2. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa
Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan
berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati
diri bangsa (nation character) dan kesadaran
terhadap sistem nasional (national system) yang
bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945,
NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika, guna memecahkan
berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan
negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil,
makmur dan sejahtera
M o d u l 1
W a w a s a n K e b a n g s a a n d a n
Nilai-Nilai B e l a N e g a r a
3. Sejarah Bangsa Indonesia
20 Mei 1908 Berdirinya Organisasi Budi Utomo
25 Oktober 1908 Diprakarsainya
Organisasi Perhimpunan Indonesia (PI)
30 April 1926 Kongres Pemuda I
27-28 Oktober 1926 Kongres Pemuda II
1Maret 1
945 Terbentuknya BPUPKI
7 Agustus 1945 Terbentuknya PPKI
6. )
)
)
)
)
)
)
)
)
Bela Negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan
warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan
bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaanya kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan
negara dari berbagai ancaman
BELA NEGARA
)
)
)
)
)
)
)
)
)
7.
8. )
)
)
)
)
)
)
)
)
Memegang teguh ideologi Pancasila;
Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta
pemerintahan yang sah;
Mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia;
Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak;
Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian;
Menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif;
Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur;
Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik;
Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah;
Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil
guna dan santun;
Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi;
Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerja sama;
Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai;
Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan
Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.
NILAI-NILAI DASAR A S N
)
)
)
)
)
)
)
)
)
9. F U N G S I A S N
Pelaksanaan kebijakan publik;
Pelayan publik; dan
Perekat serta pemersatu bangsa
10. )
)
)
)
)
)
)
)
) MODUL 2
ANALISIS ISU KONTEMPORER
Isu-isu Strategis Kontemporer
Korupsi
Narkoba
Terorisme dan Radikalisme
Money Loundry
Proxy War
Cyber Crime,Hate Speech,dan Hoax
Media Scanning
Existing Data
Knowledgeable Others
Public and Private Organization
Public at Large
Mind Mapping
Fishbone Diagram
Analisis SWOT
Individu (Individual)
Keluarga (Family)
Masyarakat
(Community/Culture/Society)
Dunia (Global)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
Teknis analisis isu kontemporer
Alat Bantu Analisis
Isu Kontemporer
Empat Level Lingkungan
Strategis
11. )
)
)
)
)
)
)
)
)
Kesiapsiagaan bela negara bagi CPNS
adalah kesiapan untuk mengabdikan
diri secara totalkepada negara dan
bangsa serta kesiagaan untuk
menghadapiberbagai ancaman
multidimensionalyang bisa saja terjadi
dimasa yang akan datang
)
)
)
)
)
)
)
)
)
MODUL 3
KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA
12. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai
bela negara dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara sesuai peran dan profesi
warga negara, demi menjaga kedaulatan negara,
keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa
dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya
mendasari proses nation and character building.
Proses nation and character building tersebut di
dasari oleh sejarah perjuangan bangsa, sadar akan
ancaman bahaya nasional yang tinggi serta memiliki
semangat cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan
bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara,
kerelaan berkorban demi bangsa dan negara.
15. Akuntabel
Panduan Perilaku:
1.Melaksanakan tugas dengan jujur,
bertanggungjawab, cermat, disiplin dan berintegrasi
tinggi
2.Menggunakan barang dan kekayaan milik
negara secara bertanggungjawab, efektif dan
efisien
3.Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
Bertanggung jawab atas semua yang
diberikan
16. Kompetten
Terus belajar dan kembangkan
kapabilitas
Panduan Perilaku:
1.Meningkatkan kompetensi diri untuk
menjawab tantangan yang selalu berubah
2.Membantu orang lain belajar
3.Melaksanakan tugas dengan kualitas
terbaik
17. Saling peduli dan menghargai
perbedaan
Harmonis
Panduan Perilaku:
1.Menghargai setiap orang
2.apapun latar belakangnya
3.Suka menolong orang lain
Membangun lingkungan kerja
yang kondusif
18. Loyal
PanduanPerilaku:
1.Memegang teguh ideologi Pancasila,
UUD 1945, NKRI serta pemerintah
yangsah
2.Menjaga nama baik ASN, pimpinan,
instansidannegara
3.Menjaga rahasia jabatandannegara
Berdedikasidan
mengutamakan kepentingan
bangsa dannegara
19. Ada ptif
Panduan Perilaku:
1.Cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi
tantangan
jaman
2.Terus berinovasi mengembangkan kreatifitas
3.Bertindak Positif
Terus berinovasi dan antusias dalam
menggerakan serta menghadapi perubahan
23. Aparatur yang memiliki nasionalisme, integritas,
wawasan global, hospitality, networking,
penguasaan teknologi informasi, bahasa asing dan
entrepreneurship yang berperan sebagai digital
talent dan digital leader yang mendukung
transformasi birokrasi di Indonesia
SMART ASN
24. Literasi Digital
Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami,
mengevaluasi dan mengintegrasi ke berbagai format dalam
bentuk digital (Gilster - 1997)
4 Pilar Literasi Digital:
1.Digital Skills (Kecakapan)
2.Digital Culture (Budaya)
3.Digital Ethics (Etika)
4.Digital Safety (Keamanan)
25. Etika Bermedia Digital
Kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan,
menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan dan
mengembangkan tata kelola etika digital (netiquette) dalam
kehidupan sehari-hari
26. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN
untuk menghasilkan pegawai ASN yang
profesional, memiliki nilai dasar,
beretika profesi, bebas dari intervensi,
dan bebas dari praktik KKN
27. Kedudukan ASN
PNS
Warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, di angkat sebagai
Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan dan memiliki
nomor induk pegawai secara nasional
PPPK
Warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, di angkat berdasarkan
perjanjian kerja untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksanakan
tugas pemerintahan sesuai dengan
kebutuhan instansi pemerintah dan
ketentuan perundang-undangan
28. Fungsi dan Tugas ASN
PELAKSANA KEBIJAKAN
PUBLIK
Melaksanakan kebijakan yang
dibuat oleh pejabat Pembina
Kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan
PEREKAT DAN
PELAYAN PUBLIK
Memberikan pelayanan publik
yang profesional dan berkualitas
PEMERSATU BANGSA
Mempererat persatuan dan
kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
29. Kode Etik dan Kode
Perilaku ASN
1.Melaksanakan tugasnya dengan jujur
, bertanggungjawab, dan berintegrasi tinggi;
2.Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
3.Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
4.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5.Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
6.Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara;
7.Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;
8.Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
9.Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi
terkait kepentingan kedinasan;
10.Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat
atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
11.Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
12.Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
30. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN
yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa
diskriminasi.
SISTEM MERIT
32. Manfaat SistemMerit
Bagi Pegawai
1.Menjamin keadilan dan ruang
keterbukaan dalam perjalanan karir
seorang pegawai
2.Memiliki kesempatan yang sama untuk
meningkatkan kualitas diri
33. Kebijakan dan praktek dalam mengelola
aspek manusia atau sumber daya
manusia dalam organisasi termasuk
dalam hal ini adalah pengadaan,
penempatan, mutasi, promosi,
pengembangan, penilaian dan
penghargaan
Mekanisme
Pengelolaa
n ASN
