Sistem politik Indonesia dalam hal kapabilitas distributif masih mengalami hambatan, seperti kesenjangan distribusi barang dan jasa antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kebijakan serta menegakkan keadilan agar sumber daya dapat didistribusikan secara merata ke seluruh masyarakat.

1. K E L A S : R E G U L E R B 2 0 1 3
M ATA K U L I A H : S I S T E M P O L I T I K I N D O N E S I A
K E L O M P O K I I I
K E T U A : P U T R A Y O G I S I T U M O R A N G 3 1 3 3 111 0 3 6
WA K I L K E T U A : S A M S I R S I D A B U N G K E 3 1 3 3 111 0 4 6
S E K R E TA R I S : J U L I TA R I S TA S I L A B A N 3 1 3 1111 0 1 6
A N G G O TA : A RT I TA S A R A G I H 3 1 3 1111 0 0 2
C E C E P U M A R U D I N 3 1 3 3 111 0 0 8
I VA N D E V I S A G A L A 3 1 3 3 111 0 2 2
N I A R PA R A M I TA 3 1 3 2 111 0 0 8
N U R M A L A S A R I 3 1 3 1111 0 3 4
S A R M E D I S YA H P U T R A S 3 1 3 3 111 0 4 8
D O S E N P E N G A M P U
D R S . H A L K I N G , M . S I
B U D I A L I M U K M I N , S . I P. , M . A .
KAPABILITAS SISTEM POLITIK
(DISTRIBUTIF)
Pemerataan yang dilakukan pemerintah

2. Pengertian Kapabilitas Distributif
Menurut Gabriel Almond (dalam Cantori, 1774 ; lihat pula
dalam Chilcote, 1981) konsep kapabilitas sistem politik merupakan
“a way of characterizing the ferformance of the political system and
of changesin ferformance, and of comparing political system
according to their performance”. penggunaan konsep kapabilitas
akan berguna jika kita hendak melihat bagaimana kinerja sebuah
sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam
kinerja mereka.

3.  Kapabilitas Distributif yaitu ukuran kinerja sistem
politik yang ada kaitannya dengan kemampuan dalam
mengola SDA (Sumber Daya Alam) sedemikian rupa
yang dimiliki oleh masyarakat dan negara dan hasilnya
menjadi pemasukan bagi anggaran pemerintah pusat
maupun daerah, dan penggunaanya didistribusikan
secara merata kepada masyarakat yang disesuaikan
dengan rupa-rupa kebutuhan masyarakat

4. Sistem Politik Dalam Kapabilitas Distributif Di
Indonesia
Van Poeljo mengungkapkan kebutuhan manusia ada zamannya
sebagai kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Kebutuhan
manusia dewasa ini tetap sama, namun alat untuk memenuhi dan
mengejarnya sudah berkembang.untuk memenuhi kebutuhan itu,
dilakukan alat dalam ilmu ekonomi disebut barang(goods) dan
jasa(service). Alat alat itu juga adalah kebutuhan. Dewasa ini
kebutuhan sudah semakin jelas dan beragam. Kapabilitas Distributif
membahas mengenai:
 BARANG
 JASA
 LAYANAN

5. Bangsa Indonesia yang kini sedang mengalami transisi
demokrasi merasakan kebutuhan dan keinginan yang
mendalam untuk meninggalkan buruknya kinerja ekonomi
dan praktek-praktek atau perilaku individu dan pemerintahan
yang telah meniumbulkan kemiskinan, ketidaktahuan,
kesenjangan, dan ketergantungan

6. Langkah-langkah lebih kongkrit yang ditujukan
sebagai kerangka kerja transisi demokrasi dibidang
ekonomi adalah sebagai berikut:
 Pengentasan Kemiskinan
 Menghapus Kesenjangan Daerah
 Pengelolaan Utang Sebagai Pendorong Reformasi
 Menghapus Kecurangan Berusaha
 Menjinakan Kenaikan Harga Pokok

7. Penegakan Keadilan Dan Keterbukaan Pemerintah
Dalam Kapabilitas Distributif
 Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi,
honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa
didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan
“pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak
Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain
berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang
adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai
kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.
 Jaminan Hakikat Keadilan yaitu Pancasila yaitu sila kedua dan
kelima dan Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV.

8. Makna keterbukaan
• Keterbukaan yaitu keadaan yang memungkinkan
ketersediaan informasi yang dapat diberikandan di dapatkan
oleh masyarakat luas.
• sikap terbuka adalah sikap untuk bersedia menerima
pengetahuan atau informasi dan sikap untuk bersedia
memberitahukan kepada pihak lain.
• Keterbukaan atau transparansi berarti ketersediaan
pemerintah untuk senantiasa memberikan informasi faktual
mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan proses
penyelengaraanpemerintahan.

9.  Dengan adanya keterbukaan dalam proses
penyelenggaraan negara akan memberi manfaat
ganda yaitu sebagai berikut:
 1. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
aktif dalam pemerintah atau dalam pelaksanaan
pembangunan.
 2. Mendorong masyarakat untuk melakukan
kontrol sosial terhadap setiap kebijaksanaan
pemerintah, sehingga kan terhindar trjadinya KKN
dalam pemerintahan

10. Dalam konteks kekinian, kemampuan distributif berkaitan
dengan alokasi barang dan jasa, kemampuan sistem politik
dalam mendistribusikan barang dan jasa belum maksimal,
karena masih banyak kesenjangan antara masyarakat kota
dengan masyarakat di pedesaan. Banyak kita temui
ketidakmerataan distribusi barang dan jasa bagi daerah yang
mudah dijangkau dan yang tidak terjangkau.

11.  Pemerintah yang terbuka adalahTransparan dalam
proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
Accountable: setiap kegiatan penyelenggara negara
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat
pemegang kedaulatan tertinggi.
 “Kita harus dan wajib menegakkan dan menjunjung
tinggi keadilan dalam segala aspek kehidupan.”