Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) berdasarkan peraturan terkait. Dokumen ini menjelaskan empat tahapan utama sistem manajemen kinerja PNS yaitu perencanaan kinerja, pelaksanaan dan pemantauan kinerja, penilaian kinerja, dan tindak lanjut. Dokumen ini juga membahas beberapa aspek penting lainnya seperti jenis-jenis kinerja, keterkaitan
1. PENYUSUNAN
SASARAN KINERJA
PEGAWAI (SKP)
Trias purnomo
Analis Kepegawaian Muda
(Sub Koordinator)
Berdasarkan PP 30/2019 dan PermenPANRB 8/21 tentang
Sistem Manajemen Kinerja PNS
DISCLAIMER:
This
document
is
strictly
private,
confidential
and
personal
to
its
recipients
and
should
not
be
copied,
distributed
or
reproduced
in
whole
or
in
part,
nor
passed
to
any
third
party
without
the
consent
and
prior
approval
of
the
Author.
2. SISTEMMANAJEMEN KINERJAPNS
4 Tahapan Utama
01 02
03 04
PELAKSANAAN, PEMANTAUAN DAN
PEMBINAAN KINERJA
Mengukur Kinerja
Memberikan feedback
Melakukan tinjauan kemajuankinerja
Mengatasi kinerja yang buruk
Mengapresiasi kinerja yang baik
PENILAIAN KINERJA
Menilai capaian kinerja
Melakukan pemeringkatan
kinerja
TINDAK LANJUT
Memberikan penghargaan terhadap kinerja
baik
Memberikan sanksi untuk kinerja buruk
SISTEM
INFORMA
SI
KINERJA
PEGAWAI
PERENCANAAN KINERJA
Melakukan penyelarasan kinerja (lingkupperan
dan kendali)
Menetapkan rencana, indikator, dantarget
kinerja
diatur lebih lanjut (mekanisme, format dan contoh) pada PermenPANRB 8/21 Sistem Manajemen
3. MANAJEMEN T
ALENTA
Kinerja pegawai harus
menjadi salah satu dasar
penempatan talent pool
TUNJANGAN KINERJA
TunjanganKinerja dibayarkan
berdasarkan pencapaian kinerja
PENGHARGAAN
pemberian penghargaan
berdasarkan pada penilaian kinerja
yang objektif dan transparan.
0
5
0
2
0
3
0
4
0
1
SANKSI
penilaian kinerja PNS yang tidak
mencapai target kinerja dikenakan
sanksiadministrasi sampai dengan
pemberhentian
PENGEMBANGANKARIER PNS
Mutasi, Promosidan
Pengembangan Kompetensi
berdasarkan kinerja
KINERJA
PEGAWAI
digunakan
untuk
PENTINGNYA
MANAJEMEN
KINERJA PNS
4. Kinerja Utama
kinerja berdasarkan cascading yang
berbasis hasil diperoleh melalui dialog
kinerja
Indikator Kinerja Individu
Memperhatikan Kriteria :
Spesifik, Terukur, Realistis, memiliki batas
waktu pencapaian, dan menyesuaikan
kondisi internal dan ekstenal organisasi
MEMUA
T
SK
P
PP 30/2019 jo
PERMENPANRB 8/2021
Sistem ManajemenKinerja
PNS
Kegiatan Tugas Jabatan
Berbasis aktivitas dan
merupakan penyusunan
kegiatan tugas jabatan
berdasarkan tusi
PP 46/2011 Jo
Perka 1 Tahun2013
Sasaran Kerja Pegawai
MEMUAT
Sasaran Kinerja Pegawai
5. KINERJA
hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNSpada
organisasi/unit sesuaidengan SKP(Sasaran
Kinerja Pegawai) dan Perilaku Kerja,
PENILAIAN KINERJAPNS
memperhatikan target, capaian, hasil, dan
manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
PERENCANAAN KINERJA
(SKP) PNS
Menggunakankalimat hasil kerja yang
akan dicapai (pencapaian),bukankalimat
aktivitas.
6. Perbedaan
Pencapaian(Hasil
Kerja), Aktivitas,dan
KategoriPekerjaan
Rencanakinerja pada SKPharusdituliskan dalam
bahasapencapaian (hasil kerja)bukanaktivitas
maupunkategori pekerjaan
CONTOH PENCAPAIAN AKTIVITAS KATEGORI
Menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG √
Layanan penerbitan PBG/ IMB dan SLF √
Permohonan bantuan teknis diproses dengan
cepat
dan akurat
√
Monitoring dan supervisi √
Verifikasi berkas permohonan bantuan teknis
disampaikan tepat waktu.
√
Sosialisasi √
Asistensi/ pendampingan terhadap Pemerintah
Daerah
terkait penggunaan SIMBG
√
Pemerintah Daerah menggunakan aplikasi SIMBG
untuk penerbitan PBG/ IMB dan SLF
√
Tidak ada dokumen pengusulan bantuan teknis
yang
hilang
√
Mengembangkan aplikasi SIMBG √
Ide dan inovasi untuk mengembangkan fitur
SIMBG
√
Fasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung √
Menyusun Draft Kebijakan terkait Bangunan
Gedung
√
Respon terhadap permintaan bantuan teknis
dilakukan
dengan cepat dan memuaskan
√
Pengawasan √
Hasil analisis kebutuhan biaya disampaikan tepat
waktu
√
Kepuasan instansi pengusul √
Menjawab panggilan untuk konsultasi dengan
7. MATRIKSPEMBAGIANPERAN- HASIL
KINERJ
A
INDIVID
U
DIALO
G
KINER
JA
Antara atasan dan
bawahan dalam
rangka melakukan
penyelarasan kinerja
(cascading) /
menentukan startegi
pencapaina kinerja
MA
TRIKS
PERAN- HASIL
Pegawai dapat mendefinisikan peran dan
ouput
yang akan dihasilkan sesuai dengan dialog
kinerja
Peran dan output individu harus
dapat
mensupport kinerja
atasannya
ROLE– RESUL
TSMATRIX
Elements that address individual
accomplishments can be identified
using a role-results matrix. A role-
results matrix is simply a table that
identifies the results each work unit
member must produce to support the
unit’s accomplishments.
US Office of Personnel
Management
8. ASPEK/
TAHAPAN
Kinerja Atasan adalah kumulatif dari kinerja
bawahannya (keberhasilan kinerja atasan dapat
diukur langsung oleh keberhasilan kinerja
bahawannya)
01
Membutuhkan dukungan SDM yang kuat (JPT
harus memastikan kemampuan SDMnya) serta
struktur unit kerja yang tepat
03
Pada saat penilaian kinerja, capaian kinerja
bawahan memiliki bobot 100%
04
DIRECT
CASCADI
NG
CASCADING DIRECT (CASCADING
LANGSUNG)
WILAYAH
BEBAN
TARGET
KUANTITATIF
Apabila kinerja JPT berupa outcome maka
02 kinerja bawahannya (ketua tim kerja) adalah
pembagian outcome dimaksud berdasarkan
tahapan/wilayah/beban target kuantitatif
Pada saat melakukan dialog kinerja atasan
harus
melakukan cascading melalui penentuan
strategi
yang tepat kepada
bawahannya.
Strategi dibangun dengan pendekatan “direct atau non direct
cascading”
YANG
PERLUDIPERHA
TIKAN
9. LAYANAN OUTPUT
Untuk Instansi Pemerintah yang strategi-
strategi untuk mencapai kinerjanya dengan
menggunakan pendekatan layanan dan/atau
pendekatan output antara (output milestone).
NON – DIRECT CASCADING (CASCADING TIDAK
LANGSUNG)
NON-DIRECT
CASCADING
Keberhasilan kinerja atasan belum dapat diukur
langsung oleh kinerja bawahannya
01
Umumnya digunakan pada unit/tim kerja dengan
03 fungsi supporting seperti pada lingkup sekretariat
seperti unit pengelolaan sumber
daya manusia, unit pemeliharaan fasilitas, dsb.
Pada saat penilaian kinerja, capaian kinerja
bawahan memiliki bobot 80% dan 20%nya
ditentukan oleh capaian kinerja atasannya
04
Pimpinan harus mampu mengidentifikasi
layanan atau produk yang harus dihasilkan
dalam rangka pencapaian kinerjanya
02
Pada saat melakukan dialog kinerja atasan harus melakukan cascading melalui penentuan strategi yang tepat kepada
bawahannya.
Strategi dibangun dengan pendekatan direct – non direct
cascading
YANG
PERLUDIPERHA
TIKAN
10. REVIU
SKP JA
DAN JF
JENIS
KINERJA
JA DAN
JF
Kinerja berbasis hasil yang
diperoleh melalui cascading dan
dialog kinerja pada matriks peran
hasil dan terkait tugas jabatan
KINERJA
UTAMA
INDIVIDU
1
KINERJ
A
TAMBAHA
N
2
Kinerja yang tidak terkait TUSI namun
masih terkait dengan kompetensi dan
kapasitas pegawai dalam rangka
pencapaian sasaran organisasi dan
dibuktikan dengan surat penugasan atau
dokumen lainnya. Dapat berupa (a)
development commitment dan (b)
community involvement
JENIS – JENIS KINERJA JA
DAN JF
11. 1. Kinerja utama dipindahkan sebagai Kinerja Tambahan dan/atau
2. Penambahan peran-hasil yang terkait dengan substansi butir
kegiatan JF
Sehingga akan lebih banyak kinerja tambahan, dan harus menjadi
bahan pembinaan manajemen PNS sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Terdapat Kinerja Utama yang tidak
terkait dengan Butir Kegiatan Jabatan
JF
Kinerja Utama sama sekali tidak
terkait dengan butir kegiatan
Jabatan JF
KETERKAITAN KINERJA UTAMA DENGAN BUTIR KEGIATAN JF
Kinerja Utama yang diperoleh dengan
cascading melalui dialog kinerja dan
tercantum dalam matriks peran hasil
Butir – butir kegiatan tugas Jabatan JF yang
terkait dengan kinerja utama pada SKP
seoarang JF
RENCANAKINERJA JF
BUTIR– BUTIRKEGIA
TANJF
HARUS TERKAIT
Dalam menghasilkan suatu kinerja, terdapat
substansi butir - butir kegiatan tugas jabatan
sebagai JF yang terkait untuk menghasilkan
output dimaksud.
HARUS
TERKAIT
Butir - butir kegiatan tugas jabatan JF
mendukung pencapaian output
rencana
kinerja JF
CONTOH KASUS – KASUS YANG DAPAT
TERJADI
VERIFIKASI
TPAK
13. PEJABAT
PENGELOL
AKINERJA
(Pejabat yang menjalankan
tusi pengelolaan Kinerja)
Tugas Utama
Melaksanakan Reviu
SKP sebelum ditetapkan
Reviu dimaksud meliputi :
• Aspek Keselarasan Kinerja
• Aspek Kesetaraan dan Tingkat
Kendali kinerja
Arahnya adalah Jabatan
Fungsional. Selama belumada,
Instansi dapat membentuk Tim
Pengelola Kinerja
14. Unit Kerja Bidang Audit Kinerja Organisasi
Unit Kerja Bidang Kepegawaian
1
3
TIM PENGELOLA
KINERJA
PEMBENTUKAN
Disesuaikan dengan kebutuhan Instansi olehPPK
ANGGOTATIM
2 Unit Kerja Bidang Perencanaan
Organisasi
15. Terima
Kasih
kempanrb kemenpanrb Kementerian-PANRB
DISCLAIMER:
This document is strictly private, confidential and personal to its recipients and should not be copied, distributed
or reproduced in whole or in part, nor passed to any third party without the consent and prior approval of the
Author.