SlideShare a Scribd company logo
A. Pendahuluan
	 Penataan ruang adalah sesuatu hal yang strategis
dan penting sehingga harus menjadi perhatian dan prioritas
utama untuk dilaksanakan secara baik. Ruang yang tersedia
sangat terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak sehingga
pengaturannya menjadi keniscayaan untuk mencegah ter-
jadinya konflik diantara pihak pemanfaat ruang.
	 Optimalisasi pemanfaatan ruang akan meng-
hasilkan maanfaat pada meningkatnya pertumbuhan ekono-
mi dan meratanya kesejahteraan masyarakat, menjamin
penghidupan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam
mendukung perkembangan demokrasi dan partisipasi, ter-
penuhinya hak konstitusional dan, yang tak kalah penting
adalah sebagai upaya mencegah pemanfaatan yang berlebi-
han sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan
Bencana ekologis di Sumatera Selatan
	 Data tentang pengunaan dan pema nfaatan ru-
ang di Sumatera Selatan memiliki ba nyak versi/perbedaan.
Kondisi ini membuat pe rencanaan dan pengambilan kepu-
tusan dilan dasi oleh data maupun informasi yang kurang
valid dan akurat.
	 Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen
bersama untuk mewujudkan “one map one policy” yang tel-
ah diinisiasi oleh Satgas REDD+/UKP4 ini menjadi relevan
untuk dituntaskan dalam kerangka memperbaiki tata kelola
hutan di Sumatera Selatan.
	Sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil,
Yayasan Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan bersama den-
gan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Tata Kelola
Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, telah melaku-
kan penelitian tentang kondisi eksisting pengunaan dan pe-
manfaatan ruang di Provinsi Sumsel.
	 Temuan-temuan hasil penelitian tersebut telah
dirangkum dalam bentuk Lembar Fakta (Fact Sheet) sebagai
kontribusi untuk tata kelola hutan dan lahan dalam mewu-
judkan perbaikan tataruang.
B. Permasalahan
1. Alokasi ruang relative hanya mengakomodasi kepentingan
ekonomisyangberpotensimenimbulkanpraktekrentseeking.
2. Terbatasnya pemanfaatan ruang bagi semua elemen
pelaku ekonomi distimulasi oleh kebijakan pengalokasian
ruang yang lebih mempercayai agen ekonomi besar dan atau
elit rezim konsesi.
E. Fakta dan Kondisi Pemanfaatan Ruang di
Sumatera Selatan
Kondisi kawasan hutan di Sumatera Selatan
* Kawasan hutan dengan fungsi lindung saat ini seluas
582.660 hektar atau 7% dari luas wilayah Sumatera Selatan.
* Berdasarkan hasil analisis perubahan Kawasan hutan dari
SK Menhut No 76 tahun 2001 menjadi SK Menhut No.866
tahun 2014, sekitar 715,585 hektar kawasan hutan telah
dikeluarkanmenjadi APL pada tahun 2014. (185 ribu
hek tar diantaranya merupakan konsesi perkebunan yang
telah ada sebelumnya).
* Kawasan hutan dengan fungsi budidaya seluas 2.115.755
ha telah dibebani izin pemanfaatan seluas± 1.553.787 Ha,
Hanya 3% saja untuk pengelolaan HKM , HD dan HTR .
* Tutupan hutan alam di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2014 seluas 942.961 Ha dimana seluas 156 ribu
hektar berada di konsesi HTI, tambang dan perkebunan.
Dalam kurun waktu 2009 – 2014, hutan alam yang telah
terdefores tasi sebesar 166 ribu hektar dengan laju
deforestasi 33 ribu Ha/tahun. 121 ribu hektar deforestasi
terjadi didalam konsesi HPH, HTI, kebun dan tambang.
Dan 45 ribu hektar deforestasi terjadi di luar konsesi.
F. Normatif
G. Implikasi terhadap lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat
	 Dari berbagai permasalahan sebagaimana tersebut
diatas maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut :
E.1 Negative Externality
a. Ecology Damage
	 Tingginya laju deforestasi, banyaknya perubahan
fungsi kawasan, dan perambahan hutan maka akan menim-
bulkan kerusakan ekologi (Ecology Damage), seperti : kek-
eringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan perubahan
iklim.
sumber data : konfilasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin
pengelolaan Hutan berbasis kemasyarakatan di SUMSEL 2014, WBH
Luas wilayah Sumatera Selatan sekitar 8,8 juta Hektar terdiri
dari kawasan hutan 3.509.936 ha dan Areal pengunaan lain
5.315.917 Ha
* Terjadi tumpang tindih Izin Penggunaan Lahan antara
izin usaha perkebunan dengan konsesi kehutanan, Usaha
perkebunan dalam kawasan hutan, IUPHHK dan PHBM
dalam APL denganluasan ±249.958 Ha.
* Masih besarnya jumlah titik panas (hotspot) yang terpan-
tau sejak 5 tahun terakhir, tercatat 53% titik api di dalam
areal yang telah mendapat izin konsesi kehutanan dan izin
usaha perkebunan pada tahun 2014.
* Ketergantungan masyarakat Sumatera Selatan terhadap-
Kawasan hutan cukup tinggi dimana terdapat 459 Desa dari
3.061 desa di Sumatera Selatan (17 % dari total Desa di Su-
matera Selatan) yang berada di dalam dan sekitar kawasan
hutan.
* Dari lahan gambut di Sumatera Selatan seluas ±1.256.502
Ha, telah terkonversi menjadi izin perkebunan, pertam-
bangandan HTI seluas 851.159,23 ha ( 67,74%) dimana
40,29% berada di gambut dalam ( > 3 Meter).
	 One map peta dasar sebagai acuan dalam me-
mutruskan pengalokasian ruang. Perencanaan ruang yang
sejalan dan mendukung target perkembangan ekonomi
menjadi kontradiktif dengan motif mengeksploitasi ruang
(dimana sumberdaya alam berada) untukmemacupertum-
buha nekonomi.
	 Kondisi ini menimbulkan efek distorsi hukum
berupa berbagai regualsi yang kontroversial, misalnya : izin
tambang di hutan lindung, pinjam pakai kawasan hutan,
eksploitasi DAS dan resapan air terutama konversi lahan
gambut menjadi perkebunan dan hutan tanaman. Sepanjang
asusmsi bahwa perekonomian kita hanya dan hanya jika ber-
basis SDA agar bisa tumbuh berkembang, Maka persolan ru-
ang tetap akan menjadi pro -blematika kebangsaan.
	 Mengapa demikian? Ada perbedaan perspektif
dan juga mindset diantara komponen bangsa mengenai ru-
ang. Para penggiat social yang menyuarakan aspirasi public
yang mungkin tidak atau belum disuarakan oleh perwakilan
mereka di parlemen
b. Social Impact
*Kemiskinan
- Dengan terjadinya ketidakadilan antara perusahaan den-
gan masyarakat, ketidak setaraan akses kelola, tumpang tin-
dih (overlap) perizinan serta banyaknya desa yang berada
dalam kawasan hutan, maka kompleksitas dampak negatif
yang akan timbul adalah, kemiskinan dan tidak meratanya
kesejahteraan masyarakat (Berkurangnya pemenuhan kebu-
tuhan masyarakat sekitar hutan) dan ketidakpastian hukum
tentang ruang kelola masyarakat, ketidakadilan serta konflik
sosial yang bersumber dari perebutan sumberdaya alam.
*Berubahnya pola produksi secara tidak di inginkan
- Terbatasnya lahan dan bonus demografi berakibat pada luas
lahan per kapita yang diusahakan menjadi menurun. Ini me-
munculkan masalah produktifitas yang rendah di pedesaan
dan pertanian. Produktifitas rendah mengakibatkan tingkat
kesejahteraan (diukur dengan pendapatan) menjadi rendah.
Keadaan ini mendorong terjadinya migrasi penduduk baik
dari lokasi domisili maupun jenis pekerjaan.Akses Program
pembangunan yang tidak pro poor menambah dorongan un-
tuk semakin meningkatnya perebutan ruang oleh masyarakat
yang menjadi zero sum game; tambang rakyat, penyulingan
minya krakyat, perambahan kawasan hutan dan spekulasi
lahan.
E.2 Abatement Cost
	 Pemanfaatan ruang termasuk juga pemanfaatan
SDA pasti menjadi sesuatu yang perpasive (keniscayaaan)
dalam kegiatan ekonomi. Tentu saja kita mencari solusi yang
optimal dengan menekan kerusakan (damage) atau ekster-
nalitas negative tanpa mengurangi benefit yang dapat digu-
nakan dalam pemenuhan livelihood. 			
	 Oleh karena itu, kerusakan yang timbul dari
pemanfaatan ruang harus dipulihkan (abatement). Upaya
pemulihan memerlukan cost, yaitu dengan menekan factor
yang dapat memicu kerusakan. Dengan demikian diperlu-
kan program-program lintas sektoral antara masyarakat sipil,
pemerintah dan dunia usaha untuk melakukan pemulihan.
Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Hutan & Lahan yang Baik di Sumsel
WBH SUMSEL- WALHI SUMSEL- PINUS SUMSEL- FITRA SUMSEL – SPORA INSTITUTE
LBH PALEMBANG - IMPALM – AMAN SUMSEL- JMG SUMSEL – FKMPH SUSMEL – MHI SUMSEL – KOBAR9 - RIMBA INSTITUTE
DEPATI INSTITUTE - KHATULISTIWA HIJAU – KKDB BANYUASIN – FMS KIP BANYUASIN -PMP2D BANYUASIN - KPPM MUBA
LSM PBB MUBA – FORUM SILAMPARI MURA – LPLH MURA – YAYASAN BAKAU OKI – P3LH OKI – FORUM KONTAMINASI MUARA ENIM.
Di Dukung
Oleh
ALBUM PERKEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG_SUMSEL_2014
POLICY PAPER
MENUJU PEMANFAATAN RUANG
SUMATERA SELATAN YANG ADIL
H. Rekomendasi
Wahana Bumi Hijau
Alamat Kantor: - Jln. Prof. Dr. Supomo Town House A-03
- Palembang - Sumatera Selatan - 30128 Phone/Fax : +62
711 314638
Pandangan Masyarakat Sipil
Sumatera Selatan Terhadap Pola
Pemanfaatan Ruang di Sumatera Selatan
	
	 Berdasarkan uraian permasalahan, fakta dan
norma diatas maka Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perbai-
kan Tata Kelola Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan
merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera
Selatan sebagai berikut:
1.	 Hendaknya Pemerintah daerah di provinsi Sumsel
dalam perencanaan ruang merujuk pada optimalisasi
jaringan data geospasial untuk mendukung One Map
One Province yang telah diinisiasi oleh Jaringan Data
Geospasial Nasional.
2.	 Perlu dipercepat pembentukan kelembagaanJaringan
Data Geospasial Daerah Sumatera Selatan yang meli-
batkan partisipasi masyarakat.
3.	 Update data dasar yang menjadi acuan bersama dalam
mengimplementasi rencana izin penggunaan ruang di
sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan.
4.	 Mendukung penerbitan regulasi daerah dan kebijakan
daerah terkait dengan pengakuan dan perlindungan
hutan adat serta percepatan implementasi ruang kelola
masyarakat di kawasan hutan.
5.	 Resolusi konflik sumberdaya alam
I. FORMULASI RTL (Berdasarkan Rekomendasi)
1.Jaringan Data Geospasial Daerah (R1dan R3)
•	 Perlupetadan data dasar yang menjadi acuanbersama
dalam menerapkan rencana izin pengunaan ruang di
sector kehutanan, perkebunan dan pertambangan
2.Resolusi konflik (R5)
•	 Mengidentifikasi individu atau kelompok, kemudian
mengorganisir individu/kelompok tersebut untuk mau
berpartisipasi dalam memfasilitasi penyelesaian kon-
flik.
•	 Memetakan konflik ruang khususnya dalam peman-
faatan SDA yang ada untuk kemudian membuat scor-
ing/pengurutan dan sekala prioritas konflik yang perlu
segera diselesaikan.
•	 Melakukan sosialisasi dan koordinasi denganberbagai
pihak yang rentan terlibat konflik, seperti pengusaha,
pemerintah dan masyarakat, terkait opsi mekanisme
penyelesaian konflik.
•	 Membentuk forum multi pihak akselerasi penyelesaian
konflik ruang yang terdiri darimasyarakat sipil, akad-
emisi, DPRD, pemerintah dan mediator. Forum ini
didorong untuk menjadi pusat pelayanan penyelesaian
konflik ruang yang didanai oleh pemerintah atau pihak
lain yang tidak mengikat.
3. Perubahan kebijakan ditingkat Daerah (R4)
•	 Kebijakan mengenai percepatan implimentasiruang
kelola masyarakat dan pengakuan danperlindungan
terhadap hutan adat
4. Komunikasi dan Pembagian peran dalammendorong
terbentuknya JDGD Prov Sumsel. (Tim Teknis interdisi-
plin, penyusunan naskah akademik, legal drafting) (R2)

More Related Content

What's hot

Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
CIFOR-ICRAF
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Raflis Ssi
 
Buku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmBuku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKm
Amien Saliwu
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis Ssi
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
golarbaso
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
Raflis Ssi
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Yossy Suparyo
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Raflis Ssi
 
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Miskinnya Rakyat dan Kayanya HutanMiskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Sengkarut Tambang Mendulang MalangSengkarut Tambang Mendulang Malang
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Kaltim Darurat (Korupsi) Energi
Kaltim Darurat (Korupsi) EnergiKaltim Darurat (Korupsi) Energi
Kaltim Darurat (Korupsi) Energi
Asri Nuraeni
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Raflis Ssi
 
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnllBuku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnllnita292601
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Raflis Ssi
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Raflis Ssi
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Raflis Ssi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
walhiaceh
 
Mati di Tanah Kaya
Mati di Tanah KayaMati di Tanah Kaya

What's hot (20)

Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di MalukuGambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
Gambaran Umum Reformasi Tenurial Lahan Dan Hutan Di Maluku
 
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaBagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesia
 
Buku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKmBuku Panduan Perizinan HKm
Buku Panduan Perizinan HKm
 
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruangRaflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
Raflis kepastian hukum kawasan hutan dan politik penguasaan ruang
 
Kelola kph
Kelola kphKelola kph
Kelola kph
 
profil KPH
profil KPHprofil KPH
profil KPH
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
 
Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008Data Dan Fakta Pp 26 2008
Data Dan Fakta Pp 26 2008
 
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Miskinnya Rakyat dan Kayanya HutanMiskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
Miskinnya Rakyat dan Kayanya Hutan
 
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
Sengkarut Tambang Mendulang MalangSengkarut Tambang Mendulang Malang
Sengkarut Tambang Mendulang Malang
 
Kaltim Darurat (Korupsi) Energi
Kaltim Darurat (Korupsi) EnergiKaltim Darurat (Korupsi) Energi
Kaltim Darurat (Korupsi) Energi
 
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutanKorupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
Korupsi dan kepastian hukum kawasan hutan
 
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnllBuku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
Buku saku pembentukan_kph_fpic_di_tnll
 
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruangKawasan hutan dan rencana tata ruang
Kawasan hutan dan rencana tata ruang
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesiaRezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
Rezim politik perizinan berbasis lahan di indonesia
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Cappa hd
Cappa hdCappa hd
Cappa hd
 
Mati di Tanah Kaya
Mati di Tanah KayaMati di Tanah Kaya
Mati di Tanah Kaya
 

Viewers also liked

Presentation southernstork 2009-nov-southernworkshop
Presentation southernstork 2009-nov-southernworkshopPresentation southernstork 2009-nov-southernworkshop
Presentation southernstork 2009-nov-southernworkshop
balmanme
 
Make:Shift
Make:ShiftMake:Shift
Make:Shift
Les Bicknell
 
Photo shop
Photo shopPhoto shop
Photo shop
Alan Vetter
 
大学生晚睡
大学生晚睡大学生晚睡
大学生晚睡
盛伟 周
 
Presentació ateneu web
Presentació ateneu webPresentació ateneu web
Presentació ateneu web
AteneuManlleu
 
мелкая моторика рук 4 гр
мелкая моторика рук 4 грмелкая моторика рук 4 гр
мелкая моторика рук 4 гр
bakirova
 
Adivina
AdivinaAdivina
Adivina
panteritafd
 
One day when i grow up
One day when i grow upOne day when i grow up
One day when i grow up
eduKazi
 
Egypt 2011
Egypt 2011Egypt 2011
Egypt 2011
SHAKERMAKER
 
Double page spreads
Double page spreadsDouble page spreads
Double page spreads
Jessy Baker
 
(Older) Quote of the Week by Stone Michaels
(Older) Quote of the Week by Stone Michaels(Older) Quote of the Week by Stone Michaels
(Older) Quote of the Week by Stone Michaels
M. Winston Nabors, MPA
 
Comas_Quinn_Barcelona2011
Comas_Quinn_Barcelona2011Comas_Quinn_Barcelona2011
Comas_Quinn_Barcelona2011
CmcTchrEdSIG
 
игровая 5
игровая 5игровая 5
игровая 5
bakirova
 
La Amistad
La AmistadLa Amistad
La Amistad
alacran16
 
方博享學(5):做有效的決策
方博享學(5):做有效的決策方博享學(5):做有效的決策
方博享學(5):做有效的決策
funpokm
 
Africa diapo
Africa diapoAfrica diapo
Africa diapo
Rocio Rosales
 

Viewers also liked (20)

Presentation southernstork 2009-nov-southernworkshop
Presentation southernstork 2009-nov-southernworkshopPresentation southernstork 2009-nov-southernworkshop
Presentation southernstork 2009-nov-southernworkshop
 
Make:Shift
Make:ShiftMake:Shift
Make:Shift
 
Photo shop
Photo shopPhoto shop
Photo shop
 
Theme1
Theme1Theme1
Theme1
 
大学生晚睡
大学生晚睡大学生晚睡
大学生晚睡
 
Form01
Form01Form01
Form01
 
Presentació ateneu web
Presentació ateneu webPresentació ateneu web
Presentació ateneu web
 
ET6
ET6ET6
ET6
 
мелкая моторика рук 4 гр
мелкая моторика рук 4 грмелкая моторика рук 4 гр
мелкая моторика рук 4 гр
 
178th Oktoberfest (2011)
178th Oktoberfest (2011)178th Oktoberfest (2011)
178th Oktoberfest (2011)
 
Adivina
AdivinaAdivina
Adivina
 
One day when i grow up
One day when i grow upOne day when i grow up
One day when i grow up
 
Egypt 2011
Egypt 2011Egypt 2011
Egypt 2011
 
Double page spreads
Double page spreadsDouble page spreads
Double page spreads
 
(Older) Quote of the Week by Stone Michaels
(Older) Quote of the Week by Stone Michaels(Older) Quote of the Week by Stone Michaels
(Older) Quote of the Week by Stone Michaels
 
Comas_Quinn_Barcelona2011
Comas_Quinn_Barcelona2011Comas_Quinn_Barcelona2011
Comas_Quinn_Barcelona2011
 
игровая 5
игровая 5игровая 5
игровая 5
 
La Amistad
La AmistadLa Amistad
La Amistad
 
方博享學(5):做有效的決策
方博享學(5):做有效的決策方博享學(5):做有效的決策
方博享學(5):做有效的決策
 
Africa diapo
Africa diapoAfrica diapo
Africa diapo
 

Similar to Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil

Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
kphnganjuk
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
kphnganjuk
 
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdfPengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Sahbani1
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
01112015
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Ryadhi EthniCitizen
 
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...muh ichwan k
 
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Fatur Fatkhurohman
 
Hutan desa setengah hati
Hutan desa   setengah hatiHutan desa   setengah hati
Hutan desa setengah hatiZainuri Hasyim
 
Pengelolaan Lahan Gambut Kritis
Pengelolaan Lahan Gambut KritisPengelolaan Lahan Gambut Kritis
Pengelolaan Lahan Gambut Kritis
People Power
 
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
Farid Ma'ruf
 
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
GAPOKTAN NUSANTARA
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Deki Zulkarnain
 
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptxPaparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
WiyogaPamungkas1
 
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
International Tropical Peatlands Center
 
Booklet setapak-indonesia
Booklet setapak-indonesiaBooklet setapak-indonesia
Booklet setapak-indonesia
Aksi SETAPAK
 
SETAPAK - Program Tata Kelola Lingkungan
SETAPAK - Program Tata Kelola LingkunganSETAPAK - Program Tata Kelola Lingkungan
SETAPAK - Program Tata Kelola Lingkungan
Aksi SETAPAK
 
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Luluk Uliyah
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
nandradr
 

Similar to Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil (20)

Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)editResume konsultasi publik edit (upload blog)edit
Resume konsultasi publik edit (upload blog)edit
 
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)Resume konsultasi publik edit (upload blog)
Resume konsultasi publik edit (upload blog)
 
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdfPengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
Pengelolaan Perkebuan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalteng 2008.pdf
 
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup da...
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan SosialPanduan Pengajuan Perhutanan Sosial
Panduan Pengajuan Perhutanan Sosial
 
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
Compensation Analysis Plant of society within the National Park area of Banti...
 
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
Modul Pelatihan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Berbasis Masyarakat
 
Hutan desa setengah hati
Hutan desa   setengah hatiHutan desa   setengah hati
Hutan desa setengah hati
 
Pengelolaan Lahan Gambut Kritis
Pengelolaan Lahan Gambut KritisPengelolaan Lahan Gambut Kritis
Pengelolaan Lahan Gambut Kritis
 
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth)  sebagai upaya ...
Model kerjasama Triple Tracks (Pro Job, Pro Poor, Pro Growth) sebagai upaya ...
 
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
Workshop bermanfaat (kebijakan pengembangan hhbk jatim ver 2)
 
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
 
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptxPaparan RPHD LPHD Campursari.pptx
Paparan RPHD LPHD Campursari.pptx
 
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
Kajian konektivitas sistem lindung dan budidaya gambut dalam rangka pengelola...
 
Booklet setapak-indonesia
Booklet setapak-indonesiaBooklet setapak-indonesia
Booklet setapak-indonesia
 
SETAPAK - Program Tata Kelola Lingkungan
SETAPAK - Program Tata Kelola LingkunganSETAPAK - Program Tata Kelola Lingkungan
SETAPAK - Program Tata Kelola Lingkungan
 
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
Petisi Penyelamatan Jawa (Desember 2015)
 
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem GambutPermen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
Permen LHK P.37/2019 tentang Perhutanan Sosial Pada Ekosistem Gambut
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 

More from Yoel Hendrawan

Robohnya Sumatera Kami
Robohnya Sumatera KamiRobohnya Sumatera Kami
Robohnya Sumatera Kami
Yoel Hendrawan
 
#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI
Yoel Hendrawan
 
Proposal Pembuatan Tower Wall Climbing
Proposal Pembuatan Tower Wall ClimbingProposal Pembuatan Tower Wall Climbing
Proposal Pembuatan Tower Wall Climbing
Yoel Hendrawan
 
Dami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasa
Dami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasaDami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasa
Dami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasa
Yoel Hendrawan
 
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15
Yoel Hendrawan
 
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera SelatanPermasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Yoel Hendrawan
 
Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)
Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)
Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)Yoel Hendrawan
 

More from Yoel Hendrawan (7)

Robohnya Sumatera Kami
Robohnya Sumatera KamiRobohnya Sumatera Kami
Robohnya Sumatera Kami
 
#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI#SOLUSITANDINGJOKOWI
#SOLUSITANDINGJOKOWI
 
Proposal Pembuatan Tower Wall Climbing
Proposal Pembuatan Tower Wall ClimbingProposal Pembuatan Tower Wall Climbing
Proposal Pembuatan Tower Wall Climbing
 
Dami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasa
Dami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasaDami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasa
Dami buku Hutan Desa Muara Merang sains wbh-bahasa
 
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15
Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut serta Kabut Asap Sept'15
 
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera SelatanPermasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
Permasalahan dan Solusi Pemanfaatan Ruang (Spasial) di Sumatera Selatan
 
Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)
Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)
Vol 11 No 3 (Jul-Sep 2003)
 

Recently uploaded

2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
firlanarahmania
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
andikhaidir6
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
DenniPratama2
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
SeksiBankKPPNMalang
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
andikhaidir6
 
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdfCONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
RizkiAzharHermawan1
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
crestsafety
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
syahirula014
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
bayubpsjombang
 

Recently uploaded (9)

2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan  Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
2024.05.14 Paparan Progres Pelaksanaan Inpres No 1 Tahun 2024.pdf
 
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptxBela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila PKA VII.pptx
 
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdfBerita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
Berita Resmi Statistik materi-brs-2023-10-16.pdf
 
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptxSosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
Sosialisasi Penyaluran DAK Fisik 2023 DJPB.pptx
 
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
1. REVIU Dokumen Ren Angg Daerah Tahunan.pptx
 
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdfCONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
CONTOH Penyusunan SOP Kecamatan Kelurahan Kota Kediri 12-13 Juni 2024.pdf
 
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdfContractor Safety Management System (CSMS).pdf
Contractor Safety Management System (CSMS).pdf
 
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptxBahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
Bahan tayang KMK 334 2021 detailed 1.pptx
 
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdfPrinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
Prinsip Satu Data Indonesia Domain 1.pdf
 

Policy Paper Menuju Pemanfaatan Ruang Sumatera Selatan Yang Adil

  • 1. A. Pendahuluan Penataan ruang adalah sesuatu hal yang strategis dan penting sehingga harus menjadi perhatian dan prioritas utama untuk dilaksanakan secara baik. Ruang yang tersedia sangat terbatas dan dibutuhkan oleh banyak pihak sehingga pengaturannya menjadi keniscayaan untuk mencegah ter- jadinya konflik diantara pihak pemanfaat ruang. Optimalisasi pemanfaatan ruang akan meng- hasilkan maanfaat pada meningkatnya pertumbuhan ekono- mi dan meratanya kesejahteraan masyarakat, menjamin penghidupan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam mendukung perkembangan demokrasi dan partisipasi, ter- penuhinya hak konstitusional dan, yang tak kalah penting adalah sebagai upaya mencegah pemanfaatan yang berlebi- han sehingga berdampak pada kerusakan lingkungan dan Bencana ekologis di Sumatera Selatan Data tentang pengunaan dan pema nfaatan ru- ang di Sumatera Selatan memiliki ba nyak versi/perbedaan. Kondisi ini membuat pe rencanaan dan pengambilan kepu- tusan dilan dasi oleh data maupun informasi yang kurang valid dan akurat. Oleh karena itu diperlukan adanya komitmen bersama untuk mewujudkan “one map one policy” yang tel- ah diinisiasi oleh Satgas REDD+/UKP4 ini menjadi relevan untuk dituntaskan dalam kerangka memperbaiki tata kelola hutan di Sumatera Selatan. Sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil, Yayasan Wahana Bumi Hijau Sumatera Selatan bersama den- gan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perbaikan Tata Kelola Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan, telah melaku- kan penelitian tentang kondisi eksisting pengunaan dan pe- manfaatan ruang di Provinsi Sumsel. Temuan-temuan hasil penelitian tersebut telah dirangkum dalam bentuk Lembar Fakta (Fact Sheet) sebagai kontribusi untuk tata kelola hutan dan lahan dalam mewu- judkan perbaikan tataruang. B. Permasalahan 1. Alokasi ruang relative hanya mengakomodasi kepentingan ekonomisyangberpotensimenimbulkanpraktekrentseeking. 2. Terbatasnya pemanfaatan ruang bagi semua elemen pelaku ekonomi distimulasi oleh kebijakan pengalokasian ruang yang lebih mempercayai agen ekonomi besar dan atau elit rezim konsesi. E. Fakta dan Kondisi Pemanfaatan Ruang di Sumatera Selatan Kondisi kawasan hutan di Sumatera Selatan * Kawasan hutan dengan fungsi lindung saat ini seluas 582.660 hektar atau 7% dari luas wilayah Sumatera Selatan. * Berdasarkan hasil analisis perubahan Kawasan hutan dari SK Menhut No 76 tahun 2001 menjadi SK Menhut No.866 tahun 2014, sekitar 715,585 hektar kawasan hutan telah dikeluarkanmenjadi APL pada tahun 2014. (185 ribu hek tar diantaranya merupakan konsesi perkebunan yang telah ada sebelumnya). * Kawasan hutan dengan fungsi budidaya seluas 2.115.755 ha telah dibebani izin pemanfaatan seluas± 1.553.787 Ha, Hanya 3% saja untuk pengelolaan HKM , HD dan HTR . * Tutupan hutan alam di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2014 seluas 942.961 Ha dimana seluas 156 ribu hektar berada di konsesi HTI, tambang dan perkebunan. Dalam kurun waktu 2009 – 2014, hutan alam yang telah terdefores tasi sebesar 166 ribu hektar dengan laju deforestasi 33 ribu Ha/tahun. 121 ribu hektar deforestasi terjadi didalam konsesi HPH, HTI, kebun dan tambang. Dan 45 ribu hektar deforestasi terjadi di luar konsesi. F. Normatif G. Implikasi terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Dari berbagai permasalahan sebagaimana tersebut diatas maka akan menimbulkan dampak sebagai berikut : E.1 Negative Externality a. Ecology Damage Tingginya laju deforestasi, banyaknya perubahan fungsi kawasan, dan perambahan hutan maka akan menim- bulkan kerusakan ekologi (Ecology Damage), seperti : kek- eringan, kebakaran hutan dan lahan, banjir dan perubahan iklim. sumber data : konfilasi izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan izin pengelolaan Hutan berbasis kemasyarakatan di SUMSEL 2014, WBH Luas wilayah Sumatera Selatan sekitar 8,8 juta Hektar terdiri dari kawasan hutan 3.509.936 ha dan Areal pengunaan lain 5.315.917 Ha * Terjadi tumpang tindih Izin Penggunaan Lahan antara izin usaha perkebunan dengan konsesi kehutanan, Usaha perkebunan dalam kawasan hutan, IUPHHK dan PHBM dalam APL denganluasan ±249.958 Ha. * Masih besarnya jumlah titik panas (hotspot) yang terpan- tau sejak 5 tahun terakhir, tercatat 53% titik api di dalam areal yang telah mendapat izin konsesi kehutanan dan izin usaha perkebunan pada tahun 2014. * Ketergantungan masyarakat Sumatera Selatan terhadap- Kawasan hutan cukup tinggi dimana terdapat 459 Desa dari 3.061 desa di Sumatera Selatan (17 % dari total Desa di Su- matera Selatan) yang berada di dalam dan sekitar kawasan hutan. * Dari lahan gambut di Sumatera Selatan seluas ±1.256.502 Ha, telah terkonversi menjadi izin perkebunan, pertam- bangandan HTI seluas 851.159,23 ha ( 67,74%) dimana 40,29% berada di gambut dalam ( > 3 Meter). One map peta dasar sebagai acuan dalam me- mutruskan pengalokasian ruang. Perencanaan ruang yang sejalan dan mendukung target perkembangan ekonomi menjadi kontradiktif dengan motif mengeksploitasi ruang (dimana sumberdaya alam berada) untukmemacupertum- buha nekonomi. Kondisi ini menimbulkan efek distorsi hukum berupa berbagai regualsi yang kontroversial, misalnya : izin tambang di hutan lindung, pinjam pakai kawasan hutan, eksploitasi DAS dan resapan air terutama konversi lahan gambut menjadi perkebunan dan hutan tanaman. Sepanjang asusmsi bahwa perekonomian kita hanya dan hanya jika ber- basis SDA agar bisa tumbuh berkembang, Maka persolan ru- ang tetap akan menjadi pro -blematika kebangsaan. Mengapa demikian? Ada perbedaan perspektif dan juga mindset diantara komponen bangsa mengenai ru- ang. Para penggiat social yang menyuarakan aspirasi public yang mungkin tidak atau belum disuarakan oleh perwakilan mereka di parlemen b. Social Impact *Kemiskinan - Dengan terjadinya ketidakadilan antara perusahaan den- gan masyarakat, ketidak setaraan akses kelola, tumpang tin- dih (overlap) perizinan serta banyaknya desa yang berada dalam kawasan hutan, maka kompleksitas dampak negatif yang akan timbul adalah, kemiskinan dan tidak meratanya kesejahteraan masyarakat (Berkurangnya pemenuhan kebu- tuhan masyarakat sekitar hutan) dan ketidakpastian hukum tentang ruang kelola masyarakat, ketidakadilan serta konflik sosial yang bersumber dari perebutan sumberdaya alam. *Berubahnya pola produksi secara tidak di inginkan - Terbatasnya lahan dan bonus demografi berakibat pada luas lahan per kapita yang diusahakan menjadi menurun. Ini me- munculkan masalah produktifitas yang rendah di pedesaan dan pertanian. Produktifitas rendah mengakibatkan tingkat kesejahteraan (diukur dengan pendapatan) menjadi rendah. Keadaan ini mendorong terjadinya migrasi penduduk baik dari lokasi domisili maupun jenis pekerjaan.Akses Program pembangunan yang tidak pro poor menambah dorongan un- tuk semakin meningkatnya perebutan ruang oleh masyarakat yang menjadi zero sum game; tambang rakyat, penyulingan minya krakyat, perambahan kawasan hutan dan spekulasi lahan. E.2 Abatement Cost Pemanfaatan ruang termasuk juga pemanfaatan SDA pasti menjadi sesuatu yang perpasive (keniscayaaan) dalam kegiatan ekonomi. Tentu saja kita mencari solusi yang optimal dengan menekan kerusakan (damage) atau ekster- nalitas negative tanpa mengurangi benefit yang dapat digu- nakan dalam pemenuhan livelihood. Oleh karena itu, kerusakan yang timbul dari pemanfaatan ruang harus dipulihkan (abatement). Upaya pemulihan memerlukan cost, yaitu dengan menekan factor yang dapat memicu kerusakan. Dengan demikian diperlu- kan program-program lintas sektoral antara masyarakat sipil, pemerintah dan dunia usaha untuk melakukan pemulihan.
  • 2. Aliansi Masyarakat Sipil untuk Tata Kelola Hutan & Lahan yang Baik di Sumsel WBH SUMSEL- WALHI SUMSEL- PINUS SUMSEL- FITRA SUMSEL – SPORA INSTITUTE LBH PALEMBANG - IMPALM – AMAN SUMSEL- JMG SUMSEL – FKMPH SUSMEL – MHI SUMSEL – KOBAR9 - RIMBA INSTITUTE DEPATI INSTITUTE - KHATULISTIWA HIJAU – KKDB BANYUASIN – FMS KIP BANYUASIN -PMP2D BANYUASIN - KPPM MUBA LSM PBB MUBA – FORUM SILAMPARI MURA – LPLH MURA – YAYASAN BAKAU OKI – P3LH OKI – FORUM KONTAMINASI MUARA ENIM. Di Dukung Oleh ALBUM PERKEMBANGAN PEMANFAATAN RUANG_SUMSEL_2014 POLICY PAPER MENUJU PEMANFAATAN RUANG SUMATERA SELATAN YANG ADIL H. Rekomendasi Wahana Bumi Hijau Alamat Kantor: - Jln. Prof. Dr. Supomo Town House A-03 - Palembang - Sumatera Selatan - 30128 Phone/Fax : +62 711 314638 Pandangan Masyarakat Sipil Sumatera Selatan Terhadap Pola Pemanfaatan Ruang di Sumatera Selatan Berdasarkan uraian permasalahan, fakta dan norma diatas maka Aliansi Masyarakat Sipil untuk Perbai- kan Tata Kelola Hutan dan Lahan Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut: 1. Hendaknya Pemerintah daerah di provinsi Sumsel dalam perencanaan ruang merujuk pada optimalisasi jaringan data geospasial untuk mendukung One Map One Province yang telah diinisiasi oleh Jaringan Data Geospasial Nasional. 2. Perlu dipercepat pembentukan kelembagaanJaringan Data Geospasial Daerah Sumatera Selatan yang meli- batkan partisipasi masyarakat. 3. Update data dasar yang menjadi acuan bersama dalam mengimplementasi rencana izin penggunaan ruang di sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. 4. Mendukung penerbitan regulasi daerah dan kebijakan daerah terkait dengan pengakuan dan perlindungan hutan adat serta percepatan implementasi ruang kelola masyarakat di kawasan hutan. 5. Resolusi konflik sumberdaya alam I. FORMULASI RTL (Berdasarkan Rekomendasi) 1.Jaringan Data Geospasial Daerah (R1dan R3) • Perlupetadan data dasar yang menjadi acuanbersama dalam menerapkan rencana izin pengunaan ruang di sector kehutanan, perkebunan dan pertambangan 2.Resolusi konflik (R5) • Mengidentifikasi individu atau kelompok, kemudian mengorganisir individu/kelompok tersebut untuk mau berpartisipasi dalam memfasilitasi penyelesaian kon- flik. • Memetakan konflik ruang khususnya dalam peman- faatan SDA yang ada untuk kemudian membuat scor- ing/pengurutan dan sekala prioritas konflik yang perlu segera diselesaikan. • Melakukan sosialisasi dan koordinasi denganberbagai pihak yang rentan terlibat konflik, seperti pengusaha, pemerintah dan masyarakat, terkait opsi mekanisme penyelesaian konflik. • Membentuk forum multi pihak akselerasi penyelesaian konflik ruang yang terdiri darimasyarakat sipil, akad- emisi, DPRD, pemerintah dan mediator. Forum ini didorong untuk menjadi pusat pelayanan penyelesaian konflik ruang yang didanai oleh pemerintah atau pihak lain yang tidak mengikat. 3. Perubahan kebijakan ditingkat Daerah (R4) • Kebijakan mengenai percepatan implimentasiruang kelola masyarakat dan pengakuan danperlindungan terhadap hutan adat 4. Komunikasi dan Pembagian peran dalammendorong terbentuknya JDGD Prov Sumsel. (Tim Teknis interdisi- plin, penyusunan naskah akademik, legal drafting) (R2)