Buku panduan manual tata cara lppd 2015

DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH
L 15

KATA PENGANTAR
Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, harus bertolak dan bermuara pada tujuan
EKPPD yakni menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian
tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata
kepemerintahan yang baik. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu
menyampaikan Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
kepada Pemerintah sebagaimana diamanatkan Pasal 27 ayat (2)
Undang-undang 32 tahun 2004.
Melihat urgensi dari pelaksanaan kegiatan monitoring dan
evaluasi untuk pelaksanaan pembangunan di daerah, Pasal 27 (2) UU
Nomor 32 Tahun 2004 memberikan amanat kepada Pemerintah
Daerah untuk menyusun sebuah Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD), yang merupakan hasil evaluasi mandiri
Pemda (self-assessment) terhadap berbagai dimensi kinerja
penyelenggaraan pemerintahan daerah. LPPD ini kemudian akan
dievaluasi lebih lanjut oleh Pemerintah Pusat dalam proses Evaluasi
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang
dilaksanakan setiap tahunnya. Hasil evaluasi kemudian akan
dikembalikan kepada masing-masing Pemda sebagai masukan dalam
proses perencanaan, penganggaran hingga pengembangan kapasitas
kebijakan, kelembagaan dan aparatur Pemerintah Daerah.
Tata cara penyusunan LPPD dimaksud di atas, diatur lebih
lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi
Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 iii

Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat, yang akan menjadi agenda pembahasan utama dalam
pertemuan hari ini.
Secara spesifik, pertemuan sosialisasi hari ini akan membahas
berbagai aspek yang menyangkut penyusunan LPPD Tahun 2012
antara lain format, instrumen hingga petunjuk pengisian capaian
kinerja yang digunakan dalam LPPD.
iv Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR............................................................................. iii
DAFTAR ISI .......................................................................................... v
1. SE Mendagri 120.04/7303/OTDA/2012........................................... 3
2. Lampiran SE Mendagri 120.04/7303/OTDA/2012........................... 5
3. SE Mendagri 120.04/1050/OTDA/2012........................................... 9
4. Format Penyusunan LPPD (Format sampul) .................................. 13
5. Petunjuk Pengisian IKK................................................................... 23
6. Program Nasional ........................................................................... 43
7. Lampiran Template ......................................................................... 55
Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015 v

Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2012 1
SURAT EDARAN
MENTERI DALAM NEGERI

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ
dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati,
dan Walikotahal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2012 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara
prinsip, baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120.04/1050/OTDA tanggal 15 Februari 2012
perihal penyusunan LPPD Tahun 2011, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya.
2. Namun demikian ada penyesuaian/penyempurnaan beberapa IKK pada Tataran
Pengambil Kebijakan dan Tataran Pelaksana Kebijakan, yang rinciannya sebagaimana
terlampir pada Surat Edaran ini.
3. Penyampaian LPPD Tahun 2012 kepada Pemerintah paling lambat tanggal 31 Maret
2013 baik untuk Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu diharapkan
ada koordinasi yang lebih baik antara SKPD teknis provinsi dengan SKPD teknis
Kabupaten dan Kota.
4. Seluruh elemen data kinerja tahun 2012 harus bersumber pada data kinerja dari
masing-masing SKPD (tidak bersumber dari data BPS kecuali data PDRB).
5. Pemerintah Kabupaten dan Kota yang diharapkan menyusun dan menyerahkan LPPD,
karena disamping untuk mengetahui kinerja masing-masing, juga akan mempengaruhi
capaian kinerja Pemerintah Provinsi.
SURAT EDARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 120.04/7303/OTDA
Sifat : SEGERA
Lampiran :
Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD
Tahun 2012.
Jakarta, 26 Desember 2012
Kepada Yth.
1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati
3. Sdr. Walikota
di-
SELURUH INDONESIA

Apabila dianggap perlu penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat
Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau
melalui telepon/faximile (021) 344 0783.
Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,
Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia;
7. Sdr. Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP Pusat.
4 Buku Panduan Manual Tata Cara Penyusunan LPPD Tahun 2015

LAMPIRAN SE MENDAGRI NOMOR 120.04/7303/OTDA/2012
TANGGAL 26 DESEMBER 2012
PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KOTA
PADA TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DAN URUSAN PEMERINTAHAN
Lampiran II.1 Pengambil Kebijakan
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM DAERAH
Peraturan Tentang
Kependudukan
4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah
terekam dalam E-KTP dibagi
Jumlah penduduk yang wajib
ber-KTP
- Jumlah penduduk yang sudah
terekam dalam E-KTP
- Jumlah penduduk yang wajib ber-
KTP
Lampiran II.3 Urusan Pemerintahan
NO URUSAN NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9)
3 Lingkungan Hidup 24 Kebersihan Jumlah pasar tradisional tergolong baik
------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah seluruh pasar tradisional
…………%
- Tergolong baik sesuai dengan kriteria
Adipura
12 Ketenagakerjaan 46 Pelayanan kepesertaan Jaminan
Sosial bagi pekerja/buruh
Jumlah pekerja/buruh peserta program jamsostek aktif
------------------------------------------------------ x 100%
Jumlah pekerja/buruh
…………%
- Jumlah pekerja/buruh diperoleh dari
Dinas Provinsi dan Kab Kota
- Target 2016 adalah 50%
15 KB & KS 54 Rasio petugas lapangan
KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di
setiap desa/kelurahan
Jumlah desa/kelurahan
---------------------------------
PLKB/PKB …………%
- Petugas lapangan KB (PLKB) adalah PNS
dan Non PNS yang ditetapkan oleh
pejabat berkompeten, sedangkan
Penyuluh KB (PKB) adalah PNS yang
memiliki jabatan fungsional.
22 Sosial 68 Persentase penyandang cacat baik
fisik dan mental, serta lanjut usia
yang tidak potensial yang telah
menerima jaminan
Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
dalam satu tahun
-------------------------------------------------------- 100%
usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan
social dalam satu tahun
…………%
- Laporan instansi teknis terkait antara lain
dinas sosila/kesejahteraan social
kabupaten
5

PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN KABUPATEN
Lampiran III.1 Pengambil Kebijakan
NO ASPEK FOKUS NO IKK RUMUS/PERHITUNGAN Jenis Data (Tahun 2012)
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
UMUM DAERAH
Peraturan Tentang
Kependudukan
4 Pengurusan E-KTP Jumlah penduduk yang sudah
terekam dalam E-KTP dibagi
Jumlah penduduk yang wajib
ber-KTP
- Jumlah penduduk yang sudah
terekam dalam E-KTP
- Jumlah penduduk yang wajib ber-
KTP
Lampiran III.3 Urusan Pemerintahan
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (2) (3) (5) (6) (8) (9)
------------------------------------------------------ x 100%
…………%
Adipura
------------------------------------------------------ x 100%
…………%
---------------------------------
22 Sosial 69 Persentase penyandang cacat baik
fisik dan mental, serta lanjut usia
yang tidak potensial yang telah
menerima jaminan
usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial
dalam satu tahun
-------------------------------------------------------- 100%
usia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan
social dalam satu tahun
…………%
- Laporan instansi teknis terkait antara lain
dinas sosila/kesejahteraan social
kabupaten
6

PENYEMPURNAAN IKK PEMERINTAHAN PROVINSI
Lampiran I.3 Urusan Pemerintahan
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
------------------------------------------------------ x 100%
…………%
Adipura
------------------------------------------------------ x 100%
…………%
---------------------------------
7

Dalam rangka penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD, LKPJ
dan ILPPD dan penyusunan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk Evaluasi Kinerja
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) dalam koridor Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
bersama ini dengan hormat disampaikan kepada Saudara Gubernur, Bupati,
dan Walikotahal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa penyusunan LPPD Tahun 2011 untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota secara
prinsip baik substansi maupun teknis perhitungan, agar tetap berpedoman pada Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120/313/OTDA tanggal 24 Januari 2011 perihal
penyusunan LPPD Tahun 2010, dalam rangka EKPPD beserta lampirannya.
2. Namun demikian ada sedikit perubahan teknis perhitungan yang perlu dicermati dalam
penyusunan LPPD untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2011, yaitu IKK No. 19
pada lampiran I.2, II.2, dan III.2, semula data diisikan dalam bentuk satuan aset,
diubah dalam bentuk satuan Rupiah (Nominal).
3. Untuk IKK No. 2, urusan pilihan pada lampiran I.3 (ekspor hasil perikanan) semula data
diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per tahun;
4. Selanjutnya IKK No: 1, urusan pilihan pada lampiran II.3, dan III.3 (produksi
perikanan), semula data diisikan dalam bentuk Rupiah, diubah dalam bentuk ton per
tahun.
SURAT EDARAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : 120.04/1050/OTDA
Sifat : SEGERA
Lampiran :
Perihal : Pedoman Penyusunan LPPD
Tahun 2011.
Jakarta, 15 Februari 2012
Kepada Yth.
1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati
3. Sdr. Walikota
di-
SELURUH INDONESIA

Apabila dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat
Peningkatan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah
Kementerian Dalam Negeri, Jalan Medan Merdeka Utara No. 7-8 Jakarta Pusat, atau
melalui telepon/faximile (021) 344 0783.
Demikian untuk dipedomani sebagaimana mestinya,
Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :
1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Para Anggota Tim Nasional EPPD;
3. Sdri. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
4. Sdr. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Sdr. Kepala BPKP Pusat di Jakarta;
6. Sdr. Sekretaris Daerah Provinsi, Selaku Ketua Tim Daerah EPPD diseluruh Indonesia;
dan
7. Sdr. Kepala Perwakilan BPKP di seluruh Indonesia

FORMAT SAMPUL LPPD TAHUN 2012
EKPPD TAHUN 2016 TERHADAP LPPD 2015

FORMAT SAMPUL
LAMBANG DAERAH
Halaman baru, mengikuti sampul.
Kata Pengantar .................. (maksimum 2 halaman)
Halaman baru, mengikuti Kata Pengantar.
Daftar Isi.
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
( LPPD )
Provinsi / Kabupaten / Kota ....................................
TAHUN 2015.

BAB I PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum (dijelaskan undang–undang tentang pembentukan daerah yang
bersangkutan)
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah; batas administrasi daerah, luas wilayah,
topografis dan hal lain yang dianggap perlu
2. Gambaran Umum Demografis; jumlah penduduk, komposisi penduduk
menurut jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan, dan pendidikan
3. Kondisi Ekonomi ;
a. Potensi Unggulan Daerah
b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB (tiga tahun terakhir)
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD).
A. Visi dan Misi
B. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah
C. Prioritas Daerah
BAB III URUSAN DESENTRALISASI
A. Ringkasan Urusan Desentralisasi.
1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Wajib.
Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing
urusan wajib.
2. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan
Rincian anggaran belanja, realisasi, dan pelaksana untuk masing-masing
urusan pilihan.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana.
Ringkasan perangkat daerah yang memuat nama atau nomenklatur,
susunan organisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang
terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas, badan, kantor,
rumah sakit daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah.

B. Prioritas Urusan Wajib yang Dilaksanakan
1. Program dan Kegiatan
2. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara UrusanWajib
4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
5. Alokasi dan Realisasi Anggaran
6. Proses Perencanaan Pembangunan
7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan (lengkap, kurang,
mencukupi atau lainnya)
8. Permasalahan dan Solusi
9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan
2. Realisasi Program dan Kegiatan
3. Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pilihan
5. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat Dan Golongan, Jumlah
Pejabat Struktural dan Fungsional
6. Alokasi Realisasi Anggaran
7. Proses Perencanaan Pembangunan yang Dilaksanakan
10. Hal Lain Yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan
D. Indikator kinerja kunci
1. Tataran Pengambil Kebijakan.
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada Tataran
Pengambil Kebijakan tersebut untuk pemerintah provinsi menggunakan

Format Lampiran I.1. pemerintah kota Lampiran II.1, dan pemerintah
kabupaten Lampiran III. 1. (terlampir)
2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum.
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada
Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk pemerintah provinsi menggunakan
Format Lampiran I.2, pemerintah kota Lampiran II.2, dan pemerintah
kabupaten Lampiran III. 2. (terlampir)
3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan
Wajib dan Pilihan.
Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada
Tataran Pelaksana Kebijakan Tingkat Capaian Kinerja Urusan wajib dan
pilihan untuk pemerintah provinsi menggunakan Format Lampiran I.3,
pemerintah kota Lampiran II.3 dan pemerintah kabupaten Lampiran III. 3
(terlampir)
BAB IV TUGAS PEMBANTUAN
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1. Dasar Hukum
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
5. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Melaksanakan Tugas Pembantuan
7. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan
1. Dasar Hukum
2. Urusan Pemerintahan yang Ditugaspembantuankan kepada
Kabupaten/Kota dan Desa Untuk Provinsi Atau Kepada Desa Untuk
Kabupaten/Kota
3. Sumber dan Jumlah Anggaran
4. Sarana dan Prasarana
BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A. Kerjasama Antar Daerah
1. Daerah yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Antar Daerah
6. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat danGolongan
8. Jangka Waktu Kerjasama
9. Hasil (Output) dari Kerjasama
B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
1. Mitra yang Diajak Kerjasama
2. Dasar Hukum
3. Bidang Kerjasama
4. Nama Kegiatan
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan
Pihak Ketiga
8. Jangka Waktu Kerjasama

9. Hasil (Output) dari Kerjasama
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah
1. Forum Koordinasi
2. Materi Koordinasi
3. Instansi Vertikal yang Terlibat
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Koordinasi Dengan Instansi
Vertikal Di Daerah
7. Jumlah Kegiatan Koordinasi yang Dilaksanakan
8. Hasil dan Manfaat Koordinasi
9. Tindak Lanjut Hasil Koordinasi
D. Pembinaan Batas Wilayah
1. Sengketa Batas Wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan
Provinsi (apabila ada)
2. Solusi yang Dilakukan dan Tingkat Penyelesaian (selesai, belum selesai
atau perlu tindak lanjut)
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah
E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana
1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya
2. Status Bencana (Nasional, Regional/Provinsi atau Lokal/Kabupaten/ Kota).
4. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Bencana

7. Kelembagaan yang Khusus Dibentuk Menangani Bencana (apabila ada)
8. Potensi Bencana yang Diperkirakan Terjadi
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
1. Jenis Kawasan Khusus
2. Status Kepemilikan Kawasan Khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan
atau kerjasama) dan Dasar Hukum Penetapannya
3. Sumber Anggaran
4. Permasalahan yang Dihadapi
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Kawasan Khusus
G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
1. Gangguan yang Terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme,
atau lainnya)
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani
4. Penanggulangan dan Kendalanya
5. Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan
BAB VI PENUTUP

PETUNJUK PENGISIAN IKK

BAB I
PENGISIAN
INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)
Format IKK yang akan dikerjakan, harap dibaca dengan teliti dan seksama.
Dari cara pengisiannya, IKK dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :
1. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan;
Capaian kinerja IKK yang menggunakan rumus persamaan dengan satuan
“persentase” dan “rasio”, dll.
2. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan;
Capaian kinerja yang tidak menggunakan rumus persamaan dengan
pernyataan “Ada atau tidak ada” ,“tepat atau tidak tepat” ; “sesuai atau
tidak sesuai”, jumlah, lama waktu, dll.
1.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.
1. Perhatikan, baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Apa
dan bagaimana rumus persamaan IKK diuraikan. Pastikan jawabannya.
2. Tulis data dan informasi (angka) dari masing-masing elemen
persamaan, mengikuti
tulisan rumus dan hitung, pada kolom “Rumus/Perhitungan”
3. Tulis elemen-elemen data dan informasi kinerja pada kolom “Jenis data”.
4. Tulis hasil perhitungan capaian kinerja, pada kolom “Capaian Kinerja”.
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”
Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber IMB.
Rasio Rumah ber – IMB = Rasio Rumah ber – IMB
Jumlah Rumah seluruhnya
X 100 = - - - - - %
Rasio Rumah ber-IMB = …… % adalah capaian kinerja yang diminta/diisi.
Elemen data: contoh:
Jumlah Rumah ber IMB, = 20.000 unit,
Jumlah Rumah seluruhnya.= 100.000 unit
Catatan: Elemen data ini diperoleh dari sumber SKPD yang bertanggung
jawab sesuai dengan tupoksinya.
Rasio Rumah ber – IMB = 20.000
100.000
X 100 = 20 %

Berdasarkan elemen data yang diperoleh, dapat dihitung dengan
menggunakan rumus
persamaan, maka diperoleh hasil perhitungan IKK- Rasio Rumah ber- IMB = 20 % .
Contoh 1 : Hasil Pengisian IKK no 2: Rasio Rumah Ber-IMB.
No IKK Rumus/Perhitungan Jenis Data
Capaian
Kinerja
Keterang
an
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
2. Rasio
Rumah ber
IMB
Jlh rumah ber IMB
Total rumah yang ada
=
……%
{20,000÷ 100,000}
×100%= 20%
Elemen data.
Jumlah Rumah
ber IMB =
20.000 unit
Jumlah Rumah
seluruhnya=
100.000 unit
20%
1.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN
1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi. Pastikan
data dan informasi capaian kinerja IKK dan jawaban/pernyataan yang
diminta.
2. Tulis pernyataan hasil perumusan pada kolom “Rumus/Perhitungan”.
3. Tulis elemen data dan informasi dukungan pernyataan pada kolom “Jenis
data”.
4. Tulis hasil atau pernyataan capaian kinerja pada kolom Capaian Kinerja.
5. Tulis informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”.
Contoh 2: Hasil Pengisian IKK Nomor 9: Ketepatan waktu penyampaian.
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data
Tahun 2010*)
Capaian
Kinerja
Keterang
an
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
9 Ketepatan
waktu
penyampai
an
LPPD/LKP
J, dan
ILPPD
.Tepat/Tidak
Tepat, disampaikan
pada tanggal---------
bulan-------- 2013
Disampaikan
pada tanggal --
-------- dengan
bukti copy
surat tanda
terima.
TEPAT
*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian informasi kapan diserahkan.

Contoh 3: Hasil Pengisian IKK Nomor 11 Urusan yang sudah diterapkan SPM
nya.
No IKK Rumus/Perhitungan
Jenis Data
Tahun 2010*)
Capaian
Kinerja
Keterang
an
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
1
1
Urusan
yang sudah
diterapkan
SPM nya
berdasarkan
pedoman
yang
diterbitkan
oleh
Pemerintah
Jumlah urusan wajib
yang sudah
diterapkan SPM nya
berdasarkan
Penetapan oleh
Menteri/Pimpinan
LPND.
3 Urusan
Urusan yang
sudah ada
SPM-nya
sesuai dengan
Perda Nomor---
---tahun----
tentang-----.
Sebanyak 3
urusan
Sbb:
1). Urusan
Pendidikan;
2). Urusan
Kesehatan;
dan
3). Urusan
Kependudukan
dan Catatan
Sipil
3
Urusa
n
*) Kolom Jenis Data. Dilengkapi dengan uraian urusan apa yang dilaksanakan.

BAB II
TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN
IKK Tataran Pengambil Kebijakan, diberikan dalam format dengan Judul:
Lampiran I.1. Lampiran II.1. dan Lampiran III.1 Format IKK untuk provinsi,
kabupaten dan kota ,dengan judul “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam
Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010.
Contoh. Lampiran III. 1: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut.
LAMPIRAN III.1: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN.
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010
Kabupaten: ----------
N
o
ASPEK FOKUS No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis
Data
Capaian
Kinerja
Keteran
gan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
2.1. PENJELASAN FORMAT.
Format IKK Untuk Kabupaten, “Tataran Pengambil Kebijakan Dalam Rangka
EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010 (Lampiran III.1), terdiri dari beberapa
baris/lajur dan kolom.
Masing-masing baris menujukkan aspek, focus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK
dijelaskan oleh kolom-kolom atau sel isian. Format terdiri dari 9 kolom.
1. Kolom (1), (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek, fokus
dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9).
3. Kolom (6) Rumus/Perhitungan. Sel pada kolom ini, memuat
rumus/perhitungan atau persamaan IKK, pertanyaan atau pernyataan,
sebagai dasar untuk menghitung capaian kinerja pada kolom (8).
4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau
uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya,
Informasi keberadaan Perda nomor--- tahun tentang---- . Uraian elemen-
elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang
menggunakan persamaaan.

5. Kolom (8) Capaian Kinerja. Sel pada kolom ini diisi dengan capaian
kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan sesuai dengan rumus
perhitungan pada kolom (6).
6. Kolom (9) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan.
2.2. PETUNJUK UMUM PENGISIAN.
1. Format ini terdiri dari aspek-aspek, masing- masing aspek dibagi ke
dalam focus, dan focus terdiri IKK-IKK. Keseluruhan Tataran Pengambil
Kebijakan terdiri atas sebanyak 43 IKK untuk Kabupaten.
2. Data dan informasi capaian kinerja IKK, bersumber dari dan diisi SKPD
yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. IKK yang data dan informasi capaian kinerjanya bersumber dari
beberapa SKPD sesuai dengan tupoksinya, pengisian dilakukan secara
koordinatif.
4. Hasil pengisian format/IKK, disampaikan tepat waktu kepada Bagian
Tata Pemerintahan atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun
LPPD, untuk diolah lanjut diintegrasikan menjadi LPPD.
2.3. PETUNJUK PENGISIAN:
1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK tersebut mengunakan rumus
persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti petunjuk
pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan.
3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti
petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan.
2.3.1. IKK YANG MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.
1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKK yang akan diisi.
Pastikan jawaban dan data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung,
pada kolom “Rumus/Perhitungan”. Rumus jangan dirubah atau dihapus,
biarkan sesuai seperti aslinya.
3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”.
4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”.

Contoh 4: Hasil Pengisian IKK nomor 18 Belanja untuk urusan pendidikan dan
kesehatan
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Keterangan
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
18 Belanja
untuk
urusan
pendidikan
dan
kesehatan
Jumlah Belanja
untuk
pendidikan dan
kesehatan
dibagi jumlah
Belanja APBD x
100%=
21 M
100 M-
x 100
%= 21 %
Realisasi Belanja
Pend = Rp. 10 M
Jumlah belanja
= Rp. 21 M
Realisasi Belanja
Kes = Rp. 11 M
Total belanja
APBD= Rp. 100
M
21 %
2.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.
Pastikan jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom
“Rumus/Perhitungan”.
3. Tulis pernyataan kinerja pada kolom “Capaian Kinerja”.
Contoh 5 : Hasil Pengisian IKK nomor 21 Sistem Informasi Kepegawaian.
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Keterangan
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
21 Sistem
Informasi
Kepegawai
an
Ada atau tidaknya
data base
Kepegawaian
Ada:
Sistem Informasi
kepegawaian
Kabupaten Blab la
bla.
Ada

BAB 3
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
IKK Untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format dengan
Judul: Lampiran I.2. Lampiran II.2. dan Lampiran III.2 Format IKK untuk
provinsi, kabupaten dan kota, dengan judul “Tataran Pelaksana Kebijakan
Dalam Rangka EKPPD terhadap LPPD Tahun 2010. Contoh. Lampiran III. 2 :
Format Isian Kabupaten, sebagai berikut:
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
KABUPATEN :
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD).
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : (sebutkan urusan yang diselenggarakan oleh
SKPD ybs).
No ASPEK FOKUS No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis
Data
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Format IKK untuk Kabupaten Tataran Pelaksana Kebijakan, terdiri dari
beberapa bentuk yaitu untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan dan
untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan. (Lampiran III.2),
contoh di atas adalah bentuk untuk SKPD yang menyelenggarakan 1 urusan.
Format IKK terdiri dari beberapa kolom dan baris/lajur. Masing-masing baris
menujukkan aspek, fokus dan IKK. Setiap baris/lajur IKK dijelaskan oleh kolom-
kolomnya atau sel isian. Format isian terdiri dari 21 IKK pada baris dan 9 kolom.
1. Kolom (1), , (2), (3), (4) dan, (5) IKK, adalah kolom tentang aspek,
focus dan IKK. Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
2. Kolom isian adalah kolom (6), (7), (8), dan (9).

4. Kolom (7) Jenis data, sel pada kolom ini diisi dengan penjelasan atau
uraian data informasi tentang IKK yang bersangkutan. Misalnya,
Informasi keberadaan Perda nomor--- tahun tentang---- . Uraian elemen-
elemen (penyebut dan pembilang) data capaian kinerja dari IKK yang
menggunakan persamaaan.
kinerja hasil perhitungan, atau pernyataan, hasil perhitungan pada kolom
(6).
6. Kolom (9) merupakan informasi tambahan penjelasan, jika diperlukan.
3.2. PETUNJUK UMUM
1. Format IKK 8 Aspek Administrasi Umum, disii oleh seluruh SKPD yang ada.
2. SKPD ada yang menyelenggarakan 1 (satu) urusan saja, atau 1 sub
bidang urusan, atau yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan.
3. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut:
KABUPATEN : Diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten
Nama SKPD : Diisi dengan nama SKPD
URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN : Tulis urusan yang
dilaksanakan oleh SKPD.
Contoh : Hasil Pengisian.
KABUPATEN : XXXXXXXXXXX,
Nama SKPD : DINAS KESEHATAN.
URUSAN YANG DILAKSANAKAN : KESEHATAN;
4. Format ini diisi oleh seluruh SKPD yang ada di lingkungan pemerintah
daerah. Karena yang dinilai adalah kinerja SKPD selaku pelaksana urusan
wajib atau pilihan, sehingga data dan informasi kinerja yang diminta
adalah hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
SKPD wajib mengisi capaian kinerja.
5. Sebelum pengisian IKK harap memperhatikan jenis IKK yang akan diisi.
Apakah masuk IKK yang menggunakan rumus persamaan atau IKK yang
tidak menggunakan rumus persamaan.
6. Setelah selesai diisi, diminta agar Kepala atau Pimpinan SKPD yang
bersangkutan melakukan reviu terhadap kebenaran hasil pengisian untuk
persetujuan. SKPD diminta mendokumentasikan data informasi yang
diserahkan.
7. Hasil pengisian diserahkan secepatnya kepada bagian tata pemerintahan
atau SKPD yang bertanggung jawab menyusun LPPD. Perlu diketahui
bahwa penyusun LPPD masih memerlukan waktu klarifikasi, penggabungan
dan lainnya ke dalam LPPD.

8. Kontrol bagi penyusun LPPD, bahwa jumlah format isian Lampiran III.2
Tataran Pelaksana Kebijakan 8 Aspek Administrasi harus sama dengan
jumlah SKPD yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah.
BAGI SKPD YANG MELAKSANAKAN LEBIH DARI 1 URUSAN.
9. Terhadap SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) urusan,
maka Format isian dapat dimodifikasi dengan menambah/menyisip/insert
kolom baru pada masing-masing kolom (jenis data) dan kolom (capaian
kinerja) sesuai dengan banyak urusan yang diselengarakan. Untuk SKPD
yang menyelenggarakan 2 urusan dapat dilihat format hasil modifikasinya.
Sedang untuk SKPD yang menyelenggarakan lebih 2 urusan agar
dimodifikasi sendiri.
10. Pada bagian kiri atas diisi dengan penjelasan sebagai berikut :
KABUPATEN : Diisi sesuai dengan nama pemerintah kabupaten
Nama SKPD: Diisi dengan nama SKPD
URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1) Urusan -----------------------------------------
2) Urusan ----------------------------------------- dst, bila masih ada.
3) Urusan -----------------------------------------
Contoh Hasil Modifikasi
LAMPIRAN III. 2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
KABUPATEN TANGERANG
NAMA SKPD: DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.
URUSAN-URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1) PERINDUSTRIAN,
2) PERDAGANGAN
No ASPEK FOKUS No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data Capaian Kinerja Keterangan
Perin
dustrian
Perda
gangan
Perin
dustrian
Perda
gangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK mengunakan rumus
persamaan, atau tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti
petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan.
3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan
mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus
Persamaan.
Pastikan jawaban dan data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Masukkan elemen-elemen data mengikuti rumus persamaan dan hitung
3. Tulis elemen-elemen data kinerja pada kolom “Jenis data”.
4. Tulis hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”.
Contoh 6 : Hasil Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja
APBD.
No IKK Rumus/Perhitungan Jenis Data
Capaian
Kinerja
Keterang
an
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
13 Anggaran
SKPD
terhadap total
belanja APBD
Alokasi anggaran SKPD
dibagi total APBD x 100%
2 M
350 M
x 100% = 0.571%
LRA. Anggaran
SKPD = Rp. 2
M,- Total
APBD= Rp.
350 M,-
0.571% Dispenda
Contoh 7 : Pengisian IKK nomor 13. Anggaran SKPD terhadap total belanja APBD.
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data Capaian Kinerja
Keterang
an
Perindus
trian
perdagang
an
Perindus
trian
perdag
angan
(4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
13 Anggaran
SKPD
terhadap
total
belanja
APBD
Alokasi
anggaran SKPD
dibagi total
APBD x 100%
2 M
350 M
x 100% =
0.571%
LRA.
Anggaran
SKPD =
Rp. 2 M,-
Total
APBD=
Rp. 350
M,-
LRA.
Anggaran
SKPD =
Rp. 1 M,-
Total
APBD=
Rp. 350
M,-
0.571% 0.285% Dispenda

3.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN
Pastikan apa jawaban atau data informasi capaian kinerja yang diminta.
2. Tulis pernyataan kinerja mengikuti rumus perhitungan pada kolom
Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data
Capaian
Kinerja
Keterangan
(4) (5) (6) (7) (8) (9)
2 Keberadaan
Standard
Operating
Procedure (SOP)
Ada
1 SOP
SOP :
Perijinan
1
Contoh 8: IKK nomor 2: Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data Capaian Kinerja
Ketera
ngan
Perindustri
an
perdagan
gan
Perindus
trian
perdagan
gan
(4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
13 Keberadaan
Standard
Operating
Procedure
(SOP)
Ada
1 SOP
SOP :
1. Ijin
Industri
SOP :
1. Ijin
Usaha
Perdag
angan
1 1
3.4. PENJELASAN KHUSUS.
1. Untuk membantu penyusun LPPD, perlu penjelasan tentang tugas pokok
dan fungsi, kaitannya dengan urusan yang dilaksanakan oleh SKPD yang
bersangkutan. Informasi ini dapat dilihat pada dokumen perencanaan dan
penganggaran, APBD serta Laporan Keuangan Daerah (unaudited).
2. Bagi SKPD yang menyelenggarakan lebih dari 1 urusan, melakukan
pemilahan atas urusan yang menjadi tanggung jawabnya.
a. SKPD harus memilih dan memisahkan jabatan- jabatan yang
menangani langsung masing-masing urusan, sehingga didapatkan
secara pasti, berapa jumlah jabatan (structural) dan jabatan
fungsional yang menangani masing-masing urusan. Data informasi
tentang jabatan tersebut lebih lanjut disesuaikan dengan kondisi akhir
tahun 2010 (updated). Nama jabatan pejabat yang mendudukinya,

kepangkatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan
struktural dan lainnya sesuai dengan perumusan IKK-nya.
b. Contoh: Bagaimana menghitung struktur jabatan yang terisi.
Misalnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang
menangani 2 urusan.
Perdagangan Industri
Kepala SKPD
Kabag A Kabag A
Kasubbag
A1
Kasubbag
A2
Kasubbag
A1
Kasubbag
A2
Kabag B Kabag C Kabag D
Kasubbag
B1
Kasubbag
B2
Kasubbag
C1
Kasubbag
C2
Kasubbag
D1
Kasubbag
D2
Jumlah Pejabat yang menanggani industri, sebanyak 10 pejabat, dan perdagangan
sebanyak 7 Pejabat, sebagai berikut :
Pejabat Perdagangan Industri
Kepala SKPD 1 1
Kabag 3 2
Kasubbag 6 4
Jumlah 9 7
Kepala Dinas
Kasubbag A2
Kasubbag A1
Kabag DKabag CKabag B
Kabag A
Kasubbag C2Kasubbag C1Kasubbag B2Kasubbag B1 Kasubbag D2Kasubbag D1

Contoh 10 : IKK nomor 6 : Pejabat yang memenuhi persyaratan diklat
kepemimpinan.
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data Capaian Kinerja Sumb
er
Data
Perindus
trian
Perda
gangan
Perindu
strian
perdag
angan
(4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
6. Pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
Diklat
Kepemimpin
an
Pejabat yang
memenuhi
persyaratan
Diklat
Kepemimpinan
dibagi jumlah
jabatan yang ada
Perindustrian =
7/7 x 100 =
100%
Perdagangan =
10/10 x
100=100%
Pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
diklatpim
sebanyak 7
Struktur
jabatan
yang ada
sebanyak 7
Pejabat
yang
memenuhi
persyaratan
diklatpim
sebanyak
10
Struktur
jabatan
yang ada
sebanyak
10
100% 100%
c. SKPD harus memilah dan memisahkan anggaran belanja dan atau
realisasi belanja untuk masing- masing urusan yang dilaksanakan,
sesuai dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang ada,
sehingga didapatkan secara tepat jumlah alokasi dan realisasi
anggaran dan belanja untuk masing-masing urusan yang menjadi
tanggungjawab SKPD yang bersangkutan.
d. Dalam hal inventarisasi barang dan asset, bilamana SKPD tidak
memilah dan memisahkan menurut urusan maka dilakukan dengan
mencantumkan pada salah satu kolom isian urusan yang tersedia saja.
Contoh 11: IKK nomor 19: Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD.
No IKK
Rumus/
Perhitungan
Jenis Data Capaian Kinerja Sum
ber
Data
Perindus-
trian
perdagangan
Perindus
trian
perdag
angan
(4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
19
.
Jumlah
asset yang
tidak
digunakan
SKPD
Jumlah asset
yang tidak
digunakan
SKPD dibagi
total asset
yang dikuasai
SKPD 100%
Perindustrian
(10/100)x100
% =10%
Jumlah asset
yang tidak
digunakan
ada 10 asset
jumlah asset
keseluruhan
ada 100
asset
Tidak ada
pemisahan
asset SKPD
10% Tidak
ada
pemisa
han
asset
SKPD

BAB 4
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK CAPAIAN SPM
IKK Untuk Tataran Pelaksana Kebijakan, diberikan dalam format IKK untuk
provinsi, kabupaten dan kota dengan judul: “Tataran Pelaksana Kebijakan
Aspek Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan
Pilihan Dalam Rangka EKPPD Terhadap LPPD Tahun 2010”. Lampiran I.3,
II.3. dan Lampiran III.3 untuk provinsi, kabupaten dan kota. Contoh. Lampiran
III. 3: Format IKK untuk Kabupaten, sebagai berikut:
LAMPIRAN III.3: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
KABUPATEN:
No URUSAN No IKK
Rumus/
Perhitungan
Capaian
Kinerja
Keterangan
(1) (1) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
1. Pendidikan 1
2
3
4
2. Dst ……
26.
URUSAN PILIHAN
1. 1
2
3
2.
8.
Catatan: Urusan Otonomi Daerah mencakup: otonomi daerah, pemerintahan
umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian;
Format IKK terbagi dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Masing- masing
urusan wajib dan pilihan terdiri dari beberapa IKK. IKK untuk masing-masing
urusan diisi oleh SKPD yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan
tanggung jawabnya.

1. Format dibagi menurut urusan yaitu URUSAN WAJIB dan URUSAN
PILIHAN.
2. Masing-masing urusan wajib dan urusan pilihan, dibagi dengan individu
urusan.
3. Urusan wajib ada sebanyak 26 urusan dan masing- masing dikuti dengan
IKK.
4. Urusan pilihan ada sebanyak 8 urusan dan masing-masing dikuti dengan
IKK.
5. Bagi pemerintah daerah yang tidak menyelenggarakan satu atau
beberapa dari urusan pilihan tertentu tulis BUP (Bukan Urusan
Pilihan). Misalnya: Pemerintah Daerah tertentu tidak
menyelenggarakan Urusan Transmigrasi. Maka Urusan Transmigrasi
beri tulis BUP.
6. Kolom (1), (2), dan (3) adalah kolom tentang urusan dan IKK.
Kolom tersebut tidak perlu diisi, ditambah dan dikurangi.
7. Kolom isian adalah kolom (5), (6), dan (7).
kinerja hasil perhitungan dari kolom (5), dan.
10. Kolom (7) Keterangan, merupakan informasi penjelasan jika diperlukan.
4.2. PETUNJUK UMUM
1. SKPD, hanya mengisi IKK urusan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya.
2. SKPD yang menyelenggarakan beberapa urusan, mengisi IKK-nya
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk satu urusan atau
IKK yang diselenggarakan oleh beberapa SKPD, melakukan
koordinasi pengisian IKK-nya. Catatan: IKK telah disepakati dengan lintas
sektor.
3. Setelah diisi oleh SKPD yang bersangkutan, hasil pengisian
diserahkan kembali ke bagian pemerintahan atau SKPD yang
bertanggung jawab menyusun LPPD.
4. Setelah menerima isian, SKPD yang bertanggung jawab menyusun
LPPD melakukan klarifikasi dan menyusun ke dalam LPPD.
5. SKPD diminta untuk mendokumentasikan data informasi yang
diserahkan, sebagai bukti dan akuntabilitas kinerja bilamana ada
klarifikasi dan validasi kemudian.

1. Perhatikan IKK yang akan diisi, apakah IKK yang mengunakan rumus
persamaan, atau yang tidak menggunakan rumus persamaan.
2. IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan mengikuti
petunjuk pengisian IKK Yang Mengunakan Rumus Persamaan.
3. IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus Persamaan, diisi dengan
mengikuti petunjuk pengisian IKK Yang Tidak Mengunakan Rumus
Persamaan.
2. Tulis elemen-elemen data informasi IKK mengikuti rumus persamaan
3. Masukkan data angka hasil perhitungan pada kolom “Capaian Kinerja”.
Contoh 12 : Pengisian IKK nomor 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
No URUSAN No IKK Rumus/Perhitungan
Capaian
Kinerja
Keterang
an
1. Pendidikan 1 Pendidikan
Anak Usia
Dini
(PAUD)
Jumlah Siswa pada jenjang
TK/RA/Penitipan anak x 100%
Jumlah anak usia 4 – 6 tahun
=
50 x 100% = 2%
2%
2500
2
4.3.2. IKK YANG TIDAK MENGUNAKAN RUMUS PERSAMAAN.
1. Perhatikan dan baca dengan teliti dan seksama IKKyang akan diisi.
2. Tuliskan pernyataan hasil mengikuti rumus perhitungan pada kolom
4. Tuliskan informasi penjelasan jika diperlukan pada kolom “Keterangan”.
Contoh 13: Pengisian IKK nomor 17. Website
Capaian
Kinerja
Keterang
an
17. Komunikasi
dan
Informasi
57 Website milik
Pemerintah
Daerah
Ada/Tidak
Ada website milik
pemerintah kabupaten….
Ada

Contoh 14 : Pengisian IKK Urusan Pilihan yang tidak dilaksanakan “BUP
Capaian
Kinerja
Keterangan
8. Transmigrasi 15 Transmigrasi
swakarsa
Jumlah transmigran
swakarsa
Jumlah transmigran
x 100% =
BUP
4.4. PETUNJUK KHUSUS:
1. Bagi IKK untuk provinsi yang capaian kinerja merupakan rata-rata dari
capaian kinerja kabupaten dan kota di wilayahnya, diminta agar
diantisipasi dengan segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan
kabupaten dan kota.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan, batas waktu penyampaian LPPD
provinsi, kabupaten dan kota paling lambat 3 bulan setelah tahun
anggaran berakhir. Dari aspek waktu penyampaian LPPD, tidak ada
pembedaan antar provinsi, kabupaten dan kota. Oleh karena itu, diminta
agar data informasi capaian kinerja kabupaten dan kota dapat
diinformasikan kepada pemerintah provinsi secepatnya, agar penyusunan
LPPD provinsi, tidak mengalami keterlambatan.
3. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menyerahkan LPPD Tahun 2010
secara lengkap kepada Gubernur, dan pemerintah provinsi yang
menerima, menyerahkan tanda terima (resmi) kepada pemerintah kabupaten
dan kota. Yang dimaksud dengan lengkap adalah LPPD, IKK, dan lampiran
dalam bentuk hard copy dan soft copy.
4. Pemerintah provinsi dihimbau agar segera mengirim “Softcopy-LPPD
kabupaten dan kota yang lengkap ” kepada Ditjen OTDA, Direktorat
PKEKD melalui alamat email : pkekdv@yahoo.co.id dan
subdit1_pkekd@yahoo.com.
Demikian.
SELAMAT BEKERJA

PROGRAM NASIONAL

PROGRAM NASIONAL BERDASARKAN RKP TAHUN 2010
A. URUSAN WAJIB
1. PENDIDIKAN
No PROGRAM NASIONAL PROVINSI
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pendidikan Anak Usia Dini V
2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Sembilan Tahun V
3 Program Pendidikan Menengah V V
4 Program Pendidikan Tinggi V
5 Program Pendidikan Non Formal V V
6 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan
Tenaga Kependidikan V
7 Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan V V
8 Program Penelitian dan Pengembangan
Pendidikan V
Jumlah 6 5
2. KESEHATAN
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat V V
2 Program Lingkungan Sehat V V
3 Program Upaya Kesehatan Masyarakat V V
4 Program Upaya Kesehatan Perorangan V V
5 Program Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit V V
6 Program Perbaikan Gizi Masyarakat V V
7 Program Sumber Daya Kesehatan V V
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan V V
9 Program Kebijakan Manajemen Kesehatan
Masyarakat
V V
10 Program Kebijakan dan Manajemen
Pembangunan Kesehatan
V V
11
Program Pengawasan Obat dan Makanan
V V
12 Program Pengembangan Obat Asli
Indonesia
V V
Jumlah 12 12

3. LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam V V
2 Program Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup V
3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup V V
4 Program Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan Hidup V V
Jumlah 4 3
4. Pekerjaan Umum
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan
Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Air
Lainnya V V
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan
Pengairan Lainnya V V
3 Program Pengendalian Banjir dan
Pengamanan Pantai V V
4 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air
Baku V V
5 Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan V V
6 Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan
dan Jembatan V V
7 Program Pembangunan Ekonomi Lokal V V
8 Program Pengembangan Kinerja
Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
V V
Jumlah 8 8
5. Penataan Ruang
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Penataan Ruang V V
Jumlah 1 1

6. Perencanaan Pembangunan
KABUPATEN/
KOTA
Tidak Ada
Jumlah
7. Perumahan
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan Perumahan V V
2 Program Pemberdayaan Komunitas
Perumahan V V
3 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Drainase V V
Jumlah 3 3
8. Kepemudaan & Olah Raga
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan dan Keserasian
Kebijakan Pemuda
V V
2 Program Pembinaan dan Peningkatan
Partisipasi Pemuda
V V
3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan
Olah Raga
V V
4 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
V V
5 Program Pengembangan Kebijakan dan
Manajemen Olahraga
V
Jumlah 5 4
9. Penanaman Modal
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan
Realisasi Investasi
V V
2 Program Peningkatan Promosi dan
Kerjasama Investasi
V V
3 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik
V V
Jumlah 3 3

10. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM V V
2 Program Pengembangan Sistem Pendukung
Usaha Bagi UMKM
V V
3 Program Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif UKM
V V
4 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro V V
5 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan
Koperasi
V V
Jumlah 5 5
11. Kependudukan dan Catatan Sipil
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Keserasian Kebijakan Kependudukan V V
2 Program Penataan Administrasi
Kependudukan
V V
Jumlah 2 2
12. Ketenagakerjaan
KABUPATEN/
KOTA
1
Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja
V V
2
Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Tenaga Kerja.
V V
3
Program Perluasan dan Pengembangan
Kesempatan Kerja
V V
Jumlah 3 3
13. Ketahanan Pangan
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan V V
Jumlah 1 1

14. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
V V
2 Program Peningkatan Kesejahteraan dan
Perlindungan Anak
V V
3 Program Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender dan Anak
V V
Jumlah 3 3
15. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Keluarga Berencana V V
2 Program Kesehatan Reproduksi Remaja V V
3 Program Ketahanan dan Pemberdayaan
Keluarga
V V
4 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga
Kecil Berkualitas
V V
Jumlah 4 4
16. Perhubungan
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan
Prasarana dan Fasilitas LLAJ
V V
2 Program Pembangunan Prasarana dan
Fasilitas LLAJ
V V
3 Program Peningkatan Aksesibilitas
Pelayanan Angkutan LLAJ
V V
4 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan
Prasarana LLAJ:
V V
5 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga
Sungai, Danau, dan Penyebrangan
V V
6 Program Pembangunan Prasarana dan
Sarana ASDP
V V
Jumlah 6 6

17. Komunikasi dan Informatika
KABUPATEN/
KOTA
1 Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi
dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
V V
2 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
informasi Publik
V V
Jumlah 2 2
18. Pertanahan
KABUPATEN/
KOTA
1
19. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pemberdayaan Potensi
Keamanan
V V
2 Program Pemeliharaan Kamtibmas V V
Jumlah 2 2
20. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah,
Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah Daerah
V V
2 Program Peningkatan Profesionalisme
Aparatur Pemerintah Daerah
V V
3 Program Peningkatan Kapasitas Keuangan
Daerah
V V
4. Program Peningkatan Kerja sama antar
Daerah
V
Jumlah 4 3

21. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
V V
2 Program Pengembangan Ekonomi Lokal V V
3 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pedesaan
V
Jumlah 2 3
22. Sosial
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
V V
2 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Lainnya
V V
3 Program Pemberdayaan Kelembagaan
V V
4 Program Peningkatan Kualitas Penyuluhan
V V
5 Program Bantuan dan Jaminan
V V
Jumlah 5 5
23. Budaya
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengelolaan Keragaman Budaya V V
2 Program Pengembangan Nilai Budaya V V
3 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya V V
4 Program Pengembangan Kemitraan V V
Jumlah 4 4
24. Statistik
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Penyempurnaan dan
Pengembangan Statistik
V V
Jumlah 1 1

25. Kearsipan
KABUPATEN/
KOTA
-
Jumlah
26. Perpustakaan
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan
V V
2 Pengembangan Nilai Budaya V V
Jumlah 2 2
B. URUSAN PILIHAN
1. Kelautan dan Perikanan
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan Sumber Daya
Perikanan
V V
2 Program Pengembangan dan Pengelolaan
Sumber Daya Kelautan
V V
Jumlah 2 2
2. Pertanian
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan Agribisnis V V
2 Program Peningkatan Kesejahteraan
Petani
V V
Jumlah 2 2

3. Kehutanan
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pemantapan Pemanfaatan
Potensi Sumber Daya Hutan.
V V
2 Program Pengembangan Kapasitas
Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
V V
3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
V V
4 Program Rehabilitasi dan Pemulihan
Cadangan Sumber Daya Alam
V
Jumlah 4 3
4. Energi dan Sumber Daya Mineral
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pembinaan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara
V V
2 Progam Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam
V V
3 Program Peningkatan aksebilitas Pemda
dan Koperasi Masyarakat Terhadap Jasa
Pelayanan Sarana dan Prasana Energi .
V V
Jumlah 3 3
5. Pariwisata
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan Pemasaran
Pariwisata
V V
2 Program Pengembangan Destinasi
Pariwisata
V V
3 Program Pengembangan Kemitraan
Pariwisata
V V
Jumlah 3 3

6. Industri
No Program Nasional Provinsi
Kabupaten/
Kota
1 Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah (IKM)
V V
2 Program Peningkatan Kemampuan
Teknologi Industri
V V
3 Program Penataan Struktur Industri V
Jumlah 3 2
7. Perdagangan
KABUPATEN/
KOTA
1 Peningkatan dan Pengembangan Ekspor V V
2 Program Peningkatan Efisiensi
Perdagangan Dalam Negeri
V V
3 Program Persaingan Usaha V
4 Program Perlindungan Konsumen dan
Pengamanan Perdagangan
V V
Jumlah 4 4
8. Transmigrasi
KABUPATEN/
KOTA
1 Program Pengembangan Wilayah
Tertinggal
V
Jumlah 1

LAMPIRAN TEMPLATE

55
LAMPIRAN: SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
LAMPIRAN I.1: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI -------
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
DAERAH
Peraturan ttg ketertiban
penataan ruang
1
Kab/kota memiliki Perda
IMB
Jumlah kab/kota memiliki perda
IMB dibagi jumlah kab/kota yang
wajib menyampaikan LPPD dalam
provinsi
Kab/Kota memeiliki perda IMB, sebanyak -----
daerah
Kab/kota usia di atas 3 tahun dan kepala
daerah terpilih.
...... %
Peraturan ttg
kependudukan
2
Kab/kota memiliki perda
tentang kependudukan
Jumlah kab/kota memiliki perda
kependudukan dibagi jumlah
kab/kota yang wajib menyampaikan
LPPD x 100 %
Kab/Kota yang memeiliki perda kependudukan
, sebanyak -----daerah.
Kab/kota yang wajib menyampaikan LPPD,
sebanyak ----- daerah.
...... %
Personil (Kebijakan
ketersediaan alat tramtib)
3
Rasio personil SATPOL PP
terhadap jumlah
penduduk
Jumlah personil SATPOL PP pada
akhir tahun 2010 dibagi jumlah
penduduk kali 50.000.
Jumlah personil Satpol PP (PNS) pada Tahun
2010= ----- orang
Jumlah penduduk pada akhir tahun 2010 = -----
orang
... per
50.000
penduduk
2 KESELARASAN DAN
EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA
PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PEMERINTAH,
SERTA
ANTARPEMERINTAHAN
DAERAH
DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN
OTONOMI DAERAH
Penyampaian laporan
kepada pemerintah
4
Ketepatan waktu
penyampaian LPPD
berdasarkan PP 3 Thn
2007
Tepat atau tidak ada penyampaian
sesuai jadwal yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman :
LPPD Tahun 2010 disampaikan pada tanggal ----
-- 2011 sesuai surat pengantar Nomor------
tanggal ------------- 2011.
Tepat /
tidak
Penyampaian laporan
keuangan dan kinerja 5
Ketepatan waktu
penyampaian Lapkeu dan
Laporan kinerja
berdasarkan PP 8/2006
Tepat atau tidak ada penyampaian
sesuai jadwal yang telah ditetapkan
oleh peraturan perundangan
Bukti Pengiriman:
- Laporan Keuangan 2010, disampaikan pada
tanggal ------ 2011 sesuai surat pengantar
Nomor------ tanggal ------- 2011
- Laporan Kinerja tahun 2010. disampaiakan
pada tanggal ----------- 2011 sesuai surat
pengantar Nomor---------- tanggal -------------
2011
- Tepat/
tidak
- Tepat/
tidak
Implementasi Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
6
Rata-rata jumlah urusan
yang sudah diterapkan
SPM nya berdasarkan
Total urusan yang sudah diterapkan
SPM pada seluruh Kab/kota dibagi
Jumlah Kab/Kota yang wajib
1) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
2) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
3) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
....... urusan
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan

56
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
pedoman yang diterbitkan
oleh Pemerintah
menyampaikan LPPD X 100%
Rata-rata= ………urusan =
……. Kab/kota
4) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
5)
Jumlah = ----- urusan
sebanyak ----- Kab/Kot.
Dst .. .
4. SPM Lingkungan
Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan
Perempuan
Hubungan antar daerah 7
Kerjasama dengan daerah
lain
Jumlah MOU pemprov dengan
daerah lain ( yang masih berlaku
tahun 2010)
Jumlah MOU yang masih berlaku pada tahun
2010, sebanyak ------ MOU yang terdiri dari:
1) MOU dengan ------- tentang kerjasama
------.
2) MOU dengan ------- tentang kerjasama
-------.
3) Dst---
..... MOU
3 KESELARASAN ANTARA
KEBIJAKAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN KEBIJAKAN
PEMERINTAH
Sinkronisasi Pelaksanaan
pembangunan nasional dan
daerah
8
Kesesuaian prioritas
pembangunan
Jumlah prioritas pembangunan
daerah dibagi Jumlah prioritas
pembangunan nasional
1
- Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD),
sebanyak ------ program.
- Prioritas Pembangunan Nasional (RKP),
sebanyak ----- program
...... %
Kewenangan 9
Rata-rata urusan yang
dilaksanakan pada
seluruh kab/kota dibagi
26 (Jumlah urusan wajib
di PP 38/2007) X 100%
Total urusan yang dilaksanakan
seluruh Kab/kota dibagi Jumlah
Kab/Kota yang wajib
menyampaikan LPPD X 100%
Rata-rata= ………urusan =
……. Kab/kota
1) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
2) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
3) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
4) Kab/Kota -------- = ----- urusan.
5)
Jumlah = ----- urusan
sebanyak ----- Kab/Kot.
Dst .. .
...... %
Keuangan 10
Waktu penetapan perda
APBD 2010
Tepat atau tidak tepat waktu
penetapan perda APBD 2010 (31
Desember 2009)
Apabila TEPAT:
Sebutkan dasar hukumnya.
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ------
APBD 2010
Tepat/tidak
Tidak tepat, apabila
APBD ditetapkan
setelah 31 Desember
2009.
1
Program prioritas pembangunan nasional: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan kemiskinan; (5) Ketahanan pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim investasi dan iklim usaha; (8) Energy; (9)
Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (10) Daerah tertingggal, terdepan, terluar dan pasca konflik; dan (11) Kebudayaan, kreatifitas dan inovasi teknlogi

57
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
11
Keberadaan Perda
tentang pengelolaan
keuangan daerah
Ada atau tidak ada perda tentang
pengelolaan keuangan daerah
Apabila ADA:
PERDA Nomor : ------Tahun ------ tentang ---------
----------------- ( pengelolaan keuangan daerah)
Ada/tidak
12
Belanja untuk pelayanan
dasar
Jumlah belanja untuk pelayanan
dasar dibagi Jumlah total belanja X
100%
Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2010.
1) Urusan Pendidikan Rp. -----
2) Urusan Kesehatan Rp. -----
3) Urusan Lingkungan hidup Rp. -----
4) Urusan PU Rp. -----
5) Urusan Sosial Rp. -----
6) Urusan Tenaga Kerja Rp. -----
7) Urusan Koperasi Rp. -----
8) Urusan Satpol PP Rp. ------
9)
Total Belanja pelayanan dasar Rp. -----
Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -----
Urusan Kependudukan & Capil Rp. -----
...... %
13
Belanja untuk urusan
pendidikan dan kesehatan
Jumlah belanja untuk kesehatan/
pendidikan dibagi Jumlah total
belanja X 100%
Belanja Pendidikan dan Kesehatan APBD
Tahun 2010.
1) Urusan Pendidikan Rp. -----------
2)
Total Belanja Pend & Kes Rp. ----------
Total Belanja APBD 2010, sebesar Rp. -----
Urusan Kesehatan Rp. ----------- ...... %
Pelayanan Publik 14
Keberadaan Perda
tentang Standar
Pelayanan Publik
2 Ada atau tidak ada standar
pelayanan publik
sesuai
dengan peraturan
perundang-undangan
Apabila ADA:
Sebutkan dasar hukum, Perda Nomor ------
Tahun------- tentang -------- (standar pelayanan
publik’)
Ada/tidak
2
Standar Pelayanan Publik adalah Sebagai tolok ukur yang terukur secara kuantitas dan kualitas penyediaan barang dan jasa diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat. Standar
Pelayanan Publik merupakan komitmen pemerintahan daerah yang penetapan Indikator capaian kinerja dalam rangka penerapan pencapaian standar pelayanan minimal dituangkan dalam RPJMD dengan berpedoman pada Standar
Pelayanan Minimal yang ditetapkan Menteri Departemen/ Pimpinan LPND.

58
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
Kepegawaian
15
Ratio PNS terhadap
penduduk
Jumlah PNS Provinsi dibagi jumlah
penduduk
Jumlah PNS Provinsi tahun 2010 sebanyak -------
- orang.
Jumlah penduduk provinsi tahun 2010
sebanyak -------- orang.
-----
16
Sistem Informasi
Kepegawaian
Ada atau tidak ada database
kepegawaian
Apabila ADA,
sebutkan nama lengkap dari
Sistem database: ------- (tentang kepegawaian)
Ada/tidak
Kelembagaan 17 Penataan SKPD
Jumlah pembentukan SKPD
Jumlah SKPD, sbb:
1) Biro (Setda) = ----- unit
2) Dinas = ----- unit
3) Badan = ----- unit
4) Kantor = ----- unit
5) Rumah Sakit = ----- unit
6)
Jumlah SKPD = ----- unit
Lembaga Teknis lainya = ----- unit
------- unit
4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN
ANTARA PEMDA DAN DPRD Produk peraturan
perundangan
18 Perda yang ditetapkan
Jumlah perda yang ditetapkan
dalam tahun 2010
Perda yang ditetapkan dalam Tahun 2010,
sebanyak ----- Perda ( Daftar Perda terlampir) …..… Perda
Raperda yang diajukan
tahun berjalan
19
Raperda yang disetujui
DPRD tahun 2007
Jumlah Raperda yang disetujui
DPRD tahun 2007dibagi Jumlah
Raperda yang diusulkan tahun 2007
- RAPERDA yang diusulkan tahun 2010,
sebanyak -----RAPERDA.
- RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2010,
sebanyak ----- PERDA.
… %
5 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OLEH DPRD BESERTA
TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Keputusan DPRD yang
ditindak lanjuti
20
Keputusan DPRD yang
ditindaklanjuti
Jumlah keputusan yang
ditindaklanjuti oleh DPRD dibagi
jumlah keputusan DPRD yang
dihasilkan dalam tahun 2010X 100%
- Keputusan DPRD yang disampaikan kepada
Pemda dalam tahun 2010, sebanyak------
keputusan.
- Keputusan yang ditindaklanjuti oleh DPR
dalam tahun 2010, sebanyak-----
......%

59
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
keputusan.
6 EFEKTIVITAS PROSES
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
OLEH KEPALA DAERAH
BESERTA TINDAK LANJUT
PELAKSANAAN KEPUTUSAN
Tindak lanjut keputusan
Gubernur (KepGub)
21
Keputusan Gubernur
yang ditindaklanjuti
Jumlah KepGub yang ditindaklanjuti
dibagi jumlah KepGub dalam tahun
2010 X 100%
- Keputusan Gubernur dalam tahun 2010,
sebanyak ----- keputusan.
- Keputusan yang ditindaklanjuti, sebanyak -
---- keputusan.
.... %
Tindaklanjut Peraturan
Gubernur (PerGub)
22
Peraturan Gubernur yang
ditindaklanjuti
Jumlah PerGub yang ditindak-
lanjuti dibagi jumlah PerGub dalam
tahun 2010 X 100%
- Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti,
sebanyak ----- Pergub.
- Peraturan Gubernur dalam tahun 2010,
sebanyak ------ Pergub.
.... %
7 KETAATAN PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
Perda yang dibatalkan 23
Jumlah perda yang
dibatalkan
Jumlah perda yang dibatalkan
dibagi Jumlah perda yang dikirim ke
pemerintah untuk dievaluasi X
100%
Perda yang dibatalkan, sebanyak ---------- , yang
terdiri dari:
1) Perda Nomor ------ Tahun 2010 tentang ----
--
2) Perda Nomor ------ Tahun 2010 tentang ----
--
3) Dst.
Perda yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh
Pemerintah sebanyak ------- Perda.
.... %
8 INTENSITAS DAN
EFEKTIVITAS PROSES
KONSULTASI PUBLIK
ANTARA PEMERINTAHAN
DAERAH DENGAN
MASYARAKAT ATAS
PENETAPAN KEBIJAKAN
PUBLIK YANG STRATEGIS
DAN RELEVAN UNTUK
DAERAH
Perda atau PerGub tentang
konsultasi publik
24
Keberadaan perda atau
PerGub tentang konsultasi
publik
Ada atau tidak ada Perda atau
PerGub
Apabila ADA,
PERDA atau Pergub Nomor Tahun ------ tentang
------ (konsultasi publik)
Ada/tidak
Media informasi pemda
yang dapat diakses oleh
publik
25
Adanya media informasi
pemda yang dapat diakses
oleh publik (website,
Ada atau tidak ada media Informasi.
yang ditetapkan dengan PerGub
Apabila Ada,
- Sebutkan nama media informasinya -------
dan.
Ada/tidak

60
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
kotakpos, bag/biro
humas, leaflet/brosur)
- Sebutkan dasar hukumnya Pergub Nomor :
------Tahun ------ tentang ------
9 TRANSPARANSI DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI,
PENCAIRAN DAN
PENYERAPAN DAU, DAK
DAN BAGI HASIL
Serapan dana perimbangan 26
Dana perimbangan yang
terserap dibanding yang
direncanakan
Jumlah dana perimbangan yang
terserap dibagi jumlah dana
perimbangan X 100%
- Dana perimbangan yang terserap Tahun
2010 sebesar Rp. ------
- Dana perimbangan yang direncanakan
sesuai dengan APBD Tahun 2010 sebesar
Rp. ------
....... %
Alokasi Belanja pada APBD
dari DAU
27
Belanja Publik terhadap
DAU
Total belanja langsung dibagi DAU
X 100%
- Belanja langsung APBD tahun 2010,
sebesar Rp------
- DAU Tahun 2010, sebesar Rp. ------
...... %
Alokasi Belanja pada APBD 28
Belanja Langsung
terhadap total APBD
Jumlah belanja langsung dibagi
APBD X 100%
Belanja langsung APBD tahun 2010, sebesar
Rp------
Total Belanja APBD Tahun 2010, sebesar
Rp. ------
...... %
10 INTENSITAS, EFEKTIVITAS
DAN TRANSPARANSI
PEMUNGUTAN SUMBER-
SUMBER PAD DAN
PINJAMAN / OBLIGASI
DAERAH
Besaran Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
29
Besaran PAD terhadap
seluruh pendapatan dlm
APBD (Realisasi)
Jumlah PAD dibagi jumlah total
pendapatan APBD X 100%
- PAD APBD Tahun 2010, sebesar Rp -----
- Total Pendapatan dalam APBD Tahun 2010
(Realisasi), sebesar Rp. -----
....... %
11 EFEKTIVITAS
PERENCANAAN,
PENYUSUNAN,
PELAKSANAAN TATA
USAHA, PERTANGGUNG
JAWABAN DAN
PENGAWASAN APBD
Kewajaran Laporan
Keuangan (Lapkeu)
30
Opini BPK terhadap
LapKeu Daerah
Jenis opini BPK terhadap
Hasil LapKeu Daerah Daerah untuk
2 tahun terakhir
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun
2008, dengan opini: -------------
- Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun
2009, dengan opini: ------
Opini tahun
2008 = -----
Opini tahun
2009= ------
Opini,:
1) WTP/ unqualified
opinion);
2) WDP/ qualified
opinion);
3) TMP/ disclaimer
opinion), atau
4) TIDAK WAJAR
(TW/adverse
opinion).
Besaran SILPA 31
Rasio SILPA thdp total
pendapatan
Besaran SILPA dibagi jumlah
pendapatan X 100%
- SILPA Tahun 2010, sebesar Rp -----
- Total Pendapatan dalam APBD Tahun
2010, sebesar Rp. -----
............ %

61
ASPEK FOKUS No. IKK
RUMUS/
PERHITUNGAN
Jenis Data
(Tahun 2010)
Capaian
KInerja
Keterangan
Realisasi Pendapatan 32
Rasio realisasi PAD thd
anggaran pendapatan
Realisasi PAD dibagi total
pendapatan APBD X 100%
- Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp -----
- Total Pendapatan dalam APBD Tahun
2010, sebesar Rp. -----
.... %
Realisasi belanja 33
Rasio realisasi belanja thd
anggaran belanja
Realisasi belanja dibagi total belanja
APBD X 100%
- Realisasi Belanja Tahun 2010, sebesar Rp --
----
- Total Belanja dalam APBD Tahun 2010,
sebesar Rp. ------
.... %
Pengawasan Inspektorat
Provinsi
34
Rasio temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti
jumlah temuan BPK RI yang
ditindaklanjuti dibagi dengan
temuan BPK RI sampai dengan
akhir tahun 2010
- Temuan BPK RI sampai dengan akhir tahun
2009 sebanyak ----- temuan.
- Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sampai
dengan Tahun 2009, sebanyak -----
temuan.
..... %
12 PENGELOLAAN POTENSI
DAERAH
Peta potensi daerah 35
Rasio realisasi PAD 2010
terhadap potensi PAD
3
Jumlah realisasi PAD 2010 dibagi
dengan potensi PAD
X 100%
- Realisasi PAD Tahun 2010, sebesar Rp. -----
- Potensi PAD pada APBD Tahun 2010 ,
sebesar Rp------
.... %
Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD)
36 Peningkatan PAD
Kenaikan atau penurunan PAD
dibagi PAD tahun lalu X 100% atau
(PAD 2010- PAD 2009) : PAD 2009 X
100%
- Total PAD pada Tahun 2010 sebesar Rp. ----
-
- Total PAD pada Tahun 2009 sebesar Rp.----
-
.... %
13 TEROBOSAN / INOVASI
BARU DALAM
PENYELENGGRAAN
PEMERINTAHAN DAERAH Penghargaan 37
Penghargaan dari
pemerintah yang diterima
oleh Pemda dalam tahun
2010.
Jumlah penghargaan dari
pemerintah yang diterima oleh
Pemerintah Daerah dalam Tahun
2010
Penghargaan yang diterima, sebanyak -----
yang terdiri dari
1) -------.
2) ---------.
3) ----------.
4) Dst ---------.
....
Penghargaan
Pengadaan barang dan jasa 38
Keberadaan
E-procurement
Ada atau tidak ada E-procurement
Apabila ADA
Sebutkan Penerapan e-procurement mulai
operasi pada bulan ----- tahun -----.
Ada/Tidak
Daya saing daerah 39
Jumlah persetujuan
investasi
Jumlah Realisasi ijin investasi dalam
tahun 2010
Persetujuan ijin investasi pada Tahun 2010,
sebanyak ------- ijin dengan total nilai investasi
sebesar Rp -----
... ijin
3
Angka Potensi daerah diambil dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tercantum dalam RPJMD

62
LAMPIRAN SE.MENDAGRI NOMOR: 120/313/OTDA, TANGGAL 24 JANUARI 2011
LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : …………………
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: (Sebutkan urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
ASPEK FOKUS NO IKK Rumus Jenis Data
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 KEBIJAKAN TEKNIS
PENYELENGGARA
AN URUSAN
PEMERINTAHAN
Program Nasional
1
1
(yang
melekat di kementrian/LPND)
yang harus dilaksanakan oleh
SKPD
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional
yang dapat dilaksanakan
oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
- Jumlah program Nasional
(RKP), sebanyak ----- program.
- Jumlah program nasional yang
dilaksanakan SKPD, sebanyak --
--- program
............. %
Lihat Program Nasional RKP 2010
untuk masing-masing urusan,
terlampir.
Kesesuaian dengan kebijakan
teknis yang ditetapkan oleh
pemerintah cq Kementerian /
LPNK
2
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak ----- yang
terdiri dari:
1. SOP ttg -----
2. SOP ttg -----
3. SOP ttg -----
4. Dst -----
Ada -----------SOP
/
Tidak Ada :
SOP adalah petunjuk tertulis
mengenai apa yang harus
dilakukan, kapan, dimana, oleh
siapa, bagaimana cara melakukan,
apa saja yang diperlukan dan
menjadi pedoman bagi setiap
pejabat atau pegawai dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
SOP harus memenuhi Norma
Standar Prosedure Kriteria (NSPK)
yang ditetapkan oleh Menteri
pembina teknis
2 KETAATAN TERHADAP
PERATURAN PER
UNDANG-UNDANGAN Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD menurut
Peraturan Menteri (PERMEN)
3
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN
Jumlah PERDA pelaksanaan
PERMEN yang ada dibagi
jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
- PERDA yang sehatusnya,
sebanyak -----
............. %
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan Perempuan.
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN DAERAH
Pengisian struktur jabatan 4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
Jumlah jabatan yang ada
(yang diisi) dibagi
jumlah jabatan yang ada x
100%
- Jabatan yang ada sebanyak ---
--
- Jabatan yang harus ada,
sebanyak -----
.......%
1
Program Nasional yang dimaksud disini adalah Turunan Program Nasional yang tercantum dalam RKP yang ditetapkan oleh Kementerian/LPNK terkait.
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 1 (satu) urusan

63
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Ada atau tidak ada jabatan
fungsional dalam struktur
organisasi SKPD
Apabila Ada,
sebutkan nama bidang/jabatan
fungsional, --------.
Ada/tidak ada Mengacu kondisi SKPD
terakhir/updated Tahun 2010.
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Provinsi
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS
Provinsi
- PNS SKPD , sebanyak -----.
personil
- Total PNS Provinsi, sebanyak --
--- personil
.........
Mengacu kondisi SKPD
terakhir/updated Tahun 2010.
7
Pejabat yang telah
memenuhi persyaratan
pendidikan pelatihan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat SKPD
yang ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi syarat
diklatpim, sebanyak ----- org.
- Pejabat yang ada, sebanyak ----
-org.
............. %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2010.
8
Pejabat yang telah
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
kepangkatan dibagi Jumlah
total pejabat SKPD yang
ada x 100%
- Pejabat yang memenuhi
kepangkatan, sebanyak -----
org.
- Jabatan yang ada, sebanyak ---
-- jbt.
............. %
Mengacu kondisi terakhir/updated
Tahun 2010.
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan pembangunan
yang dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Ada atau tidak ada
dokumen perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2010, sebanyak ----- jenis,
yg terdiri dari:
1. .............
2. ............
3. .............
.
............. jenis
dokumen

64
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Sinkronisasi Program RENJA
SKPD dengan Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD
yang diakomodir dalam
RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD yang
diakomodir dalam RENJA
SKPD dibagi jumlah
program dalam RENJA
SKPD yang ditetapkan
pada RPJMD x 100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja SKPD,
sebanyak -------- program.
- Program Renja SKPD yang
ditetapkan dalam RPJMD,
sebanyak -------
............. %
Mengacu dokumen RKPD tahun
2010 dan Renja-SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program RENJA
SKPD
11
Jumlah Program RENJA
RKPD yang diakomodir
dalam RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi
jumlah program dalam RKA
SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA SKPD,
sebanyak ----- program.
- Program dalam RKA SKPD,
............. %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2010 dan Renja-SKPD ybs.
Perencanaan Pelaksanaan
Program dan Anggaran
12
SKPD diakomodir dalam
DPA SKPD
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
jumlah program dalam DPA
SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA SKPD,
- Program dalam DPA SKPD,
........... %
Mengacu dokumen RKA-SKPD
tahun 2010 dan dokumen DPA-
SKPD ybs tahun 2010.
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Alokasi anggaran 13
Anggaran SKPD
terhadap total belanja
APBD
Alokasi anggaran SKPD
- Total Anggaran SKPD, sebesar
Rp, -----
- Total Belanja APBD, sebesar Rp
-----
............. % Mengacu APBD tahun 2010
terakhir.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal terhadap
total belanja SKPD
Belanja modal dibagi total
belanja SKPD x 100%
- Belanja Modal SKPD, sebesar
Rp. ------
- Total Belanja SKPD, sebesar
Rp.-----
............. %
Besaran belanja pemeliharaan
15
Total Belanja
pemeliharaan dari total
belanja barang dan jasa
total belanja pemeliharaan
dari total belanja barang
dan jasa SKPD) x 100%
- Total belanja pemeliharaan
SKPD, sebesar Rp. -----
- Total belanja barang dan jasa
............. %
16
Total Belanja
belanja SKPD
total belanja pemeliharaan
dibagi total belanja SKPD x
100%
- total belanja pemeliharaan
- Total belanja SKPD, sebesar
Rp. ------
............. %

65
Capaian
Kinerja
KETERANGAN
Laporan keuangan SKPD 17
Keberadaan laporan
keuangan SKPD (Neraca,
Calk)
Ada atau tidak ada laporan
keuangan SKPD berikut
komponen yang ada
(Neraca, Calk)
Apabila Ada,
Lapaoran keuangan ada,
sebanyak ----- jenis, sbb:
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Tidak Ada/
Ada sebanyak ----
--- jenis :
Teliti apakah Laporan Keuangan
yang ada sudah lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH Manajemen asset SKPD 18
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Apabila Ada,
Sebutkan jenis dokumennya.
Ada/
tidak ada
Penggunaan Asset SKPD 19
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi
total asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
- Asset yang tidak digunakan,
sebanyak ------ asset.
- Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak ----- asset.
............. %
Inventarisasi dilakukan minimal 1
kali dalam 5 Tahun.
8 PEMBERIAN FASILITASI
TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
prasarana partisipasi
masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas / prasarana
partisipasi
Sebutkan jenisnya
1. ..............
2. ..............
3. ..............
4. ..............
5. .............
Jumlah sebanyak
------ jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana
informasi yang ada, tidak terbatas
pada daftar yang ada.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan survey
kepuasan tentang -----
Ada/tidak ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan yang
dilakukan oleh Pemda.

66
LAMPIRAN I. 2: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
PROVINSI : …………………
NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,)
URUSAN YANG DILAKSANAKAN:
1. Urusan ------
2. Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs)
No ASPEK FOKUS NO IKK Rumus/Persamaan
Jenis Data
Capaian Kinerja KETERANGAN
Urusan (1) ------ Urusan (2) ------
Urusan (1) ----
--
Urusan (2) ----
--
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
1 KEBIJAKAN
TEKNIS
PENYELENGGAR
A
AN URUSAN
PEMERINTAHA
N
Program Nasional (yang
melekat di
kementrian/LPNK) yang
harus dilaksanakan oleh
SKPD
1
Jumlah Program
Nasional yg
dilaksanakan oleh
SKPD
Jumlah program Nasional
yang dapat dilaksanakan
oleh SKPD dibagi jumlah
program Nasional x 100%
(RKP), sebanyak -----
program.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD,
(RKP), sebanyak -----
program.
- Jumlah program nasional
yang dilaksanakan SKPD,
....... % ........ %
Kesesuaian dengan
kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh
pemerintah cq
Departemen / LPND
2
Keberadaan Standard
Operating Procedure
(SOP)
Ada atau tidak ada
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak -----
yang terdiri dari:
1. SOP ttg -----
2. SOP ttg -----
3. SOP ttg -----
4. Dst -----
Apabila Ada,
sebutkan ada banyak -----
yang terdiri dari:
1. SOP ttg -----
2. SOP ttg -----
3. SOP ttg -----
4. Dst -----
Ada ---------
--SOP /
Tidak Ada :
Ada ---------
--SOP /
Tidak Ada :
Sesuai urusan.
2 KETAATAN
TERHADAP
PERATURAN
PER UNDANG-
UNDANGAN
Jumlah PERDA yang harus
dilaksanakan SKPD
menurut Peraturan
Menteri (PERMEN
tentang SPM )
3
Jumlah PERDA
pelaksanaan yang ada
terhadap PERDA yang
harus dilaksanakan
menurut PERMEN ttg
SPM
Jumlah PERDA
pelaksanaan PERMEN
yang ada dibagi jumlah
PERDA yang harus
dilaksanakan menurut
PERMEN ttg SPM x 100%
- PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
- PERDA yang seharusnya,
sebanyak 6 SPM
- PERDA pelaksanaan
sebanyak -----.
- PERDA yang
sehatusnya, sebanyak -
----
...... % ....... %
1. SPM Kesehatan
2. SPM Sosial
3. SPM Pendidikan
4. SPM Lingkungan Hidup
5. SPM BKKBN
6. SPM Pemberdayaan
Perempuan.
3 PENATAAN
KELEMBAGAAN
DAERAH
Pengisian struktur
jabatan
4
Rasio struktur jabatan
dan eselonering yang
terisi
Jumlah jabatan yang
terisi dibagi jumlah
jabatan yang ada x 100%
- Jabatan yang terisi
sebanyak -----
- Jabatan yang ada,
sebanyak -----
- Jabatan yang terisi
sebanyak -----
- Jabatan yang ada,
sebanyak -----
....... % ....... %
- Lihat Petunjuk pengisian
IKK
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan

67
Jenis Data
Urusan (1) ------ Urusan (2) ------
Urusan (1) ----
--
Urusan (2) ----
--
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
5
Keberadaan jabatan
fungsional dalam
struktur organisasi
SKPD
Ada atau tidak ada
jabatan fungsional dalam
struktur organisasi SKPD
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional, --
------.
Apabila Ada,
sebutkan nama
bidang/jabatan fungsional,
--------.
Ada/tidak
ada
Ada/tidak
ada
4 PENGELOLAAN
KEPEGAWAIAN
DAERAH
Tingkat kompetensi SDM
dalam menyelenggarakan
tugas SKPD yang relevan
dengan urusan terkait
6 Rasio PNS Provinsi
Jumlah PNS SKPD
terhadap Total PNS
Provinsi
- PNS yang menangani
urusan (1) SKPD , sebanyak
-----. personil
- Total PNS Provinsi,
sebanyak ----- personil
- PNS yang menangani
urusan (2) SKPD ,
sebanyak -----. personil
- Total PNS Provinsi,
sebanyak ----- personil
........ ........
Lihat Petunjuk pengisian IKK
7
Rasio pejabat yang
telah memenuhi
persyaratan
kepemimpinan
Jumlah pejabat yang
kepemimpinan dibagi
jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
syarat diklatpim, sebanyak
----- org.
- Pejabat yang ada,
sebanyak -----org.
syarat diklatpim,
sebanyak ----- org.
- Pejabat yang ada,
sebanyak -----org.
........ % ....... %
8
Pejabat yang telah
memenuhi
persyaratan
kepangkatan
Jumlah pejabat yang
kepangkatan dibagi
Jumlah total pejabat
SKPD yang ada x 100%
kepangkatan, sebanyak ----
- org.
- Jabatan yang ada,
sebanyak ----- jbt.
kepangkatan, sebanyak ---
-- org.
- Jabatan yang ada,
sebanyak ----- jbt.
....... % ....... %
5 PERENCANAAN
PEMBANGUNA
N DAERAH
Kelengkapan dokumen
perencanaan
pembangunan yang
dimiliki oleh SKPD
9
Keberadaan dokumen
perencanaan
pembangunan di
SKPD
-RENSTRA SKPD
-RENJA SKPD
-RKA-SKPD
Ada atau tidak ada
dokumen perencanaan
SKPD berikut jumlahnya
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang ada
tahun 2010, sebanyak -----
jenis, yg terdiri dari:
1. .............
2. ............
3. .............
.
Apabila Ada.
Sebutkan dokumen yang
ada tahun 2010, sebanyak -
---- jenis, yg terdiri dari:
1. .............
2. ............
3. .............
.
........ jenis
dokumen
....... jenis
dokumen

68
Jenis Data
Urusan (1) ------ Urusan (2) ------
Urusan (1) ----
--
Urusan (2) ----
--
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Sinkronisasi Program
RENJA SKPD dengan
Program RKPD
10
Jumlah Program RKPD
yang diakomodir
dalam RENJA SKPD
Jumlah Program RKPD
RENJA SKPD dibagi
jumlah program dalam
RENJA SKPD yang
ditetapkan pada RPJMD x
100%
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak --------
program.
sebanyak -------
- Program RKPD yang
diakomodir dalam Renja
SKPD, sebanyak --------
program.
sebanyak -------
..... % ..... %
Mengacu dokumen RKPD
tahun 2010 dan Renja-
SKPD ybs.
Sinkronisasi program RKA
SKPD dengan Program
RENJA SKPD
11
Jumlah Program
RENJA RKPD yang
diakomodir dalam
RKA SKPD
dalam RKA SKPD dibagi
RKA SKPD x 100%
- Program RENJA RKPD yang
diakomodir dalam RKA
SKPD, sebanyak -----
program.
- Program dalam RKA SKPD,
- Program RENJA RKPD
RKA SKPD, sebanyak -----
program.
- Program dalam RKA
program.
...... % ...... %
Mengacu dokumen RKA-
SKPD tahun 2010 dan
Renja-SKPD ybs.
Perencanaan
Pelaksanaan Program
dan Anggaran
12
Jumlah Program
RENJA SKPD yang
diakomodir dalam
DPA SKPD
SKPD yang diakomodir
dalam DPA SKPD dibagi
DPA SKPD x 100%
- Program RENJA SKPD yang
diakomodir dalam DPA
program.
- Program dalam DPA SKPD,
- Program RENJA SKPD
DPA SKPD, sebanyak -----
program.
- Program dalam DPA KPD,
….. % ....... %
Mengacu dokumen RKA-
SKPD tahun 2010 dan
dokumen DPA-SKPD ybs
tahun 2010..
6 PENGELOLAAN
KEUANGAN
DAERAH
Realisasi anggaran 13
Realisasi belanja SKPD
APBD
Realisasi belanja SKPD
- Total realisasi belanja
SKPD, sebesar Rp, -----
- Total Belanja APBD,
sebesar -----
- Total belanja belanja
SKPD, sebesar Rp, -----
- Total Belanja APBD,
sebesar -----
...... % ...... % Mengacu Laporan
Keuangan Daerah tahun
2010.
Besaran belanja modal 14
Belanja modal
SKPD (realisasi)
Belanja modal dibagi
total belanja SKPD x
100%
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. ------
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.-----
- Belanja Modal SKPD,
sebesar Rp. ------
- Total Belanja SKPD,
sebesar Rp.-----
........ % ........ %
Mengacu LKD tahun
2010.

69
Jenis Data
Urusan (1) ------ Urusan (2) ------
Urusan (1) ----
--
Urusan (2) ----
--
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
Besaran belanja
pemeliharaan
15
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja barang
dan jasa (realisasi)
total belanja
belanja barang dan jasa
SKPD) x 100%
-
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. -----
-
- Total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- Total belanja barang dan
jasa SKPD, sebesar Rp. ----
........ % ....... %
Mengacu LKD tahun
2010.
16
Total Belanja
pemeliharaan dari
total belanja SKPD
(realisasi)
total belanja
pemeliharaan dibagi total
belanja SKPD x 100%
- total belanja pemeliharaan
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. ------
- total belanja
pemeliharaan SKPD,
sebesar Rp. -----
- Total belanja SKPD,
sebesar Rp. ------
........ % ........ %
Mengacu APBD tahun
2010.
Laporan keuangan SKPD 17
Keberadaan laporan
keuangan SKPD
(Neraca, Calk)
Ada atau tidak ada
laporan keuangan SKPD
berikut komponen yang
ada (Neraca, Calk)
Apabila Ada,
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Apabila Ada,
1. ..............
2. ..............
3. ..............
Tidak Ada/
Ada
sebanyak --
----- jenis :
Tidak Ada/
Ada
sebanyak --
----- jenis :
Teliti apakah Laporan
Keuangan yang ada sudah
lengkap (Neraca,
LRA,CaLK)
7 PENGELOLAAN
BARANG MILIK
DAERAH
Manajemen asset SKPD 18
Keberadaan
inventarisasi barang
atau asset SKPD
Ada atau tidak ada
inventarisasi barang atau
asset SKPD
Apabila Ada,
Sebutkan jenis dokumennya.
Apabila Ada,
Sebutkan jenis
dokumennya.
Ada/
tidak ada
Ada/
tidak ada
Penggunaan Asset SKPD 19
Jumlah yang tidak
digunakan oleh SKPD
Jumlah asset yang tidak
digunakan SKPD dibagi
total asset yang dikuasai
SKPD x 100 %
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak ------
asset.
- Asset yang dikuasai SKPD,
sebanyak ----- asset.
- Asset yang tidak
digunakan, sebanyak ------
asset.
- Asset yang dikuasai
asset.
....... % ..... %
Inventarisasi dilakukan
minimal 1 kali dalam 5
Tahun.

70
Jenis Data
Urusan (1) ------ Urusan (2) ------
Urusan (1) ----
--
Urusan (2) ----
--
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7A) (7B) (8A) (8B) (9)
8 PEMBERIAN
FASILITASI
TERHADAP
PARTISIPASI
MASYARAKAT
Bentuk-bentuk fasilitas /
masyarakat
20
Jumlah fasilitas /
prasarana informasi :
1. Papan
Pengumuman
2. Pos Pengaduan
3. Leaflet
4. Mobil keliling
5. Pengumuman di
Mass Media
Jumlah fasilitas /
Sebutkan jenisnya
1. ..............
2. ..............
3. ..............
4. ..............
5. ..............
Sebutkan jenisnya
1. ..............
2. ..............
3. ..............
4. ..............
5. ..............
Jumlah
sebanyak --
---- jenis.
Jumlah
sebanyak --
---- jenis.
Sebutkan jenis fasilitas/
prasarana informasi yang
ada, tidak terbatas pada
daftar yang ada.
Responsivitas terhadap
partisipasi masyarakat
21
Keberadaan Survey
Kepuasan Masyarakat
Ada atau tidak adanya
Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat terhadap
Pelayanan publik
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang ----
-
Apabila Ada, sebutkan
survey kepuasan tentang ----
-
Ada/tidak
ada
Ada/tidak
ada
Survey kepuasan
masyarakat/pelanggan
yang dilakukan oleh SKPD

71
LAMPIRAN I.3: FORMAT IKK UNTUK PROVINSI
TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJAPENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2010.
PROVINSI -------------
NO URUSAN NO IKK RUMUS
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
URUSAN WAJIB
1 Pendidikan
1
Pendidikan Luar Biasa (PLB)
jenjang SD/MI
Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat
SD/MI
------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SD/MI
............%
2
jenjang SMP/MTS
SMP/MTS
------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMP/MTS
............%
3
jenjang SMA/SMK/MA
SMA /SMK/MA
------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah penduduk penyandang ketunaan di usia SMA/SMK/MA
............%
4 Pembinaan Guru jenjang SD/MI
Jumlah Guru jenjang SD/MI yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi
------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Guru jenjang SD/MI
............%
5
Pembinaan Guru jenjang
SMP/MTS
Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi
----------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Guru jenjang SMP/MTS
............%
6
Pembinaan Guru jenjang
SMA/SMK/MA
Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi
------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah Guru jenjang SMA/SMK/MA
............%
7
Fasilitasi dan Asistensi
Pengelolaan Penjaminan Mutu
Pendidikan
Peta penjaminan mutu pendidikan
Ada/
tidak*)

72
NO URUSAN NO IKK RUMUS
CAPAIAN
KINERJA
KETERANGAN
2 Kesehatan
8
Cakupan komplikasi kebidanan
yang ditangani
Jumlah Capaian Kinerja Kabupaten dan Kota
------------------------------------------------------------
Jumlah seluruh Kabupaten dan Kota
............%
9
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
------------------------------------------------------------
............%
10
Cakupan Desa/kelurahan
Universal Child Immunization
(UCI)
------------------------------------------------------------
............%
11
Cakupan Balita Gizi Buruk
mendapat perawatan
------------------------------------------------------------
............%
12
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
TBC BTA
------------------------------------------------------------
............%
13
Cakupan penemuan dan
penanganan penderita penyakit
DBD
------------------------------------------------------------
............%
14
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat
miskin
------------------------------------------------------------
............%
15 Cakupan kunjungan bayi
------------------------------------------------------------
............%
3 Lingkungan Hidup
16 Pencemaran Udara
Jumlah Kabupaten dan kota yg dipantau mutu
udara ambient Dikawasan pemukiman atau industri
------------------------------------------------------- x 100 %
Jumlah seluruh kabupaten dan kota
............%

Buku panduan manual tata cara lppd 2015

Buku panduan manual tata cara lppd 2015

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Buku panduan manual tata cara lppd 2015

Similar to Buku panduan manual tata cara lppd 2015 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (16)

Buku panduan manual tata cara lppd 2015