Dokumen tersebut membahas tentang workshop penguatan kapasitas penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kecamatan. Terdapat beberapa poin penting yaitu proses penyusunan indikator kinerja yang baik harus memenuhi kriteria SMART, langkah-langkah penyusunan indikator kinerja, serta evaluasi pelaksanaan musrenbang di daerah yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan, dan pasca musrenbang.

1. Workshop Penguatan Kapasitas dalam Penyusunan RPJM Kecamatan untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Hotel Ibis-Pekanbaru, 28 Juli 2008 MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DESA DAN KELURAHAN Drs. H. Dadang Solihin, MA Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah-Bappenas BAPPENAS

2. Materi Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi Pengertian Indikator Kinerja Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Penjabaran Indikator Kinerja Pembangunan dari RPJMN 2004-2009 www.dadangsolihin.com

3. Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan www.dadangsolihin.com Reporting (4) M & E (1) Planning (2) Budgeting (3) Implementation

4. Sederhana dan mudah dikontrol Kapasitas evaluasi yang kuat Informasi yang terbuka dan dapat dievaluasi Adanya penghargaan terhadap kinerja Kejelasan status hasil evaluasi Prinsip – Prinsip Dasar Pengembangan Sistem Evaluasi www.dadangsolihin.com

5. Gambaran Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan (Sekarang dan Akan Datang) www.dadangsolihin.com Sekarang Akan Datang Adanya berbagai macam peraturan yang mengamanatkan agar sektor (K/L) dan daerah menyusun laporan evaluasi kinerja pembangunan Depdagri LAN Menpan Departemen Keuangan Bappenas Setneg K/L terkait Tidak adanya implikasi/dampak dari pelaksanaan kegiatan evaluasi Sangat Mahal (Biaya dan Waktu) Evaluasi top-down Evaluasi fragmentasi 1 waktu Evaluasi pasif Kurangnya penghargaan terhadap hasil evaluasi Satu laporan dapat diakses oleh seluruh institusi (K/L) dan daerah Evaluasi dapat dilakukan secara komprehensif Sistem evaluasi yang baru diharapkan mewujudkan integrasi dan saling keterkaitan yang bersinergi dan mempengaruhi antara hasil evaluasi yang satu dengan yang lainnya Lebih efisien dan biaya rendah Memperkenalkan evaluasi yang terintegrasi, sistem top-down dan bottom-up Evaluasi yang kontinu untuk proses pembelajaran institusi Evaluasi aktif (melibatkan pihak eksternal) Menciptakan sistem insentif-disinsentif dari hasil evaluasi Adanya komunitas evaluator

6. Landasan Hukum Evaluasi Kinerja Evaluasi terkait dengan kerangka regulasi/kebijakan publik Collecting opinions Seminars, Workshops, etc Pemetaan peraturan dan opini publik Membangun kerangka kerja ( framework ) yang baru Membangun Indikator Proses Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi www.dadangsolihin.com

7. Pengertian Indikator Kinerja Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan KEGUNAAN dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante), pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post) petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran www.dadangsolihin.com

8. Pengertian Kinerja Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3) Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane dan Johnson, 1995) Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional, sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor (Bates dan Holton 1995). www.dadangsolihin.com

9. Pengembangan Indikator Kinerja Tidak cukup hanya dengan memfokuskan pada penghitungan biaya keluaran (efisiensi ) . Tujuan kebijakan dan pendekatan program – juga harus dianalisa Indikator bisa diterapkan untuk: (a) Masukan; (b) Efisiensi – Keluaran; (c) Efektivitas – Hasil; (d) Kualitas; dan (e) Kepuasan Pelanggan. Bisa dikaitkan dengan kesepakatan kinerja antara Menteri dan Kepala Lembaga dan para pejabat di bawahnya Indikator memerlukan definisi dan penafsiran yang hati-hati – seringkali diformulasikan, diimplementasikan dan ditafsirkan dengan buruk Harus dikembangkan untuk masing-masing program/kegiatan – ada yang sulit misalnya pertahanan – beberapa lebih mudah misalnya penyelenggara jasa. www.dadangsolihin.com

10. Fungsi Indikator Kinerja memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan dilaksanakan menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja program pembangunan

11. Kedudukan Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Indikator Kinerja Kuantitatif Kualitatif Sasaran dan Tujuan

12. Jenis Indikator Kinerja www.dadangsolihin.com Input Proses Output Indikator Kinerja Outcomes Benefit Impact

13. www.dadangsolihin.com Terminologi Setiap Tingkatan MANFAAT Tujuan/manfaat yang diperoleh dengan berfungsinya keluaran secara optimal HASIL Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya suatu keluaran OUTPUT Sesuatu yang langsung diperoleh/ dicapai dari pelaksanaan kegiatan INPUT DAMPAK Pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan Menggambarkan aspek makro tujuan proyek secara sektoral, regional maupun nasional Kegiatan dan sumberdaya/dana yg dibutuhkan agar keluaran sesuai yg diharapkan

14. Indikator Kinerja INPUT Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana stratejik yang ditetapkan Contoh: Jumlah dana yang dibutuhkan Tenaga yang terlibat Peralatan yang digunakan Jumlah bahan yang digunakan www.dadangsolihin.com

15. Indikator Kinerja OUTPUT Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan instansi. Contoh: Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan Jumlah orang yang diimunisasi / vaksinasi Jumlah permohonan yang diselesaikan Jumlah pelatihan / peserta pelatihan Jumlah jam latihan dalam sebulan Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli Jumlah komputer yang dibeli Jumlah gedung /jembatan yg dibangun meter panjang jalanyang dibangun/rehab www.dadangsolihin.com

16. Indikator Kinerja OUTCOME Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator Keluaran . Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara outcome kegiatan telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat. www.dadangsolihin.com

17. Contoh: Ukuran Kinerja Indikator Outcome Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer) kemenangan tim dlm setiap pertandingan Peningkatan langsung hal-hal yg positif kenaikan prestasi kelulusan siswa peningkatan daya tahan bangunan Penambahan daya tampung siswa Penurunan langsung hal-hal yang negatif Penurunan Tingkat Kemacetan Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas www.dadangsolihin.com

18. Indikator Kinerja BENEFIT Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil/outcome. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan panjang. Indikator manfaat menunjukkan hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluaran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat waktu, lokasi, dana dll) Contoh: Peningkatan hal yg positif dlm jangka menengah dan jangka panjang % Kenaikan Lapangan kerja Peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat Penurunan hal yang negatif dlm jangka panjang Penurunan Tingkat Penyakit TBC Penurunan Tingkat Kriminalitas Penurunan Tingkat Kecelakaan lalulintas www.dadangsolihin.com

19. Indikator Kinerja DAMPAK Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Contoh: Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat Peningkatan cadangan pangan Peningkatan PDRB sektor tertentu Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang Penurunan Tingkat kemiskinan Penurunan Tingkat Kematian www.dadangsolihin.com

20. Persyaratan Indikator Kinerja: SMART S PESIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi M EASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) A TTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) R ELEVANT (information needs of the people who will use the data) T IMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadangsolihin.com

21. Sumber Pembuktian (Means of Verification) How should the information be collected, eg. sample survey What source is most appropriate? Who should do it? When and How often should the information be collected, analyzed & reported What formats are required to record the data being collected? www.dadangsolihin.com

22. Target Kinerja Merupakan jumlah indikator kinerja yang direncanakan akan dicapai. Target Kinerja harus: Berupa angka numerik Dapat diperbandingkan Cukup spesifik. Contoh: Sasaran dan Indikator Kinerja Pencapaian Visi Riau 2005-2025 www.dadangsolihin.com Aspek Sasaran Parameter Indikator Target 2025 SDM Terwujudnya masyarakat yang ... Peningkatan kualitas manusia IPM ?

23. Realisasi/Capaian Kinerja Merupakan informasi mengenai ukuran kinerja yang dicapai setelah dilaksanakannya suatu kegiatan/ program tertentu. Realisasi/capaian kinerja harus: Berupa angka numerik berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya www.dadangsolihin.com

24. Langkah-Langkah Menyusun Indikator Kinerja Susun dan tetapkan rencana strategis: visi, misi, tujuan,sasaran dan cara mencapai tujuan/sasaran (kebijakan, program dan kegiatan) Identifikasi data/informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dalam hal ini data hendaknya relevan, akurat,lengkap dan kemapuan pengetahuan tentang bidang yang akan dibahas akan banyak menolong untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan. Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan/program/kegiatan. www.dadangsolihin.com

25. Evaluasi Pelaksanaan Musrenbang di Daerah www.dadangsolihin.com

26. EVALUASI PELAKSANAAN MUSRENBANG DI DAERAH TAHAP PERSIAPAN Sosialisasi Diseminasi Informasi Materi Identifikasi Peserta/stakeholders TAHAP PELAKSANAAN Peserta Waktu Keterlibatan Masyarakat Sinkronisasi Program Output TAHAP PASCA MUSRENBANG Penyebaran hasil Musrenbang Pengaruh hasil Musrenbang terhadap pengambilan keputusan penganggaran www.dadangsolihin.com

27. TAHAP PERSIAPAN SOSIALISASI Diperlukan untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang; Pihak penyelenggara musrenbang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat terutama di tingkat lokal (RT/RW); Upaya meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang lebih banyak dilakukan oleh LSM yang “concern” terhadap masalah perencanaan pembangunan dan anggaran. www.dadangsolihin.com

28. DISEMINASI INFORMASI Penyelenggara (di daerah) tidak melakukan pengumuman secara terbuka pada masyarakat tentang penyelenggaraan Musrenbang dengan alasan khawatir peserta akan banyak sementara kemampuan pendanaan terbatas; Informasi hanya berupa undangan yang diberikan pada para peserta musrenbang dan kebanyakan peserta (masyarakat), baru menerima undangan 1-2 hari sebelum musrenbang dilaksanakan, bahkan ada yang menerima beberapa jam sebelumnya; Kondisi ini terjadi karena umumnya informasi mengenai jadwal sistem perencanaan pembangunan dan anggaran datang terlambat dari pemerintah kota/kabupaten ke kecamatan Mengingat jadwal yang sempit maka pada umumnya yang menjadi target pihak penyelenggara adalah terlaksananya kegiatan musrenbang walaupun tidak memenuhi mekanisme pelaksanaan yang ideal. www.dadangsolihin.com

29. MATERI Pemberitahuan tentang pelaksanaan musrenbang yang tiba-tiba mengakibatkan unsur RT/RW tidak mempunyai kesempatan untuk menyusun terlebih dahulu rancangan usulan programnya sehingga tidak siap untuk berpartisipasi aktif dalam musrenbang tingkat kelurahan; Untuk mensiasati ketidaksiapan tersebut, unsur RT/RW menggunakan hasil rumusan usulan tahun-tahun sebelumnya; Di tingkat kelurahan, penyelenggara mempersiapkan materi musrenbang yang dibagikan pada peserta pada saat musrenbang dilaksanakan sehingga masyarakat tidak memiliki waktu cukup untuk mempelajarinya; Untuk musrenbang tingkat kota/kabupaten, materi disiapkan oleh Bapeda berdasarkan masukan dari dinas-dinas dan hanya sedikit yang memunculkan hasil musrenbang tingkat kecamatan. www.dadangsolihin.com

30. IDENTIFIKASI PESERTA/STAKEHOLDERS Peserta yang diundang umumnya adalah peserta yang mempunyai kedekatan dengan pihak penyelenggara; Pihak penyelenggara musrenbang tidak melakukan analisis stakeholders terlebih dahulu dalam menentukan calon peserta musrenbang; Salah satu tujuan yang terdapat dibalik penyelenggaraan forum Musrenbang adalah untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dan kualitas pengelolaan pembangunan berbasis pada masyarakat; Forum musrenbang merupakan wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan serta ikut menentukan kebijakan dan arah pembangunan; Agar benar-benar dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi, seharusnya peserta yang terlibat dalam musrenbang adalah seluruh stakeholders pembangunan, yaitu yang terkena dampak, yang sangat terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian atas isu, serta yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu. www.dadangsolihin.com

31. TAHAP PELAKSANAAN PESERTA Representasi peserta yang mewakili unsur masyarakat diragukan karena diundang tanpa diidentifikasi dan dianalisis terlebih dahulu tetapi hanya berdasarkan kedekatan dengan pihak penyelenggara; Kehadiran DPRD pada umumnya hanya mengikuti acara pembukaan atau mewakili DPRD hanya sebagai peninjau, sehingga tidak memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap proses penilaian program; ini terjadi karena DPRD mempunyai mekanisme sendiri dalam menjarimg aspirasi masyarakat, yaitu pada saat reses, mengunjungi daerah pemilihannya dan sebagian berpikir akan mempunyai kesempatan memberikan penilaian pada saat program dan anggaran diajukan ke DPRD; Tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang cenderung menurun karena adanya penilaian dari masyarakat bahwa usulan-usulan yang terdahulu pun belum direalisasikan, sehingga merasa sia-sia dan buang waktu saja mengikuti musrenbang. www.dadangsolihin.com

32. WAKTU Musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan umumnya dilaksanakan hanya dalam 1 (satu) hari dan efektifnya hanya ½ (setengah) hari; Dalam waktu yang sangat terbatas tersebut, biasanya acara diisi oleh kegiatan-kegiatan seremonial seperti sambutan-sambutan dari para pejabat pemerintah sehingga sangat wajar apabila proses partisipasi menjadi tidak berjalan; partisipasi masyarakat hanyalah kehadiran pada forum sehingga kegiatan tersebut lebih merupakan kegiatan memobilisasi masyarakat untuk melegitimasi kepentingan pihak penyelenggara; Waktu penyelenggaraan Musrenbang tingkat kota/kabupaten dan provinsi, relatif lebih panjang yaitu antara 3-4 hari, namun tetap saja dirasa kurang mengingat permasalahan yang muncul di tingkat ini relatif lebih kompleks dan komprehensif terutama karena berbagai kepentingan mewarnai jalannya musrenbang, sehingga lebih didominasi oleh pendekatan teknokratik dan politik. www.dadangsolihin.com

33. KETERLIBATAN MASYARAKAT Mengacu pada tingkat keterlibatan masyarakat berdasarkan Arnstein (1975) maka tingkat keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang adalah sebagai berikut : www.dadangsolihin.com Tingkat Keterlibatan Fakta di Lapangan Manipulasi Tingkat peran serta ini adalah yang paling rendah, karena masyarakat hanya dipakai namanya sebagai anggota dalam berbagai badan penasihat. Sering terjadi 2. Penyembuhan Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan, namun kenyataannya kegiatan tersebut banyak untuk merubah pola pikir masyarakat yang bersangkutan daripada mendapatkan masukan atau usulan dari masyarakat. Sering terjadi

34. www.dadangsolihin.com Tingkat Keterlibatan Fakta di Lapangan 3. Pemberian Informasi Memberi informasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka, tanggung jawab, dan berbagai pilihan, namun seringkali penekanannya lebih banyak pada informasi sepihak dari pemegang kuasa kepada masyarakat. Tanpa adanya kemungkinan untuk memberi umpan balik atau kekuatan untuk negosiasi dari masyarakat. Tingkatan ini sudah terjadi, di mana belum ada kekuatan untuk melakukan negosiasi dari masyarakat.

35. www.dadangsolihin.com Tingkat Keterlibatan Fakta di Lapangan 4. Konsultasi Mengundang opini masyarakat, setelah memberikan informasi kepada masyarakat. Pada tingkatan ini masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh, namun beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Terjadi konsultasi antara pemerintah dan masyarakat dengan cara terstruktur dan dengan pola perwakilan, di mana wakil-wakil yang hadir ditentukan oleh pemerintah. Selain itu, masyarakat hanya diberikan peluang untuk mengemukakan keinginannya namun seringkali suara dari masyarakat tersebut tidak diperhitungkan. Jadi musrenbang belum termasuk dalam tingkatan ini. 5. Perujukan Pada tingkat ini, masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh, namun beberapa hal masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan. Banyak hal yang masih ditentukan oleh penguasa. Masyarakat dapat mengemukakan keinginaannya namun seringkali suara dari masyarakat tersebut tidak diperhitungkan. Jadi musrenbang belum termasuk dalam tahapan ini

36. Tingkat Keterlibatan Fakta di Lapangan 6. Kemitraan Pada tingkatan ini atas kesepakatan bersama, kekuasaan dalam berbagai hal dibagi antara pihak masyarakat dengan pihak pemegang kekuasaan. Dalam hal ini disepakati bersama untuk saling membagi tanggung jawab dalam perencanaan, pengendalian keputusan, penyusunan kebijaksanaan dan pemecahan berbagai masalah yang dihadapi. Tidak dibenarkan melakukan perubahan-perubahan secara sepihak. Masih terjadi perubahan-perubahan secara sepihak oleh pemerintah. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa terhadap perubahan tersebut. Perubahan-perubahan tersebut dilakukan tanpa rembug masyarakat. Padahal yang diharapkan oleh peserta musrenbang adalah bahwa apa yang dihasilkan dalam musrenbang itulah yang harus diperjuangkan tanpa diubah-ubah lagi. Perubahan juga terjadi akibat interfensi unsur politis dan dalam penentuan program yang dipilih. Jadi musrenbang belum termasuk dalam tingkatan ini

37. Catatan : keterlibatan masyarakat dalam musrenbang ini masih pada tingkat penghargaan saja, dimana partisipasi masyarakat tersebut terhenti hanya sampai pada sebuah usulan, sementara keputusan tetap pada tangan pemegang kekuasaan (baik eksekutif maupun legislatif) Tingkat Keterlibatan Fakta di Lapangan 7. Pelimpahan Kekuasaan Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan pada rencana tau program tertentu. Pada tahap ini masyrakat mempunyai kewenangan untuk memperhitungkan bahwa program-program yang akan dilaksanakan mempunyai manfaat bagi mereka. Di sini akan terjadi tawarmenawar apabila terjadi perbedaan, dan pemerintah tidak dapat memberikan tekanan-tekanan. Kelihatannya memang masyarakat dilimpahkan kekuasaan untuk membuat keputusan pada rencana dan program tetapi ini belum final, karena selanjutnya masih ada tim anggaran (eksekutif) dan Panitia Anggaran (DPRD) yang akhirnya nanti menentukan sendiri usulan ketika banyak sekali usulan diajukan. Selain itu masih ada tekanan-tekanan terhadap penentuan prioritas program. Jadi musrenbang belum sampai pada tahap ini. 8. Masyarakat yang mengontrol Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Masyarakat mempunyai kewenanganpenuh terhadap kebijaksanaan, aspek-aspek pengelolaan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Musrenbang belum sama sekali sampai pada tahap ini. Masyarakat sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk mengatur program karena mereka baru sampai pada mengusulkan, kemudian diputuskan oleh DPRD dan masyarakat tidak terlibat sama sekali dalam proses tersebut. Dalam proses musrenbang sendiri, masyarakat belum memiliki kekuatan terhadap program yang akan dihasilkan oleh musrenbang. Ini terlihat dengan masih dominannya pemerintah dalam menetapkan program yang akan dilaksanakan.

38. Rendahnya Tingkat Keterlibatan Masyarakat dalam Musrenbang Masyarakat enggan karena usulannya belum tentu dapat mempengaruhi proses penganggaran. Usulan yang terdahulu pun belum direalisasikan. Jadi merasa percuma saja datang ke musrenbang Waktu pelaksanaan musrenbang sangat singkat, sehingga masyarakat tidak mempunyai kesempatan untuk mengkritisi maupun mengklarifikasi usulannya Masyarakat kurang memahami proses musrenbang Masyarakat kurang menguasai substansi dari program-program yang diusulkan oleh dinas-dinas Pemahaman partisipasi dari pemerintah daerah yang muncul dalam musrenbang adalah menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten, dan provinsi Keenganan pemerintah untuk melibatkan masyarakat karena memerlukan waktu yang cukup panjang dan biaya yang relatif cukup besar www.dadangsolihin.com

39. SINKRONISASI PROGRAM Pendekatan perencanaan terdiri dari bottom-up, top-down, teknokratik, dan politik Dalam konteks musrenbang, pendekatan bottom-up menghasilkan program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, sedangkan pendekatan top-down menghasilkan program kegiatan yang diusulkan oleh dinas. Kedua pendekatan ini dipertemukan dalam forum SKPD dan musrenbang tingkat kota/kabupaten untuk diselaraskan agar program dapat terintegrasi dan terpadu antar sektor www.dadangsolihin.com

40. SINKRONISASI PROGRAM Proses penyelarasan ini lebih diwarnai oleh pendekatan teknokratik dan politik dan mulai muncul konflik kepentingan; meskipun dibuka kesempatan untuk masyarakat memberikan tanggapannya (misal melalui radio interaktif) namun tidak mempunyai “bargaining power” untuk mempertahankan usulannya Pada akhirnya, usulan dari bawah dan atas tidak pernah bermuara di satu titik, yang kalaupun terjadi, hal tersebut hanya lah suatu ketidaksengajaan ketika usulan masyarakat kebetulan sama dengan usulan dari dinas Tidak sinkronnya antara program dinas dan masyarakat adalah karena masing-masing menggunakan kriteria yang berbeda untuk menentukan prioritas program. www.dadangsolihin.com

41. OUTPUT Usulan-usulan program yang diajukan sebagai hasil musrenbang tidak selalu menjadi dasar untuk menentukan kebijakan dinas dalam menyusun program Dokumen hasil musrenbang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada sanksi khusus yang jelas ketika pemerintah daerah tidak merealisasikan hasil-hasil musrenbang. Tidak tuntasnya proses partisipasi masyarakat sampai ke tingkat perencanaan anggaran menyebabkan masyarakat tidak mengetahui seberapa banyak program dalam APBD mengakomodasi hasil-hasil musrenbang Dikuatirkan bahwa pendekatan partisipatif pada akhirnya hanya sekedar mobilisasi masyarakat saja untuk melegalkan proses perencanaan pembangunan www.dadangsolihin.com

42. TAHAP PASCA MUSRENBANG PENYEBARAN HASIL MUSRENBANG Umumnya, hasil musrenbang diinformasikan pada kecamatan tetapi hanya berupa dokumen saja, dan tidak diinformasikan kembali kepada masyarakat mengenai alasan-alasan usulan yang diterima maupun yang ditolak di dalam APBD. untuk memenuhi azas transparansi, penyampaian informasi kepada masyarakat dapat menjadi feedback yang akan sangat membantu pemberdayaan masyarakat, karena masyarakat akan dapat mempelajari kelemahan dan keunggulan usulan-usulan yang telah dibuat. www.dadangsolihin.com

43. TAHAP PASCA MUSRENBANG PENGARUH HASIL MUSRENBANG TERHADAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGANGGARAN Penggunaan hasil musrenbang dalam pengambilan keputusan anggaran belum optimal karena masih diwarnai oleh kepentingan politik. www.dadangsolihin.com

44. PERBANDINGAN MEKANISME YANG IDEAL DAN YANG TERJADI Tahap Persiapan www.dadangsolihin.com Kegiatan Yang Ideal Yang Terjadi Sosialisasi Dilakukan sosialisasi tentang musrenbang kepada seluruh lapisan masyarakat, dimulai dari tingkat RT/RW Tidak dilakukan sosialisasi Diseminasi Informasi Informasi tentang kegiatan musrenbang diumumkan secara terbuka dengan menggunakan berbagai macam media sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Informasi tentang musrenbang hanya dilakukan dalam bentuk undangan, yang diberikan pada peserta 1-7 hari menjelang musrenbang dilaksanakan.

45. Kegiatan Yang Ideal Yang Terjadi Materi Materi musrenbang seharusnya diberikan pada peserta musrenbang minimal 1 minggu sebelum musrenbang dilaksanakan Materi musrenbang diberikan sesaat sebelum musrenbang dilaksanakan Peserta yang Diundang Peserta yang diundang harus merepresentasikan pihak-pihak berikut ini :yang terkena dampak, yang sangat terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian atas isu, yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu Untuk mendapatkan peserta seperti tersebut di atas harus dilakukan analisis stakeholders terlebih dahulu. Peserta yang diundang adalah peserta yang mempunyai kedekatan dengan pihak penyelenggara sehingga peserta musrenbang tidak merepresentasikan masyarakat yang terkena dampak, yang sangat terkena dampak, yang memiliki informasi, pengetahuan, dan keahlian atas isu, serta yang memiliki kontrol/pengaruh atas isu.

46. Tahap Pelaksanaan Kegiatan Yang Ideal Yang Terjadi Waktu Musrenbang idealnya dilaksanakan minimal selama 4 hari. Musrenbang dilaksanakan antara 1-3 hari Keterlibatan Masyarakat Masyarakat mempunyai kesempatan yang besar untuk mengusulkan, mengkritisi, dan mengklarifikasi usulannya. Keterlibatan masyarakat sangat rendah. Agenda Harus lebih banyak kegiatan diskusi dengan masyarakat Diisi oleh kegiatan seremonial Diskusi waktunya sangat terbatas dan hanya didominasi oleh beberapa orang saja

47. Kegiatan Yang Ideal Yang Terjadi Penentuan Prioritas Program Menggunakan kriteria yang telah mengacu pada RPJMD Tidak menggunakan kriteria, hanya berdasarkan tingkat kemendesakan/kebutuhan Output Dokumen hasil musrenbang mempunyai kekuatan hukum sehingga digunakan dalam perumusan RKPD Dokumen hasil musrenbang tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga tidak ada jaminan bahwa usulan hasil musrenbang akan diakomodasi dalam RKPD dan APBD Agenda Harus lebih banyak kegiatan diskusi dengan masyarakat Diisi oleh kegiatan seremonial Diskusi waktunya sangat terbatas dan hanya didominasi oleh beberapa orang saja

48. Tahap Pasca Pelaksanaan Kegiatan Yang Ideal Yang Terjadi Penyebaran hasil Musrenbang Hasil musrenbang disosialisasikan kembali pada masyarakat/peserta musrenbang agar masyarakat mengetahui secara persis apakah usulannya dimasukkan atau tidak Tidak disosialisasikan kembali pada peserta musrenbang Pengaruh hasil musrenbang terhadap pengambilan keputusan penganggaran Hasil musrenbang seharusnya dapat mempengaruhi pengambilan keputusan penganggaran Penggunaan hasil musrenbang dalam pengambilan keputusan anggaran belum optimal karena masih diwarnai oleh kepentingan politik

49. REKOMENDASI Sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perencanaan pembangunan dan penganggaran harus dilakukan secara lebih intensif dan dalam agar semua stakeholders di daerah benar-benar paham dan mempunyai persepsi yang sama. Sosialisasi dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam konteks sistem perencanaan, sosialisasi sebaiknya dilakukan oleh Bapenas, sedangkan untuk konteks penganggaran, sosialisasi dilakukan oleh Departemen Keuangan. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Departemen Dalam Negeri sebagai departemen yang membidangi pemerintahan daerah www.dadangsolihin.com

50. REKOMENDASI . . . Sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk seminar ataupun lokakarya Yang menjadi target dari sosialisasi ini adalah : Bapeda Bagian Keuangan DPRD SKPD Masyarakat (LSM, Perguruan Tinggi, Kelompok Masyarakat) Sosialisasi minimal dilakukan untuk tingkatan provinsi dan kabupaten/kota www.dadangsolihin.com

51. REKOMENDASI . . . Advokasi terhadap pemerintah daerah dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan dan penganggaran Advokasi perlu dilakukan agar pemerintah daerah tidak berbeda-beda dalam mempersepsikan UU yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran Advokasi dapat dilakukan melalui pendampingan selama proses perencanaan sampai penganggaran. Berkaitan dengan otonomi daerah, pendampingan dapat dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, dengan menggunakan panduan-panduan teknis yang dapat membantu dan mempermudah pemerintah daerah dalam melaksanakan UU tersebut Advokasi sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah pusat agar perencanaan yang dibuat oleh daerah dan pusat dapat terintegrasi. www.dadangsolihin.com

52. REKOMENDASI . . . Kelompok sasaran yang menjadi target advokasi adalah : Bapeda Bagian Keuangan DPRD SKPD Advokasi sebaiknya dilakukan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota Hal-hal yang perlu diadvokasi antara lain adalah : Proses pelaksanaan musrenbang Proses Pelaksanaan Forum SKPD Penyusunan Renja – SKPD Penyusunan RKPD Penyusunan KUA www.dadangsolihin.com

53. REKOMENDASI . . . Pelaksanaan musrenbang yang partisipatif, transparan, dan akuntabel akan terlaksana apabila jadwal pelaksanaan musrenbang secara keseluruhan yang terkait dengan jadwal penganggaran dapat dilaksanakan secara optimal Untuk menjamin bahwa proses bottom-up dapat berjalan maka pelaksanaan musrenbang harus sesuai dengan jadwal www.dadangsolihin.com

54. TERIMA KASIH

55. Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia. He got various training around the globe, included Public Officials Capacity Building Training Program for Government Innovation, Seoul –Korea (2007), Advanced International Training Programme of Information Technology Management, at Karlstad City, Sweden (2005); the Training Seminar on Land Use and Management, Taiwan (2004); Developing Multimedia Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy Development Training, Vancouver, Canada (2002); Local Government Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He published more than five books regarding local autonomous. You can reach Dadang Solihin by email at [email_address] or by his mobile at +62812 932 2202 Dadang Solihin currently is Director for Regional D evelopment Performance Evaluation at Indonesian National Development Planning Agency (Bappenas). He holds MA degree in Economics from University of Colorado, USA. His previous post is Director for System and Reporting of Development Performance Evaluation at at Bappenas. Dadang Solihin’s Profile www.dadangsolihin.com