Test 2

1. SOSIALISASI PERMEN LHK
NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN
UTARA
Tana Tidung, 28-30 Juni 2022

2. 1. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Pasal 29A dan 29B)
2. PP No. 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan
(BAB VI)
Permen No 9 Tahun 2021 ttg
Pengelolaan PS
terdiri dari:
12 BAB
200 PASAL
268 Halaman
Dasar Hukum Perhutanan Sosial
dilaksanakan oleh
atau hutan hak/hutan
masyarakat
adat
setempat
yang
atau
masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama
untuk meningkatkan kesejahteraannya,
keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial
budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan
Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat,
Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.
Perhutanan Sosial
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN
PERHUTANAN SOSIAL
Sistem pengelolaan hutan lestari yang
dilaksanakan dalam kawasan hutan negara
Persetujuan
/ Penetapan
PS

3. DASAR HUKUM
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara
Nomor 46 Tahun 2018 Tanggal 7 Mei 2018
Tentang Penyelenggaraan Perhutanan Sosial di
Provinsi Kalimantan Utara

9. Kelompok Perhutanan Sosial mengelola dan secara berkelompok bekerjasama - saling bergantung satu sama lain -
dan terkonsentrasi dalam satu wilayah untuk mengembangkan komoditas tertentu dan tanaman pangan.
Hutan Desa
Hutan Kemasyarakatan
Hutan Tanaman
Rakyat
Kemitraan
Hutan Adat
IPHPS
Dengan Program Perhutanan Sosial:
•
• Masyarakat diberikan
hak/Izin/pengakuan dan perlindungan
pengelolaan kawasan hutan
Peningkatan tutupan lahan (Stok
Karbon Meningkat)
1. Sylvo-pasture
2. Silvo-fishery
3. JasaLingkungan
1. Pendampingan
2. AksesModal
3. AksesPasar
4. OffTaker
PERHUTANAN SOSIAL  PENGELOLAAN HUTAN
BERKELANJUTAN
HUTAN
PRODUKSI
HUTAN
KONSERVASI
HUTAN
LINDUNG
SistemMataPencaharian
• Pengurangan Kemiskinan
• Pengurangan Konflik Sosial
• Penguatan Ketahanan Pangan
• Keseimbangan ekosistem dan
kelestarian alam
Agroforestry
OffFarm/OnFarm
6

12. “Kelompok Usaha
Perhutanan Sosial (KUPS)
adalah kelompok usaha
yang dibentuk oleh
Kelompok Perhutanan
Sosial yang akan dan/atau
telah melakukan usaha”
Memiliki potensi usaha lebih
dari satu, dapat membentuk
beberapa KUPS sesuai dengan
potensi usahanya.
KUPS adalah Startup Perhutanan Sosial
KUPS sebagai ujung tombak
pelaku usaha ditingkat tapak
KUPS berkembangan menjadi
UKM berbasis potensi SDH
Bisnis Model 4 P (people-public-
private-partnership)

13. FASILITASI
PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN S
• Penandaan
Batas/Penataa
n Areal
• Pembentukan
KUPS
Penguatan
Kelembagaan
Penyusunan
Rencana
• Penyusunan
RKPS
• Penyusunan
RKT
• Kegiatan
Kelola
Kawasan :
Agroforestry,
Agrosilvopast
ura, dll
Peningkatan
Aset
Produksi
• Market Place
• Branding/
Packaging
Produk
Sertifikasi
Peningkatan
Kewirausahaan/
Pemasaran

14. Masyarakat/
Lembaga Desa/
Koperasi/
Masyarakat
Hukum Adat
Kawasan
Hutan (Hutan
Produksi, Hutan
Lindung, Hutan
Konservasi)
Penerima
persetujuan/ Hak
Kelola/ Pengakuan
dan Perlindungan
pengelolaan
kawasan hutan
Fasilitasi Pengembangan
Usaha :
-
-
-
Penyusunan
RKU/RP/RKT
Pembentukan Lembaga
Usaha/koperasi
Peningkatan
Kewirausahaan
(pelatihan/sekolah lapang,
studi banding)
Bibit
Unggul
Teknologi
Bantuan Infrastruktur/sarpras
-
-
-
- Pembiayaa
n
Kelompok
Perhutanan
Sosial (KPS)
Permohona
n akses
kelola PS
1
PEMBERIAN PERSETUJUAN
AKSES KELOLA
KAWASAN HUTAN
PENINGKATAN KAPASITAS KELOMPOK
(KELOLA KAWASAN, KELEMBAGAAN,
DAN USAHA)
PENDAMPINGAN
(KPH, PENYULUH,
LSM)
Kemenko Marvest, Kemenko
Perekonomian, Kemendagri, Kemendes,
Pemda, LSM/NGO
Eksternal
KLHK
SINERGITAS LINTAS SEKTOR DALAM
PERHUTANAN SOSIAL
Kemen Pertanian, Kemenko KUKM, Kemen Perindustrian,
Kemendes, Kemen Perdagangan, Kementerian
Pariwisata, Pemda, LSM/NGO, Perguruan Tinggi
1
4

21. Capaian KUPS di Provinsi
Kalimantan Utara
43%
43%
Platinum : 0 KUPS
Gold : 13 KUPS
Silver : 40 KUPS
Blue : 40 KUPS
Total KUPS di Prov. Kaltara 2022 : 93
Kelompok
0%
13%

22. PENYERAHAN BANTUAN EKONOMI PRODUKTIF DAN BANTUAN
AGROFORESTRY SERTA SILVOPASTURA SERTA SEJENISNYA SECARA
SIMBOLIS OLEH GUBERNUR KALIMANTAN UTARA KEPADA KELOMPOK
PERHUTANAN SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TANA TIDUNG, SENIN 6 DESEMBER 2021

23. Kegiatan Perhutanan Sosial di Wilayah
UPTD KPH Tarakan

24. Budidaya Ulat Sutera dan tenun sutera
HKm Floresta
Tenu Coffe
HKm Floresta
Produksi Kompos
HKm Floresta
Pengelolaan air minum dan madu kelulut
LPHD Binalawan
Madu Kelulut HKm Liang Bunyu
Madu Kelulut HKm Liang Bunyu
Kegiatan Perhutanan Sosial di
Wilayah UPTD KPH Nunukan
Pengembangan Wisata dan Kopi
LPHD Setabu

25. Masih ….
Kegiatan Perhutanan Sosial di
Wilayah UPTD KPH Nunukan
Kegiatan Agroforestry dan madu kelulut
LPHD Seribu Temunung
Pengembangan Wisata Religi Lahan Gambut

26. Kegiatan Perhutanan Sosial di
Wilayah UPTD KPH Malinau
Sosialisasi Pemantapan
Kawasan Perhutanan Sosial di
Desa Seruyung Malinau
Penanganan Konflik Terpadu
KAYU MANIS BAHAU HULU, LONG
BERINI DAN LONG KEMUAT
KOPI ROBUSTA BAHAU HULU

28. TERIMA KASIH
Masyarakat Sejahtera Hutan Lestari
Indonesia Kuat