Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai dan rela berkorban untuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara bertujuan melindungi kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila untuk melayani rakyat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bela negara dapat dilakukan se
Dokumen tersebut membahas tentang persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan nusantara dan kearifan lokal. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian persepsi publik, lingkup dan wujud cinta tanah air, wawasan nusantara, kearifan lokal, serta hubungan antara wawasan nusantara dan kearifan lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSCoach RFIRMANS
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara menetapkan kurikulum baru untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas. Kurikulum sebelumnya dicabut dan diganti dengan kurikulum terbaru yang menerapkan blended learning untuk membentuk karakter dan kompetensi calon PNS sesuai bidang tugasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang mencintai dan rela berkorban untuk Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara bertujuan melindungi kedaulatan, wilayah, dan keselamatan bangsa. Kepemimpinan Pancasila berarti kepemimpinan yang mengacu pada sila-sila Pancasila untuk melayani rakyat dan mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Bela negara dapat dilakukan se
Dokumen tersebut membahas tentang persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan nusantara dan kearifan lokal. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian persepsi publik, lingkup dan wujud cinta tanah air, wawasan nusantara, kearifan lokal, serta hubungan antara wawasan nusantara dan kearifan lokal.
Dokumen tersebut membahas tentang kerjasama antar lembaga pemerintah dan dasar-dasar hukum yang mengatur kerjasama tersebut. Terdapat penjelasan mengenai konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan, bentuk-bentuk kerjasama daerah, dan penyelenggaraan kerjasama daerah antar lembaga dan dengan pihak ketiga.
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Keputusan Kepala LAN Kurikulum Latsar CPNSCoach RFIRMANS
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara menetapkan kurikulum baru untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil agar sesuai dengan perkembangan zaman dan tuntutan tugas. Kurikulum sebelumnya dicabut dan diganti dengan kurikulum terbaru yang menerapkan blended learning untuk membentuk karakter dan kompetensi calon PNS sesuai bidang tugasnya.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
"[Ringkuman]
Modul ini membahas tentang manajemen pengawasan sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan pengawas untuk memberikan pengetahuan tentang konsep manajemen pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah, peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan pemantauan hasil pengawasan guna mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan."
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, unsur-unsur penting pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
Pembelajaran ini membahas tentang anti korupsi, dengan tujuan agar peserta dapat memahami konsep korupsi, anti korupsi, gratifikasi, dan upaya pencegahan korupsi. Materi pembelajaran mencakup pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi, gratifikasi, dan cara membasmi korupsi melalui pendidikan, perbaikan sistem, dan penegakan hukum.
This document discusses good governance and provides definitions from various sources such as the World Bank, UNDP, IMF, and others. It also discusses the history and criticisms of good governance. Regarding Indonesia, the document notes that based on governance indicators, Indonesia scores moderately and faces challenges such as corruption, income inequality, and software piracy. It outlines the characteristics of good governance as participatory, transparent, accountable, and inclusive. Finally, it discusses how to implement good governance in organizations and among public servants through clean and ethical bureaucracy, transparency, accountability, and public service orientation.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas yang membahas agenda pembelajaran terkait kepemimpinan pelayanan publik, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan melalui studi lapangan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan pelayanan publik.
Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers
Kode etik merupakan pedoman moral yang dijadikan pegangan oleh suatu kelompok profesi untuk mengarahkan anggotanya bekerja secara profesional dan bermoral. Kode etik dapat berupa kode etik profesi, kode etik pekerjaan, atau kode etik khusus untuk pegawai negeri seperti Pancasila Korpri."
Dokumen tersebut membahas tentang etika dan integritas dalam pelatihan kepemimpinan pengawas di Polri. Dokumen menyoroti pentingnya etika dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai aparatur negara, dengan mengutip pidato Soekarno dan survei yang menunjukkan rendahnya tingkat toleransi masyarakat. Dokumen juga menyinggung berbagai peraturan dan dimensi etika yang harus dipatuhi aparatur negara.
Modul ini membahas kesiapsiagaan bela negara bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang mencakup latihan fisik, mental, dan sosial untuk meningkatkan kemampuan bela negara. Latihan fisik meliputi olahraga, kebugaran jasmani, dan baris berbaris. Latihan mental meliputi kesehatan mental, kesiapsiagaan mental, dan kecerdasan emosional. Latihan sosial meliputi protokol, intelijen neg
1. Dokumen tersebut membahas agenda dan materi pelatihan untuk program PKA (Manajemen Kinerja) dan PKP (Pelayanan Publik), mencakup empat agenda pelatihan yaitu pengelolaan diri, kepemimpinan, manajerial, dan aktualisasi.
2. Materi pelatihan untuk PKA meliputi kepemimpinan Pancasila, manajemen kinerja, dan manajemen perubahan sektor publik. Sedangkan PKP meliputi kepemimpinan Pancasila,
"[Ringkuman]
Modul ini membahas tentang manajemen pengawasan sebagai bagian dari pelatihan kepemimpinan pengawas untuk memberikan pengetahuan tentang konsep manajemen pengawasan, sistem pengendalian intern pemerintah, peran aparat pengawasan intern pemerintah, dan pemantauan hasil pengawasan guna mencegah terjadinya kesalahan administrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan."
AKTOR DALAM GOOD GOVERNANCE SERTA PERANNYAFajar Dolly
Tiga aktor utama dalam good governance yaitu negara, swasta, dan masyarakat madani. Negara bertugas membuat kebijakan dan mengatur lingkungan politik, swasta menjalankan bisnis dan menciptakan lapangan kerja, sedangkan masyarakat madani berperan mengawasi pemerintah dan mewakili aspirasi rakyat. Ketiga aktor saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Seminar Mewujudkan Administrator Publik yang Berintegritas di Era Pemerintahan Baru
Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Yogyakarta
28 November 2014
Dokumen tersebut merangkum berbagai pengertian kebijakan publik menurut para ahli. Kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan formal pemerintah yang berisi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional. Dokumen ini juga membahas klasifikasi kebijakan publik dan proses pembuatan kebijakan publik.
Makalah administrasi negara ini akan sangat penting bagi kita selaku pelajar guna menambah wawasan kita sebagai pelajar yang luar biasa yang selalu ingin tahu dan berkreasi
Dokumen tersebut membahas tentang pelayanan publik, termasuk definisi pelayanan publik menurut UU Nomor 25 Tahun 2009, unsur-unsur penting pelayanan publik, perkembangan paradigma pelayanan publik, dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik.
Pembelajaran ini membahas tentang anti korupsi, dengan tujuan agar peserta dapat memahami konsep korupsi, anti korupsi, gratifikasi, dan upaya pencegahan korupsi. Materi pembelajaran mencakup pengertian korupsi, bentuk-bentuk korupsi, dampak korupsi, gratifikasi, dan cara membasmi korupsi melalui pendidikan, perbaikan sistem, dan penegakan hukum.
This document discusses good governance and provides definitions from various sources such as the World Bank, UNDP, IMF, and others. It also discusses the history and criticisms of good governance. Regarding Indonesia, the document notes that based on governance indicators, Indonesia scores moderately and faces challenges such as corruption, income inequality, and software piracy. It outlines the characteristics of good governance as participatory, transparent, accountable, and inclusive. Finally, it discusses how to implement good governance in organizations and among public servants through clean and ethical bureaucracy, transparency, accountability, and public service orientation.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan dari studi lapangan pelatihan kepemimpinan pengawas yang membahas agenda pembelajaran terkait kepemimpinan pelayanan publik, pengendalian pekerjaan, dan aktualisasi kepemimpinan melalui studi lapangan untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam pengawasan pelayanan publik.
Pedoman ini memberikan panduan bagi instansi pemerintah dalam mewujudkan peran APIP yang efektif. APIP dituntut untuk memberikan jaminan kualitas dan berperan sebagai pendorong bagi instansi pemerintah dalam membangun pengendalian intern secara efektif dan efisien serta berperan sebagai pendamping dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. Pedoman ini menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan peran APIP meliputi tahap pers
Kode etik merupakan pedoman moral yang dijadikan pegangan oleh suatu kelompok profesi untuk mengarahkan anggotanya bekerja secara profesional dan bermoral. Kode etik dapat berupa kode etik profesi, kode etik pekerjaan, atau kode etik khusus untuk pegawai negeri seperti Pancasila Korpri."
(1) Dokumen ini membahas sejarah perkembangan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sejak masa kolonial hingga reformasi, termasuk peraturan yang mengatur Korpri. (2) Korpri memiliki tujuan untuk menjaga etika profesi dan standar pelayanan ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. (3) Program utama Korpri nasional 2022-2027 adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dan digitalisasi
Dokumen tersebut membahas tentang kode etik pegawai negeri sipil yang mencakup sumpah/janji pegawai negeri sipil, pembinaan jiwa korps, nilai-nilai dasar dan kode etik yang harus dipegang oleh pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya.
BAB 1 mendiskusikan teras-teras pendidikan negara Malaysia seperti Rukun Negara, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Wawasan 2020, dan Islam Hadhari. Falsafah Pendidikan Kebangsaan bertujuan melahirkan insan seimbang secara menyeluruh dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Implikasinya termasuk perubahan kurikulum, peranan guru, dan penambahbaikan
Dokumen tersebut membahas tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang mencakup sumpah/janji PNS, nilai-nilai dasar, dan etika dalam bernegara, berorganisasi, dan bermasyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pembinaan jiwa korps PNS untuk mencapai pegawai negeri yang profesional dan bertanggung jawab.
PPT. Etika dan Organisasi Publik serta konsepnyasyakurabdul2
Dokumen tersebut membahas etika dan kode etik yang harus dipatuhi oleh pegawai negeri sipil (PNS) dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain kewajiban PNS untuk mematuhi nilai-nilai dasar seperti ketakwaan, kesetiaan kepada pancasila dan UUD 1945, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat secara adil dan mer
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
PPT RENCANA AKSI 2 modul ajar matematika berdiferensiasi kelas 1Arumdwikinasih
Pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodasi dari semua perbedaan murid, terbuka untuk semua dan memberikan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap individu.kelas 1 ........
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
4. Tujuan Pembelajaran
1. Menjelaskan loyal secara konseptual-teoritis yang berdedikasi
dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
2. Menjelaskan panduan perilaku (kode etik) loyal;
3. Mengaktualisasikan Loyal Dalam Konteks Organisasi
Pemerintah; dan
4. Menganalisis kasus dan/atau menilai contoh penerapan loyal
secara tepat pada setiap materi pokok.
5.
6. URGENSI LOYALITAS ASN
• Perkembangan teknologi informasi, tantangan yang harus dihadapi dengan
sifat dan sikap loyal yang tinggi terhadap bangsa dan negara, seperti
information overload, yang dapat menyebabkan paradox of plenty, dimana
informasi yang ada sangat melimpah namun tidak dimanfaatkan dengan baik
atau bahkan disalahgunakan. Tentunya sebagai seorang ASN akan banyak
mengetahui atau memiliki data dan informasi penting terkait bangsa dan
negara yang tidak boleh disalahgunakan pendistribusian dan
penggunaannya.
• Selain itu, semakin besar peluang masuknya budaya dan ideologi alternatif
dari luar ke dalam segenap sendi-sendi bangsa melalui media informasi
yang dapat dijangkau oleh seluruh anak bangsa yang berpotensi merusak
tatanan budaya dan ideologi bangsa.
7. MAKNA LOYAL DAN LOYALITAS
• Secara etimologis, istilah “loyal” diadaptasi dari bahasa Prancis yaitu “Loial”
yang artinya mutu dari sikap setia.
• Terdapat beberapa ciri/karakteristik yang dapat digunakan oleh organisasi
untuk mengukur loyalitas pegawainya, antara lain:
a. Taat pada Peraturan
b. Bekerja dengan Integritas
c. Tanggung Jawab pada Organisasi
d. Kemauan untuk Bekerja Sama
e. Rasa Memiliki yang Tinggi
f. Hubungan Antar Pribadi
g. Kesukaan Terhadap Pekerjaan
h. Keberanian Mengutarakan Ketidaksetujuan
i. Menjadi Teladan bagi Pegawai Lain
8. MEMBANGUN SIFAT DAN SIKAP LOYAL
DAN LOYALITAS
Loyalitas Secara Umum
- Membangun Rasa
Kecintaan dan Memiliki
- Meningkatkan
kesejahteraan
- Memenuhi Kebutuhan
Rohani
- Memberikan
Kesempatan
Peningkatan karir
- Melakukan Evaluasi
secara berkala
Memantapkan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatkan
Nasionalisme
9.
10. Panduan Prilaku
Berorientasi Pelayanan
Memegang Teguh Ideologi
Pancasila, UUDRI 1945,
setia kepada NKRI dan
Pemerintahan Yang Sah
Menjaga Nama Baik
Sesama ASN, Pimpinan,
Instansi dan Negara
Menjaga Rahasia Jabatan
dan Negara
11. Memegang Teguh Ideologi Pancasila, UUDRI 1945, setia kepada NKRI
dan Pemerintahan Yang Sah
NILAI DASAR
• Memegang teguh ideologi
Pancasila;
• Setia dan mempertahankan
Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 serta
pemerintahan yang sah;
• Mengabdi kepada negara
dan rakyat Indonesia;
• Memiliki kemampuan dalam
melaksanakan kebijakan
dan program pemerintah.
KODE ETIK
• Melaksanakan tugasnya
sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-
undangan;
• Melaksanakan tugasnya
sesuai dengan perintah
atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak
bertentangan dengan
ketentuan peraturan
perundang-undangan dan
etika pemerintahan;
• Menggunakan kekayaan dan
barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif,
dan efisien.
KEWAJIBAN ASN
• Setia dan taat pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan pemerintah yang
sah
• Menjaga persatuan dan kesatuan
bangsa
• Melaksanakan kebijakan yang
dirumuskan pejabat pemerintah
yang berwenang
• Menaati ketentuan peraturan
perundang-undangan;
• Bersedia ditempatkan di seluruh
wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
12. NILAI DASAR
• Menjalankan tugas secara
profesional dan tidak berpihak;
• Membuat keputusan berdasarkan
prinsip keahlian;
• Menciptakan lingkungan kerja yang
nondiskriminatif;
• Mempertanggungjawabkan tindakan
dan kinerjanya kepada publik;
• Memberikan layanan kepada publik
secara jujur, tanggap, cepat, tepat,
akurat, berdaya guna, berhasil guna,
dan santun;
• Mengutamakan kepemimpinan
berkualitas tinggi;
• Menghargai komunikasi, konsultasi,
dan kerja sama;
• Mengutamakan pencapaian hasil
dan mendorong kinerja pegawai;
• Mendorong kesetaraan dalam
pekerjaan; dan
• Meningkatkan efektivitas sistem
pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karier.
KODE ETIK
• Melayani dengan sikap
hormat, sopan, dan tanpa
tekanan;
• Memegang teguh nilai dasar
ASN dan selalu menjaga
reputasi dan integritas ASN
• Melaksanakan tugasnya
dengan cermat dan disiplin;
• Melaksanakan ketentuan
peraturan
perundangundangan
mengenai disiplin Pegawai
ASN;
• Menjaga agar tidak terjadi
konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya.
KEWAJIBAN ASN
• Melaksanakan tugas
kedinasan dengan
penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran,
dan tanggung jawab;
• Menunjukkan integritas
dan keteladanan dalam
sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada
setiap orang, baik di
dalam maupun di luar
kedinasan;
Menjaga Nama Baik Sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara
13. NILAI DASAR
• memelihara dan
menjunjung tinggi
standar etika yang
luhur.
KODE ETIK
• Menjaga kerahasiaan yang
menyangkut kebijakan negara;
• Memberikan informasi secara
benar dan tidak menyesatkan
kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait
kepentingan kedinasan;
• Tidak menyalahgunakan
informasi intern negara, tugas,
status, kekuasaan, dan
jabatannya untuk mendapat atau
mencari keuntungan atau
manfaat bagi diri sendiri atau
untuk orang lain;
• Melaksanakan tugasnya dengan
jujur, bertanggung jawab, dan
berintegritas tinggi.
KEWAJIBAN ASN
• Menyimpan rahasia
jabatan dan hanya dapat
mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturan
perundangundangan.
Menjaga Rahasia Jabatan dan Negara
14.
15. SUMPAH JABATAN
"Demi Allah/Atas Nama Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah/berjanji:
a) bahwa saya, untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, akan setia dan taat
sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, negara, dan pemerintah;
b) bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan
melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab;
c) bahwa saya, akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah,
dan martabat pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan
kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan
d) bahwa saya, akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut
perintah harus saya rahasiakan;
e) bahwa saya, akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk
kepentingan negara".
16. AKTUALISASI LOYAL DALAM
ORGANISASI PEMERINTAHAN
• Komitmen pada Sumpah Jabatan
• Penegakan Disiplin sesuai Kewajiban dan Larangan PNS
(PP nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS)
• Menjalankan Fungsi ASN
• Penerapan nilai-nilai Pancasila