Paparan Peluang dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pasca UU No.23 Tahun 2014

1. PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH
DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
PASCA UU NOMOR 23 TAHUN 2014
OLEH :
GUBERNUR SUMATERA
SELATAN
H. ALEX NOERDIN
NARASUMBER pada RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN KLHK
JAKARTA, 24 FEBRUARI 2016

2. PETA KAWASAN SUMATERA SELATAN 2014
(SK. NO. 866/Menhut-II.2014)

3. KONDISI KAWASAN HUTAN SUMSEL
LUAS KAWASAN SUMSEL 8.825.853,50 HA
 LUAS KAWASAN HUTAN : 3,46 JUTA HEKTAR (BERDASARKAN SK MENHUT
NO. SK.866/MENHUT-II/2014), TERDIRI DARI :
 PERSENTASI PENUTUPAN VEGETASI HUTAN
ALAM PADA KAWASAN HUTAN LINDUNG DAN
 HUTAN KONSERVASI : 790.625 HA
 HUTAN LINDUNG : 577.326 HA
 HUTAN PRODUKSI TETAP : 1.927.435 HA
 HUTAN PRODUKSI KONVERSI : 171.513 HA
 PANJANG BATAS KAWASAN HUTAN TETAP :
10.155 KM.
 REALISASI PENATAAN BATAS : 9.245 KM
(91 %).
 REALISASI PENETAPAN KAWASAN HUTAN
7.546 KM (74 %).
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN TETAP :
KONSERVASI DARATAN SELUAS : 649.598 HA ( 49,24% DARI LUAS
KAWASAN TERSEBUT.)

4. KONDISI PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN SUMSEL
 TOTAL IZIN PEMANFAATAN KAWASAN HUTAN : 1,48 JUTA HA, DENGAN
REALISASI UNTUK INVESTASI HUTAN TANAMAN KONDISI TAHUN 2014
SELUAS ± 584 RIBU HA (70,28% DARI TARGET SELUAS 831 RIBU HA).
 KAWASAN HUTAN PRODUKSI TETAP YANG TELAH DIKELOLA OLEH
MASYARAKAT SELUAS ± 661.000 HA (38,65%) TERDIRI DARI :
 TOTAL PERIZINAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMBANGUNAN
DILUAR KEHUTANAN SEJUMLAH 43 IZIN DENGAN TOTAL LUAS 13.132 HA,
DENGAN RINCIAN : MIGAS 12 IZIN - LUAS : 932 HA; MINERBA 14 IZIN - LUAS
: 10.874 HA, LAIN-LAIN : 17 IZIN - LUAS : 1.324 HA.
 TELAH TERBENTUK KELEMBAGAAN KPH SEJUMLAH 19 UNIT DARI RENCANA
SEJUMLAH 22 UNIT.
 HUTAN TANAMAN RAKYAT (HTR) : 42.605 HA
 HUTAN DESA (HD) : 14.740 HA
 ZONA TANAMAN KEHIDUPAN DALAM AREAL KONSESI HTI : 87.956 HA
 BELUM ADA LEGALITAS PERIZINAN : 515.699 HA.

5. Lanjutan
• Cakupan Wilayah DAS : 12 DAS/40 Sub DAS
• Luas lahan kritis :
 Kritis : ± 182.160 ha
 Sangat kritis : ± 12.814 ha
• Kelompok Tani Hutan (KTH) :
 Sudah teregistrasi : 303 KTH
 Belum teregistrasi : 202 KTH
• Jumlah IUIPHH : 190 unit
• UPT KLHK : 7 UPT

6. Perubahan Kewenangan Urusan
Pemerintahan Dalam UU No. 23/2014
Urusan
Kehutanan
Urusan
Pertambangan
Urusan
Kelautan
Menjadi
Kewenangan
Provinsi
Kabupaten/Kota
Mendapatkan
bagi hasil
PASAL 14 :
Ayat (1)
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang
Kehutanan, Kelautan, serta Energi dan
Sumber Daya Mineral dibagi antara
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi
Ayat (2)
Pengelolaan TAHURA kabupaten/kota
menjadi Daerah kewenangan kabupaten/kota

7. KEWENANGAN PROVINSI DI BIDANG KEHUTANAN
(UU NO 23 TAHUN 2014)
NO SUB URUSAN PROVINSI KABUPATEN
1 PERENCANAAN
HUTAN
-
2 PENGELOLAAN
HUTAN
 Tata hutan KPH (kecuali KPH K)
 Rencana pengelolaan KPH (kecuali KPH)
 Pemanfaatan kawasan hutan – hasil hutan bukan kayu –
pemungutan hasil hutan – jasa lingkungan pada kawasan
hutan produksi dan hutan lindung
 Rehabilitasi diluar kawasan hutan negara
 Perlindungan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi
 Pengolahan hasil hutan bukan kayu
 Pengolahan hasil hutan kayu (kapasitas < 6.000 m3/tahun)
 Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
3 KONSERVASI
SUMBER DAYA
ALAM DAN
EKOSISTEM
 Perlindungan, pengawetan, pemanfaatan TAHURA lintas
kabupaten/kota
 Perlindungan TSL yang tidak dilindungi
 Pengelolaan kawasan ekosistem penting dan daerah
penyangga
Pelaksanaan
pengelolaan
TAHURA
kab/kota
4 PENYULUHAN  Penyuluhan kehutanan provinsi
 Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan
5 PENGELOLAAN
DAS
 Pengelolaan DAS lintas daerah kabupaten/kota dan dalam
daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi
6 PENGAWASAN
KEHUTANAN
-

8. Surat Edaran
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
No. 5/MenLHK-II/2015 Tanggal 21 Mei 2015.
Sub Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan
yang berkaitan dengan Perizinan atau Non
Perizinan, dan Pelayanan Publik yang selama
ini menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota
sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota, dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi.

9. 1. Tanggung jawab pelaksanaan pengurusan kehutanan semakin
luas, meliputi pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung,
kawasan ekosistem esensial, daerah penyangga kawasan
konservasi, dan pengelolaan wilayah DAS.
2. Pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam
pelaksanaan tetapi tidak terlibat pada perencanaan.
3. Perlu pendanaan yang semakin besar untuk menjalankan
organisasi yang cukup besar.
4. Kondisi kualitas SDM yang menangani urusan kehutanan belum
memadai.
5. Kepentingan berbagai pihak terhadap hutan dan kawasan hutan
semakin meningkat.
6. Berbagai bencana yang berhubungan dengan kehutanan
(kebakaran hutan, banjir, dll) semakin sering terjadi.
7. Peraturan perundang-undangan untuk pengelolaan hutan
tingkat tapak belum ada.
Tantangan Umum :

10. TANTANGAN 5K
1. KEBAKARAN HUTAN & LAHAN yang
menjadi Isue Internasional
2. KONFLIK LAHAN di Kawasan Hutan
Produksi & Konsesi (Inclave; Tapal
Batas) pemicu Konflik Sosial
3. KEKRITISAN Kawasan Hutan
Lindung (Gangguan Siklus Hidrologi,
Banjir, Perubahan Suhu)
4. KEMISKINAN Masyarakat Sekitar
Hutan (Menimbulkan Urbanisasi)
5. KURANG SINERGI Pengelola
Lanskap

11. PELUANG
1. Peningkatan kapasitas Pemerintah
Provinsi dalam pengurusan hutan
dengan adanya pelimpahan P3D dari
Kabupaten/Kota.
2. Rentang kendali pengurusan hutan
lebih pendek, sehingga lebih mudah
mewujudkan visi dan misi
pembangunan kehutanan.
3. Luas kawasan hutan lebih dari 30%
luas wilayah

12. PELUANG 5M
1. Menjalin Kerjasama Internasional
(Konsorsium Green Growth);
2. Memperbesar Ruang bagi Kegiatan
Perhutanan Sosial;
3. Merancang Program Pembayaran
Jasa Ekosistem;
4. Meningkat Pemberdayaan
Masyarakat Sekitar Hutan Kegiatan
Olah Lahan Tanpa Bakar Mendukung
Ketahanan Pangan;
5. Membangun Kelembagaan
Kemitraan Pengelolaan Lanskap.

13. KEWENANGAN PROVINSI DALAM PENYELENGGARAAN
IZIN BIDANG KEHUTANAN SESUAI UU 23/2014
1. Melaksanakan Perizinan yang Sebelumnya
sebagai Kewenangan Kabupaten/Kota;
(yang sering Menimbulkan Konflik yakni:
Pelepasan Kawasan Hutan, Pinjam Pakai
Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan
Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.
2. Penerbitan Hak Pengelolaan Hutan Desa,
IUPHKm (Hutan Kemasyarakatan), dan
IUPHHK-HTR (Hutan Tanaman Rakyat)
yang Areal Kerjanya sudah ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan/Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan dengan
Mempertimbangkan Proses/Tahapan yang
sudah ada

14. PERATURAN GUBERNUR YANG PRIORITAS
• Review Perizinan Penyelenggaraan Perizinan Bidang
Kehutanan.
• TUPOKSI SKPD/KPHP/KPHL dan Personil,
Perlengkapan Pendanaan dan Dokumentasi (P3D).
• Penyelesaian Konflik-Konflik antara Sektor
Kehutanan, Pertambangan dan Energi, dan
Perkebunan.
• Penyiapan Jaringan Data Geospasial untuk
Mendukung One Map One Province.
• Kemitraan Pengeloaan Lanskap/Ekoregion
Terpadu/Pembagian 3 (Tiga) Zonasi Utama
• PERDA KARHUTLAH dan Tata Kelola Hutan
• Kelembagaan KPH danPengelolaan Lanskap.
• Ruang Kelola Masyarakat di Kawasan
Hutan/Pendampingan Kegiatan Perhutanan Sosial.

15. PENYELESAIAN 4-KONFLIK PRIORITAS
1. Penyelesaian Izin Usaha Pertambangan dalam
IUP Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) atau dalam
Kawasan Hutan, dan Tumpang Tindih dengan
IUP (Perkebunan).
2. Rehabilitasi/Kegiatan Hutan Rakyat di Luar
Kawasan Hutan Negara termasuk Penyelesaian
Perbedaan antara Luas IUP dengan Kondisi Luas
Eksisting (Eksisting>IUP).
3. Penyelesaian Status Desa Definitif yang Berada
dalam Kawasan Hutan.
4. Penyelesaian Hak Ulayat/Hak Masyarakat
Hukum Adat dan Inventarisasi Penguasaan,
Penggunaan, Pemilikan dan Tanah (IP4T) dalam
Kawasan Hutan untuk Penerbitan Tanda Bukti
Hak.

16. UPAYA PENGENDALIAN KARHUTLAH
• Pemetaan DESA RAWAN KEBAKARAN
• Konsolidasi Seluruh STAKEHOLDER (P4)
• Penguatan/Pembentukan LEMBAGA Desa
Peduli Api (DPA)
• Melakukan NEED ASSESMENT DPA
• Evaluasi Kepatuhan SAPRAS DAMKAR/GAKKUM
• Program PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DPA
Olah Lahan Tanpa Bakar (Lintas Sektoral SKPD)
• Konservasi GAMBUT & HCV (BRG)
• Perkuatan SATGAS DAMKAR Manggala Agni
• Pemantauan Hutan/PATROLI

17. LANSKAP ZONA I
HUTAN RAWA GAMBUT, HUTAN PANTAI &
MANGROVE (OGAN KOMERING ILIR;
BANYUASIN; MUSI BANYUASIN)
LANSKAP ZONA III
LOWLAND RAWA LEBAK & LAHAN KERING (OGAN
ILIR; PRABUMULIH; PALI; MURA;
LUBUKLINGGAU; OKU; OKU TIMUR; PALEMBANG)
LANSKAP ZONA II
DAS/TANGKAPAN AIR
KAWASAN BUKIT BARISAN SELATAN
(EMPAT LAWANG; PAGARALAM; LAHAT;
MUARAENIM; MURATARA; OKUS)
KEMITRAAN PENGELOAAN LANSKAP

18. DUKUNGAN STAKEHOLDER
KONSORSIUM INGGERIS,
NORWEGIA, BELANDA
RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG &
DANGKU
YAYASAN BELANTARA RESTORASI LANSKAP TN SEMBILANG &, HSM
BANTAYAN, HSM PADANG SUGIHAN, HUTAN
LINDUNG PANTAI TIMUR OKI
IDH & BPDP-CPO FUND SUSTAINABLE PALM OIL LUMBUNG PASOK
MINYAK SAWIT BERKELANJUTAN
BPDP, SINAR MAS FORESTRY,
UNDPREDD+
114 LOKASI DUKUNGAN DESA PEDULI API
GIZ BIOCLIME KONSERVASI BIODIVERSITAS KAWASAN
MERANG
LAMA-I PROJECT DANIDA
DENMARK
PENGUATAN KAPASITAS DAN KELEMBAGAAN
PERUBAHAN IKLIM
PT. REKI RESTORASI EKOSISTEM MUSI BANYUASIN
WORLD BANK DALAM PROSES (WAKIL PRESIDEN BANK
DUNIA SUDAH MENGUNJUNGI SUMSEL)
NEGARA-NEGARA UNI
EROPAH
DALAM PENJAJAKAN (DUBES UNI EROPAH
SUDAH MENGUNJUNGI SUMSEL)

19. KELEMBAGAAN KEMITRAAN P4
KELEMBAGAAN PERTUMBUHAN HIJAU (GREEN GROWTH SOUTH SUMATRA)
TIM KOORDINASI KEMITRAAN PENGELOAAN LANSKAP/EKOREGION
TERINTEGRASI & BERKELANJUTAN
Komite
GERAKAN
DESA PEDULI
API
Komite
KEMITRAAN
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Komite
RESTORASI
EKOSISTEM
GAMBUT & HCV
Komite MEDIASI
RESOLUSI
KONFLIK
PUSAT
DATA
PEMB.
MASY
PERGUB
/PERDA
Restorasi
GAMBUT &
HCV
EVALUASI
SAPRAS
DAMKAR
KONFLIK
LAHAN
SATGAS
DAMKAR
BAPPEDA DTPH, DKP
BPMPD
Bakorluh
BKP,Disnak
Nakertrans
Biro
Hukum
Dinas PU
Bina
Marga/
Pengairan/
Ciptakarya
BLH
Disbun
Dishut
Biro
Tapem
BPN
BPBD
BKSDA
Kepala Unit Pelaksana Teknis Lanskap (UPTL)
Unit
MPA/
KTPA/
RPKDT
Unit
Kemitraan
Pemberdayaan
Masyarakat &
Lingkungan
Unit
Kelola
Jaringan
Drainase/
Irigasi
Unit
Mediasi
Solusi
Konflik
Lahan
Unit
Akslerasi
Perhutanan
Sosial PHBM/
MPTS/Bioenergi
Unit
Model Pasokan
Lumbung Sawit
Berkelanjutan
KPH/
KPHP/
KPHL
MPA/
KTPA/
RPKDT
POKTAN/
KUBE
Pengelola
CD/CSR
Perusahaan
KUD/
Koperasi
Masyarakat
Adat
LSM/
NGO/
OSM
KOORDINATOR
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
Wakil Koordinator
Wakil Gubernur Sumatera Selatan
DEWAN PENGARAH
Ketua: Sekretaris Daerah
Wakil Ketua: Asisten II
Anggota:
Kepala SKPD Terkait
PENGUKURAN, PELAPORAN
& VERIFIKASI
(Lembaga Independen)
KONSORSIUM
PENDUKUNG
TRUST
FUND
Sekretaris Eksekutif (SE)
Wakil SE
PENDUKUNG
KEMENTERIAN/
LEMBAGA/BADAN
NASIONAL
SEKRETARIAT
PENDUKUNG
Koordinator Manajemen Lanskap Kab/Kota antar Kabupaten/Kota I,II,III,IV,V
Pendamping Kegiatan
BUPATI/WALIKOTA
LOKASI KEGIATAN
Pemerintah Desa

20. STRUKTUR ORGANISASI
GERAKAN PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(RADALKARHUTLAH)
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2016 – 2018
KOORDINATOR
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
WAKIL KOORDINATOR
PANGDAM II SRIWIJAYA
WAKIL KOORDINATOR
KAPOLDA SUMATERA SELATAN
SEKRETARIS EKSEKUTIF
Staf Khusus Gubernur Bd Perubahan Iklim
Asisten II Setprov. Sumatera Selatan
BENDAHARA/LOGISTIK
Asisten IV Setprov. Sumatera Selatan
Kepala BPKAD Sumatera Selatan
Karo Umum & Perlengkapan Setprov. Sumsel
SEKRETARIAT & HUMAS
Kepala BAPPEDA Sumatera Selatan
Karo Humas dan Protokol Setprov. Sumsel
SUB KOORDINATOR SATGAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DPA
 Kadishut Sumsel
 Karo Ops Polda Sumsel
 Kasrem GAPO 044 Palembang
 Kadit Binmas Polda Sumsel
 Kadisbun Sumsel
 Kadis TPH Sumsel
 Kepala BLH Sumsel/FPPLH Sumsel
 Kadis BPMPD Sumsel
 Kadis Kelautan dan Perikanan Sumsel
 Kadistamben Sumsel
 Sekretaris Bakorluh Sumsel
 Kadis Koperasi dan UKM Sumsel
 Kadisnaketran Sumsel
 Komite REG-HCV Sumatera
Selatan/Tim Unsri
 Kepala BMKG Palembang
 Forum Masyarakat Sipil Sumsel
 ATC Fakultas Pertanian Unsri
 APHI Sumsel
 GAPKI Sumsel
 SKK Migas Wilayah Sumsel
 Perhepi Palembang/TKPM
 Sanpala Aulia Cendekia
 IDH The Sustainable Trade Initiative
 Yayasan Belantara
 ZSL
SUB KOORDINATOR SATGAS
PENEGAKKAN HUKUM
 Ditreskrimsus Polda Sumatera Selatan
 Kepala BLH Sumatera Selatan
 Kadisbun Sumsel
 Kepala BPMID Sumatera Selatan
 Kepala BPN Sumatera Selatan
 Kepala Biro Hukum Setprov Sumsel
 Kepala Biro Tapem Setprov Sumsel
 Kepala Satpol PP Sumsel
 Kepala BPKH Wilayah Palembang
 Kadishut SPORC/Polhut
 Tim Patroli
 Karo Hukum Setprov. Sumsel
SUB KOORDINATOR SATGAS
SIAGA DARURAT ASAP (SDA)
 Danrem GAPO 044 Palembang
 Kepala BPBD Sumsel
 Kadit Sabhara Polda Sumsel
 Dansat Brimob Polda Sumsel
 Danlanud
 Danlanal Palembang
 BKSDA/Manggala Agni/UPTPPIKHL
Wil. Sumsel
 Kepala UPTDKHL Dishut Sumsel
 Kadinkes Sumsel
 Kadishub & Inforkom Sumsel
 Kadis PU Bina Marga Sumsel
 Kadinsos Sumsel/Tagana
 Tim SAR
 TMC BPPT
 PMI Sumatera Selatan
 Kwarda Pramuka Sumatera Selatan
 Pengurus/Anggota Desa Peduli Api
 Tim DAMKAR Perusahaan
 ORARI
 RAPI
KEMENTERIAN/
BADAN/ LEMBAGA
TINGKAT NASIONAL
PEMERINTAH
KABUPATEN/KOTA
RADALKARHUTLAH
Pendidikan Lingkungan/Sosialisasi;
Pelatihan;
Pemberdayaan Masyarakat;
Pemantauan Hotspot; Evaluasi
Sosialisasi Gakkum;
Evaluasi SOP Sapras &
SDM Damkar;
Solusi Konflik Lahan; Patroli
Tugas
Pengamanan Teritorial;
Operasi (Darat, Laut/
Perairan, Udara;
Evakuasi; Kesehatan
Tugas
Tugas
KOMITE PENGARAH
Sekretaris Daerah Sumatera Selatan
Kasdam II Sriwijaya
Karo Ops Polda Sumatera Selatan

21. Sumatera Selatan di Forum CoP_21 Paris
Wawancara dengan Leonardo diCaprio;
Pembicara di Forum Tokoh DuniaLeader Summit;
Penandatangan MoU dengan IDH

22. PRASASTI TALANG TUWO 23/03-684M
Maklumat Sri Baginda Sri Jayanasa.
SPIRIT SRIWIJAYA
semoga tanaman2 dengan bendungan2 dan kolam2nya,
dan semua amal yang saya berikan dapat digunakan
untuk kebaikan semua mahluk, semoga mereka tidak
terkena malapetaka, tidak tersiksa, semoga semua planet
dan rasi menguntungkan mereka

23. HARAPAN
1.Sektor kehutanan mampu menyokong
perekonomian daerah dan nasional.
2.Hutan mampu mendukung kelestarian
lingkungan dan mengurangi terjadinya
bencana.
3.Sektor kehutanan dapat meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pedesaan
untuk pemgamanan hutan

24. THANK YOU
ROAD TO ASIAN GAMES 18 (180818)
HEADING TOWARDS A GREEN SOUTH SUMATRA