Dokumen tersebut membahas tentang kurikulum pelajaran Kewarganegaraan tahun 2013 yang mencakup sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia. Dokumen ini menjelaskan kompetensi dasar, indikator hasil belajar, materi pelajaran tentang sistem hukum, lembaga peradilan, dan penugasan untuk siswa.

1. KUR 2013
OLEH : RAHMANU ALI JUWONO, SH., M.Si
SMK TARUNA BAKTI
1

2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Topik:
Memahami sistem
hukum dan
peradilan nasional
dalam lingkup NKRI
Kompetensi Dasar :
5.1. Mendeskripsikan pengertian sistem
hukum dan peradilan nasional.
5.2. Menganalisis peranan lembagalembaga peradilan.
5.3. Menunjukkan sikap yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
5.4. Menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia
5.5. Menampilkan peran serta masyarakat
dalam penegakan hukum
2

3. Waktu : 4 x 45 Menit
Topik:
Memahami sistem hukum dan peradilan
nasional
Kopetensi Inti :
5.1. Menghayati dan
mengamalkan ajaran agama
yang dianutnya
3

4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
Kompetensi Dasar :
5.1. Siswa memahami sistem hukum dan
peradilan nasional.
5.2. Siswa dapat menganalisis peranan lembagalembaga peradilan.
5.3. Siswa dapat menunjukkan sikap yang sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku
5.4. Siswa dapat menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia
5.5. Siswa dapat menampilkan peran serta masyarakat
dalam penegakan hukum
4

5. Sistem
Hukum
Sistem Hukum
1. Mr. E.M. Meyers
2. E. Utrecht, SH
3. S.M Amin, SH. dll
Tujuan Hukum
Sumber Hukum
SISTEM
HUKUM DAN
PERADILAN
NASIONAL
1.
2.
3.
4.
5.
Undang-undang
Kebiasaan
Yurisprudensi
Traktat
Doktrin
Penggolongan
Hukum
Peradilan Nasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Wujud
Ruang
Waktu
Pribadi
Isi
Tugas & Fungsi
1.
2.
3.
4.
5.
P. Umum
P. Agama
P. Militer
P. T. Ush Negara
M. Konstitusi
5

6. 1. Sistem Hukum & Peradilan Internasional
a. Pengertian Sistem
Kata “sistem” dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia
mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masingmasing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi berfungsi
membentuk kesatuan secara keseluruhan.
Unsur-unsur dalam sistem mencakup :
•
•
•
•
•
Seperangkat komponen, elemen, bagian.
Saling berkaitan dan tergantung.
Kesatuan yang terintergrasi.
Memiliki peranan dan tujuan tertentu.
Interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang
lebih besar.
6

7. b. Pengertian Hukum
1. Prof. Mr. E.M. Meyers, hukum adalah semua aturan yang
mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah
laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi
penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.
2. Leon Duguit, hukum adalah aturan tingkah laku anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari
kepentingan bersama & yang pelanggaran terhadapnya akan
menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.
3. Drs. E. Utrecht, S.H., hukum adalah himpunan peraturan (perintah
dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan
karenya harus ditaati oleh masyarakat itu.
7

8. Lanjutan ……………….
Unsur-unsur Dalam Pengertian Hukum :
• Peraturan mengenai tingkah laku manusia
dalam pergaulan masyarakat ;
• Peraturan itu diadakan oleh badan-badan
resmi yang berwenang;
• Peraturan itu bersifat memaksa;dan
• Adanya sanksi yang tegas terhadap
pelanggaran peraturan tersebut.
Bertolak dari pengertian sistem & hukum yang telah
dikemukakan di atas, yang dimaksudkan dengan sistem hukum
adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara
tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya.
8

9. c. Tujuan Hukum
Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Tujuan
dibuatnya hukum menurut sebagian pakar adalah sbb :
No
Tokoh/ Pakar
Pendapat Yang Dikemukakan
1.
Subekti, S.H.
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara, yang
mendatangkan atau ingin mencapai kemakmu-ran dan
kebahagiaan pada rakyatnya.
2.
Van Apeeldoorn
Mengatur pergaulan oleh hukum dengan melin-dungi
kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu,
(kehormatan, kemerdekaan jiwa, harta benda) dari
pihak yang merugikan.
3.
Y. Van Kant
Tujuan hukum adalah untuk menjaga
kepentingan tiap-tiap manusia tidak diganggu.
4.
Geny
Hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai
keadilan. Sebagai unsur keadilan, ada kepenti-ngan
daya guna dan kemanfaatan.
agar
9

10. d. Sumber Hukum
Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang
mempu-nyai kekuatan memaksa, yakni aturan-aturan yang
pelanggarannya dikenai sanki yang tegas dan nyata. Sumber
hukum dibedakan antara sumber hukum “material” dan
sumber hukum “formal” .
Macam-macam Sumber Hukum :
1. Undang-undang,
2. Traktat,
3. Kebiasaan (hk tidak tertulis),
4. Doktrin, dan
5. Yurisprudensi,
10

11. Lanjutan ……………….
Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan
(TAP MPR No. III/MPR/2003)
Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, merupakan
pedoman pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata
urutan peraturan perundang-undangan Indonesia adalah
sebagai berikut :
1. Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang (perpu);
3. Peraturan Pemerintah ;
4. Peraturan presiden ;
5. Peraturan Daerah; dan
11

12. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Sistem Hukum,
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan sbb :
1. Tuliskan pengertian hukum berdasarkan pendapat para ahli yang
anda ketahui dan berikan intisari pendapatnya !
No
Tokoh Hukum
Intisari Pendapat
1
…………………………………………………
……………………………………………………
2
…………………………………………………
……………………………………………………
3
…………………………………………………
……………………………………………………
2. Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, oleh sebab itu
perlu dibuat tujuan hukum. Berikan pendapat dari tokoh ybs. !
Prof. Subekti, S.H.
Prov. Y. Van Kant
3. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa setiap warga negara di
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus berpedoman
pada hukum/aturan ! ................................................................................
12

13. e. Penggolongan Hukum
Wujud
Tertilis
Tidak Tertulis
Tempat berlakunya
Ius Contitutum
Waktu
Nasional
Internasional
Asing
Gereja
Ius Contituendum
Satu Golongan
Hukum Alam
Hukum
Pribadi
Publik
Hk. Tata
Negara
Hk. Adm.
Negara
Hk. Pidana
Hk. Acara
Isi
Hk. Perorangn
Hk. Keluarga
Privat/Perdat
a
Tugas
dan
Fungsi
Semua
Golongan
Antar Gol.
Material
Hk. Kekayaan
Hk. Waris
Pidana Formal
Formal
Perdata Formal
13

14. f. Sanksi Hukum
Macam-macam sanksi Pidana (Pasal 10 KUHP) :
1. Hukuman Pokok, yang terdiri dari :
a. Hukuman Mati
b. Hukuman Penjara, yang terdiri dari :
1) Hukuman seumur hidup
2) Hukuman sementara waktu (setinggi-tingginya 20
tahun dan
sekurang-kurangnya 1 tahun)
c. Hukuman Kurungan (setinggi-tingginya 1 tahun dan
sekurangkurangnya 1 hari).
2. Hukuman Tambahan, yang terdiri dari :
a. Pencabutan hak-hak tertentu.
b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu.
c. Pengumuman keputusan hakim.
14

15. g. Perbedaan Hukum Pidana Dan Perdata
Hukum Pidana, pelanggar hukum pada umumnya
segera disikapi oleh pengadilan setelah menerima
berkas polisi yg mengadakan penyelidikan dan
penyidikan. Tindakan Pidana (delik) disengaja disebut
delik doloes, & yg tidak sengaja disebut delik coelpa.
BERDASARKAN
ISI
Hukum Perdata, pelanggar hukum perdata baru dapat
disikapi oleh pengadilan setelah ada pengaduan dari pihak
yang merasa dirugikan. Di sini, ada pihak yg mengadu
(penggugat) dan pihak yang diadukan (tergugat).
15

16. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penggolongan Hukum,
Sanksi Hukum dan Perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata,
dilanjutkan Penugasan dengan menjawab pertanyaan atau pernyataan
setelah menyimak wacana (hal 53 – 54) sebagai berikut :
1. Jelaskan, apa yang mendasari pemikiran penulis dengan judul
“Hukuman Mati Bukan Solusi Tapi Problem” !
2. Menurut pendapat anda, sudah benarkah negara Indonesia
menerapkan hukuman mati bagi mereka yang bersalah (seperti
terhadap kasus Tibo Cs. di Poso). Berikan alasan !
3. Tuliskan bagaimana proses peninjauan kembali (PK) oleh
Mahkamah Agung dan pemberian grasi oleh Presiden !
4. Berikan tanggapan, bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh
Pengadilan di Indonesia dengan telah diratifikasinya penghormatan terhadap hak asasi manusia terhadap kasus Tibo Cs.
yang dihukum mati !.
16

17. h. Peradilan Nasional
Pasal 1 UU No. 4/2004, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh MA dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan ;
Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan
Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
Mahkamah
Agung
Pengadilan Tinggi
Umum/Sipil
Pengadilan
Tinggi
Pengadilan Tinggi
Militer
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara
Pengadilan Negeri
Umum/Sipil
Pengadilan
Negeri
Pengadilan
Militer
Pengadilan
Tata
Usaha Negara
17

18. Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap positif terhadap sistem hukum
dan peradilan nasional
Kompetensi Dasar :
5.2. Menganalisis peranan
lembaga-lembaga
Peradilan
5.3. Menunjukkan sikap yg
sesuai dengan ketentuan hukum yg berlaku
18

19. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :




Menguraikan fungsi pengadilan negeri, tinggi dan MA.
Mendeskripsikan tugas dan kewenangan pengadilan
negeri, tinggi dan MA.
Menganalisis wewenang dan kewajiban Mahkamah
Konstitusi.
Mendeskripsikan dengan memberi contoh bentuk
sikap terbuka, objektif atau rasional, dan
mengutamakan kepentingan umum
19

20. Fungsi
Tugas
Pengadilan Negeri
Wewenang
Fungsi
Pengadilan Tinggi
Tugas
Wewenang
Peranan LembagaLembaga Peradilan
Fungsi/Tugas
Mahkamah Agung
Wewenang
Wewenang
Mahkamah Konstitusi
Kewajiban
20

21. Dasar Hukum Lembaga
Peradilan








Pancasila (sila ke 5)
UUD 1945 bab IX Ayat (2,3)
UU RI No.31 Th 1997 tentang peradilan militer
UU RI No 24 th 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU RI No 4 Th 2004 tentang kekuasaan kehakiman
UU RI No.5 Th 2004 tentang Mahkamah Agung
UU RI No.8 Th 2004 tentang peradilan umum
UU RI No.9 Th 2004 tentang PTUN
21

22. 2. Peranan Lembaga-lembaga Peradilan
a. Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)
Fungsi pengadilan negeri adalah memeriksa tentang sah atau
tidaknya suatu penangkapan atau penaha-nan yg diajukan
oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kpd Ketua Pengadilan
dengan menyebutkan alasan-alasannya.
Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana
dan perdata di tingkat pertama.
Tindak pidana yg pemeriksaannya hrs didahulukan, yaitu :
Korupsi, Terorisme, Narkotika/psikotropika, Pencucian
uang, atau yang ditentukan oleh UU dan perkara yang
terdakwanya berada di dalam Rumah Tahanan Negara.
22

23. Lanjutan ……………….
Tugas dan kewenangannya, mencakup :
• Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian
penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
• Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya
dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
• Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada
instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
• Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
• Memberikan teguran dan peringatan yg dipandang perlu dng tidak mengurangi
kebebasan Hakim dlm memeriksa & memutus perkara.
• Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan
melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua
Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi
jabatan notaris.
23

24. b. Pengadilan Tinggi (Tingkat Kedua)
Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan
daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi (Pengadilan
Tingkat Banding).
Fungsi Pengadilan Tinggi adalah.
• Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di
dalam daerah hukumnya.
• Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di
dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu
diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.
• Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan
negeri di daerah hukumnya.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi
dpt memberi peringatan, teguran, & petunjuk yg dipandang
perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya.
24

25. Lanjutan ……………….
Wewenang Pengadilan Tinggi adalah :
• Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan
negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan
banding.
• Berwenang untuk memerintahkan pengiriman
berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk
diteliti dan memberi penilaian tentang
kecakapan dan kerajinan para hakim.
25

26. 3. Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi)
Daerah hukum MA meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban
utamanya adalah melakukan pengawasan tertinggi atas tindakantindakan segala pengadilan lainnya diseluruh Indonesia, dan
menjaga/menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.
Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung :
• Melakukan pengawasan tertinggi thd penyelenggaraan peradilan di
semua lingkungan peradilan dlm menjalankan kekuasaan kehakiman.
• Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim disemua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
• Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim
di semua lingkungan peradilan.
• Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi
peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan
surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.
26

27. Lanjutan ……………….
Wewenang Mahkamah Agung :
• Memeriksa dan memutus permohonan kasasi, (terhadap putusan
Pengadilan Tingkat Banding atau Tingkat Terakhir dari semua
Lingkungan Peradilan),
• Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili,
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan
Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
• Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan perundangundangan di bawah undang-undang,
• Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis
peradilan dari semua Lingkungan Peradilan,
• Memberi teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada
Pengadilan di semua Lingkungan Peradilan, dengan tidak mengurangi
kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
• Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat
pertama dan terakhir atas putusan Pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
27

28. Lanjutan ……………….
Dalam hal kasasi, yg menjadi wewenang MA,dikarenakan :
• Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
• Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
• Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan
perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya
putusan yang bersangkutan.
Permohonan kasasi, dapat
dilakukan dalam perkara :
• Perdata
• Pidana
Asas-asas penuntutan bagi
seseorang yang dianggap
bersalah,
• Asas Opportunitas
• Asas Legalitas
28

29. d. Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi sesuai UU No. 24/2003, memiliki
wewenang dan kewajiban :
• Wewenang, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap
UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan
Pemilihan Umum.
• Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat DPR
mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil
Presiden menurut UUD 1945.
29

30. e. Pengadilan Tata Usaha Negara
-
30

31. e. Sikap Sesuai Ketentuan Hukum

Sikap Terbuka
Contoh : Mau mengatakan benar atau salah, dan
berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan
hukum.

Sikap Obyektif/Rasional
Contoh : sanggup menyatakan ya atau tidak dalam
ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya.

Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum
Contoh : Merelakan tanah atau bangunan diambil
pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau
jembatan.
31

32. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Peradilan
Nasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC)
atau Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelajaran.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan &
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.
32

33. Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap positif terhadap sistem
hukum dan peradilan nasional
Kompetensi Dasar :
2.4. Menganalisis upaya pemberantasan
korupsi di Indonesia
2.5. Menampilkan peran serta dalam
upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia
33

34. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :




Menguraikan pengertian korupsi dan persepsi
masyarakat tentang korupsi.
Menganalisis fenomena korupsi di Indonesia.
Mendeskripsikan upaya pemberantasan korupsi di
Indonesia.
Menampilkan sikap peran serta masyarakat dalam
pemberantasan korupsi di Indonesia.
34

35. Pengertian Korupsi
Gambaran Umum Korupsi
Persepsi Masyarakat
Korupsi
DI
Indonesia
Fenomena Korupsi
Upaya Pencegahan
Upaya Penindakan
Peran Serta Upaya
Pemberantasan
Upaya Edukasi Masyarakat
Upaya Edukasi LSM
35

36. 3. Upaya Pemberantasan Korupsi
a. Pengertian Korupsi
Kata “korupsi” mrp penyelewengan atau penggelapan (uang negara
atau perusahaan) dsb. untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Perbuatan korupsi selalu mengandung unsur “penyelewengan” atau
“ketidak jujuran”.
Kolusi, adalah permufakatan
atau kerja sama secara melawan
hukum antar penyelenggaraan
negara atau antara
penyelenggara negara dan lain
yang merugikan orang lain,
masyarakat dan atau negara.
Nepotisme, adalah setiap
perbuatan penyelenggara
negara secara melawan hukum
yang menguntungkan
kepentingan keluarga dan atau
kroninya di atas kepentingan
masyarakat bangsa dan negara.
36

37. Lanjutan ……………….
Pengertian Gratifikasi Menurut Penjelasan
Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001



Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan,fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
Pengecualian, yaitu sesuai Pasal 12 C ayat (1) :
 Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B
ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
37

38. b. Gambaran Umum Korupsi
Tuntutan masyarakat untuk megakkan supremasi hukum dan pemberantasan KKN, dituangkan dalam TAP MPR No.IV/MPR/1999 dan UU
No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Beberapa
contoh
kasus :
 Beberapa perusahaan dan pejabat Indonesia
yang menerima suap dari perusahaan Jepang
sehingga mampu memenangkan proyek
milyaran yen (Media Indonesia, 15/10/1999),
 Berdasarkan audit Price Waterhouse Cooper
(PWC), terdapat in-efisiensi di Pertamina sejak
1 April 1996 s.d. 31 Maret 1998 sebesar US $
6,1 milyar (Kompas, 20/7/1999).
38

39. Lanjutan ……………….
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2004
Transparency International
Rank
Negara
IPK
Rank
Negara
IPK
1
Finlandia
9,7
47
Korea Selatan
4,5
2
New Zealand
9,6
50
Suriname
4,3
3
Denmark
9,5
66
Thailand
3,6
4
Islandia
9,5
70
Srilanka
3,5
5
Singapura
9,3
71
China
3,4
6
Swedia
9,2
72
Saudi Arabia
3,4
7
Swiss
9,1
92
India
2,8
8
Norwegia
8,9
103
Papua N. Guinea
2,6
9
Australia
8,8
104
Philipina
2,6
16
Hongkong
8,0
106
Vietnam
2,6
24
Jepang
6,9
132
Pakistan
2,1
30
Uni Emirat Arab
6,1
137
Indonesia
2,0
35
Taiwan
5,6
143
Myanmar
1,7
39
Malaysia
5,0
145
Bangladesh
1,5
39

40. Lanjutan ……………….
Praktek-praktek Korupsi Dalam
Urusan Bisnis






Ijin-ijin usaha (ijin domisili, ijin usaha, ijin ekspor, angkut
barang, ijin bongkar muat barang, dll.).
Pajak (restitusi pajak, penghitungan pajak, dispensasi
pajak).
Pengadaan barang dan jasa pemerintah (prosedur tender,
penunjukan langsung, mark up dll.).
Proses pengeluaran dan pemasukan barang di pelabuhan
(bea cukai).
Pungutan liar oleh oknum polisi, imigrasi, tenaga kerja.
Proses pembayaran termin proyek dari KPPN.
40

41. Lanjutan ……………….
AKTOR PELAKU KORUPSI
Korupsi pada Januari - Agustus 2004
Tidak kurang
dari 2,7 triliun
rupiah uang
negara yang
dikorupsi pada
tahun 2004
(Lap. Cawu II
ICW).
41

42. c. Persepsi Masyarakat Tentang Korupsi
1. Kelompok mahasiswa sering menanggapi masalah
korupsi dengan protes-protes terbuka. Mereka sangat
sensitif terhadap perbuatan korup dan yang merugikan
negara dan masyarakat luas.
2. Pada umumnya, mereka masih memiliki idealisme tinggi
dan berfikir jauh kedepan.
3. Kritik-kritik mahasiswa, pada umumnya karena faktor
ketidak puasan dan kegelisahan psikologis (psychological
insecurity). Tema-tema demonstrasi sering mengangkat
permasalahan “penguasa yang korup” dan “derita
rakyat”.
42

43. d. Fenomena Korupsi di Indonesia
Pada kehidupan masyarakat yang mengalami proses
perubahan, selalu muncul kelompokkelompok sosial baru
yang ingin berpartisipasi dalam bidang politik, namun
sesungguhnya banyak diantara mereka yang tidak mampu.
Di lembaga-lembaga politik, mereka
(politikus instan) sering hanya ingin
memuaskan ambisi pribadinya
dengan dalih “kepentingan rakyat”.
Tapi tidak jarang diantara mereka
sering terjebak pada ambisi pribadi
dan kepentingan kelompok tertentu.
43

44. Lanjutan ……………….
Sebagai akibatnya, terjadilah hal-hal berikut :
• Munculnya “oknum” pemimpin yang lebih mengedepankan
kepentingan-kepentingan pribadi daripada kepentingan umum,
sehingga kesejahteraan umum mudah dikorbankan. Lembagalembaga politik cenderung dimanipulir oleh oknum-oknum
pemimpinnya.
• Pada sebagian oknum pemimpin politik, partisipan dan
kelompoknya, berlomba-lomba untuk mencapai “obyek politik”
dalam bentuk keuntungan materiil, sehingga terjadi
“kehampaan motivasi perjuangan”.
• Terjadilah erosi loyalitas kepada bangsa dan negara, karena
lebih menonjolkan dorongan pemupukan harta kekayaan dan
kekuasaan. Jadi, mulailah penampilan pola tingkah laku yang
korup.
44

45. Lanjutan ……………….
Penyebab Utama Korupsi di Indonesia





Lemahnya komitmen dan
konsistensi penegakan hukum;
Rendahnya integritas dan
profesio-nalisme ;
Adanya peluang di lingkungan
kerja, karena jabatan dan
lingkungan masyarakat;
Merasa selalu kurang dalam
memperoleh penghasilan (gaji
PNS);
Sikap yang tamak, lemah iman,
kejujuran dan rasa malu.
Segitiga Korupsi
Dorongan
Kesempatan
Rasionalisasi
45

46. e. Upaya Pemberantasan Korupsi
1) Upaya Pencegahan, antara lain :
 Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk
memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidup
sederhana, dan memiliki rasa tanggungjawab sosial yang
tinggi.
 Menanamkan aspirasi, semangat dan spirit nasional yang
positif dengan mengutamakan kepentingan nasional,
kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara
melalui sistem pendidikan formal, non formal dan
pendidikan agama.
 Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan
prinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak
lagi berdasarkan norma ascription yang dapat membuka
peluang berkembangnya nepotisme.
46

47. Lanjutan ……………….
Rencana Aksi Nasional (RAN)
Pemberantasan Korupsi



Pencanangan sebuah Rencana Aksi Nasional yang efektif,
terpadu, dan menyeluruh (national integrity system) dalam
mencegah dan memberantas korupsi dengan melibatkan
seluruh komponen bangsa (masyarakat madani, swasta,
eksekutif, legislatif, yudikatif, media dan pemuka agama)
RAN diharapkan dapat mengidentifikasi gap antara
Konvensi PBB menentang Korupsi dan situasi dalam negeri
saat ini.
Dalam pencanangan RAN pada tanggal 9 Desember 2004,
Presiden mengeluarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2004
tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
47

48. 2) Upaya Penindakan, antara lain :
UU No. 30/2002 merupakan amanat dari UU No.
31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi pasal 43 yang mengatakan perlu dibentuk
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
melalui Undang-Undang sehingga lahirlah …….
48

49. Lanjutan ……………….
Strategi Penindakan Kasus Ditangani Sendiri
Oleh KPK & Yang & Dilimpahkan
a. Tahap Putusan Pengadilan Tipikor dan Sekarang Kasasi
 Kasus pembelian tanah yang merugikan Keuangan
Negara Rp10M lebih, atas nama Tersangka M.H. (Kabag.
Keu Ditjend Hubla) dan T.W. (mantan Sekditjen Hubla,
masing-masing diputuskan 8 dan 7 tahun Penjara;
 Tahap Penuntutan
b.
c.
d.
e.
f.
 KPU (MWK)
Tahap Penyidikan
 Kasus PLCC Pertamina
 Kasus di KPU (Buku Panduan, Asuransi Kecelakaan)
 Penjualan aset negara (indosat)
Dilimpahkan ke Kepolisian dan Kejaksaan
Dihentikan Penyelidikannya
Pending
Tahap Penyelidikan – Pengumpulan alat bukti
49

50. Lanjutan ……………….
Beberapa contoh penanganan kasus & penindakan
yg sudah dilakukan oleh pemerintah melalui KPK :
• Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2
Merk Ple Rostov Rusia milik Pemda NAD (2004).
• Dugaan korupsi dalam pengadaan Buku dan Bacaan SD,
SLTP, yang dibiayai oleh Bank Dunia (2004),
• Dugaan penyalahgunaan jabatan oleh Kepala Bagian Keuangan Dirjen Perhubungan Laut dalam pembelian tanah yang
merugikan keuangan negara Rp10 milyar lebih. (2004),
• Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment
dan placement deposito dari BI kepada PT Texmaco Group
melalui Bank BNI (2004).
50

51. Lanjutan ……………….
Kasus Pembelian Helikopter
MI-2 merk PLC (Rusia) dgn
terdakwa A.P. (Gub. NAD).
 Putusan
PN = divonis 10 tahun, denda
Rp 500 jt & membayar uang
pengganti Rp 3,683 M
PT = divonis 10 tahun, denda
Rp 500 jt & membayar uang
pengganti Rp 3,683M
MA = divonis 10 tahun, denda
Rp 500 jt & membayar uang
pengganti Rp 6,4 M

Contoh
Kasus
Korupsi
Yang telah
diputuskan
Pengadilan
51

52. 3) Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain :
1. Memiliki rasa tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik
dan kontrol sosial, terkait dengan kepentingan-kepentingan publik,
2. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh, karena hal ini justru
akan merugikan masyarakat itu sendiri,
3. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan, terutama yang
dilaksanakan oleh pemerintahan desa, kecamatan dan seterusnya
sampai tingkat pusat/nasional,
4. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang
penyeleng-garaan pemerintahan negara dan aspek-aspek
hukumnya,
5. Mampu memposisikan diri sebagai subyek pembangunan dan
berperan aktif dalam setiap pengambilan keputusan untuk
kepentingan masyarakat luas.
52

53. 4) Upaya Edukasi Masyarakat, antara lain :
Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah
organisasi non-pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk
mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi
yang terjadi di Indonesia. ICW memiliki komitmen untuk
memberantas korupsi melalui usaha-usaha pemberdayaan rakyat
untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan
terhadap praktek korupsi.
Transparency International (TI), adalah sebuah organisasi
internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Publikasi
tahunan terkenal yang diluncurkan TI adalah Laporan Korupsi
Global. Survei Tahun 2005, IPK Indonesia adalah 2,2, sejajar dengan
Azerbaijan, Kamerun, Etiopia, Irak dan Uzbekistan, Menurut hasil
survei ini, Islandia adalah negara paling bebas korupsi.
53

54. Lanjutan ……………….

Dampak
Korupsi di
Indonesia


Makin meningkatnya beban
masyarakat akibat badan usaha
milik Negara kurang efisien
dalam mengelola kebutuhan
publik seperti telekomunikasi,
bahan bakar minyak, listrik dan
lain sebagainya.
Rendahnya kualitas pelayanan
publik;
Rendahnya kualitas sarana dan
prasarana yang dibangun
pemerintah,
54

55. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan perbedaan Hukum Pidana dan Hukum Perdata di tinjau
dari Proses Hukumnya !
2. Apakah yg dimaksud dengan Yurisprudensi. Mengapa keputusan
Hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagi Hakim dalam
memutuskan suatu perkara. Jelaskan Jawaban Anda !
3. Mengapa suatu Perkara dilanjukan ke Mahkamah Agung dan
Mahkamah Konstitusi. Hal apasajakah yang menyebabkan
seseorang melakukan proses Kasasi di Mahkamah Agung !
4. Identifikasikan faktor-faktor apasajakah yang menyebabkan
gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara !
5. Sebutkan upaya apasajakah yang dapat dilakukan baik oleh
pemerintah maupun masyarakat dalam meminimalisir dampak
korupsi di Indonesia !
55

56. INQUIRI
Bagilah kelas anda ke dalam 8 kelompok. Masing-masing kelompok
terdiri dari 4 atau 5 orang, kemudian kerjakan tugas-tugas sebagai
berikut !
1. Susunlah daftar pertanyaan terbuka (10 pertanyaan) dengan
topik bahasan sekitar perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang
bertentangan dengan ketentuan hukum !
2. Tentukan sendiri lokasi atau tempat yang akan dijadikan obyek
observasi dan wawancara (misalnya : sekitar pasar, sekolah,
terminal atau masyarakat sekitar anada) !
3. Setelah wawancara, identifikasikanlah perbuatan-perbuatan yang
sesuai dan yang bertentangan dengan hukum !
4. Buatlah kesimpulan dari hasil analisis kelompok anda, dan
berikan tanggapan dengan berpedoman pada dua hal berikut :
a. Cara meningkatkan kesadaran bagi masyarakat yang sudah
melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan hukum !
b. Cara membina/menertibkannya bagi masyarakat yang masih
melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum !
56

57. 57