Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

PERKUMPULAN STABIL & FORUM DAYAK MENGGUGAT
Naskah Akademik
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)
Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak
Masyarakat Adat Dayak
DRAFT # 01
“Sebuah Ikhtiar Menuju Peradaban Humanistik”
Aku mendengar jerit hewan yang terluka. Ada orang memanah rembulan, ada anak burung
terjatuh dari sarangnya. Orang-orang harus dibangunkan. Kesaksian harus diberikan agar
kehidupan tetap terjaga.” •WS Rendra, 1974

Draft 1 Naskah Akademik
Raperda PP Masyarakat Adat Dayak
2
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
sangat jelas menyebutkan tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Dalam kaitannya dengan masyarakat hukum
adat, Alinea IV PembukaanUUD 1945 tersebut menjadi nafas dalam perumusan Pasal
18B ayat (2) yang secara tegas menyatatakan bahwa “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat
dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang“.
Sejatinya dalam konteks ke-bangsaan, Indonesia merupakan himpunan
masyarakat yang majemuk. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, menunjukkan pengakuan
negara pada realita kemajemukan budaya dan masyarakat. Secara horisontal, berbagai
kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai bangsa, dapat dipilah ke dalam
berbagai suku bangsa dan atau sub suku bangsa, kelompok penutur bahasa tertentu,
maupun ke dalam golongan penganut ajaran iman dan kepercayaan yang berbeda satu
dengan lainnya.
Sedangkan secara vertikal, berbagai kelompok masyarakat itu, dapat pula
dibedakan atas dasar mode of production, yang bermuara pada perbedaan daya
adaptasi. Wajah kemajemukan vertikal ini, perlu mendapat perhatian serius.
Berdasarkan tingkat perkembangan teknologi, sistem pengetahuan, pola eksploitasi
dan penguasaan sumber daya, serta jaringan hubungan dengan masyarakat secara
lebih luas, kelompok-kelompok suku bangsa atau sub suku bangsa yang ada di
wilayah kedaulatan Indonesia, setidaknya dapat dikategorikan ke dalam empat
kategori utama. Pertama, adalah tribal society. Ketegori kedua, adalah kelompok
masyarakat yang mengembangkan teknik perladangan gilir-balik. Kategori ketiga,
adalah kelompok masyarakat petani. Sedangkan keempat, adalah kelompok
masyarakat industri.
Ketiga kategori yang disebut terdahulu (tribal society, peladang dan petani),
kehidupan mereka banyak diwamai aturan-aturan yang bersumber dari sistem
kelembagaan sosial, ekonomi, budaya dan politik, sebagaimana terdapat dalam adat
dan tradisi. Ketiganya pula, dapat dikategorikan sebagai masyarakat adat, yakni,
"kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur secara turun temurun di
wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik,
budaya, sosial dan wilayah sendiri."

3
Masyarakat adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia untuk
merujuk kepada masyarakat asli yang ada di dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam
ilmu hukum dan teori secara formal dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam
perkembangan terakhir, masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan
sedemikian mengingat perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup
segala aspek dan tingkatan kehidupan.
Pengertian mengenai Masyarakat Adat sejatinya tidak merujuk pada defenisi
secara tertutup tetapi lebih kepada kriteria, yang dimaksudkan memberikan
kesempatan kepada komunitas untuk mengidentifikasikan dirinya sendiri (self
identification). Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I tahun
1999 menetapkan rumusan pengertian masyarakat adat, yakni "Komunitas-komunitas
yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah
adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial
budaya yang diatur oleh Hukum adat dan lembaga adat yang mengelola
keberlangsungan kehidupan masyarakatnya.”
Dalam beberapa literatur resmi, istilah "masyarakat adat" dan "penduduk
pribumi" digunakan silih berganti dan mengandung makna yang sama. Pandangan
yang sama dikemukakan dalam merangkum konsep orang-orang suku dan
populasiorang-orang asli dari Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB dengan
merujuk kepada Konvensi ILO 107 (1957) dan 169 (1989). Dalam Deklarasi Masyarakat
Adat (atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Masyarakat
Adat) menyatakan "secara praktis mereka yang menyebut dirinya sebagai orang asli
atau orang suku menyetujui agar kedua istilah ini digunakan secara sinonim“many of
these peoples refer to themselves as “indigenous” in order to fall under discussions
taking place at the United Nations. For practical purposes the terms “indigenous” and
“tribal” are used as synonyms in the UN system when the peoples concerned identify
themselves under the indigenous agenda.”
Dalam Konvensi ILO dan Deklarasi ini sendiri disebutkan bahwa identifikasi diri
sendiri dari masyarakat merupakan kunci dalam menempatkan sebuah entitas sosial
sebagai masyarakat adat. Idenfitikasi diri merupakan hak dasar yang dijamin dalam
berbagai hukum universal yang sudah berlaku sejak pendirian PBB. Maka, dalam
Konvensi ILO No.169 tahun 1986dinyatakan pengertian dasar mengenai Masyarakat
Adat, “Bangsa, suku, dan masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki
jejak sejarah dengan masyarakat sebelum masa invasi dan penjajahan, yang berkembang
di daerah mereka, menganggap diri mereka beda dengan komunitas lain yang sekarang
berada di daerah mereka atau bukan bagian dari komunitas tersebut. Mereka bukan
merupakan bagian yang dominan dari masyarakat dan bertekad untuk memelihara,
mengembangkan, dan mewariskan daerah leluhur dan identitas etnik mereka kepada

4
generasi selanjutnya; sebagai dasar bagi kelangsungan keberadaan mereka sebagai
suatu suku-bangsa, sesuai pola budaya, lembaga sosial dan sistem hukum mereka.”
Masyarakat Adat Dayak merupakan penduduk asli Kalimantan Timur yang
hidup secara turun temurun berdasarkan kearifan lokal budaya setempat. Istilah
Dayak, sesungguhnya mempunyai arti sebagai sebutan kolektif sub-suku masyarakat
adat Dayak di Kalimantan. Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Timur, dapat
diklasifikasikan dalam 7 kelompok besar, yakni: (1) Luangan Group terdiri dari Dayak
Benuaq, Bentian, Paser dan Tonyooi; (2) Apo Kayan Group terdiri dari Dayak Kayan,
Kenyah, Bahau, Punan, Modang dan Long Gelat; (3) Lun Bawan Group, terdiri dari
Dayak Lun Dayeh dan Lun Bawan; (4) Mahakam Group terdiri dari Dayak Seputan; (5)
Barito Kapuas Group, terdiri dari Dayak Kahayan dan Bekumpay; (6) Kapuas Group
terdiri dari Dayak Aoheng dan Bukat; (7) Melayu Group, terdiri dari Kutai dan Tidung
dengan sejumlah puak masing-masing.
Dalam perspektif etno-antropologis, masyarakat adat Dayak di Kalimantan
Timur menurut klasifikasi berdasarkan perbedaan bahasa, terdapat 7 kelompok besar
yaitu:
1. 2 kelompok Exo-Bornean: (1) Kutai dari kelompok Malayic; (2) Bulungan, Tidung,
Abai dan Tagel, dari kelompok Idahan.
2. 5 kelompok Endo-Borneani: (1) Benuaq, Bentian, Luangan dan Paser dari kelompok
Barito Timur; (2) Tunjung dan Ampanang dari kelompok Barito-Mahakam; (3)
Kayan, Bahau, Modang, Aoheng dan Kenyah dari kelompok Kayan-Kenyah; (4)
Lundaye, Lengilu’ dan Saben dari kelompok Apo Duat; (5) Merap, Punan Malinau
dan Basap Sajau dari kelompok Rejang-Baram (Hudson, 1978).
Dalam klasifikasi Hudson tersebut, belum termasuk beberapa kelompok yang
cukup berbeda dari segi bahasa, yakni kelompok: (1). Berayu-Berau dan Lebu’ di
Kabupaten Berau; (2). Brusu dan Bau di Kabupaten Malinau; (3). Punan dan Basap
seperti Punan Kereho dan Punan Murung di Kabupaten Kutai Barat, Punan Lisum dan
Basap Jonggon di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Punan Kuhi, Punan Aput dan
Punan Benalui di Kabupaten Malinau (Devung, 1997).
Berdasarkan hasil penelitian Kalimantan Resource Center, WWF Indonesia,
Proyek Kayan Mentarang, ditemukan gambaran sebaran dominan etnis lokal per
Kabupaten di Kaltim, dengan identifikasi nama etnis lokal berdasarkan klasifikasi
populer di masing-masing Kabupaten, sebagai berikut:
1. Kabupaten Paser, 3 etnis lokal: Paser, Bukit, Dusun
2. Kabupaten Penajam Paser Utara, 1 etnis lokal: Paser
3. Kabupaten Kutai Barat, 10 etnis lokal: Aoheng, Kayan, Bahau, Kenyah, Punan,
Tunjung, Benuaq, Bentian, Luangan, Kutai
4. Kabupaten Kutai Kartanegara, 8 etnis lokal: Kutai, Modang, Punan, Kenyah, Kayan,
Basap, Benua’, Tunjung

5
5. Kabupaten Kutai Timur, 6 etnis lokal: Kutai, Modang, Kayan, Kenyah, Basap,
Tunjung
6. Kabupaten Berau, 7 etnis lokal: Berayu-Berau, Ga’ay, Punan, Lebu’, Basap, Kayan,
Kenyah
7. Kabupaten Bulungan, 6 etnis lokal: Kenyah, Kayan, Punan, Bulongan, Brusu, Basap
8. Kabupaten Malinau 12 etnis lokal: Kenyah, Punan, Kayan, Pua’, Merap, Bau, Lun
Daye, Tidung, Brusu, Tagel, Abai, Agabag
9. Kabupaten Nunukan 6 etnis lokal: Tidung, Abai, Tagel, Agabag, Brusu, Lun Daye.
Sedangkan karakteristik sosial budaya masyarakat di dalam dan sekitar
kawasan hutan, bisa dilihat dari dua perspektif: (1). berdasarkan sistem pemanfaatan
sumberdaya hutan; (2). berdasarkan hubungan historis dengan kawasan hutan
setempat. Dari perspektif karakteristik berdasarkan sistem pemanfaatan sumberdaya
hutan, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan kedalam
empat kategori, yakni: (1). Masyarakat yang kehidupannya sepenuhnya tergantung
dari sumberdaya hutan; (2). Masyarakat yang kehidupannya sebagian tergantung dari
sumberdaya hutan; (3). Masyarakat yang kehidupannya tidak seberapa tergantung
dari sumberdaya hutan; (4). Masyarakat yang kehidupannya samasekali tidak
tergantung dari sumberdaya hutan
Sedangkan dari perspektif karakteristik berdasarkan hubungan historis dengan
kawasan hutan, masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan dapat dikategorikan
dalam empat kategori: (1). Masyarakat etnis lokal, dengan wilayah adat dan wilayah
desa tradisional yang relatif masih sama dengan dulu; (2). Masyarakat etnis lokal,
dengan wilayah adat dan wilayah desa tradisional yang sudah terbagi atau terpisah
oleh sistem administrasi pemerintahan, perpindahan penduduk, resetlemen, relokasi
desa, proyek pembangunan, industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan; (3).
Masyarakat etnis pendatang, yang sudah bermukim sebelum penetapan atau
perubahan status kawasan hutan; (4). Masyarakat etnis pendatang yang baru
bermukim setelah penetapan atau perubahan status kawasan hutan.
Hingga tahun 2013 kondisi demografi di Kalimantan Timur mengalami
ketimpangan, karena jumlah penduduk pendatang telah melebihi jumlah penduduk
asli. Kondisi ini, disebabkan derasnya arus pendatang karena adanya pertumbuhan
industri dan proyek pembangunan. Situasi kependudukan itu telah melahirkan
fenomena permasalahan sosial sekaitan dengan penguasaan, pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya secara tidak seimbang, antara komunitas masyarakat
hukum adat Dayak dengan komunitas pendatang.
Sedangkan di lain fihak, eksploitasi sumber daya alam (hutan, tambang,
perkebunan dan proyek pembangunan), tumbuh sebagai sumber konflik antara
komunitas masyarakat hukum adat Dayak dengan para pengusaha dan penguasa.
Maka tak pelak, bertahun-tahun terus berlangsung proses pemiskinan struktural,

6
sehingga masyarakat hukum adat Dayak semakin tidak memiliki akses terhadap
penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.Sementara itu
peraturan perundang-undangan yang berlaku, cenderung tidak memihak kepentingan
masyarakat hukum adat Dayak, sehingga mereka kehilangan akses dalam pengambilan
keputusan, karena kuatnya hegemoni yang dibarengi dengan kooptasi terhadap tokoh-
tokoh masyarakat.
Padahal sejatinya, dalam rangka menjalankan mandat konstitusi, Pemerintah
telah menyusun berbagai peraturan perundang-undangan. Namun faktanya,
peraturan perundang-undangan (regulasi) tersebut telah dijadikan sebagai alat oleh
negara untuk mengambil alih hak masyarakat hukum adat Dayak atas wilayah
adatnya, kemudian dijadikan sebagai tanah negara, yang selanjutnya justru atas nama
negara diberikan dan/atau diserahkan kepada para pemilik modal melalui berbagai
skema perizinan untuk dieksploitasi tanpa memperhatikan hak, serta kearifan lokal
masyarakat hukum adat Dayak. Kondisi ini menyebabkan terjadinya konflik antara
masyarakat hukum adat Dayak dengan pengusaha/penguasa di berbagai wilayah di
Kalimantan Timur.
Praktik marjinalisasi terhadap masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan
Timur, telah berlangsung sejak Rezim Orde Baru hingga Rezim Penguasa saat ini.
Situasi ketidak-adilan ini menyebabkan terjadinya arus penolakan atas pemberlakukan
kebijakan/regulasi yang menisbikan pengakuan dan perlindungan terhadap eksistensi
masyarakat hukum adat Dayak.
Kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan melalui peraturan perundang-
undangan pada tingkat lokal juga didasari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
35/PUU-IX/2012 yang menyatakan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara
melainkan hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Putusan MK
tersebut tentunya membutuhkan tindaklanjut pada tingkat daerah, khususnya terkait
dengan hutan adat, sementara pengaturan tentang hutan adat tidak dapat
dilepaskan dari keberadaan masyarakat hukum adat termasuk wilayah adanya.
Merujuk pada amanat konstitusi pada Alinea IV Undang-Undang Dasar 1945 dan
Pasal 18B ayat (2), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2012 serta fakta
empirik ketidak-adilan yang dialami masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan
Timur, maka gagasan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap
masyarakat hukum adat Dayak di Kalimantan Timur menemukan jangkar
pembenarnya. Keinginan untuk mewujudkan “Peraturan Daerah (Perda) tentang
Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Timur”
merupakan sebuah ikhtiar menuju peradaban yang humanistik.

7
B. Identifikasi Masalah
Berpijak pada uraian di atas, maka beberapa permasalahan yang akan dikaji
dalam naskah akademik ini adalah:
1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Dayak pada saat ini
dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Bagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini mengatur tentang
masyarakat hukum adat dan sejauhmana peraturan perundang-undangan dapat
menyelesaikan permasalahan yag dihadapi oleh masyarakat hukum adat,
khususnya masyarakat hukum adat Dayak;
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Dayak.
4. Apa jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Dayak.
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik
Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan
penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai berikut:
1. Menganalisis permasalahan apa yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat Dayak
pada saat ini dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi;
2. Mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang masyarakat hukum adat;
3. menguraikan landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
Dayak.
4. Merumuskan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Dayak.
Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai
acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak.
D. Metode
Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan
penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang
berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat

8
dilakukan melalui metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris. Metode
yuridis empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Metode yuridis normatif
dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang
berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak,
atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi
lainnya.
Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi (focus
group discussion), dan rapat dengar pendapat. Metode yuridis empiris atau sosiolegal
adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap
Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang
mendalam serta penyebarluasan kuesioner untuk mendapatkan data faktor
nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-
undangan yang diteliti.

9
BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik,
perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi, dari
pengaturan pengakuan dan perlindunngan masyarakat hukum adat Dayak dalam
suatu Peraturan Daerah Provinsi. Bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab
berikut:
A. Kajian teoretis
Pada bagian ini terdapat tiga hal yang saling berkaitan antara satu dengan
lainnya, yaitu masyarakat (hukum) adat dan hukum adat serta—dalam hubungannya
dengan topik utama dalam kajian ini—hak adat dalam pengelolaan sumber daya
alam. Dengan mengacu kepada adagium “ubi socitas ibi ius” maka pembahasan ini
akan berangkat dari konsep mengenai masyarakat hukum adat, dan kemudian hukum
adat serta konsep tentang hak adat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Bahasan dalam lingkup ini terdiri dari tiga kata, yaitu masyarakat, hukum, dan
adat. Secara leksikal, masyarakat berarti sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya
dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama1
. Sedang hukum
berarti; 1). Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku
bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); undang-undang, peraturan, dan
sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, 3) patokan (kaidah,
ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya), 4) keputusan (pertimbangan)
yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.2
Sedangkan adat berarti
aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu
kala, 2) kebiasaan; cara (kelakuan dan sebagainya) yang sudah menjadi kebiasaan, 3)
cukai menurut peraturan yang berlaku (di pelabuhan dan sebagainya), 4) wujud
gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-
aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem (PPPB, 1989: 5).3
Di dalam kepustakaan hukum, menurut Hadikusuma4
(1992: 72), selain
masyarakat hukum adat juga dipakai istilah persekutuan hukum adat. Masyarakat
hukum adat mempunyai pengertian yang bersifat umum dan luas, seperti masyarakat
hukum adat Batak, Minangkabau, Sunda, Jawa, dan sebagainya. Sedangkan istilah
persekutuan hukum adat bersifat khsusu dan sempit, misalnya persekutuan hukum
1
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, ctkn 2, 1989) hlm. 564
2
Ibid, hlm. 314
3
Ibid, hlm. 5
4
Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 72

10
adat kekerabatan, ketetanggaan atau keorganisasian, dan dilihat dari lingkungan
masyarakatnya, seperti untuk masyarakat hukum adat Minangkabau disebut
persekutuan hukum adat Bodi-Caniago, Koto–Piliang, Pesisir, atau seperti di
Lampung, persekutuan hukum adat pepadun dan pesisir.
Secara singkat, Ter Haar merumuskan persekutuan hukum adat sebagai
“gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula
kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.”5
Menurut
Hazairin,6
masyarakat hukum adat merupakan kesatuan-kesatuan kemasyarakatan
yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu kesatuan hukum,
penguasa, dan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi
semua anggotanya. Sedangkan bentuk hukum kekeluargaannya, baik yang bersifat
patrilineal, matrilineal, atau bilateral, mempengaruhi sistem pemerintahannya,
terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil
hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang lair, pertambangan
dan kerajinan tangan. Penghidupan masyarakat hukum adat bersifat komunal, di
mana gotong royong, tolong menolong, serasa dan semalu mempunyai peranan
besar.
Apabila merujuk pada pandangan Ter Haar, maka sebuah kelompok
masyarakat yang disebut sebagai persekutuan hukum/masyarakat hukum adat itu
mempunyai empat sifat, yaitu:
1. Ada pergaulan hidup di dalam golongan yang bertingkah laku sebagai kesatuan,
baik terhadap dunia luar, lahir, dan bathin;
2. Memiliki tata susunan yang tetap dan kekal, dan setiap anggota golongan
mengalami kehidupannya dalam masyarakat sebagaimana adanya, sesuai dengan
kodrat alam;
3. Tidak ada seorangpun anggota masyarakat yang berpikir mengenai kemungkinan
pembubaran golongan tersebut; dan
4. Mempunyai pengurus sendiri, harta benda, milik keduniaan, dan milik gaib.7
Dalam pandangan Soepomo, masyarakat hukum adat Indonesia dapat dibagi
atas dua golongan menurut dasar susunannya, yaitu yang berdasarkan pertalian
suatu keturunan (genealogi) dan yang berdasarkan lingkungan daerah (teritorial),
dan yang berdasarkan pada kedua dasar tersebut (genalogis dan teritorial).8
Dari
5
B. Ter Haar, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terj. K. Ng. Soebakti Poesponoto,
(Jakarta: Pradnya Paramita, ctkn. X, 1991) hlm. 7
6
Sebagaimana dikutip dalam Soerjono Soekanto & Sulaeman B. Taneko, Hukum Adat
Indonesia (Jakarta: Rajawali, 1986) hlm. 108-9
7
Sebagaimana dikutip dalam Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, ctk. x, (Jakarta:
Pradnya Paramita, ctkn. X, 1984) hlm. 50
8
Ibid, hlm. 51

11
sudut bentuknya, maka masyarakat hukum adat tersebut ada yang berdiri sendiri
(masyarakat hukum adat tunggal), menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang
lebih tinggi atau mencakup beberapa masyarakat hukum adat yang lebih rendah
(masyarakat hukum adat bertingkat), serta merupakan beberapa perserikatan dari
beberapa masyarakat hukum adat yang sederajat (masyarakat hukum adat
berangkai).
Secara teoretis, menurut Soekanto dan Taneko dapat terjadi beberapa
kombinasi masyarakat hukum adat sebagai berikut:
1. Masyarakat hukum adat genealogis yang;
a. tunggal
b. bertingkat
c. berangkai
2. Masyarakat hukum adat teritorial yang;
a. tunggal
b. bertingkat
c. berangkai
3. Masyarakat hukum adat genealogis-teritorial (atau sebaliknya); hal itu tergantung
dari faktor mana yang lebih dahulu berpengaruh) yang;
a. tunggal
b. bertingkat
c. berangkai9
1. Masyarakat hukum adat genealogis
Masyarakat hukum adat yang didasarkan pada unsur genealogis adalah
masyarakat di mana dasar pengikat utama anggota-anggota kelompok ialah
persamaan dalam keturunan, artinya anggota-anggota kelompok itu terikat karena
merasa berasal dari nenek moyang yang sama.10
Dalam masyarakat hukum adat
jenis ini terdapat tiga macam pertalian keturunan , yaitu:
a. Pertalian keturunan menurut garis laki-laki (patrilineal), apabila para
anggotanya (sama beranggapan) satu sama lain adalah satu kerabat, karena
berasal dari satu keturunan yang sama; sedang dalam menarik garis keturunan
itu selalu dihubungkan dengan bapak, dengan bapaknya lagi dan seterusnya
sampai dengan bapaknya yang pertama;
b. Pertalian keturunan menueut garis ibu (matrilineal), apabila para anggotanya
(sama beranggapan) satu sama lain adalah satu kerabat, karena berasal dari
garis keturunan yang selalu dihubungkan dengan ibu, dengan ibunya lagi dan
seterusnya sampai dengan ibunya yang pertama;
9
Soerjono Soekanto & Sulaeman B. Taneko, op.cit., hlm. 110-11
10
Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia (Bandung: Tarsito, 1982) hlm. 75

12
c. Pertalian keturunan menurut garis ibu dan bapak, bercorak kembar, keibu-
bapaan, apabila para anggotanya satu dengan yang lain (menganggap dirinya)
berkerabat, memperhitungkan garis keturunan, orang-orang
menghubungkannya kepada bapak dan ibunya.11
Klasifikasi yang berbeda mengenai jenis masyarakat hukum adat yang
didasarkan pada unsur genealogis, seperti yang dipaparkan di atas, dikemukakan
oleh Saragih.12
Menurutnya, masyarakat hukum adat jenis ini dapat dibedakan
dalam dua macam persekutuan genealogis, yakni masyarakat unilateral dan
masyarakat bilateral/parental; ditambah satu bentuk khusus, yaitu masyarakat
alternerend (berganti-ganti).
a. Masyarakat unilateral, yaitu masyarakat di mana anggota-anggotanya menarik
garis keturunan hanya dari satu pihak saja, yaitu dari pihak laki-laki (ayah) atau
perempuan (ibu). Masyarakat ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
1) Menarik garis keturunan hanya dari satu pihak saja;
2) Masyarakatnya terbagi-bagi dalam kelompok-kelompok yang disebut clan
(sub-clan);
3) Sistem perkawinannya adalah exogami; dan
4) Tiap kelompok atau clan mempunyai harta pusaka yang tidak boleh dibagi.
Masyarakat hukum unilateral ini dapat dibedakan atas tiga macam bentuk,
yaitu masyarakat matrilineal, patrilineal, dan dubbel unilateral.
b. Masyarakat bilateral, yaitu susunan masyarakat di mana anggota masyarakat
menarik garis keturunan baik dari ayah maupun melalui ibu. Jadi garis
keturunan ditarik melalui orang tua (parental). Masyarakat hukum adat yang
tersusun secara parental bentuk perkawinanya bebas, artinya tidak terikat
pada keharusan exogami ataupun endogami. Masyarakat bilateral terdiri dari
masyarakat bilateral yang bersendikan pada kesatuan rumah tangga (gezins)
dan masyarakat bilateral yang bersendikan pada rumpun-rumpun (trible).
c. Masyarakat alternerend merupakan masyarakat di mana garis keturunan
seseorang ditarik berganti-ganti sesuai dengan bentuk perkawinan yang
dilakukan oleh orang tuanya. Apabila perkawinan orang tuanya dilakukan
menurut hukum keibuan (kawin semendo), maka anak yang lahir menarik garis
keturunan melalui ibu, dan jika perkawinan orang tuanya dilakukan menurut
hukum kebapaan (kawin jujur), maka anak yang lahir menarik garis keturunan
melalui ayah, sedang apabila perkawinan orang tuanya dilakukan menurut
hukum kedua belah pihak (kawin semendorajo-rajo), maka anak yang lahir
menarik garis keturunan baik melalui ibu maupun ayah.
11
Lihat Soepomo, op. cit., hlm. 51, bandingkan dengan Samidjo, Pengantar hukum
Indonesia, (Bandung: Armico, 1985) hlm. 57-8
12
Djaren Saragih, op. cit., hlm. 75-8

13
Menurut Hadikusuma,13
anggota-anggota kerabat yang terjadi karena
hubungan perkawinan dan karena hubungan atau ikatan adat (bersaudara
angkat) termasuk dalam kategori masyarakat hukum adat yang didasarkan pada
garis keturunan ini. Persekutuan kekerabatan tersebut mempunyai tata tertib
adat sendiri dan pimpinan sendiri, bahkan adakalanya mempunyai harta bersama,
milik bersama yang dikuasai bersama untuk kepentingan bersama.
2. Masyarakat hukum adat territorial
Masyarakat hukum adat yang didasarkan pada wilayah (territorial) menurut
Soepomo14
tergantung pada apakah ia bertempat tinggal di dalam lingkungan
darah persekutuan itu atau tidak. Seseorang dapat, untuk sementara waktu,
meninggalkan tempat tinggalnya tanpa kehilangan keanggotaannya, sedangkan
orang luar yang masuk ke dalam daerah persekutuan tersebut, tidak dengan
sendirinya menjadi anggota persekutuan, tetapi ia harus diterima sebagai teman
segolongan menurut hukum adat. Masyarakat hukum adat teritorial ini dapat
digolongkan ke dalam tiga kelompok, yaitu:
a. Masyarakat hukum desa yaitu segolongan atau sekumpulan orang yang hidup
berdasarkan pandangan hidup, cara hidup, dan sistem kepercayaan yang
sama, yang menetap pada suatu tempat kediaman bersama, oleh sebab itu
merupakan suatu kesatuan, suatu tata susunan. Anggota persekutuan ini tidak
selalu berkerabat satu sama lain, yang penting ialah unsur bahwa orang-orang
hidup bersama dalam lingkungan suatu daerah tertentu;
b. Masyarakat hukum wilayah yaitu kesatuan sosial wilayah yang melindungi
beberapa masyarakat hukum desa yang masing-masing tetap merupakan
kesatuan-kesatuan yang berdiri sendiri. Walaupun masing-masing masyarakat
hukum desa yang tergabung dalam masyarakat hukum wilayah itu mempunyai
tata susunan dan pengurus sendiri, mereka tetap merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari keseluruhan, yakni masyarakat hukum wilayah sebagai
kesatuan teritorial yang lebih tinggi;
c. Masyarakat hukum serikat desa di mana terdapat hubungan-hubungan
kerjasama antara beberapa perkampungan/desa yang beedekatan, diberbagai
bidang demi kepentingan bersama masyarakat hukum desa yang tergabung
dalam masyarakat hukum serikat desa itu.15
3. Masyarakat hukum adat genelogis-territorial
Dalam masyarakat hukum adat yang didasarkan pada faktor keturunan dan
wilayah, keanggotaannya harus memenuhi dua syarat, yaitu ia harus termasuk
dalam suatu kesatuan genealogis dan ia harus bertempat tinggal di dalam daerah
13
Hilman Hadikusuma, op. cit., hlm. 73
14
Soepomo, op. cit., hlm. 52
15
Samidjo, op. cit., hlm. 62

14
persekutuan hukum. Golongan yang berdasarkan keturunan, yang bertempat
tinggal di daerah persekutuan hukum itu terputus pertalian hukumnya dengan
teman-teman segolongan yang tinggal di tempat lain. Golongan yang berdiam di
suatu wilayah persekutuan hukum itu merupakan suatu badan hukum yang
berdiri sendiri dan mempunyai hak-hak dan kewajiban sendiri terhadap daerah
kediamannya serta terhadap tanah di dalam lingkungan daerah itu.16
Ada lima jenis susunan masyarakat hukum adat yang berdasarkan kedua
faktor tersebut, di mana setiap jenis mempunyai corak sendiri-sendiri.
a. Suatu daerah atau kampung yang dipakai sebagai tempat kediaman oleh
hanya satu bagian golongan (clandeel). Tidak ada golongan lain yang tinggal
di dalam daerah itu. Daerah atau kampung-kampung yang berdekatan juga
digunakan sebagai tempat tinggal oleh hanya satu klan. Susunan masyarakat
seperti ini, antara lain terdapat di daerah pedalaman di pulau-pulau Enggano,
Buru, Seram, dan Flores.
b. Setiap marga mempunyai daerah sendiri, akan tetapi, di dalam daerah
tertentu dari suatu marga, di dalam huta-huta yang didirikan oleh marga itu,
ada juga terdapat satu atau beberapa marga lain yang masuk menjadi
anggota badan persekutuan huta di daerah itu. Marga yang pertama
mendiami daerah itu dan mendirikan huta-huta di daerah tersebut disebut
marga asal, marga raja, atau marga tanah, sedangkan marga yang datang
kemudian disebut marga rakyat. Susunan masyarakat seperti ini terdapat di
daerah Tapanuli.
c. Di suatu wilayah pada awalnya terdapat suatu clan yang mendiami
danmenguasai daerah tersebut. Akan tetapi kekuasaan itu kemudian
berpindah kepada kepada clan lain yang masuk ke darah itu dan merebut
kekuasaan pemerintah dari clan yang asli. Kedua clan tersebut lalu berdamai
dan bersama-sama merupakan kesatuan badan persekutuan daerah.
Kekuasaan pemerintah dipegang oleh clan yang datang kemudian sedang
clan yang asli tetap menguasai daerah itu sebagai wali tanah. Susunan
masyarakat seperti ini terdapat di daerah Sumba Tengah dan Sumba Timur.
d. Di suatu wilayah tidak terdapat golongan yang berkuasa atas tampuk
pemerintahan, golongan yang menumpang, ataupun golongan yang
menguasai tanah, tetapi semua golongan suku yang bertempat tinggal di
daerah nagari berkedudukan setingkat dan bersama-sama merupakan suatu
badan persekutuan territorial (nagari), sedang daerah nagari itu terbagi dalam
daerah-daerah golongan, di mana setiap golongan mempunyai daerah sendiri.
Susunan masyarakat seperti ini terdapat di beberapa nagari di Mingkabau dan
di beberapa marga di Bengkulu.
16
Soepomo, op. cit., hlm. 54-5

15
e. Di suatu nagari atau dusun berdiam beberapa bagian clan, yang satu dengan
lainnya tidak mempunyai pertalian saudara. Seluruh daerah nagari atau dusun
menjadi daerah bersama (yang tidak dapat dibag-bagi) dari segala bagian clan
pada badan persekutuan nagari (dusun) itu. Susunan masyarakat seperti ini
terdapat di beberapa nagari di Minangkabau dan pada dusun di wilayah
Rejang (Bengkulen).17
Secara sosiologis, masyarakat hukum adat adalah tipe masyarakat yang
digolongkan sebagai persekutuan gemenischaft, yang berbeda dengan persekutuan
gesellschaft. Persekutuan hidup yang bersifat gemenischaft ini, menurut Soepomo
mempunyai corak sebagai berikut:
1. Keagamaan
Keagamaan, bersifat kesatuan bathin, orang segolongan merasa satu dengan
golongan seluruhnya dan tugas persekutuan adalam memelihara keseimbangan
lahir dan bathin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya. Kebahagiaan
sosial dalam persekutuan akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara
dengan semsetinya.
Perbuatan-perbuatan bersama atau perseorangan, seperti membuka tanah,
membangun rumah dan sebagainya perlu disertai dengan upacara religius yang
bermaksud menggunakan kekuatan ghaib agar perbuatan itu berhasil baik.
2. Kemasyarakatan
Hidup bersama dalam masyarakat tradisional Indonesia bercorak komunal.
Manusia di dalam hukum adat adalah orang yang terikat kepada masyarakat; ia
pada asasnya bebas melakukan apa saja asal tidak melanggar batas-batas hukum
yangtelah ditetapkan baginya. Seorang manusia, menurut paham tradisional
hukum adat, terutama adalah warga golongan, teman semasyarakat dan setiap
warga golongan itu mempunyai hak dan kewajiban menurut kedudukannya di
dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan.
Hak-hak subyektif berfungsi sosial, artinya hak itu tidak boleh digunakan secatra
bebas menurut kehendak pemilik hak, melainkan setiap penggunaan hak itu
harus dibenarkan oleh fungsinya hak itu di dlam golongan atau persekutuan yang
bersangkutan.
3. Kewibawaan
Kewibawaan kepala rakyat di dalam persekutuan adalah berdasar pertama atas
peristiwa, bahwa di dalam persekutuan yang bersifat genealogis-territorial ia
adalah anggota yang tertua atau yang berkuasa di dalam daerah persekutuan,
dan di dalam persekutuan-persekutuan yang hanya bersifat territorial, kepala
rakyat di desa-desa di mana tradisi masih besar pengaruhnya, kepala rakyat
biasanya dipilih dari keturunan pembuka desa.
17
Ibid, hlm. 55-7

16
Kewibawaan kepala rakyat didasarkan pula atas kepercayaan tradisional bahwa
kekuatan ghaib masyarakat terutama menjelma pada diri kepala rakyat itu.
Berdasar atas kedua faktor itu, kepala rakyat adalah pemimpin rakyat yang
sewajarnya.
4. Pengangkatan kepala rakyat
Apabila ada lowongan jabatan kepala, maka di seluruh daerah Indonesia dapat
dikatakan bahwa menurut hukum adat tradisional, pengganti kepala diangkat
(diakui atau dipilih) atas dasar hukum waris dengan pilihan di dalam
permusyawaratan di rapat desa. Permusyawaratan dilakukan atas dasar suara
bulat antara para warga desa yang berhak ikut serta dalam rapat desa atau antara
seluruh kepala rakyat dari persekutuan.
Yang diakui atau dipilih sebagai kepala baru ialah ahli waris pertama dari kepala
lama, asal saja tidak ada hal-hal yang menurut rapat itu menyebabkan bahwa ia
tidak akan cakap atau patut untuk menjabat kepala rakyat. Jikalau ada hal
demikian, maka ahli waris yang berikut akan dipertimbangkan oleh rapat desa
untuk diangkat sebagai kepala baru.
Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam masyarakat
hukum adat terdapat seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan tatacara
berhubungan dengan sesama anggota masyarakat dan lingkungan di mana mereka
berada. Hukum adat itu sendiri mencakup dua unsur utama, yaitu unsur idiil dan riil.
Unsur idiil terdiri dari rasa susila, rasa keadilan, dan rasio manusia, sedangkan unsur
riil mencakup aspek-aspek yang terkait pada manusia (fisik dan mentalitasnya),
lingkungan alam, dan kebudayaannya.18
Menurut Mertokusumo,19
hukum adat adalah keseluruhan tingkah laku positif
yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak
dikodifikasikan. Singkatnya, hukum adat adalah adat kebiasaan yang mempunyai
akibat hukum. Hukum adat termasuk dalam hukum kebiasaan, sementara suatu
kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:
1. Syarat materiel: adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau diulang,
yaitu suatu rangkaian perbuatan yang sama, yang berlangsung untuk beberapa
waktu lamanya. Harus dapat ditunjukkan adanya perbuatan yang berlangsung
lama; harus ada apa yang dinamakan longa et inveterata consuetudo.
2. Syarat intelektual; kebiasaan itu harus menimbulkan opinio necessitatis
(keyakinan umum) bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum. Keyakinan
ini tidak hanya merupakan keyakinan bahwa selalu ajeg berlaku demikian, tetapi
keyakinan bahwa memang seharusnya demikian. Keyakinan ini disebut opinio
18
Sebagaimana dikutip dalam Hilman Hadikusuma, op. cit., hlm. 141-3
19
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
1991) hlm. 87-8

17
necessitatis (pendapat bahwa demikianlah seharusnya). Kebiasaan itu harus
dilakukan karena keyakinan, bahwa hal itu patut secara obyektif dilakukan bahwa
dengan melakukan itu berkeyakinan melakukan suatu kewajiban hukum.
3. Adanya akibat hukum apabila kebiasaan itu dilanggar.
Hukum adat menurut Pudjosewojo20
merupakan keseluruhan aturan tingkah
laku yang “adat” dan sekaligus “hukum”. Atau dengan kata lain, hukum adat ialah
keseluruhan hukum yang tidak tertulis. Lebih lanjut Pudjosewojo menguraikan bahwa
pengertian hukum adat sebagaimana yang ia kemukakan tidak dapat disamakan
dengan adat recht. Dengan merujuk pada pendapat Van Vollenhoven, ia menjelaskan
bahwa yang dimaksud dengan adat recht ialah keseluruhan aturan tingkah laku yang
berlaku bagi bumi putera dan orang timur asing, yang mempunyai upaya pemaksa,
lagi pula tidak dikodifikasikan. Oleh karena itu, yang ada dalam tata hukum Indonesia,
bagi Pudjosewojo, hanya “hukum perundang-undangan dan hukum adat sebagai
synonim daripada hukum yang tak tertulis.”21
Mengenai pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa hukum adat tidak
dapat disamakan dengan hukum tidak tertulis, sebab realitas yang ada menunjukkan
bahwa hukum adat terdiri dari dua bentuk, yaitu yang tertulis dan tidak tertulis.
Hukum adat yang tertulis dapat ditemukan pada masyarakat hukum adat yang sudah
mengenal akasara, sehingga peraturan mengenai kehidupan mereka dituangkan
dalam bentuk tulisan. Hal ini misalnya dapat ditemukan dalam awig-awig di Bali..
Adapun hukum adat yang tidak tertulis, pada umumnya ditemukan pada masyarakat
hukum adat yang belum mengenal tulisan. Hukum adat masyarakat ini dapat
diketahui dari keputusan para pemimpin persekutuan yang tidak boleh bertentangan
dengan kesadaran hukum masyarakat.22
Untuk membedakan antara adat istiadat dengan hukum adat, Soekanto dan
Taneko mengidentifikasi beberapa gejala dan masyarakat dan kemudian
mengklasifikasikannya ke dalam beberapa kelompok berdasarkan tingkat kekuatan
mengikatnya. Pengelompokan ini mengasilkan suatu kesimpulan bahwa perilaku yang
berkembang secara logis dengan mengikuti proses akan menjadi hukum adat23
.
Sebuah konklusi yang dapat dipaparkan secara lebih jelas dalam skema sebagai
berikut:
20
Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Sinar
Grafika, ctkn. xi, 1990) hlm. 77-9
21
Ibid, hlm. 88
22
Samidjo, op. cit. hlm. 52-3
23
Soerjono Soekanto & Sulaeman B. Taneko, op. cit. hlm. 90

18
(Sumber: Soekanto & Taneko, 1986: 90)
Sumber: Kesusilaan
perseorangan
Sumber: Kesusilaan
umum
Cara (usages)
Hukum adat
Kebiasaan (folkways)
Tata kelakuan (mores)
Adat istiadat (custom)
Melalui pelembagaan,
yakni diketahui,
dimengerti, ditaati dan
dihargai
Lembaga Sosial
Membudaya
Penjiwaan
(Internalization)

19
Skema di atas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:
PENGERTIAN KEKUATAN SANKSI
CARA
Suatu bentuk
perbuatan
Sangat lemah
Celaan dari
individu
KEBIASAAN
Perbuatan yang
diulang-ulang dalam
bentuk yang sama
Agak kuat
Disalahkan oleh
orang banyak
TATA
KELAKUAN
Kebiasaan yang
diterima sebagai
norma atau kaidah
yang mengatur
Kuat Hukuman
ADAT ISTIADAT
Kebiasaan yang
terintegrasikan
dengan kuatnya
dalam masyarakat
Kuat sekali
Dikeluarkan dari
masyarakat
HUKUM ADAT
Adat istiadat yang
mempunyai akibat
hukum
Kuat sekali
Pemulihan
keadaan dan
hukuman
(Sumber: Taneko & Soekanto, 1986: 91)
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan
adat istiadat yang mempunyai akibat hukum, di mana sanksi yang diberikan berupa
pemulihan keadaan dan hukuman. Dari hukum adat kemudian lahir konsep tentang
hak adat. Pada dasarnya, hak adat dapat dikatakan sebagai hak-hak atas sumber-
sumber daya alam yang diklaim oleh anggota suatu komunitas tertentu yang dijamin
oleh sistem hukum kebiasaan di tempat itu, atau sebagaimana diatur oleh adat dan
hukum adat yang bersangkutan.24
24
R. Yando, 1994, Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat, (Jakarta: WALHI, 1994) hlm. 9-
10

20
B. Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma.
Sebagai bagian dari kewenangan pemerintah dalam pembentukan regulasi pada
tingkat daerah, maka penyusunan Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan
Masyarakat Hukum Adat Dayak di Kalimantan Timur terikat dan tunduk pada asas-
asas yang digunakan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
1. Asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-
undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat yaitu bahwa setiap
jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang.
Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi
hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak
berwenang;
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan yakni bahwa dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar
memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki
peraturan perundang-undangan;
4. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan
perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan
perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis,
sosiologis, maupun yuridis;
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan
perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan
bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara;
6. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan
harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas
dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam
interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau
penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan
demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-
luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan.

21
Selain itu menurut Pasal 6 ayat Ayat (1) materi muatan peraturan perundang-
undangan juga harus mencerminkan asas:
1. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan
ketentraman masyarakat;
2. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk
Indonesia secara proporsional;
3. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang
majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam
setiap pengambilan keputusan;
5. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia
dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah
merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Asas bhineka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-
undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan
golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga
negara;
8. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa
setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal
yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama,
suku, ras, golongan, gender, atau status sosial;
9. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan
peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam
masyarakat melalui jaminan kepastian hukum; dan
10.Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi
muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan
kepentingan bangsa dan negara.

22
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan
yang dihadapi masyarakat.
Secara garis besar persoalan yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dayak di
Kalimantan Timur dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Masalah Hukum dan Kebijakan
Berbagai kenyataan pahit tentang porak-porandanya tatanan kehidupan
masyarakat hukum adat Dayak, berlangsung terus menerus secara sistematis.
Ketidakadilan dalam bidang hukum, bersumber dari kebijakan-kebijakan yang
bias semangat unifikasi, bias formalitas, dan bias hukum positif, yang secara
kultural tidak berakar pada prinsip-prinsip hukum sebagaimana yang berlaku
dalam sistem sosial dan sistem budaya masyarakat hukum adat Dayak.
a. Paradigma Pembangunan
Paradigma pembangunan sejak rezim Orde Baru hingga era Reformasi masih
berorientasi pada pertumbuhan, melalui investasi dalam dan luar negeri,
bercirikan konglomerasi dan monopoli. Paradigma ini berkeyakinan,
kesejahteraan masyarakat akan tercipta dengan sendirinya melalui
mekanisme efek menetes ke bawah dari arus modal yang berakumulasi. Agar
akumulasi modal dapat tercipta, diperlukan pengendalian kegiatan ekonomi
masyarakat. Maka yang terjadi kemudian adalah, pembekuan ekonomi
kerakyatan, yang dilakukan melalui pengendalian negara atas kegiatan-
kegiatan ekonomi masyarakat. Politik pembekuan ekonomi ini membuat
fungsi subsidi sektor ekonomi rakyat beralih kepada kegiatan ekonomi
kapitalis. Maka efek menetes ke bawah tidak pemah terjadi, yang terjadi
justru sebaliknya, yaitu efek muncrat ke atas. Akibatnya, nilai tukar berbagai
komoditas yang dihasilkan masyarakat cenderung terus menurun. Bahkan,
masyarakat tak lagi memiliki kedaulatan di bidang ekonomi.
Selain itu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi bercirikan kapitalis liberal,
yang dalam proses selanjutnya menjelma menjadi 'kepentingan umum' dan
"kepentingan nasional", dibutuhkan sumber-sumber ekonomi yang tidak
sedikit. Terutama sumber-sumber agraria. Bahkan, karena pertumbuhan
ekonomi harus niscaya tercipta, maka masyarakat hukum adat sebagai
pemegang kuasa asli sumber-sumber ekonomi harus disingkirkan atas nama
"kepentingan umum" dan 'kepentingan nasional' dengan didukung legitimasi
hukum yang secara sengaja diciptakan untuk kepentingan-kepentingan
kapitalis.
Sekaitan dengan subyek hukum, terpapar fakta tidak terakomodasinya
"persekutuan masyarakat adat" yang terbangun atas prinsip-prinsip
komunalitas, sebagai subjek hukum dalam perangkat hukum Indonesia.
Dalam kebijakan bidang ekonomi, ketidakadilan yang diderita masyarakat

23
hukum adatjauh lebih parah. Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh rezim
Orde Baru, jelas tidak berpihak pada kepentingan masyarakat adat. Hal itu
diawali oleh pilihan Mode of Production yang dikembangkan dalam program
pembangunan yang sangat kapitalistis dan liberal, jauh dari nilai dan prinsip
hidup yang ada pada masyarakat adat.
Dalam paradigma pembangunan economic growth development, ada dua
dimensi penting yang harus seimbang dilakukan, yaitu dimensi target dan
dimensi proses. Hasil pembangunan nasional lebih berorientasi pada
pembangunan fisik, namun ongkos pembangunan harus dibayar mahal dan
tidak pernah dihitung sebagai hasilpembangunan. Maka perihal konteks ini,
terdapat tiga klasifikasi. Pertama, ongkos pembangunan yang mahal dan
tidak pernah dihitung sebagai hasil pembangunan adalah ecological
degradation (kerusakan lingkungan dan degradasi sumber daya alam).
Kedua adalah economical lost, sumber-sumber kehidupan ekonomi
masyarakat semakinmenyusut dan menghilang akibat kerusakan dan
pencemaran lingkungan. Ketiga, berkaitan dengan faktor manusia, dimana
social and cultural distraction tidak pernah dihitung sebagai ongkos dan
resiko pembangunan.
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sejak tahun 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)
menetapkan, bahwa sumber dari segala sumber Hukum Nasional adalah
Pancasila. Sebelum masa itu, pada tahun 1960, melalui Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara, Nomor II/1960, ditetapkan bahwa dasar
Hukum Nasional adalah Hukum Adat. Namun, pada tahun 1968, dengan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XXXVIII/1968,
Ketetapan MPRS tahun 1960 itu dicabut. Selanjutnya pembentukan Hukum
Nasional berpedoman pada Ketetapan MPRS No. XXIII/1966.
Sejak saat itu, seluruh perangkat peraturan perundang-undangan yang ada
teraleniasi dari prinsip-prinsip rasa keadilan sebagaimana dikenal dalam
kehidupan masyarakat adat. Padahal, salah satu syarat kepatuhan warga
terhadap suatu perangkat hukum adalah, dipahaminya norma-norma yang
terkandung dalam perangkat hukum.Jika norma-norma yang terkandung
dalam perangkat hukum, jauh dari prinsip rasa keadilan sebagaimana dikenal
dalam sistem sosial dan sistem budaya masyarakat adat, maka tuduhan
pelanggaran hukum kepada warga yang tidak tunduk pada perangkat hukum
yang tidak dipahami itumenjadi tidak relevan.
Pada dasarnya, seiring dengan semangat UUD 1945 dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara, Nomor II/1960, hak-hak masyarakat
hukum adatatas sumber-sumber agrariadiakuikeberadaannya dalam Undang-

24
undang Pokok Agraria. Namun, karena sifatnya sebagai Undang Undang,
mengandung kelemahan tersendiri. Antara lain, undang-undang ini tersusun
atas bias "adat Melayu", bias masyarakat pertani sedenter, dan bias
peradaban modern, sehingga banyak peraturan yang bersumber dari
kebudayaan di luar itu, kehilangan legitimasi. Lebih dari itu, ketidakjelasan
pengaturan hak-hak masyarakat hukum adat telah memberi peluang
penegasian hak-hak masyarakat adat, sehingga cenderung menempatkan
masyarakat hukum adatdalam posisi marginal. Fakta-fakta tersebut akhirnya
menjelma menjadi kondisi yang memungkinkan terjadinya penggusuran hak-
hak masyarakat hukum adat yang berorientasi pada kegiatan ekonomi
kapitalistik dan ekstraktif, karena lemahnya pengakuan dan perlindungan hak-
hak masyarakat adat.
c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa (selanjutnya ditulis UUPD) merupakan puncak penegasian hak-hak
masyarakat adat. Struktur pemerintahan tingkat desa di seluruh wilayah
Indonesia diseragamkan dan menggusur struktur pemerintahan atas dasar
tradisi-kultural yang ada pada masyarakat adat. Hal itu, sekaligus menjadikan
struktur pemerintahan desa sebagai bagian integral sistem birokrasi
pemerintahan, sehingga kepala pemerintahan di tingkat desa, tidak lagi
bertanggung-jawab kepada rakyatnya, melainkan tunduk pada keharusan
birokrasi di tingkat atasnya.
Pemberlakuan UUPD dan peraturan perundang-undangan turunannya,
menyebabkan terjadinya dualisme kepemimpinan dan konflik kepentingan
antara Kepala Adat dan Kepala Desa. Pun juga terjadi kooptasi kekuasaan
negara terhadap masyarakat adat, dengan dimutlakkannya Kepala Desa
sebagai penguasa tunggal. Pada komunitas masyarakat hukum adat Dayak di
Kalimantan, kooptasi pemerintah nampak jelas dengan praktik pemberian
Surat Keputusan Bupati kepada Kelembagaan Adat dan Kepala Adat.
Persoalan SK Bupati, tidak teriepas dari kebijakan pemerintah yang tertuang
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984, tentang
Pembinaan dan Pengembangan Adat di Tingkat Desa/Kelurahan dan juga
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989, tentang Pembinaan
dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.
Permendagri No. 11 Tahun 1984, memungkinkan keterlibatan pemerintah
melakukan pembinaan dan pengembangan adat istiadat. Bahkan dalam
Inmendagri No. 17 Tahun 1989, diinstruksikan kepada Gubemur dan
Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang pembinaan dan
pengembangan Lembaga Adat, maka terbitlah Surat Keputusan Bupati untuk

25
Kepala Adat. Sesungguhnya Permendagri No. 11 Tahun 1984, Inmendagri No.
17 Tahun 1989 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pembinaan dan
pengembangan lembaga adat, merupakan bentuk kooptasi pemerintah
terhadap eksistensi masyarakat adat. Sekaligus merupakan upaya penegasian
terhadap eksistensi Kepala Adat agar tunduk pada struktur pemerintahan.
Maka pemberlakukan Undang-undang Pemerintahan Desa, telah
mengakibatkan kedaulatan politik masyarakat hukum adatterhadap akses
sumberdayaternegasikan, karena batas-batas persekutuan hidup, tidak lagi
ditentukan atas dasar ikatan-ikatan sosial dan budaya, melainkan atas dasar
batas-batas administrasi kepemerintahan. Pemberlakukan UUPD sejatinya
merupakan manifestasi pencabutan kedaulatan hak mengelola sumber daya
alam dan hak mengatur hidup masyarakat adat.
Proses peminggiran masyarakat hukum adatjuga tampak pada kelompok
perempuan. Dalam budaya agraris, peran perempuan sangat dominan
mengelola pertanian. Merekalah yang mampu mengidentifikasi pemuliaan
benih, dan kaum perempuan jua yang menjaga dan mengelola sistem
pertanian. Kearifan itu, sudah dilakukan selama ribuan tahun. Ketika
pembangunan memangsa lahan-lahan suburn, maka dengan sendirinya kaum
perempuan kehilangan akses terhadap eksistensi dan hak kontrol atas
sumber-sumber kehidupan. Maraknya eksploitasi sumber daya alam
(tambang batubara dan perkebunan kelapa sawit) kian mempercepat proses
marjinalisasi terhadap peran perempuan dalam pola relasi-kuasa pada
kehidupan sehari-hari.
d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok
Agraria
Pemberlakuan undang-undang ini sesungguhnya bertujuan untuk: (1)
Meletakkan dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional; (2) meletakkan
dasar mengadakan kesatuan dalam hukum pertanahan; (3) meletakkan dasar
untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi rakyat.
UUPA juga memberikan pembatasan bagi pelaksanaan hukum pada
masyarakat adat. Di bawah kendali Hak Menguasai Negara, telah dilakukan
penyederhanaan terhadap kenyataan keberagaman hukum adat. Juga bias
tafsir hukum oleh penguasa terhadap hukum adat. Hal itu tampak jelas dalam
Pasal 5 UUPA yakni, "Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang
angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa,
dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang
tercantum dalam Undang Undang ini dan dengan peraturan perundang-

26
undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur pada
hukum agraria."
Selain itu, terdapat pula pembatasan mengenai pelaksanaan hukum adat,
yakni tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang
lebih tinggi. Hal itu berarti, hukum adat tidak lagi dominan dan mandiri. Jika
undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi bersikap bertentangan
dengan hukum adat, maka hukum adat dikalahkan.Prinsip nasionalitas dalam
UUPA, temyata memberi kewenangan yang amat luas pada Negara melalui
Hak Menguasai Negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, ayat 1, "Atas
dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan
alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh
Negara, sebagai organisasi seluruh rakyat Indonesia.'
Berdasarkan hak menguasai, maka negara dapat menentukan aneka hak atas
sumber agraria yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang-orang, baik
secara sendiri maupun bersama orang lain serta badan hukum. Aneka hak atas
tanah pada sistem pemilikan dan penguasaan sumber agraria menurut UUPA
dibedakan dalam dua kategori: (1) semua hak yang diperoleh langsung dan
negara, disebut hak primer: (2) semua hak yang berasal dari pemegang hak
atas tanah berdasarkan perjanjian bersama, disebut hak sekunder.
Kenyataan di lapangan menunjukkan, meski telah ada UUPA yang merupakan
induk dari semua peraturan pertanahan, terbukti UUPA tidak mampu menjadi
rujukan dan faktor penentu mengatasi sengketa pertanahan. Hal itu terutama
disebabkan politik agraria cenderung bertentangan dengan makna dan isi
UUPA, sehingga merebak menjadi konflik kepentingan terhadap penguasaan
tanah. Karakter pertentangan kepentingan atas tanah, setidaknya tercermin
dalam tujuh persoalan mendasar, yakni:
1) Sengketa tanah karena penerapan fungsi tanah sebagai sumber
eksploitasi, yang melahirkan kasus sengketa tanah antara masyarakad adat
Dayak dengan investor (perkebunan skala besar dan pertambangan).
2) Sengketa pertanahan sekaitan dengan proyek revolusi hijau untuk
kepentingan swasembada pangan, yang mengakibatkan terkonsentrasinya
penguasaan tanah dan meningkatnya jumlah petani tak bertanah.
3) Perkebunan skala besar (kelapa sawit) mengambil alih tanah yang semula
dikuasai masyarakat hukum adat Dayak, melalui pola penggusuran tanah
dengan pendekatan keamanan.
4) Penggusuran tanah berdalih kepentingan industri jasa untuk
pembangunan perumahan mewah, hotel, industri wisata dan infrastruktur.

27
5) Penggusuran tanah untuk kepentingan program pembangunan. Kasus
penggusuran tanah rakyat untuk pembuatan jalan Trans Kalimantan di
pedalaman, merupakan contoh konkret dari kasus yang dimaksud.
6) Pencaplokan tanah untuk sejumlah pabrik di dalam maupun di luar
kawasan industri. Dalam kasus ini, muncul calo spekulan tanah yang
menekan harga pembelian tanah rakyat dan menjual dengan harga tinggi
pada para pemodal.
7) Pencabutan hak tanah rakyat atas nama kelestarian lingkungan. Penetapan
kawasan taman nasional, hutan lindung dan kawasan suaka marga satwa
oleh pemerintah mengakibatkan tersingkirnya eksistensi masyarakat adat.
Munculnya sengketa pertanahan, tidak dapat dipisahkan dengan politik
pembangunan yang praktiknya banyak melakukan pelanggaran terhadap hak-
hak masyarakat adat. Pada sisi lain, mencerminkan tidak adanya jaminan
periindungan dan kepastian hukum terhadap pemilikan dan penguasaan
tanah oleh masyarakat adat. Maka kesejahteraan dan keadilan, tetap menjadi
obsesi yang terus diperjuangkan oleh masyarakat hukum adat Dayak.
e. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan
Penolakan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (selanjutnya ditulis UU Kehutanan) disuarakan terus menerus
oleh kesatuan masyarakat hukum adat. Bagi kesatuan masyarakat hukum
adat, UU Kehutanan menghadirkan ketidakpastian hak atas wilayah
adatnya. Padahal, hak kesatuan masyarakat hukum adat atas wilayah adat
merupakan hak yang bersifat turun-temurun. Hak ini bukanlah hak yang
diberikan negara kepada masyarakat adat melainkan hak bawaan, yaitu hak
yang lahir dari proses membangun peradaban di wilayah adatnya. Namun,
klaim negara atas kawasan hutan selalu dianggap lebih sahih ketimbang
klaim masyarakat adat. Padahal hak masyarakat adat atas wilayah adat yang
diklaim sebagai kawasan hutan oleh negara, selalujauh lebih dahulu adanya
dari hak negara.
Pemerintah sering mengeluarkan keputusan penunjukan kawasan hutan
tanpa terlebih dahulu melakukan pengecekan tentang klaim kesatuan
masyarakat hukum adat atas kawasan tersebut. Beberapa tipologi konflik
menyangkut kawasan hutan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat
akibat pemberlakuan UU Kehutanan yang banyak terjadi di lapangan,
adalah: (1). masyarakat hukum adat dengan perusahaan; (2). masyarakat
hukum adat dengan Pemerintah. Dua bentuk konflik tersebut
menggambarkan bahwa pengaturan kawasan hutan di Indonesia tidak
memperhatikan keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat
atas wilayah adatnya. Padahal kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai

28
sejarah penguasaan tanah dan sumber dayayang berimbas pada perbedaan
basis klaim dengan pihak lain termasuk Pemerintah (negara) terhadap
kawasan hutan. Dalam kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum adat
belum memperoleh hak‐hak yang kuat atas klaimnya tersebut sehingga
tidak jarang mereka justru dianggap sebagai pelaku kriminal ketika
mengakses kawasan hutan yang mereka akui sebagai wilayah adat.
Dimasukkannya hutan adat sebagai bagian dari hutan negara sebagaimana
dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6, Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) UU
Kehutanan adalah pokok soal utama dalam hal ini. Ketentuan ini
menunjukkan bahwa UU Kehutanan memiliki cara pandang yang tidak tepat
terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat atas
kawasan hutan yang merupakan kawasan hutan adatnya, karena tidak
memperhatikan aspek historis masyarakat hukum adat atas wilayah
adatnya.
2. Deforestrasi dan Bencana Ekologi
Provinsi Kalimantan Timur memiliki kawasan hutan sangat luas, meliputi lebih
dari dua pertiga luas daratannya. Luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan
Timur ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 79/Kpts-
II/2001, dan usulan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam Revisi RTRWP.
Apabila usulan revisi RTRWP disetujui, akan terjadi pengurangan luas Kawasan
Budidaya Kehutanan (KBK) sebanyak 2.692.806 ha dari luas KBK menurut SK
Menhut No. 79/Kpts-II/2001 sekitar 14.651.553 ha. Alih fungsi KBK akan
menambah luas KBNK/APL yang sebelumnya seluas 5.243.300 ha menjadi
7.936.106 ha. Luas area gambut, sebagai area penting terkait emisi, sangat kecil
dibandingkan luas total kawasan yaitu 405.281 ha (2,04%).
Pengurangan luasan KBK menjadi KBNK/APL, berdampak terhadap
pengurangan potensi penyerapan karbon (CO2) yang berpengaruh terhadap
rencana implementasi pengurangan emisi. Sedangkan hutan mangrove di
Kalimantan Timur memiliki luas 883.379 ha, yang mengalami rusak berat
329.579 ha, rusak ringan 328.695 ha, sedangkan yang kondisinya baik hanya
tersisa 225.105 ha (25,48%). Luas deforestasi di Kalimantan Timur akan terus
bertambah dengan adanya penggunaan sebagian kawasan hutan untuk
kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan.
Menurut data tahun 2011, terdapat 93 izin persetujuan prinsip pinjam pakai
untuk pertambangan dan non-pertambangan seluas 156.294,65 ha. Kerusakan
hutan akan mengakibatkan kepunahan berbagai jenis flora fauna endemik dan
langka, atau paling tidak membuat ruang hidup mereka terbatasi. Jumlah
pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang hingga awal tahun 90-an
masih lebih dari 100 buah, tahun 2010 hanya tinggal sekitar 86 buah, dimana

29
sekitar 25 buah di antaranya tidak aktif beroperasi meskipun sebagian masih
tetap memegang izin. Disamping itu juga terdapat 29 buah izin hutan tanaman,
dimana hanya lima yang aktif. Selain semakin berkurangnya potensi hutan,
maka aspek konflik dengan masyarakat setempat juga menjadi alasan tidak bisa
beroperasinya banyak perusahaan perkayuan.
Berkaitan dengan kerusakan hutan, total luas lahan kritis sekitar 7.928.749 ha
(39,95% dari total luas wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar 19.844.117 ha),
sedangkan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan sekitar 5.746.485 ha
(40,09% dari total kawasan hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur sekitar
14.332.508 ha).
Berkaitan dengan upaya mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: (1) Komparasi laju
kerusakan dan perbaikan hutan yang sangat timpang, maka upaya
penyimpanan dan penyerapan karbon menghadapi tantangan sangat besar; (2)
Pengendalian kerusakan hutan harus diarahkan bukan hanya dengan
mempercepat rehabilitasi, tetapi juga menekan laju kerusakan dan
menghilangkan faktor utama penyebab deforestasi dan degradasi hutan; (3)
Keberhasilan menekan emisi hanya dimungkinkan dengan dukungan partisipasi
semua pihak termasuk masyarakat hukum adat Dayak.
3. Eksploitasi Batubara
Kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur meningkat pesat sejak
pertengahan tahun 2000-an, dipacu oleh banyaknya investor yang mengejar
keuntungan besar dan cepat. Perkembangan tambang batubara seiring dengan
merosotnya industri perkayuan dan bahkan kecepatannya melebihi
pembangunan perkebunan kelapa sawit. Kabupaten/Kota antusias
mengeluarkan izin-izin kuasa pertambangan karena pemasukan yang cukup
tinggi. Selain disamping PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan
Batubara) yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota juga berwenang menerbitkan izin skala lebih kecil yang
disebut KP (Kuasa Pertambangan). Kalimantan Timur merupakan provinsi
penghasil batubara terbesar di Indonesia dengan total produksi tahun 2011
sebesar 190 juta metrik ton.
Setelah ada rekonsiliasi perizinan dengan terbitnya UU No. 4/2009 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, jumlah perusahaan tambang di Kaltim
menurun dari 1.180 perusahaan (2009) menjadi 792 perusahaan, namun
cakupan kawasannya tetap besar, yaitu 3.911.208 hektar (atau bertambah
seluas 826.074 hektar dari tahun 2009). Maka jika seluruh izin Kehutanan,
Perkebunan dan Pertambangan dijumlahkan, luasnya setara dengan luas
wilayah daratan Kalimantan Timur, 210.000 km2
.

30
Dampak negatif pertambangan batubara diantaranya: (1) Ditinggalkannya lebih
dari 2.542 lubang bekas penambangan; (2) Banjir dan erosi akibat dari
tertutupnya saluran air dan sungai oleh sedimentasi hasil erosi; (3) Hujan debu
di pemukiman/perumahan penduduk dari kegiatan pertambangan dan
angkutan batubara; (4) Terbentuknya lahan-lahan tidak produktifakibat
pengupasan lapisan tanah atas dan belum ditemukannya pola reklamasi yang
efektif; (5) semakin terdesaknya lahan-lahan pertanian pangan dan/atau
rusaknya areal pertanian akibat aktivitas tambang di sekitarnya.
Selain itu, pertambangan batubara juga memberikan dampak sosial-budaya,
mulai dari pola hidup konsumtif yang semakin meluas (melalui jual beli/sewa
lahan) di kalangan masyarakat lokal dan runtuhnya struktur dan sistem
kelembagaan lokal tradisional sebagai hasil dari kompetisi di kalangan
penduduk sendiri.
Beberapa faktor yang dapat disimpulkan atas terjadinya degradasi lingkungan
dan ancaman kepunahan sumber daya alam akibat dari ekstensifikasi
pengusahaan kehutanan, perkebunan kelapa sawit dan pertambangan
batubara, sebagai berikut:
1. Kegiatan pemanfaatannya bersifat ekstensif, eksploitatif dan destruktif
serta terjadinya tumpang tindih perizinan dan perambahan kawasan hutan
2. Kerusakan hutan akibat eksploitasi dan ketiadaan pengawasan lapangan
serta penegakan hukum mengancam terulangnya kasus perkebunan dan
pertambangan.
3. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Rencana
Kelola/Pemantauan Lingkungan (RKL/RPL) yang menjadi andalan
pengendalian tidak dilaksanakan dengan baik dan tidak dikawal dengan
oleh instansi yang berwenang
4. Partisipasi masyarakat lokal sangat rendah, bahkan beberapa kelompok
masyarakat tergoda terlibat kegiatan sebagai akibat dari kelangkaan
sumber daya yang selama ini menjadi tumpuan penghidupan.
4. Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit
Sektor pertanian yang intensif dikembangkan dihampir semua Kabupaten
adalah perkebunan dengan komoditas kelapa sawit. Pengembangan kelapa
sawit memang pada kawasan non-kehutanan atau disebut sebagai Areal
Penggunaan Lain (APL), akan tetapi sebagian dilakukan dengan mengkonversi
lahan berhutan.Setidaknya 4,6 juta hektar lahan di Kalimantan Timur
teridentifikasi potensial bagi usaha perkebunan.
Pemerintah daerah provinsi Kalimantan Timur mengalokasikan seluas 1 juta
hektar untuk pengembangan kelapa sawit. Namun izin yang dikeluarkan
mencapai 3,7 juta ha izin lokasi dan 2,6 juta ha izin usaha perkebunan dengan

31
jumlah perusahaan 318. Akan tetapi baru sekitar 662 ribu hektar yang telah
melakukan kegiatan lapangan. Data jumlah izin beserta luas dan luas realisasi
perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur hingga 2012 (bulan April) sebagai
berikut:
Tabel 1.
Jumlah izin beserta luas dan luas realisasi perkebunan kelapa sawit
di Kalimantan Timur
Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2012)
Berdasarkan data April 2012, jumlah perusahaan sudah meningkat menjadi 330
perusahaan, dengan luas izin 3,73 juta ha, luas HGU mencapai 964,14 ribu ha,
serta realisasi penanaman 821.490,54ribuha. Luasan perkebunan kelapa sawit
dipastikan semakin besar di masa mendatang hingga tercapai target 1 juta
hektar. Guna mendukung kegiatan pengolahan kelapa sawit dan menjadikan
Kaltim sebagai “Kawasan pengembangan agrobisnis terbesar di wilayah Timur
Indonesia,” telah dibangun 29 pabrik pengolahan minyak (CPO) dengan
kapasitas 1.335 ton/jam TBS. Selain itu, sudah ada rencana pembangunan 9
pabrik pengolahan minyak kelapa sawit dengan kapasitas 405 ton/jam TBS.
No.
Kabupaten/
Kota
Jumlah
Perusa
haan
Luas Izin IUP HGU Realisasi Inti +
Plasma+ Sawit
Rakyat (Ha)Lokasi (Ha) Jumlah Luas (Ha) Jumlah Luas (Ha)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Balikpapan - - - - - - -
2 Berau 32 191.019,16 20 130.576 14 98.134,17 51.228,43
3 Bontang - - - - - - -
4 Bulungan 20 325.500 16 289.011,73 4 47.783,60 39.639,61
5 Kutai Barat 50 658.099,34 23 563.642,84 9 99.326,80 24.194,90
6
Kutai
Kertanegara
58 776.123,30 34 530.011,40 27 216.590,04 162.029,43
7 Kutai Timur 84 942.634,50 43 431.865 28 228.726,30 245.472,07
8 Malinau 8 139.750 8 139.750 - - 547
9 Nunukan 16 121.841 12 139.671,16 7 77.939,01 94.361,68
10 Paser 39 322.451,90 32 286.171,43 17 137.100,34 150.426,38
11
Penajam
Paser Utara
14 138.315 12 122.603,33 6 28.542,97 52.476,04
12 Samarinda 1 3.000 1 3.000 - - 1.115
13 Tana Tidung 8 109.787,50 3 46.680,84 3 30.000 -
14 Tarakan - - - - - - -
Jumlah 330 3.728.521,70 204 2.682.983,73 115 964.143,23 821.490,54

32
Perkembangan perkebunan kelapa sawit terjadi antara lain karena promosi dan
dukungan Pemerintah Daerah, di tengah kehidupan masyarakat dari hasil hutan
dan pertanian ladang yang terus menurun, berbanding terbalik dengan
kebutuhan hidup dan ongkos yang harus dibayarkan. Ketiadaan batas kawasan
hutan yang jelas di lapangan dan kurang tepatnya pemberian perizinan
perkebunan, juga mengakibatkan sekitar 200 ribu hektar lahan perkebunan
kelapa sawit tumpang tindih atau menjarah kawasan hutan. Kegiatan
pembukaan lahan terhadap tegakan hutan untuk persiapan kebun kelapa sawit
menjadi penyebab terjadinya risiko lingkungan, seperti terjadinya aliran
permukaan, erosi, sedimentasi yang berakibat pada pendangkalan badan
sungai.
5. Tata Ruang Wilayah
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Kalimantan Timur belum
sepenuhnya mencerminkan upaya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya
alam yang lestari, berkelanjutan dan dapat mendukung usaha memelihara
ekosistem yang khas yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi, serta
mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat Dayak.
Dalam konteks tata ruang, proses partisipatif semestinya menjadi kunci
penataan kawasan di Kalimantan Timur, tetapi proses ini mengalami stagnasi
sehingga masyarakat tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tata ruang.
Maka, konflik “land tenure” yang dilatar-belakangi penyusunan tata ruang, dan
regulasi yang tidak partisipatif, membuat kepentingan rakyat terabaikan dan
terpinggirkan oleh kepentingan elit politik dan investor.

33
BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait
yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan rancangan peraturan daerah yang
akan dibuat dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal
dan horizontal.
Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk
mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui
posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat
sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari
Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil
dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan
yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang akan dibentuk.
Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat adat pada
bagian ini akan dilihat dari dua sudut pandang, pertama dari hukum internasional,
dengan melihat bagaimana pengaturan terhadap hak-hak masyarakat adat dalam
berbagai instrumen hukum internasional, dan kedua, dari hukum positif Indonesia,
dimana akan dicermati sejauhmana ketentuan yang terdapat dalam berbagai
peraturan perundang-undangan yang ada memberikan pengakuan, penghormatan
dan perlindungan terhadap masyarakat adat.
A. Perkembangan Pengaturan Masyarakat Adat dalam Perspektif Hukum
Internasional25
Pengaturan mengenai masyarakat adat di dunia internasional melalui proses
proses perjuangan yang cukup panjang. Diawali dengan adanya perjuangan kaum
yang tertindas yang menghadapi penghisapan terhadap rakyat negara-negara di Asia,
Amerika Latin dan Afrika (dengan pengecualian beberapa negara di kawasan-
kawasan ini) dalam bentuk neokolonialisme. Benturan antara klaim hak di negara-
negara tersebut, awalnya di Amerika Utara, Tengah dan Selatan. Antara rakyat yang
terhisap dengan pihak penghisap, menguatkan kembali klaim hak kolektif dan
indigenous peoples merupakan manisfestonya.
25
Secara terminologi, dalam perspektif hukum internasional perlu dipahami dulu istilah
Indigeneous People. Dalam bahasa Inggris ‘Indigenous People’ berarti kelompok
orang/masyarakat yang hanya memiliki hak-hak individual, sedangkan ‘Indigenous Peoples’
merujuk kepada kelompok orang/masyarakat yang memiliki hak-hak kolektif.

34
Perlawanan oleh si terhisap itu kemudian menimbulkan konsep identifikasi diri
sebagai sebuah kelompok dengan klaim "hak kolektif" dengan berbagai variasi
struktur politik dan hukum di atasnya berhadapan dengan klaim hak individu dengan
struktur negara dan kapital sebagai landasannya. Ada dua hal di sini: (i) klaim hak
kolektif itu mau tak mau harus dilakukan karena kalau mengikuti klaim hak individu,
maka akan makin terpuruk; (ii) klaim ini hanya mungkin hidup (eksis) jika dan hanya
jika terjadi identifikasi diri sebagai sebuah kolektifitas.
Identifikasi diri seperti itu mungkin cukup jelas bagi komunitas-komunitas di
negara-negara Amerika, Australia, New Zealand misalnya, di mana kelompok
masyarakat yang terhisap (sejak buruh-buruh penduduk asli di perkebunan mulai
abad 19 sampai awal abad 20 yang melahirkan ILO), dapat memposisikan diri secara
jelas berdasarkan dua argumen sosiologis dan historis yaitu (i) secara historis mereka
sudah jauh lebih dulu ada dan menjadi tuan atas negerinya sendiri (indigenae); dan (ii)
negara dengan struktur kapitalis dan budaya yang ada sama sekali bukan sebuah
"warisan budaya" mereka. Karena itu identifikasi diri sebagai "kita" (yang indigenous)
terhadap "mereka" (yang kapitalis dan penghisap) nampak lebih jelas. Ini sangat
berbeda dengan situasi kekinian di Indonesia.
Identifikasi terhadap masyarakat hukum adat oleh van Vollenhoven dan kawan-
kawannya itu juga dilakukan dengan prinsip baku identifikasi yang sama, yaitu: “kita”
(Belanda Kolonial) berhadapan dengan "mereka" (pribumi, Inlander tidak termasuk
Timur Asing). Tapi Belanda kemudian tidak berada di sini sebagai negara baru.
Dengan demikian ada latar politik, hukum dan sosial budaya yang sangat berbeda
dalam upaya identifikasi pada masa itu dengan situasi kekinian di Indonesia bila
dibandingkan dengan negerinya para indigenous peoples di Amerika dan sekutu-
sekutunya26
.
Kemudian dalam perkembangannya, kesepakatan World Summit 2002, di Jo
Berg melalui Milenium Development Goal’s target on Health Issues - Tujuan 4, 5 and 6
menggambarkan kondisi Masyarakat Adat Di Asia, dengan pernyataan pernyataan
dibawah ini:
1. Lack of access to adequate and culturally appropriate health care services. There are
very few and ill-equipped health centers and health personnel in indigenous
territories;
2. Discriminatory behavior of health personnel towards indigenous peoples and
discrimination against traditional health and healing practices;
3. There are serious health problems caused by environmental issues such as pesticides,
chemical fertilizers, pollution from toxic mine tailings, toxic substances such as the
agent orange in Vietnam, among others;
26
Proses Diskusi Milis SHKlist, Emil Kleden tentang RPP Hutan Adat,17 Juli 2007

35
4. Very few indigenous individuals become health professionals and in areas where
there are, there is a problem of brain drain such as the case of the Philippines;
5. Increasing cases of HIV/AIDS because of drug addiction and sexual traffickingas well
as increasing migration as in the case of North East India, Thailand and Burma;
6. Immunization programs are very inadequate or are used improperly;
7. There are also cultural practices which have negative impacts on health such as
practices related to sanitation and hygiene;
8. Use of indigenous peoples as guinea pigs in experimental drugs and the use of birth
control methods without the knowledge of people such as in the case of Burma,
Bangladesh and North-East India;
9. Collection of genetic materials (DNA) of indigenous peoples through the National
Geographic and IBM program and also through the Human Genome Project -SNP
(Single Nucleic Polymorphism) without the free, prior and informed consent of the
indigenous peoples, such as in the Philippines, India, Indonesia and others
Recommendations of the Asia Indigenous Peoples' Caucus to the Permanent Forum
and the Members of the Inter-Agency Support Group (pernyataan Sikap Kaukus
Masyarakat Adat Internasional dalam Forum Masyarakat PBB, Newyork_2006)
Konvensi yang paling terkenal dan menjadi acuan untuk pergerakan
Masyarakat Adat Dunia adalah Konvensi ILO No. 169 Tahun 1989 (Convention 169 of
the ILO concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries) yang
merupakan Konvensi Multilateral yang ditujukan juga untuk Masyarakat Adat dan
merupakan pengganti dari Konvensi No. 107 tahun 1957 tentang Perlindungan dan
Integrasi Masyarakat Adat dan populasi Suku dan Semi Suku Bangsa Lainnya di
Negara Negara Merdeka. Konvensi ILO mencantumkan “Perlindungan” sebagai objek
utama Konvensi dengan dasar penghormatan terhadap kultur, tradisi dan kebiasaan
masyarakat adat dan suku bangsa asli.
Dalam pasal-pasal konvensi tersebut dinyatakan bahwa kehidupan suku dan
penduduk asli, baik secara keseluruhan ataupun sebagian diatur oleh kebiasaan,
tradisi, hukum dan peraturan khusus serta institusi yang mereka miliki (Pasal 1 ayat
[1] a, Pasal 2 ayat [2] b, Pasal 8 ayat [2], dan Pasal 9 ayat [2]); mereka mempunyai
identitas atau karateristik sosial, budaya dan ekonomi sendiri (Pasal 1 ayat [1] a, Pasal
2 ayat [2] b, dan Pasal 10 ayat [1]); mereka memiliki praktik dan nilai-nilai spiritual,
religius, sosial dan budaya (Pasal 5 a); bahwa antara nilai, praktik, dan intitusi atau
lembaga yang terdapat di tengah-tengah mereka merupakan suatu kesatuan (Pasal 5
b); dan sebagian dari nilai-nilai itu berkaitan dengan hubungan antara mereka dengan
tanah atau wilayah yang mereka diami (pasal 13 ayat [1]); dan bahwa mereka
mempunyai hak untuk menggunakan, mengelola, dan melestarikan sumber daya
alam hayati yang ada di wilayah mereka (Pasal 15 ayat [1]).

36
Pengakuan serupa juga dinyatakan dalam The Rio Declaration on Environment
and Development, yang menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan dan praktik-
praktik tradisionalnya, penduduk asli dan komunitasnya mempunyai peran yang
penting dalam pembangunan dan pengelolaan lingkungan (Prinsip 22). Demikian
halnya dalam Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global
Concensus on the Management, Conservation and Sustainable Develpoment of all Types
of Forest. Pada Pasal 5a disebutkan bahwa kebijaksanaan nasional di bidang
kehutanan perlu menghargai dan mendukung identitas, budaya, dan hak penduduk
asli, masyarakatnya dan komunitas lainnya serta penghuni hutan. Sementara dalam
Pasal 12d dinyatakan bahwa kemampuan dan pengetahuan setempat yang berkaitan
dengan konservasi dan pembangunan hutan berkelanjutan perlu diakui, dihargai,
dicatat, dan dikembangkan melalui dukungan pendanaan dan kelembagaan serta
bekerjasama dengan masyarakat yang bersangkutan.
Dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati/United Nations Convention on
Biological Diversity yang untuk selanjutnya ditulis CDB, memuat sejumlah Pasal yang
mempunyai keterkaitan kuat dan penting bagi keberadaan masyarakat adat di Dunia,
khususnya diatur dalam pasal tambahan, yakni Pasal 8j, Pasal 10c, Pasal 17.2 dan Pasal
18.4.
Pasal 8j menyerukan kepada semua Negara atau Pihak yang terlibat dalam
Konvensi untuk menghormati, melestarikan dan menjaga pengetahuan, inovesi dan
praktik-praktik komunitas adat dan lokal yang terkait menjadi peraturan negara. Pasal
ini juga mengharuskan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan
pengetahuan, inovasi dan praktek harus dibagi secara merata antara komunitas adat
yang bersangkutan. Khusus untuk realisasi Pasal 8j, dibentuk Kelompok Kerja Antar
Sesi Sidang yang Terbuka dan AdHoc dengan mandat, sebagai berikut:
1. Memberikan rekomendasi dalam penerapan hukum dan bentuk bentuk
perlindungan pengetahun tradisional yang sesuai
2. Memberikan rekomendasi kepada COP menyangkut pelaksanaan Paal 8j dan pasal
pasal tamabahn terkait, khususnya dalam pengembangan dan pelaksanaan
program kerja tingkat nasional dan internasional.
3. Mengembangkan program kerja
4. Memberikan reomendasi kepada COP untuk langkah langkah memperkuat
kerjasama pada tingkat internasional diantara komunitas adat dan lokal, dan
memberikan saran cara cara memperkuat mekanisme yang mendukung kerjasama
tersebut27
.
Kemudian dalam Pasal 10c, diatur mengenai pemanfaatan yang berkelanjutan
komponen komponen keanekaragaman hayati, dimana para pihak yang terlibat
27
Lembar Informasi 10 Masyarakat Adat dan Lingkungan dalam konvensi
Keanekaragaman Hayati – CBD, hal 8,9,10, tahun 2004.

37
diharuskan untuk melindungi dan mendorong penggunaan SDA yang sesuai dengan
praktek praktek budaya tradisional yang sejalan dengan kebutuhan konservasi dan
pemanfaatan berkelanjutan. Selanjutnya dalam Pasal 17.2 membahas mengenai
pertukaran informasi tentang konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati
yang berkelanjutan. Informasi tersebut termasuk pengetahun tradisional masyarakat
adat dan jika memungkinkan pengembalian informasi pengetahun tradisional
masyarakat adat. Terakhir dari pasal-pasal yang berkenaan langsung dengan
masyarakat adat adalah Pasal 18.4 yang mendukung upaya kerjasama untuk
pengembangan dan penggunaan teknologi, termasuk teknologi tradisional dan asli,
dan mengakui bahwa pengetahuan tradisional harus dihargai sama seperti bentuk
pengetahuan lainnya, dianggap sama sama berguna termasuk pengetahun ilmiah.
Indonesia telah meratifikasi CBD ini dalam bentuk Undang Undang No 5 tahun 1994
Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai
Keanekaragaman Hayati, pada tanggal 1 Agustus 1994.
Piagam internasional lain yang juga mengakui adanya masyarakat hukum adat
adalah Charter of the Indigenous and Tribal Peoples of the Tropical Forests. Dalam
Piagam ini ditegaskan bahwa hutan dan wilayah yang dihuni oleh masyarakat asli dan
masyarakat lokal/setempat bukan sekedar dilihat sebagai sumber daya ekonomi,
tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan dan mempunyai nilai
spiritual bagi mereka. Hutan dan wilayah merupakan sesuatu yang mendasar bagi
kelangsungan sosial, budaya, spiritrual, ekonomi dan politik mereka (Pasal 3); bahwa
mereka mempunyai pola hidup yang sesuai dengan lingkungan dan dapat mengatur
kehidupan sesuai dengan pandangan hidup yang mereka miliki (Pasal 5, 6, dan 7);
mereka mempunyai pola-pola land tenure tersendiri (Pasal 15) dan pemanfaatan serta
pemilikan yang bersifat khusus terhadap wilayah yang mereka diami (Pasal 16);
mereka mempunyai hak untuk menentukan batas wilayah yang secara resmi diakui
dan didokumentasikan (Pasal 17) dan mereka memiliki hak-hak kolektif terhadap
kekayaan intelektual dan budaya, plasma nutfah, bioteknologi dan pengetahuan
mengenai keanekaragaman hayati (Pasal 40).
Selain itu pengakuan akan hak masyarakat adat dapat ditemukan dalam
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dalam Pasal 1 ayat (1)
misalnya dinyatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk menentukan
nasibnya sendiri dan karena hak itu pula mereka mempunyai kebebasan untuk
menentukan status politik dan mengejar perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya
mereka sendiri. Sedang mengenai kelompok minoritas, baik dari sisi etnis, agama,
atau bahasa tidak boleh ditolak haknya dalam masyarakat untk menikmati
kebudayaan mereka sendiri, menganut agama dan menjalankan ibadah, atau
menggunakan bahasa mereka sendiri (Pasal 27).

38
Selanjutnya pengakuan akan hak masyarakat adat untuk menentukan nasib
sendiri dan kebebasan untuk menentukan status politik dan mengejar perkembangan
ekonomi, sosial, dan budaya mereka sendiri juga kembali ditegaskan dalam Pasal 1
ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Selain
itu, Kovenan ini juga mengatur hak masyarakat adat akan pekerjaan (Pasal 6 dan 7),
penghidupan, perumahan, dan kesehatan yang layak (Pasal 10,11, dan 12) serta
pendidikan (Pasal 13dan 14).
Adapun instrumen internasional yang secara khusus membicarakan
masyarakat adat adalah Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak
Masyarakat Adat (United Nations Declaration on The Rights of Indigenous Peoples).28
Terkait dengan atas hak atas tanah atau wilayah adat, dalam Pasal 10 ditegaskan
bahwa masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah
mereka. Relokasi tidak boleh dilakukan tanpa persetujuandan bila ada persetujuan
maka mereka diberikan kompensasi yanga adil serta jika dimungkinkan mereka diberi
pilihan untuk kembali. Lebih lanjut dalam Pasal 25 diakui adanya hubungan spiritual
masyarakat adat dengan tanah, wilayah atau perairan yang mereka diami atau
tempati secara tradisional. Pengakuan akan hak masyarakat atas wilayah dan sumber
daya alam yang terdapat dalam wilayah itu serta pemanfaatannya ditegaskan dalam
Pasal 26 ayat (1) dan (2), bahkan pada ayat (3) ditegaskan bahwa pemerintah patut
memberikan perlindungan atas hak tersebut. Secara substansi, pengakuan dan
perlindungan terhadap tanah/wilayah dan sumber daya alam yang terdapat dalam
wilayah itu serta pemanfaatannya juga ditemukan dalam Pasal 27 sampai dengan
Pasal 30.
Sementara hak untuk mempertahankan identitas dan kebudayaan, serta
kearifan tradisi masyarakat adat dinyatakan dalam Pasal 11,12, 13, 31, dan 34. Pada
kelima pasal itu ditegaskan bahwa masyarakat adat berhak untuk mempraktikan atau
menghidupkan kembali adat dan tradisi mereka, mengajarkan dan mengembangkan
tradisi agama dan spiritual serta bahasa filsafat, sistem tulisan dan negara memiliki
kepatutan untuk menjamin hak-hak tersebut.
28
Deklarasi ini disahkan tanggal 29 Juni 2006 pada sidang perdana Dewan Hak Asasi
Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM) di Jenewa melalui suatu pemungutan
suara (roll-call vote), dengan hasil 30 negara mendukung (termasuk Indonesia, India, China,
Cuba) 2 menentang (Canada dan Federasi Rusia), 12 abstain (termasuk Filipina, Algeria) dan 3
absen (Djibouti, Gabon, Mali). Adapun Dewan HAM merupakan badan baru yang dibentuk
pada tanggal 15 Maret 2006 oleh Majelis Umum PBB untuk menggantikan Komisi HAM PBB
yang dibentuk sejak 1946, sebagai bagian upaya reformasi PBB. Lihat Adhi Santhika, “Potensi
Pelanggaran Ham Dalam Berbagai Kebijakan Negara Yang Berhubungan Dengan Hak
Masyarakat Adat Dalam Bidang Hak Sipol,” Makalah disajikan dalam Advanced Training on
Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia; diselenggarakan
oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-UII), Yogyakarta, 21-
23 Agustus 2007.

39
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat adat atas pendidikan
diatur dalam Pasal 14 dan 15. Masyarakat adat berhak mendirikan sistem pendidikan
dengan menggunakan metode yang sesuai dengan budaya mereka dalam proses
belajar mengajar, dan secara inividual, khususnya anak-anak, berhak untuk
mendapatkan pendidikan negeri di segala tingkatan, tanpa ada bentuk diskriminasi.
Selain itu juga dinyatakan bahwa masyarakat adat berhak atas martabat dan
keragaman budaya, sejarah dan aspirasi mereka untuk disampaikan secara tepat
dalam pendidikan dan informasi umum.
Berkenaan dengan hak atas penghidupan yang layak, pekerjaan dan
perumahan dalam Pasal 21 dinyatakan bahwa masyarakat adat berhak, tanpa
diskriminasi, atas peningkatan kondisi ekonomi dan sosial mereka, yang antara lain
mencakup pekaryaan, pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang, perumahan, sanitasi,
kesehatan dan keamanan sosial. Selanjutnya dalam Pasal 23 disebutkan bahwa
masyarakat adat berhak untuk secara aktif dilibatkan dalam mengembangkan
program kesehatan dan sedapat mungkin mereka menangani administrasinya melalui
lembaga di kalangan mereka sendiri. Terkait dengan hal ini, dalam Pasal 24 ditegaskan
bahwa masyarakat adat berhak menggunakan obat-obat tradisional dan memelihara
praktik-praktik kesehatan yang mereka miliki dan bahwa secara individual, anggota
masyarakat adat juga berhak untuk mengakses, tanpa diskriminasi apapun, kepada
pelayanan kesehatan dan sosial.
B. Kedudukan Masyarakat (Hukum) Adat dalam Peraturan Perundang-undangan di
Indonesia
Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) istilah
yang dipakai dalam menyebut masyarakat adat, yaitu masyarakat hukum adat29
dan
masyarakat adat.30
Kedua istilah ini mengacu kepada pengertian yang didasarkan
pada pemenuhan unsur dan pendekatan definisi. Dengan menggunakan pendekatan
yang berbeda dalam memahami masyarakat adat, maka tentu saja penggunaan
kedua istilah ini mengandung sejumlah problem konseptual, misalnya saja apakah
istilah masyarakat hukum adat adalah kata lain dari adatrechtsgemeenschap dan
istilah masyarakat adat adalah kata lain dari indigenous peoples? Dari sisi dinamika,
29
Lihat misalnya Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
pokok Agraria, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , Undang-
undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah
Konstitusi, Undang-undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang No.
18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah
30
Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang
No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang No. 27 Tahun 2003
tentang Panas Bumi, Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

40
dengan mengacu kepada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa
bandul pengakuan terhadap masyarakat adat telah berubah, dari pengakuan yang
semula bersifat deklaratif menjadi pengakuan bersyarat.31
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
a. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.”
Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional
masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara
mengakui dan menghormati keberadaan dan hak-hak masyarakat adat.
Namun pengakuan tersebut memberikan batasan-batasan atau persyaratan
agar suatu komunitas dapat diakui keberadaan sebagai masyarakat adat.
Berdasarkan rumusan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan
bahwa terdapat 4 (empat) unsur yang harus diperhatikan sebagai “syarat”
eksistensi masyarakat hukum adat di Indonesia, yaitu:
1) Sepanjang masih hidup
Seperti diuraikan di atas, ada di kalangan mereka yang tidak mampu
mempertahankan kehidupannya, sebagai akibat dari keterpurukan hidup,
yang mencari kehidupan di tempat-tempat/lingkungan daerah lain, sehingga
ia sebagai individu dengan yang lain tidak mempunyai pertalian darah.
Akibatnya, kekuatan hukum adat yang menjadi dasar kehidupannya selama
ini, lama kelamaan menjadi pudar, akhirnya hilang sema sekali. Sedangkan
daerah atau teritorialyang menjadi salah satu syarat adanya “hukum adat”
bagi suatu masyarakat, tidak mungkin mengikuti migrasi anggotanya setiap
kali dalam rangka mencari kehidupan yang lebih baik.
Kenyataan saat ini, masih banyak juga yang sanggup mempertahankan
eksistensi mereka sebagai suatu masyarakat yang hidup dalam persekutuan
hukum adat dalam satu wilayah tertentu, dimana para anggotanya tetap
diikat dengan pertalian darah yang kuat.
31
Lihat Rikardo Simarmata, “Perlindungan Hak-hak Dasar Masyarakat Adat dalam
Peraturan Perundang-undangan Nasional: Catatan Kritis” Makalah disajikan dalam Advanced
Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar Hak Asasi Manusia;
diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM-
UII), Yogyakarta, 21-23 Agustus 2007, hlm. 1-3

41
2) Sesuai dengan perkembangan masyarakat
Ciri/persyaratan ini, tentunya mengandung arti bahwa hal-hal yang menjadi
ketentuan-ketentuan tradisionalnya, tidak boleh bertentangan dengan
kemajuan masyarakat dewasa ini yang tidak dapat menghindarkan dirinya
dari pengaruh global. Di antaranya akan penghormatan terhadap hak-hak
perempuan misalnya. Ada kalanya terdapat hukum tradisional (adat) yang
sesungguhnya dilihat dari sudut martabat perempuan, sangat melecehkan.
Misalnya, kebiasaan memperistri banyak orang yang malah menjadikan
kebanggaan status sosialnya. Seharusnya dalam rangka penghormatan
martabat perempuan yang memiliki hak asasi (Deklarasi Wina Tahun 1993)
memperoleh kedudukan sedemikian rupa sesuai dengan harkat
martabatnya sebagai manusia, jangan diperlakukan sebagai kekayaan
property yang dapat untuk mendongkrak kedudukan sosialnya.
3) Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
Syarat ini, sudah selayaknya dan harus dimiliki setiap masyarakat hukum
adat. Hukum yang diberlakukan dalam masyarakat tersebut, benar-benar
murni suatu perwujudan dari ketentuan-ketentuan/kebiasaan-kebiasaan
tradisional yang telah secara turun-temurun dilaksanakan. Jadi jangan
sampai mewujudkan ketentuan modern yang terkontaminasi kehidupan
politik modern.
Jadi singkatnya, hukum yang berlaku dalam komunitas masyarakat tersebut,
tidak bertentangan dengan hukum yang diberlakukan bagi seluruh wilayah
Indonesia.
4) Yang Diatur dalam Undang-Undang.
Selain diamanatkan oleh UUD 1945 (Pasal 18B), yang selanjutnya sudah
dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Seperti dalam
UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan UU
tersebut, antara lain diatur bahwa masyarakat hukum adat sebagai satu
kesatuan merupakan salah satu pihak yang dapat menjadi pemohon dalam
persidangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat
(1) huruf b UU No 24 Tahun 2003.32
Terlepas dari sejumlah kritik33
yang dialamatkan terhadap rumusan Pasal 18B
ayat (2) UUD 1945 tersebut, pengakuan tersebut harus bisa dimaknai serta
32
Lies Sugondo, “Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Nasional,” Makalah
disajikan dalam Advanced Training on Indigenous Peoples’ Rights untuk Dosen-Dosen Pengajar
Hak Asasi Manusia; diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia (PUSHAM-UII), Yogyakarta, 21-23 Agustus 2007, hlm. 3-6
33
Bagaimana kritik terhadap rumusan pasal tersebut bisa dilihat dalam Yance Arizona
(Ed.), 2010, Antara Teks Dan Konteks: Dinamika Pengakuan Hukum Terhadap Hak
Masyarakat Adat Atas Sumber Daya Alam Di Indonesia, Jakarta, Huma.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

Similar to Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (11)

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah