Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013

No 2/Tahun II/Juni 2013

INDONESIAN ECONOMIC
REVIEW AND OUTLOOK

Potret kemiskinan di Indonesia

Antrian pembelian BBM

Kemacetan di Yogyakarta

Macroeconomic Dashboard
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada

Kata Pengantar
Indonesian Economic Review and Outlook (IERO) merupakan
buletin kuartalan yang diterbitkan oleh Macroeconomic
Dashboard, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan
Bisnis, Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM) yang bekerja
sama dengan PT Bank Mandiri, Tbk.
IERO kali ini mengangkat tema “Ekonomi Indonesia
Tersandera BBM” di tengah tekanan terhadap perekenomian
Indonesia yang masih besar, dibayangi oleh ketidakpastian
ekonomi global. Selain itu, ketidakpastian akan dinaikkannya
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kian membuat perekonomian Indonesia
tersandera. Kenaikan harga BBM bersubsidi ini bagaikan buah simalakama. Jika harga
BBM bersubsidi dinaikkan, inflasi yang tinggi akan mengancam, namun jika tidak
dinaikkan, keuangan negara akan terbebani, sehingga Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) bisa jebol. Kondisi ekonomi global yang masih penuh
ketidakpastian serta posisi Indonesia yang terjebak dalam dilema BBM bersubsidi akan
memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia. Hal ini sejalan dengan hasil
prediksi GAMA Leading Economic Indicator (GAMA LEI).
GAMA LEI merupakan acuan yang dihasilkan Macroeconomic Dashboard untuk
memprediksi keadaan ekonomi Indonesia di masa yang akan datang. Prediksi yang
dihasilkan GAMA LEI telah terbukti benar dan menjadi kenyataan. Dalam edisi-edisi
IERO yang lampau, GAMA LEI telah memprediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi
yang akan dialami Indonesia. Prediksi GAMA LEI saat itu sangat bertolak belakang
dengan proyeksi pemerintah Indonesia, termasuk Bank Indonesia, maupun organisasi
internasional seperti Asian Development Bank, yang menyatakan bahwa perekonomian
Indonesia akan membaik. Realitasnya, prediksi GAMA LEI terbukti benar. GAMA LEI
bertujuan agar para pembuat kebijakan publik dan pengambil keputusan bisnis dapat
memantau kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan, sehingga mereka
dapat mengantisipasi keadaan ekonomi.
Penerbitan IERO yang menyajikan tema-tema hangat diharapkan dapat membantu para
pembuat kebijakan publik dan pengambil keputusan bisnis serta civitas academica
dalam mendapatkan informasi yang aktual terkait perekonomian Indonesia.
Selamat membaca

Prof. Dr. Sri Adiningsih, M.Sc
Head of Researcher
Macroeconomic Dashboard

Indonesian Economic Review and Outlook

I. Perkembangan Ekonomi Terkini

P

ertumbuhan ekonomi Indonesia atas dasar berlaku meningkat
dari IDR 1.975,5 triliun pada kuartal I 2012 menjadi IDR 2.146,4
triliun di kuartal I 2013. Sejalan dengan Produk domestik
bruto (PDB) atas dasar harga berlaku, PDB atas harga konstan 2000
juga mengalami peningkatan dari kuartal I 2012 sebesar IDR 633,2
triliun menjadi IDR 662,0 triliun pada kuartal I 2013.
Namun, sebagaimana telah diperkirakan oleh GAMA LEI, acuan yang
dihasilkan Macroeconomic Dashboard untuk memprediksi keadaan
ekonomi Indonesia di masa mendatang, laju pertumbuhan ekonomi
kuartal I 2013 hanya mencapai 6,02%, lebih rendah dibandingkan dari
periode yang sama tahun 2012 yang tercatat sebesar 6,29% ataupun
dibandingkan dengan kuartal IV 2012 yang mencapai 6,1%. Ini sudah
kedua kalinya GAMA LEI mampu memprediksi secara tepat
mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melambat. Padahal
saat itu pemerintah Indonesia memperkirakan bahwa ekonomi
Indonesia akan menguat. Bank Indonesia bahkan memprediksi
perekonomian Indonesia akan tumbuh 6,2% pada kuartal I 2013
karena ditopang investasi dan konsumsi rumah tangga yang tetap
kuat. Selain itu, GAMA LEI juga berhasil mematahkan prediksi Asian
Development Bank yang menyatakan bahwa perekonomian
Indonesia di tahun 2013 akan membaik dan tumbuh mencapai 6,4%.
Kenyataannya, perekonomian Indonesia di kuartal I 2013 justru lebih
rendah dari perkiraan para analis, sesuai dengan hasil penelitian
GAMA LEI bahwa perekonomian Indonesia di awal tahun 2013 lebih
buruk dari tahun sebelumnya.
Selanjutnya, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I 2013 didorong oleh hampir semua sektor kecuali sektor
Pertambangan dan Penggalian yang tumbuh sebesar -0,43% (YoY).
Sementara itu, sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi secara
year on year pada kuartal I 2013 adalah sektor Pengangkutan dan
Komunikasi (9,98%), diikuti sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa
Perusahaan (8,35%), dan sektor Konstruksi (7,19%).
Dari sisi pengeluaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada
kuartal I 2013 bersumber dari permintaan domestik yang menurun
dan ekspor yang lemah. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh melambat

Macroeconomic Dashboard Universitas Gadjah Mada
1

Perkembangan Ekonomi Terkini

Gambar 1: Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000. Menurut Lapangan Usaha,
Tahun 2005 – 2013* (YoY, dalam %)
Pertumbuhan ekonomi kuartal I 2013 hanya mencapai 6,02%, tercatat paling rendah dalam tiga
tahun terakhir.

Sumber: BPS dan CEIC (2013)

sejalan dengan menurunnya daya beli akibat inflasi bahan makanan
dan meningkatnya ekspektasi inflasi terkait dengan ketidakpastian
kebijakan subsidi bahan bakar minyak. Sementara Konsumsi
Pemerintah tumbuh rendah di awal tahun karena masih terbatasnya
serapan belanja, khususnya belanja barang. Di sisi lain, investasi
cenderung melambat karena prospek permintaan domestik dan
internasional yang lemah. Selain itu, investor diperkirakan mulai
bersikap “wait and see” sejalan dengan mendekatnya Pemilu. Dengan
melambatnya pertumbuhan investasi dan konsumsi, maka impor
mengalami kontraksi. Secara year on year, sepanjang kuartal I 2013
Konsumsi Rumah Tangga tumbuh sebesar 5,17%, Konsumsi
Pemerintah 0,42%, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) 5,90%,
Ekspor 3,39%, dan Impor -0,44% .
Ada beberapa alternatif kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2013. Salah
satunya adalah mendorong percepatan penyerapan anggaran
pemerintah yang selama ini masih hanya berkontribusi tipis
terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah harus
mampu menjaga consumer confidence dari masyarakat dengan
menjaga daya beli masyarakat disertai inflasi yang rendah.

2


Gambar 2 : Laju Pertumbuhan PDB Indonesia Atas Dasar Harga Konstan 2000. Menurut Pengeluaran,
Tahun 2005 – 2013* (YoY, dalam %)
Perlambatan PDB Kuartal I 2013 karena ada moderasi pada permintaan domestik dan investasi di tengah
pemulihan ekspor yang masih terbatas

Sumber: BPS dan CEIC

Pemerintah juga perlu fokus dalam revitalisasi infrastruktur untuk
meningkatkan investasi. Hal ini sangat mendesak untuk dilakukan
karena investasi tidak semata-mata hanya berkaitan dengan masalah
insentif namun juga berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur
yang memadai, kelembagaan yang mendukung, serta kondisi makro
ekonomi yang baik.
Meskipun pertumbuhan ekonomi melamban, tingkat pengangguran
terbuka (TPT) hingga Februari 2013 mencapai 5,92% atau turun
dibandingkan TPT Agustus 2012 yang tercatat sebesar 6,14%. Begitu
juga bila dibandingkan dengan TPT Februari 2012 yang tercatat
mencapai 6,32%. Penurunan tersebut sebenarnya tidak terlalu besar,
hanya 440 ribu orang, dari 7,61 juta orang pada Februari 2012
menjadi 7,17 juta pada Februari 2013. Apalagi jumlah penduduk
setengah menganggur meningkat, tercatat sebesar 12,77 juta orang
pada Agustus 2012 menjadi 13,56 juta orang pada Februari 2013.
Dari sisi jumlah angkatan kerja, sepanjang Februari 2012 hingga
Februari 2013 tercatat peningkatan angkatan kerja di Indonesia
sebesar 780 ribu orang, dimana pada Februari 2012 angkatan kerja
tercatat sebesar 120,41 juta sedangkan di bulan Februari 2013
jumlahnya naik menjadi 121,19 juta orang. Meskipun jumlah

3


angkatan kerja meningkat, dalam satu tahun terakhir (Februari 2012
hingga Februari 2013) terjadi penurunan tingkat partisipasi
angkatan kerja sebesar 0,45%.
Tingkat partisipasi angkata kerja pada Februari 2013 sebesar 69,2 %
menurun tipis dibanding Februari 2012 sebesar 69,66%. Sementara
bila dibandingkan dengan Agustus 2012 masih cenderung naik
karena pada periode itu tingkat partisipasi angkatan kerja tercatat
sebesar 67,88%.
Gambar 3 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Indonesia,
Febuari 2005 – Febuari 2013 (dalam %)
Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan perbaikan dalam hal jumlah angkatan kerja maupun
penurunan tingkat pengangguran, meskipun jumlah penduduk setengah menganggur meningkat.

Sumber: BPS dan CEIC (2013)

Tabel 1 : Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama,
Tahun 2011 – 2013* (dalam juta orang)
Hinggal Februari 2013, penyerapan tenaga kerja terbesar masih dikontribusikan oleh sektor Pertanian, Perdagangan,
Jasa Kemasyarakatan, dan sektor Industri .

Lapangan Pekerjaan Utama
Pertanian
Industri
Konstruksi
Perdagangan
Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi
Keuangan
Jasa Kemasyarakatan
Lainnya
TOTAL

2011
2012
2013
Febuari Agustus Febuari Agustus Febuari
42,48
39,33
41,20
38,88
39,96
13,70
14,54
14,21
15,37
14,78
5,59
6,34
6,10
6,79
6,89
23,24
23,40
24,02
23,16
24,81
5,58
5,08
5,20
5,00
5,23
2,06
2,63
2,78
2,66
3,01
17,02
16,65
17,37
17,10
17,53
1,61
1,70
1,92
1,85
1,81
111,28 109,67 112,80 110,81 114,02

Sumber : Berita Statistik BPS No 35/05/Th.XVI, 6 Mei 2013

4


Dilihat dari struktur lapangan pekerjaan hingga Februari 2013
belum ada perubahan yang signifikan, penyerapan tenaga kerja
terbesar masih dikontribusikan dari sektor Pertanian, Perdagangan,
Jasa Kemasyarakatan, dan sektor Industri .
Jika dibandingkan dengan kondisi pada Februari 2012, jumlah
penduduk yang bekerja pada Februari 2013 mengalami kenaikan
terutama di sektor Perdagangan, tercatat naik sebesar 790 ribu orang
(tumbuh sebesar 3,29%). Serupa dengan kondisi sektor
Perdagangan, jumlah penduduk yang bekerja di sektor Konstruksi
pada Februari 2013 juga mengalami peningkatan dibandingkan
Februari tahun sebelumnya, tumbuh sebesar 12,95%. Penduduk
yang bekerja di sektor Industri juga meningkat, dari 14,21 juta orang
pada Februari 2012 menjadi 14,78 juta orang pada Februari 2013,
atau tumbuh sebesar 4,01%. Sedangkan sektor-sektor yang
mengalami penurunan pada Februari 2013 adalah sektor Pertanian
dan sektor Lainnya yang masing-masing mengalami penurunan
sebesar 3,01% dan 5,73% dibandingkan Februari 2012.
Sejalan dengan menurunnya tingkat pengangguran di Indonesia,
jumlah penduduk miskin turut berkurang. Berdasarkan data
terbaru dari BPS, penduduk miskin di Indonesia pada September
2012 sebanyak 28,59 juta orang (11,66%), turun dibandingkan pada
Febuari 2004 yang mencapai 36,1 juta orang (16,66%). Jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada Maret 2012,
maka selama satu semester berikutnya terjadi penurunan jumlah
penduduk miskin sebesar 0,54 juta orang.
Namun demikian, perlu diingat bahwa garis kemiskinan yang
dipakai pada September 2012 sebesar IDR 259.520 per kapita per
bulan, naik sebesar 4,35% dibandingkan Maret 2012, jika dicermati
secara kritis tidak mengindikasikan penduduk miskin berkurang.
Sebagai ilustrasi, berdasarkan garis kemiskinan yang ditetapkan
sebesar IDR 259.520 per bulan, berarti satu keluarga yang memiliki
satu orang anak dengan penghasilan tunggal sebesar IDR 800.000
per bulan sudah tidak dikatakan miskin. Padahal, jelas terlihat
bahwa kehidupan keluarga tersebut tentu sangat tidak layak.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2012 –
September 2012, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan dan
pedesaan sama-sama mengalami penurunan, masing-masing

5


Tabel 2 : Perkembangan Kemiskinan di Indonesia, Tahun 2004 – 2012
Jumlah penduduk miskin di Indonesia telah menurun selama 5 tahun terakhir. Namun,
kenaikan harga BBM bersubsidi dikhawatirkan akan menyebabkan jumlah penduduk
miskin kembali “meroket”.

Sumber : Berita Statistik BPS No 35/05/Th.XVI, 6 Mei 2013

tercatat sebesar 0,14 juta orang (0,18%) dan 0,40 juta orang (0,42%).
Jika jumlah pengangguran dan penduduk miskin turun, pendapatan
per kapita Indonesia mengalami peningkatan dari USD 3.004,9 di
tahun 2010 menjadi USD 3.596,27 di tahun 2012 (CEIC, 2013).
Namun demikian, kondisi ini tidak boleh membuat kita, khususnya
pemerintah berpuas diri, apalagi kenaikan harga BBM bersubsidi
akan diterapkan dalam waktu dekat. Hal ini tentu saja akan
mendorong naiknya harga, termasuk harga kebutuhan pokok
masyarakat, dan dikhawatirkan akan berimplikasi terhadap
meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia. Meskipun saat ini
pemerintah telah memiliki strategi untuk menekan bertambahnya
angka kemiskinan di Indonesia akibat kenaikan harga BBM
bersubsidi yang rencananya melalui berbagai paket kompensasi,
antara lain bantuan langsung masyarakat miskin (BLSM),
penyaluran beras bersubsidi (raskin), program keluarga harapan
(PKH), serta beasiswa miskin (BSM). Paket bantuan ini ditujukan
untuk melindungi masyarakat yang paling rentan terhadap dampak
kenaikan harga BBM. Namun keefektifan paket kompensasi ini
masih diragukan khalayak ramai. Kompensasi tersebut sering
dianggap sebagai manuver partai politik yang kadernya menjabat di
sejumlah Kementrian.
Tidak ada salahnya kita melihat kembali pengalaman Indonesia di
masa lampau pada saat pemerintah menaikkan harga BBM

6


bersubsidi dari IDR 1.810/liter pada 1 Januari 2003 menjadi IDR
4.500/liter pada 1 Oktober 2005. Kebijakan tersebut berdampak
terhadap daya beli masyarakat. Daya beli terpukul akibat kenaikan
sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya ongkos transportasi.
Akibatnya, jumlah penduduk miskin Indonesia turut meningkat
tercatat mencapai 39,3 juta orang (17,75%) pada Maret 2006 naik
signifikan dibandingkan dengan periode Febuari 2005 yang hanya
mencapai 35,1 juta orang (15,97%). Pada saat itu pemerintah juga
telah menjalankan program Bantuan Tunai Langsung (BLT) untuk
membantu rakyat miskin yang terkena imbas naiknya harga BBM.
Namun, upaya tersebut belum memadai untuk mengatasi masalah
kemiskinan secara menyeluruh.

II. Perkembangan Moneter
A. Jumlah Uang Beredar
Secara umum, bank sentral mencatat adanya peningkatan dalam
jumlah uang beredar M1 dan M2 menjadi IDR 836,51 triliun dan IDR
3.364,12 triliun pada April 2013. Jika dibandingkan dengan periode
yang sama tahun sebelumnya, M1 dan M2 meningkat masingmasing sebesar 16% dan 15%.
Semakin banyak jumlah uang yang beredar maka nilai tukar Rupiah
cenderung akan melemah dan harga-harga akan meningkat.
Pertumbuhan jumlah uang beredar yang tinggi sering kali juga
menjadi penyebab tingginya inflasi karena meningkatnya jumlah
Gambar 4 : Jumlah Uang Beredar, Tahun 2009 – 2013* (dalam IDR Triliun)
Pada April 2013 M1 meningkat 16% dan M2 naik 15% dibandingkan periode yang sama
tahun sebelumnya
IDR TRILYUN

M1

M2

4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

Sumber : Bank Indonesia dan CEIC (2013)

7

Perkembangan Moneter

uang beredar akan menaikkan permintaan yang pada akhirnya jika
tidak diikuti oleh pertumbuhan di sektor riil akan menyebabkan
naiknya harga.

B. Tingkat Inflasi
Laju inflasi Indonesia melambat pada Mei 2013, dipicu oleh turunnya
beberapa harga komoditas. Berdasarkan data yang dirilis BPS, inflasi
umum year on year pada Mei 2013 tercatat mencapai 5,47%, turun
dibandingkan bulan Maret 2013 yang tercatat sebesar 5,57%.
Perlambatan inflasi di bulan Mei 2013 tidak lepas dari kebijakan
Kementrian Perdagangan melalui Peraturan Kementrian
Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/4/2013 tentang Ketentuan
Impor Produk Holtikultura. Inti dari peraturan tersebut adalah
melonggarkan batasan-batasan untuk beberapa impor produk
pertanian, termasuk bawang putih karena terjadinya kelangkaan
berbagai produk holtikultura. Selain itu, peraturan tersebut
dicanangkan oleh Kementrian Perdagangan Indonesia setelah
Amerika Serikat melaporkan kepada Organisasi Perdagangan Dunia
(WTO) bahwa sistem perizinan impor di Indonesia rumit dan tidak
jelas, sehingga mempengaruhi ekspor pertanian dan perkebunan
Amerika. Sebagaimana diungkapkan oleh Duta Perdagangan
Gambar 5: Tingkat Inflasi, Tahun 2009 – 2013* (YoY, dalam %)
Indonesia mencatat perlambatan inflasi tahunan setelah pemerintah melonggarkan batasan impor untuk
beberapa produk pertanian.
(%)

UMUM

INTI

HARGA DIATUR PEMERINTAH

20

15

10

5

0

-5

-10

Sumber : BPS dan CEIC (2013)

8

BERGEJOLAK


Gambar 6: Tingkat Inflasi Tahun 2009 - 2013* Menurut Kelompok Pengeluaran (MoM, dalam %)
Deflasi yang terjadi pada bulan Mei 2013 karena adanya penurunan harga pada kelompok bahan
makanan dan sandang
MAKANAN JADI, MINUMAN, ROKOK DAN TEMBAKAU

BAHAN MAKANAN

PERUMAHAN, AIR, LISTRIK, GAS DAN BAHAN BAKAR

SANDANG
(%)

KESEHATAN

PENDIDIKAN, REKREASI DAN OLAHRAGA

TRANSPOR, KOMUNIKASI DAN JASA KEUANGAN

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

Sumber : BPS dan CEIC (2013)

Amerika Serikat (2013), “peraturan impor Indonesia telah melanggar
kewajiban anggota WTO termasuk perjanjian dalam Tarif dan
Perdagangan tahun 1994”.
Sementara itu, inflasi inti dan bergejolak secara year on year pada Mei
2013 juga mengalami perlambatan masing-masing tercatat sebesar
3,99% dan 12,06% dibandingkan dengan posisinya pada bulan April
2013 yang mencapai 4,12% untuk inflasi inti serta 12,06% untuk
bergejolak.
Jika dibandingkan dengan April 2013, inflasi umum pada Mei 2013
menunjukkan adanya deflasi, tercatat sebesar 0,03% atau terjadi
penurunan Indeks Harga Konsumen dari 138,64 pada April 2013
menjadi 138,60 pada Mei 2013. Deflasi terjadi karena adanya
penurunan harga pada kelompok bahan makanan dan kelompok
sandang, masing-masing tercatat tumbuh sebesar -0,83% dan -1,22%
pada Mei 2013.
Meskipun saat ini laju inflasi mengalami penurunan, dampak dari
kenaikan harga BBM harus diwaspadai jika jadi dinaikkan.
Sebagaimana diprediksi Bank Indonesia, laju inflasi akan bergerak
menjadi 7,76% jika BBM bersubsidi jadi naik. Rencananya, harga

9


bensin premiun naik menjadi IDR 6.500/liter, sementara solar naik
menjadi IDR 5.500/liter. Namun, hingga saat ini masih belum ada
kepastian terkait respon apa yang akan diambil oleh bank sentral
untuk meredam laju inflasi tersebut.

C. Tingkat Suku Bunga
Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 13 Juni 2013
memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan pada level 6%.
Seiring keputusan Bank Indonesia (BI) yang menaikkan BI rate
sebesar 25 basis poin, Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
memutuskan ikut menaikkan tingat bunga penjaminan sebesar 25
bps untuk periode 15 Juni 2013 hingga 14 September 2013. Dengan
demikian, tingkat bunga penjaminan untuk denominasi rupiah naik
menjadi 5,75%. Keputusan LPS menaikkan tingkat penjaminan
simpanan didasarkan pada kenaikan BI rate sebagai respons
peningkatan ekspektasi inflasi serta untuk memelihara kestabilan
makroekonomi dan sistem keuangan.
Cadangan devisa Indonesia kembali menguat mencapai posisi USD
107,27 miliar pada April 2013, naik dibandingkan bulan sebelumnya
yang hanya tercatat sebesar USD 104,80 miliar. Kenaikan cadangan
devisa tersebut dipicu oleh penerbitan surat utang internasional
(global bond) milik pemerintah pada bulan April 2013. Total
penerbitan surat utang internasional tersebut adalah sebesar USD 3
miliar yang terbagi atas USD 1,5 miliar untuk tenor 10 tahun dengan
kupon 3,34%, dan USD 1,5 miliar untuk tenor 30 tahun dengan kupon
4,63%.
Meskipun cadangan devisa kembali menguat pada April 2013,
namun posisinya masih lebih rendah dibandingkan pada Agustus
2011. Saat itu cadangan devisa Indonesia mencapai USD 124,6 miliar,
rekor tertinggi sejak Indonesia merdeka. Namun pada akhir Mei 2013
kembali turun pada posisi USD 105,149 miliar.
Hingga Mei 2013, pergerakan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh
faktor domestik dan eksternal. Dari sisi eksternal, tekanan terhadap
rupiah berasal dari ketidakpastian kondisi ekonomi negara maju
serta revisi pertumbuhan ekonomi dunia yang dilakukan IMF pada
April 2013. IMF memprediksi ekonomi global akan tumbuh dengan
rata-rata 3,3% pada tahun 2013, turun dari perkiran sebelumnya

10


Gambar 7: Perkembangan BI Rate, Suku Bunga SBI, Deposito, dan Penjaminan,
Tahun 2009 - 2013* (dalam % )
Mengikuti pergerakan BI rate, bunga penjaminan simpanan LPS juga naik sebagai respon peningkatan
ekspektasi inflasi dan memelihara kestabilan makroekonomi dan sistem keuangan.
(% )

Time De po sit N omin al 1 Bu lan

Ting ka t Bu ng a Pe njam in a n 3 Bu lan

BI Ra te

SBI 9 Bula n

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Catatan : BI rate dan suku bunga penjaminan : Oktober 2009 – Juni 2013
SBI rate dan suku bunga deposito : Oktober 2009 – Mei 2013

Gambar 8 : Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2009 - 2013* (dalam USD Milyar)
Peningkatan cadangan devisa hingga April 2013 ditopang oleh penerbitan obligasi valuta asing
oleh pemerintah


11


sebesar 3,5%. Bahkan Bank Dunia merevisi proyeksi pertumbuhan
global untuk tahun 2013 dari 2,4% pada Januari 2013 menjadi 2,2%
pada Juni 2013. Revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global itu
mengindikasikan pemulihan ekonomi yang belum stabil.
Dari sisi domestik, sentimen negatif berasal dari meningkatnya
harga pada Maret 2013 akibat tersendatnya pasokan bahan pangan
dan ketidakpastian kebijakan BBM bersubsidi. Investor asing
melihat ketidakpastian pemerintah Indonesia dalam menaikkan
harga BBM, menyebabkan rupiah kehilangan daya saingnya. Pada
akhir Mei 2013 nilai tukar rupiah secara point to point melemah
sebesar 0,82% (mtm) mencapai IDR 9802 per USD.
Sementara itu, pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di bulan
Mei 2013 menunjukkan penguatan. Pada periode tersebut, IHSG
bergerak di kisaran perdagangan di level 5068, meningkat
dibandingkan awal tahun 2013 yang hanya mencapai level 4453, atau
tumbuh sebesar 13,8%. Namun demikian, IHSG masih berpotensi
melemah karena pasar masih diwarnai ketidakpastian akan
penerapan kebijakan BBM subsidi.
Gambar 9 : Nilai Tukar dan Harga Saham, Tahun 2009 - 2013*
Ketidakpastian kenaikan harga BBM subsidi menjadi salah satu penyebab melemahnya nilai tukar Rupiah
I DX

I DX

ID R per US D (RH S )

6 000

5 000

1 4000

1 2000

1 0000
4 000
8 000
3 000
6 000
2 000
4 000

1 000

0

Sumber : Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia dan CEIC (2013)

12

2 000

0


III. Perkembangan Fiskal dan Utang Negara
A. Perkembangan Fiskal
Pada kuartal I tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat
sebesar 6,02%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang
sama tahun sebelumnya yang mencapai 6,29%. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi ini disebabkan oleh masih rendahnya
penyerapan APBN pada kuartal I 2013, berada di bawah 10%.
Turunnya kinerja neraca perdagangan akibat penurunan harga
komoditas dunia juga menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan
ekonomi kuartal I 2013. Kondisi ini kemudian menyebabkan
perubahan asumsi makro yang kemudian diajukan dalam RAPBN-P
2013.
Terdapat perubahan asumsi ekonomi makro yang diajukan dalam
RAPBN-P 2013, pertumbuhan ekonomi turun dari 6,8% menjadi
6,3% yang disebabkan oleh kondisi ekonomi global yang belum
membaik. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM)
meningkatkan asumsi inflasi dari 4,9% menjadi 7,2%. Indonesia
Crude Price (ICP) meningkat dari USD 100 menjadi USD 108, lifting
minyak dari 900 ribu barel per hari menjadi 840 ribu barel per hari,
dan lifting gas dari 1,36 juta barel menjadi 1,24 juta barel per hari.
Selanjutnya, pendapatan negara dalam RAPBN-P 2013 yang
akhirnya disepakati oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah
hingga 14 Juni 2013 juga berubah dari pengajuan pemerintah
sebelumnya. Dalam postur RAPBN-P 2013 yang disepakati,
pendapatan negara ditetapkan sebesar IDR 1.502 triliun, lebih besar
dari pengajuan pemerintah sebelumnya yang tercatat sebesar IDR
1.488 triliun. Dengan demikian, dibandingkan dengan RAPBN-P
Tabel 3 : RAPBN-P 2013
Rencana kenaikan harga BBM menyebabkan peningkatan asumsi inflasi dalam RAPBN-P

Sumber: Kementerian Keuangan (2013)

13

Perkembangan Fiskal dan Utang Negara

2013 yang pertama kali diajukan, DPR berhasil meminta pemerintah
menambah penerimaan negara sebesar IDR 13,679 triliun. Selain itu,
belanja negara dalam RAPBN-P 2013 disepakati sebesar IDR1.726,19
triliun.
Terkait dengan BBM bersubsidi, penggunaan BBM bersubsidi pada
bulan Maret 2013 sudah 6% melewati kuota yang ditetapkan.
Diperkirakan kuota BBM akan kembali jebol tahun ini hingga
mencapai 48,5 juta kiloliter, padahal dalam APBN 2013 kuota BBM
ditetapkan sebesar 46 juta kiloliter. Hal ini menjadi salah satu alasan
pemerintah untuk menetapkan pembatasan penggunaan BBM
bersubsidi, mengurangi subsidi BBM untuk menciptakan ruang
fiskal yang lebih sehat dan terjaga.
Pada APBN 2013, total anggaran yang dialokasikan untuk subsidi
BBM sebesar IDR 193,8 triliun. Jumlah ini melebihi separuh dari
seluruh alokasi dana untuk subsidi. Pemerintah pusat
menghabiskan 16,7% belanjanya untuk subsidi BBM. Bahkan jika
dikombinasikan dengan subsidi listrik, jumlahnya mencapai 23,8%
dari APBN. Dana untuk subsidi ini hampir pasti akan lebih besar dari
yang dianggarkan akibat konsumsi yang jauh melebihi kuota.
Hingga pertengahan Juni, pemerintah dan DPR masih membahas
RAPBN-P 2013 terkait wacana penaikan harga BBM.
Alokasi dana untuk subsidi BBM dinilai sudah terlalu besar dan
mengancam keberlanjutan fiskal. Isu keadilan dalam pembelanjaan
anggaran negara turut mencuat. Bayangkan saja, penerimaan negara
yang dihabiskan untuk subsidi BBM yang notabene tidak tepat
sasaran jauh melebihi belanja modal dan bantuan sosial yang
masing-masing hanya IDR184,4 triliun dan IDR73,6 triliun dalam
APBN 2013. Sebagai perbandingan, dana yang dihabiskan untuk
subsidi BBM setara dengan biaya pembangunan 43 Jembatan
Suramadu, 15 proyek MRT di Jakarta, atau 4.845 kilometer jalan tol.
Konsumsi yang membengkak juga kemungkinan besar
meningkatkan defisit APBN yang akan ditutup dengan penerbitan
surat utang.
Terkait dengan wacana kenaikan harga BBM, pemerintah
mengajukan skema kompensasi bagi rakyat miskin. Skema baru ini
diberi nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) yang

14


Gambar 10 : Belanja Pemerintah Pusat
Subsidi energi naik dalam RAPBNP 2013


pada intinya tidak berbeda dengan BLT yang pernah diberikan
terkait persoalan yang sama. Meskipun program pemerintah ini
rawan diboncengi muatan politik, pemerintah nampaknya tetap
akan melakukannya.
BLSM rencananya akan diberikan kepada rumah tangga miskin,
tujuannya adalah untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang
rentan terhadap kemungkinan adanya kenaikan harga kebutuhan
dasar serta penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin
akibat dari gejolak yang ditimbulkan setelah diterapkannya
kenaikan harga BBM. Alokasi BLSM pada RAPBN-P 2013
dianggarkan sebesar IDR 11,6 triliun yang nantinya akan dibagikan
kepada 15,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM) sebesar IDR
150 ribu selama 5 bulan. Namun Badan Anggaran DPR memutuskan
BLSM sebesar IDR 9,3 triliun,sehingga tiap RTSM dapat dana
sebesar IDR 150 ribu per bulan selama 4 bulan.
Penerimaan pajak selama ini merupakan andalan utama penerimaan
negara. Namun, target penerimaan pajak pada tahun 2013
diperkirakan mengalami penurunan dari IDR 1.193 triliun
sebagaimana ditetapkan dalam APBN 2013 menjadi IDR 1.139,3
triliun dalam RAPBN-P 2013. Penurunan ini disebabkan antara lain
oleh lambatnya laju ekspor dan melemahnya pertumbuhan ekonomi
nasional akibat tekanan dari ketidakpastian kondisi ekonomi global.

15

Perkembangan Fiskal dan Utang Negara

Tabel 4 : Penerimaan Pajak dalam Negeri Periode 1 Januari hingga 30 April
Tahun 2013 (dalam IDR Miliar)
Penghasilan pajak dalam negeri meningkat sebesar 9,04% pada periode 1 Januari
hingga 30 April 2013 dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2012.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2013)

Tabel 5: Defisit Anggaran dalam APBN dan RAPBN-P 2013 (dalam IDR Miliar)
Defisit anggaran diperkirakan meningkat menjadi 2,48% terhadap PDB


Tabel 4 menjelaskan penerimaan pajak dalam negeri hingga April
2013, tanpa penerimaan cukai. Dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 2012, penghasilan pajak dalam negeri meningkat sebesar
9,04% pada periode 1 Januari hingga 30 April 2013. Secara umum
Pajak Penghasilan (PPh) Migas dan Non Migas, Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), serta
Pajak Lainnya mengalami peningkatan pada periode 1 Januari
hingga 30 April 2013 dibandingkan periode yang sama tahun 2012.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi satu-satunya sumber pajak
yang mengalami penurunan sebesar 59%.
Potensi penerimaan negara yang berkurang disertai dengan kuota
subsidi BBM yang melebar perlu diwaspadai. Untuk mengantisipasi
defisit yang semakin besar, penyesuaian anggaran pada APBN-P
2013 dilakukan. Dalam RAPBN-P 2013 pemerintah mengajukan
target defisit sebesar 2,48% dari PDB. Target ini lebih tinggi
dibandingkan dengan defisit anggaran pada APBN 2013 yang
ditetapkan sebesar 1,65% dari PDB.

16


Dalam Nota Keuangan dan RAPBN-P 2013, perkiraan penurunan
pendapatan negara diperkirakan sebesar IDR 41.347,7 miliar (2,7%).
Defisit anggaran semakin memburuk karena disertai dengan
peningkatan belanja negara sebesar IDR 39.019,3 miliar (2,3%).
Rencana pembiayaan defisit tersebut akan dibiayai dari peningkatan
pembiayaan dalam negeri sebesar IDR 77.782,7 miliar, meningkat
dari rencana semula sebesar IDR 172.792,1 miliar dalam APBN 2013
menjadi sebesar IDR 250.574,8 miliar. Sedangkan pembiayaan luar
negeri neto akan turun IDR 2.584,3 miliar, dari defisit IDR 19.454,2
miliar menjadi defisit IDR 16.869,8 miliar. Penurunan ini disebabkan
peningkatan penarikan pinjaman luar negeri yang lebih besar
dibanding kenaikan penerusan pinjaman dan pembayaran cicilan
pokok utang.

B. Perkembangan Utang Negara
Total Surat Berharga Negara (SBN) outstanding yang dapat
diperdagangkan per 31 Mei 2013 mencapai IDR 1.191,22 triliun
meningkat sebesar IDR 124.92 triliun dibandingkan dengan SBN
outstanding per 30 April 2013 yang tercatat sebesar IDR 1.066,30
triliun.
Komposisi SBN outstanding periode Mei 2013 paling besar adalah
obligasi negara dengan tingkat bunga tetap, tercatat sebesar IDR
672,39 triliun. Sementara itu, Surat Perbendaharaan Negara
(SPN/Treasury Bill) pada Mei 2013 tercatat sebesar IDR 22,47 triliun
menunjukkan peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang
tercatat mencapai IDR 21,02 triliun. Sedangkan, obligasi negara
Gambar 11 : Komposisi Surat Berharga Negara
Obligasi negara dengan tingkat bunga tetap masih mendominasi penerbitan SBN Indonesia
S u ra t U ta n g N e g a r a (S U N )
O N : Ta n p a K u p o n

S u ra t P er b e n d a h a ra a n N e g a r a (S P N )
O N : T in g k a t B u n g a Te ta p

O b lig a si N eg a ra (O N )
O N : T in g k a t B u n g a M e n g a m b a n g

ID R T riliu n
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan CEIC (2013)

17

Perkembangan Internasional

Gambar 12 : Kepemilikan Asing atas Surat Berharga
Total kepemilikan asing atas surat berharga meningkat.
IDR Triliun

Kepemilikan Asing Atas SBI
Kepemilikan Asing Atas Ekuitas Saham

Kepemilikan Asing Atas Surat Berharga Negara
Total Kepemilikan Asing

2500

2000

1500

1000

500

0

Catatan : Kepemilikan Asing Atas SBI dan SBN : Mei 2010 s/d Mei 2013
Kepemilikan Asing Atas Ekuitas Saham : Mei 2010 s/d April 2013
Sumber: Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan CEIC (2013)

dengan tingkat bunga mengambang tidak mengalami perubahan
sepanjang awal tahun 2013 hingga Mei 2013, tercatat mencapai IDR
122,75 triliun.
Total kepemilikan asing atas SBN dan ekuitas saham menunjukkan
peningkatan sepanjang awal tahun 2013 hingga Mei 2013. Total
kepemilikan asing di SBN pada Januari 2013 tercatat sebesar IDR
273,2 triliun, naik menjadi IDR 302,94 triliun di bulan Mei 2013. Jika
dibandingkan dengan Mei 2012, total kepemilikan asing untuk SBN
meningkat sebesar IDR 78,44 triliun pada Mei 2013.
Terkait kepemilikan asing atas SBI, pada Mei
2013 nilai
kepemilikannya mencapai IDR 1.02 triliun, menurun dibandingkan
bulan sebelumnya yang tercatat mencapai IDR 1.65 triliun. Begitu
pula jika dibandingkan dengan keadaan pada Mei 2012, kepemilikan
asing atas SBI pada Mei 2013 tercatat turun sebesar IDR 0,63 triliun.
Hal ini nampaknya masih dipengaruhi oleh 6 months holding period
yang telah diterapkan oleh Bank Sentral sejak 13 Mei 2011.

IV. Perkembangan nternasional
Kinerja neraca perdagangan Indonesia mengalami penurunan pada
April 2013. Neraca perdagangan Indonesia yang semula surplus
USD 0,1 miliar pada Maret 2013, menurun menjadi defisit USD 1,6

18


Gambar 13: Neraca Perdagangan Indonesia, Januari 2008 - April 2013
Neraca perdagangan Indonesia kembali defisit.

Sumber: Badan Pusat Statistik dan CEIC (2013)

miliar pada April 2013. Penurunan kinerja neraca perdagangan pada
April 2013 terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai impor
sebesar 9,6%. Peningkatan nilai impor ditopang oleh peningkatan
impor non migas dari USD 11 miliar menjadi USD 12,7 miliar,
sementara impor migas menurun sebesar USD 0,3 miliar atau 7,7%.
Penurunan ekspor dari USD 15,02 miliar menjadi USD 14,7 miliar
turut menyumbang penurunan neraca perdagangan pada April
2013.
Dibandingkan dengan April 2012, neraca perdagangan Indonesia
memburuk pada April 2013. Defisit neraca perdagangan meningkat
dari USD 0,8 miliar menjadi USD 1,6 miliar. Memburuknya kinerja
neraca perdagangan disebabkan oleh penurunan ekspor sebesar
9,1% yang ditopang oleh penurunan ekspor migas sebesar 32,9% dan
ekspor non migas sebesar 2,4%.
Secara keseluruhan kinerja neraca perdagangan pada periode
Januari - April 2013 mengalami penurunan dibandingkan periode
Januari - April 2012. Neraca perdagangan yang semula surplus USD
2 miliarpada Januari – April 2012 turun menjadi defisit USD 1,9
miliar pada Januari – April 2013. Penurunan neraca perdagangan
masih disebabkan oleh menurunnya nilai ekspor dari USD 64,7
miliar pada Januari – April 2012 menjadi USD 60,1 miliar pada
periode yang sama tahun 2013. Penurunan nilai ekspor ini
menunjukkan bahwa rendahnya daya saing internasional dan
pelemahan perekonomian global masih memukul ekspor Indonesia.

19


Kinerja neraca perdagangan migas pada April 2013 terus mengalami
penurunan. Defisit neraca perdagangan migas meningkat dari USD 1
miliar pada Maret 2013, menjadi USD 1,2 miliar pada April 2013.
Peningkatan defisit neraca perdagangan migas disebabkan oleh
penurunan nilai ekspor migas dari USD 2,9 miliar pada Maret 2013
menjadi USD 2,4 miliar pada April 2013. Penurunan ekspor migas
disebabkan oleh menurunnya ekspor minyak mentah sebesar 21,9%,
ekspor hasil minyak sebesar 20,47%, dan ekspor gas sebesar 15,9%.
Sementara itu, neraca perdagangan migas pada April 2013 juga
dinilai memburuk jika dibandingkan dengan kondisinya pada
periode yang sama tahun sebelumnya. Defisit neraca perdagangan
migas meningkat dari USD 0,5 miliar pada April 2012 menjadi USD
1,2 miliar pada April 2013.
Sementara itu, penurunan juga terjadi pada harga minyak mentah
Indonesia di pasar dunia yang menurun dari USD 107,42 per barel
pada Maret 2013 menjadi USD 104,19 per barel pada April 2013.
Rata-rata harga minyak mentah utama di pasar internasional pada
April 2013 juga mengalami penurunan, seperti WTI (Nymex) yang
turun dari USD 92,96 per barel menjadi USD 92,07 per barel atau
Brent (ICE) yang turun dari USD 109,54 per barel menjadi USD 103,43
per barel dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan harga minyak
dunia ini sebagai dampak dari kenaikan pasokan minyak mentah
dunia. Produksi minyak dunia meningkat dari 90,83 juta barel per
hari pada Maret 2013 menjadi 91,26 juta barel per hari pada April
2013. Bagi Indonesia, meskipun masih dibawah target produksi
minyak yaitu 900.000 barel per hari, namun produksi minyak rataGambar 14: Neraca Perdagangan Migas Indonesia, Januari 2008 – April 2013
Defisit neraca perdagangan migas masih terus berlangsung.


20


rata meningkat menjadi 890.000 barel per hari pada kuartal I 2013.
Secara keseluruhan, terjadi peningkatan defisit neraca perdagangan
migas dari USD 1,1 miliar pada periode Januari-April 2012 menjadi
USD 4,6 miliar pada periode Januari-April 2013. Peningkatan defisit
neraca perdagangan migas ini ditopang oleh meningkatnya impor
migas sebesar 3,2% dan menurunnya ekspor migas sebesar 22,2%.
Neraca perdagangan non migas tercatat defisit USD 0,41 miliar pada
April 2013, memburuk setelah sebelumnya surplus USD 1,1 miliar
pada Maret 2013. Penurunan neraca perdagangan non migas ini
ditopang oleh meningkatnya impor non migas sebesar 15,8%,
meskipun pada bulan yang sama ekspor non migas juga meningkat
sebesar 1,7% .
Jika dibandingkan dengan neraca perdagangan non migas pada
April tahun sebelumnya, maka defisit neraca perdagangan non
migas meningkat dari USD 0,2 miliar pada April 2012 menjadi USD
0,4 miliar pada April 2013. Memburuknya kinerja neraca
perdagangan non migas tersebut disebabkan oleh penurunan kinerja
ekspor sebesar 2,4% dalam kurun waktu April 2012 hingga April
2013.
Secara keseluruhan, kinerja neraca perdagangan non migas pada
April 2013 mengalami penurunan dibandingkan kinerja neraca
perdagangan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada JanuariApril 2013, neraca perdagangan non migas tercatat surplus USD 2,7
Gambar 15: Neraca Perdagangan Non-Migas Indonesia, Januari 2008 – April 2013
Kinerja neraca perdagangan non migas kembali memburuk


21


miliar, menurun dari neraca perdagangan non migas pada JanuariApril 2012 yaitu surplus USD 3,1 miliar. Penurunan surplus tersebut
didukung oleh penurunan ekspor non migas sebesar 3%
dibandingkan nilai ekspor pada Januari-April 2012.
Selama Januari – April 2013, ekspor dari 10 golongan barang yang
terdiri dari bahan bakar minyak; lemak dan minyak nabati;
mesin/peralayan listrik; karet dan barang dari karet; mesin-mesin/
pesawat mekanik; bijih, kerak dan abu logam; kendaraan dan
bagiannya; pakaian jadi bukan rajutan; alas kaki; dan kayu, barang
dari kayu memberikan kontribusi sebesar 62,10% terhadap total
ekspor non migas.
Pada kuartal I 2013 terjadi penurunan defisit transaksi berjalan
sebesar 31% dari kuartal sebelumnya. Defisit transaksi berjalan
Indonesia tercatat USD 5,3 miliar pada kuartal I-2013, turun
dibandingkan defisit transaksi berjalan pada kuartal IV 2012 yaitu
USD 7,6 miliar. Menurunnya defisit transaksi berjalan ini disebabkan
oleh meningkatnya surplus neraca perdagangan barang dari USD 0,8
miliar pada kuartal IV 2012 menjadi USD 1,6 miliar pada kuartal I
2013. Penurunan defisit neraca perdagangan jasa dan defisit neraca
pendapatan menopang perbaikan kinerja transaksi berjalan.
Jika dibandingkan dengan kuartal I 2012, maka kinerja transaksi
berjalan dinilai memburuk pada kuartal 1 2013. Defisit transaksi
berjalan meningkat dari USD 3,1 miliar pada kuartal I-2012 menjadi
USD 5,3 miliar pada kuartal I-2013. Meningkatnya defisit transaksi
berjalan pada kuartal I-2013 ditopang oleh penurunan surplus neraca
perdagangan barang sebesar 57% (YoY) dan meningkatnya defisit
neraca perdagangan jasa sebesar 11,5% (YoY).
Kinerja transaksi modal dan finansial dinilai memburuk pada kuartal
I 2013. Transaksi modal dan finansial tercatat turun tajam menjadi
defisit USD 1,4 miliar pada kuartal I 2013 setelah sebelumnya
mengalami surplus USD 11,9 miliar pada kuartal IV 2012. Penyebab
memburuknya kinerja transaksi modal dan finansial disebabkan oleh
menurunnya kinerja investasi lainnya dari surplus USD 7,2 miliar
pada kuartal IV 2012 menjadi defisit USD 7,7 miliar sebagai dampak
dari kenaikan simpanan perbankan domestik di luar negeri.

22


Gambar 16: Transaksi Berjalan Indonesia, 2006:Q1 – 2013:Q1
Defisit transaksi berjalan kembali menurun

Sumber: Bank Indonesia dan CEIC (2013)

Gambar 17: Transaksi Modal dan Finansial, 2006:Q1 – 2013:Q1
Transaksi Modal dan Finansial yang semula surplus menurun drastis menjadi deficit


Gambar 18: Neraca Pembayaran Indonesia, 2006:Q1 – 2013:Q1
Neraca pembayaran yang surplus mulai defisit lagi


23

GAMA Leading Economic Indicator

Meningkatnya aset valas perbankan di luar negeri merupakan respon
dari kebijakan BIyang mengambil alih penyediaan sebagian besar
kebutuhan valuta asing (valas) untuk pembayaran impor minyak. Oleh
karena itu, BI melakukan intervensi mengurangi permintaan valas di
pasar sehingga akan mengurangi tekanan pada Rupiah dan
memungkinkan BImemasok valas ke Pertamina dengan kurs tertentu
agar stabilitas rupiah tetap terjaga. Kebijakan BI ini membuat
perbankan memiliki kelebihan likuiditas valas dan menempatkan
likuiditas valasnya ke luar negeri.
Kinerja transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2012 dinilai lebih
baik daripada kuartal I 2013. Pada kuartal I 2012 transaksi modal dan
finansial tercatat surplus USD 2,1 miliar. Penyebab utama
memburuknya kinerja transaksi modal dan finansial pada kuartal I 2013
dibandingkan tahun sebelumnya adalah meningkatnya defisit investasi
lainnya dari USD 2 miliar pada kuartal I 2012 menjadi defisit USD 7,7
miliar pada kuartal I 2013.
Kinerja neraca pembayaran Indonesia tercatat mengalami defisit USD
6,6 miliar pada kuartal I 2013 setelah sebelumnya surplus USD 3,2 pada
kuartal IV 2012. Memburuknya kinerja neraca pembayaran pada
kuartal I 2013 disebabkan oleh memburuknya kinerja transaksi modal
dan finansial yaitu defisit USD 1,4 miliar setelah pada kuartal
sebelumnya mengalami surplus USD 11,8 miliar.
Dibandingkan dengan kuartal I 2012, kinerja neraca pembayaran pada
kuartal I 2013 dinilai memburuk. Defisit neraca pembayaran meningkat
dari USD 1 miliar pada kuartal I 2012 menjadi defisit USD 6,6 miliar
pada kuartal I 2013. Memburuknya kinerja neraca pembayaran pada
kuartal I 2013 disebabkan oleh memburuknya kinerja transaksi berjalan
dari defisit USD 3,1 miliar pada kuartal I 2012 menjadi defisit USD 5,3
miliar pada kuartal I 2013, serta memburuknya kinerja transaksi modal
dan finansial dari surplus USD 2,1 miliar menjadi defisit USD 1,4 miliar
pada kuartal I 2013.

V. GAMA Leading Economic Indicator
GAMA LEI sebelumnya telah berhasil memprediksi perlambatan
ekonomi Indonesia sebanyak 2 kali, yaitu pada kuartal IV tahun 2012
dan kuartal I 2013 yang masing-masing year-on-year sebesar 6,11%
dan 6,01%. Prediksi dari GAMA LEI ini berbeda dari prediksi para

24


Gambar 19 : GAMA LEI Indonesia Tahun 2000:Q1 – 2013:Q1

analis pada umumnya di mana para analisis memprediksikan
percepatan pada perekonomian Indonesia. GAMA LEI saat ini masih
memprediksikan kinerja perekonomian Indonesia yang
menunjukkan perlambatan pada kuartal II tahun 2013.
Tahun 2013 yang masih diwarnai dengan ketidakpastian ekonomi
global sekaligus merupakan tahun politik bagi Indonesia, saat ini
diwarnai pula oleh ketidakpastian kenaikan harga BBM . Belanja
persiapan pemilihan umum kuartal depan hanya akan menahan
sementara pertumbuhan ekonomi, artinya pertumbuhan tidak
berdasarkan pada pijakan yang kuat. Besaran inflasi sebelum dan
setelah kenaikan harga BBM tahun ini juga patut untuk diwaspadai.
Hal tersebut akan menambah tekanan pada pertumbuhan ekonomi
ke depan. Apalagi proyeksi GAMA LEI periode ini belum
menunjukan titik balik yang mengisyaratkan perekonomian masih
akan bergerak turun semenjak kuartal IV 2012. Nilai tukar rupiah
terhadap dolar yang hampir menembus IDR 10.000 per USD karena
impor migas semakin tinggi, disebabkan jumlah permintaan BBM
dalam negeri semakin tinggi. Tingginya permintaan disebabkan
oleh harga BBM yang murah. Makin tinggi permintaan BBM, makin
banyak impor migas yang dibutuhkan. Dengan demikian kebutuhan
dolar semakin tinggi untuk mengimpor BBM. Akibatnya nilai tukar
rupiah terhadap dolar semakin melemah.
Apabila para pembuat kebijakan masih belum memberikan
kebijakan riil yang pro-pertumbuhan dan kondisi masih sama
dengan periode sebelumnyya, sesuai dengan prediksi LEI,
perekonomian Indonesia kuartal depan diprediksi masih akan terus
melambat. Tentu hal yang diharapkan adalah pertumbuhan
ekonomi ke depan akan berubah arah dan mengalami percepatan.

25

GAMA Leading Economic Indicator

GAMA LEI merupakan siklus dari indikator komposit yang terdiri
dari indikator-indikator pilihan yang memiliki gerak siklus yang
mendahului gerak siklus bisnis Indonesia (Indonesian Economic
Review and Outlook, Maret 2013). Pembentukan GAMA LEI dilakukan
dengan menganalisis ratusan indikator makro Indonesia baik
internal maupun eksternal. Pemilihan indikator-indikator makro
dilakukan secara ketat, sehingga terbentuk GAMA LEI. Setiap
kuartal selalu diadakan pembaruan indikator, sehingga LEI yang
dibentuk semakin berkembang dan akurat. Siklus bisnis Indonesia
yang didekati dengan menggunakan data terbaru kuartalan PDB
Indonesia tahun 2000–2013 menunjukan pergerakan yang cukup
fluktuatif. GAMA LEI ini mampu memprediksi titik balik dari suatu
siklus bisnis perekonomian. Pada saat krisis ekonomi global 2008,
sinyalemen dari titik balik LEI pada kuartal IV 2007 ini mampu
memprediksi adanya penurunan kinerja perekonomian Indonesia
pada kuartal I 2008

Konsensus Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
Hasil survey yang melibatkan responden dari dosen-dosen Fakultas
Ekonomika dan Bisnis UGM memberikan gambaran perkiraan
angka indikator ekonomi makro utama yaitu pertumbuhan PDB,
inflasi, dan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika, dari kuartal
II tahun 2013 hingga tahun 2014. Perkiraan pertumbuhan PDB riil
YoY secara umum masih tidak menunjukan optimisme. Untuk
periode kuartal II dan III tahun 2013 pertumbuhan PDB riil
diperkirakan sebesar masing-masing 6,02% ± 0,2% dan 6,05% ± 0,2%.
Perkiraan pertumbuhan PDB dengan melihat perkembangan
perekonomian Indonesia terbaru pada tahun 2013 dan 2014 masingmasing diprediksi sebesar 6,13% ± 0,22% dan 6,19% ± 0,21%.
Sementara itu, inflasi secara year on year secara umum diperkirakan
meningkat. Hasil survey ini menunjukkan bahwa inflasi untuk
periode kuartal II dan III di tahun 2013 diperkirakan masing-masing
sebesar 5,93% dan 6,12%. Sedangkan, inflasi tahun 2013 diprediksi
mencapai 5,71% dan 5,66% pada tahun 2014.
Selanjutnya, pada edisi IERO sebelumnya, hasil survey
menunjukkan bahwa nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika
pada kuartal II 2013 diprediksi akan berada pada kisaran IDR 9.776
per USD. Namun, hasil survey kali ini memperkirakan nilai tukar

26


Tabel 6 : Estimasi PDB (YoY, dalam %)

Sumber: Data primer, diolah (2013)

Tabel 7 : Estimasi Inflasi (YoY, dalam %)


Tabel 8 : Estimasi Nilai Tukar rupiah terhadap dolar AS (IDR per USD)


Rupiah terhadap dolar Amerika semakin melemah. Hal ini tidak
lepas dari tekanan yang dihadapi perekonomian Indonesia serta
ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Sehubungan
dengan hal itu, hasil survey kali ini memperkirakan nilai tukar
Rupiah terhadap dolar Amerika untuk kuartal II 2013 mencapai IDR
9.837 per USD, sedangkan pada kuartal III 2013 diprediksi berada
pada kisaran IDR 9.834 per USD. Sedangkan, nilai tukar Rupiah
terhadap dolar Amerika untuk tahun 2013 diperkirakan berada
dalam kisaran IDR 9.818 per USD dan IDR 9.831 per USD pada tahun
2014.

VI. Isu Terkini
Menunda Bukanlah Pilihan; Perekonomian Tersandera
“Bom Waktu” Subsidi BBM yang Terus Tumbuh
Oleh Dr. Rimawan Pradiptyo1
Sejarah Berulang
Untuk kesekian kali, pasca reformasi, bangsa Indonesia terjebak
pada dilemma penurunan subsidi BBM. Berbagai road map
penurunan subsidi BBM telah dibuat oleh para birokrat sejak tahun
2008, namun berbagai road map tersebut bukanlah apa yang
1

Dr. Dr. Rimawan Pradiptyo adalah Deputi Penelitian dan Koordinator Publikasi & Data Penelitian
Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB) FEB UGM

27

Isu Terkini

diinginkan oleh para politisi. Masih segar dalam ingatan kita
bagaimana pemerintah berencana melakukan pengaturan konsumsi
BBM di tahun 2010 dan mulai dilakukan terbatas di Jakarta pada
2011, dan diharapkan terlaksana di seluruh Indonesia pada akhir
2013. Meski demikian rencana ini kandas di tahun 2011 setelah
diketahui banyak SPBU mengalami keterbatasan lahan untuk
instalasi tambahan tanki timbun, ditambah penolakan dari DPR
terhadap hasil penelitian tiga Universitas UGM-ITB-UI.
Tim peneliti UGM-ITB-UI menyatakan bahwa proposal para
birokrat untuk mengatur konsumsi BBM bersubsidi, ataupun
keinginan para politisi untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi,
adalah tidak efisien dan tidak efektif. Biaya pelaksanaan kedua
kebijakan tersebut diestimasi lebih tinggi daripada manfaat
penurunan subsidi BBM yang akan diperoleh. Di sisi lain, kedua
rencana tersebut berpotensi menciptakan konflik horizontal di tiaptiap SPBU, antara konsumen dengan pihak pengelola SPBU. Kedua
rencana tersebut memiliki implikasi negatif yaitu pengalihan potensi
konflik dan demonstrasi dari depan Istana Negara dan gedung
DPR/MPR ke SPBU dari Sabang sampai Merauke.
Tim peneliti UGM-ITB-UI mengusulkan penurunan subsidi BBM
sebesar Rp500 rupiah dan dan terus dilakukan secara bertahap
(misalnya 6-12 bulan sekali) hingga harga Premium mencapai harga
keekonomian disertai kompensasi subsidi ke keluarga miskin.
Angka Rp500/liter ditentukan untuk mengakomodasi kepentingan
ekonomi dan juga politik pada saat yang bersamaan. Rencana ini
ditolak oleh DPR, dan para stake holders, termasuk partai politik yang
berkuasa, belum memberikan dukungan yang penuh terhadap
usulan ini.
Di awal 2012, mencuat kembali masalah beban keuangan negara
yang diakibatkan oleh subsidi BBM. Kembali tiga universitas
diminta melakukan kajian kali ini adalah Tim Unpad-ITB-UI dan
diusulkan harga Premium naik Rp1500/liter. Usulan ini ditentang
banyak kalangan, terutama mahasiswa, dan timbullah aksi
demonstrasi di berbagai kota menentang rencana tersebut.
Maraknya reaksi masyarakat saat itu adalah akibat tidak
dipertimbangkannya faktor politik dalam rencana penetapan
kenaikan harga Rp1500/liter. Hal ini berbeda dengan rekomendasi
Tim UGM-ITB-UI yang mempertimbangkan unsur politik dalam

28


rekomendasi mereka sehingga usul yang diajukan peningkatan
harga Premium sebesar Rp500/liter dan dilakukan pengurangan
subsidi secara berkala.
Kembali, di tahun 2012, partai yang berkuasa ragu-ragu dalam
mengambil kebijakan, dan akhirnya rencana peningkatan harga
subsidi BBM tidak jadi dilakukan. tingginya intensitas diskusi
mengenai rencana peningkatan harga Premium tanpa realisasi yang
jelas, justru memicu laju inflasi yang didasarkan pada expected
inflation yang terbentuk di tingkat pelaku ekonomi, khususnya
pedagang. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Pradiptyo dkk
(2010) yang menunjukkan bahwa informasi utama pembentuk asa
inflasi (expected inflation) di tingkat pedagang adalah isu tentang
kenaikan harga BBM.
Sejak bulan Februari 2013, kembali beban subsidi BBM terhadap
anggaran pemerintah kembali menyeruak. Defisit APBN di tahun
2011 dan 2012 berturut-turut adalah 1,1% dan 1,84% dari PDB, lebih
rendah daripada pagu maksimal 3% dari PDB. Tahun ini, jika tidak
ada kebijakan penurunan subsidi BBM, maka defisit APBN
diperkirakan mencapai 3,83% dari PDB. Di sisi lain, fakta bahwa
Indonesia adalah negara net importir
minyak sejak 2004,
peningkatan konsumsi BBM bersubsidi tentu akan meningkatkan
tekanan terhadap neraca pembayaran karena impor Pertamax tentu
akan meningkat2.
Meski masalah subsidi BBM berulang minimal selama tiga tahun
terakhir, upaya penurunan subsidi BBM ternyata tidak mudah
dilakukan. Pola penanganan selama tiga tahun tidak menunjukkan
perubahan yang signifikan, yaitu selalu bersifat myopic dan
kebijakan didasarkan lebih pada anecdotal evidence (mitos)
dibandingkan dengan hard evidence (realitas).
Subsidi BBM adalah Bom Waktu yang Tumbuh
Kebijakan subsidi BBM pada dasarnya adalah kebijakan yang
memanjakan konsumsi masyarakat golongan menengah ke atas,
dengan dalih melindungi masyarakat berpenghasilan rendah.
Konsumsi BBM bersubsidi adalah fenonema compensated
consumption, artinya berapapun konsumsi BBM bersubsidi, untuk
2.

Di pasar international, standar minimum untuk bensin adalah RON 92 atau setara dengan Pertamax. Dengan
demikian, untuk menutup kekurangan produksi dalam negeri, pemerintah perlu mengimpor Pertamax.

29

Isu Terkini

kegunaan apapun dan oleh siapapun, akan selalu dipenuhi oleh
pemerintah. Berapapun volume BBM bersubsidi yang keluar dari
tanki Pertamina, di akhir tahun pasti akan ditutup pendanaannya
oleh Pemerintah.
Fenomena compensated consumption dapat digambarkan sebagai
berikut. Bayangkan jika anda memiliki kartu kredit dengan nilai
kredit yang tidak terbatas3. Lalu berikan kartu kredit tersebut
kepada seorang remaja, yang di pagi hari, remaja tersebut diantar ke
mall yang paling mewah di negeri ini4. Berilah pesan kepada remaja
tersebut, bahwa yang bersangkutkan diperkenankan membeli
barang apapun dengan harga berapapun dengan kartu kredit
tersebut, dan nantinya seluruh tagihan kartu kredit akan
ditanggung oleh anda. Di malam hari, ketika mall tersebut akan
tutup dan si remaja anda jemput dan anda mengumpulkan bukti
pembelian dari remaja tersebut, adakah ada orang di muka bumi ini
yang mampu mengestimasi dengan tepat nilai pembelian yang
dilakukan remaja tersebut selama sehari itu? Tentu saja jawabannya
adalah negatif. Ilustrasi ini menggambarkan kompleksitas yang
dihadapi oleh birokrat dalam mengestimasi konsumsi BBM
bersubsidi yang selalu meningkat. Tidaklah mengherankan jika
setiap tahun kuota BBM bersubsidi tidak mudah diperkirakan dan
cenderung selalu melebihi kuota yang telah ditetapkan.
Permasalahannya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi
peningkatan konsumsi BBM bersubsidi? Beberapa faktor yang
mempengaruhi peningkatan konsumsi BBM bersubsidi adalah: 1)
peningkatan aktivitas ekonomi akibat pertumbuhan ekonomi; 2)
kenaikan harga minyak dunia; 3) penguatan nilai tukar mata uang
asing; 4) pengalihan konsumsi dari Pertamax ke Premium; 5)
peningkatan aktivitas pasar gelap untuk keperluan industri; dan 6)
penyelundupan BBM bersubsidi ke negara lain.
Dari enam faktor di atas, hanya faktor pertumbuhan ekonomi yang
merupakan faktor endogen, yang dapat dipengaruhi oleh
pemerintah. Selain itu, kelima faktor lain merupakan faktor eksogen
yang tidak dapat dipengaruhi oleh pemerintah sama sekali. Artinya,
tanpa perubahan kebijakan terhadap subsidi BBM, maka beban
subsidi BBM bukanlah dalam kendali pemerintah, namun justru
3

Jenis kartu kredit seperti ini biasanya berwarna hitam dengan nomor akun yang tidak panjang seperti layaknya
kartu kredit biasa. Keberadaan kartu seperti ini biasanya dimiliki oleh nasabah-nasabah tertentu saja.
4
Di beberapa mall di Jakarta, mobil-mobil mewah seperti Ferarry, Porsche dan Jaguar di jual. Kartu kredit tanpa
batas memungkinkan pembelian mobil-mobil mewah tersebut.

30


dikendalikan oleh pasar internasional, perilaku masyarakat dalam
mengkonsumsi BBM bersubsidi dan bahkan oleh perilaku pelaku di
pasar gelap dan penyelundup BBM bersubsidi. Artinya, upaya
mempertahankan subsidi BBM justru meletakkan kedaulatan
penyusunan anggaran pembangunan (APBN) kepada pihak asing
dan bahkan kepada para pelaku pasar gelap serta para penyelundup
BBM bersubsidi. Pertanyaan yang harus dijawab kemudian adalah,
bagaimana dengan upaya meningkatkan kemandirian bangsa
dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan
ekonomi yang berkelanjutan?
Tidak berlebihan kiranya jika pertumbuhan beban subsidi BBM
terhadap keuangan negara dapat digambarkan sebagai 'bom waktu
yang terus bertumbuh dan siap meledak kapan saja'. Dalam
menghadapi masalah kompleks seperti ini, tentu saja berdiam diri
bukanlah strategi yang optimal, mengingat dampak subsidi BBM
terhadap APBN akan terus tumbuh dan membebani perekonomian.
Di sisi lain, pertumbuhan konsumsi BBM bersubsidi menciptakan
kerentanan ekonomi karena permintaan terhadap Pertamax impor
akan meningkat sehingga akan memberikan tekanan terhadap
neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah.
Permasalahan menjadi semakin kompleks, ketika BBM bersubsidi
tersedia di mana saja dan bisa diakses siapa saja. Tentu saja semakin
tinggi kemampuan daya beli seseorang, semakin besar konsumsi
terhadap bahan bakar, sehingga tidak pelak subsidi BBM lebih
banyak dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan menengah ke
atas dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan rendah.
Berbagai hasil penelitian5 menunjukkan fakta nyata (hard evidence)
bahwa subsidi BBM meningkatkan ketimpangan pendapatan. Data
Kementerian ESDM menunjukkan bahwa proporsi BBM bersubsidi
dinikmati oleh: 1) pemilik mobil (53%) dibandingkan pemilik motor
(47%); 2) masyarakat di Jawa dan Bali (59%); dan 3) angkutan darat
(89%). Tercatat 25% rumah tangga berpenghasilan tertinggi
menikmati 77% subsidi BBM dibandingkan dengan 25% rumah
tangga berpenghasilan terendah yang hanya menikmati 15% subsidi
BBM (Kementerian Keuangan, 2008). 111
Fakta menunjukkan volume konsumsi BBM bersubsidi dan
besarnya subsidi BBM juga ditentukan oleh aktivitas di pasar gelap
5

Lihat Kementerian Keuangan (2008), World Bank (2010),

31

Isu Terkini

dan penyelundupan BBM bersubsidi. Kensekuensi dari fakta ini
adalah, semakin besar subsidi BBM yang dikucurkan, semakin besar
subsidi yang diterima oleh para penyelundup dan pelaku di pasar
gelap.
Fakta-fakta di atas menunjukkan bahwa subsidi BBM adalah salah
sasaran. Tidaklah berlebihan jika setiap upaya mempertahankan
subsidi BBM dapat dimaknai sebagai upaya untuk mempertahankan
subsidi kepada rumah tangga berpendapatan menengah ke atas, dan
juga mempertahankan subsidi kepada para penyelundup dan
pelaku pasar gelap BBM bersubsidi. Hal ini sekaligus menepis
anggapan bahwa menaikan harga BBM bersubsidi adalah
mendzolimi rakyat. Fakta menunjukkan masyarakat miskin hanya
menikmati sebagian kecil dari subsidi BBM. Fakta di atas juga
menunjukkan bahwa segala upaya untuk mempertahankan
kebijakan subsidi BBM yang tidak tepat sasaran tersebut justru
mencederai dan sekaligus mengabaikan rasa keadilan.
Pradiptyo dan Sahadewo (2012) melakukan laboratory-based survey
kepada 335 rumah tangga di Yogyakarta, baik yang tidak memiliki
kendaraan bermotor apapun hingga yang memiliki mobil lebih dari
satu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subyek yang tidak
memiliki kendaraan bermotor, yang notabene berpendapatan
rendah, lebih mudah menerima penurunan subsidi BBM daripada
subyek yang memiliki mobil. Bagi subyek yang tidak memiliki
kendaraan bermotor, penurunan subsidi BBM secara bertahap
ataupun seketika tidaklah menjadi masalah asal realokasi
penurunan subsidi tersebut dilakukan pada program-program
subsidi spesifik (misalnya vaksin, infrastruktu dan transportasi)
yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rumah tangga.
Sebaliknya, subyek yang memiliki mobil tidak peduli bagaimana
realokasi yang dihasilkan dari penghematan subsidi BBM, yang
mereka pentingkan adalah kebijakan penurunan subsidi BBM harus
dilakukan secara bertahap. Dapat disimpulkan bahwa rumah tangga
dengan pendapatan yang tinggi, yang notabene menikmati lebih
banyak BBM bersubsidi, lebih sulit menerima kebijakan penurunan
subsidi BBM daripada rumah tangga dengan pendapatan rendah.
Pradiptyo (2012a,b) melaporkan bahwa ternyata, di Indonesia, para
koruptor-pun menikmati 'subsidi' akibat hukuman maksimal dalam
UU Anti Korupsi yang terlalu ringan. Didasarkan pada putusan MA

32


dari tahun 2001-2012 diperoleh hasil bahwa biaya eksplisit korupsi
adalah Rp 168,19 triliun, sementara nilai hukuman finansial hanyalah
Rp 15,09 triliun (harga konstan 2012). Dengan demikian, selisih
diantara kedua nilai tersebut, yaitu sebesar Rp 153,1 triliun, harus
ditanggung oleh masyarakat atau dengan kata lain di negeri ini para
koruptor disubsidi oleh masyarakat
Lengkaplah sudah penderitaan rakyat Indonesia, terutama mereka
yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Idealnya, subsidi
diberikan kepada kelompok masyarakat yang kurang beruntung
dengan pendapatan rendah. Namun fakta di Indonesia justru
sebaliknya. Kebijakan subsidi BBM telah membuat rumah tangga
berpendapatan menengah ke atas, para pelaku pasar gelap dan
penyelundup BBM bersubsidi menikmati sebagian besar subsidi
BBM. Di sisi lain, akibat UU Anti Korupsi, para pembayar pajak yang
budiman, harus menyubsidi para koruptor, yang notabene
berpenghasilan menengah ke atas.
Menjaga Momentum
Beban subsidi BBM terhadap perekonomian sebenarnya bisa
diminimasi jika pemerintah dan terutama partai politik memiliki
komitmen kuat untuk memandirikan perekonomian bangsa ini.
Upaya untuk memandirikan perekonomian negara, seringkali
ditundukkan oleh kepentingan politik yang berorientasi jangka
pendek. Di tahun 2005 pemerintah telah meningkatkan harga
Premium hingga 160%, namun di tahun 2008 menjelang Pemilu 2009,
harga Premium dikembalikan lagi ke posisi semula yaitu Rp4500
hingga saat ini.
Adalah akibat faktor kepentingan politik pulalah yang menjadi
pemicu utama mengapa rekomendasi Tim Peneliti UGM-ITB-UI
ditolak oleh DPR di tahun 2011 dan tidak ada komitmen lebih lanjut
dari partai yang berkuasa untuk memperjuangkannya. Hal serupa
berulang lagi di tahun 2012. Saat inipun, upaya untuk menurunkan
subsidi BBM masih terkendala perbedaan pandangan antar partai
politik di Senayan, sehingga prosesnya berlarut-larut dan beresiko
kehilangan momentum yang tepat untuk menurunkan subsidi
tersebut.
Marilah kita berhitung, berapa nilai subsidi yang bisa dihemat
apabila rekomendasi Tim Peneliti UGM-ITB-UI, yaitu peningkatan

33

Isu Terkini

harga BBM bersubsidi sebesar Rp500/liter dan dilakukan kenaikan
bertahap setiap tahun (misalnya setiap tanggal 1 April)? Jika
kebijakan ini dilakukan mulai tahun 2011, maka pada saat ini, harga
Premium tidak lagi Rp4500/liter namun sudah mencapai
Rp6000/liter. Apabila kebijakan ini ditempuh, dengan
mempertimbangkan bahwa elastisitas premium adalah -0,16, dan
diasumsikan elastisitas yang sama terjadi untuk solar, maka total
susbidi yang bisa dihemat mencapai Rp134,23 triliun, dengan
catatan hingga Desember 2013 pemerintah tidak melakukan
kebijakan apapun terkait dengan harga BBM bersubsidi. Apabila di
bulan Juli 2013 Pemerintah meningkatkan harga BBM bersubsidi
menjadi Rp6000/liter, baik untuk solar dan premium, maka
penerapan peningkatan harga Rp500/liter sejak 2011 akan
menghemat sebesar Rp97,42 triliun.
Mari kita bandingkan potensi penghematan tersebut dengan subsidi
pangan dan subsidi pupuk, yang di APBN 2013 berturut-turut hanya
dialokasikan sebesar Rp17,2 triliun dan Rp16,2 triliun. Biaya
operasional UGM sebagai Universitas terbesar di Indonesia dengan
jumlah mahasiswa lebih dari 52.000 mahasiswa, dari D3 hingga S3,
hanyalah sebesar Rp2 triliun/tahun. Marilah kita asumsikan bahwa
biaya operasional ini dinaikkan menjadi Rp3 triliun/tahun untuk
perbaikan sarana dan prasarana pendidikan agar UGM memiliki
kemampuan bersaing dengan universitas-universitas di negara
maju. Didasarkan scenario ini, hanya diperlukan Rp30 triliun/tahun
untuk membuat 10 universitas terbaik di negeri ini berskala sama
dengan UGM mampu menyelenggarakan pendidikan dari D3
hingga S3 gratis!! Bayangkan, hanya dengan Rp30 triliun per tahun,
520 ribu mahasiswa terbaik di negeri ini akan mengenyam
pendidikan gratis!! Inilah biaya minimal yang harus ditanggung
oleh perekonomian akibat keragu-raguan para pengambil
keputusan di negeri ini.
Waktu yang paling tepat untuk menurunkan subsidi BBM adalah
pada bulan Maret, April dan Mei. Didasarkan pada pola inflasi dari
tahun ke tahun, di bulan April tingkat inflasi mencapai titik
terendah, dan mulai meningkat di bulan Mei. Dengan demikian, di
kedua bulan itulah dampak inflasi dari penurunan subsidi BBM
paling layak dilakukan.

34


Saat ini, upaya penurunan subsidi BBM rencananya akan dilakukan
di bulan Juni, yang sebenarnya bukanlah momen yang ideal untuk
menurunkan subsidi BBM mengingat bulan Ramadhan sudah dekat.
Namun demikian, defisit terhadap APBN dan tenanan neraca
pembayaran tidak lagi memberikan ruang gerak bagi pemerintah
untuk menunda kembali penurunan subsidi BBM untuk ketiga
kalinya berturut-turut. .

VII. Economic Outlook
Ekonomi Indonesia pada kuartal II 2013 menghadapi banyak ujian
baik yang berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri yang
meningkatkan instabilitas ekonomi makro. Aroma pertempuran
politik menghangat dalam pengambilan kebijakan ekonomi
sehingga pemerintah maju mundur dalam memutuskan penurunan
subsidi BBM sampai pertengahan Juni 2013 (batas akhir cetak
IERO), menimbulkan banyak ketidak pastian dalam perekonomian,
menyandera ekonomi Indonesia. Suasana seperti itu ibaratnya
seperti “bom waktu yang tumbuh”
menurut Dr. Rimawan
Pradiptyo yang disampaikan dalam Current Issue kali ini. Apalagi
menghangatnya
ekonomi politik domestik ditengah kondisi
ekonomi global yang menghadapi ketidak pastian tentang
kelanjutan kebijakan moneter longgar dari bank sentral AS ataupun
Jepang, serta ketidak pastian ekonomi Eropa telah memberikan
dampak yang negatip pada ekonomi Indonesia. Apalagi Bank
Dunia memangkas lagi proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2013
dari 2,4% pada Januari 2013 menjadi 2,2% pada Juni 2013, demikian
juga ekonomi RRC yang menjadi motor penggerak utama ekonomi
dunia dipangkas proyeksi laju pertumbuhannya dari 8,4% menjadi
7,7% pada periode yang sama, proyeksi laju pertumbuhan ekonomi
Indonesia juga diturunkan dari 6,3% menjadi 6,2%.
Ditengah-tengah ketidak pastian ekonomi domestik dan global,
GAMA Leading Economic Indicator masih mempredik penurunan laju
pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini. Nampaknya
proses penurunan laju pertumbuhan ekonomi masih berlangsung,
seperti proyeksi GAMA LEI pada dua kuartal berturut-turut yang
lalu telah tepat memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia
yang merosot. Demikian juga proyeksi indikator ekonomi utama
hasil konsesus akademisi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM
selaras dengan GAMA LEI mempredik memburuknya ekonomi

35

Economic Outlook

Indonesia, dimana instabilitas ekonomi meningkat dan laju
pertumbuhan ekonomi menurun. Jika kondisi seperti ini terus
berlangsung akan membahayakan pembangunan ekonomi
Indonesia. Oleh karena itu pemerintah diharapkan segera
mengambil keputusan terkait dengan harga BBM bersubsidi, agar
segera bisa menghentikan ketidak pastian yang telah menimbulkan
berbagai spekulasi yang membawa dampak negatif pada
perekonomian. Selain itu otoritas ekonomi serta semua otoritas yang
terkait diharapkan lebih fokus dalam menjaga stabilitas ekonomi
makro dalam jangka pendek ini, jangan sampai suasana politik yang
mulai gaduh merembet ke ekonomi yang berpotensi menimbulkan
instabilitas ekonomi makro dan pemburukan ekonomi.

36


halaman ini sengaja dikosongkan

37

INDONESIAN ECONOMIC REVIEW AND OUTLOOK
MACROECONOMIC DASHBOARD TEAM

S.E.

,S.E.

+62 274 548517 ext 373

MACROECONOMIC DASHBOARD
FAKULTAS EKONOMIKA dan BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
th
Pertamina Tower Building 4 fl. Room 4.1
Jl. Humaniora No. 1 Bulaksumur, Yogyakarta 55281
Phone : +62 274 548 517 ext 373
Email : iero@macroeconomicdashboard.com
Website : www.macroeconomicdashboard.com

Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (19)

Similar to Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013

Similar to Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013 (20)

More from Rosa Kristiadi

More from Rosa Kristiadi (10)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Indonesian Economic Review and Outlook No 2 Tahun II/Juni 2013