Dokumen ini membahas pengelolaan hutan di Dusun Lubuk Beringin, yang telah dilakukan secara otonom dan berkelanjutan sejak 1999 dengan fokus pada keberlanjutan ekologis dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Masyarakat setempat mengelola hutan menggunakan kerangka hukum lokal serta membentuk lembaga desa untuk pengelolaan hutan desa. Terdapat tantangan dalam kepastian wilayah dan kelembagaan, namun tujuan utama adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan.

1. LEGALISASI HUTAN DESA, SEBUAH PEMBELAJARAN DARI DUSUN LUBUK BERINGIN oleh: RAKHMAT HIDAYAT

2. LUBUK BERINGIN Salah satu dusun di Kecamatan Batin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi Masyarakat telah melakukan pengelolaan sumberdaya hutan dengan menggunakan payung hukum lokal (KKD) sejak tahun 1999 Mendorong pengelolaan kebun karet campur/Rubber Agroforest Kaya akan keaneka ragaman hayati Mengalami tekanan yang tidak pernah berhenti akibat konversi hutan disekitar dusun menjadi perkebunan besar sawit, tambang batu bara, HTI dan areal transmigrasi Mempunyai kelembagaan desa yang eksis (Badan Pengelola Aset dan Potensi Dusun Lubuk Beringin) didalam mengelola sumberdaya alam desa secara otonom, berkelanjutan dan berkeadilan

3. KENAPA MASYARAKAT LUBUK BERINGIN MENGELOLA HUTAN? menjaga keberlanjutan fungsi ekologis sumberdaya hutan (sebagai sumber benih dan bibit tanaman budidaya dan obat, penyedia protein nabati dan hewani, bahan bangunan dan kerajinan serta pelindung sumbermata air dan menjaga terjadinya bencana longsor dan banjir) mempertahankan dan mengangkat kembali eksistensi lembaga adat didalam melaksanakan fungsinya akses dan kontrol terhadap pengelolaan sumberdaya alam pemerataan kesempatan bagi masyarakat didalam pemanfaatan hutan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup secara serasi, seimbang, terkendali, terorganisasi dan berlanjut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

4. MODAL APA YANG DIMILIKI? Menjalankan Kesepakatan Konservasi Desa sejak tahun 1999 Mengelola Kawasan Agroforest Karet Mengelola Lubuk larangan Bertani Secara Organik Mengelola PLTKA Adanya Perdes yang Mengatur Pengelolaan Sumberdaya Alam Desa

5. PELUANG Penjelasan UU No.41 Tahun 1999, Pasal 5 Ayat 1 dan PP No.6 Tahun 2007 jungto PP No.3 Tahun 2008 PP No.76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa yang memberikan peluang bagi desa untuk menyusun kelembagaan pengelola Hutan Desa serta membentuk BUMDES PERMENHUT NO.49 TAHUN 2008. Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan akses kepada masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara lestari serta meningkatkan lesejahteraan masyarakt desa secara berkelanjutan Sudah adanya inisiatif yang dikembangkan masyarakat didalam pengelolaan hutan lestari

6. HUTAN DESA Hutan Negara yang dikelola oleh masyarakat desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa Kriteria Kawasan Hutan yang dapat ditetapkan sebagai Hutan Desa adalah kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Belum dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan Berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan

7. PROSEDUR PENETAPAN DAN PERIZINAN HUTAN DESA Kepala Desa mengajukan usulan Hutan Desa kepada Bupati Bupati mengajukan usulan Penetapan Areal Kerja Hutan Desa kepada Menteri Kehutanan dengan tembusan kepada Gubernur Setelah dilakukan Proses Verifikasi, menteri Kehutanan akan menerima atau menolak usulan Bupati Berdasarkan SK Menhut tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa, Bupati harus melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang telah ditetapkan sebagai Hutan Desa Desa membentuk Lembaga Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa melalui musyawarah desa Lembaga Desa mengajukan izin Usaha Pengelolaan Hutan Desa kepada Gubernur melalui Bupati Berdasarkan rekomendasi Bupati, Gubernur dapat menerima atau menolak permohonan Lembaga Desa Pada Kawasan Hutan Produksi, Lembaga Desa dapat mengajukan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HD) kepada Menhut

8. APA YANG DAPAT DIMANFAATKAN 1. HUTAN PRODUKSI ϖ Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Alam ϖ Pemanfaatan Hasil Hutan dari Hutan Tanaman ϖ Pemanfaatan Hasil Hutan Non kayu (madu, getah, buah, bunga, rotan, manau dll) 2. HUTAN LINDUNG ϖ Pemanfaatan Hasil Hutan Non Kayu ϖ Pemanfaatan Jasa Lingkungan (Pemanfaatan air, ekowisata, penyerapan carbon, dll) 3. MANFAAT EKOLOGI ϖ Meningkatkan tutupan kawasan hutan ϖ Pengembangan jasa lingkungan (irigasi, energi mikrohidro, menjaga iklim mikro, pengembangan ekowisata, penyerapan karbon) 4. MANFAAT SOSIAL ϖ Penguatan Kelembagaan ditingkat komunitas ϖ Peningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dilevel komunitas ϖ Mengoptimalkan peran desa dalam pengelolaan sumberdaya hutan

9. APA YANG DIDORONG DI DUSUN LUBUK BERINGIN? Mendorong Implementasi Hutan Desa Tahapan yang dilakukan adalah :1) melakukan identifikasi dan pemetaan partisiatif rencana wilayah yang akan diusulkan menjadi kawasan pengelolaan hutan desa, 2) melakukan kajian mendalam secara partisipatif baik dari segi soasil, ekonomi, budaya, bentuk-bentuk pengelolaan yang telah ada, potensi hutan dan kelembagaan, 3) melakukan musyawarah kampung untuk menentukan kelembagaan pengelola Hutan Desa, 4) menyiapkan perangkat kebijakan lokal/Perdes untuk mengatur kelembagaan dan mekanisme pengelolaan hutan desa, 5) mengirimkan surat permohonan penetapan areal kerja hutan desa 6) mengawal proses permohonan dilevel kabupaten dan 7) terlibat didalam kegiatan sosialisasi Permenhut No.49 tentang Hutan Desa.

10. TAHAPAN I. Penjajagan Wilayah 1. Penggalian informasi dengan menggunakan metodologi PRA atau metode lain yang partisipatif (Sketsa Peta, Data Monografi, bentuk pengelolaan tradisional, aspirasi masyarakat, potensi hutan, analisis kelembagaan, dan lainnya) 2. Diskusi Kampung II. Fasilitasi 1. Penguatan Kelembagaan dan Pemetaan Ruang Desa secara Partisipatif 2. Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat dengan Skema Hutan Desa 3. Pastikan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa 4. Pemetaan Partisipatif 5. Inventori Partisipatif Potensi Rencana Usulan Areal Kerja Hutan Desa III. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa 1. Temu Kampung 2. Profil Desa dan Rencana Areal kerja Hutan Desa 3. Surat Usulan Kepala Desa ke Bupati untuk Rencana Kerja Hutan Desa (dilampiri Profil Desa, Peta Usulan Areal Pencadangan Hutan Desa) yang ditembuskan kepada: Camat dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

11. TAHAPAN IV. Penetapan Areal kerja Hutan Desa 1. Diskusi Kabupaten (Dishut, Biro Hukum) 2. Tinjauan Lapangan oleh Dishut Kabupaten 3. Surat Bupati kepada Mentri Kehutanan (dilampiri Profil Desa dan wilayah hutan desa (fungsi, topografi, dan potensi), Peta Usulan Rencana Kerja Hutan Desa yang dilegalisasi oleh Bupati skala 1: 50.000) yang ditembuskan kepada Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, Dirjen RLPS, Dirjen Planologi dan Kepala BPKH) 4. Verifikasi Usulan Rencana Areal Kerja Hutan Desa oleh Dephut (Tim Verifikasi Ditjen RLPS, Ditjen Planologi, BPKH, BPDAS, Dinas Kehutanan Provinsi, BIPHUT dan Dinas Kehutanan Kabupaten). Verifikasi : Kepastian Wilayah yang diusulkan (tidak dibebani hak pengelolaan, tidak tumpang tindih peruntukan, berada di wilayah desa yang bersangkutan, tidak ada konflik dengan desa-desa tetangga, kelembagaan pengelola, aturan pengelolaan, administrasi proses pengusulan) 5. Penetapan Areal Kerja Hutan Desa akan ditandatangani oleh Mentri Kehutanan V. Fasilitasi 1. Penguatan Kelembagaan 2. Payung Hukum Lokal (Perdes, Kesepakatan Batas Wilayah dengan Desa-desa Tetangga) 3. Rencana Pengelolaan Hutan Desa

12. TAHAPAN VI. Hak Pengelolaan Hutan Desa 1. Rekomendasi Dinas Kehutanan Kabupaten pada Lembaga yang Memfasilitasi Hutan Desa 2. Sosialisasi Oleh Bupati/Dinas Kehutanan pada Wilayah yang memperoleh Areal Kerja Hutan Desa 3. Pembentukan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa melalui Perdes 4. Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa melalui Bupati kepada Gubernur (Lampiran Perdes tentang Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, Surat Pernyataan Kepala Desa yang diketahui Camat tentang Wilayah Administrasi Desa, Peta Hutan Desa, Rencana Kegiatan dan Bidang Usaha Lembaga Desa 5. Bupati Kirim Surat ke Gubernur dengan dilampiri Surat rekomendasi yang menyatakan bahwa Lembaga Desa sudah memperoleh fasilitasi, Kesiapan Mengelola Hutan Desa dan Surat Mentri Kehutanan tentang Areal Kerja Hutan Desa 6. Verifikasi oleh Gubernur (Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten, BIPHUT) terkait keabsahan lembaga desa pengelola hutan desa, pernyataan kepala desa, kesesuaian areal dan rencana kerja Hutan Desa 7. Surat Keputusan Hak Pengelolaan Hutan Desa oleh Gubernur disampaikan kepada Lembaga Desa yang ditembuskan kepada Bupati (Luas Wilayah Hutan Desa, Wilayah Administrasi Hutan Desa, Fungsi Hutan, Lembaga Pengelola Hutan Desa, Jenis Kegiatan Pemanfaatan Kawasan, Hak dan Kewajiban dan Jangka Waktu Hak Pengelolaan)

13. PELAJARAN DARI INISIASI HUTAN DESA Aspek teritorial, hutan desa adalah hutan yang masuk dalam wilayah administrasi desa definitif, dan ditetapkan oleh kesepakatan masyarakat Aspek status, hutan desa adalah kawasan hutan negara yang terletak pada wilayah administrasi desa tertentu, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagal hutan desa. Aspek pengelolaan, hutan desa adalah kawasan hutan milik rakyat dan pemerintah yang terdapat dalam satu wilayah admininstrasi desa tertentu, dan ditetapkan secara bersama-sama antara pemerintah daerah dan pemerintah sebagai hutan desa yang dikelola oleh organisasi masyarakat desa. Hutan desa dimaknai sebagai salah satu model pengelolaan hutan berbasis pada unit manajemen desa, berskala kecil, dan tetap di dalamnya mengandung tatanan pengelolaan hutan yang berorientasi pada subsisten dan pasar. Yang penting semua keputusan tujuan pengelolaan dipersiapkan dan dilaksanakan oleh organisasi desa yang ditunjuk bersama-sama dengan pemerintah. PengelolaanHutan Desa pada intinya adalah pengelolaan hutan untuk meningkatkan fungsi hutan secara optimal, meningkatkan eksejahteraan masyarakat melalui suatu sistem pengelolaan yang menempatkan masyarakat desa sebagai aktor utama, mitra kerja dan sebagai pihak yang harus mendapat bagian kesejahteraan yang memadai dari kegiatan pengelolaan hutan. Hal ini bisa terwujud apabila pengelolaan hutan terpadu dengan kegiatan pembangunan sektor pedesaan lainnya, dan dilakukan secara efisien serta dapat mengakomodir kepentingan masyarakat desa dan kelestarian hutan.

14. TANTANGAN Kepastian wilayah hutan desa untuk jangka panjang Kelembagaan pengelola Kelembagaan unit usaha Hutan Desa Rencana Kerja hak Pengelolaan Hutan Desa Tata batas kawasan Inventori partisipatif potensi kawasan hutan desa Kapasitas sumberdaya manusia pengelola Hutan Desa Mekanisme penyelesaian sengketa lahan dan sosial Fasilitasi Pemda Kebijakan yang mendukung dan melindungi kepastian hak dan insentif pengelolaan hutan desa jangka panjang Anggaran untuk Implementasi Percepatan Perluasan Areal Hutan Desa Layanan yang Efisien dan tidak berbelit Monev

15. TERIMAKASIH