Pancasila merupakan ideologi Indonesia yang menjamin hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, persamaan derajat, dan martabat manusia. Namun terdapat pelanggaran HAM di masa lalu seperti penculikan aktivis, penembakan mahasiswa, dan pembunuhan buruh. Untuk mencegah pelanggaran, diperlukan edukasi nilai Pancasila, supremasi hukum, dan internalisasi HAM.

1. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
PENGEMBANGAN HAM
MARIO SUDIANTO CHIEN (170323749)
PASKALIS SUKUTO GULTOM (170323753)
GLENNLARENZA ORCHADERA TIODANDI (170423745)
AGUSTINA WIDIA KRISTIANINGSIH (170423755)
VENI CHRISTI BR TARIGAN (170323735)
VEGI NARIA KRISTIANTI (170323750)

2. Pancasila merupakan Idiologi NKRI,sebagai idiologi yang mencakup semua,
basis fundamental ini menjadikan pancasila sebagai hakikat nilai kemanusiaan
yang bersifat monopluralis yaitu kesederajatan tanpa diskriminasi.
Kesederajtan ini mengindikasikan tercapainya harkat dan martabat manusia
sebagai mahluk yang paling mulia. Salah satunya adalah jaminan HAM.

3. • Ada banyak pelanggaran HAM yang menggeserkan peran penting Pancasila sebagai
paradigma penegakan HAM. Adapun pelanggaran HAM yang pernah tercatat dalam
sejarah Indoesia adalah:
Penculikan Aktivis 1997/1998
penembakan mahasiswa Trisakti yang sedang berdemonstrasi oleh para anggota
polisi dan militer
Pembunuhan Aktivis Buruh Wanita, Marsinah Marsinah merupakan salah satu
buruh yang bekerja di PT. Catur Putra Surya (CPS) yang terletak di Porong,
Sidoarjo, Jawa Timur
Kasus Bulukumba
Peristiwa Tanjung Priok (1984)
Tragedi Semanggi 1 (1998).
Contoh pelanggaran HAM

4. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan
asumsi-asumsi teoretis yang universal; merupakan suatu
sumber nilai, Prinsip, serta kaidah fundamental.
Pengertian Paradigma

5. Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila
sebagai Pengembangan HAM mengandung suatu
konsekuensi bahwa dalam segala aspek
kehidupan manusia harus didasarkan pada
hakikat nilai-nilai sila-sila Pancasila.
Pancasila sebagai Paradigma Pengembangan HAM

6. Sila Ketuhanan yang maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk
agama , melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama. Sila
tersebut mengamanatkan bahwa setiap warga negara bebas untuk
memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini selaras
dengan Deklarasi Universal tentang HAM (Pasal 2) yang
mencantumkan perlindungan terhadap HAM
Hubungan antara Pancasila dan HAM di Indonesia dapat dijabarkan sebagai berikut:

7. menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang
sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang
sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan undang-
undang. Sila Kedua, mengamanatkan adanya persamaan
derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antara
sesama manusia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7
Deklarasi HAM PBB yang melarang adanya diskriminasi.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab

8. Mengamanatkan adanya unsur pemersatu diantara warga
Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan
kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi
atau golongan, hal ini sesuai dengan prinsip HAM Pasal 1 bahwa
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan
hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan
hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.
Sila Persatuan Indonesia

9. Dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang
demokratis. Menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang
dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-
hak partisipasi masyarakat. Inti dari sila ini adalah musyawarah dan mufakat dalam
setiap penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan sehingga setiap orang tidak
dibenarkan untuk mengambil tindakan sendiri, atas inisiatif sendiri yang dapat
mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini sesuai pula dengan Deklarasi HAM.
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan

10. Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh
negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada
masyarakat. Asas keadilan dalam HAM tercermin dalam sila ini, dimana
keadilan disini ditujukan bagi kepentingan umum tidak ada
pembedaan atau diskriminasi antar individu.
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

11. Pembunuhan masal (genisida) /Menghilangkan nyawa orang lain.
Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan
Penyiksaan.
Penghilangan orang secara paksa
Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis
Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi :

12. ♣. Pemukulan
♠. Penganiayaan
♣.Pencemaran nama baik
♠.Menghalangi orang untuk mengekspresikan
♣.pendapatnya
Kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi :

13. solusi untuk menghadapi ataupun mencegah pelanggaran-pelanggaran HAM :
• Edukasi masal terhadap esensi pancasila sebagai paradigma pengembangan HAM.
• Prinsip transparansi; yaitu pembahasan naskah RUU harus terbuka, artinya DPR dan Presiden
dalam membuat UU harus terbuka menerima masukan dari masyarakat.
• Prinsip supremasi hukum; yaitu kepastian hukum, persamaan kedududkan didepan hukum dan
keadilan hukum berdasarkan proporsionalitas.
• Prinsip profesionalisme; yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum
keikutsertaan dan perananan pakar-pakar hukum dan non hukum yang relevan harus
diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan perundang-undangan yang berkualitas.
• Internalisasi nilai-nilai HAM; yaitu wujud nyata dari pengakuan rakyat dan pemerintah terhadap
hak-hak asasi manusia sehingga diharapkan memberikan karakteristik tersendiri terhadap setiap
produk hukum dan perundang-undangan

14. Kesimpulan
• Pancasila sebagai Pengembangan HAM memberikan jaminan bahwa nilai-nilai yang ada dalam
Pancasila itu sejalan dengan HAM serta memberi kepastian tentang hak-hak kodrati.
• penghormatan kita terhadap HAM harus berskala universal. Kita menerapkan HAM dengan tidak
mengenyampingkan nilai-nilai keluhuran sebagai manusia.
• pancasila sebagai Paradigma Pengembangan HAM Dalam hal ini menuntut adanya supremasi
hukum sebagai penjamin bahwa HAM dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum.
• HAM harus sebagai ciri negara hukum.
• Secara objektif, HAM merupakan kewenangan pokok yang melekat pada manusia (atau melekat
pada kodrat manusia), yang harus diakui dan dihormati oleh masyarakat dan negara.