Dokumen tersebut membahas tentang konsep birokrasi, tata kelola pemerintahan, dan transformasi manajemen sektor publik dalam menghadapi tantangan globalisasi dan tuntutan good governance. Dibahas pula pergeseran paradigma dari government ke governance yang menekankan kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan."

1. Birokrasi dan
Governance
Oleh :
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

2. Tujuan Pembelajaran
• Mhswa pascasarjana keperawatan sbg calon
pemimpin, memahami:
1. Konsep Birokrasi, Governance & Government
2. Perubahan mendasar Birokrasi dan
Governance
3. Tuntutan good governance
4. Transformasi manajemen

3. LATAR BELAKANG
1. Adanya perkembangan interaksi
sosial politik pemerintah dan
masyarakat
2. Adanya dinamika sistem sosial
politik
1. Adanya pergeseran sospol dimana peran sektor
swasta dan LSM meningkat [sebelumnya peran
pemerintah lebih dominan].
2. Kondisi makin sulit, kompleks, dinamis, beraneka
ragam sesuai dengan perkembangan kebutuhan
manusia.
3. Keterbatasan kapasitas aparatur pemerintah
untuk mengakomodasikan kondisi di atas.
4. Adanya kolaborasi pemerintah, swasta,
masyarakat.
5. Globalisasi, perkembangan IPTEK dan
liberalisasi persaingan bebas
kompetensi meningkat.
6. IPTEK merubah manajemen sektor publik dan
bisnis arus informasi menembus batas
ruang & waktu.
7. Demikratisasi, HAM, pelestarian lingkungan
hidup jadi tuntutan dunia yang mendesak.
8. Internal Indonesia : Krisis Multidimensi (situasi
politik tidak stabil, ancaman disintegrasi,
kepercayaan masyarakat menurun, penegakan
hukum lemah, penanganan KKN lemah,
pemulihan ekonomi lambat, pengangguran &
kemiskinan meningkat, daya saing turun)
1. Internal Indonesia : Krisis Multidimensi (situasi
politik tidak stabil, ancaman disintegrasi,
kepercayaan masyarakat menurun, penegakan
hukum lemah, penanganan KKN lemah,
pemulihan ekonomi lambat, pengangguran &
kemiskinan meningkat, daya saing turun)
2. Gerakan mahasiswa kekuatan
reformasi ORBA tumbang.
3. Multipartai menjelang Pemilu 1999.
4. Perlu memahami jenis interaksi sosial – politik :
- Interferences (gangguan/saling pengaruh)
- Interplays (keterlibatan)
- Intervensions (campur tangan)
PERLU STRATEGI BARU

4. KOMPLEKSITAS
SISTEM SOSIAL POLITIK, Meliputi :
Seleksi dan
Reduksi
Struktur Operasional
Perlu dicarikan alternatif pemecahan dan pemilihan yang terbaik
Implikasinya terhadap
pemerintahan
Dari pendekatan beragam,
birokrasi kaku, hierarkhis, otoriter
Menjadi : kepemerintahan modern yang
dinamis, jaringan kompleks tetapi hubungan
sederhana, keanekaragaman tindakan dan
kebijakan sesuai dengan situasi dan kualitas
interaksi sosial politik

5. Konsepsi Kepemerintahan
Government
Pemerintah
Change Agent Development,
Pemerintahan Negara & Penyelenggara
Pembangunan dan Pelayanan Publik
Governing
Proses koordinasi, pengendalian/steering, pemberian
pengaruh/ influencing, dan penyeimbang setiap
hubungan interaksi sosial politik antara pemerintah,
swasta, dan masyarakat
Governance [World Bank]
Kepemerintahan adalah cara bagaimana kekuasaan negara
digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial guna
pembangunan masyarakat
(the way state power is used in managing economic and social
resources for the development of the society)
Governance [UNDP],
Pelaksanaan kewenangan politik, ekonomi, dan administratif untuk
mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan
(the exercise of political, economic, and administrative authority to
manage nation’s affair at all level)
Pengertian Good dalam Good
Governance (GG)
a. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi
b. Aspek-aspek fungsional
pemerintahan yang efektif dan
efisien dalam pencapaian
tujuan
Good Governance

6. Pola
Pemerintahan
Koordinatif dalam menghadapi
kompleksitas
Mengatur/mengendalikan dalam
menghadapi dinamika
Mengatur, mengintegrasikan,
menciptakan keterpaduan dalam
menghadapi keanekaraagaman

7. ‘Good’ dalam Good Governance
A. Nilai-nilai yang
dijunjung tinggi
B. Aspek-aspek fungsional
pemerintahan yang efektif dan
efisien dalam pencapaian
tujuan
Keinginan/
kehendak rakyat
Peningkatan
kemampuan
rakyat yang
bertujuan nasional
untuk :
Kemandirian
Pembangunan
berkelanjutan
Keadilan sosial

8. Orientasi Good Governance
Pencapaian
tujuan nasional
mengacu pada
demokrasi dalam
kehidupan
bernegara dengan
elemen-elemen
sbb. :
Pelaksanaan
fungsi yang efektif
dan efisien dalam
mencapai tujuan
nasional
Assurance of civil
control
Autonomy &
devolution of
power
Securing of
human rights
Accountability
Legitimacy

9. Prinsip-prinsip Good Governance
“World Bank”
Penyelenggaraan
manajemen pembangunan
yang solid dan bertanggung
jawab sejalan dengan :
1. Demokrasi
2. Pasar yang efisien
3. Hindari salah alokasi dan investasi
yang langka
4. Pencegahan korupsi secara politik
dan administrasi
5. Menjalankan disiplin anggaran
6. Menciptakan legal & political
frame work bagi tumbuhnya
aktivitas berwira usaha

10. Prinsip-prinsip Good Governance
UNDP
A. Hubungan sinergis
dan konstruktif antara
:
State
Private
Community
B. Karakteristik saling
memperkuat dan tidak
parsial
1. Participation 2. Rule of law
3. Transparency 4. Responsiveness
5. Equity
6. Concensus
orientation
7. Effectiveness &
efficiency
8. Accountability
9. Strategic vision

11. STATE
(Pemerintah) : Ciptakan
Politik & Hukum yang
kondusif
PRIVATE
(Swasta) : Ciptakan Pekerjaan &
Pendapatan
COMMUNITY
(Masyarakat) : Peran
aktif & positif dalam
kegiatan Ekonomoi,
Politik, Sosial
Tiga domain Good Governance

12. The Three Legs of Governance
Governance
Political
Governance
Political Gov.
Proses pembuatan
keputusan untuk
formulasi kebijakan
Economic Gov.
a. Aktivitas ekonomi
b. Dalam negeri
c. Interaksi
penyelenggara
ekonomi
d. Implementasi (equity,
quality, poverty of
life)
Administrative
Gov.
Sistem proses
kebijakan

13. Good Governance Aspek Pemerintahan
a. Administrative competence &
transparancy
[perencanaan, implementasi, efisiensi,
penyederhanaan organisasi, iklim disiplin, model,
administrasi, informasi]
b. Hukum kebijakan
[perlindungan kebebasan sosial-ekonomi-
politik]
c. Desentralisasi regional &
dekonsentrasi dalam departemen
d. Ciptakan pasar yang kompetitif
[Mekanisme pasar, peningkatan peranan
pengusaha menengah dan kecil sektor swasta,
deregulasi, kemampuan pemerintah mengelola
ekonomi makro]

14. Good Governance Indikator Keberhasilan
Tujuan
pembangunan
(quality of life)
tercapai
a. Secara
umum
b. Secara Khusus : Indonesia berdasarkan Tujuan
Reformasi (TAP MPR 8/98)
1. Mengatasi krisis
ekonomi
(Stabilitas
moneter tercapai)
2. Terpenuhinya
kedaulatan rakyat
3. Penegakan hukum
dan HAM
4. Meletakkan dasar
kerangka agenda
reformasi
pembangunan
(a)
Seluruh sendi
kehidupan
masyarakat
(b)
Berbangsa,
bernegara,
partisipasi politik
rakyat, stabilitas
politik

15. Pergeseran Government ke Governance
Perkembangan manajemen pemerintahan &
pembangunan
Masa Hindia Belanda :
Ilmu Pemerintah
[semua diatur
pemerintah]
Tahun 1950-an
Ilmu Administrasi
Negara
[Kepemimpinan pada
aparatur: perumusan
kebijakan, kebudayaan,
SDM aparatur,
ketatalaksanaan]
Akhir 1960-an
Ilmu Negara dan
Pembangunan
[Ketatalaksanaan, agent
of change, perencanaan
pembangunan, kebijakan
pembangunan,
pelaksanaan &
pengendalian
pembangunan

16. Pergeseran Government ke Governance
Perkembangan manajemen pemerintahan & pembangunan
di awal 1980-an : Reinventing Government
(1)
Catalytic Government:
Steering rather than rowing
(2)
Community owned government:
Empowering than serving
(3)
Competitive Government:
Injecting competition into
services
(4)
Mission-driven Government:
Transforming rule-driven organization
(5)
Result-oriented Government:
Funding outcome, not input

17. Pergeseran Government ke Governance
Perkembangan manajemen pemerintahan & pembangunan di
awal 1980-an : Reinventing Government (lanjutan)
(6)
Customer-driven Government:
Meeting the need of customer, not
bureucracy
(7)
Enterprising government:
Earning rather than spending
(8)
Anticipatory Government:
Preventing rather than cure
(9)
Decentralized Government:
From hierarchy to participation and team work
(10)
Market-oriented Government:
Leveraging change through market

18. Pergeseran Government ke Governance
Perkembangan manajemen pemerintahan & pembangunan di awal
1990-an : Banishing Bureucracy (Five’s C), yang terdiri atas :
(4)
The Control Strategy
Kontrol dari atas ke tengah
(5)
The Culture Strategy
Mendorong budaya kewirausahaan, inovatif,
kreatif.
(1)
The Core Strategy
Kejelasan kegunaan tujuan
(2)
The Consequences Strategy
Earning rather than spending
(3)
The Customer Strategy
Pelanggan sebagai pengendali

19. Pergeseran Government ke Governance
Perkembangan manajemen pemerintahan & pembangunan di akhir
1990-an : Good Governance
Sejalan perkembangan demokrasi dan pasar bebas tumbuh
kebersamaan 3 unsur partnership dalam Governance.
STATE
PRIVATE
SECTOR
COMMUNITY

20. Perubahan Dunia dan Transformasi
Manajemen

21. Perubahan Dunia
1. Dynamic
2. Turbulent
Prahalad :
If you don’t learn, you don’t change.
If you don’t change, you die.
LEARN or DIE

22. Perkembangan Lokal dan Internasional
1. Pemerintahan multi partai
2. Desentralisasi pemerintahan
3. Perubahan paradigma kepemerintahan yang baik (good
governance)
4. Pergeseran power (dari posisi ke kompetisi)
5. Globalisasi dan adopsi teknologi informasi
6. Evolusi perkembangan organisasi

23. Persaingan : perebutan
pangsa pasar pangsa peluang
Kegagalan organisasi bersaing
1. Gagal keluar dari kungkungan masa lalu.
sulit meninggalkan paradigma lama dalam menyiasati strategi organisasi
saat ini.
2. Gagal memprediksi masa depan.
gagal mengembangkan proses pembelajaran kolektif untuk
mengintegrasikan kompetensi inti sebagai bagian dalam menciptakan
masa depan.

24. Profesionalisme SDM
Ciri-ciri :
- Memiliki wawasan yang luas dan dapat memandang masa depan.
- Memiliki kompetensi di bidangnya.
- Memiliki jiwa kompetisi/bersaing secara jujur dan sportif.
- Menjungjung tinggi etika profesi.
- Sinergi intelligent-emosional-spiritual quotient.

25. Keunggulan bersaing suatu produk
1. Ketepatan waktu dan pemanfaatan teknologi (timing and
know how).
2. Biaya dan kualitas (cost and quality).
3. Kekuatan organisasi untuk menghalangi pesaing (strong
holds).
4. Kekuatan modal (deep pocket).

26. Keunggulan bersaing pelayanan
1. Kualitas pelayanan
2. Ketepatan waktu
3. Keramahan dalam pelayanan
4. Pemanfaatan teknologi
4. Transparan (biaya, prosedur)

27. Transformasi manajemen
Visi apa yang
ingin dicapai?
Misi bagaimana
mencapai visi?
Bagaimana
mampu
berkompetisi?
Kompetensi
bagaimana
meningkatkannya?
Perubahan
bagaimana
mengatasinya?
Kinerja :
Bagaimana hasil, manfaat, dampak yang diharapkan dapat
terwujud?

28. Reenginering Corporation
Dahulu
Pasar milik produsen
Produk seperti apapun akan terserap
Pelanggan tidak memiliki alternatif lain
Sekarang
Ada 3 kekuatan
customers
competition
change
Produsen harus memperhatikan permintaan

29. Reenginering Birokrasi
Dahulu
Pasar milik birokrasi
Pelayanan seperti apapun diterima
Pelanggan tidak memiliki kekuatan
Sekarang
Ada 3 kekuatan
customers
competition
change
Birokrasi harus memperhatikan kepuasan
pelanggan

30. Ekspektasi Pelanggan
Layanan yang diharapkan
pelanggan
Penilaian pelanggan
terhadap layanan yang
diberikan
Tingkat layanan yang
dibutuhkan untuk
memenuhi ekspektasi
pelanggan

31. Budaya Organisasi
Sebagai mekanisme dinamis yang mengarahkan
seluruh anggota organisasi dalam membangun
masa depan yang menjanjikan
a.l. :
Berpenampilan Membangun visi
Mengambil
keputusan
Bersikap
Menyelesaikan
masalah

32. Rekayasa Budaya Organisasi
Budaya Organisasi
Sebagai bagian strategi
organisasi untuk meraih tujuan
Terkait erat dengan struktur
dan strategi organisasi agar
dicapai hasil maksimal
Struktur organisasi yang
mendukung pencapaian
organisasi
Kultur tindakan yang
benar untuk mencapai
tujuan
Strategi organisasi
mencapai tujuan

33. Sikap dan Perilaku dalam
membangun budaya organisasi
1. Menumbuhkan :
- Budaya kualitas,
- kesadaran biaya,
- ketepatan waktu
2. Mengutamakan kepentingan pelanggan
3. Meningkatkan kemampuan SDM
4. Memupuk kepedulian lingkungan sekitar

34. 1. Menggambarkan prestasi kerja organisasi
2. Sebagai bagian pertanggungjawaban, baik ke
dalam maupun keluar
3. Dibutuhkan untuk penilaian dan akreditasi oleh
masyarakat
4. Sebagai basis kompetensi dalam meraih peluang
(lokal, regional, dan internasional)
Budaya organisasi Akuntabilitas

35. 1. Perencanaan stratejik
2. Menetapkan indikator kinerja
3. Pengembangan sistem pengumpulan data
4. Penyempurnaan tingkat keberhasilan kinerja
5. Pengintegrasian dengan proses manajemen
Akuntabilitas Pengukuran kinerja

36. Terima kasih