Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEBIJAKAN FISKAL MENCEGAH RESESI
Similar to KEBIJAKAN FISKAL MENCEGAH RESESI (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
KEBIJAKAN FISKAL MENCEGAH RESESI
- 1. PENGGUNAAN KEBIJAKAN FISKAL DALAM MENCEGAH TERJADINYA RESESI Monica Magdalena Fakultas Ilmu Pendidikan dan Pengetahuan Sosial, Universitas INDRAPRASTA PGRI Email : monicamagdalena91@gmail.com ABSTRAK Tujuan penelitian ini untuk melakukan evaluasi penggunaan kebijkan fiskal dalam mencegah terjadinya resesi. Kebijakan Fiskal adalah salah satu kebijakan ekonomi yang dicanangkan suatu negara untuk mengelola serta mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih kondusif. Selaras dengan tujuan dari sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal dapat dijadikan sebagai instrumen utama selain kebijakan moneter untuk mencapai tujuan nasional, khususnya yang lebih bersifat tujuan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif karena penelitian ini menggunakan sumber-sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat-pendapat para sarjana serta para ahli terkemuka. Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif karena merupakan proses analisis data tanpa menggunakan rumus dan angka-angka yang berasal dari informasi-informasi hasil studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi, selain itu dalam hal mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. Kebijakan fiskal berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menyelenggarakan program-program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien, dan tepat guna serta menghindari korupsi. Kata kunci : kebijakan fiskal, mencegah resesi. ABSTRACT The purpose of this study is to evaluate the use of fiscal policies in preventing recessions. Fiscal Policy is one of the economic policies launched by a country to manage and direct the economy to a more conducive condition. In line with the objectives of the national economic system, fiscal policy can be used as the main instrument in addition to monetary policy to achieve national goals, especially those that are more economic in nature. This study uses a normative juridical approach. Normative juridical because this research uses secondary data sources, namely statutory regulations, theories and opinions of scholars and leading experts. In addition, this research also uses a qualitative approach. A qualitative approach because it is a data analysis process without using formulas and numbers derived from information from literature studies. The research results show that fiscal policy aims to increase employment opportunities, increase and distribute national income, increase the rate of investment, and increase economic stability, in addition to overcoming economic recession in Indonesia. Fiscal policy plays a role in encouraging the achievement of predetermined development targets. This role is in line with one of the functions of the State Budget as a means of maintaining stability and accelerating
- 2. economic performance so that economic growth can be achieved, creating jobs, alleviating poverty, implementing government programs or plans in an effective, efficient and effective manner and avoiding corruption. Key words: fiscal policy, preventing recession. PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Kebijakan fiskal adalah penggunaan anggaran negara untuk mencapai beberapa tujuan ekonomi makro, seperti kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan, dan stabilitas tingkat harga, Parkin (2012). Kebijakan dalam perekonomian sangat diperlukan mengingat bahwasanya tidak semua kebijakan akan berjalan sesuai rencana yang ada. Keberadaan kebijakan dalam dunia ekonomi adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik dalam ruang lingkup kecil hingga besar. Untuk itulah kebijakan selalu ada dalam penyebutan ekonomi dan salah satunya adalah kebijakan fiskal yang diterapkan dalam resesi ekonomi dalam rangka menghadapi keadaan ekonomi Dunia khususnya Indonesai setelah terjadi wabah corona yang disebabkan oleh virus Covid- 19 . Sekretaris Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Raden Pardede mengatakan, kebijakan fiskal pemerintah menjadi satu-satunya cara untuk menolong ekonomi Indonesia agar tidak terpuruk dalam kondisi resesi atau krisis."Memang dalam situasi krisis sekarang ini, bisnis yang berfungsi secara optimal adalah bisnisnya pemerintah. Jadi bisnis pemerintah adalah fiskal. Kebijakan fiskal yang sangat berperan," katanya saat konfrensi pers secara virtual, Senin (10/8/2020). Resesi adalah kondisi dimana pertumbuhan ekonomi riil tumbuh negative atau dengan kata lain terjadi penurunan produk domestik bruto selama dua kuartal berturut-turut dalam satu tahun berjalan. Resesi ditandai dengan melemahnya perekonomian global dan akan mempengaruhi ekonomi domestik negara- negara di seluruh dunia. Kemungkinan suatu negara mengalami resesi semakin kuat apabila perekonomian negara tersebut memiliki ketergantungan pada perekonomian global (Miraza, 2019). Resesi ekonomi dapat menyebabkan terjadinya penurunan semua aktivitas ekonomi seperti keuntungan perusahaan, lapangan kerja dan investasi secara bersaman. Resesi ekonomi biasanya terkait dengan adanya penurunan harga (deflasi), atau sebaliknya, kenaikan harga yang tajam (inflasi) dalam proses yang disebut stagflasi. Faktor-faktor lain terjadinya resesi dapat dilihat dari beberapa hal seperti ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi, pertumbuhan ekonomi yang lambat atau menurun selama dua kuartal berturut-turut, nilai impor jauh lebih besar dibandingan nilai ekspor, dan tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Krisis Covid-19 tidak hanya menyebabkan permintaan rata-rata masyarakat turun tetapi juga merusak supply chain dunia akibat kebijakan lockdown di sejumlah negara. Dalam jangka pendek kita melihat bahwa inflasi barang-barang konsumsi yang diukur dengan consumer price index (CPI) menurun. Jika berkaca pada resesi terakhir tahun 2008, kita bisa mengambil pelajaran bahwa harga pangan dunia yang diukur dari FAO price Index naik 63% tiga tahun setelah krisis. Kenaikan harga pangan akan menyulitkan negara berkembang khususnya Indonesia untuk menurunkan angka kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat 30%
- 3. dari konsumsi rumah tangga Indonesia dalam pembentukan produk domestic bruto (PDB) masih diperuntukkan belanja bahan makanan. Indonesia memang terancam mengalami resesi tahun ini jika pertumbuhan ekonomi kembali terkontraksi pada triwulan III-2020. Peluangnya cukup besar mengingat Indonesia di triwulan kedua mengalami kontraksi ekonomi 5,32% (yoy). Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrument penting untuk mengatasi krisis kali ini, mengingat kebijakan moneter memiliki keterbatasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam waktu singkat. Dalam kondisi ini, pemerintah harus hadir agar proses recovery lebih cepat dan Indonesia tidak terjerumus ke dalam resesi. Pemerintah condong kepada mahzab Keynessian dengan menaikkan defisit APBN. Namun, pemerintah perlu mempertimbangkan aspek kehati- hatian dalam pelaksanaannya. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan pemerintah. Pertama, mendorong daya beli masyarakat dengan fokus pada skema bantuan sosial. Rancangan program pemerintah dalam anggaran penanganan Covid-19 melalui Perpres 54/2020 yang diperbarui menjadi Perpres 72/2020 menunjukkan bahwa program penanganan Covid-19 pada aspek belanja kesehatan dan bantuan sosial harus sebesar- besarnya mengandung barang produksi lokal agar defisit tidak menciptakan impor yang berarti. Kedua, mendorong produktivitas sektor pangan, khususnya beras, perlu dijaga dengan baik. Sebagaimana proyeksi FAO, dunia akan menghadapi krisis pangan. Jangan sampai ketika daya beli masyarakat sudah dijaga, Indonesia keluar dari resesi, kemudian kita menghadapi masalah baru yaitu krisis pangan. Data BPS menyebutkan bahwa produksi padi tahun 2019 turun sekitar 5 juta ton dari 2018 yang mencapai 59 juta ton. Jika mengacu data Global Food Security Index (GFSI), aspek ketersediaan skor Indonesia berada di angka 61,3 yang mana aspek infrastruktur pertanian dan infrastruktur irigasi masih dinilai lemah. Defisit APBN yang tinggi harus diarahkan agar produktivitas sektor pangan di Indonesia naik untuk menghindari inflasi. Ketiga, menjaga agar defisit anggaran dapat terkendali serta mendorong belanja negara ke sektor produktif serta tepat sasaran. Bukan kemudian memanfaatkan wewenang untuk mendorong belanja Negara yang tidak terarah. Perppu 1/2020 seakan memberikan dorongan atau hasrat bagi pemerintah untuk mengeluarkan uang tanpa ada batasnya. Sebab, defisit anggaran kini bisa melebihi batas 3% dari PDB. Hal itu wajar mengingat pandemic ini menciptakan suasana yang tidak pasti. Dalam setahun, Presiden merevisi rancangan anggaran sebanyak dua kali, di mana posisi akhir defisit ditargetkan 6,34% terhadap PDB. Sudah semestinya wewenang ini dimanfaatkan dengan baik. Dalam hal mengatasi resesi ekonomi saat ini peran kebijakan fiskal sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia agar dapat membawa perubahan besar-besaran dalam sistem pembangunan Indonesia. Sentuhan ini juga dirasakan dalam pola kebijakan yang ada sebelumnya amat sentralistik ikut mendapatkan reformasi melalui kebijakan desentralistik. Menurut Rondinelli, desentralisasi merupakan pemindahan wewenang dan tanggung jawab serta fungsi publik dari pemerintah pusat kepada sector swasta atau organisasi pemerintahan yang ada di bawahnya. Pada dasarnya perubahan kebijakan fiskal ini sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, hal ini sesuai dengan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya salah satunya dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang sesuai. Namun dalam implementasinya, kebijakan fiskal yang selama ini dilakukan cenderung bersifat insidentil tanpa perencanaan yang tepat dan tidak sesuai dengan pedoman induk yaitu konstitusi UUD 1945. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penelitian ini akan menguraikan tentang Apakah tujuan
- 4. kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi dan bagaimanakah peran kebijakan fiskal dalam mengatasi resesi ekonomi di Indonesia? RUMUSAN PENELITIAN 1. Apakah tujuan dari kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi ? 2. Bagaimanakah peran kebijakan fiskal dalam mencegah terjadinya resesi ekonomi di Indonesia ? TUJUAN PENELITIAN 1. Untuk mengetahui tujuan dari kebijakan fiskal dalam pembangunan pembangunan ekonomi 2. Untuk mengetahui dan memahami peran kebijakan fiskal dalam mencegah terjadinya resesi ekonomi di Indonesia METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif berdasarkan studi literatur dan analisis yang mendalam. Penelitian kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan mendeskripsikan dalam bentuk bahasa, kata-kata, dan konteks khusus yang alamiah (Sugiyono, 2014). Fokus penelitian kualitatif ada pada pemahaman fenomena sosial yang terjadi didalam masyarakat. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah pendekatan yuridis normatif. Yakni pendekatan dengan menggunakan bahan kepustakaan dan peraturan hukum yang dihubungkan dengan fenomena sosial tersebut sehingga didapat suatu hasil dan kesimpulan. Studi literatur diantaranya berasal dari jurnal nasional dan internasional yang relevan, sumber laman terpercaya, serta beberapa artikel yang dipublikasikan secara online. Ruang lingkup penelitian ini terfokus pada masalah perekonomian Indonesia selama masa pandemi. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghindarkan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi yang ditempuh dengan cara menyusun strategi-strategi yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah dan masyarakat terkait. HASIL DAN PEMBAHASAN Berbagai belahan dunia dalam pengalamannya telah menunjukan bahwa pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam memperbaiki ekonomi pada fase penyebaran pandemi Covid-19 (Faroni et al., 2020). Berbagai paket kebijakan sekaligus stimulus ekonomi oleh pemerintah seperti memberikan relaksasi terhadap beberapa aktivitas ekonomi dalam usaha peningkatan penerimaan negara seperti jaminan sosial, penundaan pembayaran pinjaman dan pajak serta bantuan negara terus dilaksanakan. Konsekuensi ini timbul dari adanya krisis ekonomi dunia terkait pandemi yang memicu peningkatan peran serta intervensi negara atau pemerintah, masyarakat dan lembaga keuangan baik nasional maupun internasional (Sulkowski, 2020). Dengan mengetahui laju pertumbuhan ekonomi,maka keberlangsungan hidup negara tersebut akan terjamin tanpa adanya gangguan yang berarti. Dalam rangka mencari inovasi dan terobosan baru agar dapat berkontribusi dalam kemajuan perekonomian negara serta mencari sebuah pemecahan masalah untuk digunakan dikemudian hari ketika banyak problem dan tantangan yang menyerbu perekonomian negara. Pemerintah berusaha untuk mencari terobosan dan inovasi baru tersebut dan salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan fiskal. Harapannya kebijakan fiscal dapat memberikan kesejahteraan baik material maupun non material. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut di era pembangunan ini, maka tujuan kebijakan fiskal tentu saja dijadikan sebagai salah satu
- 5. instrumen dalam mencapai tujuan ekonomi nasional tersebut. kesempatan kerja sangat erat kaitannya dengan kemampuan pemerintah untuk menciptakan investasi yang aman dan nyaman serta kualitas dari sumber daya manusia dalam membuat lapangan kerja. Peningkatan pada bidang investasi dapat memperluas lapangan kerja sehingga lapangan kerja menjadi lebih banyak, sebab jika investasi meningkat maka akan meningkatkan jumlah produksi barang maupun jasa, berkurangnya pengangguran serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan merupakan factor yang sangat diidamkan oleh masyarakat, dengan terbukanya kesempatan kerja dan berkurangnya pengangguran diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, karena keduanya adalah indikator kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 khususnya Pasal 27 Ayat 2 berbunyi : ―semua warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak‖. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan menerapkan kebijakan fiscal. Kesenjangan atau ketimpangan di dalam masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah. Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial tidak semakin lebar, diperlukan pendistribusian pendapatan nasional dalam masyarakat secara adil. Pendapatan nasional dan rasio gini adalah suatu alat ukur untuk mengetahui angka perekonomian negara, sehingga jika terjadi suatu ketimpangan maka perlu dilakukan redistribusi pendapatan. Redistribusi pendapatan nasional adalah pendistribusian kembali pendapatan masyarakat kelompok atas kepada masyarakat kelompok bawah. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan menekan ketimpangan sosial, yaitu dengan pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa, pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha atau industri kecil, dan penerapan pajak penghasilan progresif. Redistribusi ini merupakan suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Dimana, jaminan sosial yang dikumpulkan dari pungutan resmi dijadikan investasi sosial yang akan menguntungkan dalam jangka waktu panjang. Redistribusi pendapatan nasional ini sendiri dibagi menjadi dua, yaitu redistribusi vertikal dan redistribusi horizontal. Redistribusi vertikal adalah redistribusi pendapatan dari golongan atas ke golongan bawah atau miskin. Redistribusi ini berbentuk jaminan sosial dari masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Redistribusi horizontal adalah redistribusi pendapatan antargolongan yang memiliki pendapatan sama. redistribusi ini berbentuk jaminan sosial subsidi silang antar masyarakat, contohnya adalah iuran BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan). Pemerataan Distribusi Pendapatan di Indonesia Tujuan utama dari redistribusi adalah untuk meminimalisir adanya kesenjangan di masyarakat. Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mencapai tujuan tersebut antara lain : 1. Program Pemberian Jaminan Akses Kebutuhan Dasar bagi Masyarakat Bawah Pemerintah berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan kebutuhan pokok, kesehan dan pendidikan. Disamping itu pemerintah juga telah melaksanakan program untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), perumahan bersubsidi, program perlindungan sosial (PPS), program keluarga harapan (PKH), bantuan operasional sekolah (BOS), dan beasiswa pendidikan bagi siswa kurang mampu. 2. Program Kredit Lunak dan Penjaminan Kredit Berbasis Komunitas
- 6. Program kredit usaha rakyat dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mendapatkan kredit dengan bunga yang rendah. Kebijakan ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk membuka usaha dan diharapkan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. 3. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) UMKM yang ada dimasyarakat haruskan dikembangkan karena bisa menyerap banyak tenaga kerja, membantu pemerataan distribusi pembanganan, dan membantu pemerataan distribusi pendapatan. 4. Kerjasama dengan Pihak Swasta dalam Menjalankan Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) CSR adalah tindakan yang dilakukan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitar perusahaan. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan kontribusi pada masyarakat melalui beasiswa untuk anak kurang mampu, dan sumbangan untuk membangun sarana dan prasarana di lingkungan sekitar. 5. Mewujudkan Kebijakan Penegakan Hukum dan Keadilan Ekonomi Pemerintah konsisten membuat kebijakan hukum yang adil agar badan usaha di Indonesia mempunyai daya saing yang tinggi di era globalisasi ini. Hukum yang tidak mendiskriminasi golongan bawah merupakan kebijakan mendasar untuk menciptakan redistribusi pendapatan nasional. Investasi diperlukan dalam membangun suatu negara. Ya di dalam situasi global yang sekarang ini terutama banyak indikasi menunjukkan perlemahan itu berarti akan ada implikasi terhadap policy yang dilakukan banyak negara," kata Sri Mulyani di kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (2/4). cara meningkatkan investasi, menurut sri mulyani. 1. Cek kebijakan negara-negara maju dalam pertemuan di dunia. Seperti menghadiri acara Spring Meetings yang diadakan oleh World Bank Group (Bank) dan the International Monetary Fund (IMF). Dimana Kita akan bisa mendapatkan update terakhir mengenai kesehatan perekonomian global dan arah kebijakan negara, terutama negara maju. 2. Perlunya mendorong motor penggerak perekonomian. Melalui pembiayaan yang melibatkan private sector, corporate bonds itu semua akan bisa ditunjang. Sehingga dia bisa menjadi engine of growth bagi investasi kita baik di dalam negeri atau FDI yg berasal dari luar dan ingin masuk ke Indonesia 3. Optimisme karena pertumbuhan ekonomi stabil. pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen, ditambah inflasi yang rendah. Serta middle class yang tumbuh Indonesia punya daya tarik size ekonomi yang besar itu juga memberi daya tarik yang luar biasa 4. Infrastruktur oke, tinggal kemudahan izin investasi. Sehingga kita harus fokus seperti kata presiden bagaimana simplifikasi regulasi, kepastian regulasi antara pusat dan daerah. 5. Pembangunan zona ekonomi. memunculkan aglomerasi atau kumpulan dari perusahaan atau investor sehingga mereka merasa
- 7. ada semacam skala ekonomis yang muncul. Jadi kawasan ekonomi khusus kemudian kawasan berikat yang selama ini ada yang menunjukan hal positif kita akan terus dukung. Kebijakan fiscal merupakan salah satu usaha untuk mempertahankan stabilitas ekonomi jangka pendek di Indonesia. Kebijakan fiscal ini dapat dilakukan dengan cara peningkatan pendapatan negara dan peningkatan efektivitas serta efisiensi pengeluaran negara. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kondisi perekonomian yang tidak stabil karena disebabkan oleh wabah Corona dan Virus Covid -19. Mewabahnya virus ini merupakan guncangan yang sangat berat untuk kondisi perekonomian di Indonesia, ditambah lagi dengan tekanan inflasi harus segera dapat diatasi oleh pemerintah. Kebijakan fiskal juga harus menstabilkan harga pasar. Karena hal ini akan berakibat fatal terhadap perekonomian negara, ketika harga pasar terus menerus turun maka yang akan terjadi adalah banyak pengusaha dan UKM gulung tikar karena akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sebuah keuntungan, sedangkan jika harga terus menerus melonjak naik maka yang akan terjadi adalah inflasi.Sedangkan jangka panjang inflasi menyebabkan berkurangnya rasa kepercayaan atau trust masyarakat terhadap pemerintah. Kebijakan fiskal berpengaruh secara signifikan terhadap produktivitas pelaku UKM melalui Keberhasilan penanganan Covid-19 (Feranika & Haryati, 2020). Melalui kebijakan fiskal pemerintah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dalam jangka pendek kebijakan tersebut harus difokuskan pada pemberian bantuan darurat kepada populasi yang rentan dan bisnis yang terkena dampak. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk memperbaiki perekonomian negara akibat Covid-19 diantaranya: 1. Paket stimulus pertama USD 725 juta Februari 2020 yang dialokasikan untuk mendukung industri pariwisata, penerbangan dan properti. Stimulus ini juga dialokasikan untuk rumah tangga berpenghasilanrendah sebanyak USD 324 juta. 2. Paket stimulus kedua USD 8,1 miliar dialokasikan untuk pembebasan pajak penghasilan beberapa pekerja di bidang manufaktur dan memberikan diskon atas pembayaran pajak perusahaan manufaktur. 3. Paket stimulus ketiga USD 24,5 miliar dialokasikan untuk perawatan kesehatan, perlindungan sosial dan insentif pajak. Stimulus ini bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan cakupan yang lebih luas dari bantuan sosial yang ada untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, seperti bantuan pangan, transfer tunai bersyarat dan subsidi listrik, dan tunjangan pengangguran yang diperluas. 4. Pada 18 Mei 2020 stimulus ekonomi USD 43 miliar dialokasikan untuk mendukung 12 perusahaan milik negara, dilanjutkan dengan pemberian subsidi pada pembayaran kembali pinjaman sekitar 60 juta peminjam dan program penguatan jaring pengaman sosial. 5. Kebijakan keringanan dan pembebasan pajak serta percepatan pengembalian PPN. 6. Pemotongan pembayaran pajak perusahaan dari 25% tahun 2020 menjadi 22% pada tahun 2021 dan 20% untuk tahun keuangan 2022 dan seterusnya. 7. Paket stimulus fiskal sebesar USD 75,7 miliar dengan alokasi dukungan pendapatan langsung sebesar USD 67,6 miliar. Pendekatan-pendekatan tersebut diambil oleh Pemerintah Indonesia karena merupakan langkah krusial dalam menghadapi ancaman resesi dari pandemi Covid-19 (Kautsar & Krisnadi,2020).Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai strategi kebijakan
- 8. perpajakan selama pandemi Covid-19 yang bertujuan untuk mencapat target penerimaan negara yaitu dengan merevisi target penerimaan perpajakan dan mere- alokasi penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2020 (Aulawi, 2020). Pemerintah juga telah melonggarkan pengenaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 25, dan SPT khusus PPN sektor manufaktur. Sehingga pelonggaran pajak penghasilan pada pasal 21, 22 dan 25 serta SPT merupakan cara yang paling efektif dan tepat untuk mengatasi dampak perekonomian Indonesia dalam menghadapi wabah Covid-19. Oleh karena itu, sistem demokrasi itu sendiri harus dapat melahirkan pemerintahan yang bersih, mencegah praktik korupsi di kalangan pejabat negara dan aparatur birokrasi, serta meningkatkan mutu sehingga pembangunan demokrasi yang baik dapat terwujud. Hal ini berkaitan erat dengan prilaku pembuat kebijakan untuk menghindari pola prilaku korupsi. Pemerintahan yang bersih dari korupsi akan mengantarkan pada pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, perdagangan, dan pergerakan modal yang kemudian menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan dan menyelenggarakan program-program yang efektif dan efisien, sehingga pembangunan di segala bidang menjadi lebih baik pula. Kebijakan fiskal terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia juga berperan untuk mengoptimalkan kegiatan investasi. Investasi merupakan salah satu transaksi dalam dunia ekonomi yang memiliki prospek besar. Investasi juga merupakan salah satu kegiatan yang bisa mendatangkan keuntungan bagi pemerintah dan negara tentunya. Dengan terbukanya lahan atau tempat untuk berinvestasi maka terbuka peluang-peluang usaha untuk mendatangkan keuntungan besar bagi negara, dan dapat mengurangi pengangguran. Untuk itulah kebijakan fiskal bertujuan agar dapat mendorong kegiatan investasi ini terus bertambah dan bertambah sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat indonesia tanpa terkecuali, sehingga dapat meningkatkan pembangunan ekonomi sehingga mencegah terjadinya resesi diharapkan dapat terwujud di bumi pertiwi Indonesia. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. kebijakan fiskal bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional, meningkatkan laju investasi, dan meningkatkan stabilitas ekonomi, selain itu dalam hal mengatasi resesi ekonomi di Indonesia. 2. Dalam mencegah terjadinya resesi Kebijakan fiskal berperan untuk mendorong pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Peranan tersebut sejalan dengan salah satu fungsi APBN sebagai alat menjaga stabilitas dan akselerasi kinerja ekonomi sehingga dapat tercapainya pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan, menyelenggarakan program- program atau rencana pemerintah secara efektif, efisien, dan tepat guna serta menghindari korupsi Saran tujuan kebijakan fiskal dan peran kebijakan fiskal dalam pembangunan demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan seharusnya maka diperlukan kerjasama dari berbagai elemen baik oleh pemerintah/ negara
- 9. sebagai pembuat kebijakan maupun oleh rakyat sebagai warga masyarakat yang harus mematuhi setiap kebijakan pemerintah sehingga pembangunan demokrasi di Indonesia dapat terwujud. DAFTAR PUSTAKA A. Dari Buku I.Wayan Sudirman,.(2017). Kebijakan Fiskal Dan Moneter., Teori Dan Emperikal.Jakarta. Prenada Media. Purwanto, E. A. (2016). Implementasi Kebijakan, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media. Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. B. Dari Jurnal dan internet https://news.detik.com/kolom/d- 5229116/sinergi-kebijakan-fiskal-dan- moneter-dalam-penanganan-pandemi file:///C:/Users/HP/Downloads/1362-3326- 1-SM.pdf https://money.kompas.com/read/2020/08/1 0/180200326/kebijakan-fiskal-jadi- harapan-selamatkan-ekonomi-ri-dari- jurang-resesi https://investor.id/opinion/kebijakan- fiskal-dalam-menghadapi-ancaman-resesi file:///C:/Users/HP/Downloads/15043- Article%20Text-16987-1-10- 20201202.pdf https://www.gurupendidikan.co.id/kesemp atan-kerja/ https://www.kelaspintar.id/blog/edutech/re distribusi-pendapatan-nasional-6837/ https://www.idntimes.com/business/econo my/helmi/cara-jitu-sri-mulyani-tingkatkan- investasi-di-indonesia/5