hak asasi manusia dan hukum islam

1. Nama : Fahmi
Unit : II
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Hukum Islam Dan HAM
1). Review topik perkuliahan
Deklarasi Universal HAM, Deklarasi Dan Program Aksi Wina
Deklarasi Universal Ham
Deklarasi universal hak asasi manusia atau universal declaration of human right adalah
sebuah deklarasi yang di adopsi oleh majelis umum PBB pada 10 desember 1948 di palais de
chaillot, paris ,perancis melalui general assembly resolution 217 A (III). Deklarasi ini
merupakan standar umumm yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional
haruslah dilindungi.
Deklarasi ini merupakan pernyataan umum pertama dari masyarakat dunia tentang hak
asasi manusia dan di dalamnya termuat 30 pasal. Deklarasi ini kemudian mengilhami
lahirnya berbagai perjanjian instrument hak asasi manusia di tingkat regional,konstitusi
masing masing negara dan UUI di masing masing negara yang terkait dengan isu isu hak
asasi manusia Secara umum, international bill of human rught terdiri dari deklarasi universal
hak asasi manusia kovenan internasional hak sipil dan politik berserta dua optional protocolnya
dan kovenan internasional hak ekonomi ,sosiaal,dan budaya Promosi HAM adalah upaya
advokasi yang dialamatkan ke PBB dan Uni Afrika guna mendapatkan standar HAM baru
khusus bagi PWA.
Perlindungan HAM adalah upaya yang dilakukan oleh UTSS dalam
mengubah pandangan terhadap fenomena albinisme, baik kepada masyarakat Tanzania,
masyarakat dunia, pemerintah Tanzania serta IGO. Terhadap pemerintah Tanzania, upaya lobi
dilakukan agar pemerintah dapat memenuhi kebutuhan PWA. Terhadap PBB dan Uni Afrika,
laporan disampaikan untuk mendukung perlindungan HAM dan penetapan standar HAM serta
menekan pemerintah Tanzania untuk melaksanakan tanggung jawab HAM negara.
Kemudian menurut Peter R. Baehr, keberadaan NGO terpenuhi oleh dua peran utama
yakni mempromosikan HAM; mengajukan standar HAM baru atau opsi yang diajukan untuk

2. diadopsi oleh badan PBB, serta melindungi HAM; diwujudkan dalam upaya menjamin akses
hak tidak dihalangi oleh pihak ketiga (aktor nonnegara/individu/ kelompok) serta pengawasan
terhadap pemerintah atas tanggung jawab HAM negara.
“Pengaturan HAM Nasional Dalam UUD 1945”
1. HAM Dalam UUD 1945 Sebelum Amandemen
Dalam penegakan hak asasi manusia, peraturan HAM telah ada lebih awal di
Indonesia jauh sebelum lahirnya Universal Declaration of Human Rights 1948 versi PBB.
Yaitu adanya UUD 1945 sebagai salah satu dasar negara yang didalamnya memuat perihal
peraturan hak asasi manusia di Indonesia.
Hal ini dapat dilihat dalam pembukaan maupun dalam batang tubuh UUD 1945 cukup
banyak memperhatikan dan menjamin hak asasi manusia. Dalam alinea pertama dari
pembukaan disebutkan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa
dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan perikemanusiaan dan peri keadilan”. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan
terhadap kemerdekaan, perikemanusiaim dan perikeadilan bagi suatu bangsa dan tidak ada
eksploitasi antar sesama manusia. Dalam alinea kedua kembali diulang pengakuan terhadap
kemerdekaan dan keadilan. Pada alinea ketiga diakui adanya kehidupan kebangsaan yang
bebas. Pada alinea keempat dikemukakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam
bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.
Meskipun jika dibandingkan tiga konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, maka
nampak jelas bahwa Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950 mengandung rumusan-
rumusan hak asasi yang lebih luas dan lebih eksplisit dari pada UUD 1945. Sering diutarakan
alasan akan hal ini adalah bahwa UUD 1945 disusun tiga tahun sebelum diumumkannya The
Universal Declaration of Human Right oleh PBB. Sedangkan Konstitusi RIS dan UUDS
1950 disusun setelah adanya Deklarasi Universal HAM PBB tersebut, sehingga dapat
dimengerti jika sebagian besar deklarasi PBB itu kemudian banyak diserap dalam kedua
konstitusi ini Alasan diatas tidak sepenuhnya benar, karena sebelum ad adanya Deklarasi
HAM Universal, sekurang-kurangnya telah ada dua dokumen HAM yang sudah.

3. Kedua dokumen ini nampak jelas pengaruhnya dalam rumusan HAM PBB yang
diumumkan tahun 1948. Tentunya tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Yamin, Soepomo
dan Sukiman mengetahui dengan jelas adanya kedua dokumen yang sudah sangat
mengglobal tersebut. Ada dua kubu dalam perdebatan materi HAM ini, yaitu kubu Soekarno-
Soepomo yang menolak tegas dicantumkannya materi HAM dalam rancangan konstitusi dan
kubu Hatta-Yamin yang menginginkan dicantumkannya materi HAM. Soekarno dan
Soepomo berpendapat bahwa negara Indonesia yang berpaham kekeluargaan tidak dapat
menerima materi HAM yang lahir dan paham liberalisme dan individualisme. Sedangkan
Hatta dan Yamin mengkhawatirkan tidak diaturnya materi HAM secara eksplisit akan
menyebabkan kesewenang-wenangan tindakan penguasa terhadap rakyat.
2. HAM Dalam UUD 1945 Setelah Amandemen
Setelah tumbangnya orde baru dan memasuki era reformasi, dari tahun 1999 sampai
tahun 2002, UUD 1945 telah mengalami 4 (empat) kali amandemen. Perubahan I UUD 1945
terjadi pada tahun 1999, perubahan ke II pada tahun 2000, perubahan ke III tahun 2001, dan
perubahan ke IV pada tahun 2002. Khusus mengenai peraturan HAM dapat di lihat dalam
perubahan ke dua UUD 1945 tahun 2000. Perubahan dan kemajuan signifikan ini tampak
dengan dicantumkannya persoalan HAM secara tegas dalam sebuah Bab tersendiri, yakni
Bab XA ( Hak Asasi Manusia) yang terdiri atas 10 pasal dimulai dengan Pasal 28A sampai
dengan Pasal 28J.
Terlepas dari sebelum perubahan kedua dilakukan, telah terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang dapat dikatakan sebagai pembuka terjadinya perubahan.
Ketentuan itu antara lain Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi
Manusia, setahun kemudian lahirlah UU Nomor 39 Tahun 1999 serta Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian disusul dengan lahirnya UU
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia. UU No 39 Tahun 1999
merupakan hukum materiil yang menitikberatkan pada perlindungan harkat dan martabat
manusia secara terperinci dan komprehensif, sedangkan UU No 26 Tahun 2000 merupakan
hukum formilnya. Kedua peraturan ini dalam tingkatan peraturan perundangundangan
nasional merupakan penjabaran operasional dari UUD 1945.

4. Prinsip Prinsip
HAM
1. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)
Menurut UU No. 39 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1, HAM adalah seperangkat hak yang
melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang maha esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum,
pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat
manusia.
2. Prinsip- Prinsip HAM
Beberapa prinsip yang telah menjiwai HAM, antara lain:
a. Prinsip Kesetaraan
b. Prinsip Non Diskriminatif
c. Prinsip Kewajiban Negara
Lembaga-lembaga Perlindungan HAM
a. Mahkamah Konstitusi
Wewenang Mahkamah Konstitusi
Pasal 24 C ayat (1) dan (2) UUD NRI Tahun 1945, diketahui bahwa MK memiliki 4
(empat) kewenangan konstitusional (constitutional authorities) dan satu kewajiban
konstitusional (constitutional obligation). Keempat kewenangan konstitusional tersebut
adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final:
a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh
Undang-Undang Dasar.
c. memutus pembubaran partai politik; dan
d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
Mekanisme Perlindungan Dan Penegakan HAM

5. 1. Mekanisme Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM)
Negara Indonesia adalah negara hukum yang selalu menjunjung tinggi keadilan dan
juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakatnya. Hukum diciptakan untuk
mengendalikan dan mentertibkan masyarakat serta agar masing-masing subjek hukum
dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya. Philipus M.
Hadjon mempunyai pendapat bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu
perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum respresif.
Perlindungan hukum preventif bertujuan agar mencegah adanya sengketa. Perlindungan
hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penegakan hukum yaitu
proses yang dilakukan agar tegak dan berfungsinya norma-norma hukum dalam
kenyataan sebagai
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Hukum harus ditegakkan karena nilai-nilai keadilan yang
terkandung di dalamnya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Penegakan dan perlindungan tentang hak asasi manusia di Indonesia sangatlah penting
bagi rakyatnya, karena hak asasi manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia
sebagai manusia seutuhnya. Hak asasi manusia di Indonesia sangat berhubungan
berat dengan landasan negara Indonesia yaitu pancasila, yang mana tercantum dalam sila
ke-dua. Hak asasi manusia di negara Indonesia sangat dijunjung tinggi, karena merupakan
salah satu ciri dari negara Indonesia sebagai negara hukum yang selalu menjaga harkat
dan martabat dari rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penegakan dan perlindungan
HAM di Indonesia sangat dijaga dan dijunjung tinggi. Penegakan dan perlindungan hak
asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 Nomber 2000, di mana
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000
mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada tanggal 23
November 2000. Undang- undang ini menjadi dasar adanya pengadilan hak asasi manusia
yang berwenang mengadili para pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat.

6. Undang-undang ini mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang
berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana, perbedaan ini di mulai dari
tahap penyelidikan oleh Komnas HAM, sampai pengaturan tentang majelis hakim yang
komposisinya berbeda dengan pengadilan pengadilan biasa. Komposisi hakim terdiri
dari lima orang yang mewajibkan tiga orang diantaranya adalah hakim ad hoc. 1 Untuk
menegakkan kebebasan manusia fundamental, sama dan tidak dapat dicabut hak yang
dimiliki setiap manusia terlahir adalah kondisi penting, untuk mencapai yaitu dengan
mempromosikan dan melindungi kepentingan sipil, ekonomi, politik, hak asasi
manusia sosial dan budaya setiap manusia, pria dan anak.
Hal tersebut bertujuan agar proses pengadilan dapat berjalan dengan kompeten dan fair
dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat. Undang-undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia dijalankan dengan
dibentuknya pengadilan hak asasi manusia ad hoc untuk mengadili kasus pelanggaran hak
asasi manusia berat yang terjadi di Timor Timur. Pada era reformasi dikeluarkan peraturan
pemerintah penganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang
pengadilan hak asasi manusia, namun peraturan perundang-undangan tersebut tidak
disetujui oleh DPR dan dicabut. Penegakan hak asasi manusia diatur dalam Undang-
undang Nomor 39 Tahun 1999. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 di dalamnya
terdapat hak dasar manusia yang dijelaskan terperinci dalam BAB III dengan judul HAM
dan dasar kebebasan dasar manusia dalam pasal 9-66. Permasalahan hak asasi manusia
sebagai pembangunan sosial juga telah diatur oleh pemerintah yang mana.
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005.4 Selain kelengkapan dari
peraturan perundang-undangan penegak hukum juga menjadi penentu dari penegakan
hukum hak asasi manusia di Indonesia, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi (MK).
Putusan Mahkamah Konstitusi dapat mempengaruhi pelaksanaan penegakan hak asasi
manusia, di antaranya yaitu Putusan No 011-017/PUUVIII/2003 tentang pengujian
Undang-Undang No
12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Putusan No 6-13-20/PUU-VIII/2010
tentang pengujian Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik

7. Indonesia, Putusan No 55/PUUVIII/2010 tentang pengujian UndangUndang Nomor 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan, Putusan No 27/PUUIX/2011 tentang pengujian
UndangUndang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Mekanisme Internasional Pemantauan Hak Asasi Manusia (HAM)
Berdasarkan pasal 68 Piagam PBB dibangun sistem perlindungan hak asasi manusia.
Selain menciptakan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB kemudian membentuk Komisi
HAMuntuk mempromosikan hak asasi manusia. Instrumeninstrumen hak asasi manusia
merupakan bagian dari sistem perlindungan hak asasi manusia tersebut, yang berkembang
pasca perang dunia II secara evolutif. Perlindungan hak asasi secara internasional tidak
banyak persoalan jika negara di tingkat nasional dan internasional melakukan berbagai
upaya konkrit untuk memajukan dan melindungi hak asasi. Deklarasi Anti Penyiksaan 1975
merupakan respon PBB terhadap perbuatan keterlaluan terhadap praktek-praktek penyiksaan
massal pada masa Jenderal Pinochet, Cile. Persoalan mekanisme monitoring hak asasi
manusia (selanjutnya disebut HAM) kiranya penting ketika prinsip-prinsip hak asasi hendak
ditegakan.
Tentu tidak banyak persoalan jika negara . Akan tetapi telah umum pula diketahui
bahwa banyak negara tidak melakukannya dan justru terlibat dalam pelanggaran HAM
secara sistematis dan berat. Di Indonesia terdapat Komnas HAM sebagai sebuah lembaga
negara yang menerima pengaduan hak asasi. Akan tetapi kerapkali tidak dapat memaksa
pemerintah untuk menjalankan rekomendasinya atau melakukan langkah-langkah
konkirt untuk menindak pelaku pelanggaran HAM. Terdapat pula mekanisme pengadilan
untuk memproses mereka yang diduga melakukan pelanggaran berat hak asasi.
OMBUSMAND INDONESIA DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL
Ombusmand
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara yang mempunyai
kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh
penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha
Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta
badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik

8. tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Penyelenggara Negara adalah pejabat yang menjalankan fungsi pelayanan
publik yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Maladministrasi adalah perilaku atau
perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan
lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau
immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan.
Laporan adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau
ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap
orang yang telah menjadi korban Maladministrasi. Pelapor adalah warga negara Indonesia
atau penduduk yang memberikan Laporan kepada Ombudsman. Terlapor adalah
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang melakukan Maladministrasi yang dilaporkan
kepada Ombudsman.
Rekomendasi adalah kesimpulan, pendapat, dan saran yang disusun berdasarkan hasil
investigasi Ombudsman, kepada atasan Terlapor untuk dilaksanakan dan/atau ditindaklanjuti
dalam rangka peningkatan mutu penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang baik.
Komnas HAM dan Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
Pengertian Komnas HAM
Hak merupakan unsur normative yang melekat pada diri setiap manusia yang dalam
penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait
dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus
diperoleh. Dalam Undang Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
pasal 1 disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat
pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan

9. merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara,
hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia”. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan
hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai
suatu anugerah Allah yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu,
masyarakat atau negara.
Dengan demikian hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM ialah
menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan yaitu
keseimbangan antara hak dan kewajiban , serta keseimbangan antara kepentingan
perseorangan dengan kepentingan umum. Upaya menghormati, melindungi dan
menjungjung tinggi Hak Asasi Manusia, menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama
antara individu, pemerintah (aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer) dan negara.
Jadi dalam memenuhi dan menuntut hak tidak terlepas dari pemenuhan kewajiban yang
harus dilaksanakan. Begitu juga dalam memenuhi kepentingan perseorangan tidak boleh
merusak kepentingan orang banyak (kepentingan umum). Karena itu, pemenuhan,
perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap
KAM (kewajiban asasi manusia) DAN TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam
kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara. Jadi dapat disimpulkan bahwa hakikat
dari HAM adalah keterpaduan antara HAM, KAM dan TAM yang berlangsung secara
sinergis dan seimbang. Bila ketiga unsure asasi (HAM, KAM dan TAM) yng melekat pada
setiap individu manusia, baik dalam tatanan kehidupan pribadi, kemasyarakatan,
kebangsaan, kenegaraan dan pergaulan Global tidak berjalan secara seimbang, dapat
dipastikan akan menimbulkan kekacauan, anarkisme, dan kesewenang wenangan dalam
tata kehidupan umat manusia.
MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM
1. Perkembangan Penegakan Hak Asasi Manusia
Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah seperangkat hak
yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan
Yang Maha Esa dan merupakan anugera-Nya yang wajib dihormati, di junjung tinggi, dan di

10. lindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta
perlindungan harkat dan martabat manusia. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang
Nomor 39 Tahun 1999 hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia
sejak mereka lahir dan harus dihormati oleh setiap orang tidak terkecuali yang berkuasa.
Berdasarkan hukumlah hak asasi manusia dapat memberikan kekuatan moral untuk
melindungi dan juga menjamin martabat manusia, bukan atas dasar keadaan, kecenderungan
politik tertentu, ataupun kehendak.
Hak asasi manusia telah menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan penegakan
dan berjuang untuk mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Tidak ada
seorangpun yang mengetahui secara pasti sejak kapan hak asasi manusia mulai
diperjuangkan, karena dari berbagai ajaran dalam kitab suci, perjungan terhadap hak asasi
manusia telah ada sejak zaman dahulu kala sepeti halnya kisah atau ajaran agama tentang
perjuangan nabi Ibrahim terhadap raja Namrudz, kisah Nabi Musa yang melakukan
perlawanan terhadap kejamnya raja Fir’aun dan juga masih banyak kisah lainnya yang
pada hakikatnya merupakan kisah perjuangan memperjuangkan hak asasi manusia.
Dilihat dari tinjauan historis, perjuangan tentang hak asasi manusia secara
terpadu dimulai di inggris dengan adanya perumusan hak asasi manusia di piagam
magna charta pada 15 juni tahun 1215, sebagai bagian dari Pemberontakan para baron
terhadap raja John (saudara dari raja Richard berhati singa). Pada piagam ini terdapat isi
pokok tentang kewenangan haruslah mewujudkan dan juga harus memberikan perlindungan
atas hak-hak asasi baik hak ekonomi sosial, individu, dan politik. Pemberontakan para
baron ini dipicu adanya penetapan pajak yang sangat besar dan dipaksakannya baron untuk
membolehkan anak-anak perempuannya untuk dinikahkan dengan rakyat biasa.
2. Mekanisme Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia
Setelah 15 tahun dari Reformasi 1998, jaminan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia
dalam tataran normatif semakin maju. Amandemen Kedua UUD 1945, telah memperkuat
perlindungan HAM di Indonesia yang memastikan bahwa sejumlah hak-hak asasi yang
diatur merupakan hak konstitusional.
Sebelumnya, Indonesia telah menyusun kebijakan HAM yang dituangkan
dalam Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak asasi Manusia. Pada tahun
1999, terbentuk UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang juga
menjamin berbagai hak-hak asasi warga negara. Setelah reformasi, berbagai UU

11. terbentuk dan semakin memperkuat jaminan perlindungan HAM di Indonesia, termasuk
melakukan ratifikasi/aksesi sejumlah instrumen HAM internasional, diantaranya “the
International Covenanton Civiland Political Rights” (ICCPR) dan “the International
CovenantonEconomic, Socialand Cultural Rights” (ICESCR).
UUD 1945 menjamin perlindungan HAM, misalnya pengakuan dan jaminan hak
atas persamaan hukum, jaminan hak untuk bebas dari tindakan diskriminasi dalam berbagai
bentuknya, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan lain sebagainya. UU No. 39 tahun 1999,
selain mengatur tentang berbagai hak yang dijamin, juga menjelaskan tentang
tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM,
serta mengatur tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sejak tahun
1998 hingga kini, dalam kebijakan yang lebih operasional, Pemerintah telah menyusun
Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Adanya RANHAM ini juga
sebagai bentuk komitmen Pemerintah dalam bidang HAM.
Jaminan perlindungan HAM dalam berbagai peraturan tersebut, memberikan
kewajiban kepada negara dan utamanya pemerintah terhadap hak- hak yang dijamin.
Terlebih, setelah Indonesia meratifikasi 2 (dua) instrumen internasional pokok HAM
(ICCPR dan ICESCR), menambah komitmen Indonesia dalam perlindungan HAM. Sebagai
negara pihak dari Kovenan, Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan segala
upaya (hukum, legislatif, dan administratif, dan lainnya) untuk melindungi hak-hak yang
dijamin dalam Kovenan.
Komitmen negara dalam menghormati, melindungi dan memenuhi HAM
tersebut yang kemudian dilakukan dengan terus menerus mengupayakan adanya
pembentukan, perubahan, dan pencabutan regulasi-regulasi yang dimaksudkan untuk
memperkuat perlindungan HAM. Upaya-upaya perubahan untuk menjamin
kesetaraan dan non diskriminasi juga terus diupayakan, misalnya penghapusan
diskriminasi terhadap perempuan dan diskriminasi rasial. Tahun 1999 Indonesia
meratifikasi “the International Conventionon the Eliminationof All Forms of Racial
Discrimination” (CERD), yang kemudian tahun 2008 membentuk UU No. 40 Tahun 2008
tentang penghapusan diskriminasi Ras dan Etnis.

12. Dalam bidang politik, reformasi regulasi terkait dengan pemilu dan pertisipasi
publik dalam politik juga terus diperbaiki, bertujuan untuk memastikan berjalannya
demokrasi. Pelembagaan prosedur-prosedur demokrasi telah berlangsung, misalnya
pergantian pejabat publik melalui pemilihan umum yang bebas. Di parlemen,
memungkinkan adanya lebih dari satu partai politik, DPD sebagai perwakilan daerah di
tingkat nasional, pemilihan langsung presiden di tingkat nasional dan kepala pemerintahan
di tingkat lokal (pilkada). Pelembagaan lain dari demokrasi adalah adalah Mahkamah
Konstitusi yang memungkinkan menguji kesesuaian UU dengan konstitusi yang merupakan
hukum dasar Negara RI.
HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG LAINNYA
Hak Asasi Manusia Dalam Undang-undang lainya.
a. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999
Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia telah ada sejak di sahkannya Pancasila
sebagai dasar pedoman negara Indonesia, meskipun secara tersirat.Baik yang menyangkut
mengenai hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, maupun hubungan manusia
dengan manusia. Hal ini terkandung dalam nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila yang
terdapat pada pancasila.Dalam Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hah Asasi
Manusia, pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia ditentukan dengan berpedoman pada
deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa
Bangsa tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi
Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak-hak anak dan berbagai instrumen internasional lain
yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia. Materi UndangUndang ini tentu saja harus
disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang
berdasarkan pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.
Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bahwa sebagai anugerah dari Tuhan terhadap
makhluknya, hak asasi tidak boleh dijauhkan atau dipisahkan dari eksistensi pribadi
individu atau manusia tersebut. Hak asasi tidak bisa dilepas dengan kekuasaan atau dengan

13. hal-hal lainnya, Bila itu sampai terjadi akan memberikan dampak kepada manusia yakni
manusia akan kehilangan martabat yang sebenarnya menjadi inti nilai kemanusiaan.
Walapun demikian, bukan berarti bahwa perwujudan hak asasi manusia dapat dilaksanakan
secara mutlak karena dapat melanggar hak asasi orang lain. Memperjuangkan hak sendiri
sembari mengabaikan hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Kita
wajib menyadari bahwa hak-hak asasi kita selalu berbatasan dengan hak-hak asasi
orang lain, karena itulah ketaan terhadap aturan menjadi penting Hak Asasi Manusia
(HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal
batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai
produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-
nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional,
termasuk perjanjian internasional dibidang HAM. Namun kenyataan menunjukan bahwa
nilai-nilai HAM yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan
yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan
pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki,
disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula
muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.
Sedangkan di dalam Undang- Undang Dasar 1945 (yang telah diamandemen), masalah
mengenai Hak Asasi Manusia dicantumkan secara khusus dalam bab XA pasal 28A sampai
dengan 28J yang merupakan hasil amandemen kedua tahun 2000. Pemerintah dalam
hal untuk melaksanakan amanah yang telah diamanatkan melalui TAP MPR tersebut di
atas, di bentuklah Undang- Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada
tanggal 23 September 1999 telah disahkan UndangUndang No. 39 tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia yang mengatur beberapa hal penting yang menyangkut Pengadilan Hak
Asasi Manusia.
2). Sumber hukum Islam:
Al Quran
Al Quran adalah kalam Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Tulisannya
berbahasa Arab dengan perantaraan Malaikat Jibril. Al Quran juga merupakan hujjah atau
argumentasi kuat bagi Nabi Muhammad SAW dalam menyampaikan risalah kerasulan dan

14. pedoman hidup bagi manusia serta hukum-hukum yang wajib dilaksanakan. Hal ini untuk
mewujudkan kebahagian hidup di dunia dan akhirat serta untuk mendekatkan diri kepada
Allah SWT.
Al Quran sebagai kalam Allah SWT dapat dibuktikan dengan ketidaksanggupan atau
kelemahan yang dimiliki oleh manusia untuk membuatnya sebagai tandingan, walaupun
manusia itu adalah orang pintar.
Dalam surat Al Isra ayat 88, Allah berfirman: Katakanlah, "Sesungguhnya jika manusia dan
jin berkumpul untuk membuat yang serupa (dengan) Al-Qur'an ini, mereka tidak akan dapat
membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain."
Hadits
Seluruh umat Islam telah sepakat dan berpendapat serta mengakui bahwa sabda,
perbuatan dan persetujuam Rasulullah Muhammad SAW tersebut adalah sumber hukum
Islam yang kedua sesudah Al Quran. Banyak ayat-ayat di dalam Al Quran yang
memerintahkan untuk mentaati Rasulullah SAW seperti firman Allah SWT dalam Q.S Ali
Imran ayat 32: Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling,
ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir."
Al Hadits sebagai sumber hukum yang kedua berfungsi sebagai penguat, sebagai
pemberi keterangan, sebagai pentakhshis keumuman, dan membuat hukum baru yang
ketentuannya tidak ada di dalam Al Quran. Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah
Muhammad SAW ada kalanya atas petunjuk (ilham) dari Allah SWT, dan adakalanya berasal
dari ijtihad.
Ijma
Imam Syafi'i memandang ijma sebagai sumber hukum setelah Al Quran dan sunah
Rasul. Dalam moraref atau portal akademik Kementerian Agama bertajuk Pandangan Imam
Syafi'i tentang Ijma sebagai Sumber Penetapan Hukum Islam dan Relevansinya dengan
perkembangan Hukum Islam Dewasa Ini karya Sitty Fauzia Tunai, Ijma' adalah salah satu
metode dalam menetapkan hukum atas segala permasalahan yang tidak didapatkan di dalam
Al-Quran dan Sunnah. Sumber hukum Islam ini melihat berbagai masalah yang timbul di era
globalisasi dan teknologi modern.

15. Jumhur ulama ushul fiqh yang lain seperti Abu Zahra dan Wahab Khallaf,
merumuskan ijma dengan kesepakatan atau konsensus para mujtahid dari umat Muhammad
pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' mengenai
suatu kasus atau peristiwa.
Ijma dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu ijma sharih dan ijma sukuti. Ijma sharih
atau lafzhi adalah kesepakatan para mujtahid baik melalui pendapat maupun perbuatan
terhadap hukum masalah tertentu. Ijma sharih ini juga sangat langka terjadi, bahkan
jangankan yang dilakukan dalam suatu majelis, pertemuan tidak dalam forum pun sulit
dilakukan.
Bentuk ijma yang kedua dalah ijma sukuti yaitu kesepakatan ulama melalui cara
seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatanya tentang hukum satu masalah
dalam masa tertentu kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak. Tidak
ada seorangpun di antara mujtahid lain yang menggungkapkan perbedaan pendapat atau
menyanggah pendapat itu setelah meneliti pendapat itu.
Qiyas
Sumber hukum Islam selanjutnya yakni qiyas (analogi). Qiyas adalah bentuk
sistematis dan yang telah berkembang fari ra'yu yang memainkan peran yang amat penting.
Sebelumnya dalam kerangka teori hukum Islam Al- Syafi'i, qiyas menduduki tempat terakhir
karena ia memandang qiyas lebih lemah dari pada ijma.
Tujuan Hukum Islam
Secara umum bahwa tujuan hukum Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan
hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dengan jalan mengambil segala yang
bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat yaitu sesuatu hal yang tidak
berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain bahwa tujuan hukum Islam memiliki
makna lain yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual
dan sosial.
Dilansir dari berbagai sumber, berikut kami rangkum 5 tujuan hukum islam beserta sumber
dan pengertiannya:

16. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq al Shatibi telah merumuskan lima tujuan
hukum islam yaitu :
1. Agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama
merupakan pedoman hidup manusia.
2. Jiwa, merupakan tujuan hukum islam yang kedua, karena hukum Islam wajib
memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya.
3. Akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum islam, karena dengan
mempergunakan akal, manusia akan dapat berfikir tentang Allah, alam semesta, dan
dirinya sendiri.
4. Keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat
manusia dapat diteruskan.
5. Harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian
Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan
melangsungkan kehidupannya.
3). Hakikat Hak Asasi Manusia, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis,
pandangan politik, dan asal-usulnya, setiap orang memiliki hak yang sama, misalnya hak
hidup. Hal ini merupakan prinsip HAM. Tapi coba kita perhatikan beberapa peristiwa di
lingkungan sekitar kita. Dalam suatu perlombaan, orang yang menjadi juara saja yang berhak
memperoleh hadiah. Dalam suatu pemilihan umum WNI yang sudah berumur 17 tahun atau
telah menikah saja yang berhak memilih. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa hak
memperoleh hadiah dan hak memilih tidak diberikan kepada semua orang. Artinya,
pemberian hak itu memerlukan syarat-syarat tertentu. Ini merupakan contoh HAM.
Jadi hakikat / pengertian hak asasi manusia (HAM) itu, apabila dianalisis maka kita
akan mendapatkan beraneka ragam pengertian dan hakikat HAM. Pengertian HAM antara
lain dapat ditemukan dari penglihatan dari dimensi (segi), visi, perkembangan Deklarasi Hak
Asasi Universal/PBB (Universal Declaration of Human Right/UDHR), dan menurut UU RI
Nomor 39 Tahun 1999.

17. Pengertian hak asasi manusia dilihat dari dimensi visi menurut Safroedin Bahar
(1994), mencakup visi filsafati, visi yuridis-konstitusional dan visi politik. Visi filsafati
sebagian besar berasal dari teknologi agama-agama, yang menempatkan jati diri manusia
pada tempat yang tinggi sebagai makhluk Tuhan. Visi yuridis-konstitusional, mengaitkan
pemahaman hak asasi manusia itu dengan tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab negara
sebagai suatu nationstate. Sedangkan visi politik memahami hak asasi manusia dalam
kenyataan hidup sehari-hari, yang umumnya berwujud pelanggaran hak asasi manusia, baik
oleh sesama warga masyarakat yang lebih kuat maupun oleh oknum-oknum pejabat
pemerintah.
John Locke, pemikir politik dari Inggris, menyatakan bahwa semua orang itu
diciptakan sama dan memiliki hak-hak alamiah yang tak dapat dilepaskan. Hak-hak alamiah
itu meliputi hak atas hidup, hak kemerdekaan, hak milik, dan hak kebahagiaan. Pemikiran
Locke ini dikenal sebagai konsep HAM yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan
HAM di berbagai belahan dunia.
T. Mulya Lubis (1987) memberi pengertian HAM dari segi perkembangan hak asasi
manusia. Pengertian hak asasi manusia mencakup generasi I, generasi II, generasi III, dan
pendekatan struktural. Generasi I konsep HAM, sarat dengan hak-hak yuridis, seperti hak
untuk tidak disiksa dan ditahan, hak akan persamaan di hadapan hukum (equality before the
law), hak akan peradilan yang jujur (fair trial), praduga tak bersalah, dan
sebagainya. Generasi I ini merupakan reaksi terhadap kehidupan kenegaraan yang totaliter
dan fasistis yang mewarnai tahun-tahun sebelum Perang Dunia II.
Pemilik Hak
Sampai disini dapat dimengerti bahwa menurut UU HAM, ‘seperangkat hak’ (rights)
sebagai suatu entitas yang eksis dimiliki secara melekat oleh ‘manusia’ (human being), atau
dapat dimengerti bahwa ‘manusia’ adalah entitas yang menjadi Pemegang Hak (rights
holder). Termasuk ‘manusia’ dalam UU HAM tidak menjadi definiendum, atau dengan kata
lain tidak mempunyai batasan-batasan tertentu atau kualifikasi kepada ‘manusia’ siapa saja
seperangkat ‘hak’ tersebut dianugerahkan. Hal ini berbeda misalkan dengan penggunaan
terma ‘warga negara’ (citizen) yang berarti ada batas jurisdiksi kepada siapa ‘hak’ diberikan

18. dengan indikator yang lebih definitif secara hukum seperti bukti kepemilikan KTP atau
Passport dan lain sejenisnya. Hal tersebut menunjukan bahwa UU HAM menganut prinsip
universal terkait dengan kepada siapakah ‘seperangkat hak’ itu akan diberikan atau
dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian maka setiap orang yang
tinggal di Indonesia menurut hukum akan masuk dalam cakupan pemegang ‘hak’ (rigts
holder) yang wajib ‘dihormati’, ‘dijunjung tinggi’, dan ‘dilindungi’. Hal ini juga sejalan
dengan konsideran ‘menimbang’ huruf (b) UU HAM yang menyatakan “bahwa hak asasi
manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat
universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak
boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun”. Lalu siapakah yang memegang
kewajiban untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi ‘hak’ yang dimiliki oleh
setiap ‘manusia´ yang berada dalam jurisdiksi Indonesia? Pasal 1 UU HAM menyebutkan
secara eksplisit bahwa yang memegang ‘kewajiban’ untuk ‘menghormati’,‘menjunjung
tinggi’, dan ‘melindungi’adalah: “…negara, hukum, Pemerintah,dan setiap orang…”. Jadi
secara hukum yang mendapat status sebagai ‘pemegangkewajiban’ (duty-bearers) adalah
‘Negara’,‘Hukum’, ‘Pemerintah’, dan ‘Setiap orang’.Dengan demikian maka terhadap
setiaphak yang dimiliki oleh ‘setiap orang’ diIndonesia secara hukum akan
dihormati,dijunjungtinggi, dan dilindungi oleh Negara,Hukum, Pemerintah, dan ‘setiap
orang’. UU HAM tidak mendefinisikan secara khusustentang makna dari terma ‘Negara’,
‘Hukum’,‘Pemerintah’, dan ‘Setiap orang’. Selain itu,untuk ‘kewajiban dasar’, yang
mempunyai pemegang kewajiban yaitu ‘setiap orang’,‘warga negara’, dan ‘pemerintah’
Ruang lingkup Hak meliputi:
a. Hak pribadi: hak-hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain;
b. Hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seseorang berada
c. Kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan; serta
d. Hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan social
4). Piagam Madinah
Sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, atau saat kota terakhir masih
bernama Yatsrib, di sana terdapat 2 kabilah besar yang saling bertikai ratusan tahun lamanya.

19. Dua kabilah besar di Yatsrib tersebut adalah kabilah Aus dengan sekutu Yahudi bani
Quraizhah dan kabilah Khazraj dengan sekutu Yahudi bani Nadhir. Tercatat sekitar 120 tahun
dua kabilah tersebut bertikai. Kendati demikian, kedua kabilah tersebut sebenarnya
merindukan perdamaian, tetapi tidak menemukan sosok yang menyatukan mereka. Akibat
perseteruan 2 kelompok suku di Yatsrib itu, setidaknya telah terjadi 4 perang besar, yaitu
perang Sumir, perang Ka’b, perang Hathib, dan perang Bu’ats. Ratusan korban sudah
berjatuhan dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, sejak 2 tahun sebelum hijrah (620
Masehi), Nabi Muhammad SAW sering dihubungi oleh beberapa tokoh dari Yatsrib, baik
asal kabilah Aus dan Khazraj. Meski Nabi Muhammad SAW memiliki banyak musuh di
Makkah, ia tetap terkenal atas reputasinya sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan terpercaya,
serta pernah menyelesaikan perselisihan terkait peletakan Hajar Aswad saat pemugaran
Ka'bah
Para pemuka kabilah di Yatsrib menyadari bahwa keadaan sosial politik di kota itu
mengalami krisis sehingga membutuhkan seorang hakam atau arbitrator yang mampu
menyelesaikan sengketa dua suku besar. Dan, mereka lantas sepakat bahwa Nabi Muhammad
SAW adalah sosok yang layak dan kapabel untuk menjadi sang arbitrator guna
menyelesaikan konflik tersebut. Pada saat bersamaan, perjuangan dakwah Nabi Muhammad
SAW di Makkah juga mengalami jalan buntu. Maka itu, Rasulullah SAW mengajak kaum
muslim di Makkah, yang masih berjumlah sedikit untuk hijrah menuju Yatsrib. Tentu dengan
harapan, dakwah Islam disambut lebih baik oleh warga kota tersebut. Lantas, pada 622
Masehi atau tahun pertama hijriah, Nabi Muhammad SAW membuat perjanjian dengan
pelbagai kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yatsrib, yang dikenal
dengan sebutan Piagam Madinah.
Piagam Madinah berisi pernyataan bahwa para warga muslim dan non-muslim di Yatsrib
(Madinah) adalah satu bangsa, dan orang Yahudi dan Nasrani, serta non-muslim lainnya akan
dilindungi dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Dalam Piagam Madinah yang
dideklarasikan Nabi Muhammad SAW tersebut, terdapat 47 pasal yang mengatur sistem
perpolitikan, keamanan, kebebasan beragama, serta kesetaraan di muka hukum,
perdamaian,danpertahanan.
Magna charta

20. Piagam yang diberi nama "Magna Carta" ini secara tertulis berisi klausul yang membatasi
kekuasaan absolut raja. Pada piagam ini, seorang raja harus menghargai dan menjunjung
beberapa prosedur legal dan hak setiap manusia. Selain itu, keinginan seorang raja juga
dibatasi oleh hukum. Magna Carta disebut sebagai sebuah kesepakatan pertama yang tercatat
sejarah sebagai jalan menuju hukum konstitusi. Magna Carta juga kerap dianggap sebagai
tonggak perjuangan lahirnya pengakuan atas hak asasi manusia.
Kemunculan Magna Carta sendiri tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan Raja John
yang dinilai gagal oleh para bangsawan Inggris. John dinobatkan sebagai Raja Inggris setelah
kematian saudaranya, Raja Richard the Lion Heart, pada tahun 1199. Pemerintahan Raja John
diwarnai dengan serangkaian kegagalan. Dia kehilangan wilayah Normandia kepada Raja
Perancis dan membebankan pajak yang berat kepada bangsawan Inggris untuk membiayai
peperangannya di luar negeri. Dia juga berselisih dengan Paus Innocent III dan menjual
kantor-kantor gereja untuk mengisi kembali kas kerajaan yang sudah menipis. Setelah
kekalahan Inggris dalam perang untuk mendapatkan kembali Normandia pada tahun 1214,
Stephen Langton, Uskup Agung Canterbury, meminta para baron yang tidak puas untuk
meminta piagam kemerdekaan dari raja. Pada tahun 1215, para baron bangkit memberontak
melawan penyalahgunaan hukum dan kekuasaan feodal raja. Mendapat tekanan yang sangat
kuat dari berbagai pihak, Raja John kemudian tidak punya pilihan selain menyerah pada
tuntutan mereka. Raja-raja Inggris sebelumnya telah memberikan konsesi kepada baron-
baron mereka, tetapi konsesi ini secara tidak dikeluarkan secara tertulis dan hanya berdasar
kehendak pribadi raja. Namun, dokumen yang harus ditanda tangani oleh Raja John pada Juni
1215, memaksa raja untuk membuat jaminan khusus tentang hak dan hak istimewa para
baron dan kebebasan gereja. Pada 15 Juni 1215, John bertemu dengan para baron di
Runnymede di Sungai Thames dan menempelkan stempelnya ke Articles of the Barons, yang
setelah revisi kecil disahkan secara resmi sebagai Magna Carta.
universal declaration of human rights
Universal Declaration of Human Rights ( UDHR ) adalah dokumen internasional yang
diadopsi oleh Majelis Umum PBB yang mengabadikan hak dan kebebasan dari semua
manusia . Itu diterima oleh Majelis Umum sebagai Resolusi 217 selama sesi ketiganya pada

21. 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot di Paris , Prancis . Dari 58 anggota Perserikatan
Bangsa-Bangsa pada saat itu, 48 memilih mendukung, tidak ada yang menentang,
delapan abstain , dan dua tidak memilih.
Dianggap sebagai teks dasar dalam sejarah hak asasi manusia dan sipil , Deklarasi ini terdiri
dari 30 pasal yang merinci " hak - hak dasar dan kebebasan fundamental" individu dan
menegaskan karakter universal mereka sebagai sesuatu yang melekat, tidak dapat dicabut,
dan dapat diterapkan pada semua manusia. Diadopsi sebagai "standar umum pencapaian
untuk semua orang dan semua bangsa", UDHR mewajibkan negara-negara untuk mengakui
semua manusia sebagai "dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak" terlepas dari
"kebangsaan, tempat tinggal, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, warna kulit, agama,
bahasa, atau status lainnya". Deklarasi ini dianggap sebagai "dokumen tonggak sejarah"
untuk " bahasa universalisnya", yang tidak mengacu pada budaya, sistem politik, atau agama
tertentu. Ini secara langsung mengilhami perkembangan hukum hak asasi manusia
internasional , dan merupakan langkah pertama dalam perumusan International Bill of
Human Rights , yang selesai pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976.
Meskipun tidak mengikat secara hukum , isi UDHR telah dijabarkan dan dimasukkan
ke dalam perjanjian internasional berikutnya, instrumen hak asasi manusia regional , dan
konstitusi nasional dan kode hukum. Semua 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
telah meratifikasi setidaknya satu dari sembilan perjanjian mengikat yang dipengaruhi oleh
Deklarasi, dengan sebagian besar meratifikasi empat atau lebih. Beberapa pakar hukum
berpendapat bahwa karena negara-negara telah secara konsisten menerapkan Deklarasi
selama lebih dari 50 tahun, Deklarasi tersebut telah mengikat sebagai bagian dari hukum
kebiasaan internasional , meskipun pengadilan di beberapa negara lebih membatasi efek
hukum. Namun demikian, UDHR telah mempengaruhi perkembangan hukum, politik, dan
sosial baik di tingkat global maupun nasional, dengan signifikansinya sebagian dibuktikan
dengan 524 terjemahannya, sebagian besar dari semua dokumen dalam sejarah.
Memorandum OKI tentang HAM islam
Organisasi Konferensi Islam dibentuk di Maroko pada 25 September 1969, yang dituangkan
di dalam Deklarasi Rabat yang menegaskan keyakinan atas agama Islam, penghormatan pada

22. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hak asasi manusia (HAM). Saat ini, OKI
beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di Asia dan Afrika
Salah satu tujuan pokok pembentukan OKI adalah membantu perjuangan pembentukan
negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Setelah dibentuk sejak 47 tahun yang lalu,
saatnya untuk mengevaluasi sejauh mana strategi dan langkah-langkah OKI dalam
mendukung Palestina yang berdaulat dan merdeka.
Indonesia sebagai negara dengan muslim terbesar di dunia, memegang tanggung jawab besar
atas keberlangsungan dan efektivitas OKI sebagai media perjuangan negara-negara Islam, di
tengah berbagai permasalahan yang mencuat seperti perang saudara di Suriah yang sudah
berlangsung selama lima tahun dan sengketa di dalam dan di antara negara-negara Islam di
Timur Tengah.
Selain terikat pada tujuan OKI, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan
peran dan tanggung jawab Indonesia untuk menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial. Demikian juga dengan Deklarasi Universal HAM yang menegaskan bahwa
pengakuan dan penghormatan atas hak asasi manusia adalah dasar dari kemerdekaan,
keadilan, dan perdamaian dunia.
Salah satu kemajuan yang cukup signifikan dalam proses menuju kemerdekaan yang hakiki
bagi Palestina adalah telah diakuinya Palestina sebagai salah satu negara anggota (member
state) Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi Sidang Umum PBB di New York pada 10
September 2015. Dengan pengakuan tersebut, bendera Palestina telah dikibarkan di depan
markas besar PBB dan mempunyai hak dan kedudukan yang setara dengan anggota PBB
yang lain.
Pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah penjajahan yang masih eksis di era modern.
Pembangunan permukiman secara masif oleh pemerintah Israel telah berlangsung sejak
tahun 1967 ketika Israel menduduki wilayah Tepi Barat (West Bank). Laju pembangunan
permukiman tersebut semakin kencang pada beberapa tahun terakhir ini, sehingga tujuh
puluh persen wilayah Tepi Barat saat ini telah berada di bawah pendudukan Israel. Wilayah
yang diduduki tersebut dipakai untuk tempat bermukim bagi sekitar 500.000 penduduk, lahan
pertanian, dan pembangunan areal bisnis.

23. Menurut laporan yang disusun oleh Human Rights Watch, pembangunan areal permukiman
Israel di Tepi Barat telah melanggar hukum internasional dan HAM. Konvensi Geneva ke
Empat (Fourth Geneve Convention) telah melarang adanya pemindahan penduduk negara
yang berkuasa (occupying power) ke wilayah yang didudukinya atau melakukan pengusiran/
pemindahan penduduk asli ke luar wilayahnya (forcible transfer).
Statuta Roma yang mengatur tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal
Court) menegaskan bahwa yurisdiksi ICC atas kejahatan perang adalah termasuk di dalamnya
kejahatan berupa pemindahan penduduk dari negara yang berkuasa ke wilayah yang
didudukinya dan pengusiran secara paksa penduduk wilayah tersebut ke luar dari wilayahnya.
Penguasaan Israel atas sumber daya di wilayah Palestina untuk mengukuhkan penjajahan dan
hanya untuk kemanfaatan warga Israel telah melanggar Peraturan Haque tahun 1907 yang
melarang negara yang berkuasa untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk
kepentingannya sendiri.
Lebih jauh, Israel telah melanggar hukum HAM internasional karena telah melakukan
diskriminasi atas rakyat Palestina dengan menguasai dan mengontrol secara penuh setiap
aspek kehidupan, pergerakan, dan aktivitas penduduk Palestina di Tepi Barat dan mengusir
penduduk Palestina untuk ekspansi proyek permukimannya.
Atas tindakan Israel yang tidak menghormati norma dan hukum internasional tersebut,
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa telah mengeluarkan resolusi yang mengecam
pembangunan permukiman Israel di atas tanah bangsa Palestina, namun Israel tetap saja
melanjutkan aktivitasnya.
Untuk itu, peran sentral OKI untuk mempersatukan negara-negara anggotanya menjadi
penentu bagi terwujudnya kemerdekaan hakiki bagi bangsa Palestina yang sudah tertindas
selama bertahun-tahun oleh kekejian Israel dan didukung oleh sekutu-sekutunya. Langkah-
langkah strategis OKI perlu untuk dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten, sehingga
tidak hanya sebatas mengeluarkan seruan atau resolusi yang tidak bergigi dan tidak berefek
untuk merubah sikap bebal dan keji negara Israel.

24. Langkah strategis tersebut diantaranya adalah mendesak dan mendukung laporan Palestina
kepada ICC untuk melakukan penyidikan atas kejahatan perang dan kejahatan atas
kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, melakukan boikot secara terpadu dan resmi atas
produk-produk perusahaan yang menjalankan usahanya di atas tanah Palestina, dan
memperkuat kapasitas pemerintah dan rakyat Palestina di segala sektor (pendidikan,
kesehatan, pemerintahan, infrastruktur, dll).
Dengan langkah strategis dan terukur tersebut, maka pendudukan Israel atas tanah Palestina
dapat diakhiri melalui pendekatan banyak pintu (multi-doors approach) yaitu tekanan
ekonomi dan politik, diplomasi internasional, serta penegakan HAM dan hukum
internasional.
5). Sebelum Islam masuk ke Indonesia masyarakat Indonesia sudah dipengaruhi oleh
kebudayaan Hindu dan Buddha. Pengaruh itu paling tampak pada masyarakat jawa. Dengan
demikian,pada awal kedatanganya, Islam sudah berhadapan dengan aneka peradaban yang
bersumber dari budaya asli masyarakat Indonesia, yaitu penyerapan pengaruh hindu dan
Buddha. Keadaan tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan Islam pada masa-
masa berikutnya.
Saat islam masuk ke Indonesia dan bagaimana penyebarannya masih merupakan
perdebatan para ahli yang belum selesai sampai sekarang. Untuk hal itu ada dua kelompok
pendapat sebagai berikut.
Pertama, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke XIII tidak langsung dari arab
melainkan dari Persia melalui India.1
Pendapat ini dikemukakan oleh Husein Djajadiningrat
dan didukung oleh para ilmuwan asing, terutama ilmuan Belanda, antara lain Snouck
Hurgronye, H.Kraemer, dan H.J. Van Den Berg.
Bukti-bukti yang diajukan oleh kelompok ini yakni sebagai berikut
1.Kerajaan Islam pertama terdapat di Samodra Pasai, di Aceh utara (di Lhoukseumawe,
sekarang). Nama kerajaan islam samodra pasai itu berasal dari kata Persia.
2.Mistik yang dijalankan di Indonesia sama dengan mistik yang dijalankan di Persia.Sebagai
bukti persamaan mistik itu yaitu apa yang diajarkan oleh Mansyur al- Halaj dengan apa yang
diajarkan oleh Syekh Siti Jenar di Jawa.

25. 3.Cara membaca Al-quran yang dilakukan oleh orang-orang islam di Indonesia sama dengan
cara membacanya orang-orang Persia.
4.Batu nisan yang terdapat di makam raja-raja Islam di Indonesia sama dengan yang ada di
Persia.
Kedua, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII masehi dan bukan lewat Persia
maupun India, melainkan langsung dari Arab, yaitu Mesir. Pendapat ini dikemukakan oleh
Hamkah dan terdapat penyesuaian dengan catatan-catatan tionghoa menurut hasil penelitian
W.P.Goenevelt. Pendapat itu juga didukung oleh ilmuwan-ilmuwan asing, seperti C.Rawfurt,
Keyzer,Niemannn,de Holander, dan Veth.
Bukti-bukti yang diajukan oleh kelompok pendapat ke dua yakni sebagai berikut.
1. Mazhab yang dianut oleh kerajaan islam pasai pada waktu itu yakni mazhab Syafi’I yang
berasal dari Mekkah .
2. Gelar-gelar raja Pasai yang dipakai pada waktu itu merupakan gelar-gelar raja mesir.
Kelompok pendapat kedua tersebut sejalan dengan hasil seminar tentang masuknya
islam di Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tanggal 7 Maret 1963. Kesimpukan
seminar tersebut sebagai berikut.
1. Islam masuk ke Indonesia pada abad ke VII langsung dari Arab.
2. Daerah yang kali pertama di masuki yakni pesisir sumatera dan kerajaan islam pertama di
Aceh (Samodra Pasai).
Perbedaan pendapat kedua kelompok tersebut bukan perbedaan dalam kebenaran
data-data, namun karena perbedaan ukuran yang digunakan.
Terlepas dari kebenaran secara ilmiah tentang saat masuknya Islam ke Indonesia,
yang jelas bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara damai dan tidak
dengan kekerasan. Masuknya islam ke Indonesia secara damai itu disebabkan selain
penyebarannya dilakukan secara berangsur-angsur juga karena Islam memang suatu agama
yang mengandung misi kedamaian bagi manusia.
PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM PADA MASA KERAJAAN
Perkembangan hukum islam pada masa kerajaan dapat dilihat dalam sejarah kehidupan
kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Di sanalah Islam ditanamkan, yang kemudian
membaawa pengaruh kepada masyarakatnya. Masing-masing kerajaaan Islam ternyata
memiliki model tersendiri dalam proses Islamisasi di wilayahnya. Perbedaan model

26. islamisasi itulah yang kemudian berakibat pada peerbedaan warna dan corak hukum Islam
yang dianutnya.
Kerajaan Samodra Pasai
Samodra Pasai merupakan kerajaan pertama kali yang menerima pengaruh hukum
Islam dari luar nusantara. Kerajaan ini didirikan sekitar pertengahan abad ke-13 M sebagai
proses islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang muslim
asing sejak abad ke-7, ke-8 M, dan seterusnya.
Mazhab (aliran) hukum Islam yang berkembang di kerajaan Samodra Pasai yaitu
mahzab Syafi’i. Dari Samodra Pasai inilah disebarkan paham Syafi’I ke kerajaan-kerajaan
lainnya di Indonesia. Bahkan (di dalam sejarahnya setelah kerajaan Islam Malaka berdiri),
sekitar tahun 1400-1500 M para ahli hukum Islam Malaka datang ke Samodra Pasai untuk
meminta keputusan mengenai berbagai masalah hukum dalam masyarakat.
Kerajaan Aceh
Setelah Kerajaan Samodra Pasai ditaklukkan Portugis sekitar tahun 1521 M, kerajaan
itu berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh
Darussalam. Sama halnya dengan Samodra Pasai, Bandar Aceh Darussalam juga menjadi
tempat perdagangan yang strategis.
Mahzab hukum Islam yang berkembang di kerajaan Aceh yaitu Mahzab Syafi’I, yang
pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda memiliki seorang mufti terkemuka bernama
Syekh Abdul Ra’uf Singkel. Selain itu, juga terdapat seorang ulama besar Nuruddin Arraniri
dengan karya sebuah kitab “Sirathal Mustaqim”.Kitab tersebut digunakan sebagai media
penyebaran Islam dan sebagai pedoman bagi guru-guru agama dan Qodhi.
Kerajaan Mataram
Pada masa Sultan Agung berkuasa hukum Islam mulai hidup dan berpengaruh besar di
kerajaan tersebut. Hal itu dapat dibuktikan dengan berubahnya tata hukum di Mataram yang
mengadili perkara-perkara yang membahayakan keselamatan kerajaan.19
Sejak Sultan Agung
berkuasa, pengadilan perdata dipimpin oleh raja sendiri diubah menjadi pengadilan Serambi
Masjid Agung. Perkara yang menjadi wewenang pengadilan surambi tersebut dinamakan
“kisas” yang berbeda dengan makna aslinya dalam hukum Islam. Meskipun maknanya
berbeda, tetapi jelas bahwa istilah kisas ini diilhami oleh istilah dalam alquran.
Kerajaan Cirebon

27. Hukum Islam di kerajaan Cirebon dapat berkembang dengan baik, terutama hukum-
hukum yang behubungan dengan masalah kekeluargaan. Di Cirebon juga terdapat pengadilan
agama yang mengadili masalah-masalah kejahatan pada kerajaan (kini perkara subversif)
yang berpedoman kepada norma-norma yang ditetapkan oleh penghulu sebagai pemuka-
pemuka agama di kerajaan.
Di bawah pengaruh dan kepemimpinan Fatahilah, seorang tokoh Wali Songo, hukum
Islam di kerajaan Cirebon mengalami perkembangan yang pesat. Pesatnya perkembangan
Islam dan kuatnya pengaruh Hukum Islam di sana, lapangan hukum tertentu mampu
menggeser hukum Jawa kuno sebagai hukum asli penduduk setempat, apalagi pengaruh
hukum Hindu yang juga merupakan hukum pendatang.
Kerajaan Banjar
Pada awalnya, kerajaan Banjar merupakan kelanjutan dari kerajaan Dhaha yang
beragama Hindu, namun akhirnya tercatat sebagai kerajaan Islam yang terkenal. Kerajaan
Banjar di Kalimantan Selatan ini dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Pangeran Samodera
bersedia masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak atas kemenangan Pangeran Samodera di
dalam pertempuran melawan Pangeran Tumenggung dari Dhaha. Setelah menang dalam
peperangan itu pangeran Samodera berubah nama menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan
Suryanullah sekaligus dinobatkan sebagai raja pertama di kerajaan Islam Banjar.
Kentalnya hukum Islam pada masyarakat di Kerajaan Bandar tercermin di dalam suatu
adagium yang terdapat dalam bai’at (janji) kerajaan yang berbunyi “Pati Baraja’an Dika,
Andika badayan Sara.” Artinya, saya tunduk pada perintah Tuanku, karena Tuanku
berhukumkan hukum syara’.
Tumbuh dan berkembangnya hukum Islam di kerajaan Banjar dibuktikan dengan
terbentuknya para mufti dan para qadli, yang pada waktu itu bertugas untuk menangani
masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, perceraian, kewarisan serta segala urusan
yang berhubungan dengan hukum keluarga. Bahkan yang menarik, selain menangani hukum
perdata di Kerajaan Banjar qadli juga menangani perkara pidana. Tercatat dalam sejarah
Banjar bahwa hukum bunuh bagi orang yang murtad (keluar dari agama), hukum potong
tangan bagi pencuri, dan hukum dera bagi pezina sudah diberlakukan. Di lingkungan kerajaan
Banjar juga terdapat kitab hukum yang merupakan kodifikasi sederhana. Kitab hukum
(Islam) itu kemudian dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam.
Kedudukan hukum islam dalam pembinaan hukum nasional

28. Di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum Dilihat dari seri umurnya, yang tertua
adalah Hukum Adat. Kemudian menyusul Hukum Islam dan Hukum Barat. Ketiga-tiganya
mempunyai ciri dan sistem tersendiri, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Negara
Republik Indonesia. Karena itu, sistem hukum di Indonesia disebut majemuk. Kedudukannya
disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan
dan praktek peradilan. Hukum Islam sekarang sudah bisa berlaku langsung tanpa melalui
Hukum Adat, Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah sesuai dengan Hukum
Islam, sepanjang pengaturan itu berlaku hanya bagi orang Indonesia yang memeluk agama
Islam. Selain dari itu dapat pula dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia,
kedudukan Hukum Islam sama dengan Hukum Adat dan Hukum Barat. Hukum Islam
menjadi sumber bagi pembentukan Hukum Nasional yang akan datang di samping hukum-
hukum lainnya yang ada, tumbun dan berkembang dalam Negara Republik Indonesia.
6) Menurut perspektif saya, dari sisi hukum islam terhadap kasus pencurian sesuai dengan
ketentuan, yang dipotong tangannya sangat lah bagus karena dapat memberi efek jera bagi
pelaku pencurian, sehingga pelaku pencurian enggan untuk mengulang kembali perbuatannya