4. ILMU NEGARA
PENGERTIAN
PEMERINTAHAN
PEMERINTAHA
N Pemerintahan adalah perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan
eksekutif beserta jajarannya dalam
mencapai tujuan negara.
Pemerintahan adalah perbuatan
memerintah yang dilakukan oleh badan
legislatif, eksekutif, dan yudikatif di
suatu negara dalam mencapai tujuan
negara.
5. ILMU NEGARA
PENGERTIAN
PEMERINTAHAN
Offe
Hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang, bukan hanya
hasil dari pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan undang-
undang melainkan hasil dari kegiatan bersama antara lembaga
pemerintahan dengan klien masing-masing.
1. Pemerintahan adalah gabunagn dari semua badan kenegaraan yang
memiliki kekuasaan untuk memerintah (legislatif, Eksekutif,
Yudikatif).
2. Pemerintahan adalah gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi
yang memiliki kekuasaan memerintah (Presiden, Raja, Yang
dipertuan Agung).
3. Pemerintahan dalam arti kepala negara (Presiden) bersama
kabinetnya.
Utrecht
6. ILMU NEGARA
Kamus Umum
Bahasa Indonesia
Austin Ranney
1. Proses, cara, perbuatan memerintah.
2. Segala urusan yang dilakukan negara dalam
menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara.
Proses kegiatan pemerintah dalam membuat dan menegakkan hukum dalam
suartu negara.
Kooiman
Proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dengan
kelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.
PENGERTIAN
PEMERINTAHAN
8. ILMU NEGARA
1. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum endekiawan sesuai dengan
pikiran keadilan.
2. Timokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai
kemasyhuran dan kehormatan.
3. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan.
4. Demokrasi adalah bentuk pemerintahanyang dipegang oleh rakyat jelata.
5. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tiran (sewenang-wenang) dan
jauh dari keadilan.
BENTUK PEMERINTAHAN
KLASIK
Ajaran Plato
9. ILMU NEGARA
BENTUK PEMERINTAHAN
KLASIK
Ajaran Aristoteles
1. Monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.
2. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi.
3. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan untuk
kepentingan umum..
4. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendekiawan demi
kepentingan kelompoknya.
5. Politeia adalh bentuk Pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat untuk kepentingan
umum.
6. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi
kepentinagn sebagian orang.
11. ILMU NEGARA
MONARKI adalah bentuk pemerintahan yang pada mulanya kekuasaannya atas nama rakyat
dengan baik dan dipercaya tapi dalam perkembangannya penguasa (Raja) tidak lagi menjalankan
pemerintahan untuk kepentingan umum tapi menindas rakyat dan sewenang-wenang, maka
bentuk ONARKMI bergeser menjadiTIRANI.
Dalam situasi pemerintahan TIRANI muncullah perlawanan dari kaum bangsawan dan pemerintahan diambil
alih kaum bangsawan yang memperhatikan kepentingan umum, maka pemerintahan TIRANI bergeser
menjadi ARISTOKRASI.
ARISTOKRASI yang semula memperhatikan kepentingan umum tidak lagi menjalankan keadilan tapi hanya
mementingkan diri dan kelompoknya sehingga pemerintahan ARISTOKRASI bergeser ke OLIGARKI.
Dalam pemerintahan OLIGARKI yang tidak memiliki keadilan, maka rakyat mengambil alih kekuasan untuk
memperbaiki nasibnya. Rakyat menjalankan kekuasaan negara demi kepentingan rakyat, maka
pemerintahan OLIGARKI bergeser ke DEMOKRASI.
Pemerintahan DEMOKRASI yang awalnya baik, lama kelamaan banyak diwarnai kekacauan , KKN,
kebobrokan dan hukum sulit ditegakkan sehingga pemerintahan DEMOKRASI ini berpindah ke
pemerintahan OKHLOKRASI.
Dari pemerintahan OKHLOKRASI ini muncul seorang yang berani dan kuat yang dengan kekerasan dapat
memegang pemerintahan, maka pemerintahan OKHLOKRASI bergeser ke pemerintahan OLIGARKI kembali.
Dengan demikian menurut POLYBIOS antara pemerintahan yang satu dengan lainnya memiliki hubungan
kausal (sebab dan akibat).
BENTUK PEMERINTAHAN MONARKI (KERAJAAN)
13. ILMU NEGARA
Monarki Absolut
Bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang
raja, ratu, syah, atau kaisar yang kekuasaannya tidak terbatas. Raja
merangkap merangkap sebagai penguasa legislatif, eksekutif dan
yudikatif yang disatukan dalam perbuatannya. Raja adalah Undang-
undang itu sendiri.
Contoh: Prancis di masa Raja Louis XIV semboyannya L’ etat C’est
Moi (negara adalah saya).
14. ILMU NEGARA
Monarki Konstitusional
Bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja
yang kekuasaanya dibatasi oleh undang-undang dasar (konstitusi).
Terjadinya monarki konstitusional ada 2 cara:
a) Datang dari raja sendiri karena ia takut dikudeta. Contoh: Jepang
dengan hak octroi.
b) Karena adanya revolusi rakyat kepada raja. Contoh Inggris yang
melahirkan Bill of Rights I tahun 1689, yordania, Denmark, Arab Saudi
dan Brunei Darussalam.
15. ILMU NEGARA
Monarki Parlementer
Bentuk pemerintahan suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja
dengan sistem parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi. Dalam monarki perlementer kekuasaan eksekutif dipegang
oleh Kabinet (Perdana Menteri) yang bertanggung jawab kepada
parlemen. Fungsi raja sebagai kepala negara (simbol kekuasaan) dan
tidak dapat diganggu gugat.
Contoh: Inggris, Belanda, dan Malaysia.
17. ILMU NEGARA
Republik Absolut
Pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan
kekuasaan. Parlemen kurang berfungsi, konstitusi diabaikan untuk
legitimasi kekuasaan.
18. ILMU NEGARA
Republik Konstitusional
Presiden memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala
pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi, pengawasan efektif
dilakukan oleh parlemen.
19. ILMU NEGARA
Republik Parlementer
Presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, tapi presiden tidak
dapat diganggu gugat. Kepala pemerintahan dipegang oleh Perdana
Menteri yyang bertanggung jawab kepada parlemen. Kekuasan
legislatif lebih tinggi dari kekuasaan eksekutif.
20. ILMU NEGARA
PENGERTIAN KEKUASAAN
Max Weber
Kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau
sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan
kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus
menerapkannya terhadap tindakan-tindakan
perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan
tertentu.
Kekuasaan adalah kemampuan sesorang atau
sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah laku
sesorang atau sekelompok orang lain sehingga tingkah
lakunya menjadi sesuai dengan keinginan/tujuan
seseorang/kelompok orang yang mempunyai kekuasaan
tersebut.
Miriam Budiharjo
21. ILMU NEGARA
SUMBER KEKUASAAN
1. Legitimate Power => Kekuasaan yang berasal dari pengangkatan.
2. Coersive Power => Kekuasaan yang berasal dari hasil kekerasan.
3. Expert Power => Perolehan kekuasaan yang berasal dari keahlian.
4. Reward Power => Sumber kekusaan yang berasal dari pemberian.
5. Reverent Power => Sumber kekusaan yang berasal dari daya tarik atau kharisma.
25. ILMU NEGARA
PENGERTIAN LEGITIMASI
Dapat dibedakan pengertian kekuasaan, kewenangan, dan
legitimasi. Apabila kekuasaan diartikan sebagai kemampuan
untuk menggunakan sumber-sumber yang mempengaruhi proses
politik, sedangkan kewenangan merupakan hak moral untuk
menggunakan sumber-sumber yang membuat dan melaksanakan
keputusan politik (hak memerintah). Adapun legitimasi
merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak
moral tersebut.
26. ILMU NEGARA
OBYEK LEGITIMASI
Menurut Easton
1. Komunitas Politik
2. Rezim
3. Pemerintahan Menurut Andrain
1. Masyarakat Politik
2. Hukum
3. Lembaga Politik
4. Pemimpin Politik
5. Kebijakan
27. ILMU NEGARA
Yang dimaksud dengan legitimasi terhadap komunitas politik ialah
adanya kesediaan para anggota masyarakat yang berasal dari berbagai
kelompok yang berbeda latar belakang untuk hidup secara rukun
sebagai komunitas, apabila dukungan terhadap komunitas politik
belum cukup tinggi maka dalam masyarakat terdapat masalah
penciptaan identitas nasional (krisis identitas). Manakala dukungan
terhadap lembaga-lembaga politik masih lemah maka dalam
masyarakat terdapat krisis kelembagaan, Krisis kepemimpinan akan
terjadi pada masyarakat yang kurang mempercayai para pemimpin
politik.
28. ILMU NEGARA
KADAR LEGITIMASI
a) Pra legitimasi, ada dalam pemerintahan yang baru terbentuk yang
meyakini memiliki kewenangan tapi sebagian kelompok masyarakat
belum mengakuinya.
b) Berlegitimasi, yaitu ketika pemerintah bisa meyakinkan
masyarakat dan masyarakat menerima dan mengakuinya.
c) Tak berlegitimasi, ketika pemimpin atau pemerintah gagal
mendapat pengakuan dari masyarakat tapi pemimpin tersebut
menolak untuk mengundurkan diri, akhirnya muncul tak
berlegitimasi. Untuk mempertahankan kewenangannya biasanya
digunakan cara-cara kekerasan.
d) Pasca legitimasi, yaitu ketika dasar legitimasi sudah berubah.
29. ILMU NEGARA
TIPE-TIPE LEGITIMASI
1. Tradisional – tradisi yang dipelihara dan dilembagakan, contoh kerajaan.
2. Ideologi – penafsir dan pelaksana ideologi.
3. Kualitas pribadi – kharisma, penampilan pribadi, atau prestasi.
4. Prosedural – peraturan perundang-undangan.
5. Instrumental – menjanjikan dan menjamin kesejahteraan materiil.
30. ILMU NEGARA
MANFAAT LEGITIMASI
1. Menciptakan stabilitas politik dan perubahan sosial
2. Mengatasi masalah lebih cepat
3. Mengurangi penggunaan saran kekerasan fisik
4. Memperluas bidang kesejahteraan atau meningkatkan kualita
kesejahteraan
31. ILMU NEGARA
PENGERTIAN KEDAULATAN
Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai
wilayah pemerintahan dan masyarakat atau bisa dikatakan
kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara.
Kata daulat berasal dari bahasa arab yaitu daulah atau daulat
yang berarati kekuasaan atau pemerintahan.
32. ILMU NEGARA
BENTUK KEDAULATAN
Kedaulatan ke dalam
Kedaulatan ke luar
Dalam bentuk kedaulatan ke dalam, negara (dalam hal ini pemerintah) berhak
mengatur segala kepentingan rakyat atau negeranya melalui berbagai negara
yang dibentuk oleh negara tersebut.
Dalam bentuk kedaulatan keluar, pemerintah memiliki kekuasaan yang bebas,
tidak terikat, dan tidak tunduk kepada kekuatan lain selain ketentuan yang
sudah ditetapkan. Begitu juga negara lain harus menghormati kekuasaan
negara yang bersangkutan dengan tidak ikut campur atas urusan negara
tersebut.
34. ILMU NEGARA
Kedaulatan Tuhan
Kedaulatan Tuhan adalah suatu kedaulatan yang berasal dari
Tuhan yang diberikan kepada seorang raja atau penguasa. Karena
kehendak Tuhan menjelma dalam diri raja atau penguasa, maka
seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan (titisan
dewa). Semua peraturan yang dijalankan oleh suatu penguasa
bersumber dari Tuhan, oleh karena itu rakyat harus mematuhi dan
tunduk kepada suatu perintah penguasa. Penganut paham ini antara
lain Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Stahl. Teori
kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di Negara Ethiopia pada masa
Raja Haile Selassi, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno
Heika.
35. ILMU NEGARA
Kedaulatan Raja
Kedaulatan raja adalah suatu kedaulatan suatu negara yang terletak
di tangan raja, karena seorang raja merupakan penjelmaan dari kemauan
Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan. Agar suatu negara kuat dan kokoh,
seorang raja harus memiliki kekuasaan yang kuat dan tidak memiliki
batasan sehingga rakyat harus rela menyerahkan hak-hak dan
kekuasaannya kepada seorang raja. Tokoh-tokoh yang memiliki paham
kedaulatan raja antara lain Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas
Hobbes dan F. Hegel. Teori ini pernah diterapkan di Negara Perancis
pada masa Raja Louis XIV. Pada zaman modern yang pada saat ini model
kekuasaan ini telah ditinggalkan oleh negara-negara di dunia, karena
kedaulatan raja cenderung menciptakan sebuah kekuasaan yang tidak
memiliki batas (absolut), semau-maunya dan otoriter.
36. ILMU NEGARA
Kedaulatan Negara
Kedaulatan negara adalah suatu kekuasaan pemerintahan
bersumber dari suatu kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan
dari negara, maka negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak
terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama suatu
negara. Suatu Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh
karena itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum. Pengikut teori
kedaulatan negara antara lain George Jellinek dan Paul Laband. Teori
kedaulatan ini pernah diterapkan di Rusia pada masa kekuasaan Tsar
dan Negara Jerman pada masa Hitler, serta Negara Italia pada saat
Mussolini berkuasa.
37. ILMU NEGARA
Kedaulatan Hukum
Kedaulatan Hukum adalah suatu kekuasaan tertinggi. Kekuasaan
negara harus bersumber pada sebuah hukum, sedangkan hukum
bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum. Berdasarkan
teori ini suatu negara diharapkan menjadi sebuah negara hukum,
artinya semua tindakan suatu penyelenggara negara dan rakyat harus
berdasarkan hukum yang berlaku. Penganut teori ini antara lain H.
Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg. Dan biasa nya kedaulatan
hukum ini diterapkan di sebagian besar negara di Eropa dan Amerika
yang menerapkan teori kedaulatan hukum.
38. ILMU NEGARA
Kedaulatan Rakyat
Kedaulatan Rakyat adalah suatu kekuasaan tertinggi yang berada di tangan
rakyat. Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk
menjalankan suatu pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut
kontrak sosial. Pemimpin negara dipilih dan ditentukan atas kemauan
rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam suatu pemerintahan dan
sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi suatu hak-hak
rakyat serta menjalankan sebuah pemerintahan berdasarkan aspirasi
rakyat. Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin suatu hak-hak
rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat bisa
mengganti pemimpin tersebut dengan pemimpin yang baru. Penganut teori
ini antara lain Solon, John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau. Teori
kedaulatan rakyat ini hampir semua diterapkan di seluruh dunia, namun
suatu pelaksanaannya tergantung pada rezim yang berkuasa, ideologi dan
suatu kebudayaan masing-masing negara.
39. ILMU NEGARA
SIFAT KEDAULATAN
1. Permanent atau Tetap => walau sebuah negara mengadakan suatu reorganisasi dalam
struktur, kjedaulatan tidak akan berubah. Pelaksananya saja yang berganti atau badan yang
memegang kedaulatan berganti namun kedaulatan itu tetap.
2. Asli => kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi, artinya tidak ada
yang menciptakan kedaulatan itu karna ia terbentuk sendiri.
3. Absolut => dalam suatu negara tidak ada kekuasaan lain yang tertinggi dari kedaulatan.
Kedaulatan yang menentukan segala-galanya di suatu negara.
4. Tidak dapat Terbagi-bagi => suatu kedaulatan tidak boleh di bagi-bagi kepada beberapa badan
tertentu karena hal tersebut akan menimbulkan pluralisme arau keadaan masyarakat yang
majemuk dalam suatu kedaulatan.
5. Tidak Terbatas => kedaulatan yang meliputi setiap orang dan suatu golongan yang berada
dalam sebuah negara tanpa kecuali.
