Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas tentang definisi good governance dan clean governance serta prinsip-prinsipnya seperti pelayanan publik yang efisien, supremasi hukum, dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Juga dibahas tantangan dalam menerapkan good governance seperti birokrasi yang belum efisien dan lemahnya penegakan hukum.

1. GOOD CLEAN GOVERNANCE "TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG
BAIK DAN BERSIH"
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Penulis ingin katakan ketika berbicara Good governance maka sering di gunakan sebagai
standar sistem good local governance di katakan baik dalam menjalankan sistem disentaralisasi
dan sebagai parameter yang lain untuk mengamati praktek demokrasi dalam suatu negara.Para
pemegang jabatan publik harus dapat mempertangung jawabkan kepada publik apa yang mereka
lakukan baik secara pribadi maupun secara publik. Seorang presiden Gebernur, Bupati, Wali
Kota, anggota DPR dan MPR dan pejabat politik lainnya harus menjelaskan kepada publik
mengapa memilih kebijaksanaan X, bukan kebijaksanaan Y, mengapa memilih menaikkan pajak
ketimbang melakukan efesiensi dalam pemerintahan dan melakukan pemberantasan korupsi
sekali lagi apa yang di lakukan oleh pejabat publik harus terbuka dan tidak ada yang di tutup
untuk di pertanyakan oleh publik
Tidak hanya itu apa yang di lakukan oleh keluarganya, sanak saudara dan bahkan teman
dekatnya sendiri sering di kaitkan dan di letakkan pada posisi pejabat publik, mengapa
demikian? Alasan sebenarnya sederhana saja, karena pejabat tersebut mendapat amanah dari
masyarakat maka dia harus dapat menegang amanah tersebut. Konsep Good governance pertama
kali di perkenalkan oleh UNDP, sebab munculnya konsep ini di sebabkan oleh tidak terjadinya
akuntabilitas, tranparansi. Artinya banyak negara dunia ketiga ketika di beri bantuan dana
tersebut banyak yang tidak tepat sasaran, sehinga negara maju engan memberikan bantuan
terhadap negara dunia ketiga adalah karena belum terciptanya sistem birokrasi yang efektif,
efesien dan tidak adanya tranparansi, akuntabilitas bantuan dana dari negara
maju. Konsekuensinya banyak terjadi korupsi yang di lakukan oleh dunia ketiga ketika bantuan
di turunkan oleh negara maju. Pada akhir dasa-warsa yang lalu, konsep good governance ini
lebih dekat di pergunakan dalam reformasi publik. Di dalam disiplin atau profesi manajemen
publik konsep ini di pandang sebagai suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik.

2. Paradigma baru ini menekankan pada peran manajer publik agar memberikan pelayanan yang
berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi manajerial terutama
sekali mengurangi campur tangan kontrol yang di lakukan oleh pemerintah pusat, Tanparansi,
akuntabilitas publik dan di ciptakan pengelolahan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi.
Tata kepermerintahan yang baik )good Governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir
ini di pergunakan secara regule di dalam ilmu politik dan administarsi publik (administarasi
negara). Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat
sipil, partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.
Berkembanglah kemudian sebuah konsep tata pemerintahan yang diharapkan dapat menjadi
solusi untuk berbagai permasalahan tersebut. Konsep itu yaitu Good governance. Governance
berbeda dengan government yang artinya pemerintahan. Karena government hanyalah satu
bagian dari governance. Bila pemerintahan adalah sebuah infrastruktur, maka governance juga
bicara tentang suprastrukturnya. Banyak sekali definisi tentang good governance. Kita ambil satu
saja untuk sebagai bahan analisa. Bank Dunia dalam laporannya tentang governance and
development tahun 1992 mengartikan good governance sebagai pelayanan publik yang efisien,
sistem pengadilan yang dapat diandalkan, pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya
(Bintan R. Saragih). Bergulirnya reformasi membawa angin segar bagi proses demokratisasi di
Indonesia. Sebuah rezim yang amat kuat, solid sekaligus juga korup dan sentralistis terpaksa
menyudahi perannya sebagai penguasa negeri ini. Berarti terbuka sebuah kesempatan emas untuk
memulai proses perbaikan di berbagai bidang. Sebagai catatan saja kondisi kita waktu itu adalah
kondisi yang amat terpuruk. Tak hanya di bidang ekonomi saja, tapi juga di bidang hukum,
birokrasi dan juga moralitas.
1.2 Perumusan Masalah
Apa yang di maksud dengan Good Governance dan clean good governance ?
Bagaimana prinsip dari good governance dan clean governance?
Bagaimana pelaksanaan prinsip good governance dan clean governance dalam sistem
pemerintahan nagara ?

3. Sebutkan hambatan hambatan dalam melaksanakan prinsip good governance dan clean
governance dalam sistem pemerintahan nagari?

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Good Governance Dan Clean Good Governance.
Sesunguhnya antara good Governance tidak dapat di pisahkan dari peleyanan publik adalah
karena pelayanan publik adalah turunan dari Good Governance. Dari sinilah berkembangnya
konsep pelayanan publik. Pertama kali konsep Good Governance di tawarkan oleh negara maju,
karena keberhasilanya dalam menciptakan tranparacy dan pelalyanan publik yang efesien. Ini
terbukti ketika terjadinya kekhwatiran oleh negara maju yang membantu negara berkembang
ketika ada bantuan, banyak dana bantuan tersebut yang di Korup karena sistemnya yang tidak
berjalan dan lemahnya pengawasan Konsekuensinya adalah terjadi penyunatan dana oleh negara
berkembang terhadapa bantuan negara maju, bahkan tidak tepat sasaran. Maka negara maju
seperti AS mencoba menawarkan obatnya berupa konsep Good Governance. Tata
kepemerintahan yang baik (good Governance) merupakan suatu konsep yang akhir-akhir ini di
pergunakan secara regule di dalam ilmu politik dan administrasi publik (administarasi negara).
Konsep ini lahir sejalan dengan konsep-konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat sipil,
partisipasi rakyat, hakasasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Pada
akhir dasa-warsa yang lalu, konsep good governance ini lebih dekat di pergunakan dalam
reformasi publik. Di dalam disiplin atu profesi manajemen publik konsep ini di pandang sebagai
suatu aspek dalam paradigma baru ilmu administrasi publik. Paradigma baru ini menekan
pada peran manajer publik agar memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat,
mendorong dan meningkatkan otonomi manajerial terutama sekali mengurangi campur tangan
kontrol yang di lakukan oleh pemerintah pusat, Tranparansi, akuntabilitas publik dan di ciptakan
pengelolahan manajerial yangbersih dan bebes dari korupsi. Dari definisi diatas terlihat ada
beberapa unsur yang membangun good governance. Yaitu pelayanan publik (Birokrasi) yang
efisien, sistem pengadilan yang dapat diandalkan (Supremasi hukum) dan pemerintahan yang
bertanggung jawab (Transparan dan akuntabel). Sebelum mulai menganalisa saya akan
memfokuskan pembahasan dalam konteks lokal. Karena sejak bergulirnya era otonomi daerah
yang menandai era baru hubungan pusat-daerah maka menjadi penting jika konsep good
governance juga diimplementasikan di setiap daerah otonom, local good governance.

5. Lagipula bila kemudian implementasi otonomi daerah dijalankan secara benar, maka sebetulnya
ini amat memfasilitasi proses ke arah good governance itu. Alasan lain kenapa fokus kita
arahkan bersama karena tentu saja saya berharap bahwa wacana ini tak hanya sekedar bicara
tanpa juntrungan, tapi hasil dari wacana ini menjadi sebuah masukan untuk konteks tugas dan
keberadaan kita masing-masing. Serta diharapkan mampu lebih empiris. Keinginan pemerintah
untuk melaksanakan Tata Pemerintahan yang baik (Good Governance) telah sering terucap di
kalangan pemimpin di berbagai forum hingga saat ini. Harapan dan keinginan mewujudkan
Good Governance juga merupakan tekad yang pernah diucapkan oleh Presiden Sosilo Bambang
Yudhoyono (SBY), saat beliau dilantik sebagai Pemimpin Bangsa Indonesia pertama yang secara
lansung dipilih oleh rakyat.
Harapan dan keinginan ini juga diinstruksikan kepada para menteri untuk bersama-sama
memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan mewujudkan pemerintahan yang
bersih (Clean Governance).
2. 2 Prinsip Good Governance Dan Clean Governance
Salah satu produk dari organisasi publik adalah memberikan pelayanan publik kepada pengguna.
Pelayanan publik dalam negara demokrasi dengan meminjam pendapat Lenvine (1990 : 188)
harus memenuhi tiga indikator:
1). Responsiveness atau responsivitas adalah: daya tanggap penyedia layanan terhadap harapan,
keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan,
2). Responsibility atau responsibilitas adalah; suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh
proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau ketentuan-ketentuan
administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan,
3). Accountability atau akuntabilitas adalah: suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar
proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma
yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu sesuai dengan Keputusan Menteri
Pemberdayaan Pegawai (Kepmenpan) 81/1995, disebutkan bahwa kinerja organisasi publik
dalam memberikan pelayanan harus mengandung beberapa indikator seperti:

6. 1).Kesederhanaan, yaitu prosedur atau tata cara pelayanan umum harus didesain
sedemikian rupa. Sehingga penyelenggaraan pelayanan umum menjadi mudah, lancar, cepat,
tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2). Kejelasan dan kepastian tentang tata cara, rincian biaya layanan dan cara
pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang
dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan umum.
3). Keamanan, yaitu usaha untuk memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari
adanya bahaya, resiko dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan
keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
4). Keterbukaan,yaitu bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka
butuhkan secara mudah dan jelas. termasuk informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian,
biaya dan lain-lain.
5). Efisiensi,yaitu persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang
berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan
keterpaduan antara persyaratan dan produki layanan publik yang diberikan. Disamping itu, juga
perlu dicegah adanya pengulangan di dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu
mempersyaratkan kelengkapan syarat dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
6). Ekonomis,yaitu agar pengenaan biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan
memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.
7). Keadilan yang merata, yaitu cakupan atau jangkauan pelayanan umum harus
diusahakan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan diperlakukan secara adil.
8). Ketepatan waktu, yaitu agar pelaksanaan pelayanan umum dapat diselesaikan dalam
kurun waktu yang telah ditentukan.
Pelaksananan Prinsip Good Governance Dam Clean Governance Dalam Sistem
Pemerintahan Nagara Ketika kita berbicara pelaksanaan tentu banyak muncul persoalan adalah
karena antara praktek dengan teori kadangkala tidak sejalan, dalam tataran teorinya bagus tapi
ketika dalam pelaksanaan teknis tidak efektif dan efesien.Unsur pertama dalam good governance
adalah birokrasi yang efisien. Kita sudah sama-sama mafhum bahwa citra birokrasi di
masyarakat terlihat kurang baik. Secara sinis sering dikatakan bahwa motto birokrasi adalah
“Kalau bisa dibuat sulit untuk apa dimudahkan”. Birokrasi dikesankan sebagai sebuah rantai
yang amat panjang atau pos dari sebuah perjalanan yang panjang. Yang disetiap pos mereka

7. yang berurusan dengan birokrasi harus mau berpayah-payah atau memberi sejumlah pelicin
untuk masuik ke pos berikutnya. Istilahnya biasanya uang administrasi.Kita tak bisa
menyalahkan masyarakat karena kondisi inilah yang secara empiris dirasakan oleh mereka. Ada
uang administrasi untuk membuat KTP, Akte Kelahiran, dan sebagainya. Padahal khittah dari
birokrasi adalah adanya pembagian tugas yang jelas untuk memudahkan pelayanan masyarakat.
Bukan untuk mempersulit apalagi menghambat masyarakat yang punya urusan.Dalam era
otonomi daerah, peran pengambil kebijakan untuk mengontrol berjalannya birokrasi dengan baik
amat dimungkinkan. Ini berkait dengan wewenang yang dimiliki daerah seperti memiliki
kewenangan mengadakan rekrutmen birokrat (PNS). Era otonomi daearah rembesanya dapat kit
rasakan dalam pelaksananan sistem pemerintahan nagari disamping membuka banyak
kesempatan untuk kondisi lebih baik juga adalah kesempatan bagi munculnya raja-raja kecil
yang amat berkuasa. Raja kecil itu bisa berupa pemerintah daerah, DPRD, partai politik,
pengusaha atau bisa jadi pemimpin informal. Yang jelas kekahawatiran munculnya pemimpin
informal ini adalah ketika hukum tak mampu menyentuh mereka bahkan berada di tapak kaki
mereka. Sumbangan dari compang-campingnya kondisi hukum ini amat besar terhadap
keterpurukan bangsa ini. Bagaimana bisa misalnya investasi masuk bila tak ada kepastian hukum,
besarnya uang kemanan dan lain-lain. Bagaimana bisa birokrasi bersih bila setiap pelanggaran
tak pernah ditindaklanjuti dan malah menjadi habit. Artinya unsur supremasi hukum menjadi
prasyarat bagi unsur yang lain dalam good governance. Ketiga, transparansi dan akuntabilitas.
Sudah bukan jamannya lagi penyelenggara negara menjadi menara gading. Ia harus menjadi
mitra yang tersentuh masyarakat. Di era desentralisasi apalagi. Spirit dari otonomi daerah salah
satunya adalah mendekatkan antara pengambil kebijakan terhadap masyarakatnya.
Penyelenggara daerah di tingkat lokal dianggap mampu memahami dan mengartikulasikan
berbagai permasalahan dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena itulah ada
pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah. Tapi bukan berarti yang terjadi adalah sentralisme
pemerintah daerah, karena spirit yang lain dari otonomi daerah adalah terberdayakannya
masyarakat. Karena itulah kemudian political will dari penyelenggara pemerintahan daerah
menjadi amat penting dalam hal transparansi dan akuntabilitas ini. Penyelenggara pemerintahan
daerah harus mau untuk dikontrol oleh masyarakat dan masyarakat harus mau peduli terhadap
permasalahan pemerintahan. Dalam birokrasi public, peranan pemimpin sangat strategis.
Keberhasilan birokrasi publik dalam menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan oleh kualitas

8. pemimpinnya. Jika diidentifikasi secara umum terdapat beberapa fenomena kepemimpinan pada
birokrasi publik. Pertama, pemimpin birokrasi publik dalam menjalankan roda birokrasi pada
umumnya belum digerakkan oleh visi dan misi. Akan tetapi, senantiasa masih digerakkan oleh
peraturan yang sangat kaku. Akibatnya, pemimpin tidak dapat mengembangkan potensi
organisasi, serta tidak mampu menyesuaikan dengan tuntutan lingkungan eksternal dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, pemimpin birokrasi lebih mengandalkan kewenangan
formal yang dimilikinya. Kekuasaan menjadi kekuatan dalam menggerakkan bawahan untuk
memenuhi berbagai kepentingan pemimpin. Ketiga, rendahnya kompetensi pemimpin birokrasi.
Hal ini terlihat dari pola promosi dari birokrasi yang kurang mempertimbangkan kompetensi
pejabat yang akan ditempatkan pada suatu jabatan struktural. Promosi dilakukan atas dasar
kepangkatan, golongan dan ruang serta hasil penilaian kinerja melalui DP-3.Padahal indikator-indikator
seperti ini tidak memiliki basis penilaian yang rasional. Dasar kepangkatan dan
golongan hanya diukur dengan indikator formal berupa latar belakang pendidikan dan lama
bekerja. Tidak jarang pemimpin lebih melihat pada siapa orang yang akan ditempatkan pada
suatu jabatan tertentu daripada memperhatikan bagaimana kababilitas mereka. Hal yang tidak
kalah pentingnya adalah faktor kedekatan dari seorang dengan pemimpinnya. Penilaian yang
dilakukan lebih banyak bersifat irrasional. Keempat, lemahnya akuntabilitas pemimpin birokrasi.
Tidak adanya tranparansi pertanggungjawaban publik atas apa yang telah dilakukan oleh
birokrasi. Seharusnya akuntabilitas ini penting dilakukan agar masyarakat dapat memberikan
koreksi dan kontrol terhadap kinerja birokrasi. Demikian juga halnya dengan Sumber Daya
Manusia yang ada dalam birokrasi. Dalam hal ini penulis lebih memfokuskan terhadap Pegawai
Negeri Sipil (PNS) selaku aparatur penyelengara birokrasi. Keberadaan PNS dari tahun ke tahun
selalu mengalami peningkatan. Permasalahan yang terjadi adalah besarnya jumlah PNS dan
tingkat pertumbuhan yang tinggi dari tahun ke tahun. Rendahnya kualitas dan ketidaksesuaian
kompetensi yang dimiliki menjadi penghalang dalam mewujudkan Good Governance. Namun,
apa hendak dikata memang demikian realita yang terjadi. Penempatan PNS tidak didasarkan
pada kompetensi yang dimiliki, tetapi lebih didasarkan pada pertimbangan kedekatan PNS
dengan pemimpinnya, sehingga unsur rasionalitas menjadi terabaikan. Karena itu, kondisi
birokrasi saat ini ditinjau dari aspek kelembagaannya masih jauh dari kondisi ideal. Kelemahan
ini secara akumulatif telah mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap birokrasi oleh masyarakat
sebagai pengguna jasa layanan. Kecenderungan utama birokrasi lebih mengutamakan pendekatan

9. struktural daripada pendekatan fungsional dalam penyusunan organisasi. Sehingga benturan dan
tarik-menarik kewenangan menjadi sulit dihindarkan. Begitu pula dengan besaran organisasi
belum mengarah pada proposional akan tugas dan fungsi birokrasi sebagai lembaga pemberi
layanan pada masyarakat. Selanjutnya konsep otonomi daerah muncul dengan tujuan awalnya
adalah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada rakyatnya. Dan tidak tidak dapat kita
pungkiri daerah di sumatra barat menerapkan otonomi daerah, (disentralisasi) tidak terkecuali di
nagari Kumanis menerapkan otonomi daerah. Di dalam perjalanan otonomi daerah di Sumatra
Barat banyak terjadi penyimpangan otonomi daerah, banyaknya terjadi koropsi, pemindahan
korupsi dari pusat ke daerah (terciptanya raja-raja kecil, birokrasi yang berbelit-belit tidak efektif
dan memebutuhkan waktu yang lama dan ini terjadi hampir di kabupaten kota di Sumbar. Nagari
mampu menerapkan otonomi daearah dengan baik sehinga Good governance “pemerintahan
yang baik dan bersih artinya bebas dari korupsi” Dalam pelaksaaan otonomi daerah
pemerintahan kita selalu berupaya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif untuk tercapainya
Good local governance. Upaya tersebut terlihat dengan di lakukanya penyempurnaan berbagai
peraturan perundangan yang ada misalnya, UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU
No 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem
perencanaan pembangunan nasional, UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan
UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemeintah pusat dan pemerintahan
daerah. Dengan di keluarkanya undang-undang di atas pada prinsipnya memberikan peluang
pada daerah untuk menyusun perencanaan pembangunan secara otonom dan partisipatif agar
pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dan berkembang serta terciptanya kepemerintahan
yang baik (good local governance). Kepala daerah berkewajiban menyusun suatu sistem
perencanaan pembangunan yang mendukung tercapainya tujuan dalam menjalankan otonomi
daerah. Hambatan-Hambatan Dalam Pelaksanaan Good Governance Dan Clean Governance
Dalam Sistem Pemerintahan Nagari Hambatan dalam pelaksanaan Good Governance adalah
masih kita rasakan belum terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, Birokrasi
yang masih belum efesien, masih membutuhkan waktu yang lama, masih berbelit belit, masih
terjadi yang namamya dunsanakisme, ketika ada hubungan kekerabatan baru pelayanannya
berkualitas, tidak terjadi transparancy keuangan di nagara, bahkan akuntabilitas masih belum
bagus begitu banyak hambatan atau kendalanya adalah di sebabkan oleh mesin birokrasi yang
tidak berjalan sesuai dengan relnya. Kita merasakan masih bayaknya terjadinya koropsi karena

10. sistem tata kelola belum efektif, terbuktinya otonomi kebablasan bahkan hari ini yang terjadi
koropsi tidak hanya di pusat tapi telah berimbas ke Nagara, berbeda dengan rezim orde bari yang
berani korupsi hanya pusat. Tapi hari ini justru telah terjadi raja raja kecil di daearah dengan
terciptanya pemindahan ladang korupsi secara berjemaah dan di kololam oleh DPRD. Prilaku
yang sesuai dengan perananya selaku abdi tersebut. Keseluruhan prilaku para anggota birokrasi
tercermin pada pelayanan pada seluruh masyarakat. Karena penerapan prinsip Fungsionalisasi,
spesialisasi dan pembagian tugas, sudah barang tentu menjadi bagian masyarakat suatu institusi
tertentu. Prinsip pelayanan yang harus di berikan kepada rakyat atau masyarakat oleh birokrat
adalah pelayanan yang bersifat adil, cepat , ramah, korek tanpa diskriminasi dan tanpa pilih kasih.
Karena itu, ungkapan yang mengatakan bahwa para pegawai negeri adalah melayani bukan
untuk di layani, hendaknya terwujud dalam praktek dan realisasinya dan akan tidak ada artinya
kalau hanya pada tataran konsep tanpa di tuangkan ke prakteknya. Dan kita tidak inginkan hanya
ungkapan tersebut hanya menjadi slogan tanpa di ikuti makna. Dengan kata lain, teramat penting
untuk mengupayakan agar para anggota birokrasi menghindari prilaku yang tidak sesuai dengan
perananya selaku abdi negara mayarakat. Dari inilah, “penting di pahami patologi birokrasi
yang bersumber dari keprilakuan” . Pemahaman tentang prilaku dalam kaitanya pada birokrasi,
mutlak perlu di soroti dari sudut andang etos kerja dan kultur organisasi yang berlaku adalah
kultur sosial yang luas. Hambatan Pelaksanaan Good Governance selanjutnya adalah
permasalahan atau tantangan masa depan Sistem Pemerintahan nagari menurut penulis adalah
tidak terciptanya good local governance, tata kelola pemerintahanyang baik dan bersih dan
konsekuensinya adalah munculnya raja, raja kecil dari daerah, korupsi yang semakin bersarang
di daerah, artinya seolah-olah otonomi daerah memberi peluang pemindahan korupsi dari pusat
kepada daerah. Pemekaran dalam daerah yang tidak proporsional, banyak pelimpaan
kewenangan yang menyimpang sehinga bupati lebih presiden dari presiden sendiri. Persoalan
diatas sebagai solusinya perlu good local governance agar daerah lebih efektif dan efeien dan
akuntabilitas di dalam penyelengaraan sistem disentaralisasi
2.3 Kapan Pelayanan Di Katakan Baik
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat di katakan baik apabila sistem
pelayanannya yang baik maka produk pelayanan itu akan berjalan sesuai dengan rel yang ada.

11. Standar buruk atau baik tata kelola pelayanan yang baik dan bersih sangat di tentukan
pemberian layanan publik yang lebih professional dan efektif, efisien, sederhana, transparan,
tepat waktu, responsive dan adaptif, dan sekaligus dapat membangun kualitas individu dalam arti
menigkatkan kapasitas individu dan masyarakat untuk secara aktif masa depannya. Responsif,
kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang
diberikan,competen tuntutan yang dimiliki, pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh
aparatur dalam memberikan layanan. Pelayanan publik (publik services) merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara . Pelayanan
publik oleh birokrasi publik di maksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi masyarakat saat ini telah berkembang dengan sangat dinamis, tingkat kehidupan
masyarakat yang semakin baik, merupakan sebuah indikasi dari empowering yang dialami oleh
masyarakat Penyebabnya ialah pelayanan buruk yang diberikan kepada masyarakat umum.
Pelayanan buruk tersebut dikarenakan adanya peraturan yang berlebihan, minimnya transparansi,
serta tingkah laku para birokrat yang tidak mendukung untuk menciptakan hukum dan peraturan
yang dapat dipatuhi oleh sebagian besar anggota masyarakat (World Bank, 1992). Karena itu
maka tak terlalu mengejutkan jika Indonesia dikategorikan sebagai suatu pemerintahan yang
buruk (bad governance). Kesulitan reformasi birokrasi disebabkan oleh: warisan sejarah
(historical institutionalism) yang melingkupi birokrasi sejak masa kemerdekaan hingga sekarang;
kuatnya intervensi politik atas birokrasi; dan melemahnya posisi tawar birokrasi terhadap partai
politik.
2.4 Pelayan Publik Sebagai Pilar Good Governance
Pelayanan publik (publik services ) oleh birokrasi publik tadi adalah merupakan salah satu
perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai abdi masyarakat dan abdi Negara. Pelayanan
publik oleh birokrasi publik dimaksudkan untuk mensejahterakan masyarakat (warga Negara )
dari suatu Negara kesejahteraan (welfare state ). Dan sekali lagu tujuan dari good governce
sebagai tujuan Primer adalah; mewuhkan pendidikan politik kepada masyrakat (demokrasi)
sementara tujuan sekunder dari Good Governance adalah menciptakan sistem pelayanan yang
efesien dan efektif, akuntabilitas, tapai yang menjadi perslan sekarang adalah good governance
lebh fokus kepada pelayan publik, artinya ketika seseorang berbicra Goog Local Governnace

12. maka yang terbayang di depan matanya adalah elayann yang efektif dan efesien. Pelayanan
publik dapat diartikan disini adalah pemberi layanan atau keperluan orang aatau masyarakat yang
mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah
ditetapkan. Sementara itu kondisi masyarakat pada saat ini telah terjadi suatu perkembangan
yang sangat dinamis , dimana tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan
indikasi dari “empowering” yang dialami oleh masyarakat. Hal ini berarti masyarakat semakin
sadar akan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, masyarakat semakin
berani untuk mengajukan tuntutan , keinginan aspirasikepada pemerintah, masyarakat semakin
kritis dan berani untuk melakukan kontrol terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah. Salah
satu produk dari organisasi publik adalah memberikan pelayanan publik kepada pengguna.
Pelayanan publik dalam negara demokrasi dengan meminjam pendapat Lenvine (1990 : 188)
harus memenuhi tiga indikator:
1). Responsivenessatauresponsivitasadalah: daya tanggap penyedia layanan terhadap
harapan, keinginan, aspirasi maupun tuntutan pengguna layanan,
2). Responsibilityatau responsibilitas adalah; suatu ukuran yang menunjukkan seberapa
jauh proses pemberian layanan publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau
ketentuan-ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan,
3). Accountability atau akuntabilitas adalah: suatu ukuran yang menunjukkan seberapa
besar proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kepentingan stakeholders dan norma-norma
yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu sesuai dengan Keputusan Menteri
Pemberdayaan Pegawai (Kepmenpan) 81/1995, disebutkan bahwa kinerja organisasi publik
dalam memberikan pelayanan harus mengandung beberapa indikator seperti:

13. BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Di dalam perjalanan otonomi daerah banyak terjadi dan penyimpangan otonomi daerah,
banyaknya terjadi korupsi, pemindahan korupsi dari pusat ke daerah (terciptanya raja-raja kecil),
birokrasi yang berbelit-belit tidak efektif dan membutuhkan waktu yang lama dan ini terjadi
hampir di nagari di Sumbar. Dalam pelaksaaan otonomi daerah pemerintahan kita selalu
berupaya untuk mewujudkan kondisi yang kondusif untuk tercapainya Good local governance.
Upaya tersebut terlihat dengan di lakukanya penyempurnaan berbagai peraturan perundangan
yang ada misalnya, UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No 1 Tahun 2004
tentang perbendaharaan negara, UU No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan
pembangunan nasional, UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU No 33
Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
Good governance awalnya sebagai obat penawar yang di gunakan untuk menghilangkan
penyakit korupsi yang semakin mengakar ini di tawarkan barat kepada negara berkembang yang
rentan terjadi korupsi. Ibaratkan ketika badan kita panas maka yang terbayang oleh kita adalah
Bodrex untuk mendinginkan badan tanpa kita sadari padahal panas badan kita di sebabkan
kambuhnya ginjal, memang itu untuk sementara waktu Bodrex akan bekerja mendinginkan
tubuh kita tapi penyakit ginjal tidak akan pernah sembuh dengan Bodrex. Ini terbukti ketika
konsep Good Governance yang di kembangkan di Africa Selatan Gagal total, namun yang jelas
Konsep Good Governance harus di sesuaikan dengan variasi lokal dalam nagari sehinga konsep
tersebut sesuai di terapkan di nagari, Konsekuensinya nagari akan siap dengan Good Governace
karena sesuai dengan nilai-nilai lokal di mana daerah itu berada. Pirnsip good govenance
merupakan konsep-konsep yang erat kaitanya dengan pelayanan publik. Pelayanan publik yang
selama ini di rasakan masyarakat belum bisa memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi
masyarakat itu sendiri, banyak pelayanan publik yang di berikan kepada masyarakat tidak
efesien dan tidak efektif serta tidak akuntabilitasnya tidak terjamin. Inti dari good governance
sangat serderhana, pada hakikatnya good governance bagaimana memberikan pelayanan kepada
masyarakat dengan sebaik baiknya. Patologi dari good governance (penyakit dari birokrasi)

14. adalah terjadinya pelayanan berbelit belit, tentu mnegunakan waktu yang cukup lama dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapan pelayanan dikatakan baik apabila. Satu
pelayanan yang efesian artinya, adalah perbandingan yang terbalik antara input dan output yang
di capai dengan input yang menimal maka tingkat efesiansi menjadi lebih baik. Input pelayanan
dapat berupa uang, tenaga dan waktu dan materi yang di gunakan untuk mencapai output. Harga
pelayanan publik harus dapat terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. Kedua;
pelayanan yang non-partisipan. Artinya adalah, sistem pelayanan yang memberlakukan
penguna pelayan secara adil tanpa membedakan dan berdasarkan status sosial ekonomi,
kesekuan etnik, agama kepartaian, latar belakang pengunaan pelayanan tidak boleh di jadikan
pertimbangan dalam memberikan pelayanan. penyelengaraan pemberian pelayan berdasarkan
pada prinsip equal before the law kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. Ketiga; adalah
efektif, responsif. Artinya adalah, tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak berbelit belit
misalnya dalam mengurus KTP, kebanyakan kalau kita punya uang, maka mengurusnya lancar
tapi kalau tidak di kasih uang ke pada petugas yang ada di nagari maka pelayanan yang di
berikan sangat lama. Responsif artinya adalah, cepat tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.
3.2 Saran
Mudah-mudahan kedepan pelayanan yang di berikan melaui konsep good governance akan
menjadikan kehidupan bernagari lebih mudah dalam memperoleh pelayanan dan memberikan
pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang ada di pemerintahan nagari serta tidak
membutuhkan biaya yang besar untuk memperoleh sebuah pelayan.
Sebagai pel atau obat terhadap penyakit pelayan yang terjadi selama ini adalah konsep good
governance, dapat di terapkan kepada petugas pelayan publik yang ada di nagari . Dengan cara
memberikan pelatihan pelayanan publik kepada petugas yang ada di nagari. Sekali lagi kita
berharap pelayan publik yang efesiean efektif dan akuntabilitas dapat di wujudkan di nagari .
Semoga!.

15. DAFTAR PUSTAKA
Agus Dwiyanto. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada
University Press. 2005