Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama di Kalimantan Timur yaitu:
1) Dominasi korporasi besar dalam sektor energi fosil seperti pertambangan batubara dan migas menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat.
2) Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil untuk listrik telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran.
3) Diperlukan diversifikasi sumber energi dan peningkatan rasio elektrifik
Sebanyak 129.654,04 Ha kawasan hutan lindung dan konservasi di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung, dan Banten) telah terbebani izin pertambangan.
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor minerba untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015.
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiPeople Power
1. PPRM-AMPEL dan organisasi mahasiswa lainnya menuntut pencabutan SK Menteri Kehutanan No. 327/2009 yang memberikan izin kepada PT. RAPP, PT. SRL, dan PT. LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mereka juga menuntut agar seluruh operasi perusahaan pulp dan kertas bermasalah di Riau dihentikan karena merusak lingkungan dan menimbulkan konflik lahan.
3. DPRD Provinsi Riau dim
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakpastian hukum lahan hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten dimana hanya 8% lahan hutan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan karena izin eksploitasi lahan yang diberikan pemerintah melampaui kapasitas lahan. Dokumen juga membahas tentang dominasi lahan oleh 25 perusahaan kelapa sawit milik para ta
Hampir 40% izin pertambangan di 3 provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat) masih berstatus non-clean and clear, menandakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemegang izin. Lebih dari 60.000 hektar hutan rusak akibat kegiatan pertambangan di 3 provinsi antara 2009-2013. Banyak izin diberikan di kawasan hutan lindung dan konservasi tanpa memperhatikan peraturan.
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Dokumen tersebut membahas tiga masalah utama di Kalimantan Timur yaitu:
1) Dominasi korporasi besar dalam sektor energi fosil seperti pertambangan batubara dan migas menimbulkan konflik lahan dengan masyarakat.
2) Ketergantungan yang tinggi pada energi fosil untuk listrik telah menyebabkan kerusakan lingkungan besar-besaran.
3) Diperlukan diversifikasi sumber energi dan peningkatan rasio elektrifik
Sebanyak 129.654,04 Ha kawasan hutan lindung dan konservasi di 3 Provinsi (Bengkulu, Lampung, dan Banten) telah terbebani izin pertambangan.
Kertas posisi ini disusun oleh Koalisi Anti Mafia Tambang, dipersiapkan dalam Rapat Koordinasi dan Supervisi KPK sektor minerba untuk wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, 22 April 2015.
Izin RAPP di Pulau Padang Cacat AdministrasiPeople Power
1. PPRM-AMPEL dan organisasi mahasiswa lainnya menuntut pencabutan SK Menteri Kehutanan No. 327/2009 yang memberikan izin kepada PT. RAPP, PT. SRL, dan PT. LUM di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Mereka juga menuntut agar seluruh operasi perusahaan pulp dan kertas bermasalah di Riau dihentikan karena merusak lingkungan dan menimbulkan konflik lahan.
3. DPRD Provinsi Riau dim
Dokumen tersebut membahas tentang ketidakpastian hukum lahan hutan di Bengkulu, Lampung, dan Banten dimana hanya 8% lahan hutan yang memiliki kepastian hukum. Hal ini menyebabkan konflik tenurial antara masyarakat dengan pemerintah dan perusahaan karena izin eksploitasi lahan yang diberikan pemerintah melampaui kapasitas lahan. Dokumen juga membahas tentang dominasi lahan oleh 25 perusahaan kelapa sawit milik para ta
Hampir 40% izin pertambangan di 3 provinsi (Maluku, Papua, Papua Barat) masih berstatus non-clean and clear, menandakan masih banyak pelanggaran yang dilakukan pemegang izin. Lebih dari 60.000 hektar hutan rusak akibat kegiatan pertambangan di 3 provinsi antara 2009-2013. Banyak izin diberikan di kawasan hutan lindung dan konservasi tanpa memperhatikan peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi yang berkembang di sektor kehutanan Sumatera yang menyebabkan kerusakan hutan. Beberapa persoalan utama yang diangkat antara lain ketidakpastian kawasan hutan, kesemrawutan izin hutan dan perkebunan, serta penegakan hukum yang belum tegas."
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF yang diadakan di Perum Perhutani KPH Nganjuk memberikan informasi mengenai peserta rapat, susunan acara, dan ringkasan hasil diskusi. Diskusi menyimpulkan komitmen Perum Perhutani dalam melibatkan stakeholder dan mengedepankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan.
Tuntutan untuk mengusut pelanggaran HAM di Dusun Suluk Bongkal, membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus kejahatan kehutanan, dan menutup perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat di Riau. Dokumen ini berisi laporan insiden penggusuran di Suluk Bongkal tahun 2008 dan permintaan untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hukum terkait kehutanan
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Provinsi Papua, mencakup fungsi hutan, komoditas unggulan kehutanan menurut wilayah adat, dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung.
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Tiga program utama diusulkan untuk mengelola kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara lestari:
1) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui ekowisata dan rehabilitasi hutan bersama.
2) Mengusulkan lahan baru untuk pemukiman masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelaku perambahan hutan.
3) Melestarikan ekosistem Tesso Nilo dengan merehabilitasi la
Surat pernyataan bersama dari orang tua calon mempelai pria dan wanita menyatakan tidak keberatan anak mereka menikah sesuai pilihan. Surat kuasa juga diberikan kepada pihak ketiga untuk menikahkan anak mereka.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
Berita acara ini merangkum hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat membentuk panitia dengan komposisi ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersedia memfasilitasi proses pemilihan kepala desa sesuai kewenangannya.
Siaran Pers Str 19 Des 08 Suluk Bongkal Lautan ApiPeople Power
Siaran pers menyatakan bahwa penyerangan polisi dan preman ke dusun Suluk Bongkal menyebabkan 1 korban jiwa anak dan ratusan terluka serta rumah terbakar, menuntut pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab.
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini merangkum kunjungan lapangan utusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Humbahas untuk memverifikasi pengaduan masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT TPL di Tanah Batak.
2. Kunjungan lapangan menemukan berbagai bukti kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan alam, penurunan debit air, dan kerusakan habitat hewan
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Korupsi di sektor pertambangan di Indonesia telah menyebar luas karena adanya paradigma eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi semata. Hal ini telah memunculkan rantai izin pertambangan yang berlebihan dan sering tumpang tindih, serta korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan reformasi sistem pertambangan dan
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai wilayah hukum Polsek Pamukan Selatan yang meliputi letak, batas wilayah, dan situasi umum. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan serta strategi penanganannya, meliputi tindakan preventif, preemptif, dan represif. Selain itu, dokumen ini memuat data lokasi rawan kebakaran, relawan penanggulangan kebakaran, serta inovasi-inov
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi yang berkembang di sektor kehutanan Sumatera yang menyebabkan kerusakan hutan. Beberapa persoalan utama yang diangkat antara lain ketidakpastian kawasan hutan, kesemrawutan izin hutan dan perkebunan, serta penegakan hukum yang belum tegas."
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Notulen rapat konsultasi publik FSC Controlled Wood dan HCVF yang diadakan di Perum Perhutani KPH Nganjuk memberikan informasi mengenai peserta rapat, susunan acara, dan ringkasan hasil diskusi. Diskusi menyimpulkan komitmen Perum Perhutani dalam melibatkan stakeholder dan mengedepankan pendekatan sosial dalam pengelolaan hutan.
Tuntutan untuk mengusut pelanggaran HAM di Dusun Suluk Bongkal, membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atas kasus kejahatan kehutanan, dan menutup perusahaan-perusahaan yang merusak lingkungan dan merampas tanah rakyat di Riau. Dokumen ini berisi laporan insiden penggusuran di Suluk Bongkal tahun 2008 dan permintaan untuk menindaklanjuti kasus-kasus pelanggaran hukum terkait kehutanan
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Provinsi Papua, mencakup fungsi hutan, komoditas unggulan kehutanan menurut wilayah adat, dan pembentukan unit pelaksana teknis dinas kabupaten/kota untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan penunjang tertentu seperti Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi dan Lindung.
Koalisi Anti Mafia Huta mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup). Koalisi menilai pentingnya kegiatan tersebut untuk menjadi ruang bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Kehutanan ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan
dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Tiga program utama diusulkan untuk mengelola kawasan Taman Nasional Tesso Nilo secara lestari:
1) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat sekitar untuk meningkatkan ekonomi mereka melalui ekowisata dan rehabilitasi hutan bersama.
2) Mengusulkan lahan baru untuk pemukiman masyarakat dan menegakkan hukum terhadap pelaku perambahan hutan.
3) Melestarikan ekosistem Tesso Nilo dengan merehabilitasi la
Surat pernyataan bersama dari orang tua calon mempelai pria dan wanita menyatakan tidak keberatan anak mereka menikah sesuai pilihan. Surat kuasa juga diberikan kepada pihak ketiga untuk menikahkan anak mereka.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang persyaratan calon kepala daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan syarat bagi calon yang pernah menjadi terpidana serta penghapusan syarat tertentu sesuai dengan putusan MK.
Berita acara ini merangkum hasil rapat pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Rapat membentuk panitia dengan komposisi ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat. Kepala desa bersedia memfasilitasi proses pemilihan kepala desa sesuai kewenangannya.
Siaran Pers Str 19 Des 08 Suluk Bongkal Lautan ApiPeople Power
Siaran pers menyatakan bahwa penyerangan polisi dan preman ke dusun Suluk Bongkal menyebabkan 1 korban jiwa anak dan ratusan terluka serta rumah terbakar, menuntut pemerintah dan perusahaan bertanggung jawab.
Tiga kalimat:
1. Dokumen ini merangkum kunjungan lapangan utusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Humbahas untuk memverifikasi pengaduan masyarakat terhadap dampak kerusakan lingkungan akibat kegiatan PT TPL di Tanah Batak.
2. Kunjungan lapangan menemukan berbagai bukti kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan alam, penurunan debit air, dan kerusakan habitat hewan
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
Korupsi di sektor pertambangan di Indonesia telah menyebar luas karena adanya paradigma eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi semata. Hal ini telah memunculkan rantai izin pertambangan yang berlebihan dan sering tumpang tindih, serta korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah daerah. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan reformasi sistem pertambangan dan
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai wilayah hukum Polsek Pamukan Selatan yang meliputi letak, batas wilayah, dan situasi umum. Dokumen ini juga menjelaskan faktor-faktor penyebab kebakaran hutan dan lahan serta strategi penanganannya, meliputi tindakan preventif, preemptif, dan represif. Selain itu, dokumen ini memuat data lokasi rawan kebakaran, relawan penanggulangan kebakaran, serta inovasi-inov
Komitmen pemberantasan korupsi pemerintah Indonesia tercantum dalam Inpres No. 7/2015 dan Inpres no. 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Sudah sejauh manakah kinerja pemberantasan korupsi ini?
Di sisi lain, adanya Gerakan Nasional Penyelamatan SDA yang mendorong perbaikan tata kelola SDA khususnya hutan dan kebun menjadi momentum perbaikan sektor ini.
Kertas posisi ini disusun oleh koalisi masyarakat sipil di Sumatera yang fokus pada tata kelola sektor kehutanan dan perkebunan dalam rangkaian kegiatan Indonesia Anti Corruption Forum ke 5 di Riau (22-23 Nov 2016). Sejumlah rekomendasi bagi pemerintah pusat dan daerah yang dihasilkan semoga menjadi masukan dalam perbaikan sektor ini.
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor Minerba melalui skema kegiatan Koordinasi dan Supervisi (Korsup) di bidang Mineral dan Batubara (Minerba). Koalisi Anti Mafia Tambang merasa penting untuk berpartisipasi dalam implementasi korsup Minerba ini melalui kegiatan pengawasan dan pengumpulan data-data di lapangan untuk disampaikan kepada KPK. Dukungan masyarakat sipil ini bertujuan untuk memperkuat kerja pengawasan dan penegakan hukum yang masih lemah di internal pemerintah daerah dan pusat. Korsup KPK Tahap-1 di 12 provinsi telah dimulai sejak awal tahun 2014, sedangkan Korsup KPK Tahap-2 untuk 19 Provinsi telah dimulai sejak Desember 2014 termasuk melalui koordinasi dan pemantauan bersama kepala-kepala daerah di 3 (tiga) provinsi yakni Provinsi Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Utara pada 8 Juni 2015. Kertas posisi ini disusun sebagai hasil pengawasan koalisi masyarakat sipil di 3 (tiga) provinsi, terutama yang menyangkut aspek ketaatan ijin, penerimaan negara, serta aspek sosial dan lingkungan.
Penyataan sikap KPW PRD Prov. Riau thd tindakan refresif kepolisian telaga raya People Power
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) 13 aktivis mahasiswa dan warga ditangkap setelah kerusuhan memprotes perusahaan tambang nikel yang tidak membayar ganti rugi lahan, (2) Warga telah berkali-kali melakukan protes damai namun perusahaan tidak merespon dengan baik, (3) KPW-PRD menuntut pembebasan aktivis tanpa syarat dan pencabutan izin usaha tambang perusahaan.
Harapan masyarakat di daerah lingkar tambang untuk bisa keluar dari krisis dan masalah tampaknya jauh panggang dari api. Pemilu 2019, dengan keterlibatan para pebisnis tambang berpotensi besar membuka lebar krisis dan masalah semakin parah. Sehingga, siapapun yang menang dalam Pemilu 2019, rakyat tetap berada di pihak yang kalah, menanggung risiko akibat praktik eksploitatif, sedangkan pebisnis tambang, berikut elit politik terkait, tetap menang, melanjutkan ekstraksi untuk keuntungan diri dan kelompok mereka.
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
22 juli 1996 22 juli 2011; 15 tahun DIRGAHAYU PRDPeople Power
Gerakan Nasional Pasal 33;
Kembalikan Bumi, Air, Udara Dan Kekayaan Alam Yang Terkandung Di Dalamnya Untuk Kemakmuran Rakyat.
KPW PRD PROV. RIAU
Hentikan Pemerintahan Neoliberalisme
Rebut kembali kedaulatan Nasional
Kronologis perluasan areal RAPP & 3.3 T Kerugian NegaraPeople Power
Dokumen tersebut merangkum kronologis perluasan areal PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Provinsi Riau sejak tahun 2004 hingga 2009 melalui beberapa keputusan Menteri Kehutanan dan Gubernur Riau yang menambah luas areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri RAPP menjadi 350.165 hektar.
Pernyataan mengutuk keras tindakan kepolisian di Bengkalis yang melakukan penangkapan secara brutal terhadap 3 warga Pulau Padang tanpa alasan hukum yang jelas dan melanggar prosedur hukum. Serikat Tani Nasional meminta pemerintah untuk menghentikan tindakan represif, mencopot oknum polisi pelaku kekerasan, dan mencabut izin HTI PT RAPP.
Scan pengumuman riau pos Pengumuman Publik LEI - RAPP
Pernyataan sikap STR
1. PERNYATAAN SIKAP
No: 014/KPP-STN/B.1/IV/2011
Hentikan Kriminalisasi Warga Pulau Padang;
Menteri Kehutanan Harus Bertanggungjawab
Atas peristiwa terbakarnya dua mobil eskavator dan dua camp karyawan milik PT. Riau Andalan Pulp
and Paper (RAPP) di Sungai Hiu, Desa Tanjung Padang, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan
Meranti, pada Senin (30/5/2011), menjadikan alasan bagi aparat Kepolisian Resort (Polres) Bengkalis
melakukan tindakapan represif.
Saat ini, kondisi di Pulau Padang sedang terisolir. Rakyat Pulau Padang tidak dapat keluar dari pulau
tersebut, sebab dua akses pintu masuk dan keluar pulau melalui Pelabuhan Buton dan Pelabuhan Kurau
telah ditutup Polres Bengkalis untuk mencegah warga keluar dari pulau tersebut. Selain itu, seorang
warga bernama Heri (25 tahun) telah pula ditangkap, dan sedangkan Nazlan (20 tahun) dan Mazlin (18
tahun) belum diketahui keberadannya, serta beberapa warga lainnya dalam proses pemeriksaan dan
pengejaran kepolisian.
Pihak PT. RAPP menuding bahwa 600 massa dan aktivis dari Serikat Tani Riau (STR) yang melakukan
aksi di perusahaan pada hari itu, terlibat dengan aksi pembakaran, sebagaimana berita yang dilansir
disebagian media-media lokal, bahwa kasus pembakaran tersebut berkaitan dengan aksi massa.
Dari kronologi yang disampaikan ke sejumlah media massa, terkesan ada upaya kuat dari pihak
perusahaan, kepolisian, serta koramil setempat untuk mengkriminalisasi massa aksi.
Lebih lanjut, PT.RAPP mengklaim aksi massa yang dilakukan oleh warga Pulau Padang telah
mengakibatkan kerugian perusahaan dan invetasi bagi daerah serta meresahkan warga. Warga juga
dianggap "melawan hukum", sebab berdasarkan Surat Keputusan No.327/Menhut-II/2009 tentang Ijin
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (IUPHHK HTI), pihak perusahaan
merasa berhak mengambil lahan-lahan perkebunan rakyat.
Berdasarkan situasi tersebut, Serikat Tani Riau (STR) menilai adanya persekongkolan diantara pihak
perusahaan dan aparat negara dalam merekayasa fakta peristiwa yang sebenarnya, sebab tindakan
kriminalisasi merupakan cara lazim yang selalu digunakan dalam meredam perjuangan rakyat
dimanapun.
Karena aksi massa yang dilakukan oleh Rakyat Pulau Padang sejak siang, pukul 14.30 WIB di areal
perusahaan merupakan aksi damai.
Pertama, sebelumnya organisasi STR telah meminta kerjasama dan bantuan keamanan melalui surat
pemberitahuan secara resmi kepada pihak kepolisian terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan
warga. Namun, keamanan yang diharapkan untuk membantu jalannya proses aksi tidak dengan personil
yang maksimal. Pihak kepolisian justru lalai mengamankan kegiatan aksi.
Kedua, dialog antara massa STR dengan perwakilan PT. RAPP, Pendi, selaku Humas, berjalan buntu.
Pihak perusahaan menolak mematuhi surat Komnas HAM untuk menghentikan operasional perusahaan,
yang dinilai mengantongi perijin yang cacat administrasi (inprosedural) dan melanggar ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
Perjuangan warga sejak tahun 2009 hingga sekarang ini tidak kunjung selesai. Warga Pulau Padang
tidak menghendaki perusahaan bubur kertas itu menghancurkan hutan gambut dan tanaman produksi
warga. Sebanyak 33 ribu jiwa penduduk di Kecamatan Merbau terancam kehilangan sumber kehidupan
dan tempat tinggal, disebabkan Pulau Padang yang seluas 1.109 km² atau 110.000 Ha terancam
2. tenggelam akibat perambahan hutan gambut seluas 40 % atau 41.205 Ha oleh PT Riau Andalan Pulp
and Paper (PT RAPP).
Ketiga, berdasarkan laporan kronologis KPD STR Kab. Kepualauan meranti, aksi yang berakhir pada
sore, pukul 17.00 WIB berjalan damai. Sesudah aksi, pimpinan-pimpinan aksi STR menuju Kota
Pekanbaru untuk menghadiri rapat pleno persiapan Kongres STR ke II. Demikian pula dengan massa
aksi lainnya, kembali menuju desa masing-masing dengan menggunakan lima buah pompong (kapal
motor).
Keempat, pihak STR baru mengetahui adanya kebakaran dilokasi aksi pada Selasa pagi. Berdasarkan
informasi yang diterima oleh pihak STR, terjadi “amuk massa” di lokasi hutan milik PT. RAPP pada
malam hari, sehingga, tidak diketahui kejadian yang sesungguhnya.
Akan tetapi, peristiwa yang terjadi di Pulau Padang bersumber dari SK Menhut No.327 tahun 2009
tentang ijin HTI yang menambahkan luas areal PT. RAPP dari semula 235.140 Ha di tahun 2004,
bertambah menjadi 350.167 Ha di tahun 2009. Kebijakan Menhut yang mengijinkan perambahan hutan
gambut merupakan hasil "main mata" dengan pelaku pencemaran lingkungan, illegal logging, suap, dll,
yang dikenal sebagai pengusaha hitam Sukanto Tanoto, pemilik PT. RAPP yang bernaung dibawah
Asia Pacific Resource International Limited (APRIL).
Dengan begitu, Menteri Kehutanan menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas penerbitan ijin
perambahan hutan gambut dan perampasan lahan warga. Terlebih lagi, Rakyat Pulau Padang bahkan
telah melakukan aksi di Kantor Kementerian Kehutanan, di Jakarta. Akan tetapi, Menhut Zulkifli Hasan
bersikap “tuli” terhadap aspirasi Petani Pulau Padang.
Maka, kami dari Serikat Tani Riau (STR) mendukung sepenuhnya perjuangan rakyat Pulau Padang
untuk segera:
1. Menghentikan Operasional PT.RAPP di Pulau Padang Secepat-cepatnya.
2. Mencabut Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.327/Menhut-II/2009.
3. Menghentikan Penagkapan Warga dan Kriminalisi Para Aktifis Kerakyatan.
4. Membebaskan Penahanan Warga Tanpa Syarat.
Demikian Pernyataan Sikap ini kami buat sebagai sikap solidaritas perjuangan pada kaum tani.
KEMBALIKAN TANAH RAKYAT SEKARANG JUGA !
SELAMATKAN RAKYAT MERANTI !
TANAH, MODAL DAN TEKNOLOGI MURAH MODERN UNTUK KAUM TANI !
Pekanbaru, 1 Juni 2011
SerikatTani Riau (STR)
Teri Hendra Chaniago Dessri Kurniawati, SH
Ketua UMUM KPP STR Sekretris Jendral KPP STR