REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
E-gov untuk good governance
1.
2. Merupakan wujud dari governance (tata kelola pemerintahan) yang
dijalankan oleh pemerintah pusat dan daerah didalam melakukan pelayanan publik ke
masyarakat dengan berbasiskan teknologi.
E-governance mampu meningkatkan kecepatan komunikasi antara
pemerintah, masyarakat, swasta, sesama pemerintah, dan tenaga kerja berbasis internet
serta teknologi informasi lainnya.
3. Good governance di Indonesia mulai popular sejak era reformasi bahkan mengalahkan
reformasi politik yang yang pernah popular ditahun 1998. Lahirnya wacana good
governance berakar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam praktek
pemerintahan,seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan / kehendak rakyat dan nilai
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan
(nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
4.
5. Upaya Mencapai Good Governance
Mewujudkan konsep good governance dapat
dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan
sinergi antar pemerintah, sektor swasta dan masyarakat
sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, sosial,
lingkungan, dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk
mencapaai good governance adalah adanya trasparansi,
akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum,
efektifitas dan efisiensi, dan keadilan.