJM);
II. Laporan
a) Laporan Anggaran dan PM tingkat Kegiatan;
b) Laporan KPJM per Kelompok Belanja;
c) Laporan Reviu Angka Dasar; dan
d) Laporan Perbaikan dan Kebijakan Baru.
PENYAMPAIAN ANGKA DASAR KE DJA
28
PENELAAHAN RKA-K/L DAN KPJM
 Setelah K/L menyampaikan RKA-KL dan KPJM, DJA akan melakukan
penelaahan terhadap RKA-KL dan KPJM.
 Dalam prakteknya, KPJM belum dilakukan penelaahan sesuai dengan
ketentuan.
 Pada saat ini, Tim TIP dan AIPEG akan memasukkan database KPJM ke
dalam aplikasi RKA-KL DIPA online, agar untuk RKA-KL 2019 KPJM dapat
ditelaah bersama-sama dengan RKA-KL.
 Mengingat penelaahan KPJM belum dilakukan, dalam melakukan reviu angka
dasar, dapat menggunakan ketentuan penelaahan KPJM.
30
PENELAAHAN RKA-K/L & KPJM
K/L
1
Kemen PPN/Bappenas
2
Kemenkeu c.q DJA
3
RKA-K/L Validasi ADK
RKA-K/L
Dokumen
Penelaahan Instrumen
Penelaahan
Instrumen
Penelaahan
1. Penelaahan kriteria adminstratif
2. Penelaahan kriteria subtantif.
a. Kementerian Keuangan c.q. DJA
1) kebijakan Efisiensi dan efektivitas belanja
Kementerian/Lembaga;
2) kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renja K/L
dan RKP;
3) pencantuman penandaan anggaran (pada level Keluaran)
4) konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga)
tahun ke depan.
b. Kementerian Perencanaan/Bappenas
1) konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
2) Meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level
Keluaran),
3) Meneliti kualitas GBS (jika ada).
Forum Penelaahan
Tindak Lanjut Penelaahan
Catlah
Himpunan
RKA-KL
Nota Keuangan
dan RAPBN
4
5
PENELAAHAN KPJM (1/5)
31
Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
dilakukan untuk mengetahui:
1. Apakah angka prakiraan maju sangat berbeda dengan anggaran tahun yang
direncanakan, dilakukan dengan langkah-langkah:
 Pastikan pencantuman volume Keluaran (output) tidak ada yang salah (terlalu
besar atau kecil) dibandingkan tahun yang direncanakan dan sesuai dengan
Renja K/L;
 Pastikan formula dan indeks (realisasi dan parameter) penghitungan KPJM
sudah benar;
 Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume keluaran (output) atau
kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi
KPJM;
 Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan
Hasil Penelaahan.
PENELAAHAN KPJM (2/5)
32
2. Memastikan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional dihitung cukup
dengan pendekatan flat policy, terutama untuk belanja barang operasional
untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dilakukan dengan langkah-langkah:
 Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan database pegawai;
 Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai, angka prakiraan maju
diperbaiki dengan asumsi:
 volume keluaran (output) sama dengan tahun yang direncanakan;
 alokasi anggaran sama dengan tahun yang direncanakan; dan
 tambahan/pengurangan yang diusulkan untuk TA+1, TA+2, dan TA+3 dapat
dipertimbangkan dalam reviu Angka Dasar TA+1.
 Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan
Hasil Penelaahan.
PENELAAHAN KPJM (3/5)
33
3. Memastikan anggaran untuk biaya operasional terkait
pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menjadi
komitmen seperti multiyears contract masuk dalam Prakiraan
Maju, langkah-langkah yang dilakukan:
 Angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi:
 volume keluaran (output) untuk kegiatan tugas fungsi unit
sama; dan
 alokasi anggaran untuk multiyears contract dihitung sesuai
kebutuhan rencana tahunan.
 Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan
dalam Catatan Hasil Penelaahan.
PENELAAHAN KPJM (4/5)
34
4. Memastikan kegiatan/keluaran (output) dan/atau komponen
kegiatan yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju,
langkah-langkah yang harus dilakukan:
 Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara keluaran (output)
dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut dengan
menghilangkan tanda centang pada tahun pelaksanaan; dan
 Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan
dalam Catatan Hasil Penelaahan.
PENELAAHAN KPJM (5/5)
35
5. Memastikan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari
pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif
berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
 Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara volume pada
kegiatan/Keluaran (output) disesuaikan dengan target/indikator
yang tercantum dalam dokumen yang berlaku; dan
 Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan
dalam Catatan Hasil Penelaahan.
REVIU ANGKA DASAR
36
 Terhadap usulan perbaikan dari K/L, Direktorat Anggaran selaku mitra K/L
akan melakukan pembahasan secara tatap muka bersama Biro
Perencanaan/Unit Perencana K/L, untuk menyetujui atau menolak usulan
perbaikan bersangkutan;
 Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum perbaikan Angka Dasar, antara lain:
 Pencapaian keluaran (output) tahun sebelumnya untuk menyetujui atau
menolak perubahan volume output;
 Pemenuhan belanja operasional: pagu minus, belanja transito, tunggakan,
penyesuaian kurs, perubahan indikator;
 Kegiatan kontrak tahun jamak : keluaran (output) berlanjut atau berhenti;
 Output yang berasal dari dana Optimalisasi hasil pembahasan dengan
DPR;
 Kebijakan baru.
DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
 Data APBN TA 2018 dan prakiraan maju 2019, 2020, 2021 yang memuat
alokasi anggaran program
(sumber: data base RKA-K/L);
 Data realisasi TA 2017
(sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan);
 Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan parameter non-ekonomi untuk
tahun 2019 s.d. 2022
(sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran);
 Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan Angka Dasar
dan Prakiraan Maju
(sesuai kebutuhan).
REVIU BELANJA OPERASIONAL
38
 Untuk melakukan reviu belanja operasional, mohon diperiksa OUTPUT LAYANAN
PERKANTORAN yang tercantum dalam aplikasi KPJM;
 Output Layanan Perkantoran terdiri atas 2 komponen:
1) Komponen 001 (Belanja Pegawai) :
a. Gaji pokok, tunjangan yg melekat dg gaji, termasuk uang makan PNS (mengacu pd
GPP);
b. Tunjangan kinerja (Remunerasi);
c. Tambahan pegawai baru;
d. Lembur;
e. Honor Non PNS;
f. Tunjangan lain yg sah;
2) Komponen 002 (Belanja Barang Penyelenggaraan Satker) :
a. Belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran;
b. Belanja barang Operasional kantor;
c. Belanja langganan daya dan jasa;
d. Belanja Sewa;
e. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
f. Belanja perjalanan dinas biasa/tetap.
39
1) Data realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan bulanan (dalam Rp dan
valas);
2) Data tambahan pegawai baru yang telah diangkat pada tahun
sebelumnya (T-1)
3) SK penetapan pemberian tunjangan termasuk Perpres penetapan
Remunerasi;
4) Daftar inventaris BMN meliputi : gedung bangunan, peralatan,
kendaraan bermotor dan yang sejenis yang perlu pemeliharaan;
5) Dokumen tagihan langganan daya dan jasa;
6) Kontrak-kontrak dalam rangka operasional kantor seperti cleaning
service, Satpam, sopir atau out sourcing, sewa mesin foto copy atau
kendaraan oprasional;
7) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi Satker yang belum
punya gedung kantor.
DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
UNTUK REVIU BELANJA OPERASIONAL
39
40
1) Secara nasional, apakah kebutuhan biaya operasional untuk masing-masing Satker mendapat
alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun?
 Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d akhir Tahun Anggaran sebelumnya (T-1);
 Laporan saldo pagu minus;
 Tunggakan tahun berjalan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, apakah penyebabnya dapat diidentifikasi dengan
jelas?
 Tambahan pegawai baru;
 Pembayaran remunerasi/tunjangan kinerja;
 Rencana pengadaan aset/tambahan BMN baru;
 Penyesuaian kurs.
3) Dalam hal terdapat perubahan database pegawai, tunjangan baru, data BMN dan hal lain terkait
biaya operasional, apakah dokumen pendukung tersedia dengan lengkap dan benar?
 Periksa kelengkapan dokumen;
 Periksa realisasi pembayaran s.d. tahun anggaran berjalan;
 Periksa rencana pengadaan aset/BMN di tahun berjalan dan perlu biaya pemeliharaan pada
tahun selanjutnya.
LANGKAH-LANGKAH REVIU BIAYA OPERASIONAL (1/2)
40
41
4) Pastikan angka Prakiraan Maju tahun anggaran berikutnya(T+1)
untuk Biaya Operasional tidak memuat unsur-unsur :
 Belanja pegawai transito;
 Gaji ke-14;
 Belanja barang transito;
5) Periksa apakah pada tahun anggaran sebelumnya (T-1), terdapat:
 Tambahan anggaran dari BA 999.08 untuk Biaya Operasional;
 Revisi anggaran untuk memenuhi Biaya Operasional;
 Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di T+1;
6) Dalam rangka menjaga konsistensi dan efisiensi kebutuhan Biaya
Operasional, perlu diperhatikan:
 Komponen 001, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja
pegawai satker (akun 51);
 Komponen 002, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja
operasional satker (akun 52).
LANGKAH-LANGKAH REVIU BIAYA OPERASIONAL (2/2)
41
42
1) Apabila secara nasional alokasi anggaran yg disediakan jumlahnya
cukup, namun dlm pelaksanaannya ada Unit yg menyatakan kurang,
maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar Program
atau antar Unit/Satker dalam K/L yang bersangkutan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang penyebabnya telah
diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang
benar, maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi baseline
K/L yang bersangkutan. Jumlah kekurangan alokasi yang dibutuhkan
ditambahkan dalam “Perbaikan Angka Dasar”.
3) Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih dibandingkan
dengan realisasinya, maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari
penghitungan baseline K/L yang bersangkutan.
TINDAK LANJUT HASIL REVIU BIAYA OPERASIONAL
42
SIMULASI REVIU ANGKA DASAR:
BELANJA OPERASIONAL
43
REVIU OUTPUT LAYANAN
PERKANTORAN:
- DPD
- KEMENLU
44
Angka dasar kebutuhan Biaya Non Operasional yang harus direviu
menyangkut antara lain:
1) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi layanan
birokrasi;
2) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi pelayanan
kepada publik;
3) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas
pembangunan nasional atau penugasan;
4) Kegiatan/Output terkait multi-years contract.
REVIU BELANJA NON-OPERASIONAL
44
45
1) Data realisasi anggaran dan kinerja (output) untuk masing-masing
Satker, Program, dan Kegiatan TA sebelumnya (T-1);
2) Surat ijin persetujuan Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan
Lembaga yang bersangkutan terkait multi-years contract;
3) Dokumen Loan/Grant Agreement;
4) Dokumen RPJMN berjalan (5 tahunan);
5) Dokumen RKP tahun berjalan (T);
6) Renstra K/L dan Renja K/L yang bersangkutan;
7) Dokumen Hasil Retreat Presiden, Sidang Kabinet atau Kebijakan
Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan.
DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
UNTUK REVIU BELANJA non-OPERASIONAL
45
46
1) Secara nasional, apakah realisasi penyerapan anggaran T-1 dan target kinerja dapat
dicapai?
 Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir T-1;
 Periksa hasil spending review DJPBN s.d. akhir T-1;
2) Pastikan angka Prakiraan Maju TA T+1 untuk Biaya Non Operasional tidak memuat
unsur-unsur :
 Alokasi anggaran Output Cadangan;
 Alokasi anggaran yg berasal dari Dana Optimalisasi DPR TA berjalan (T);
3) Periksa apakah pada TA T-1, terdapat :
 Tambahan anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L untuk biaya non-operasional;
 Revisi anggaran antar Output;
 Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di TA berjalan (T);
4) Periksa apakah pada TA berjalan (T), terdapat :
 Output yg dilaksanakan secara multi years contract?;
 Rekomposisi pendanaan antar tahun atau perpanjangan ijin multi years contract
dari Menteri Keuangan;
LANGKAH UMUM REVIU BIAYA NON-OPERASIONAL
46
47
1) Kegiatan/Output terkait Tugas Fungsi Layanan Birokrasi:
 Apakah Output sudah ditetapkan sebagai SBK?
 Apakah pelaksanaan di TA T-1 menghasilkan efisiensi atau Hasil
Optimalisasi?
 Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan
target TA T-1 dan TA berjalan (T)?
 Untuk TA berjalan (T), apakah ada usulan perubahan komponen?
2) Kegiatan/Ouput terkait Pelayanan Kepada Publik :
 Apakah Output sudah ditetapkan sebagai SBK atau mempunyai Standar
Pelayanan Minimum (SPM)?
 Apakah pelaksanaan di TA T-1 menghasilkan efisiensi atau Hasil
Optimalisasi?
 Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan
target TA T-1 dan TA berjalan (T)?
 Untuk TA berjalan (T), apakah ada usulan perubahan komponen?
LANGKAH SPESIFIK REVIU BIAYA NON-
OPERASIONAL (1/2)
47
48
3) Kegiatan/Ouput terkait Prioritas Nasional/Penugasan :
 Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capaian Ouput s.d.
akhir Desember (T-1);
 Apakah pelaksanaan di TA (T-1) menghasilkan efisiensi atau Hasil
Optimalisasi?
 Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda
dengan target TA T-1 dan TA berjalan (T)?
4) Kegiatan/Ouput terkait Multiyears :
 Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir Desember T-1;
 Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table.
 Apakah ada perubahan/rekomposisi pendanaan antar tahun?
 Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 sesuai
dengan rencana?
 Apakah ada perpanjangan ijin multi-years contract atau proyek
berhenti?
LANGKAH SPESIFIK REVIU BIAYA NON-
OPERASIONAL (2/2)
48
SIMULASI REVIU ANGKA DASAR:
BELANJA NON-OPERASIONAL
49
SIMULASI LANJUT/TIDAK
BERLANJUT
50
 Selain perbaikan, K/L juga dapat mengusulkan penambahan/penggantian Output
Baru, baik yang berlaku untuk perbaikan Angka Dasar tahun yang direncanakan
dan/atau untuk Prakiraan Maju, yang di-input dalam Aplikasi KPJM oleh Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan K/L.
 Langkah yang dilakukan unit perencanaan K/L dalam mengusulkan Output Baru
dalam Aplikasi KPJM, adalah sebagai berikut:
 Mengidentifikasi program/kegiatan yang dipengaruhi Output Baru tersebut;
 Mengidentifikasi sifat output (output generik, output internal atau output
teknis);
 Menyusun komponen utama dan/atau komponen pendukung;
 Menginput volume keluaran (output) untuk keluaran (output) teknis;
 Mengindentifikasi apakah output baru tersebut bersifat menambah output
baru atau menggantikan output lama yang sudah berhenti.
Catatan:
K/L juga dapat menyampaikan usulan program/kegiatan baru, yang harus diinput
juga dalam aplikasi KRISNA, dan harus mendapat persetujuan mitra K/L di DJA dan
di Kementerian PPN/Bappenas.
PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
DENGAN OUTPUT BARU (1/3)
PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
DENGAN KEBIJAKAN BARU (2/3)
51
Untuk menilai kelayakan usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan
Maju, Direktorat Anggaran melakukan penelaahan pada level detil.
Penelaahan terhadap usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju
dilakukan untuk meneliti:
 kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran;
 kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
 penerapan SBM, SBK, dan SSB (tahun sebelumnya)
Untuk keluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai
SBK, reviu RKA-K/L dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran
uang pencapaian Keluaran yang tercantum dalam RKA satker dengan
SBK. Untuk Keluaran yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan sampai
dengan level detil;
 penggunaan akun;
 hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan
PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
DENGAN KEBIJAKAN BARU (3/3)
52
 pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri,
pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara;
 penganggaran badan layanan umum;
 kontrak tahun jamak (multi years contract); dan
 pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan
modal negara pada badan usaha milik negara.
 kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker,
TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
 rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan Output Baru:
menambah alokasi baru atau memanfaatkan alokasi Output lama yang
sudah berhenti.
53
SIMULASI REVIU ANGKA DASAR:
USULAN OUTPUT BARU
DOKUMEN HASIL REVIU ANGKA DASAR
54
 Setelah reviu Angka Dasar telah selesai dilakukan, laporan hasil reviu tersebut
dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi KPJM.
 Pembahasan Angka Dasar harus dapat menghasilkan angka yang akan
digunakan untuk menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal ini, Angka Dasar yang
akan menjadi bahan lampiran surat Pagu Indikatif dirinci menurut K/L, menurut
program, dan menurut belanja operasional dan non-operasional.
 Dalam proses reviu Angka Dasar, aplikasi KPJM memfasilitasi penyusunan
Angka Dasar menurut belanja operasional dan non-operasional. Demikian juga,
aplikasi KPJM menyediakan fasilitas penyusunan Angka Dasar menurut sumber
dana.
 Pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran melakukan reviu terhadap perbaikan
Angka Dasar dan reviu terkait dengan usul kebijakan baru. Dalam
pelaksanaannya, pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran disarankan untuk
melakukan reviu terhadap perbaikan Angka Dasar terlebih dahulu, dan setelah
selesai barulah kemudian melakukan reviu terkait dengan usul kebijakan baru.
 Laporan Reviu Angka Dasar tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Unit
Perencana K/L serta Kementerian Keuangan c.q. DJA dan Kementerian
55
HASIL REVIU ANGKA DASAR:
LAPORAN REVIU ANGKA DASAR.
HASIL REVIU ANGKA DASAR:
BELANJA OPERASIONAL DAN NON-OPERASIONAL.
56
HASIL REVIU ANGKA DASAR:
BELANJA K/L PER SUMBER DANA
57
HASIL REVIU ANGKA DASAR:
LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN
BARU
58
PENYESUAIAN ATAS KETERSEDIAAN RESOURCE
ENVELOPE
(JIKA ADA)
 Dalam hal angka dasar konsolidasi lebih tinggi dari resource envelope, dan rapat
pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan memutuskan
untuk melakukan penyesuaian ke bawah terhadap angka dasar konsolidasi
yang dihasilkan, maka penyesuaian ke bawah angka dasar tersebut dilakukan
dengan membandingkan pagu yang diperoleh dari penyesuaian angka dasar
dengan pagu RE per Program, kemudian melakukan perbaikan angka dasar
(seperti proses perbaikan pada saat penyusunan angka dasar) hingga alokasi
angka dasar sesuai dengan alokasi RE.
59
60
SIMULASI PENYESUAIAN ANGKA DASAR
DENGAN RESOURCE ENVELOPE
61
TERIMA KASIH
KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Email: tsp.dsp@kemenkeu.go.id
LANGKAH_LANGKAH REVIU ANGKA
DASAR MENGGUNAKAN APLIKASI KPJM
DJA, JANUARI 2018
INSTALASI APLIKASI KPJM
2
Versi V.1.0.0 B
Apabila pada PC atau Laptop yang digunakan sudah ter-install aplikasi KPJM, lakukan uninstall aplikasi
KPJM yang lama tersebut dengan langkah sebagai berikut
 Pilih folder dimana aplikasi KPJM di-install (default-nya ada di drive c: (windows));
 Double click atau buka folder aplikasi KPJM tersebut.
3
UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Setelah folder KPJM dibuka, akan muncul tampilan sebagai berikut:
 Pilih atau Double click file “unins000”;
 Klik “Ya” pada kotak konfirmasi, tunggu sampai proses uninstall selesai;
 Apabila proses uninstall telah selesai, pastikan folder KPJM telah hilang. Apabila masih terdapat
folder KPJM, hapus folder tersebut.
4
UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pilih/Double click installer Aplikasi KPJM dengan nama “KPJM.exe”.
 Catatan: apabila file yang didapatkan masih berupa file kompresi (KPJM.rar), extract
terlebih dulu file tersebut sehingga menjadi file KPJM.exe (Catatan: Harap
mematikan/disable antivirus dan firewall).
5
INSTALL APLIKASI KPJM (BARU)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pilih “I accept the agreement” kemudian pilih “Next >” untuk melanjutkan
6DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pilih lokasi tujuan instalasi dengan memilih ‘Browse”
(direkomendasikan untuk memilih lokasi defaultnya “c:xxx”), lalu pilih “Next >”
7DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Tentukan nama file aplikasi atau langsung pilih “Next >” untuk melanjutkan
8DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pilih “Install” untuk melanjutkan instalasi atau “< Back” jika ingin melakukan perubahan
pengaturan
9DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pilih “Finish” untuk keluar instalasi dan mencentang Launch KPJM-RKAKL untuk
menjalankan aplikasi
10DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Akan muncul tampilan UwAmp untuk menjalankan aplikasi KPJM
 Pastikan UwAmp dijalankan (start)
 Pilih tombol ‘www.Site’ untuk menampilkan halaman login aplikasi KPJM
11DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYUSUNAN KPJM TAHUN 2019, 2020,
DAN 2021
LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PRAKIRAAN
MAJU 2019, 2020, 2021
1. LOG IN & SETTING PENGGUNA
2. UNGGAH DATA RKA-K/L TA 2018
3. VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 DAN PENYUSUNAN PM
4. PEMUTAKHIRAN PARAMETER
Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2018 dengan default:
 Username : admin
 Password : admin
 Tahun Anggaran : 2018
14DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
SETING PENGGUNA
 Pilih “Admin”, kemudian pilih submenu “Pengguna”
 Isi/Pilih kode Bagian Anggaran
 Klik “Simpan”
15DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENGUNGGAHAN DATA RKA-KL TA 2018
• Copy “folder db” pada aplikasi RKA-K/L DIPA. File-file yang terdapat dalam “folder db” tersebut akan digunakan untuk
melakukan pengunggahan data RKA-K/L ke dalam aplikasi KPJM.
17DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
18
• Pindahkan folder “db” dari aplikasi RKA-K/L ke dalam folder “transfer_rkakl” pada drive c:windows (folder “db” menjadi
subfolder di folder transfer_rkakl).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
19
• Pilih Menu “Anggaran dan PM”
• Pilih submenu “Impor Alokasi Anggaran RKA-K/L”
• Aplikasi akan menampilkan aplikasi transfer data
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
• Apabila koneksi berhasil maka akan muncul tampilan aplikasi transfer data sebagai berikut:
• Klik tombol “Impor dari db RKA-KL”
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 20
• Akan muncul tampilan untuk mengunggah data sebagai berikut:
 Pilih Tahun (2018), K/L, dan UNIT. Misalnya pada tampilan di atas dipilih K/L “011”
(Kementerian Luar Negeri), UNIT “01” (Sekretariat Jenderal).
 Angka 01 pada UNIT mewakili Eselon 1 yang pertama.
 Apabila dalam 1 K/L terdapat 9 unit maka dalam drop down list akan terdapat 9 angka sehingga
dilakukan pengunggahan 9 kali, bersesuaian dengan unit masing-masing.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 21
• Klik tombol “Proses”.
• Tunggu hingga selesai (100%) kemudian klik “Keluar”.
 Setelah pengunggahan untuk Eselon I yang pertama selesai dilakukan, ulangi
langkah-langkah pengunggahan file untuk Eselon I yang kedua, ketiga, dst.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 22
2018 011
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 &
PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU
 Pilih Menu “Anggaran dan PM”
 Pilih & klik Sub Menu “Validasi AA & PM”
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (1/4)
24DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Menampilkan data Alokasi RKAKL 2018:
 Pilih tab “LAPORAN DATA ALOKASI ANGGARAN”, tunggu beberapa saat , aplikasi akan
menampilkan data Alokasi RKAKL 2018.
 Cek data alokasi 2018 pada aplikasi untuk memastikan bahwa data yang diunggah dalam
aplikasi KPJM sudah sesuai dengan data RKA-KL 2018.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (2/4)
 Klik tab “PROSES VALIDASI AA”.
 Kemudian klik “Proses”, tunggu sampai proses pengelompokan dan penyusunan prakiraan
maju selesai.
 Klik “OK”
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (3/4)
26DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil validasi dan penyusunan PM 2019, 2020, dan 2021
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula/Menjadi Validasi AA”.
 Cek data pengelompokan dan alokasi 2018 serta prakiraan maju pada aplikasi apakah sudah benar.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF,
Word atau Excel)
2
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (4/4)
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER
Sebelum melakukan proses perhitungan pemutakhiran terhadap parameter, harus dipastikan
terlebih dahulu bahwa data parameter yang digunakan sudah update (termutakhir).
Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan sebagai berikut:
 Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Parameter AA dan PM”.
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/5)
29
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Proses perhitungan terhadap parameter
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;
 Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
3
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/5)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Parameter”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
3
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/5)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BACKUP DATA ANGKA DASAR/KPJM
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);
 Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).
BACKUP DATA (1/3)
33DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Admin”;
 Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.
BACKUP DATA (2/3)
34DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih “Kementerian/Lembaga”;
 Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;
 Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh
unit);
 klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;
 Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:backupKPJM”;
 Klik “Ok”;
 File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.
BACKUP DATA (3/3)
35DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
REVIU ANGKA DASAR
LANGKAH-LANGKAH REVIU ANGKA DASAR
1. PENGGULIRAN ANGGARAN
2. PENYESUAIAN KINERJA REALISASI
3. PEMUTAKHIRAN PARAMETER
4. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (PENELAAHAN)
5. PERBAIKAN ANGKA DASAR
6. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU
7. PENYESUAIAN RESOURCE ENVELOPE
Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:
 Username : admin
 Password : admin
 Tahun Anggaran : 2019
 Tahap : Pagu Indikatif
38DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENGGULIRAN
40
PENGGULIRAN ANGGARAN (1/2)
 Pilih Menu “Anggaran dan PM”
 Pilih dan klik Sub Menu “Bergulir/Digulirkan”
 Pada tampilan, klik “Proses”
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
41
PENGGULIRAN ANGGARAN (2/2)
 Apabila proses pengguliran telah selesai akan muncul kotak notifikasi “Data
Sudah ter transfer..!!!”
 Klik “Oke”
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI
 Pilih Menu “Anggaran dan PM”
 Pilih & klik Sub Menu “Kinerja Realisasi”
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (1/4)
43DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Akan muncul tampilan edit kinerja realisasi, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih Program;
 Klik “Edit” pada kegiatan yang akan di-input realisasinya;
 Input/ketik persentase realisasi;
 Klik “Save”
 Ulangi langkah di atas untuk mengisi realisasi pada semua kegiatan.
 Apabila semua realisasi telah di-input, klik tombol “Selanjutnya”
 Klik pilihan “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (2/4)
44DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Proses penyesuaian terhadap kinerja realisasi:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Kinerja Realisasi”;
 Pada tab “Proses Kinerja Realisasi”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (3/4)
45DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian Realisasi Kinerja:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (4/4)
46DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER
Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Parameter PI”.
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/4)
48DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Akan muncul tampilan data parameter sebagai berikut:
 Klik tombol “Selanjutnya”.
 Pilih “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/4)
49DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Proses pemutakhiran terhadap parameter:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;
 Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
50
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
51
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (4/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
LANJUT/TIDAK BERLANJUT
Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Lanjut/Tidak Berlanjut”.
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (1/5)
53DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk melakukan penelaahan lanjut/tidak berlanjut, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output;
2. Pilih level informasi kinerja pada field ‘cari’ (Output s.d. Akun);
3. Double click pada informasi kinerja yang akan ditelaah lanjut/tidak berlanjut.
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (2/5)
54DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
1
2
3
Pada kotak dialog yang muncul, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Berikan tanda centang pada pilihan pelaksanaan PM jika Output/Komponen/Detil/Akun berlanjut dan hilangkan
tanda centang jika tidak berlanjut;
2. Klik “Simpan”.
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (3/5)
55DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
56
Proses lanjut/tidak berlanjut:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses”;
 Pada tab “Proses”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan
selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (4/5)
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
57DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (5/5)
PERBAIKAN ANGKA DASAR
Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Perbaikan”.
PERBAIKAN ANGKA DASAR (1/6)
59DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk mengubah volume output (hanya untuk output teknis), lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan diubah volume-nya;
2. Klik “Edit” pada Output yang akan diubah volume-nya;
3. Isi/ubah volume output yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
5. Klik “Save”.
PERBAIKAN ANGKA DASAR (2/6)
60
A. PERUBAHAN VOLUME OUTPUT
1
2
3 4
5
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PERBAIKAN ANGKA DASAR (3/6)
61
Untuk mengubah Alokasi Komponen Pendukung, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
2. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
3. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
5. Klik “Save”.
6. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan.
B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN PENDUKUNG
1
2
3 4
5
6
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PERBAIKAN ANGKA DASAR (4/6)
62
Proses perbaikan angka dasar:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”;
 Pada tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu
sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PERBAIKAN ANGKA DASAR (5/6)
63
Untuk mengubah Alokasi Komponen Utama, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih tab ‘Penyesuaian’
2. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
3. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
4. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
5. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
6. Klik “Save”.
7. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan.
B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN UTAMA
1
2
3 4
5
6
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Perbaikan a/d/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
64
PERBAIKAN ANGKA DASAR (6/6)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU
Untuk penyesuaian dengan kebijakan baru, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Kebijakan Baru”.
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (1/8)
66DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan ditambah;
2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Output.
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (2/8)
67
A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Pada kotak tampilan tambah output, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Isi Nomor dan Keterangan Kebijakan yang menjadi dasar penambahan Output baru;
2. Isi Kode Output dan Uraian Output baru yang akan ditambahkan;
3. Isi Satuan Output;
4. Isi Volume Output untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;
5. Klik tombol “Simpan”
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (3/8)
68
A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Catatan: Output baru yang bisa ditambahkan hanya untuk output teknis
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (4/8)
69
Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan ditambah;
2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Komponen.
B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (5/8)
70
Pada kotak tampilan tambah komponen, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Isi No/Keterangan;
2. Isi Kode Komponen dan Sub Komponen;
3. Isi Kode Akun;
4. Uraian Komponen baru yang akan ditambahkan;
5. Pilih Jenis Komponen (Utama/Pendukung) dan ‘Sumber Dana’;
6. Isi Alokasi Komponen untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;
7. Klik tombol “Simpan”
B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pastikan semua output dan komponen baru telah ditambahkan;
 Untuk memproses penyesuai dengan kebijakan baru, klik tombol “Selanjutnya”
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (6/8)
71DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (7/8)
72
Proses penyesuaian kebijakan baru:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”;
 Pada tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”, klik “Proses”, tunggu sementara
waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (8/8)
73
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
APPROVAL DJA
Untuk melakukan approval terhadap usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, dan kebijakan baru dari K/L, login sebagai user DJA
pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:
 Username : dja
 Password : dja015
 Tahun Anggaran : 2019
 Tahap : Pagu Indikatif
75DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
APPROVAL DJA (1/3)
Untuk melakukan approval, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Anggaran dan PM”;
 Pilih dan klik sub menu “Validasi PI”.
APPROVAL DJA (2/3)
76DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Akan muncul daftar usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, serta kebijakan baru, kemudian
lakukan:
 klik “Edit” pada usulan K/L;
 Pilih “ditolak” atau “disetujui” untuk approval.
 Klik “Save” untuk menyimpan pilihan.
APPROVAL DJA (3/3)
77DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR
LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR
1. LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN & PM TINGKAT KEGIATAN
2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA (OPERASIONAL & NON OPERSIONAL)
3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR
4. LAPORAN PER SUMBER DANA
5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU
Untuk melihat dan mencetak laporan-laporan tersebut, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Laporan”;
 Pilih sub menu “Laporan Resmi”;
LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (1/2)
80DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
 Pada tampilan, pilih tingkat Komponen;
 Pilih dan Klik tab laporan yang diinginkan;
 Klik ‘Preview’;
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (2/2)
81DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
1. LAPORAN ANGGARAN DAN PM TINGKAT KEGIATAN
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 82
2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 83
3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 84
4. LAPORAN PER SUMBER DANA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 85
5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 86
PENYESUAIAN RESOURCE ENVELOPE
Untuk melakukan penyesuaian terhadap resource envelope, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun
Rencana 2019 dengan default:
 Username : dja
 Password : dja015
 Tahun Anggaran : 2019
 Tahap : Pagu Indikatif
88DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (1/5)
89DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (2/5)
 Pilih Program yang akan disesuaikan dengan RE;
 Klik “Edit”;
 Masukkan jumlah pagu RE yang akan disesuaikan pada kolom pagu RE, klik simpan;
 Lakukan sampai semua program yang kaan disesuaikan dengan pagu RE telah diedit;
 Klik “selanjutnya”.
90DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (3/5)
 Pilih Program serta Kegiatan yang kaan disesuaikan dengan RE;
 Akan muncul angka selisih antara pagu angka dasar dan pagu RE;
 Lakukan penyesuaian dengan melakukan penyesuaian volume teknis dan alokasi
komponen pendukung (seperti pada proses perbaikan);
 Klik “selanjutnya”.
91DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (4/5)
Proses penyesuaian resource envelope:
 Tunjuk dan klik Tab “Proses RE Anggaran & PM”;
 Pada tab “Proses RE Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai
proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
92DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (5/5)
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
 Tunjuk dan klik tab “Laporan RE a/b/SD”.
 Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
BACKUP DATA ANGKA DASAR/KPJM
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);
 Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).
BACKUP DATA (1/3)
94DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih menu “Admin”;
 Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.
BACKUP DATA (2/3)
95DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
 Pilih “Kementerian/Lembaga”;
 Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;
 Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh
unit);
 klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;
 Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:backupKPJM”;
 Klik “Ok”;
 File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.
BACKUP DATA (3/3)
96DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
TERIMA KASIHDIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
97

More Related Content

What's hot

Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Arfan Fahmi
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
Dr. Zar Rdj
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Randy Wrihatnolo
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Dadang Solihin
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Deddy Supriady Bratakusumah
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
Sujatmiko Wibowo
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Dadang Solihin
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Dadang Solihin
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Dadang Solihin
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Dadang Solihin
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
PSEKP - UGM
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHRAMASYAFARADI
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
Dadang Solihin
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Dadang Solihin
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
Sujatmiko Wibowo
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 

What's hot (20)

Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan DaerahRPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
RPJMD dan Renstra SKPD sebagai Alat Koordinasi Pembangunan Daerah
 
Sakip Menpan RB
Sakip Menpan RBSakip Menpan RB
Sakip Menpan RB
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
Konsep Dasar Penyusunan Anggaran
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Pengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan NegaraPengelolaan Keuangan Negara
Pengelolaan Keuangan Negara
 
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah Penyusunan  Dokumen RPJP Daerah
Penyusunan Dokumen RPJP Daerah
 
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan DaerahKonsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
Konsep dan Paradigma Baru dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja PembangunanPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan
 
Perencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBDPerencanaan Penganggaran APBD
Perencanaan Penganggaran APBD
 
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAHMAKALAH KEUANGAN DAERAH
MAKALAH KEUANGAN DAERAH
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
 
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan DaerahPenyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
Penyusunan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah
 
Penatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan DesaPenatausahaan Keuangan Desa
Penatausahaan Keuangan Desa
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 

Similar to Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm

Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
bprast1
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-spt
YABES HULU
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Ambara Sugama
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
jafarismail7
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Octavia Hutagalung
 
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Tobagus Makmun
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
elyouth
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
Yuspiardi ardy
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
Oelil Simbolon
 
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
Dr. Zar Rdj
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
MEsatoAriq1
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
PavilionNixion
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
EstyRokhyani1
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
Tatang Suwandi
 
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfPaparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
AnggaPebriant1
 
Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Humam1
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
renprogarrorena
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
RadenAgusMulyadi1
 
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptxIndikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
wisangresidata1
 

Similar to Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm (20)

Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
Strategi Pencapaian IKPA yang Optimal 2020
 
Silmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-sptSilmulasi pph ps.21 e-spt
Silmulasi pph ps.21 e-spt
 
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinyaAplikasi sak 2013 dan simulasinya
Aplikasi sak 2013 dan simulasinya
 
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian outputArah Kebijakan IKPA tahun 2023  fokus tentang capaian output
Arah Kebijakan IKPA tahun 2023 fokus tentang capaian output
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
 
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenasPaparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
Paparan sosialisasi inisiatif baru bappenas
 
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
Cara Mudah Menggunakan Aplikasi eSPT PPh 21 2014
 
Rapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spikRapat persiapan penyusunan spik
Rapat persiapan penyusunan spik
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
11042021_Bahan AP Corner_final (1).pptx
 
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.pptRAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
RAPAT STAF BD DIKLAT 27 JAN 2010 REV4.ppt
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdfPaparan PMK 117  Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
Paparan PMK 117 Tahun 2020, PMK 127 Tahun 2020, dan PER-8-AG-2020.pdf
 
Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010Aplikasi sak2010
Aplikasi sak2010
 
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptxEvaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
Evaluasi IKPA POLRI 18 04 2021 r1 (1).pptx
 
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
Perencanaan .dan penganggaran apbd mko 2018
 
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptxIndikator Kinerja PA Semester 1.pptx
Indikator Kinerja PA Semester 1.pptx
 

More from Dr. Zar Rdj

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Dr. Zar Rdj
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Dr. Zar Rdj
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Dr. Zar Rdj
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Dr. Zar Rdj
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
Dr. Zar Rdj
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Dr. Zar Rdj
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Dr. Zar Rdj
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Dr. Zar Rdj
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Dr. Zar Rdj
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dr. Zar Rdj
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Dr. Zar Rdj
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Dr. Zar Rdj
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Dr. Zar Rdj
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Dr. Zar Rdj
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Dr. Zar Rdj
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Dr. Zar Rdj
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Dr. Zar Rdj
 

More from Dr. Zar Rdj (20)

Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdfDetasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
Detasering_secondment_BLU_SPI_APIP.pdf
 
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfAturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdf
 
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
Transformasi Internal Audit_APIP_Auditor Agile_Itjen_Kemenhub_Agile Auditing_...
 
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan  Leader...
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...
 
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditBuku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal Audit
 
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021
 
Change it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern modelChange it today birokrasi is modern model
Change it today birokrasi is modern model
 
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasiPenyederhanaan struktur organisasi kementerian  lembaga penyederhanaan birokrasi
Penyederhanaan struktur organisasi kementerian lembaga penyederhanaan birokrasi
 
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
Manajemen talenta ASN arah model birokrasi 2020 2024
 
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...
 
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruMewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baru
 
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoThree lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risiko
 
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publik
 
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...
 
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaRedesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembaga
 
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...
 
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
Kebijakan implementasi reformasi birokrasi RB 2020 2024
 
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19
 
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...
 
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditValue based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal Audit
 

Recently uploaded

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
HanifahCindyPratiwi
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Muh Saleh
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
kemendagatang
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
LtcLatif
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
JOHANNESSIMANJUNTAK8
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
Tri Widodo W. UTOMO
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
DinsosnakertransKota
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
HasmiSabirin1
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
yennylampouw
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TariHappie
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Tri Widodo W. UTOMO
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
gabatgibut09
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
adilaks
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
ssuserd13850
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Muh Saleh
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
IpinTriono
 

Recently uploaded (16)

Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
Eksum RTR KSN Soroako, hasil penyusunan tahun 2020
 
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023
 
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdfSTANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL  SOSIAL KULTURAL.pdf
STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL SOSIAL KULTURAL.pdf
 
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARUPAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
PAPARAN BP TAPERA MENGENAI PERATURAN TERBARU
 
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinasPPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
 
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui InovasiNANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
NANI BILI Kabupaten Sorong Melalui Inovasi
 
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKATMANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
MANAJEMEN PELAYANAN SOSIAL BAGI MASYARAKAT
 
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
2024 Sosialisasi Penulisan Ijazah DS (1).pptx
 
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...manajemen kearsipan subjek  peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan  din...
manajemen kearsipan subjek peralatan dan perlengkapan tentang kearsipan din...
 
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptxTATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
TATACARA PENGGUNAAN APLIKASI SIGA-VERVAL (1).pptx
 
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat IIVisitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
Visitasi Kepemimpinan Nasional - PKN Tingkat II
 
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
 
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptxMateri Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
Materi Bimtek SPT Tahunan Orang Pribadi PPT.pptx
 
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdfAD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
AD Metodologi dan Pengukuran SDGs Desa.pdf
 
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMERPETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
 
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptxPresentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
Presentasi Dokumentasi Saran Kebijakan.pptx
 

Penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah kpjm

  • 1. JAKARTA, JANUARI 2018 PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU & REVIU ANGKA DASAR 1
  • 2. PENDAHULUAN  Dalam rangka penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, konsep penyusunan prakiraan maju dan reviu angka dasar, termasuk dukungan sistem aplikasinya terus disempurnakan.  Penyusunan prakiraan maju dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Sedangkan reviu angka dasar dilakukan oleh Direktorat teknis mitra kerja K/L di Direktorat Jenderal Anggaran.  Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi DJA untuk:  membantu KL melakukan perbaikan angka dasar, dan  melakukan reviu angka dasar 2019 dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif TA 2019.
  • 3. LANGKAH UTAMA PENERAPAN KPJM 3 Penyusunan KPJM (prakiraan maju 1,2,3 ) pada saat penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran; Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju pada awal tahun dan penyusunan prakiraan maju tahun ketiga (PM3); Penyesuaian angka dasar dan prakiraan maju dengan kinerja realisasi per kegiatan; Penyesuaian angka dasar dan prakiraan maju dengan parameter ekonomi dan non- ekonomi; Perbaikan Angka Dasar; Reviu angka dasar *) 1 2 3 4 6 5 Catatan:  Langkah 1 dilakukan oleh K/L pada bulan Juli atau November tahun t-2;  Langkah 2 sd langkah 5 dilakukan oleh K/L pada bulan Februari tahun t-1  Langkah 6 dilakukan oleh mitra K/L di DJA untuk bahan penyusunan Pagu Indikatif pada bulan Februari-Maret tahun t-1.
  • 4. 4  Pasal 3 ayat (5) PMK No. 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA menyebutkan bahwa Prakiraan maju yang telah dimutakhirkan oleh K/L menjadi bahan bagi Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu angka dasar dalam rangka menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan.  Untuk melakukan reviu angka dasar, diperlukan data detil. Di lain pihak, prakiraan maju yang telah disusun pada bulan November 2017 hanya sampai dengan level komponen.  Untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, aplikasi KPJM telah disesuaikan untuk mengakomodir keinginan tersebut.  Untuk keperluan reviu angka dasar dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif 2019, K/L diminta menyusun ulang prakiraan maju pada level detil dengan bantuan aplikasi KPJM yang baru. PENYUSUNAN ULANG PRAKIRAAN MAJU 2019, 2020, DAN 2021 UNTUK PENYUSUNAN ANGKA DASAR
  • 5. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ULANG PRAKIRAAN MAJU 2019, 2020, DAN 2021 UNTUK PENYUSUNAN ANGKA DASAR  Instalasi aplikasi KPJM:  Uninstall aplikasi KPJM lama  Install aplikasi KPJM baru  Penyusunan Prakiraan Maju TA 2019, 2020, 2021 1. Log In & Setting Pengguna 2. Unggah Data RKA-KL TA 2018 3. Validasi Data RKA-KL 2018 dan Penyusunan Prakiraan Maju 4. Pemutakhiran Parameter 5
  • 6. PENYUSUNAN ANGKA DASAR 6 Setelah penyusunan ulang prakiraan maju, dilakukan penyusunan Angka Dasar TA 2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Pengguliran Prakiraan Maju Tahun 1 Menjadi Angka Dasar Dan Penyusunan Prakiraan Maju Tahun Ketiga; 2. Penyesuaian Angka Dasar Dan Prakiraan Maju Dengan Kinerja Realisasi Per Kegiatan; 3. Penyesuaian Angka Dasar Dan Prakiraan Maju Dengan Parameter Ekonomi Dan Non-ekonomi; 4. Perbaikan Angka Dasar; 5. Pengajuan usulan Kebijakan Baru (jika ada).
  • 8. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGKA DASAR 8 1. PENGGULIRAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 1 MENJADI ANGKA DASAR DAN PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN KETIGA; 2. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN KINERJA REALISASI PER KEGIATAN; 3. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN PARAMETER EKONOMI DAN NON-EKONOMI; 4. PENYESUAIAN LANJUT/TIDAK BERLANJUT; 5. PERBAIKAN ANGKA DASAR; 6. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU;
  • 9. setiap awal TA, prakiraan maju yang sudah disusun pada tahun sebelumnya (PM1) digulirkan atau dipindahkan posisinya menjadi anggaran Tahun Rencana, PM2 menjadi PM1, PM3 menjadi PM2, dan membuat PM3 yang baru. PENYUSUNAN ANGKA DASAR: LANGKAH 1 Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju pada awal tahun dan penyusunan prakiraan maju tahun ketiga (PM3). 9
  • 10. 10 PENYUSUNAN ANGKA DASAR: LANGKAH 2 Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju dengan kinerja realisasi per Kegiatan
  • 11. 11 PENYUSUNAN ANGKA DASAR: LANGKAH 3 Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi. Pada Aplikasi yang baru, sudah ditambahkan parameter Kurs untuk menyesuaikan KPJM dengan sumber dana PHLN
  • 12. SIMULASI PENYUSUNAN ANGKA DASAR: LANGKAH 1 s.d. 3 12
  • 13. 13 Setelah langkah 1 sd langkah 3 selesai dilakukan:  Cetak Laporan Penyesuaian Angka Dasar dan Kertas Kerja Perbaikan serta Usulan Kebijakan Baru, atau share softcopy (backup) hasil perhitungan KPJM untuk menjadi bahan pembahasan bersama (tatap muka) dengan Satker-Satker terkait, untuk membahas langkah 4 s.d. 6:  Lanjut/Tidak berlanjut  Perbaikan angka dasar dan prakiraan maju  Penyesuaian dengan kebijakan baru.  Input perbaikan angka dasar hasil pembahasan ke dalam aplikasi KPJM PENYUSUNAN ANGKA DASAR: LANGKAH 4 S.D. 6
  • 14. 14 1 2 3 LANGKAH 4 PENYUSUNAN ANGKA DASAR: Lanjut/Tidak Berlanjut Tahap Lanjut/Tidak Berlanjut dilakukan untuk menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam angka dasar, meliputi:  Output Cadangan □ belanja transito □ gaji ke-14  Dana Optimalisasi dari DPR □ output/komponen non-muliyears dan tidak berulang.
  • 15. Perbaikan angka dasar dilakukan dalam hal:  Perubahan volume output teknis (pada komponen utama);  Perubahan alokasi output generik (pada komponen pendukung);  Perubahan alokasi output teknis pada komponen utama (bukan perubahan volume output). LANGKAH 5 PENYUSUNAN ANGKA DASAR: PERBAIKAN ANGKA DASAR 15
  • 16. Misalkan, berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, KL bermaksud mempercepat pencapaian kinerja output dengan mempercepat progress output 111, yaitu output 111 akan diberhentikan pada tahun PM3 dan semua output PM3 akan dilaksanakan pada tahun PM2. Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit perencanaan K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi komponen pendukung dalam Aplikasi KPJM sebagai berikut:  memutakhirkan volume output dari 8 (delapan) menjadi 14 (empat belas) pada PM2, dan dari 6 (enam) menjadi 0 (nol) pada PM3;  memutakhirkan alokasi komponen pendukung dari Rp60 juta menjadi Rp120 juta pada PM2, dan dari Rp60 juta menjadi Rp120 juta pada PM3. Perubahan Output.... (1/3) ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (3)
  • 17. AD (TR) (Rp juta) PM1 (t+1) (Rp juta) PM2 (t+2) (Rp juta) PM3 (t+3) (Rp juta) Output 111 410 800 560 450 - komponen utama 1 260 500 300 230 - komponen utama 2 120 250 200 160 - komponen pendukung 1 30 50 60 60 AD (volume) PM 1 (volume) PM 2 (volume) PM 3 (volume) Output 1 5 10 8 6 Perubahan Output.... (2/3) SEMULA
  • 18. 18 AD (TR) (Rp juta) PM1 (t+1) (Rp juta) PM2 (t+2) (Rp juta) PM3 (t+3) (Rp juta) Output 1 410 800 995 0 - komponen utama 1 260 500 300 / 8 * 14 = 525 230 / 6 * 0 = 0 - komponen utama 2 120 250 200 / 8 * 14 = 350 160 / 6 * 0 = 0 - komponen pendukung 1 30 50 60 + 60 = 120 60 – 60 = 0 MENJADI: Perubahan Output.... (3/3) AD (volume) PM 1 (volume) PM 2 (volume) PM 3 (volume) Output 1 5 10 8 + 6 = 14 6 – 6 = 0
  • 19. SIMULASI PERBAIKAN ANGKA DASAR: PERUBAHAN VOLUME OUTPUT TEKNIS 19
  • 20. Kekurangan belanja pegawai 20 AD (TR) (Rp juta) PM1 (t+1) (Rp juta) PM2 (t+2) (Rp juta) PM3 (t+3) (Rp juta) Output 1 380 450 530 610 - komponen pendukung 1 260 300 350 410 - Komponen pendukung 2 120 150 180 200 Berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, GAJI UNTUK PEGAWAI BARU sebesar 50 belum direalisasikan dan menjadi tunggakan tahun berjalan. AD (TR) (Rp juta) PM1 (t+1) (Rp juta) PM2 (t+2) (Rp juta) PM3 (t+3) (Rp juta) Output 1 431,55 503,15 584,8 666,49 - komponen pendukung 1 260 + (50*1,031) = 311,55 300 +(50*1,0312) = 353,15 350 +(50*1,0313) =404,8 410 +(50*1,0314) =466,49 - Komponen pendukung 2 120 150 180 200 GAJI UNTUK PEGAWAI BARU sebesar 50 tersebut ditambahkan dalam AD dan PM1, PM2, dan PM3, dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan acress: ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (1)
  • 21. Kekurangan belanja pegawai Kemenlu 21 ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (1) 21 Berdasarkan data terkini, terdapat perubahan nilai tukar dolar (USD) terhadap rupiah (IDR) sebagai berikut: AD PM1 PM2 PM3 Layanan Perkantoran 270 300 357,95 431,65 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan (260*13500)/(13000) = 270 (300*13500*13000)/ (13000*13500) = 300 (350*13500*13000*13500)/ (13000*13500*13200) = 357,95 (350*13500*13000*13 500*14000)/(13000* 13500*13200*13600) = 431,65 TR PM 1 PM 2 PM 3 Nilai Kurs (Lama) 13000 13500 13200 13600 Nilai Kurs (Baru) 13500 13000 13500 14000 Dikarenakan perubahan nilai kurs tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap alokasi gaji pada Kemenlu menjadi sebagai berikut: AD PM1 PM2 PM3 Layanan Perkantoran 260 300 350 410 - Pembayaran Gaji dan Tunjangan 260 300 350 410 Sedangkan data output layanan perkantoran untuk unit Kemenlu yang berada di luar negeri adalah sebagai berikut:
  • 22. SIMULASI PERBAIKAN ANGKA DASAR: PERBAIKAN ALOKASI OUTPUT GENERIK 22
  • 23. ILUSTRASI PENYESUAIAN ATAS KEBIJAKAN BARU – OUTPUT BARU MULAI PADA PM2 ... (1/2) 23  K/L mengusulkan output baru (=Output X) dengan volume output =4 mulai tahun PM2 dengan anggaran Rp 5 miliar.  K/L mengidentifikasikan bahwa output X ini adalah output teknis yang akan dihasilkan dengan 1 komponen utama dan 1 komponen pendukung dengan biaya masing-masing Rp4 miliar dan Rp1 miliar.  Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit perencanaan K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi komponen pendukung di dalam Aplikasi KPJM seperti berikut:  membuat output baru pada program/kegiatan bersangkutan;  memutakhirkan volume output dengan meng-input nilai 0 (nol) pada AD dan PM1; serta nilai 4 (empat) pada PM2 dan PM3;  memutakhirkan alokasi komponen pendukung dengan meng-input nilai 0 (nol) pada AD dan PM1; serta Rp 1 (satu) miliar pada PM2 dan PM3;
  • 24. 24 AD (TR) (Rp juta) PM1 (t+1) (Rp juta) PM2 (t+2) (Rp juta) PM3 (t+3) (Rp juta) Output X 0 0 5.000 5000 - komponen utama 1 0 0 4.000/4*4 = 4.000 4.000/4*4 = 4.000 - komponen pendukung 1 0 0 1.000 1.000 Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan secara otomatis sebagai berikut: ILUSTRASI PENYESUAIAN ATAS KEBIJAKAN BARU – OUTPUT BARU MULAI PADA PM2 ... (2/2) Dengan volume Output sebagai berikut: AD (volume) PM 1 (volume) PM 2 (volume) PM 3 (volume) Output X 0 0 4 4 Catatan: output baru dan alokasi akan muncul dalam laporan setelah disetujui oleh mitra K/L
  • 25.  K/L diperkenankan mengajukan usul kebijakan baru berupa program/kegiatan/ouput/komponen baru melalui aplikasi KPJM.  Usul kebijakan baru harus disertai dengan dasar hukum pengalokasiannya beserta TOR dan RAB.  Input dalam aplikasi KPJM sampai level detil.  Usulan kebijakan baru akan masuk dalam perhitungan angka dasar setelah disetujui oleh mitra kerja di DJA LANGKAH 6 PENYUSUNAN ANGKA DASAR: PENGAJUAN USULAN KEBIJAKAN BARU 25
  • 26. SIMULASI PERBAIKAN ANGKA DASAR: USULAN OUTPUT BARU 26
  • 27. 27 Setelah menyusun angka dasar menggunakan aplikasi KPJM, K/L menyampaikan angka dasar kepada mitra kerja di DJA sebagai berikut: I. Backup data/adk aplikasi KPJM adk aplikasi KPJM format .dny (backup KPJM untuk aplikasi KPJM); II. Laporan a) Laporan Anggaran dan PM tingkat Kegiatan; b) Laporan KPJM per Kelompok Belanja; c) Laporan Reviu Angka Dasar; dan d) Laporan Perbaikan dan Kebijakan Baru. PENYAMPAIAN ANGKA DASAR KE DJA
  • 28. 28
  • 29. PENELAAHAN RKA-K/L DAN KPJM  Setelah K/L menyampaikan RKA-KL dan KPJM, DJA akan melakukan penelaahan terhadap RKA-KL dan KPJM.  Dalam prakteknya, KPJM belum dilakukan penelaahan sesuai dengan ketentuan.  Pada saat ini, Tim TIP dan AIPEG akan memasukkan database KPJM ke dalam aplikasi RKA-KL DIPA online, agar untuk RKA-KL 2019 KPJM dapat ditelaah bersama-sama dengan RKA-KL.  Mengingat penelaahan KPJM belum dilakukan, dalam melakukan reviu angka dasar, dapat menggunakan ketentuan penelaahan KPJM.
  • 30. 30 PENELAAHAN RKA-K/L & KPJM K/L 1 Kemen PPN/Bappenas 2 Kemenkeu c.q DJA 3 RKA-K/L Validasi ADK RKA-K/L Dokumen Penelaahan Instrumen Penelaahan Instrumen Penelaahan 1. Penelaahan kriteria adminstratif 2. Penelaahan kriteria subtantif. a. Kementerian Keuangan c.q. DJA 1) kebijakan Efisiensi dan efektivitas belanja Kementerian/Lembaga; 2) kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renja K/L dan RKP; 3) pencantuman penandaan anggaran (pada level Keluaran) 4) konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun ke depan. b. Kementerian Perencanaan/Bappenas 1) konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP 2) Meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level Keluaran), 3) Meneliti kualitas GBS (jika ada). Forum Penelaahan Tindak Lanjut Penelaahan Catlah Himpunan RKA-KL Nota Keuangan dan RAPBN 4 5
  • 31. PENELAAHAN KPJM (1/5) 31 Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan dilakukan untuk mengetahui: 1. Apakah angka prakiraan maju sangat berbeda dengan anggaran tahun yang direncanakan, dilakukan dengan langkah-langkah:  Pastikan pencantuman volume Keluaran (output) tidak ada yang salah (terlalu besar atau kecil) dibandingkan tahun yang direncanakan dan sesuai dengan Renja K/L;  Pastikan formula dan indeks (realisasi dan parameter) penghitungan KPJM sudah benar;  Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume keluaran (output) atau kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi KPJM;  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
  • 32. PENELAAHAN KPJM (2/5) 32 2. Memastikan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional dihitung cukup dengan pendekatan flat policy, terutama untuk belanja barang operasional untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dilakukan dengan langkah-langkah:  Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan database pegawai;  Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai, angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi:  volume keluaran (output) sama dengan tahun yang direncanakan;  alokasi anggaran sama dengan tahun yang direncanakan; dan  tambahan/pengurangan yang diusulkan untuk TA+1, TA+2, dan TA+3 dapat dipertimbangkan dalam reviu Angka Dasar TA+1.  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
  • 33. PENELAAHAN KPJM (3/5) 33 3. Memastikan anggaran untuk biaya operasional terkait pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menjadi komitmen seperti multiyears contract masuk dalam Prakiraan Maju, langkah-langkah yang dilakukan:  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi:  volume keluaran (output) untuk kegiatan tugas fungsi unit sama; dan  alokasi anggaran untuk multiyears contract dihitung sesuai kebutuhan rencana tahunan.  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
  • 34. PENELAAHAN KPJM (4/5) 34 4. Memastikan kegiatan/keluaran (output) dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju, langkah-langkah yang harus dilakukan:  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara keluaran (output) dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut dengan menghilangkan tanda centang pada tahun pelaksanaan; dan  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
  • 35. PENELAAHAN KPJM (5/5) 35 5. Memastikan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:  Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara volume pada kegiatan/Keluaran (output) disesuaikan dengan target/indikator yang tercantum dalam dokumen yang berlaku; dan  Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan Hasil Penelaahan.
  • 36. REVIU ANGKA DASAR 36  Terhadap usulan perbaikan dari K/L, Direktorat Anggaran selaku mitra K/L akan melakukan pembahasan secara tatap muka bersama Biro Perencanaan/Unit Perencana K/L, untuk menyetujui atau menolak usulan perbaikan bersangkutan;  Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum perbaikan Angka Dasar, antara lain:  Pencapaian keluaran (output) tahun sebelumnya untuk menyetujui atau menolak perubahan volume output;  Pemenuhan belanja operasional: pagu minus, belanja transito, tunggakan, penyesuaian kurs, perubahan indikator;  Kegiatan kontrak tahun jamak : keluaran (output) berlanjut atau berhenti;  Output yang berasal dari dana Optimalisasi hasil pembahasan dengan DPR;  Kebijakan baru.
  • 37. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN  Data APBN TA 2018 dan prakiraan maju 2019, 2020, 2021 yang memuat alokasi anggaran program (sumber: data base RKA-K/L);  Data realisasi TA 2017 (sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan);  Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan parameter non-ekonomi untuk tahun 2019 s.d. 2022 (sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran);  Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju (sesuai kebutuhan).
  • 38. REVIU BELANJA OPERASIONAL 38  Untuk melakukan reviu belanja operasional, mohon diperiksa OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN yang tercantum dalam aplikasi KPJM;  Output Layanan Perkantoran terdiri atas 2 komponen: 1) Komponen 001 (Belanja Pegawai) : a. Gaji pokok, tunjangan yg melekat dg gaji, termasuk uang makan PNS (mengacu pd GPP); b. Tunjangan kinerja (Remunerasi); c. Tambahan pegawai baru; d. Lembur; e. Honor Non PNS; f. Tunjangan lain yg sah; 2) Komponen 002 (Belanja Barang Penyelenggaraan Satker) : a. Belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran; b. Belanja barang Operasional kantor; c. Belanja langganan daya dan jasa; d. Belanja Sewa; e. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor; f. Belanja perjalanan dinas biasa/tetap.
  • 39. 39 1) Data realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan bulanan (dalam Rp dan valas); 2) Data tambahan pegawai baru yang telah diangkat pada tahun sebelumnya (T-1) 3) SK penetapan pemberian tunjangan termasuk Perpres penetapan Remunerasi; 4) Daftar inventaris BMN meliputi : gedung bangunan, peralatan, kendaraan bermotor dan yang sejenis yang perlu pemeliharaan; 5) Dokumen tagihan langganan daya dan jasa; 6) Kontrak-kontrak dalam rangka operasional kantor seperti cleaning service, Satpam, sopir atau out sourcing, sewa mesin foto copy atau kendaraan oprasional; 7) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi Satker yang belum punya gedung kantor. DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN UNTUK REVIU BELANJA OPERASIONAL 39
  • 40. 40 1) Secara nasional, apakah kebutuhan biaya operasional untuk masing-masing Satker mendapat alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun?  Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d akhir Tahun Anggaran sebelumnya (T-1);  Laporan saldo pagu minus;  Tunggakan tahun berjalan. 2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, apakah penyebabnya dapat diidentifikasi dengan jelas?  Tambahan pegawai baru;  Pembayaran remunerasi/tunjangan kinerja;  Rencana pengadaan aset/tambahan BMN baru;  Penyesuaian kurs. 3) Dalam hal terdapat perubahan database pegawai, tunjangan baru, data BMN dan hal lain terkait biaya operasional, apakah dokumen pendukung tersedia dengan lengkap dan benar?  Periksa kelengkapan dokumen;  Periksa realisasi pembayaran s.d. tahun anggaran berjalan;  Periksa rencana pengadaan aset/BMN di tahun berjalan dan perlu biaya pemeliharaan pada tahun selanjutnya. LANGKAH-LANGKAH REVIU BIAYA OPERASIONAL (1/2) 40
  • 41. 41 4) Pastikan angka Prakiraan Maju tahun anggaran berikutnya(T+1) untuk Biaya Operasional tidak memuat unsur-unsur :  Belanja pegawai transito;  Gaji ke-14;  Belanja barang transito; 5) Periksa apakah pada tahun anggaran sebelumnya (T-1), terdapat:  Tambahan anggaran dari BA 999.08 untuk Biaya Operasional;  Revisi anggaran untuk memenuhi Biaya Operasional;  Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di T+1; 6) Dalam rangka menjaga konsistensi dan efisiensi kebutuhan Biaya Operasional, perlu diperhatikan:  Komponen 001, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja pegawai satker (akun 51);  Komponen 002, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja operasional satker (akun 52). LANGKAH-LANGKAH REVIU BIAYA OPERASIONAL (2/2) 41
  • 42. 42 1) Apabila secara nasional alokasi anggaran yg disediakan jumlahnya cukup, namun dlm pelaksanaannya ada Unit yg menyatakan kurang, maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar Program atau antar Unit/Satker dalam K/L yang bersangkutan. 2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang penyebabnya telah diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang benar, maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi baseline K/L yang bersangkutan. Jumlah kekurangan alokasi yang dibutuhkan ditambahkan dalam “Perbaikan Angka Dasar”. 3) Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih dibandingkan dengan realisasinya, maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari penghitungan baseline K/L yang bersangkutan. TINDAK LANJUT HASIL REVIU BIAYA OPERASIONAL 42
  • 43. SIMULASI REVIU ANGKA DASAR: BELANJA OPERASIONAL 43 REVIU OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN: - DPD - KEMENLU
  • 44. 44 Angka dasar kebutuhan Biaya Non Operasional yang harus direviu menyangkut antara lain: 1) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi layanan birokrasi; 2) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi pelayanan kepada publik; 3) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas pembangunan nasional atau penugasan; 4) Kegiatan/Output terkait multi-years contract. REVIU BELANJA NON-OPERASIONAL 44
  • 45. 45 1) Data realisasi anggaran dan kinerja (output) untuk masing-masing Satker, Program, dan Kegiatan TA sebelumnya (T-1); 2) Surat ijin persetujuan Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan terkait multi-years contract; 3) Dokumen Loan/Grant Agreement; 4) Dokumen RPJMN berjalan (5 tahunan); 5) Dokumen RKP tahun berjalan (T); 6) Renstra K/L dan Renja K/L yang bersangkutan; 7) Dokumen Hasil Retreat Presiden, Sidang Kabinet atau Kebijakan Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan. DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN UNTUK REVIU BELANJA non-OPERASIONAL 45
  • 46. 46 1) Secara nasional, apakah realisasi penyerapan anggaran T-1 dan target kinerja dapat dicapai?  Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir T-1;  Periksa hasil spending review DJPBN s.d. akhir T-1; 2) Pastikan angka Prakiraan Maju TA T+1 untuk Biaya Non Operasional tidak memuat unsur-unsur :  Alokasi anggaran Output Cadangan;  Alokasi anggaran yg berasal dari Dana Optimalisasi DPR TA berjalan (T); 3) Periksa apakah pada TA T-1, terdapat :  Tambahan anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L untuk biaya non-operasional;  Revisi anggaran antar Output;  Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di TA berjalan (T); 4) Periksa apakah pada TA berjalan (T), terdapat :  Output yg dilaksanakan secara multi years contract?;  Rekomposisi pendanaan antar tahun atau perpanjangan ijin multi years contract dari Menteri Keuangan; LANGKAH UMUM REVIU BIAYA NON-OPERASIONAL 46
  • 47. 47 1) Kegiatan/Output terkait Tugas Fungsi Layanan Birokrasi:  Apakah Output sudah ditetapkan sebagai SBK?  Apakah pelaksanaan di TA T-1 menghasilkan efisiensi atau Hasil Optimalisasi?  Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan target TA T-1 dan TA berjalan (T)?  Untuk TA berjalan (T), apakah ada usulan perubahan komponen? 2) Kegiatan/Ouput terkait Pelayanan Kepada Publik :  Apakah Output sudah ditetapkan sebagai SBK atau mempunyai Standar Pelayanan Minimum (SPM)?  Apakah pelaksanaan di TA T-1 menghasilkan efisiensi atau Hasil Optimalisasi?  Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan target TA T-1 dan TA berjalan (T)?  Untuk TA berjalan (T), apakah ada usulan perubahan komponen? LANGKAH SPESIFIK REVIU BIAYA NON- OPERASIONAL (1/2) 47
  • 48. 48 3) Kegiatan/Ouput terkait Prioritas Nasional/Penugasan :  Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capaian Ouput s.d. akhir Desember (T-1);  Apakah pelaksanaan di TA (T-1) menghasilkan efisiensi atau Hasil Optimalisasi?  Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan target TA T-1 dan TA berjalan (T)? 4) Kegiatan/Ouput terkait Multiyears :  Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir Desember T-1;  Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table.  Apakah ada perubahan/rekomposisi pendanaan antar tahun?  Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 sesuai dengan rencana?  Apakah ada perpanjangan ijin multi-years contract atau proyek berhenti? LANGKAH SPESIFIK REVIU BIAYA NON- OPERASIONAL (2/2) 48
  • 49. SIMULASI REVIU ANGKA DASAR: BELANJA NON-OPERASIONAL 49 SIMULASI LANJUT/TIDAK BERLANJUT
  • 50. 50  Selain perbaikan, K/L juga dapat mengusulkan penambahan/penggantian Output Baru, baik yang berlaku untuk perbaikan Angka Dasar tahun yang direncanakan dan/atau untuk Prakiraan Maju, yang di-input dalam Aplikasi KPJM oleh Biro Perencanaan/Unit Perencanaan K/L.  Langkah yang dilakukan unit perencanaan K/L dalam mengusulkan Output Baru dalam Aplikasi KPJM, adalah sebagai berikut:  Mengidentifikasi program/kegiatan yang dipengaruhi Output Baru tersebut;  Mengidentifikasi sifat output (output generik, output internal atau output teknis);  Menyusun komponen utama dan/atau komponen pendukung;  Menginput volume keluaran (output) untuk keluaran (output) teknis;  Mengindentifikasi apakah output baru tersebut bersifat menambah output baru atau menggantikan output lama yang sudah berhenti. Catatan: K/L juga dapat menyampaikan usulan program/kegiatan baru, yang harus diinput juga dalam aplikasi KRISNA, dan harus mendapat persetujuan mitra K/L di DJA dan di Kementerian PPN/Bappenas. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN OUTPUT BARU (1/3)
  • 51. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN KEBIJAKAN BARU (2/3) 51 Untuk menilai kelayakan usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju, Direktorat Anggaran melakukan penelaahan pada level detil. Penelaahan terhadap usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju dilakukan untuk meneliti:  kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran;  kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:  penerapan SBM, SBK, dan SSB (tahun sebelumnya) Untuk keluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai SBK, reviu RKA-K/L dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran uang pencapaian Keluaran yang tercantum dalam RKA satker dengan SBK. Untuk Keluaran yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan sampai dengan level detil;  penggunaan akun;  hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan
  • 52. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN KEBIJAKAN BARU (3/3) 52  pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara;  penganggaran badan layanan umum;  kontrak tahun jamak (multi years contract); dan  pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara.  kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker, TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan  rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan Output Baru: menambah alokasi baru atau memanfaatkan alokasi Output lama yang sudah berhenti.
  • 53. 53 SIMULASI REVIU ANGKA DASAR: USULAN OUTPUT BARU
  • 54. DOKUMEN HASIL REVIU ANGKA DASAR 54  Setelah reviu Angka Dasar telah selesai dilakukan, laporan hasil reviu tersebut dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi KPJM.  Pembahasan Angka Dasar harus dapat menghasilkan angka yang akan digunakan untuk menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal ini, Angka Dasar yang akan menjadi bahan lampiran surat Pagu Indikatif dirinci menurut K/L, menurut program, dan menurut belanja operasional dan non-operasional.  Dalam proses reviu Angka Dasar, aplikasi KPJM memfasilitasi penyusunan Angka Dasar menurut belanja operasional dan non-operasional. Demikian juga, aplikasi KPJM menyediakan fasilitas penyusunan Angka Dasar menurut sumber dana.  Pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran melakukan reviu terhadap perbaikan Angka Dasar dan reviu terkait dengan usul kebijakan baru. Dalam pelaksanaannya, pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran disarankan untuk melakukan reviu terhadap perbaikan Angka Dasar terlebih dahulu, dan setelah selesai barulah kemudian melakukan reviu terkait dengan usul kebijakan baru.  Laporan Reviu Angka Dasar tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Unit Perencana K/L serta Kementerian Keuangan c.q. DJA dan Kementerian
  • 55. 55 HASIL REVIU ANGKA DASAR: LAPORAN REVIU ANGKA DASAR.
  • 56. HASIL REVIU ANGKA DASAR: BELANJA OPERASIONAL DAN NON-OPERASIONAL. 56
  • 57. HASIL REVIU ANGKA DASAR: BELANJA K/L PER SUMBER DANA 57
  • 58. HASIL REVIU ANGKA DASAR: LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU 58
  • 59. PENYESUAIAN ATAS KETERSEDIAAN RESOURCE ENVELOPE (JIKA ADA)  Dalam hal angka dasar konsolidasi lebih tinggi dari resource envelope, dan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan memutuskan untuk melakukan penyesuaian ke bawah terhadap angka dasar konsolidasi yang dihasilkan, maka penyesuaian ke bawah angka dasar tersebut dilakukan dengan membandingkan pagu yang diperoleh dari penyesuaian angka dasar dengan pagu RE per Program, kemudian melakukan perbaikan angka dasar (seperti proses perbaikan pada saat penyusunan angka dasar) hingga alokasi angka dasar sesuai dengan alokasi RE. 59
  • 60. 60 SIMULASI PENYESUAIAN ANGKA DASAR DENGAN RESOURCE ENVELOPE
  • 61. 61 TERIMA KASIH KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN Email: tsp.dsp@kemenkeu.go.id
  • 62. LANGKAH_LANGKAH REVIU ANGKA DASAR MENGGUNAKAN APLIKASI KPJM DJA, JANUARI 2018
  • 64. Apabila pada PC atau Laptop yang digunakan sudah ter-install aplikasi KPJM, lakukan uninstall aplikasi KPJM yang lama tersebut dengan langkah sebagai berikut  Pilih folder dimana aplikasi KPJM di-install (default-nya ada di drive c: (windows));  Double click atau buka folder aplikasi KPJM tersebut. 3 UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 65. Setelah folder KPJM dibuka, akan muncul tampilan sebagai berikut:  Pilih atau Double click file “unins000”;  Klik “Ya” pada kotak konfirmasi, tunggu sampai proses uninstall selesai;  Apabila proses uninstall telah selesai, pastikan folder KPJM telah hilang. Apabila masih terdapat folder KPJM, hapus folder tersebut. 4 UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 66.  Pilih/Double click installer Aplikasi KPJM dengan nama “KPJM.exe”.  Catatan: apabila file yang didapatkan masih berupa file kompresi (KPJM.rar), extract terlebih dulu file tersebut sehingga menjadi file KPJM.exe (Catatan: Harap mematikan/disable antivirus dan firewall). 5 INSTALL APLIKASI KPJM (BARU) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 67.  Pilih “I accept the agreement” kemudian pilih “Next >” untuk melanjutkan 6DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 68.  Pilih lokasi tujuan instalasi dengan memilih ‘Browse” (direkomendasikan untuk memilih lokasi defaultnya “c:xxx”), lalu pilih “Next >” 7DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 69.  Tentukan nama file aplikasi atau langsung pilih “Next >” untuk melanjutkan 8DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 70.  Pilih “Install” untuk melanjutkan instalasi atau “< Back” jika ingin melakukan perubahan pengaturan 9DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 71.  Pilih “Finish” untuk keluar instalasi dan mencentang Launch KPJM-RKAKL untuk menjalankan aplikasi 10DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 72.  Akan muncul tampilan UwAmp untuk menjalankan aplikasi KPJM  Pastikan UwAmp dijalankan (start)  Pilih tombol ‘www.Site’ untuk menampilkan halaman login aplikasi KPJM 11DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 73. PENYUSUNAN KPJM TAHUN 2019, 2020, DAN 2021
  • 74. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU 2019, 2020, 2021 1. LOG IN & SETTING PENGGUNA 2. UNGGAH DATA RKA-K/L TA 2018 3. VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 DAN PENYUSUNAN PM 4. PEMUTAKHIRAN PARAMETER
  • 75. Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2018 dengan default:  Username : admin  Password : admin  Tahun Anggaran : 2018 14DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 76. SETING PENGGUNA  Pilih “Admin”, kemudian pilih submenu “Pengguna”  Isi/Pilih kode Bagian Anggaran  Klik “Simpan” 15DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 78. • Copy “folder db” pada aplikasi RKA-K/L DIPA. File-file yang terdapat dalam “folder db” tersebut akan digunakan untuk melakukan pengunggahan data RKA-K/L ke dalam aplikasi KPJM. 17DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 79. 18 • Pindahkan folder “db” dari aplikasi RKA-K/L ke dalam folder “transfer_rkakl” pada drive c:windows (folder “db” menjadi subfolder di folder transfer_rkakl). DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 80. 19 • Pilih Menu “Anggaran dan PM” • Pilih submenu “Impor Alokasi Anggaran RKA-K/L” • Aplikasi akan menampilkan aplikasi transfer data DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 81. • Apabila koneksi berhasil maka akan muncul tampilan aplikasi transfer data sebagai berikut: • Klik tombol “Impor dari db RKA-KL” DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 20
  • 82. • Akan muncul tampilan untuk mengunggah data sebagai berikut:  Pilih Tahun (2018), K/L, dan UNIT. Misalnya pada tampilan di atas dipilih K/L “011” (Kementerian Luar Negeri), UNIT “01” (Sekretariat Jenderal).  Angka 01 pada UNIT mewakili Eselon 1 yang pertama.  Apabila dalam 1 K/L terdapat 9 unit maka dalam drop down list akan terdapat 9 angka sehingga dilakukan pengunggahan 9 kali, bersesuaian dengan unit masing-masing. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 21
  • 83. • Klik tombol “Proses”. • Tunggu hingga selesai (100%) kemudian klik “Keluar”.  Setelah pengunggahan untuk Eselon I yang pertama selesai dilakukan, ulangi langkah-langkah pengunggahan file untuk Eselon I yang kedua, ketiga, dst. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 22 2018 011
  • 84. VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU
  • 85.  Pilih Menu “Anggaran dan PM”  Pilih & klik Sub Menu “Validasi AA & PM” VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (1/4) 24DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 86. Menampilkan data Alokasi RKAKL 2018:  Pilih tab “LAPORAN DATA ALOKASI ANGGARAN”, tunggu beberapa saat , aplikasi akan menampilkan data Alokasi RKAKL 2018.  Cek data alokasi 2018 pada aplikasi untuk memastikan bahwa data yang diunggah dalam aplikasi KPJM sudah sesuai dengan data RKA-KL 2018. DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (2/4)
  • 87.  Klik tab “PROSES VALIDASI AA”.  Kemudian klik “Proses”, tunggu sampai proses pengelompokan dan penyusunan prakiraan maju selesai.  Klik “OK” VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (3/4) 26DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 88. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil validasi dan penyusunan PM 2019, 2020, dan 2021  Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula/Menjadi Validasi AA”.  Cek data pengelompokan dan alokasi 2018 serta prakiraan maju pada aplikasi apakah sudah benar.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) 2 DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (4/4)
  • 90. Sebelum melakukan proses perhitungan pemutakhiran terhadap parameter, harus dipastikan terlebih dahulu bahwa data parameter yang digunakan sudah update (termutakhir). Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan sebagai berikut:  Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;  Pilih dan klik sub menu “Parameter AA dan PM”. PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/5) 29 DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 91. Proses perhitungan terhadap parameter  Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;  Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan). 3 PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/5) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 92. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:  Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Parameter”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) 3 PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/5) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 93. BACKUP DATA ANGKA DASAR/KPJM
  • 94. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:  Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);  Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder). BACKUP DATA (1/3) 33DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 95. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Admin”;  Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”. BACKUP DATA (2/3) 34DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 96. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih “Kementerian/Lembaga”;  Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;  Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh unit);  klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;  Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:backupKPJM”;  Klik “Ok”;  File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny. BACKUP DATA (3/3) 35DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 98. LANGKAH-LANGKAH REVIU ANGKA DASAR 1. PENGGULIRAN ANGGARAN 2. PENYESUAIAN KINERJA REALISASI 3. PEMUTAKHIRAN PARAMETER 4. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (PENELAAHAN) 5. PERBAIKAN ANGKA DASAR 6. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU 7. PENYESUAIAN RESOURCE ENVELOPE
  • 99. Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:  Username : admin  Password : admin  Tahun Anggaran : 2019  Tahap : Pagu Indikatif 38DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 101. 40 PENGGULIRAN ANGGARAN (1/2)  Pilih Menu “Anggaran dan PM”  Pilih dan klik Sub Menu “Bergulir/Digulirkan”  Pada tampilan, klik “Proses” DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 102. 41 PENGGULIRAN ANGGARAN (2/2)  Apabila proses pengguliran telah selesai akan muncul kotak notifikasi “Data Sudah ter transfer..!!!”  Klik “Oke” DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 104.  Pilih Menu “Anggaran dan PM”  Pilih & klik Sub Menu “Kinerja Realisasi” PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (1/4) 43DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 105. Akan muncul tampilan edit kinerja realisasi, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih Program;  Klik “Edit” pada kegiatan yang akan di-input realisasinya;  Input/ketik persentase realisasi;  Klik “Save”  Ulangi langkah di atas untuk mengisi realisasi pada semua kegiatan.  Apabila semua realisasi telah di-input, klik tombol “Selanjutnya”  Klik pilihan “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (2/4) 44DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 106. Proses penyesuaian terhadap kinerja realisasi:  Tunjuk dan klik Tab “Proses Kinerja Realisasi”;  Pada tab “Proses Kinerja Realisasi”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan). PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (3/4) 45DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 107. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian Realisasi Kinerja:  Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (4/4) 46DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 109. Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan langkah sebagai berikut:  Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;  Pilih dan klik sub menu “Parameter PI”. PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/4) 48DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 110. Akan muncul tampilan data parameter sebagai berikut:  Klik tombol “Selanjutnya”.  Pilih “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/4) 49DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 111. Proses pemutakhiran terhadap parameter:  Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;  Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan). 50 PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/4) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 112. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:  Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) 51 PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (4/4) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 114. Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Anggaran dan PM”;  Pilih dan klik sub menu “Lanjut/Tidak Berlanjut”. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (1/5) 53DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 115. Untuk melakukan penelaahan lanjut/tidak berlanjut, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output; 2. Pilih level informasi kinerja pada field ‘cari’ (Output s.d. Akun); 3. Double click pada informasi kinerja yang akan ditelaah lanjut/tidak berlanjut. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (2/5) 54DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 1 2 3
  • 116. Pada kotak dialog yang muncul, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Berikan tanda centang pada pilihan pelaksanaan PM jika Output/Komponen/Detil/Akun berlanjut dan hilangkan tanda centang jika tidak berlanjut; 2. Klik “Simpan”. BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (3/5) 55DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 117. 56 Proses lanjut/tidak berlanjut:  Tunjuk dan klik Tab “Proses”;  Pada tab “Proses”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan). DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (4/5)
  • 118. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:  Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) 57DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (5/5)
  • 120. Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Anggaran dan PM”;  Pilih dan klik sub menu “Perbaikan”. PERBAIKAN ANGKA DASAR (1/6) 59DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 121. Untuk mengubah volume output (hanya untuk output teknis), lakukan langkah sebagai berikut: 1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan diubah volume-nya; 2. Klik “Edit” pada Output yang akan diubah volume-nya; 3. Isi/ubah volume output yang dipilih (sesuai dokumen resmi); 4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan; 5. Klik “Save”. PERBAIKAN ANGKA DASAR (2/6) 60 A. PERUBAHAN VOLUME OUTPUT 1 2 3 4 5 DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 122. PERBAIKAN ANGKA DASAR (3/6) 61 Untuk mengubah Alokasi Komponen Pendukung, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya; 2. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya; 3. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi); 4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan; 5. Klik “Save”. 6. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan. B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN PENDUKUNG 1 2 3 4 5 6 DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 123. PERBAIKAN ANGKA DASAR (4/6) 62 Proses perbaikan angka dasar:  Tunjuk dan klik Tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”;  Pada tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan). DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 124. PERBAIKAN ANGKA DASAR (5/6) 63 Untuk mengubah Alokasi Komponen Utama, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Pilih tab ‘Penyesuaian’ 2. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya; 3. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya; 4. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi); 5. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan; 6. Klik “Save”. 7. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan. B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN UTAMA 1 2 3 4 5 6 DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 125. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:  Tunjuk dan klik tab “Laporan Perbaikan a/d/SD”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) 64 PERBAIKAN ANGKA DASAR (6/6) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 127. Untuk penyesuaian dengan kebijakan baru, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Anggaran dan PM”;  Pilih dan klik sub menu “Kebijakan Baru”. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (1/8) 66DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 128. Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan ditambah; 2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Output. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (2/8) 67 A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 129. Pada kotak tampilan tambah output, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Isi Nomor dan Keterangan Kebijakan yang menjadi dasar penambahan Output baru; 2. Isi Kode Output dan Uraian Output baru yang akan ditambahkan; 3. Isi Satuan Output; 4. Isi Volume Output untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju; 5. Klik tombol “Simpan” PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (3/8) 68 A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN Catatan: Output baru yang bisa ditambahkan hanya untuk output teknis
  • 130. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (4/8) 69 Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan ditambah; 2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Komponen. B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 131. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (5/8) 70 Pada kotak tampilan tambah komponen, lakukan langkah sebagai berikut: 1. Isi No/Keterangan; 2. Isi Kode Komponen dan Sub Komponen; 3. Isi Kode Akun; 4. Uraian Komponen baru yang akan ditambahkan; 5. Pilih Jenis Komponen (Utama/Pendukung) dan ‘Sumber Dana’; 6. Isi Alokasi Komponen untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju; 7. Klik tombol “Simpan” B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 132.  Pastikan semua output dan komponen baru telah ditambahkan;  Untuk memproses penyesuai dengan kebijakan baru, klik tombol “Selanjutnya” PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (6/8) 71DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 133. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (7/8) 72 Proses penyesuaian kebijakan baru:  Tunjuk dan klik Tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”;  Pada tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan). DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 134. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (8/8) 73 Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:  Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 136. Untuk melakukan approval terhadap usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, dan kebijakan baru dari K/L, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:  Username : dja  Password : dja015  Tahun Anggaran : 2019  Tahap : Pagu Indikatif 75DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN APPROVAL DJA (1/3)
  • 137. Untuk melakukan approval, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Anggaran dan PM”;  Pilih dan klik sub menu “Validasi PI”. APPROVAL DJA (2/3) 76DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 138. Akan muncul daftar usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, serta kebijakan baru, kemudian lakukan:  klik “Edit” pada usulan K/L;  Pilih “ditolak” atau “disetujui” untuk approval.  Klik “Save” untuk menyimpan pilihan. APPROVAL DJA (3/3) 77DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 139. LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR
  • 140. LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR 1. LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN & PM TINGKAT KEGIATAN 2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA (OPERASIONAL & NON OPERSIONAL) 3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR 4. LAPORAN PER SUMBER DANA 5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU
  • 141. Untuk melihat dan mencetak laporan-laporan tersebut, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Laporan”;  Pilih sub menu “Laporan Resmi”; LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (1/2) 80DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 142.  Pada tampilan, pilih tingkat Komponen;  Pilih dan Klik tab laporan yang diinginkan;  Klik ‘Preview’;  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel) LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (2/2) 81DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 143. 1. LAPORAN ANGGARAN DAN PM TINGKAT KEGIATAN DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 82
  • 144. 2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 83
  • 145. 3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 84
  • 146. 4. LAPORAN PER SUMBER DANA DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 85
  • 147. 5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 86
  • 149. Untuk melakukan penyesuaian terhadap resource envelope, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:  Username : dja  Password : dja015  Tahun Anggaran : 2019  Tahap : Pagu Indikatif 88DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN RESOURCE ENVELOPE (1/5)
  • 150. 89DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN RESOURCE ENVELOPE (2/5)  Pilih Program yang akan disesuaikan dengan RE;  Klik “Edit”;  Masukkan jumlah pagu RE yang akan disesuaikan pada kolom pagu RE, klik simpan;  Lakukan sampai semua program yang kaan disesuaikan dengan pagu RE telah diedit;  Klik “selanjutnya”.
  • 151. 90DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN RESOURCE ENVELOPE (3/5)  Pilih Program serta Kegiatan yang kaan disesuaikan dengan RE;  Akan muncul angka selisih antara pagu angka dasar dan pagu RE;  Lakukan penyesuaian dengan melakukan penyesuaian volume teknis dan alokasi komponen pendukung (seperti pada proses perbaikan);  Klik “selanjutnya”.
  • 152. 91DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN RESOURCE ENVELOPE (4/5) Proses penyesuaian resource envelope:  Tunjuk dan klik Tab “Proses RE Anggaran & PM”;  Pada tab “Proses RE Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
  • 153. 92DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN RESOURCE ENVELOPE (5/5) Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:  Tunjuk dan klik tab “Laporan RE a/b/SD”.  Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF, Word atau Excel)
  • 154. BACKUP DATA ANGKA DASAR/KPJM
  • 155. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:  Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);  Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder). BACKUP DATA (1/3) 94DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 156. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih menu “Admin”;  Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”. BACKUP DATA (2/3) 95DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 157. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:  Pilih “Kementerian/Lembaga”;  Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;  Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh unit);  klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;  Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:backupKPJM”;  Klik “Ok”;  File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny. BACKUP DATA (3/3) 96DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
  • 158. TERIMA KASIHDIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 97