Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL
PADA HUTAN PRODUKSI.
ARAH PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2020
Pengentasan kemiskinan melalui
perhutanan sosial, TORA dan
pendampingan usaha pada kelompok
masyarakat dan kelompok tani hutan
mandiri
Memperkuat ekonomi nasional,
investasi, dan ekspor melalui
langkah-langkah penataan regulasi
dan dukungan iklim usaha, serta
penguatan tata kelola untuk
kepastian hukum
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup dan kehutanan melalui
rehabilitasi DAS, perlindungan dan
pengamanan kawasan, pengendalian
pencemaran, pengelolaan sampah,
penegakkan hukum, pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan serta restorasi lahan gambut
Pembangunan infrastruktur lingkungan
dalam mendukung program prioritas
nasional (pengentasan kemiskinan,
pengembangan ekowisata, dll)
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
TORA DAN PERHUTANAN SOSIAL
PADA HUTAN PRODUKSI.
ARAH PEMBANGUNAN LHK TAHUN 2020
Pengentasan kemiskinan melalui
perhutanan sosial, TORA dan
pendampingan usaha pada kelompok
masyarakat dan kelompok tani hutan
mandiri
Memperkuat ekonomi nasional,
investasi, dan ekspor melalui
langkah-langkah penataan regulasi
dan dukungan iklim usaha, serta
penguatan tata kelola untuk
kepastian hukum
Meningkatkan kualitas lingkungan
hidup dan kehutanan melalui
rehabilitasi DAS, perlindungan dan
pengamanan kawasan, pengendalian
pencemaran, pengelolaan sampah,
penegakkan hukum, pencegahan dan
penanggulangan kebakaran hutan dan
lahan serta restorasi lahan gambut
Pembangunan infrastruktur lingkungan
dalam mendukung program prioritas
nasional (pengentasan kemiskinan,
pengembangan ekowisata, dll)
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Presented by Estiko Triwidyo, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Provinsi Papua at Seminar Online Seri Ke-3 Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat melalui Hasil Hutan Bukan Kayu, 8 April 2021.
Arah Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem MangroveCIFOR-ICRAF
Presented by Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si, Head of Centre for Coastal and Marine Resources Studies/Indonesian Mangrove Society at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat Melalui Hasil Hutan ...CIFOR-ICRAF
Presented by Estiko Triwidyo, Kepala Bidang Perencanaan Kehutanan Provinsi Papua at Seminar Online Seri Ke-3 Membangun Ketahanan Ekonomi Regional dan Masyarakat Adat melalui Hasil Hutan Bukan Kayu, 8 April 2021.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
PT. REKI_Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi.pdf
1. Meeting zoom- Workshop Pencegahan Pencemaran, Efesiensi Penggunaan
Sumberdaya, dan Konservasi Keanekaragaman Hayati Dalam Program Pengelolaan
Penurunan Emisi Provinsi Jambi Melalui BioCF-ISFL
Tantangan dan Peluang Restorasi Ekosistem di Jambi
Oleh. Mangarah Silalahi, MSc,. MT
Presiden Direktur PT REKI
Jumat, 23 Juli -2021
2. 1. Profile Hutan Harapan
2. Progress dan Capaian Kegiatan
Hutan Harapan
3. Keterlibatan Masyarakat dalam
Pengelolaan Hutan Harapan
4. Strategi dan Upaya Pengelolaan
Outline
5. Ancaman dan Tantangan
4. Visi dan Misi Hutan Harapan
Visi : Memulihkan Hutan Indonesia Untuk Kebutuhan Masa Depan
Misi :
1. Melindungi dan mengembalikan layanan produktifitas dan ekosistem hutan alam
Indonesia
2. Mengelolan a hutan secara harmoni dengan alam dan kebutuhan masyarakat.
3. Berkolaborasi dengan beragam mitra dan menunjukan teknik yang inovatif
5. IUPHHK – RE : Cara Baru Pengusahaan Hutan Alam
Total Area : ± 98.555 ha
▪ Izin I : Keputusan Menteri No. 293 /
Menhut-II / 2007, Agustus 2007 (100 tahun)
untuk 52.170 ha di Provinsi Sumatera
Selatan;
▪ Izin II : Keputusan Menteri No. 327 /
Menhut-II / 2010, Mei 2010 (60 tahun)
untuk 46.385 ha di Provinsi Jambi
PERIJINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN
6. SK Menhut No. 327/Menhut-II/2010: 25 Mei 2010 (masa ijin 60 tahun) IUPHHK-RE seluas 46.385 ha
Provinsi Jambi.
Lap.TBT.No.01/IUPHHK/BKPH.XIII-3/2015 disahkan 04 Januari 2016, diajukan Penetaapan
berdasarkan surat nomor : 10C/REKI-JB/II/2016 tanggal 16 Februari 2016 dan nomor 158C/REKI-JB/IX/2019
tanggal 30 September 2019 seuas 47.752 ha.
1. PROFILE HUTAN HARAPAN (98.555ha)
7. Satu dari 34 Global Biodiversity Hotspots
24 Endangered status based on IUCN list
12 Appendix I and 64 Appendix II CITES
BirdLife International’s global network of Endemic Bird Areas (EBA)
and Important Bird and Biodiversity Areas (IBA)
Salah satu dari Habitat yang paling kritis di dunia (hutan dataran
rendah tersisa)
1 Profile HH : Kenapa Penting?
8.
9. 3. Sumber Penghidupan Bagi Batin Sembilan dan Masyarakat Sekitar Kawasan
• ±250 MHA Batin Sembilan
hidup dan tergantung HH
• Sekitar 300 KKmasy Lokal
Melayu hidup/bertanam
karet dan memanfaatkan
HHBK bagi
• Hutan Harapan sebagai
tempat yang nyaman ketika
hutan di sekitarnya sudah
habis
• Sebagai tempat untuk
melanjutkan kehidupan dan
budaya .
• 2000 KK Migran NKK
11. 2.1 Restorasi Jambi : Penanaman/Penayaan +
suksesi Alami : 16.035 ha
Activity
(NR, ANR, ENR,
protection,
landuse
stabilization)
Zoology
/Botany
Socio-
Econo
mics
Ecology
Abiotic
Forest inventory;
Risalah; PUP; Dem
plots; Survey
potency
camera-trapping
Herbarium,
phenology
climate,
hydrology,
and soil data
Tenure assessment
Livelihood survey
SIA
Economic HH survey
12. Aksi Penanaman 1.500 Pohon Bersama HIMABIO UNJA, Pemprov
Jambi dan pihak terkait pada areal Eks Kebakaran di Sei Jerat (14-3-
2020)
13. • Menggunakan CT- SMART
system (real time monitoring)
• Patroli rutin dan terpadu
• Community warden
• Tatabatas partisipatif : temu
gelang
• Mobilisasi tim karhutla and
desentralisasi peralatan
• Pembentukan MPAH
• Reklaim areal karhutla 4.4 34
ha
2.2 Forest Protection
14. 2.3 KRMITRAAAN MASY. MOU-NKK (KULIN KK)
9
• 10 Kelompok Menandatangani NKK ( 4
Batin Sembilan, 3 Melayu, dan 3 Migran)—
Jambi 8 NKK
• 100 ha agroforestry dikembangkan dengan
model berbasis karet di Jambi
• Memfasilitasi Kesehatan dan Pendidikan
dasar
• Pengembangan ekonomi-akses pasar-
• PT Hoktong, PT Alam Santi, PT Cahaya
Palma
15. No Kelompok
Jumlah Subyek &
Obyek Kesepakatan Tanggal MoU/NKK Tanggal KULIN KK
KK Luas (Ha)
BATIN SEMBILAN
1
Simpang Macan Luar/ KTH
Maju Besamo 55
399 3/12/2015
28 Februari 2019
2 Tanding 17 675 3/12/2015 27 Agustus 2018
3 Gelinding 9 26 3/12/2015 28 Agustus 2018
4
Sei Kelompang/ KTH Lamban
Jernang 23 353 3/12/2015 28 Agustus 2018
104 1453
MELAYU
5 Gapoktan Sei Telisak 139 3685 25 Juni 2020
MIGRAN
5 KTH Berkah jaya (KJ1) 28 132.2 26/01/2016 2 MEI 2018
6 KTH Bungin Mandiri (KJ1) 39 139 21/11/2016
8 KT. Hijau Alam Lestari 30 135 11/12/2017 12 September 2018
97 406.2
Jumlah 340 5544.2
LIST NKK /KULIN KK DI WILAYAH JAMBI
16. Fasilitasi Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Mendukung kesehatan dasar dan pendidikan untuk masyarakat adat
• Sekolah Besamo
40 Siswa (kelas 1-6)
• Klinik Kesehatan
Menyediakan layanan
Kesehatan dasar
kepada masyarakat
sekitar
17. 2.4 Riset, Pengembangan, dan Penguatan Kebijakan
Lebih dari 110 PhD, Master dan S1- Lulus dari Harapan
19. 3.1 PT. REKI AKTIF MELIBATKAN MASYARAKAT ADAT DALAM
PENGELOLAAN HUTAN HARAPAN
MHA BATIN SEMBILAN:
• 40 COMMUNTIY WARDEN TERLIBAT DALAM PENGAMAN HUTAN DAN KARHUTLA
• 4 KELOMPOK SUDAH MENDAPAT KULIN KK DENGAN TOTAL 104 KELUARGA LUAS
AREA KULIN KK 1.453 HA
• 2 KELOMPOK IBU-IBU BATIN SEMBILAN MENYEDIAKAN BIBIT DAN IKUT DALAM
PROSES PENANAMAN BIBIT
• SEKITAR 60 HA AGROFORESTRY KARET TELAH DI BANGUN
• FASILITASI PENJUALAN MADU DAN DAMAR
• FASILITASI PENJUALAN KARET LANGSUNG KE PABRIK HOKTONG
• FASILITASI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
20. 3.2 PT. REKI AKTIF MELIBATKAN MASYARAKAT LOKAL DAN
MIGRAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN HARAPAN
LOKAL MELAYU :
• 40 COMMUNTIY WARDEN TERLIBAT DALAM PENGAMAN HUTAN DAN KARHUTLA
• 4 KELOMPOK SUDAH MENDAPAT KULIN KK DENGAN TOTAL 139 KELUARGA LUAS
AREA KULIN KK 3.685 HA DALAM HAL PENGAMBAILAN HHBK –JERNANG, MADU,
ROTAN DLL
• 2 KELOMPOK IBU-IBU BATIN SEMBILAN MENYEDIAKAN BIBIT DAN IKUT DALAM
PROSES PENANAMAN BIBIT
• SEKITAR 60 HA AGROFORESTRY KARET TELAH DI BANGUN
• FASILITASI PENJUALAN MADU DAN DAMAR
• FASILITASI PENJUALAN KARET LANGSUNG KE PABRIK HOKTONG
MIGRAN
• 3 KELOMPOK NKK/KULIN KK MELIPUTI 97 KELUARGA DAN 406.2 HA
• PENGEMBANGAN AGROFORESTRY lebih dari 40 ha
• PENGEMBANGAN USAHA KARET
• PENGEMBANGBIAKAN SAPI UNTUK 2 Kel. DARI 17 EKOR 36 EKOR
21.
22. 3.3. Mendukung Livelihood :
110 ha Agroforestry + HHBK Buah + HHBK Karet + Sapi dll
Pemberian bantuan sapi Pemberian bantuan bibit jenis HHBK
Agroforestry karet Agroforestry tanaman buah
23. 3.4 PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA MASYARAKAT
Sialang honey
Current Status
Rubber
• 18 months (May-Oct 2022) of funding support from Toyota Foundation to
set up a “hive to store” quality chain (geo-tagging trees, capacity building,)
• Signed MOU with off taker PT Alam Santi in Bali
• Premium and super quality of honey produced and marketed by Pak Boedi
and Pak Bambang for Jakarta market
• 18 months (May-Oct 2022) of funding support from Toyota
Foundation to set up a “tree to factory ” quality chain (geo-tagging
trees, capacity building,)
• BirdLife International is leading negotiations with Pirelli/BMW for a
3 years project to support rubber agroforestry in Hutan Harapan
• PT REKI is currently buying rubber from community groups and
selling it to PT Hoktong
Agrof. Nilam
Damar
• Income from damar is intermittent, depending on when the Batin Sembilan go to the forest to collect it
• Activity has the added advantage that the Batin Sembilan are patrolling areas deep in the forest when they
are collecting damar
• PT REKI sells the damar to PT Cahaya, but margins are low.
• Contract signed with P4F to pilot patchouli
• A two ha pilot plot started in May 2021
• Identified market access partner, PT. Nares dan akan kontrak dengan PT NATURA
• If the pilot project is successful, P4F is willing to explore scaling up the project to a total of 20 ha.
25. 4.1 Strategi RestorasiBerd TK Degradasi
Hutan (IHBRE)
Zonasi
Tingkat Degradasi
Zona Lindung
Zona Produksi Keterangan
Z. Produksi Usaha Z. Produksi Kemitraan
Degradasi Ringan SSA
Pengamanan hutan
dan Perlindungan
Karhutla
SSA
Pengamanan hutan dan
Perlindungan Karhutla
SSA
Pengayaan HHBK
Degradasi Sedang SSA
Pengamanan hutan
dan Perlindungan
Karhutla
SSA
Penelitan plot monitoring
SSA
Penelitan plot
monitoring
Pada zona produksi
kemitraan akan
dilakukan pengayaan
jika skema PS diawali
dengan (MoU/NKK)
Degradasi Berat SSA
Pengamanan hutan
dan Perlindungan
Karhutla
SSA
Penanaman/Pengayaan
kerapatan ≥100
batang/hektar.
Eradikasi Akasia
Riset Demplot berd tipe
vegetai
SSSA
Penanaman/Pengayaan
kerapatan ≥100
batang/hektar.
Eradikasi Akasia
Riset Demplot berd tipe
vegetai
26. 4.2 Upaya Restorasi
Berkolaborasi dengan Para pihak
• Masyarakat adat dan setempat
• Universitas : IPB, UNJA, Goettingen, Unand,
Univ Muhammadiyah
• Kew Garden, ICRAF
• LSM
• Perusahaan Sekitar (MoU PT BPP, PT BSU)
• Perusahan bisnis (PT. Hoktong, PT JAS,
BAGROTEC, PT Bambu Lestari, dll)
27. Approach
Litigation/
Law enforcement
Land speculators, buying and
selling of land within HH
Forest fires, illegal activities
Illegal Logging
ADR/Non Litigation
Negotiation:
MHA/local communities
Mediation: poor
farmers/local communities
Mapping and
conflict analysis
Investigation
Mapping and
inventory
Agreement
No further illegal
activities
Land Use Stabilization
4.5 Conflict Resolution Strategy: Combination of
Litigation and Non Litigation When Necessary
31. 5.2 Kegiatan Illegal lainnya
• Illegal Logging, Illegal Drilling, Perburuan liar
• Kebakaran Hutan dan Lahan
• Izin pembukaan wilayah hutan untuk jalan tambang yang melalui
Hutan Harapan, kontradiksi dengan mandate restorasi.
32. • Izin pembukaan wilayah hutan untuk jalan tambang yang melalui
Hutan Harapan
33. • Di Hutan Harapan tingkat
keberhasilan penanaman ±30%,
suksesi alami (SSA) lebih
menjamin Peralihan dari
Penanaman ke SSA .
• Teknik restorasi sangat dibutuhkan
untuk areal yang sudah mengalami
keterbukaan.
• SSA perlindungan hutan melalui
kolaborasi dengan masyarakat
sekitar
5.3 Pembelajaran Pemulihan Hutan (Restorasi)
34. Lesson Learned: Forest Protection
• SMART SYSTEM: rapid integrated analysis terhadap perubahan kondisi
hutan Real timeMonitoring pakai Sound and Smooth Sensor
• Program kesadaran masyarakat tentang arti penting hutan yang
sedang berjalan.
• Melakukan pelatihan terhadap penanganan kebakaran hutan kepada
masyarakat sekitar dan volunteer—Community warden.
• Sistem peringatan kebakaran hutan dan mobilisasi cepat (tim
pemadam kebakaran terlatih dan desentralisasi peralatan).
• Partisipasi dalam melakukan perlindungan Kawasan dan dukungan
apparat dan para pihak .
5.4 Lesson Learned: Perlindungan Hutan
35. • Mengintegrasikan antara pendekatan mitigasi litigasi dan non litigasi dalam menangani
konflik (walaupun, non-litigasi merupakan cara yang lebih efektif)
• Pendekatan dan menajemen yang adaptif untuk mengatasi konflik hutan dan lahan.
• Community agreements harus di dukung dengan:
– Membangun program dan membuat kerjasama bisnis dengan masyarakat
– Mendapatkan akses kepada kesehatan dan pendidikan
5.5 Lesson Learned: Livelihoods & land use agreements
36. • Mendapatkan dukungan dari tim terpadu Batanghari, Polres, TNI, Manggala Agni,
Satpol PP
• Mendapatkan dukungan dari Masyarakat Adat Batin Sembilan
• Adanya tim Indpenden pemantau Penegakkan Hukum ( WARSI, AMAN Jambi,
PINSE, YLBHL, Musri Nauli-Lawyer)
• Menggunakan Standar International IFP. P.5 dan hukum nasional
5.6 Lesson Learned: Penegakan Hukum Karhutla