Dokumen tersebut berisi ringkasan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2016, mencakup program, kegiatan dan anggaran masing-masing unit organisasi di bawah Dinas Kehutanan seperti unit inventarisasi dan pemetaan hutan serta unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis SWOT, dua faktor internal terkuat adalah lokasi strategis dan ekosistem mangrove terbesar di Bali, sementara kelemahan internal adalah sampah dan sedimentasi. Faktor eksternal peluang adalah peningkatan wisatawan, ancaman adalah kepentingan pihak ketiga dan sampah. Lima strategi yang disarank
Dokumen tersebut berisi ringkasan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat untuk tahun 2016, mencakup program, kegiatan dan anggaran masing-masing unit organisasi di bawah Dinas Kehutanan seperti unit inventarisasi dan pemetaan hutan serta unit penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.
Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Mandiri Perdesaan khusus kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro memberikan pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik perdesaan secara berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas strategi pengelolaan hutan mangrove di Taman Hutan Raya Ngurah Rai Bali yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis SWOT, dua faktor internal terkuat adalah lokasi strategis dan ekosistem mangrove terbesar di Bali, sementara kelemahan internal adalah sampah dan sedimentasi. Faktor eksternal peluang adalah peningkatan wisatawan, ancaman adalah kepentingan pihak ketiga dan sampah. Lima strategi yang disarank
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
1. Laporan kunjungan Review Mission proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di 4 kelurahan di Kota Semarang, yaitu Kelurahan Genuksari, Tambakrejo, Kemijen, dan Kuningan.
2. Kegiatan NUSP-2 meliputi pembangunan infrastruktur drainase, jalan, sanitasi, dan fasilitas umum di lingkungan permukiman kumuh.
3. Kunjungan menilai capaian proyek dalam meningkatkan kualitas
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Oswar Mungkasa
Peringatan Hari Habitat Dunia diselenggarakan secara bergantian oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2010, Kemenpera berperan sebagai penyelenggara.
Dokumen tersebut membahas upaya penanganan kumuh di Kelurahan Genuksari, Kota Semarang melalui kolaborasi antara program NUSP-2, USRI, PAMSIMAS, APBD, partisipasi masyarakat dan CSR yang mampu merealisasikan pengentasan kumuh dan keberlanjutan di kelurahan tersebut.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...Riza Magfirah
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola program desa wisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Desa Ketingan, Sleman. Masyarakat Desa Ketingan terlibat secara profesional dalam mengelola desa wisata dengan membagi tugas secara terorganisir kepada seluruh penduduk melalui Lembaga Masyarakat Des
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan Kota Pekalongan untuk menjadikannya sebagai kota batik yang maju dan sejahtera melalui pengembangan kawasan minapolitan, penataan kawasan pusat kota, dan pengembangan ekonomi batik."
Pengentasan kemiskinan bantuan langsungHadi Purwanto
Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tahapan pelaksanaannya meliputi sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor pendukung dan penghambat antara lain
UPAYA MERUBAH WAJAH PERMUKIMAN DAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK UNTUK KEGIATAN LU...Bagus ardian
Dokumen ini membahas upaya merubah wajah permukiman di Kelurahan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas, melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) sejak 2016. Program ini berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum. Hal ini berhasil mengurangi banjir dan memperbaiki kualitas hunian. Masyarakat kini aktif merawat dan memanfaatkan ruang umum untuk rekreasi dan s
HBL, 2, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Alternatif Resolusi Sengketa atau ...intandwik_
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Kasus sengketa tanah antara warga dengan TNI AL di Pasuruan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Upaya relokasi warga ditolak karena lahan pengganti dianggap kurang.
Permenhut no 38 th 2014 ttg p engenaan tarif rp.0Jhon Blora
Peraturan Menteri Kehutanan ini mengatur tentang tata cara dan persyaratan kegiatan tertentu yang dikenakan tarif Rp. 0,00 di kawasan konservasi. Kegiatan tertentu tersebut meliputi penelitian, sosial, religi, dan pemanfaatan hasil hutan untuk bantuan bencana. Kelompok yang dikenakan tarif nol rupiah antara lain mahasiswa peneliti, masyarakat sekitar untuk kegiatan sosial dan religi, serta masyar
1. Laporan kunjungan Review Mission proyek Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) di 4 kelurahan di Kota Semarang, yaitu Kelurahan Genuksari, Tambakrejo, Kemijen, dan Kuningan.
2. Kegiatan NUSP-2 meliputi pembangunan infrastruktur drainase, jalan, sanitasi, dan fasilitas umum di lingkungan permukiman kumuh.
3. Kunjungan menilai capaian proyek dalam meningkatkan kualitas
Laporan Penyelenggaraan Hari Habitat Dunia Tahun 2010Oswar Mungkasa
Peringatan Hari Habitat Dunia diselenggarakan secara bergantian oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2010, Kemenpera berperan sebagai penyelenggara.
Dokumen tersebut membahas upaya penanganan kumuh di Kelurahan Genuksari, Kota Semarang melalui kolaborasi antara program NUSP-2, USRI, PAMSIMAS, APBD, partisipasi masyarakat dan CSR yang mampu merealisasikan pengentasan kumuh dan keberlanjutan di kelurahan tersebut.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM DESA WISATA DI DAERAH ...Riza Magfirah
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola program desa wisata di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di Desa Ketingan, Sleman. Masyarakat Desa Ketingan terlibat secara profesional dalam mengelola desa wisata dengan membagi tugas secara terorganisir kepada seluruh penduduk melalui Lembaga Masyarakat Des
Integrasi Strategi Pembangunan Kota Pekalongan (Menuju Kota Mina Batik)Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas strategi pembangunan Kota Pekalongan untuk menjadikannya sebagai kota batik yang maju dan sejahtera melalui pengembangan kawasan minapolitan, penataan kawasan pusat kota, dan pengembangan ekonomi batik."
Pengentasan kemiskinan bantuan langsungHadi Purwanto
Implementasi kebijakan program bantuan langsung tunai tahun 2008 di Kabupaten Kudus berjalan dengan baik namun masih terdapat beberapa hambatan. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Tahapan pelaksanaannya meliputi sosialisasi, verifikasi data, pembagian kartu, pencairan dana, dan pembuatan laporan. Faktor pendukung dan penghambat antara lain
UPAYA MERUBAH WAJAH PERMUKIMAN DAN PEMANFAATAN RUANG PUBLIK UNTUK KEGIATAN LU...Bagus ardian
Dokumen ini membahas upaya merubah wajah permukiman di Kelurahan Selat Dalam, Kabupaten Kapuas, melalui program Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) sejak 2016. Program ini berupa pembangunan infrastruktur seperti jalan, drainase, dan fasilitas umum. Hal ini berhasil mengurangi banjir dan memperbaiki kualitas hunian. Masyarakat kini aktif merawat dan memanfaatkan ruang umum untuk rekreasi dan s
HBL, 2, Intan Dwi Kumalagusti, Hapzi ali, Alternatif Resolusi Sengketa atau ...intandwik_
Modul ini membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa ekonomi melalui negosiasi, mediasi, arbitrase, dan litigasi. Kasus sengketa tanah antara warga dengan TNI AL di Pasuruan dianalisis berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960. Upaya relokasi warga ditolak karena lahan pengganti dianggap kurang.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari penelitian mengenai hutan adat di Kabupaten Kerinci, Sumatra Barat. Dokumen tersebut menjelaskan tentang luas hutan adat di Kabupaten Kerinci, asal usul, lembaga pengelola, dan peraturan adat beberapa hutan adat di sana. Dokumen tersebut juga memberikan rekomendasi untuk riset dan kegiatan lebih lanjut mengenai pengelolaan hutan-hutan adat di daerah terse
Dokumen tersebut merangkum hasil penelitian mengenai hutan adat di Kabupaten Kerinci, Jawa Tengah. Terdapat delapan kasus hutan adat yang telah diidentifikasi dengan luasan total 2.398,14 hektar. Dokumen ini membahas proses pengukuhan hutan adat, peraturan adat yang mendukung pengelolaannya, serta berbagai aktor dan dinamika sosial yang terkait.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tinjauan kembali dan langkah-langkah untuk pemulihan adat di Aceh setelah satu tahun berlakunya UU Desa beserta kerangka aksi dan strategi yang diajukan.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tinjauan dan langkah-langkah untuk pemulihan adat di Aceh setelah satu tahun berlakunya UU Desa, termasuk kerangka kerja, strategi, dan peraturan yang mempengaruhi dinamika mukim dan gampong.
Ekspose di lingkup ditjen phka, jakarta 2008Helmi .
Dokumen ini memberikan informasi mengenai Taman Nasional Taka Bonerate, termasuk penjelasan tentang lokasi, luas wilayah, zonasi, organisasi pengelola, fungsi-fungsi pengelolaan, upaya pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Tujuan utamanya adalah melestarikan sumber daya alam di kawasan TNTB secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat.
Panduan ini memberikan informasi tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara lestari melalui 5 skema pengelolaan hutan oleh masyarakat. Panduan ini juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi pengajuan dan pelaksanaan Perhutanan Sosial serta pengakuan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat.
Dokumen tersebut memberikan panduan singkat tentang program Perhutanan Sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengelola hutan secara berkelanjutan. Program ini memungkinkan masyarakat untuk mengelola hutan negara seluas 12,7 juta hektar dengan 5 skema pengelolaan hutan yang berbeda. Pemerintah daerah diminta untuk memfasilitasi pelaksanaan program ini.
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan ber...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Dokumen menjelaskan pembagian urusan kehutanan antara pemerintah pusat dan daerah provinsi serta daerah kabupaten/kota berdasarkan lampiran BB UU 23/2014 yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, dan pengelolaan kawasan hut
Peraturan Menteri Nomor P.34/MENLHK/Setjen/KUM.1/5/2017 Tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
Desain Penelitian di Indonesia: Gambaran Potensi LokasiCIFOR-ICRAF
Desain penelitian di Indonesia meninjau potensi lokasi di Maluku dan Lampung. Lokasi dipilih berdasarkan status reformasi kehutanan, keragaman masyarakat, dan kesediaan stakeholder. Konsultasi dilakukan dengan pemerintah daerah dan desa di Maluku. Seram Bagian Barat dipilih karena kuatnya lembaga adat dan dukungan pemerintah untuk memperkuat hak masyarakat atas hutan. Penelitian ini membandingkan Maluku dan Lampung untuk
Similar to Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehutanan (20)
Dokumen tersebut membahas tentang pemetaan sosial sebagai pendekatan untuk mempelajari kehidupan masyarakat setempat secara partisipatif. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur sosial, sistem tenurial tanah, dan hubungan masyarakat dengan hutan melalui wawancara, observasi, dan diskusi kelompok. Hasil pemetaan sosial bermanfaat untuk pengakuan masyarakat hukum adat dan penataan bat
Climate Change: Its danger for our production and why it escapes our predictionMuki Trenggono Wicaksono
Our planet earth has a unique but complicated climate that presently is changing due to the influence that mankind’s activities appear to have on the composition of its atmosphere. There is general and widely held scientific consensus that the observed trends in atmospheric
and ocean temperature as well as climate extremes during the last century cannot be
explained solely by natural climate processes. From worldwide observations WMO (World
Meteorological Organization) concluded a long time ago that our planet is warming up. This
has to be considered a fact. The International Panel on Climate Change (IPCC), using
collected measurements of carbon dioxide, showed that it has increased from the start of the
industrial revolution, but that changes in land use have also played an important role. From
1960 till 2010 the average increase is estimated to have been less than a degree Celsius (0.7
ºC), while it was 0.85 ºC since 1880. The projection for the next 50 years is in the order of
one degree Celsius, with the emissions kept within the range of the IPCC scenarios.
It is generally accepted that, if for this century the temperature increase can be limited to 2
ºC, the damages will remain much more limited than when the scenarios give a 4 ºC increase
at the end of this century. Quantitative knowledge is helping us to find our way to policies
serving the purpose of adapting to the consequences of climate change. In the case of
temperature increases, for Arabica coffee in Tanzania and Apples in India, a solution could
be to go to higher, still colder grounds, although this disrupts living conditions and
biodiversity patterns. But if we think about the lowland tropics, there is no way out apart
from crop diversification and finding more heat tolerant varieties. This is abundantly
illustrated with rice in Indonesia and elsewhere, as well as maize in Africa and elsewhere. To
these effects of global warming, we have to add those from increasing climate variability and
more (and often more severe) extreme meteorological and climatological extreme events.
Examples from forestry and fisheries complement the picture of large scale upheavals of an
endangered production due to these consequences of climate change.
We must further note that since the very end of the previous century, the rate of global
warming has reduced by at least half of the rate in the last 50 years of that previous century.
This has been baptized “the hiatus”, a lack of continuity in the upgoing trend of global
temperature. So climate change rates reduce. Is this going to change our thinking? Many
explanations may actually be involved, including many oceanic and atmospheric processes.
But we have no clue about the ratios of their contributions, while the complexities are
enormous. However, we know so much less about how the sea surface temperatures are
determined by currents and deep waves than we understand on the atmospheric resultants.
Tobacco Policy in Indonesia after FCTC_Center for Anthropological Studies Res...Muki Trenggono Wicaksono
Regulasi tembakau di Indonesia menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kesehatan, pertanian, dan industri. Ada desakan kuat untuk meratifikasi FCTC namun perangkat regulasi belum memadai untuk mengantisipasi risiko FCTC. Persoalan pertanian dan ketenagakerjaan juga terjadi pada komoditas dan industri lain. Diperlukan skema regulasi yang mengakomodasi pengendalian kesehatan dan perlindungan pertanian serta industri tembakau.
Teks tersebut membahas tentang kerangka kerja pengendalian tembakau (FCTC) sebagai rezim internasional dan implikasinya terhadap kebijakan tembakau di Indonesia. FCTC telah berhasil mendorong penerapan aturan-aturan pengendalian tembakau meskipun Indonesia belum meratifikasinya secara resmi. Namun, penerapan kebijakan tersebut berisiko memberikan dampak negatif terhadap industri rokok dan petani tembakau di Indonesia.
Dave Lumenta, an anthropologist from University of Indonesia, presented his findings based on ethnography research in Malaysia. He has a critic in his presentation related to "serumpunism" issue, particularly his critic on "race" as 'common values' in academic problematic concepts. He was showing in his presentation, the idea of Serumpunism looks contradictive while ASEAN’s goals that strives to create a new common cosmopolitan identity (‘ASEAN community’).
This power point file prepared by Dr. Greg Acciaioli, an anthropologist from the University of Western Australia in "Regionalism in State and non-State Perspective" seminar on Seminar Week Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia, September 10th 2014. He shared his findings from ethnography research in Sulu Zone, the area termed by James Francis Warren. In this presentation, Acciaioli was showing to the audience how social exclusion happen in stateless local community in the area Borneo, Sulawesi, and the Southern Philippines. This presentation are showing to the audience about autocritic while the countries in Southeast Asia have campaign to build ASEAN Community 2015.
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...Muki Trenggono Wicaksono
This power point file presented by Dr. Greg Acciaioli, an anthropologist from the University of Western Australia in Seminar Week Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences. He gave his perspective as Dr. Nicholas' supervisor and as an anthropologist after read "The Entangled State" (English version from "Negara vs Santet" - translated version).
Seminar Week_Center for Anthropological Studies_Book Launch_Negara vs Santet_...
Memahami Produk Hukum Daerah sebagai Medium Resolusi Konflik di Kawasan Kehutanan
1. MEMAHAMI “PRODUK HUKUM DAERAH”
TENTANG MASYARAKAT ADAT SEBAGAI
MEDIUM RESOLUSI KONFLIK DALAM
KAWASAN HUTAN
Muki T. Wicaksono
(Tim Peneliti Epistema Institute dalam Riset Expanding Recognition of Customary Forests)
Kabupaten Lebak, 24 Agustus 2016
Belajar dan Berbagi untuk
Keadilan Eko-Sosial
2. KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 35/
PUU-X/2012
“Pasal 18B Ayat 2 dan Pasal 28I Ayat 3 UUD 1945
Merupakan Pengakuan dan Perlindungan atas
Keberadaan Hutan Adat dalam kesatuan dengan
wilayah hak ulayat suatu masyarakat hukum adat. Hal
demikian merupakan konsekuensi pengakuan terhadap
hukum adat sebagai “living law” yang sudah
berlangsung sejak lama, dan diteruskan sampai sekarang
. Oleh karena itu, menempatkan hutan adat sebagai
bagian dari hutan negara merupakan pengabaian
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.”
3. Apa yang dimaksud dengan “Produk
Hukum Daerah” ?
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80
Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah
“Produk Hukum Daerah adalah produk hukum
berbentuk peraturan meliputi Perda atau
nama lainnya, Perkada, PB KDH, Peraturan
DPRD dan berbentuk keputusan meliputi
Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD,
Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan
Badan Kehormatan DPRD.”
4. Bagaimana letak “produk hukum daerah”
dalam meneruskan mandat Putusan MK 35?
Undang-Undang No. 41 tahun 1999
tentang Kehutanan
PERATURAN DAERAH
6. Hutan Adat di Kabupaten Kerinci
•Luas Kab. Kerinci: 420.000 ha
•51,19% atau 215.000 ha
adalah kawasan Taman
Nasional Kerinci Seblat (15,5%
dari total luas TNKS : 1.389.549
ha; Arizona, 2014)
•HP3M /KPHP Model 33.309 ha
(941 hektar sisanya masuk ke
dalam kawasan Kota Sungai
Penuh) / 374 ha di antaranya
merupakan kawasan Hutan
Adat (RPJP KPHP Model, 2014)
•Kawasan Hutan Adat >
2.398,14 ha
7. Kebijakan apa yang tersedia pasca
Putusan MK 35?
Kemendagri
Keputusan
Kepala
Daerah
UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa
1. MHA dijadikan Desa Adat bentuk
pemerintahan otonom terendah
2. Kriteria MHA fakultatif dan berinti pada
penguasaan wilayah
3. Mekanisme penetapan desa adat
berliku
Permendagri 52/2014 tentang Pedoman
Pengakuan dan Perlindungan MHA
1. Mengatur mekanisme pengakuan
(identifikasi, verifikasi-validasi dan
penetapan); berupa kepanitiaan yang
ada di tingkat Kabupaten/Kota
Keputusan
bersama
kepala
daerah
Perda
Sumber: Mumu Muhajir, 2014
8. Kebijakan apa yang tersedia? (2)
Permen LHK No. 32/Menlhk-Setjen/2015
Pasal 6 Ayat 1: Menggunakan
Frasa “Produk Hukum
Daerah”
Memberikan kejelasan
administrasi proses
penetapan hutan adat
sebagai “kawasan hutan”
oleh KLHK
10. Successfull Story: Perda Kab. Bulukumba 2016 tentang
Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA
Ammatoa Kajang
Hutan Produksi
Terbatas
Hutan Adat:
Fungsi Lindung
14. Babak demi babak……
Proses Pengorganisasian
Masyarakat melalui
Pendidikan Kritis sebagai
“amunisi” perjuangan Masy
Proses Pembuktian sebagai
MA (acuan Permenag No.
5/1999) -- Uji coba di
Kasepuhan Citorek dan
Cibedug
Hasil Kajian (akademis)
didukung oleh LIPI dan
diperkuat oleh mediator dari
akademisi (IPB)
• Kasepuhan Citorek dan
Cibedug mengajukan surat
resmi tentang harapan
perlindungan dan pengakuan
MA
• DPRD Lebak memberikan
dukungan perlindungan
terhadap Kasepuhan --- masuk
di dalam Arah Kebijakan Umum
2006
• Dukungan kuat dari SABAKI
tercermin melalui program
kerja yang dibahas di dalam
Riungan Kasepuhan Banten
Kidul IX
• Kunjungan Bupati Jayabaya
pada Riungan Kasepuhan
Banten Kidul IX di Citorek “Janji
Politik Bupati menerbitkan SK
Bupati Pengakuan Kasepuhan
Banten Kidul” --- Momentum
menjelang PILKADA Lebak
Pembahasan draft SK Bupati
Lebak Citorek dan Cibedug di
Pemerintah Kabupaten Lebak
--- tidak ada keberanian
Pemda memasukan data
wilayah adat yang sudah
dipetakan, mengingat
keberadaan Kasepuhan
Citorek dan Cibedug berada
di Kawasan Hutan Konservasi
Representatif Kasepuhan di
Badan Legislatif hanya 1
orang
Sejak
2001
2006-
2007
2008-
2009
Sumber: Ramdhaniaty, 2014
15. 2010
Lahir SK Bupati Lebak No.
430/Kep.318/Disporabudpar/
2010 tentang Pengakuan
Keberadaan Masyarakat
Adat Cisitu Kesatuan
Sesepuh Adat Cisitu Banten
Kidul di Kabupaten Lebak --
- didorong secara langsung
oleh Kasepuhan Cisitu
• Konsolidasi SABAKI pada bulan Maret
2013 yang menghasilkan dorongan
kepada Bupati Lebak untuk segera
menyusun SK Bupati perlindungan
Kasepuhan di Kab. Lebak
• Lahir SK Bupati Lebak No.
430/Kep.298/Disdikbud/2013 tentang
Pengakuan Keberadaan Masyarakat
Adat di Wilayah Kesatuan Adat
Banten Kidul di Kabupaten Lebak
Disahkan 22 Agustus 2013 menjelang
masa jabatan Bupati M. Jayabaya
selesai
2013
Digunakan sebagai
salah satu pemohon
dalam JR UU 41/1999
Lahir Putusan MK
35/PUU-X/2012
pada bulan Mei
2013
Sumber: Ramdhaniaty, 2014
16. • Mengakui 17 Kaolotan
dan lembaga adatnya
• Belum mengatur secara
detail mengenai hak
masyarakat kasepuhan
dan tanggungjawab
pemerintah daerah
melakukan
pemberdayaan
• Belum mengatur secara
detail mengenai wilayah
adat
• Diperlukan Perda yang
mengatur Masyarakat
Kasepuhan
17. Rekomendasi ke arah NA dan Ranperda Pengakuan,
Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA Kasepuhan
• Suatu kesepahaman
bersama di dalam
masyarakat
• Persetujuan masyarakat
mengenai pilihan dan
konsekuensinya
• Data sosial, sejarah dan
wilayah masyarakat
• Kelembagaan adat yang
semakin tangguh dalam
mengurus masyarakat
adat
• Diskusi-diskusi kampung
• Pembentukan tim
melalui SK Bupati untuk
menyiapkan Naskah
Akademik Ranperda
• Pemetaan wilayah
diintegrasikan dalam
proses penyusunan
naskah akademik
• Koordinasi dan
melibatkan instansi
terkait lainnya (TNGHS,
Dinas Kehutanan,
BPLH, Kantor
Pertanahan dll)
18. Manfaat Perda Masyarakat
Kasepuhan
• Menjadi dasar untuk penyelesaian
konflik kawasan
• Memperjelas wilayah masyarakat
Kasepuhan
• Meningkatkan kesejahteraan
warga Kasepuhan
• Memberdayakan lembaga adat
dan tradisi masyarakat Kasepuhan
20. Implikasi Peraturan Daerah Kab. Lebak
No. 8/2015 tentang Kasepuhan (2)
Pengakuan luas wilayah adat (Wewengkon) Kasepuhan
116.789 ha (1/3 luas Kab. Lebak 304.472 ha)
•Pengakuan 522 Kasepuhan
Pengakuan Lembaga dan Hukum Adat Kasepuhan “Tatali
Paranti Karuhun”
•Pengakuan Lembaga Adat dari Sesepuh yang kemudian disebut
“Masyarakat Kasepuhan”
Forum Komunikasi Masyarakat Kasepuhan
•Pasal 21 : Majelis Permusyawaratan Masyarakat Kasepuhan
Jaminan Pemberdayaan untuk Masyarakat Kasepuhan:
1. Wilayah Kasepuhan sebagai kawasan “perdesaan” dan masuk dalam
RTRWK Lebak
2. Pembentukan SKPD terkait Wilayah Adat
3. Anggaran APBD -> Untuk Pembangunan Masyarakat Kasepuhan
22. Apakah kepastian hukum melalui perda serta
merta diakui di tingkat tapak?
• Resistensi terhadap pembentukan
peraturan desa terkait
pengambilan manfaat hasil hutan
• Masalah Open Access – ketiadaan
aturan main antarpihak yang jelas
melahirkan relasi elite chapter di
tingkat desa dengan pengelola
kawasan TNGHS.
23. Apakah kepastian hukum melalui perda serta
merta diakui di tingkat tapak? (2)
• Belum terbentuknya SKPD di tingkat
Kabupaten Daerah yang
bertanggungjawab menangani
persoalan MHA seperti dalam amanat
Perda Kab. Lebak No. 8/2015?
26. Di mana letak wilayah Kasepuhan dalam
TNGHS?
No Nama Kasepuhan Luas wilayah 8
Kasepuhan (ha)
Luas Wilayah
Kasepuhan yang
masuk TNGHS
Pengurangan
Luas TNGHS
(SK.Menlhk
327/2016)
1 Karang 1.081,28 585,6 TNGHS: 87.699 ha
2 Cirompang 639 352,3 Kawasan HL:
3.738 ha
3 Citorek 7.422,4 7.422,4 H.Produksi
Terbatas: 9.477 ha
4 Cibedug 2.137,2 2.137,2 H. Produksi Tetap:
4.158 ha
5 Cisitu 7.266,5 6.878,2 Enclave:
7.847 ha
6 Pasir Eurih 1.145,6 652
7 Sindang Agung 160,3 124,5
8 Cibarani 1.207 0
Jumlah luas 21.059,2* ha 18.152,2 ha
Sumber: Pemetaan Partisipatif RMI, JKPP, AMAN;
dalam Ramadhaniaty dan Vitasari, 2015
27. Pertanyaan diskusi:
Di mana posisi Masyarakat
Kasepuhan dalam perubahan luas
Kawasan Taman Nasional Gunung
Halimun Salak tersebut?
28. Rekomendasi
• Sejumlah kawasan hutan adat telah dilakukan pemetaan partisipatif dan
mendapatkan kepastian hukum lewat penetapan wilayah adat kasepuhan
dalam Perda Kab. Lebak. No. 8/2015.
• Keberadaan peta tersebut seharusnya dapat dibahas bersama TNGHS dan
Pemda Kab. Lebak dalam merancang tata kelola kawasan hutan, dan
mengarah ke penetapan hutan adat lewat SK Menlhk.
• Beberapa kasus di Bulukumba dan Kerinci, memperlihatkan dengan
penetapan hutan adat dan penguatan kelembagaan pengelola hutan adat
dapat menjadi medium resolusi konflik tenurial di kawasan kehutanan antara
masyarakat adat dengan pihak lainnya.
• Belajar dari kasus Hutan Adat di Kerinci, mungkin saja masyarakat Kasepuhan
dapat membuat MoU bersama dengan pihak kedua (misal. TNGHS) untuk
memperjelas pembagian peran dalam pengelolaan kawasan hutan.
Kolaborasi antarpihak perlu dilakukan.
• Perda Kab. Lebak No. 8/2015 hanyalah menjadi titik awal untuk meretas
sengkarut konflik di kawasan hutan. Perlu diperjelas sistem administrasi
pertanahan yang memberikan kepastian hukum, dan sosial-ekonomi bagi
setiap pihak.
29. SEKIAN DAN TERIMA KASIH
“PENGAKUAN BUKAN HANYA DIUCAPKAN MELALUI PERUNDANG-UNDANGAN, TAPI
PERLU DINYATAKAN DALAM TINDAKAN. MASYARAKAT ADAT SAJA MENGAKUI
KEBERADAAN NEGARA DENGAN MENGIBARKAN BENDERA RI SAAT 17 AGUSTUS 2016 DI
ATAS TANAH (HUTAN) NEGARA. TAPI, KENAPA NEGARA MASIH BELUM DAPAT
MENGAKUI KAMI?” – SEREN TAUN AGUSTUS 2016
Sekian dan terima kasih