Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi

5,115 views

Published on

Capacity Building Kementerian Sekretariat Negara di Pusdiklat Kemsetneg-Cilandak Jakarta, 22 Oktober 2013

  • Be the first to comment

Kepemerintahan yang Baik: Konsep dan Implementasi

  1. 1. dadang-solihin.blogspot.com 2
  2. 2. dadang-solihin.blogspot.com 3
  3. 3. Materi • • • • • Pengertian Good Governance Manfaat Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance Bagaimana Mewujudkan Good Governance? Penerapan Good Governance di Indonesia dadang-solihin.blogspot.com 4
  4. 4. dadang-solihin.blogspot.com 5
  5. 5. Pengertian Good Governance  Mengandung makna tata kepemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik ataupun administrasi negara yang baik.  Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata kepemerintahan yang baik secara umum.  Suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 6
  6. 6. Manfaat Good Governance 1. Berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perUU-an dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah. dadang-solihin.blogspot.com 7
  7. 7. Prinsip-prinsip Good Governance 1. Wawasan ke Depan (Visionary) 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness &Transparency) 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) 4. Tanggung Gugat (Accountability) 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) 6. Demokrasi (Democracy) 7. Profesionalisme & Kompetensi (Profesionalism & Competency) 8. Daya Tanggap (Responsiveness) 9. Keefisienan & Keefektifan (Efficiency & Effectiveness) 10. Desentralisasi (Decentralization) 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta dan Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) 13. Komitmen pada Perlindungan Lingkungan Hidup (Commitment to Environmental Protection) 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market ) dadang-solihin.blogspot.com 8
  8. 8. 1. Wawasan ke Depan (Visionary) Indikator Minimal  Memiliki perencanaan ke depan  yang berisi visi dan strategi;  Adanya kejelasan setiap tujuan  kebijakan dan program;  Adanya dukungan dari pelaku  untuk mewujudkan visi. Perangkat Pendukung Indikator  Perangkat/kebijakan yang  memberikan kekuatan hukum pada  perencanaan yang berisi visi dan  strategi (dalam bentuk Keputusan  Menteri/Pimpinan, Keputusan  Pimpinan Daerah, Peraturan  Menteri atau Peraturan Daerah  Adanya peraturan yang memuat  dokumen perencanaan yang  terukur;  Proses penentuan visi dan strategi  secara partisipatif. dadang-solihin.blogspot.com 9
  9. 9. 2. Keterbukaan & Transparansi (Openness & Transparency) Indikator Minimal  Tersedianya informasi yang  memadai pada setiap proses  penyusunan dan implementasi  kebijakan publik; Perangkat Pendukung Indikator  Peraturan yang menjamin hak  untuk mendapatkan informasi;  Pusat/balai informasi;  Website (e‐government, e‐  Adanya akses pada informasi yang  procurement, dsb); siap, mudah dijangkau, bebas   Iklan layanan masyarakat; diperoleh, dan tepat waktu.  Media cetak dan elektronik;  Papan pengumuman;  Pameran pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 10
  10. 10. 3. Partisipasi Masyarakat (Participation) Indikator Minimal  Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang  proses/metode partisipatif;  Adanya pengambilan keputusan  yang didasarkan konsensus  bersama. Perangkat Pendukung Indikator  Pedoman pelaksanaan proses  partisipatif;  Mekanisme/peraturan untuk  mengakomodasi kepentingan yang  beragam  Forum konsultasi dan temu publik,  termasuk forum stakeholders;  Media massa nasional maupun  media lokal sebagai sarana  penyaluran aspirasi masyarakat. dadang-solihin.blogspot.com 11
  11. 11. 4. Tanggung Gugat (Accountability) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator   Adanya kesesuaian antara  pelaksanaan dengan standar prosedur  pelaksanaan;  Adanya sanksi yang ditetapkan atas  kesalahan atau kelalaian dalam  pelaksanaan kegiatan;  Adanya Standard Operating Procedure  (SOP) dalam penyelenggaraan urusan  pemerintahan atau dalam  penyelenggaraan kewenangan/  pelaksanaan kebijakan; Mekanisme pertanggungjawaban;  Laporan tahunan;  Laporan pertanggungjawaban;  Sistem pemantauan kinerja  penyelenggara negara;  Sistem pengawasan;  Adanya output dan outcome yang  terukur.  Mekanisme reward dan punishment. dadang-solihin.blogspot.com 12
  12. 12. 5. Supremasi Hukum (Rule of Law) Indikator Minimal  Perangkat Pendukung Indikator  Adanya penindakan terhadap setiap  pelanggar hukum;  Adanya kesadaran dan kepatuhan  kepada hukum. Peraturan perundang‐undangan;  Sistem peradilan pidana yang  terpadu/terintegrasi (kepolisian,  kejaksaan, pengadilan);  Reward and punishment yang jelas  bagi aparat penegak hukum  (kepolisian, kehakiman, kejaksaan);  Sistem pemantauan dan pengawasan  terhadap lembaga penegak hukum  yang dilakukan secara obyektif,  independen, dan mudah diakses  publik; Sosialisasi peraturan perundang‐ undangan. Adanya penegakan hukum yang adil  dan tidak diskriminatif;    Adanya peraturan perundang‐ undangan yang tegas dan konsisten; dadang-solihin.blogspot.com 13
  13. 13. 6. Demokrasi (Democracy) Indikator Minimal  Adanya hak‐hak dasar rakyat seperti  hak berkumpul, berserikat, dan  mengeluarkan pendapat;  Adanya kesamaan di depan hukum;  Adanya kesempatan yang sama untuk  turut serta dalam pengambilan  keputusan kebijakan publik; Perangkat Pendukung Indikator  Peraturan yang menjamin adanya hak  dan kewajiban ysang sama bagi anggota  masyarakat untuk turut serta dalam  pengambilan keputusan kebijakan  publik.  Adanya kesempatan yang sama untuk  memperoleh berbagai informasi publik;  Adanya kesempatan yang sama untuk  berusaha dan berprestasi;  Adanya kesempatan yang sama untuk  berinovasi, berkreasi dan  berproduktifitas. dadang-solihin.blogspot.com 14
  14. 14. 7. Profesionalisme & Kompetisi (Profesionalisme & Competency) Indikator Minimal  Berkinerja tinggi; Perangkat Pendukung Indikator  Standar kompetensi yang sesuai  dengan fungsinya;  Taat asas;  Kreatif dan inovatif;  Kode etik profesi;  Memiliki kualifikasi di bidangnya.  Sistem reward and punishment  yang jelas;  Sistem pengembangan sumber daya  manusia (SDM);  Standar dan indikator kinerja. dadang-solihin.blogspot.com 15
  15. 15. 8. Daya Tanggap (Responsiveness) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator  Tersedianya layanan pengaduan,  baik berupa crisis center, Unit  Pelayanan Masyarakat (UPM),  kotak saran, dan surat pembaca  yang mudah diakses masyarakat;  Adanya standar dan prosedur  dalam menindaklanjuti laporan  dan pengaduan.  Standar pelayanan minimal;  Prosedur dan layanan pengaduan  hotline;  Fasilitas akses informasi yang bebas  biaya. dadang-solihin.blogspot.com 16
  16. 16. 9. Efisiensi & Efektivitas (Effeciency & Effectiveness) Indikator Minimal  Terlaksananya administrasi  penyelenggaraan negara yang  berkualitas dan tepat sasaran  dengan penggunaan sumberdaya  yang optimal; Perangkat Pendukung Indikator  Standar dan indikator kinerja untuk  menilai efisiensi dan efektivitas  penyelenggaraan pemerintahan;  Survei‐survei kepuasan  stakeholders;  Melakukan monitoring dan evaluasi   Peraturan organisasi dan tata  untuk perbaikan; laksana penyelenggaraan negara  yang efektif dan efisien;  Berkurangnya tumpang tindih  penyelenggaraan fungsi   Program kerja yang tidak tumpang  organisasi/unit kerja. tindih. dadang-solihin.blogspot.com 17
  17. 17. 10. Desentralisasi (Decentralization) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator  Adanya kejelasan pembagian tugas dan  wewenang antar tingkat pemerintahan dan  antar tingkatan jabatan di daerah sesuai  dengan PP 38/2007 tentang Pembagian  Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,  Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/  Kota;  Adanya kejelasan standar dalam pemberian  dukungan terhadap pelayanan masyarakat  (Standar Pelayanan Minimal).  UU 32/2004 mengenai Pemerintahan Daerah;  UU 33/2004 mengenai Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan  Daerah;   PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan  Pemerintahan antara Pemerintah, Pemda  Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota;   PP 41/2007 tentang Organisasi Perangkat  Daerah;  Perda mengenai Urusan wajib Pemerintah  Daerah;  Perda mengenai Struktur Organisasi Daerah;  Peraturan pendanaan dan standar operasi  yang mendukung aparat (pemerintah dan  pemerintah daerah) dapat melakukan  pelayanan sesuai dengan standar yang ada. dadang-solihin.blogspot.com 18
  18. 18. 11. Kemitraan dengan Dunia Usaha Swasta & Masyarakat (Private Sector & Civil Society Partnership) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator  Adanya pemahaman aparat  pemerintah tentang pola‐pola  kemitraan;  Peraturan‐peraturan dan pedoman yang  mendorong kemitraan pemerintah‐dunia  usaha swasta‐masyarakat;  Adanya lingkungan yang kondusif bagi   Peraturan‐peraturan yang berpihak pada  masyarakat kurang mampu; masyarakat kurang mampu  (powerless) untuk berkarya;  Program‐program pemberdayaan.  Terbukanya kesempatan bai  masyarakat/dunia usaha swasta untuk  turut berperan dalam penyediaan  pelayanan umum;  Adanya pemberdayaan institusi  ekonomi lokal/usaha mikro, kecil, dan  menengah. dadang-solihin.blogspot.com 19
  19. 19. 12. Komitmen pada Pengurangan Kesenjangan (Commitment to Reduce Inequality) Indikator Minimal Perangkat Pendukung Indikator  Adanya kebijakan yang berorientasi pada   Peraturan‐peraturan yang berpihak pada  pemenuhan kebutuhan dasar bagi  pengurangan kesenjangan secara regional,  masyarakat secara seimbang (subsidi silang,  ekonomi, hukum dan kebijakan mengenai  affirmative action); penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan  gender, masyarakat kurang mampu, dan   Tersedianya layanan‐layanan/fasilitas‐ kewasan tertinggal; fasilitas khusus bagi masyarakat tidak  mampu;  Adanya kesetaraan dan keadilan gender;  Adanya pemberdayaan kawasan tertinggal.  Program‐program kebijakan moneter dan  fiskal, sistem hukum yang transparan,  pembangunan regional, pemberdayaan  gender, masyarakat kurang mampu, dan  kewasan tertinggal;  Pelaksanaan sistem pemantauan dan evaluasi  yang mendukug pelaksanaan strategi dan  kebijakan yang terkait dengan pengurangan  kesenjangan dan berbagai bidang  pembangunan. dadang-solihin.blogspot.com 20
  20. 20. 13. Komitmen pada Lingkungan Hidup (Commitment to Environtment Protection) Indikator Minimal  Menurunnya tingkat pencemaran  dan kerusakan lingkungan;  Adanya keikutsertaan masyarakat  dalam melestarikan lingkungan  hidup. Perangkat Pendukung Indikator  Peraturan dan kebijakan yang  menjamin perlindungan dan  pelestarian sumberdaya alam dan  lingkungan hidup;  Forum kegiatan peduli lingkungan;  Ketentuan insentif dan disinsentif  dalam pemanfaatan sumberdaya  alam dan perlindungan lingkungan  hidup. dadang-solihin.blogspot.com 21
  21. 21. 14. Komitmen pada Pasar yang Fair (Commitment to Fair Market) Indikator Minimal  Berkembangnya ekonomi  masyarakat; Perangkat Pendukung Indikator  Berbagai peraturan dan kebijakan  mengenai persaingan usaha yang:  Terjaminnya iklim kompetisi yang  sehat. 1. Menjamin iklim kompetisi yang sehat; 2. Mengendalikan dan mengarahkan  investasi pemerintah, investasi swasta  yang mendorong peningkatan  kesempata berusaha; 3. Adanya affirmative action dari  pemerintah untuk mendorong  kesempatan berusaha bagi pengusaha  kecil dan menengah. dadang-solihin.blogspot.com 22
  22. 22. Bagaimana Mewujudkan Good Governance? • Membutuhkan komitmen kuat, daya tahan dan waktu yang tidak singkat, diperlukan pembelajaran, pemahaman, serta implementasi nilai-nilai kepemerintahan yang baik pada seluruh stakeholders. • Perlu adanya kesepakatan bersama serta rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa bahwa kepemerintahan yang baik dapat diwujudkan demi mencapai masa depan bangsa dan negara yang lebih baik. dadang-solihin.blogspot.com 23
  23. 23. dadang-solihin.blogspot.com 24
  24. 24. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance  Persoalan‐persoalan publik adalah   Memberikan hak ekslusif bagi  urusan bersama pemerintah, civil  negara untuk mengatur hal‐hal  society dan dunia usaha sebagai  publik,  tiga aktor utama.  sementara aktor di luarnya, hanya  dapat disertakan sejauh negara  mengijinkannya. dadang-solihin.blogspot.com 25
  25. 25. Apa itu Governance?  Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar  Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 26
  26. 26. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 27
  27. 27. Fungsi Masing-masing Stakeholders Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. www.dadang-solihin.blogspot.com 28
  28. 28. Troika dadang-solihin.blogspot.com 29
  29. 29. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia  Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat Pemerintah Good Governance VISI Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 30
  30. 30. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 31
  31. 31. Sinergitas Stakeholders dadang-solihin.blogspot.com 32
  32. 32. dadang-solihin.blogspot.com 33

×