Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan prakiraan maju dan reviu angka dasar untuk penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, termasuk langkah-langkah penyusunan ulang prakiraan maju, penyusunan angka dasar, dan simulasi perbaikan angka dasar."
1. Membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
1. Membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Budget reform in Indonesia since 2003 has fundamentally changed the government's budget structure. From line items to performance-based budgets. The presentation also changed from T-account to I-account.
Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
K inerja anggaran bidang perekonomian dan maritim tahun 2019Dr. Zar Rdj
EVALUASI KINERJA ANGGARAN
1. Evaluasi Kinerja Anggaran dibagi menjadi 3 aspek yaitu:
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat
• Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks
2. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Implementasi TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program serta pencapaiannya.
3. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Manfaat TA 2018 dilakukan untuk menghasilkan informasi kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program K/L.
4. Evaluasi Kinerja Anggaran Aspek Konteks TA 2019 dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi kinerja yang tertuang dalam dokumen RKA K/L termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.
5. Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan terutama berdasarkan pada data aplikasi SMART.
Program secondment (detasering) bagi organisasi asal dan tuan rumah dia terdapat tiga temuan yang strategis antara lain:
1. How do secondments affect the different parties?
a. Benefits to secondees
meningkatkan pengetahuan dan motivasi
meningkatkan keterlibatan pekerjaan menuju tujuan organsiasi yang sama
b. Career Development
mentransfer informasi terkini
memperoleh pengalaman kerja dengan ragam lingkungan
c. General/Specifik Skills Development
media berbagi pengetahuan dan pengalaman
mengembangkan jalur karir
d. Knowledge Increment
meningkatkan kepercayaan diri
mempelajari peran baru yang berbeda
e. Motivation and Engagement
memotivasi berlajar lebih giat
mendorong pertumbuhan antar pegawai
f. Network Development
menciptakan hubungan dan koneksi
membawa pengalaman dan wawasan
2. Benefits to the host organizations
a. Diverse Skills coming from Secondees
mengembangkan kemampuan kolektorat
memperoleh informasi langsung kebutuhan organisasi
b. Expertise Borrowing
membawa keahlian pegawai ke organisasi tuan rumah
memacu kedua belah pihak (organisasi) melakukan evaluasi untuk mengembangan pengetahuan dan peningkatan kualitas
3. Benefits to the home organizations
a. Kowledge transfer
solusi pemecahan transfer knowledge yang sulit
alternatif dalam menggabungkan pengetahuan baru
b. Relationships/Collaborations
berkembangnya hubungan kelembagaan
memberikan peluang berharga bagi pegawai
Aturan pALING LENGKAP Manajemen ASN_pns _sESUAI_NSPK_SLIDE SHARE.pdfDr. Zar Rdj
IMPELEMENTASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN NPSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) MELALUI 18 ELEMEN PENGUKURAN DARI
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN KEBUTUHAN ASN
PENGADAAN ASN
PENGANGKATAN ASNSEP
PANGKAT
MUTASI
JABATAN
PENGEMBANGAN KARIER ASN
POLA KARIER
PENGGAJIAN, TUNJANGAN, DAN FASILITAS
PENGHARGAAN
JAMINAN PENSIUN DAN JAMINAN HARI TUA
PERLINDUNGAN
PENILAIAN KINERJA
CUTI
KODE ETIK
DISIPLIN
PEMBERHENTIAN
PENSIUN
ANGKA KREDIT
STANDAR KOMPETENSI JABATAN
WASDAL IMPLEMENTASI NSPK MANAJEMEN ASN DI INSTANSI PEMERINTAH
Dengan siklus perubahan yang begitu radikal dan gelombang digitalisasi yang melipatgandakan kecepatan secara eksponensial, maka kehidupan manusia di berbagai bidang mengalami goncangan, Dunia mengalami perubahan di mana perkembangan teknologi tidak lagi mengikuti pertumbuhan linear namun pertumbuhan eksponensial. Perubahan ini memungkinkan invansi teknologi yang transformatif menjadi lebih cepat dibandingkan proses inovasi yang sudah ada sehingga menimbulkan tantangan drastis bagi dunia bisnis, pemerintah dan perilaku masyarakat.
Oleh karena itu dalam mengatasi disrupsi segala aspek diperlukan Fungsi Audit Internal yang Agile atau lincah yang dapat mempersiapkan dalam membangun kemungkinan ada gangguan fenomena disrupsi dalam siklus perencanaan dan penilaian risiko dan Fungsi Auditor Internal yang Adaptif, fleksibel dalam menciptakan mekanisme proses dan pelaporan
Sebagai Auditor Internal, apakah kita sudah siap….?
Prinsip yang harus dimiliki Audit Internal saat ini antara lain:
1. Agility (Kelincahan)
2. Real-time risks & controls monitoring (Pemantauan risiko & kontrol waktu nyata)
3. Dynamic risk assessments (Penilaian risiko dinamis)
4. Effective leveraging of data & advanced technology (Memanfaatkan data & teknologi canggih secara efektif)
Perilaku Kerja Inovatif Memediasi Pengaruh Integritas, Kompetensi Dan Leader...Dr. Zar Rdj
1. Indikator kualitas laporan hasil audit pada variabel efektivitas kerja memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan karena auditor dalam melaksanakan audit kurang memahami bisnis proses yang ada pada auditan sehingga tingkat responsifitas auditor dalam membaca kebutuhan auditan kurang maksimal, dimana auditor lebih fokus kepada aspek kepatuhan saja. Maka disarankan agar auditor dapat mengeskplorasi lebih secara holistik proses bisnis yang dimiliki auditan serta perlu didukungnya peran lebih dari manajemen terhadap auditor untuk dapat terlibat dalam berbagai rangkaian proses bisnis auditan, sehingga auditor dapat memberikan informasi secara oversight, insight dan foresight.
2. Indikator sikap bijaksana & tanggung jawab pada variabel integritas memiliki nilai terendah 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena banyaknya pertimbangan yang dimiliki auditor dalam mengungkap permasalahan secara seksama dan kurangnya tanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diberikan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki sumber yang cukup sebelum menentukan keputusan serta diperlukannya dukungan dari manajemen atas sikap independen auditor dalam menjalankan tugas.
3. Indikator keahlian khusus pada variabel kompetensi memiliki nilai terendah di 2.67 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan karena kepemilikan auditor terhadap kampuan atau keterampilan yang dimiliki secara pribadi atau spesifik masih berlum merata sebaranya di masing-masing tim audit. Maka disarankan agar auditor secara inisiatif memiliki keahlian khusus yang biasanya dibutuhkan dalam penugasan serta perlu dilakukannya training needs analysis oleh manajemen, sehingga pembangunan kompetensi auditor sejalan dengan kebutuhan yang diperlukan.
4. Indikator perhatian terhadap bawahan pada variabel leadership memiliki nilai terendah di 3.06 (kategori cukup). Ini terjadi kemungkinan dimana perhatian terhadap penyelesaian tugas, tingkat kesejahteraan, bagaimana pola mendiskusikan masalah dan tanggapan atas keluhan yang dirasakan auditor masih belum memadai. Maka disarankan perlunya peran dan keterlibatan nyata dari manajemen terhadap auditor dalam penyelesaian tugas, peningkatan kesejahteraan dan penjaminan karir atas sikap indenpensi yang dilakukan dalam menerima tugas.
5. Indikator idea exploration pada variabel perilaku kerja inovatif memiliki nilai terendah di 2.05 (kategori tidak baik). Ini terjadi kemungkinan dimana auditor belum maksimal dalam memberikan informasi foresight atas sebuah kesempatan atau masalah yang akan dihadapi auditan. Maka disarankan agar auditor dapat memiliki inovasi lebih atau alternatif lain dalam mencari cara mengembangkan output yang berkaitan dengan kinerjanya.
Buku Saku Perilaku Kerja Inovatif dan Efektivitas Kerja Internal AuditDr. Zar Rdj
Novelty pada penelitian ini dengan menghasilkan bukti-bukti empiris sebagai berikut:
1. Integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas, kompetensi dan leadership berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap efektivitas kerja.
2. Integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku kerja inovatif dan peran perilaku kerja inovatif dalam memediasi integritas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas kerja.
3. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas kerja adalah perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu idea generation
4. Faktor terbesar yang berpengaruh langsung terhadap perilaku kerja inovatif adalah leadership dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
5. Faktor terbesar yang berpengaruh tidak langsung terhadap efektivitas kerja adalah leadership yang dimediasi oleh perilaku kerja inovatif dengan indikator tertingginya yaitu perhatian terhadap tugas.
Sistem manajemen kinerja pns permenpan 8 tahun 2021Dr. Zar Rdj
KINERJA INDIVIDU: Getting employees involved in the planning process will help them understand the goals of the rganization, what needs to be done, why it needs to be done, and how well it should be done
SKP ADALAH SASARAN KINERJA PEGAWAI BERBASIS HASIL
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target yang SMART
SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan
memiliki IKI serta target
Change it today birokrasi is modern modelDr. Zar Rdj
ORGANISASI PADA MASA DATANG akan menciptakan suatu kombinasi dari gejala-gejala adaptasi, pemecahan persoalan, sistem temporer, aneka ragam spesialisasi, evaluasi staf yang fleksibel, TIDAK DIDASARKAN PADA NORMA HIRARKI VERTIKAL ATAS PERBEDAAN POSISI-POSISI DAN PANGKATNYA.
Pentingnya pengendalian risiko bagi organsiasi menghadapi revolusi global dar...Dr. Zar Rdj
Semakin Cepat Kita Mendeteksi Risiko maka Semakin Cepat Kita Mengetahui Starategi Penanganannya
Semakin Cepat Kita Menyiapkan Obat maka Semakin Cepat Kita Mengambil Tindakan Perbaikan
Mewujudkan birokrasi di era disrupsi dan tatanan normal baruDr. Zar Rdj
Mewujudkan Sistem Kerja dan Manajemen SDM yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Akuntabel Berbasis IT
TATANAN BARU BIROKRASI
Paradigm
• Dynamic
• Network
• Collaborative
Institution and Process
• Digital Organization
• Flexible Arrangement
Personnel
• Millennials
• Baby Boomers
Three lines model updated, IIA update model tiga lapis pertahanan risikoDr. Zar Rdj
UPDATE The Three Lines Model membantu organisasi mengidentifikasi struktur dan proses yang terbaik membantu mencapai tujuan dan memudahkan pemerintahan kuat dan manajemen risiko.
• Mengadopsi pendekatan berdasarkan prinsip dan menyesuaikan model untuk sesuai dengan tujuan organisasi dan keadaan.
• Fokus pada konsekuensi manajemen risiko membuat untuk mencapai tujuan dan menciptakan nilai, serta pada masalah "pertahanan" dan melindungi nilai.
• Memahami dengan jelas peran dan tanggung jawab yang diwakili dalam model dan hubungan antara mereka.
• Tindakan implementasi untuk memastikan aktivitas dan tujuan disesuaikan dengan kepentingan prioritas dari stakeholders.
Dua model pengukuran dampak ekonomi proyek infrastruktur publikDr. Zar Rdj
METODE COMPUTABLE GENERAL EQUILIBRUM (CGE)
• Baik secara teoritis maupun studi empiris terdahulu membuktikan bahwa infrastruktur, khususnya infrastruktur trasportasi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, ketimpangan, serta meningkatkan kualitas hidup
• Namun dampak investasi infrastruktur transportasi yang berbeda perlu untuk dianilisis.
• Hasil simulai menggunakan CGE menunjukkan bahwa investasi pada jalan dan jembatan memberikan dampak pada riil PDB, konsumsi rumah tangga, serta pendapatan pajak lebih tinggi dari infrastruktur transportasi lainnya.
• Investasi pada jalan dan jembatan juga relatif memberikan dampak lebih pada peningkatan tenaga kerja serta penurunan kemiskinan.
• Untuk perdagangan, investasi jalan dan jembatan memberikan dampak pada ekspor lebih tinggi dibanding infrastruktur lainnya. Di sisi lain, investasi pada Bendungan/Rel Kereta/Bandara relatif memberikan dampak lebih tinggi daripada investasi jalan dan jembatan.
METODE RANTAI HASIL
• Digunakan untuk mengidentifikasi ultimate outcome dari proyek
• Bahan penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi sebelum dan sesudah proyek dibangun
• Ketika telah dimanfaatkan oleh pengguna, evaluasi dampak perlu dilakukan menggunakan metode yang lebih robust misalnya:
– randomized experiment
– causal inference
– instrumental variable
– different-in-different
– regression discontinuity
– dll.
Perencanaan dan penganggaran yang lebih efisien, efektif dan bermanfaat bagi ...Dr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Mengurangi tumpang tindih kegiatan (efektivitas dan efisiensi)
2. Meningkatkan konvergensi kegiatan pembangunan antar K/L (Lintas K/L)
3. Mengurangi cost of bureaucracy karena satu program bisa digunakan oleh beberapa UKE I
Redesain sistem perencanaan dan penganggaran kementerian dan lembagaDr. Zar Rdj
TUJUAN
1. Implementasi kebijakan money follow program;
2. Memperkuat penerapan anggaran berbasis kinerja;
3. Meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
4. Keselarasan rumusan program dan kegiatan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran;
5. Informasi kinerja yang mudah dipahami oleh publik;
6. Mendorong K/L menerapkan value for money dalam proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya;
7. Sinkronisasi Rumusan Program Belanja K/L dengan Belanja Daerah.
8. Menyelaraskan Visi Misi Presiden, Fokus Pembangunan (arahan Presiden), serta 7 Agenda
9. Pembangunan, Tusi K/L dan Daerah;
10. Rumusan nomenklatur Program, Kegiatan, Keluaran (Output) yang mencerminkan “real work” (konkret)
MANFAAT
1. Adanya hubungan yang jelas antara program, kegiatan, output dan outcome.
2. Meningkatkan Sinergi antar Unit Kerja Eselon I atau antar K/L dalam mencapai sasaran pembangunan.
3. Meningkatkan efisiensi belanja
4. Integrasi Sistem IT perencanaan dan penganggaran.
5. Efisieni organisasi
Maizar_Pembangunan zona integritas zi wbk wbbm tahun 2020 kementerian perhubu...Dr. Zar Rdj
https://itjen.dephub.go.id/2019/12/11/bravo-kemenhub-lompatan-besar-zona-integritas-di-tahun-2019-dalam-mengakselerasi-implementasi-reformasi-birokrasi/
DYNAMIC GOVERNANCE 2025: Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
8. penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
9. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
ZONA INTEGRITAS adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan public
WILAYAH BEBAS dari KORUPSI (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria dalam manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
WILAYAH BIROKRASI BERSIH & MELAYANI (WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar kriteria manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Proses audit jarak jauh selama dan setelah corona virus disease 2019 covid 19Dr. Zar Rdj
Berkembangnya COVID-19 serta adanya pembatasan perjalanan di seluruh dunia, bersamaan dengan adanya kebutuhan untuk melakukan audit sesuai dengan peraturan/ hukum atau adanya keperluan mendesak untuk melakukan audit telah memunculkan kembali pembicaraan serta perhatian terhadap upaya audit internal untuk menemukan alternatif lain sebagai pengganti proses audit tradisional - yang menggunakan metode tatap muka – untuk sesegera mungkin diimplementasikan. Proses audit jarak jauh mungkin merupakan alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan, hal ini terutama karena sebagian besar perusahaan telah membatasi perjalanan hanya untuk fungsi-fungsi bisnis yang kritis, dan banyak negara di dunia telah melakukan penutupan sementara perbatasannya.
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (...Dr. Zar Rdj
Pada tahun 2025, Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Semakin baik yang ditandai dengan:
1. tidak ada korupsi;
2. tidak ada pelanggaran;
3. APBN dan APBD baik;
4. semua program selesai dengan baik;
5. semua perizinan selesai dengan cepat dan tepat;
6. komunikasi dengan publik baik;
7. penggunaan waktu (jam kerja) efektif dan produktif;
penerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan;
8. hasil pembangunan nyata (propertumbuhan, prolapangan kerja, dan propengurangan kemiskinan)
Value based internal auditing - Nilai Dasar Internal AuditDr. Zar Rdj
Nilai dasar Internal Audit
Metodologi di mana auditor internal melakukan layanan audit internal yang berwawasan ke depan untuk menawarkan pemahaman dan secara aktif mencari inovasi untuk meningkatkan organisasi, berupaya melakukan hal ini dari perspektif klien audit.
Audit berbasis nilai adalah tempat profesi audit internal menuju. Tidak banyak fungsi audit internal yang belum terlihat, tetapi merupakan tren yang muncul. Elemen kunci dari audit berbasis nilai ditunjukkan dalam diagram di dimaksd, kemudian diperluas pada komentar terkini.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
2. PENDAHULUAN
Dalam rangka penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, konsep
penyusunan prakiraan maju dan reviu angka dasar, termasuk dukungan
sistem aplikasinya terus disempurnakan.
Penyusunan prakiraan maju dilakukan oleh Kementerian/Lembaga.
Sedangkan reviu angka dasar dilakukan oleh Direktorat teknis mitra kerja K/L
di Direktorat Jenderal Anggaran.
Sosialisasi ini dimaksudkan untuk memberi panduan bagi DJA untuk:
membantu KL melakukan perbaikan angka dasar, dan
melakukan reviu angka dasar 2019 dalam rangka penyusunan Pagu
Indikatif TA 2019.
3. LANGKAH UTAMA PENERAPAN KPJM
3
Penyusunan KPJM (prakiraan maju 1,2,3 ) pada saat penyusunan RKA-KL Pagu Anggaran dan
Alokasi Anggaran;
Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju pada awal tahun dan
penyusunan prakiraan maju tahun ketiga (PM3);
Penyesuaian angka dasar dan prakiraan maju dengan kinerja realisasi per kegiatan;
Penyesuaian angka dasar dan prakiraan maju dengan parameter ekonomi dan non-
ekonomi;
Perbaikan Angka Dasar;
Reviu angka dasar *)
1
2
3
4
6
5
Catatan:
Langkah 1 dilakukan oleh K/L pada bulan Juli atau November tahun t-2;
Langkah 2 sd langkah 5 dilakukan oleh K/L pada bulan Februari tahun t-1
Langkah 6 dilakukan oleh mitra K/L di DJA untuk bahan penyusunan Pagu Indikatif pada bulan Februari-Maret tahun t-1.
4. 4
Pasal 3 ayat (5) PMK No. 94 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyusunan
dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA menyebutkan bahwa
Prakiraan maju yang telah dimutakhirkan oleh K/L menjadi bahan bagi
Kementerian Keuangan untuk melakukan reviu angka dasar dalam
rangka menyusun pagu tahun anggaran yang direncanakan.
Untuk melakukan reviu angka dasar, diperlukan data detil. Di lain pihak,
prakiraan maju yang telah disusun pada bulan November 2017 hanya
sampai dengan level komponen.
Untuk mendapatkan informasi yang lebih detil, aplikasi KPJM telah
disesuaikan untuk mengakomodir keinginan tersebut.
Untuk keperluan reviu angka dasar dalam rangka penyusunan Pagu
Indikatif 2019, K/L diminta menyusun ulang prakiraan maju pada level
detil dengan bantuan aplikasi KPJM yang baru.
PENYUSUNAN ULANG PRAKIRAAN MAJU 2019, 2020, DAN 2021
UNTUK PENYUSUNAN ANGKA DASAR
5. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ULANG PRAKIRAAN MAJU
2019, 2020, DAN 2021 UNTUK PENYUSUNAN ANGKA DASAR
Instalasi aplikasi KPJM:
Uninstall aplikasi KPJM lama
Install aplikasi KPJM baru
Penyusunan Prakiraan Maju TA 2019, 2020, 2021
1. Log In & Setting Pengguna
2. Unggah Data RKA-KL TA 2018
3. Validasi Data RKA-KL 2018 dan Penyusunan
Prakiraan Maju
4. Pemutakhiran Parameter
5
6. PENYUSUNAN ANGKA DASAR
6
Setelah penyusunan ulang prakiraan maju, dilakukan penyusunan Angka Dasar TA
2019 dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Pengguliran Prakiraan Maju Tahun 1 Menjadi Angka Dasar Dan Penyusunan
Prakiraan Maju Tahun Ketiga;
2. Penyesuaian Angka Dasar Dan Prakiraan Maju Dengan Kinerja Realisasi Per
Kegiatan;
3. Penyesuaian Angka Dasar Dan Prakiraan Maju Dengan Parameter Ekonomi Dan
Non-ekonomi;
4. Perbaikan Angka Dasar;
5. Pengajuan usulan Kebijakan Baru (jika ada).
8. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN ANGKA DASAR
8
1. PENGGULIRAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 1 MENJADI ANGKA DASAR DAN
PENYUSUNAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN KETIGA;
2. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN KINERJA
REALISASI PER KEGIATAN;
3. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU DENGAN PARAMETER
EKONOMI DAN NON-EKONOMI;
4. PENYESUAIAN LANJUT/TIDAK BERLANJUT;
5. PERBAIKAN ANGKA DASAR;
6. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU;
9. setiap awal TA, prakiraan maju yang sudah disusun pada tahun sebelumnya
(PM1) digulirkan atau dipindahkan posisinya menjadi anggaran Tahun Rencana,
PM2 menjadi PM1, PM3 menjadi PM2, dan membuat PM3 yang baru.
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 1
Pengguliran Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan maju pada awal
tahun dan penyusunan prakiraan maju tahun ketiga (PM3).
9
11. 11
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 3
Penyesuaian Anggaran Tahun Rencana dan prakiraan
maju dengan parameter ekonomi dan non-ekonomi.
Pada Aplikasi yang baru, sudah ditambahkan parameter Kurs untuk
menyesuaikan KPJM dengan sumber dana PHLN
13. 13
Setelah langkah 1 sd langkah 3 selesai dilakukan:
Cetak Laporan Penyesuaian Angka Dasar dan
Kertas Kerja Perbaikan serta Usulan Kebijakan
Baru, atau share softcopy (backup) hasil
perhitungan KPJM untuk menjadi bahan
pembahasan bersama (tatap muka) dengan
Satker-Satker terkait, untuk membahas langkah
4 s.d. 6:
Lanjut/Tidak berlanjut
Perbaikan angka dasar dan prakiraan maju
Penyesuaian dengan kebijakan baru.
Input perbaikan angka dasar hasil pembahasan
ke dalam aplikasi KPJM
PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
LANGKAH 4 S.D. 6
14. 14
1
2
3
LANGKAH 4 PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
Lanjut/Tidak Berlanjut
Tahap Lanjut/Tidak Berlanjut dilakukan untuk menghilangkan ‘lemak-lemak’ dalam angka dasar,
meliputi:
Output Cadangan □ belanja transito □ gaji ke-14
Dana Optimalisasi dari DPR □ output/komponen non-muliyears dan tidak berulang.
15. Perbaikan angka dasar dilakukan dalam hal:
Perubahan volume output teknis (pada komponen utama);
Perubahan alokasi output generik (pada komponen pendukung);
Perubahan alokasi output teknis pada komponen utama (bukan
perubahan volume output).
LANGKAH 5 PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
PERBAIKAN ANGKA DASAR
15
16. Misalkan, berdasarkan pencapaian kinerja tahun sebelumnya, KL bermaksud
mempercepat pencapaian kinerja output dengan mempercepat progress
output 111, yaitu output 111 akan diberhentikan pada tahun PM3 dan semua
output PM3 akan dilaksanakan pada tahun PM2.
Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit perencanaan
K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi komponen pendukung
dalam Aplikasi KPJM sebagai berikut:
memutakhirkan volume output dari 8 (delapan) menjadi 14 (empat belas)
pada PM2, dan dari 6 (enam) menjadi 0 (nol) pada PM3;
memutakhirkan alokasi komponen pendukung dari Rp60 juta menjadi
Rp120 juta pada PM2, dan dari Rp60 juta menjadi Rp120 juta pada PM3.
Perubahan Output.... (1/3)
ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (3)
20. Kekurangan belanja pegawai
20
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output 1 380 450 530 610
- komponen pendukung 1 260 300 350 410
- Komponen pendukung 2 120 150 180 200
Berdasarkan realisasi anggaran tahun sebelumnya, GAJI UNTUK PEGAWAI BARU sebesar 50 belum
direalisasikan dan menjadi tunggakan tahun berjalan.
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output 1 431,55 503,15 584,8 666,49
- komponen pendukung 1 260 + (50*1,031)
= 311,55
300 +(50*1,0312)
= 353,15
350 +(50*1,0313)
=404,8
410 +(50*1,0314)
=466,49
- Komponen pendukung 2 120 150 180 200
GAJI UNTUK PEGAWAI BARU sebesar 50 tersebut ditambahkan dalam AD dan PM1, PM2, dan PM3,
dengan terlebih dahulu disesuaikan dengan acress:
ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (1)
21. Kekurangan belanja pegawai Kemenlu
21
ILUSTRASI PERBAIKAN ANGKA DASAR (1)
21
Berdasarkan data terkini, terdapat perubahan nilai tukar dolar (USD) terhadap rupiah (IDR) sebagai berikut:
AD PM1 PM2 PM3
Layanan
Perkantoran
270 300 357,95 431,65
- Pembayaran Gaji
dan Tunjangan
(260*13500)/(13000)
= 270
(300*13500*13000)/
(13000*13500)
= 300
(350*13500*13000*13500)/
(13000*13500*13200)
= 357,95
(350*13500*13000*13
500*14000)/(13000*
13500*13200*13600)
= 431,65
TR PM 1 PM 2 PM 3
Nilai Kurs (Lama) 13000 13500 13200 13600
Nilai Kurs (Baru) 13500 13000 13500 14000
Dikarenakan perubahan nilai kurs tersebut, diperlukan penyesuaian terhadap alokasi gaji pada Kemenlu menjadi
sebagai berikut:
AD PM1 PM2 PM3
Layanan Perkantoran 260 300 350 410
- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 260 300 350 410
Sedangkan data output layanan perkantoran untuk unit Kemenlu yang berada di luar negeri adalah sebagai berikut:
23. ILUSTRASI PENYESUAIAN ATAS KEBIJAKAN BARU –
OUTPUT BARU MULAI PADA PM2 ... (1/2)
23
K/L mengusulkan output baru (=Output X) dengan volume output =4
mulai tahun PM2 dengan anggaran Rp 5 miliar.
K/L mengidentifikasikan bahwa output X ini adalah output teknis yang
akan dihasilkan dengan 1 komponen utama dan 1 komponen pendukung
dengan biaya masing-masing Rp4 miliar dan Rp1 miliar.
Angka Dasar dan Prakiraan Maju akan disesuaikan oleh unit
perencanaan K/L dengan memutakhirkan volume output dan alokasi
komponen pendukung di dalam Aplikasi KPJM seperti berikut:
membuat output baru pada program/kegiatan bersangkutan;
memutakhirkan volume output dengan meng-input nilai 0 (nol) pada
AD dan PM1; serta nilai 4 (empat) pada PM2 dan PM3;
memutakhirkan alokasi komponen pendukung dengan meng-input
nilai 0 (nol) pada AD dan PM1; serta Rp 1 (satu) miliar pada PM2 dan
PM3;
24. 24
AD
(TR)
(Rp juta)
PM1
(t+1)
(Rp juta)
PM2
(t+2)
(Rp juta)
PM3
(t+3)
(Rp juta)
Output X 0 0 5.000 5000
- komponen utama 1 0 0 4.000/4*4 = 4.000 4.000/4*4 = 4.000
- komponen pendukung 1 0 0 1.000 1.000
Anggaran Tahun Rencana dan Prakiraan Maju akan dimutakhirkan secara
otomatis sebagai berikut:
ILUSTRASI PENYESUAIAN ATAS KEBIJAKAN BARU –
OUTPUT BARU MULAI PADA PM2 ... (2/2)
Dengan volume Output sebagai berikut:
AD
(volume)
PM 1
(volume)
PM 2
(volume)
PM 3
(volume)
Output X 0 0 4 4
Catatan: output baru dan alokasi akan muncul dalam laporan setelah disetujui oleh mitra K/L
25. K/L diperkenankan mengajukan usul kebijakan baru berupa
program/kegiatan/ouput/komponen baru melalui aplikasi KPJM.
Usul kebijakan baru harus disertai dengan dasar hukum pengalokasiannya beserta
TOR dan RAB.
Input dalam aplikasi KPJM sampai level detil.
Usulan kebijakan baru akan masuk dalam perhitungan angka dasar setelah
disetujui oleh mitra kerja di DJA
LANGKAH 6 PENYUSUNAN ANGKA DASAR:
PENGAJUAN USULAN KEBIJAKAN BARU
25
27. 27
Setelah menyusun angka dasar menggunakan aplikasi KPJM, K/L
menyampaikan angka dasar kepada mitra kerja di DJA sebagai berikut:
I. Backup data/adk aplikasi KPJM
adk aplikasi KPJM format .dny (backup KPJM untuk aplikasi KPJM);
II. Laporan
a) Laporan Anggaran dan PM tingkat Kegiatan;
b) Laporan KPJM per Kelompok Belanja;
c) Laporan Reviu Angka Dasar; dan
d) Laporan Perbaikan dan Kebijakan Baru.
PENYAMPAIAN ANGKA DASAR KE DJA
29. PENELAAHAN RKA-K/L DAN KPJM
Setelah K/L menyampaikan RKA-KL dan KPJM, DJA akan melakukan
penelaahan terhadap RKA-KL dan KPJM.
Dalam prakteknya, KPJM belum dilakukan penelaahan sesuai dengan
ketentuan.
Pada saat ini, Tim TIP dan AIPEG akan memasukkan database KPJM ke
dalam aplikasi RKA-KL DIPA online, agar untuk RKA-KL 2019 KPJM dapat
ditelaah bersama-sama dengan RKA-KL.
Mengingat penelaahan KPJM belum dilakukan, dalam melakukan reviu angka
dasar, dapat menggunakan ketentuan penelaahan KPJM.
30. 30
PENELAAHAN RKA-K/L & KPJM
K/L
1
Kemen PPN/Bappenas
2
Kemenkeu c.q DJA
3
RKA-K/L Validasi ADK
RKA-K/L
Dokumen
Penelaahan Instrumen
Penelaahan
Instrumen
Penelaahan
1. Penelaahan kriteria adminstratif
2. Penelaahan kriteria subtantif.
a. Kementerian Keuangan c.q. DJA
1) kebijakan Efisiensi dan efektivitas belanja
Kementerian/Lembaga;
2) kesesuaian pencapaian sasaran RKA-KL dengan Renja K/L
dan RKP;
3) pencantuman penandaan anggaran (pada level Keluaran)
4) konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga)
tahun ke depan.
b. Kementerian Perencanaan/Bappenas
1) konsistensi sasaran kinerja K/L dengan Renja K/L dan RKP
2) Meneliti ketepatan penandaan anggaran (pada level
Keluaran),
3) Meneliti kualitas GBS (jika ada).
Forum Penelaahan
Tindak Lanjut Penelaahan
Catlah
Himpunan
RKA-KL
Nota Keuangan
dan RAPBN
4
5
31. PENELAAHAN KPJM (1/5)
31
Penelaahan konsistensi pencantuman prakiraan maju untuk 3 (tiga) tahun kedepan
dilakukan untuk mengetahui:
1. Apakah angka prakiraan maju sangat berbeda dengan anggaran tahun yang
direncanakan, dilakukan dengan langkah-langkah:
Pastikan pencantuman volume Keluaran (output) tidak ada yang salah (terlalu
besar atau kecil) dibandingkan tahun yang direncanakan dan sesuai dengan
Renja K/L;
Pastikan formula dan indeks (realisasi dan parameter) penghitungan KPJM
sudah benar;
Dalam hal terdapat kesalahan pencantuman volume keluaran (output) atau
kesalahan formula dan indeks KPJM, dilakukan perbaikan data dalam Aplikasi
KPJM;
Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan
Hasil Penelaahan.
32. PENELAAHAN KPJM (2/5)
32
2. Memastikan kebutuhan anggaran untuk biaya operasional dihitung cukup
dengan pendekatan flat policy, terutama untuk belanja barang operasional
untuk 3 (tiga) tahun ke depan, dilakukan dengan langkah-langkah:
Pastikan apakah perbedaan karena adanya perubahan database pegawai;
Dalam hal tidak ada perubahan database pegawai, angka prakiraan maju
diperbaiki dengan asumsi:
volume keluaran (output) sama dengan tahun yang direncanakan;
alokasi anggaran sama dengan tahun yang direncanakan; dan
tambahan/pengurangan yang diusulkan untuk TA+1, TA+2, dan TA+3 dapat
dipertimbangkan dalam reviu Angka Dasar TA+1.
Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan dalam Catatan
Hasil Penelaahan.
33. PENELAAHAN KPJM (3/5)
33
3. Memastikan anggaran untuk biaya operasional terkait
pelaksanaan tugas fungsi unit, termasuk yang sudah menjadi
komitmen seperti multiyears contract masuk dalam Prakiraan
Maju, langkah-langkah yang dilakukan:
Angka prakiraan maju diperbaiki dengan asumsi:
volume keluaran (output) untuk kegiatan tugas fungsi unit
sama; dan
alokasi anggaran untuk multiyears contract dihitung sesuai
kebutuhan rencana tahunan.
Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan
dalam Catatan Hasil Penelaahan.
34. PENELAAHAN KPJM (4/5)
34
4. Memastikan kegiatan/keluaran (output) dan/atau komponen
kegiatan yang tidak berlanjut tidak masuk dalam prakiraan maju,
langkah-langkah yang harus dilakukan:
Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara keluaran (output)
dan/atau komponen kegiatan yang tidak berlanjut dengan
menghilangkan tanda centang pada tahun pelaksanaan; dan
Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan
dalam Catatan Hasil Penelaahan.
35. PENELAAHAN KPJM (5/5)
35
5. Memastikan dasar hukum atau kebijakan yang mendasari
pengalokasian anggaran yang masih berlanjut, masih efektif
berlaku. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu:
Angka prakiraan maju diperbaiki dengan cara volume pada
kegiatan/Keluaran (output) disesuaikan dengan target/indikator
yang tercantum dalam dokumen yang berlaku; dan
Penelaahan dapat dilanjutkan dan hasil penelaahan dituangkan
dalam Catatan Hasil Penelaahan.
36. REVIU ANGKA DASAR
36
Terhadap usulan perbaikan dari K/L, Direktorat Anggaran selaku mitra K/L
akan melakukan pembahasan secara tatap muka bersama Biro
Perencanaan/Unit Perencana K/L, untuk menyetujui atau menolak usulan
perbaikan bersangkutan;
Hal-hal yang perlu dibahas dalam forum perbaikan Angka Dasar, antara lain:
Pencapaian keluaran (output) tahun sebelumnya untuk menyetujui atau
menolak perubahan volume output;
Pemenuhan belanja operasional: pagu minus, belanja transito, tunggakan,
penyesuaian kurs, perubahan indikator;
Kegiatan kontrak tahun jamak : keluaran (output) berlanjut atau berhenti;
Output yang berasal dari dana Optimalisasi hasil pembahasan dengan
DPR;
Kebijakan baru.
37. DOKUMEN YANG DIPERLUKAN
Data APBN TA 2018 dan prakiraan maju 2019, 2020, 2021 yang memuat
alokasi anggaran program
(sumber: data base RKA-K/L);
Data realisasi TA 2017
(sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan);
Proyeksi asumsi dasar ekonomi makro dan parameter non-ekonomi untuk
tahun 2019 s.d. 2022
(sumber: Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran);
Dokumen pendukung lain yang diperlukan untuk perbaikan Angka Dasar
dan Prakiraan Maju
(sesuai kebutuhan).
38. REVIU BELANJA OPERASIONAL
38
Untuk melakukan reviu belanja operasional, mohon diperiksa OUTPUT LAYANAN
PERKANTORAN yang tercantum dalam aplikasi KPJM;
Output Layanan Perkantoran terdiri atas 2 komponen:
1) Komponen 001 (Belanja Pegawai) :
a. Gaji pokok, tunjangan yg melekat dg gaji, termasuk uang makan PNS (mengacu pd
GPP);
b. Tunjangan kinerja (Remunerasi);
c. Tambahan pegawai baru;
d. Lembur;
e. Honor Non PNS;
f. Tunjangan lain yg sah;
2) Komponen 002 (Belanja Barang Penyelenggaraan Satker) :
a. Belanja barang kebutuhan sehari-hari perkantoran;
b. Belanja barang Operasional kantor;
c. Belanja langganan daya dan jasa;
d. Belanja Sewa;
e. Belanja pemeliharaan sarana dan prasarana kantor;
f. Belanja perjalanan dinas biasa/tetap.
39. 39
1) Data realisasi pembayaran Gaji dan tunjangan bulanan (dalam Rp dan
valas);
2) Data tambahan pegawai baru yang telah diangkat pada tahun
sebelumnya (T-1)
3) SK penetapan pemberian tunjangan termasuk Perpres penetapan
Remunerasi;
4) Daftar inventaris BMN meliputi : gedung bangunan, peralatan,
kendaraan bermotor dan yang sejenis yang perlu pemeliharaan;
5) Dokumen tagihan langganan daya dan jasa;
6) Kontrak-kontrak dalam rangka operasional kantor seperti cleaning
service, Satpam, sopir atau out sourcing, sewa mesin foto copy atau
kendaraan oprasional;
7) Kontrak dalam rangka sewa kantor, khusus bagi Satker yang belum
punya gedung kantor.
DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
UNTUK REVIU BELANJA OPERASIONAL
39
40. 40
1) Secara nasional, apakah kebutuhan biaya operasional untuk masing-masing Satker mendapat
alokasi anggaran yang cukup untuk 1 tahun?
Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d akhir Tahun Anggaran sebelumnya (T-1);
Laporan saldo pagu minus;
Tunggakan tahun berjalan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, apakah penyebabnya dapat diidentifikasi dengan
jelas?
Tambahan pegawai baru;
Pembayaran remunerasi/tunjangan kinerja;
Rencana pengadaan aset/tambahan BMN baru;
Penyesuaian kurs.
3) Dalam hal terdapat perubahan database pegawai, tunjangan baru, data BMN dan hal lain terkait
biaya operasional, apakah dokumen pendukung tersedia dengan lengkap dan benar?
Periksa kelengkapan dokumen;
Periksa realisasi pembayaran s.d. tahun anggaran berjalan;
Periksa rencana pengadaan aset/BMN di tahun berjalan dan perlu biaya pemeliharaan pada
tahun selanjutnya.
LANGKAH-LANGKAH REVIU BIAYA OPERASIONAL (1/2)
40
41. 41
4) Pastikan angka Prakiraan Maju tahun anggaran berikutnya(T+1)
untuk Biaya Operasional tidak memuat unsur-unsur :
Belanja pegawai transito;
Gaji ke-14;
Belanja barang transito;
5) Periksa apakah pada tahun anggaran sebelumnya (T-1), terdapat:
Tambahan anggaran dari BA 999.08 untuk Biaya Operasional;
Revisi anggaran untuk memenuhi Biaya Operasional;
Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di T+1;
6) Dalam rangka menjaga konsistensi dan efisiensi kebutuhan Biaya
Operasional, perlu diperhatikan:
Komponen 001, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja
pegawai satker (akun 51);
Komponen 002, hanya digunakan mendanai kebutuhan belanja
operasional satker (akun 52).
LANGKAH-LANGKAH REVIU BIAYA OPERASIONAL (2/2)
41
42. 42
1) Apabila secara nasional alokasi anggaran yg disediakan jumlahnya
cukup, namun dlm pelaksanaannya ada Unit yg menyatakan kurang,
maka perlu segera dilakukan perbaikan pola distribusi antar Program
atau antar Unit/Satker dalam K/L yang bersangkutan.
2) Dalam hal terjadi kekurangan alokasi pagu, sepanjang penyebabnya telah
diidentifikasi dengan jelas dan dilengkapi dokumen pendukung yang
benar, maka kebutuhan anggarannya harus dihitung menjadi baseline
K/L yang bersangkutan. Jumlah kekurangan alokasi yang dibutuhkan
ditambahkan dalam “Perbaikan Angka Dasar”.
3) Dalam hal terdapat alokasi pagu yang nyata-nyata berlebih dibandingkan
dengan realisasinya, maka selisih lebihnya harus dikeluarkan dari
penghitungan baseline K/L yang bersangkutan.
TINDAK LANJUT HASIL REVIU BIAYA OPERASIONAL
42
44. 44
Angka dasar kebutuhan Biaya Non Operasional yang harus direviu
menyangkut antara lain:
1) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi layanan
birokrasi;
2) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan tugas fungsi pelayanan
kepada publik;
3) Kegiatan/Output terkait pelaksanaan kebijakan prioritas
pembangunan nasional atau penugasan;
4) Kegiatan/Output terkait multi-years contract.
REVIU BELANJA NON-OPERASIONAL
44
45. 45
1) Data realisasi anggaran dan kinerja (output) untuk masing-masing
Satker, Program, dan Kegiatan TA sebelumnya (T-1);
2) Surat ijin persetujuan Menteri Keuangan atau Menteri/Pimpinan
Lembaga yang bersangkutan terkait multi-years contract;
3) Dokumen Loan/Grant Agreement;
4) Dokumen RPJMN berjalan (5 tahunan);
5) Dokumen RKP tahun berjalan (T);
6) Renstra K/L dan Renja K/L yang bersangkutan;
7) Dokumen Hasil Retreat Presiden, Sidang Kabinet atau Kebijakan
Pemerintah lainnya terkait adanya tambahan penugasan.
DOKUMEN YANG HARUS DIPERSIAPKAN
UNTUK REVIU BELANJA non-OPERASIONAL
45
46. 46
1) Secara nasional, apakah realisasi penyerapan anggaran T-1 dan target kinerja dapat
dicapai?
Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir T-1;
Periksa hasil spending review DJPBN s.d. akhir T-1;
2) Pastikan angka Prakiraan Maju TA T+1 untuk Biaya Non Operasional tidak memuat
unsur-unsur :
Alokasi anggaran Output Cadangan;
Alokasi anggaran yg berasal dari Dana Optimalisasi DPR TA berjalan (T);
3) Periksa apakah pada TA T-1, terdapat :
Tambahan anggaran dari BA 999.08 ke BA K/L untuk biaya non-operasional;
Revisi anggaran antar Output;
Tunggakan/kekurangan yang harus dibayar di TA berjalan (T);
4) Periksa apakah pada TA berjalan (T), terdapat :
Output yg dilaksanakan secara multi years contract?;
Rekomposisi pendanaan antar tahun atau perpanjangan ijin multi years contract
dari Menteri Keuangan;
LANGKAH UMUM REVIU BIAYA NON-OPERASIONAL
46
47. 47
1) Kegiatan/Output terkait Tugas Fungsi Layanan Birokrasi:
Apakah Output sudah ditetapkan sebagai SBK?
Apakah pelaksanaan di TA T-1 menghasilkan efisiensi atau Hasil
Optimalisasi?
Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan
target TA T-1 dan TA berjalan (T)?
Untuk TA berjalan (T), apakah ada usulan perubahan komponen?
2) Kegiatan/Ouput terkait Pelayanan Kepada Publik :
Apakah Output sudah ditetapkan sebagai SBK atau mempunyai Standar
Pelayanan Minimum (SPM)?
Apakah pelaksanaan di TA T-1 menghasilkan efisiensi atau Hasil
Optimalisasi?
Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda dengan
target TA T-1 dan TA berjalan (T)?
Untuk TA berjalan (T), apakah ada usulan perubahan komponen?
LANGKAH SPESIFIK REVIU BIAYA NON-
OPERASIONAL (1/2)
47
48. 48
3) Kegiatan/Ouput terkait Prioritas Nasional/Penugasan :
Periksa realisasi penyerapan anggaran dan capaian Ouput s.d.
akhir Desember (T-1);
Apakah pelaksanaan di TA (T-1) menghasilkan efisiensi atau Hasil
Optimalisasi?
Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 berbeda
dengan target TA T-1 dan TA berjalan (T)?
4) Kegiatan/Ouput terkait Multiyears :
Periksa realisasi penyerapan anggaran s.d. akhir Desember T-1;
Periksa kebutuhan anggaran sesuai cost table.
Apakah ada perubahan/rekomposisi pendanaan antar tahun?
Apakah target kinerja yang direncanakan untuk TA T+1 sesuai
dengan rencana?
Apakah ada perpanjangan ijin multi-years contract atau proyek
berhenti?
LANGKAH SPESIFIK REVIU BIAYA NON-
OPERASIONAL (2/2)
48
50. 50
Selain perbaikan, K/L juga dapat mengusulkan penambahan/penggantian Output
Baru, baik yang berlaku untuk perbaikan Angka Dasar tahun yang direncanakan
dan/atau untuk Prakiraan Maju, yang di-input dalam Aplikasi KPJM oleh Biro
Perencanaan/Unit Perencanaan K/L.
Langkah yang dilakukan unit perencanaan K/L dalam mengusulkan Output Baru
dalam Aplikasi KPJM, adalah sebagai berikut:
Mengidentifikasi program/kegiatan yang dipengaruhi Output Baru tersebut;
Mengidentifikasi sifat output (output generik, output internal atau output
teknis);
Menyusun komponen utama dan/atau komponen pendukung;
Menginput volume keluaran (output) untuk keluaran (output) teknis;
Mengindentifikasi apakah output baru tersebut bersifat menambah output
baru atau menggantikan output lama yang sudah berhenti.
Catatan:
K/L juga dapat menyampaikan usulan program/kegiatan baru, yang harus diinput
juga dalam aplikasi KRISNA, dan harus mendapat persetujuan mitra K/L di DJA dan
di Kementerian PPN/Bappenas.
PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
DENGAN OUTPUT BARU (1/3)
51. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
DENGAN KEBIJAKAN BARU (2/3)
51
Untuk menilai kelayakan usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan
Maju, Direktorat Anggaran melakukan penelaahan pada level detil.
Penelaahan terhadap usulan perbaikan Angka Dasar dan Prakiraan Maju
dilakukan untuk meneliti:
kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran;
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran, antara lain:
penerapan SBM, SBK, dan SSB (tahun sebelumnya)
Untuk keluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai
SBK, reviu RKA-K/L dilakukan hanya untuk mencocokkan besaran
uang pencapaian Keluaran yang tercantum dalam RKA satker dengan
SBK. Untuk Keluaran yang non SBK, reviu RKA-K/L dilakukan sampai
dengan level detil;
penggunaan akun;
hal-hal yang dibatasi, termasuk dalam hal ini adalah penggunaan
52. PENYESUAIAN ANGKA DASAR DAN PRAKIRAAN MAJU
DENGAN KEBIJAKAN BARU (3/3)
52
pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari
penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri,
pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara;
penganggaran badan layanan umum;
kontrak tahun jamak (multi years contract); dan
pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan
modal negara pada badan usaha milik negara.
kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain RKA Satker,
TOR/RAB dan/atau dokumen pendukung terkait lainnya; dan
rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai usulan Output Baru:
menambah alokasi baru atau memanfaatkan alokasi Output lama yang
sudah berhenti.
54. DOKUMEN HASIL REVIU ANGKA DASAR
54
Setelah reviu Angka Dasar telah selesai dilakukan, laporan hasil reviu tersebut
dapat dilihat dengan menggunakan aplikasi KPJM.
Pembahasan Angka Dasar harus dapat menghasilkan angka yang akan
digunakan untuk menyusun Pagu Indikatif. Dalam hal ini, Angka Dasar yang
akan menjadi bahan lampiran surat Pagu Indikatif dirinci menurut K/L, menurut
program, dan menurut belanja operasional dan non-operasional.
Dalam proses reviu Angka Dasar, aplikasi KPJM memfasilitasi penyusunan
Angka Dasar menurut belanja operasional dan non-operasional. Demikian juga,
aplikasi KPJM menyediakan fasilitas penyusunan Angka Dasar menurut sumber
dana.
Pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran melakukan reviu terhadap perbaikan
Angka Dasar dan reviu terkait dengan usul kebijakan baru. Dalam
pelaksanaannya, pereviu di Direktorat Jenderal Anggaran disarankan untuk
melakukan reviu terhadap perbaikan Angka Dasar terlebih dahulu, dan setelah
selesai barulah kemudian melakukan reviu terkait dengan usul kebijakan baru.
Laporan Reviu Angka Dasar tersebut dicetak dan ditandatangani oleh Unit
Perencana K/L serta Kementerian Keuangan c.q. DJA dan Kementerian
59. PENYESUAIAN ATAS KETERSEDIAAN RESOURCE
ENVELOPE
(JIKA ADA)
Dalam hal angka dasar konsolidasi lebih tinggi dari resource envelope, dan rapat
pimpinan Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan memutuskan
untuk melakukan penyesuaian ke bawah terhadap angka dasar konsolidasi
yang dihasilkan, maka penyesuaian ke bawah angka dasar tersebut dilakukan
dengan membandingkan pagu yang diperoleh dari penyesuaian angka dasar
dengan pagu RE per Program, kemudian melakukan perbaikan angka dasar
(seperti proses perbaikan pada saat penyusunan angka dasar) hingga alokasi
angka dasar sesuai dengan alokasi RE.
59
64. Apabila pada PC atau Laptop yang digunakan sudah ter-install aplikasi KPJM, lakukan uninstall aplikasi
KPJM yang lama tersebut dengan langkah sebagai berikut
Pilih folder dimana aplikasi KPJM di-install (default-nya ada di drive c: (windows));
Double click atau buka folder aplikasi KPJM tersebut.
3
UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
65. Setelah folder KPJM dibuka, akan muncul tampilan sebagai berikut:
Pilih atau Double click file “unins000”;
Klik “Ya” pada kotak konfirmasi, tunggu sampai proses uninstall selesai;
Apabila proses uninstall telah selesai, pastikan folder KPJM telah hilang. Apabila masih terdapat
folder KPJM, hapus folder tersebut.
4
UNINSTALL APLIKASI KPJM LAMA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
66. Pilih/Double click installer Aplikasi KPJM dengan nama “KPJM.exe”.
Catatan: apabila file yang didapatkan masih berupa file kompresi (KPJM.rar), extract
terlebih dulu file tersebut sehingga menjadi file KPJM.exe (Catatan: Harap
mematikan/disable antivirus dan firewall).
5
INSTALL APLIKASI KPJM (BARU)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
67. Pilih “I accept the agreement” kemudian pilih “Next >” untuk melanjutkan
6DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
68. Pilih lokasi tujuan instalasi dengan memilih ‘Browse”
(direkomendasikan untuk memilih lokasi defaultnya “c:xxx”), lalu pilih “Next >”
7DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
69. Tentukan nama file aplikasi atau langsung pilih “Next >” untuk melanjutkan
8DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
70. Pilih “Install” untuk melanjutkan instalasi atau “< Back” jika ingin melakukan perubahan
pengaturan
9DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
71. Pilih “Finish” untuk keluar instalasi dan mencentang Launch KPJM-RKAKL untuk
menjalankan aplikasi
10DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
72. Akan muncul tampilan UwAmp untuk menjalankan aplikasi KPJM
Pastikan UwAmp dijalankan (start)
Pilih tombol ‘www.Site’ untuk menampilkan halaman login aplikasi KPJM
11DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
74. LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN PRAKIRAAN
MAJU 2019, 2020, 2021
1. LOG IN & SETTING PENGGUNA
2. UNGGAH DATA RKA-K/L TA 2018
3. VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 DAN PENYUSUNAN PM
4. PEMUTAKHIRAN PARAMETER
75. Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2018 dengan default:
Username : admin
Password : admin
Tahun Anggaran : 2018
14DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
76. SETING PENGGUNA
Pilih “Admin”, kemudian pilih submenu “Pengguna”
Isi/Pilih kode Bagian Anggaran
Klik “Simpan”
15DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
78. • Copy “folder db” pada aplikasi RKA-K/L DIPA. File-file yang terdapat dalam “folder db” tersebut akan digunakan untuk
melakukan pengunggahan data RKA-K/L ke dalam aplikasi KPJM.
17DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
79. 18
• Pindahkan folder “db” dari aplikasi RKA-K/L ke dalam folder “transfer_rkakl” pada drive c:windows (folder “db” menjadi
subfolder di folder transfer_rkakl).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
80. 19
• Pilih Menu “Anggaran dan PM”
• Pilih submenu “Impor Alokasi Anggaran RKA-K/L”
• Aplikasi akan menampilkan aplikasi transfer data
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
81. • Apabila koneksi berhasil maka akan muncul tampilan aplikasi transfer data sebagai berikut:
• Klik tombol “Impor dari db RKA-KL”
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 20
82. • Akan muncul tampilan untuk mengunggah data sebagai berikut:
Pilih Tahun (2018), K/L, dan UNIT. Misalnya pada tampilan di atas dipilih K/L “011”
(Kementerian Luar Negeri), UNIT “01” (Sekretariat Jenderal).
Angka 01 pada UNIT mewakili Eselon 1 yang pertama.
Apabila dalam 1 K/L terdapat 9 unit maka dalam drop down list akan terdapat 9 angka sehingga
dilakukan pengunggahan 9 kali, bersesuaian dengan unit masing-masing.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 21
83. • Klik tombol “Proses”.
• Tunggu hingga selesai (100%) kemudian klik “Keluar”.
Setelah pengunggahan untuk Eselon I yang pertama selesai dilakukan, ulangi
langkah-langkah pengunggahan file untuk Eselon I yang kedua, ketiga, dst.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 22
2018 011
85. Pilih Menu “Anggaran dan PM”
Pilih & klik Sub Menu “Validasi AA & PM”
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (1/4)
24DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
86. Menampilkan data Alokasi RKAKL 2018:
Pilih tab “LAPORAN DATA ALOKASI ANGGARAN”, tunggu beberapa saat , aplikasi akan
menampilkan data Alokasi RKAKL 2018.
Cek data alokasi 2018 pada aplikasi untuk memastikan bahwa data yang diunggah dalam
aplikasi KPJM sudah sesuai dengan data RKA-KL 2018.
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (2/4)
87. Klik tab “PROSES VALIDASI AA”.
Kemudian klik “Proses”, tunggu sampai proses pengelompokan dan penyusunan prakiraan
maju selesai.
Klik “OK”
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (3/4)
26DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
88. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil validasi dan penyusunan PM 2019, 2020, dan 2021
Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula/Menjadi Validasi AA”.
Cek data pengelompokan dan alokasi 2018 serta prakiraan maju pada aplikasi apakah sudah benar.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan (printer, PDF,
Word atau Excel)
2
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
VALIDASI DATA RKA-K/L 2018 & PENYUSUNAN PM (4/4)
90. Sebelum melakukan proses perhitungan pemutakhiran terhadap parameter, harus dipastikan
terlebih dahulu bahwa data parameter yang digunakan sudah update (termutakhir).
Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan sebagai berikut:
Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;
Pilih dan klik sub menu “Parameter AA dan PM”.
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/5)
29
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
91. Proses perhitungan terhadap parameter
Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;
Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
3
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/5)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
92. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Parameter”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
3
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/5)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
94. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);
Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).
BACKUP DATA (1/3)
33DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
95. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Admin”;
Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.
BACKUP DATA (2/3)
34DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
96. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih “Kementerian/Lembaga”;
Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;
Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh
unit);
klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;
Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:backupKPJM”;
Klik “Ok”;
File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.
BACKUP DATA (3/3)
35DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
99. Login pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:
Username : admin
Password : admin
Tahun Anggaran : 2019
Tahap : Pagu Indikatif
38DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
101. 40
PENGGULIRAN ANGGARAN (1/2)
Pilih Menu “Anggaran dan PM”
Pilih dan klik Sub Menu “Bergulir/Digulirkan”
Pada tampilan, klik “Proses”
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
102. 41
PENGGULIRAN ANGGARAN (2/2)
Apabila proses pengguliran telah selesai akan muncul kotak notifikasi “Data
Sudah ter transfer..!!!”
Klik “Oke”
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
104. Pilih Menu “Anggaran dan PM”
Pilih & klik Sub Menu “Kinerja Realisasi”
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (1/4)
43DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
105. Akan muncul tampilan edit kinerja realisasi, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih Program;
Klik “Edit” pada kegiatan yang akan di-input realisasinya;
Input/ketik persentase realisasi;
Klik “Save”
Ulangi langkah di atas untuk mengisi realisasi pada semua kegiatan.
Apabila semua realisasi telah di-input, klik tombol “Selanjutnya”
Klik pilihan “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (2/4)
44DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
106. Proses penyesuaian terhadap kinerja realisasi:
Tunjuk dan klik Tab “Proses Kinerja Realisasi”;
Pada tab “Proses Kinerja Realisasi”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (3/4)
45DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
107. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian Realisasi Kinerja:
Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
PENYESUAIAN KINERJA REALISASI (4/4)
46DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
109. Untuk melakukan penyesuaian dengan data parameter dilakukan langkah sebagai berikut:
Pilih pada menu “Anggaran dan PM”;
Pilih dan klik sub menu “Parameter PI”.
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (1/4)
48DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
110. Akan muncul tampilan data parameter sebagai berikut:
Klik tombol “Selanjutnya”.
Pilih “Ya” pada kotak konfirmasi yang muncul
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (2/4)
49DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
111. Proses pemutakhiran terhadap parameter:
Tunjuk dan klik Tab “Proses Parameter”;
Pada tab “Proses Parameter”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses
perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
50
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (3/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
112. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
Tunjuk dan klik tab “Laporan a/b/SD”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
51
PEMUTAKHIRAN TERHADAP PARAMETER (4/4)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
114. Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Anggaran dan PM”;
Pilih dan klik sub menu “Lanjut/Tidak Berlanjut”.
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (1/5)
53DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
115. Untuk melakukan penelaahan lanjut/tidak berlanjut, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output;
2. Pilih level informasi kinerja pada field ‘cari’ (Output s.d. Akun);
3. Double click pada informasi kinerja yang akan ditelaah lanjut/tidak berlanjut.
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (2/5)
54DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
1
2
3
116. Pada kotak dialog yang muncul, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Berikan tanda centang pada pilihan pelaksanaan PM jika Output/Komponen/Detil/Akun berlanjut dan hilangkan
tanda centang jika tidak berlanjut;
2. Klik “Simpan”.
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (3/5)
55DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
117. 56
Proses lanjut/tidak berlanjut:
Tunjuk dan klik Tab “Proses”;
Pada tab “Proses”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai proses perhitungan
selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (4/5)
118. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
57DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
BERLANJUT/TIDAK BERLANJUT (5/5)
120. Untuk perbaikan angka dasar, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Anggaran dan PM”;
Pilih dan klik sub menu “Perbaikan”.
PERBAIKAN ANGKA DASAR (1/6)
59DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
121. Untuk mengubah volume output (hanya untuk output teknis), lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan diubah volume-nya;
2. Klik “Edit” pada Output yang akan diubah volume-nya;
3. Isi/ubah volume output yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
5. Klik “Save”.
PERBAIKAN ANGKA DASAR (2/6)
60
A. PERUBAHAN VOLUME OUTPUT
1
2
3 4
5
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
122. PERBAIKAN ANGKA DASAR (3/6)
61
Untuk mengubah Alokasi Komponen Pendukung, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
2. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
3. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
4. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
5. Klik “Save”.
6. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan.
B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN PENDUKUNG
1
2
3 4
5
6
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
123. PERBAIKAN ANGKA DASAR (4/6)
62
Proses perbaikan angka dasar:
Tunjuk dan klik Tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”;
Pada tab “Proses Perbaikan Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu
sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
124. PERBAIKAN ANGKA DASAR (5/6)
63
Untuk mengubah Alokasi Komponen Utama, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih tab ‘Penyesuaian’
2. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
3. Klik “Edit” pada Komponen yang akan diubah alokasi-nya;
4. Isi/ubah alokasi Komponen yang dipilih (sesuai dokumen resmi);
5. Isi Nomor dan Keterangan dari Perubahan yang dilakukan;
6. Klik “Save”.
7. Apabila semua perbaikan telah dilakukan, klik tombol “Selanjutnya” untuk memproses perbaikan.
B. PERUBAHAN ALOKASI KOMPONEN UTAMA
1
2
3 4
5
6
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
125. Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Pemutakhiran terhadap Parameter:
Tunjuk dan klik tab “Laporan Perbaikan a/d/SD”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
64
PERBAIKAN ANGKA DASAR (6/6)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
127. Untuk penyesuaian dengan kebijakan baru, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Anggaran dan PM”;
Pilih dan klik sub menu “Kebijakan Baru”.
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (1/8)
66DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
128. Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, dan Kegiatan dari Output yang akan ditambah;
2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Output.
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (2/8)
67
A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
129. Pada kotak tampilan tambah output, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Isi Nomor dan Keterangan Kebijakan yang menjadi dasar penambahan Output baru;
2. Isi Kode Output dan Uraian Output baru yang akan ditambahkan;
3. Isi Satuan Output;
4. Isi Volume Output untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;
5. Klik tombol “Simpan”
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (3/8)
68
A. PENAMBAHAN OUTPUT BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
Catatan: Output baru yang bisa ditambahkan hanya untuk output teknis
130. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (4/8)
69
Untuk menambah output baru, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Pilih Unit, Program, Kegiatan, dan Output dari Komponen yang akan ditambah;
2. Klik Logo “Tambah” pada kotak Komponen.
B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
131. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (5/8)
70
Pada kotak tampilan tambah komponen, lakukan langkah sebagai berikut:
1. Isi No/Keterangan;
2. Isi Kode Komponen dan Sub Komponen;
3. Isi Kode Akun;
4. Uraian Komponen baru yang akan ditambahkan;
5. Pilih Jenis Komponen (Utama/Pendukung) dan ‘Sumber Dana’;
6. Isi Alokasi Komponen untuk Tahun Rencana dan Prakiraan Maju;
7. Klik tombol “Simpan”
B. PENAMBAHAN KOMPONEN BARU
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
132. Pastikan semua output dan komponen baru telah ditambahkan;
Untuk memproses penyesuai dengan kebijakan baru, klik tombol “Selanjutnya”
PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (6/8)
71DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
133. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (7/8)
72
Proses penyesuaian kebijakan baru:
Tunjuk dan klik Tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”;
Pada tab “Proses Pemutakhiran Terhadap Kebijakan Baru”, klik “Proses”, tunggu sementara
waktu sampai proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
134. PENYESUAIAN KEBIJAKAN BARU (8/8)
73
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
Tunjuk dan klik tab “Laporan Semula Menjadi Perbaikan”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
136. Untuk melakukan approval terhadap usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, dan kebijakan baru dari K/L, login sebagai user DJA
pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun Rencana 2019 dengan default:
Username : dja
Password : dja015
Tahun Anggaran : 2019
Tahap : Pagu Indikatif
75DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
APPROVAL DJA (1/3)
137. Untuk melakukan approval, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Anggaran dan PM”;
Pilih dan klik sub menu “Validasi PI”.
APPROVAL DJA (2/3)
76DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
138. Akan muncul daftar usulan lanjut/tidak berlanjut, perbaikan, serta kebijakan baru, kemudian
lakukan:
klik “Edit” pada usulan K/L;
Pilih “ditolak” atau “disetujui” untuk approval.
Klik “Save” untuk menyimpan pilihan.
APPROVAL DJA (3/3)
77DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
140. LAPORAN HASIL REVIU ANGKA DASAR
1. LAPORAN PERUBAHAN ANGGARAN & PM TINGKAT KEGIATAN
2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA (OPERASIONAL & NON OPERSIONAL)
3. LAPORAN REVIU ANGKA DASAR
4. LAPORAN PER SUMBER DANA
5. LAPORAN PERBAIKAN DAN KEBIJAKAN BARU
141. Untuk melihat dan mencetak laporan-laporan tersebut, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Laporan”;
Pilih sub menu “Laporan Resmi”;
LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (1/2)
80DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
142. Pada tampilan, pilih tingkat Komponen;
Pilih dan Klik tab laporan yang diinginkan;
Klik ‘Preview’;
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
LAPORAN REVIU ANGKA DASAR (LAPORAN RESMI) (2/2)
81DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
143. 1. LAPORAN ANGGARAN DAN PM TINGKAT KEGIATAN
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 82
144. 2. LAPORAN PER KELOMPOK BELANJA
DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 83
149. Untuk melakukan penyesuaian terhadap resource envelope, login sebagai user DJA pada aplikasi KPJM untuk Penyusunan Tahun
Rencana 2019 dengan default:
Username : dja
Password : dja015
Tahun Anggaran : 2019
Tahap : Pagu Indikatif
88DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (1/5)
150. 89DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (2/5)
Pilih Program yang akan disesuaikan dengan RE;
Klik “Edit”;
Masukkan jumlah pagu RE yang akan disesuaikan pada kolom pagu RE, klik simpan;
Lakukan sampai semua program yang kaan disesuaikan dengan pagu RE telah diedit;
Klik “selanjutnya”.
151. 90DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (3/5)
Pilih Program serta Kegiatan yang kaan disesuaikan dengan RE;
Akan muncul angka selisih antara pagu angka dasar dan pagu RE;
Lakukan penyesuaian dengan melakukan penyesuaian volume teknis dan alokasi
komponen pendukung (seperti pada proses perbaikan);
Klik “selanjutnya”.
152. 91DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (4/5)
Proses penyesuaian resource envelope:
Tunjuk dan klik Tab “Proses RE Anggaran & PM”;
Pada tab “Proses RE Anggaran & PM”, klik “Proses”, tunggu sementara waktu sampai
proses perhitungan selesai (sampai muncul status “Selesai” pada tampilan).
153. 92DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
RESOURCE ENVELOPE (5/5)
Menampilkan dan mencetak Laporan hasil Penyesuaian terhadap Kebijakan Baru:
Tunjuk dan klik tab “Laporan RE a/b/SD”.
Klik icon sebelah kanan untuk mencetak laporan sesuai dengan format yang diinginkan
(printer, PDF, Word atau Excel)
155. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
Buat folder dengan nama ‘backup’ pada direktori Windows (c);
Di dalam folder backup, buat kembali folder dengan nama ‘KPJM’ (menjadi subfolder).
BACKUP DATA (1/3)
94DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
156. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih menu “Admin”;
Pilih dan klik sub menu “Backup KPJM”.
BACKUP DATA (2/3)
95DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN
157. Untuk melakukan backup, lakukan langkah sebagai berikut:
Pilih “Kementerian/Lembaga”;
Jika akan melakukan backup data per unit, pilih “Unit” yang akan di-backup;
Klik “BACKUP DATA K/L” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk satu K/L (seluruh
unit);
klik “BACKUP DATA UNIT” jika ingin melakukan backup data KPJM untuk per Unit;
Tunggu sampai muncul notifikasi “Data Berhasil di Transfer di C:backupKPJM”;
Klik “Ok”;
File backup akan muncul pada folder tersebut dengan format .dny.
BACKUP DATA (3/3)
96DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN