Buku panduan mata pelajaran PPKn kelas X semester 1 membahas tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia, upaya pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia, serta peran masyarakat dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia.

1. Materi PPKn Kelas X
Semester 1
Penyusun :
EKY SURYANTI,S.Pd
NIP.19771216 200801 2 012
SMK NEGERI 2 WONOGIRI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016

2. BAB I
Napak Tilas Penegakan Hak Asasi Manusia di
Indonesia
A. Kasus-Kasus PelanggaranHAM
HAM merupakan hak yang diperoleh manusia karena kodratnya sebagai manusia.
Seiring dengan perkembangan jaman, HAM banyak dilanggar oleh manusia itu sendiri.
Apabila pada masa sebelum reformasi banyak terjadi pelanggaran HAM yang bersifat
vertikal,pada masa setelah Reformasi pelanggaran HAM justru banyak yang berlangsung
secara horizontal.
Ciri-ciri HAM adalah sebagai berikut :
a. Bersifat hakikat, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia
yang sudah ada sejak lahir.
b. Bersifat universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa
memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
c. Bersifat tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau
diserahkan.
d. Bersifat tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak.
1. Pengertian Pelanggaran HAM
Berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU N0.39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan
pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian
yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau
mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh
undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh
penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang
berlaku.
2. Jenis-jenis Kasus Pelanggaran HAM
Kasus pelanggaran HAM dapat dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu kasus
pelanggaran HAM biasa dan kasus pelanggaran HAM berat.
Adapun yang termasuk dalam kategori pelanggaran HAM berat menurut UU No.26
Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM meliputi sebagai berikut:
a. Kejahatan Genosida,yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk
menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa,ras,kelompok,etnis dan kelompok agama dengan cara sebagai berikut:
1. Membunuh anggota kelompok
2. Mengakibatkan penderitaan fisik/mental yang berat terhadap anggota
kelompok.
3. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok
lain

3. b. Kejahatan terhadap kemanusiaan,yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematik yang diketahui bahwa
serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa
tindakan sebagai berikut:
1. Pembunuhan, pemusnahan dan perbudakan
2. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa
3. Penyiksaan
4. Kejahatan Apartheid.
c. Kejahatan perang adalah tindak kejahatan atau pelanggaran hukum perang yang
dilakukan oleh pihak pribadi yang sedang berperang.
d. Agresi adalah penyerangan atau serangan dari suatu negara kepada negara lain.
e. Pembajakan kapal laut atau pesawat udara dan terorisme.
3. Contoh Kasus Pelanggaran HAM
Banyak kasus pelanggaran hak asasimanusia yang disebabkan karena manusia lebih
mengedepankan hak daripada kewajiban asasinya. Contoh nyata yaitu kasus Marsinah. Selain
kasus Marsinah ada beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia,antara lain:
a. Kerusuhan Tanjung Priok, tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini sebanyak 24 orang
tewas,36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
b. Pelanggaran HAM di daerah konflik yang diberi status Daerah Operasi Militer (DOM), di
Aceh. Peristiwa ini telah menimbulkan bentuk-bentuk pelanggaran HAM terhadap penduduk
sipil yang berupa penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan yang berulang-ulang dan
dengan pola yang sama.
c. Sepanjang tahun 80-an, dalam rangka menanggulangi aksi-aksi kriminal yang semakin
meningkat, telah terjadi pembunuhan terhadap “para penjahat” secara misterius yang terkenal
dengan istilah “petrus” (penembakan misterius).
d. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini
korban yang meninggal antara lain: Hery Hartanto, Elang Mulya Lesmana, Hendrawan Sie,
Hapidin Royan dan Alan Mulyadi.
e. Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang korban
meninggal, yaitu Bernadus Irmawan, Teddy Mahdani
Kusuma, Sigit Prsetyo, Muzamil Joko Purwanto dan Abdullah. Kemudian terjadi lagi tragedi
Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal
yaitu Yap Yun Hap, Salim Ternate,Fadli, Denny Yulian dan Zainal.
f. Pembunuhan Munir sebagai Aktivis HAM Indonesia, pada tanggal 7 September 2004. Munir
tewas dalam perjalanan udara dari Jakarta ke Amsterdam. Munir tewas akibat racun arsenic
yang kadarnya sangat mematikan.

4. B. Perlindungan dan Pemajuan HAM
1. Hakikat Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak
manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak yang dimiliki setiap orang
tentunya tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan
harus menghormati hak yang dimiliki orang lain. Hak asasi manusia terdiri atas dua hak yang
paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Tanpa adanya kedua hak ini
maka akan sangat sulit untuk menegakkan hak asasilainnya.
Pengakuan terhadap hak asasimanusia pada hakikatnya merupakan penghargaan terhadap
segala potensi dan harga diri manusia menurut kodratnya. Walaupun demikian, kita tidak
boleh lupa bahwa hakikat tersebut tidak hanya mengundang hak untuk menikmati kehidupan
secara kodrati. Sebab dalam hakikat kodrati itupun terkandung kewajiban pada diri manusia
tersebut. Tuhan memberikan sejumlah hak dasar tadi dengan kewajiban membina dan
menyempurnakannya.
2. Upaya Pemajuan Hak AsasiManusia di Indonesia
a. Periode 1945 – 1950
Pemajuan dan penegakan HAM pada periode 1945 – 1950
Masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui
organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat
terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal
karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara
(konstitusi)
b. Periode 1950 – 1959
Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat
membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal
atau demokrasi parlementer mendapatkan tempat di kalangan elit politik. Seperti 5
indikator yang dikemukakan oleh Prof. Bagir Manan dalam Buku Pendidikan
Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani, bahwa
Pertama, semakin banyak tumbuh partai-partai politik. Kedua, Kebebasan pers Ketiga,
pemilihan umum. Keempat, parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai
representasi dari kedaulatan rakyat. Kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM
mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang
memberikan ruang kebebasan.
c. Periode 1959 – 1966
Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi
terpimpin Akibat dari sistem demokrasi terpimpin, Presiden melakukan tindakan
inkonstitusional, baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran
infrastruktur politik. Dalam kaitan dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi
masyarakat yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul,
dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Dengan kata lain, telah terjadi sikap
restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan hak politik
warga negara.
d. Periode 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat

5. untuk menegakkan HAM.
Sementara itu, pada sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an
persoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi
dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemikiran penguasa pada masa ini sangat
diwarnai oleh sikap penolakannya terhadap HAM sebagai produk Barat dan
individualistik serta bertentangan dengan paham kekeluargaan yang dianut bangsa
Indonesia. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat menjelang periode 1990-an
nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran
strategi pemerintah dari represif dan defensif ke strategi akomodatif terhadap tuntutan
yang berkaitan dengan penegakan HAM. Salah satu sikap akomodatif pemerintah
terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993.
e. Periode 1998- Sekarang
Pemajuan dan penegakan HAM pada periode 1998 – sekarang
Pergantian pemerintah pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada
pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Strategi penegakan HAM dilakukan dengan dua tahapan , yaitu :
– Tahap penentuan (prescriptive status)
Telah ditetapkan beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM :
Amandemen UUD Negara RI tahun 1945 pasal 28a-28J) Tap MPR No
XVII/MPR/1998, UU No 39 tahun 1999, UU No 26 Tahun 2000
– Tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behaviour)
Dilaksanakan pada masa pemerintahan Presiden Habibie yang ditandai dengan
penghormatan dan pemajuan HAM dengan dikeluarkannya Tap MPR No
XVII/MPR/1998 tentang HAM dan disyahkannya (diratifikasi) sejumlah konvensi
HAM
C. DasarHukum HAM di Indonesia
1. Konstitusi Negara
– UUD Negara RI Tahun 1945
– Konstitusi RIS 1949
– UUDS 1950
– UUD Negara RI Tahun 1945 (Amandemen) – Pasal 28A – 28J tentang HAM
2. Ketetapan MPR
Tap MPR No XVII/MPR/1998 tentang pelaksanaan dan sikap Bangsa Indonesia
Terhadap HAM dan Piagam HAM Nasional
3. Undang-Undang
– UU No 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat di Muka Umum
– UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
– UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Ham
– UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Keputusan Presiden
– Kepres No 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM
– Kepres No 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap
Perempuan
Penataan aturan secara konsisten memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi antara

6. lain :
– Demokrasi dan supremasi hukum
Hubungan antara HAM, demokrasi dan negara harus dilihat sebagai hubungan
keseimbangan ‘simbiosis mutualistik’
– HAM sebagai tatanan sosial
Pendidikan HAM secara kurikuler maupun melalui pendidikan kewarganegaraan (civic
education) sangat diperlukan secara berkesinambungan
D. Upaya Pemerintah dalam MenegakkanHAM
Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakan HAM di Indonesia antara lain :
1) Membentuk Komnas HAM
Sebagai lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM
2) Membuat instrumen HAM (Produk hukum HAM)
Sebagai pedoman yang memberi arah dan menjamin kepastian hukum
3) Membentuk Pengadilan HAM
Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia berat
D. Partisipasi Masyarakat dalam Pemajuan, Penghormatan dan Penegakan HAM di
Indonesia
Pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM merupakan tanggungjawab kejaksaan,
kepolisian, kehakiman dan seluruh rakyat Indonesia Upaya penegakan HAM di
Indonesia masih belum sepenuhnya berhasil dilaksanakan, hal ini bisa kita lihat dari
berbagai kasus pelanggaran HAM yang masih terjadi di Indonesia
1. Hambatan-hambatan yang dirasakan dalam upaya penegakan HAM antara lain :
– Kondisi sosial-budaya yang berbeda
– Rendahnya pemahaman warga negara tentang arti penting HAM
– Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum
– Kurang meratanya komunikasi dan informasi
– Banyaknya peraturan perundangan hasil ratifikasi yang tidak sesuai dengan kondisi
Indonesia
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penegakan HAM adalah :
– Instrumen HAM
Peraturan perundangan yang berhubungan dengan HAM
– Aparatur pemerintah
Seperti Kejaksaan, kepolisian, kehakiman dan sebagainya
– Proses Peradilan
Seperti tata cara penangkapan, perlindungan saksi dan sebagainya
3. Sikap yang patut kita munculkan dalam upaya penegakan HAM :
– Menolak dengan tegas setiap terjadinya pelanggaran HAM
– Mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadap upaya penegakan HAM
4. Contoh partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM
di Indonesia
– Mempelajari dan mematuhi peraturan perundangan tentang HAM
– Tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang melanggar HAM
– Memberi masukan kepada pemerintah tentang HAM