Downloaded 98 times
Uploaded byYue Setiamisa
BAB 2 LAGI
Dokumen ini membahas berbagai aspek sistem pemerintahan di negara-negara, termasuk definisi pemerintahan, bentuk-bentuk pemerintahan, dan pembagian kekuasaan. Selain itu, menjelaskan modul pembelajaran bagi siswa tentang pentingnya sejarah dan kebijakan pemerintahan, serta mencakup teori-teori politik klasik dan modern. Juga dibahas tentang pemerintahan yang baik dan dinamika sistem pemerintahan di Indonesia, mencakup kelebihan dan kekurangan sistem yang diterapkan.
BAB 2 LAGI
- 1. SISTEM PEMERINTAHAN DIBERBAGAI NEGARA DISUSUN OLEH: Linda Dewi.W.A.S UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 2013
- 2. Standar Kompetensi: 1. Memahami prinsip dasar ilmu sejarah Kompetensi Dasar: 1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup Ilmu sejarah. 2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar sejarah. Indikator: 1. Menjelaskan pengertian pemerimtah. 2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara. 3. Menjelaskan sistem pemerintahan negara.
- 3. Tujuan : 1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah 2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni 3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat
- 4. PETA KONSEP Pemerintah Kekuasaan negara Bentuk-bentuk pemerintahan Teori Teori klasik modern Tercapainya prinsip dasar ilmu sejarah
- 5. Pengertian Pemerintah danpemerintahan PEMERINTAH Pemerintah dalam arti luas, yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan kenegaraan (alat perlengkapan negara) yang berkuasa memerintah di suatu wilayah negara, yang meliputi legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presideh,wakil presiden dan para menteri (dewan menteri) PEMERINTAHAN Pemerintahan dalam arti luas yaitu badan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Menurut KBBI pemerintahan adalah cara, hal, perbuatan dan urusan dalam pemerintah. Pemerintahan dalam arti sempit adalah rezim penguasa
- 6. KEKUASAAN NEGARA Kekuasaan negara adalah wewenang yang dimiliki gara untuk mengatur dan mempengaruhi tingkah laku warga negara, agar sesuai dengan kehendak atau tujuan negara. MACAM-MACAM CARA PEMBANGIAN KEKUASAAN NEGARA Pembagian kekuasaan secara vertikal, artinya pembagian kekuasaan atas beberapa tingkat pemerintahan. Misal : Pada Negara Kesatuan => Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pembagian kekuasaan secara horisontal, artinya pembagian kekuasaan menurut fungsinya; Misal: Indonesia => MPR, DPR, Presiden, BPK, MA, MK, KY SISTEM PEMERINTAHAN Sistem pemerintahan menyangkut bagaimana bekerjanya komponen-komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan legislatif. Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam: 1. Sistem pemerintahan presidensiil dalam pemerintahan presidensiial, kepala eksekutif dipilih tersendiri diluar parlemen untuk masa jabatannya yang tetap. Presiden dipilih dan bertanggung jawab kepada para pemilih biasanya, presiden berlaku sekaligus kepala negara dan pemerintahan.
- 7. 2. Sistem pemerintahan Parlementer Dalam pemerintahan parlementer kepala pemerintahan (kepala mentri) memimpin suatu dewan mentri yang anggotanya berasal dari parlemen. Presiden sebagai kepala negara dipilih atau raja yang berkuasa secara turun temurun. Kepala negara hanya menjalankan tugas serimonial. 3. Sistem pemerintahan semi presiensiaal bentuk ketiga adalah pemerintahan semi presidebsiaal yang menggabungkan kedua sistem murni diatas. Presiden dipilih oleh rakyat dan menjalankan tugasnya bersama perdana mentri. ASAS-ASAS KEKUASAAN NEGARA 1. Asas pemisahan kekuasaan, artinya antar lembaga negara tidak ada hubungan kerja sama, masing-masing lembaga terpisah secara kelembagaan maupun fungsinya. Tujuan: Menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa Mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan Melindungi HAM Tokoh : John Locked, Montesquieu, Hans Kelsen, Cornelis Van Vollenhoven dan Donner dan Goodnow 2. Asas pembagian kekuasaan, antara lembaga negara terjalin hubungan kerja (partnership).
- 8. BENTUK PEMERINTAHAN • BENTUK PEMERINTAHAN Bentuk pemerintahan adalah suatu sistem yang mengatur alat-alat perlengkapan negara (lembaga negara) dan hubungan antara alat-alat perlengkapan negara tersebut. BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI KLASIK Bentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Polybius, dapat dibedakan menurut: a. Susunan pemerintahannya b. Sifat pemerintahannya Menurut atas ukuran tersebut, maka ditemukan bentuk pemerintahan sbb:
- 9. BENTUK PEMERINTAHAN MENURUT AJARAN TEORI MODERN 1. Bentuk Pemerintahan Monarkhi, pemerintahan suatu negara dipimpin oleh seorang raja, ratu, syech atau kaisar yang bersifat turun menurun dan untuk jabatan seumur hidup. Macam-macam Monarkhi: Monarkhi Absolut, Monarkhi Konstitusional, Monarkhi Parlementer. 2. Bentuk Pemerintahan Republik, pemerintahan yang berasal dari rakyat dan dipimpin oleh presiden untuk masa jabatan tertentu. Macam-macam Republik: Republik Absolut, Republik Parlementer, Republik Konstitusional.
- 10. TIPE PEMERINTAHAN (BENTUKKABINET) Bagan Macam-macam Kabinet 1. Kabinet dilihat dari sudut pertanggung jawabannya: a. Kabinet Presidensiil : Kabinet dimana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintahan dipegang langsung oleh presiden sendiri. b. Kabinet Ministerill : Kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan bertanggung jawab langsung kepada DPR
- 11. 2. Kabinet Ministeriil dilihat dari sudut cara pembentukannya a. Kabinet Parlementer : kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen. b. Kabinet Ekstraparlementer : kabinet yang terbentuknya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada dalam parlemen. 3. Kabinet Parlenenter dilihat dari sudut komposisinya a. Kabinet Koalisi : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri atas beberapa partai, yang bersama memiliki wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR. b. Kabinet Nasional : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari orang-orang yang mewakili berbagai macam partai dan aliran dalam negara dan memiliki wakil dalam DPR. c. Kabinet Partai : kabinet yang anggota-anggotanya terdiri dari anggota suatu partai yang mempunyai wakil dalam DPR lebih dari separo jumlah anggota DPR
- 12. INDUK PEMERINTAHAN PRESIDENSIIL 1.Pengaruh sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lain Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan terhadap negara lain antara lain : a. Faktor sejarah berdasarkan pendekatan faktual, negara dapat terjadi karena: 1. occupatie (pendudukan) artinya suatu wilayah belom ada yang menguasai, lalu diduduki oleh suatu bangsa. Contohnya: Liberia diduki negro. 2. saparitis (pemisahan) artinya, suatu wilayah yang semua termasuk ilayah suatu negara kemudian melepaskan diri dari negara tersebut dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya: Belgia melepaskan diri dari Belanda. 3. Fusi peleburan artinya beberapa negara kecil mengadakan peleburan dan menjadi negara baru. Contonya : Federasi kerajaaan Jerman
- 13. b. Faktor idiologi Idiologi dijadikan pandangan hidup atau dasar negara yan menjadi pedoman dasar dalam pengelolaan negara. Idiologi besar yang dipraktikkan dibagi menjadi tiga : 1. ideologi fasisme Ciri-ciri fasisme a. Control pemerintahan bersifat berpusat b. Tidak boleh ada koposisi c. Muncul nasionalisme yang berlebihan, contohnya negara Italia, Jerman, Jepang. 2. ideologi Liberialisme a. Liberalisme adalah paham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas-luasnya. b. Liberalisme merupakan usaha perjuangan menuju kebebasan. Contohnya: Amerika Serikat 3. idiologi Komunisme Negara komunis mengenal satu partai dan bersifat totaliter, menerapkan sistem pemerintah diktator proletariat dengan sistem presidensiil yang terdiri dari satu partai. Contohnya: RRC, Korea Utara.
- 14. PEMERINTAHAN YANG BAIK PengertianPemerintahan yang baik Istilah pemerintahan yang baik merupakan terjemah bebas dari istilah good govermrnt yang awalnya berkembang didunia barat. Pengertian good governance menurut UNDP (United National Develpoment Progam). Good Governance adalah hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat. Orientasi pemerintah yang baik 1. Orientasi menyatu pada demokrasi dalam kehidupan bernegara dengan elemrn konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas 2. Orientasi mnyangkut kemampuan pemerinyahan dapat menjalankan fingsinya secara efektif dan efesien
- 15. DINAMIKA PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN RI 1. Dinamika pelaksanaan sistem negara RI Menurut UUD 1945 bahwa sistem pemerintahan negara RI, menganut sistem Distribution power. Dengan argumentasi bahwa UUD 1945. a. Tidak membatasi secara tajam bahwa tiap kekuasaan itu harus dilakukan oleh suatu organisasi. b. Tidak membatasi kekuasaan itu dapat dibagi tiga bagian saja dan juga tidak membatasi kekuasaan dilakukan oleh organ saja . c. Tidak membagi habis kekuasaan rakyat yang dilakukan MPR pasl 1 ayat 2 kepada lembaga negara lainnya.
- 16. 2. Sistem pemerintahan negara RI sebelum dan sesudah diamandemen UUD 1945 Masa orde baru sebelum Masa reformasi setelah amandemen UUD 1945 amandemen UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum Negara Indonesia adalah negara hukum Sistem konstitusional Sistem konstitusional Kekuasaan tertinggi ditangan Kekuasaan tertinggi ditangan MPR MPR Presiden ialah penyelenggara Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi pemerintah negara tertinggi menurut UUD 1945 menurut UUD 1945 Presiden tidak bertanggung jawab Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR pada DPR Mentri negara ialah pembantu Mentri negara ialah pembantu Presiden Presiden Kekuasaan kepala negara tak Kekuasaan kepala negara tak terbatas terbatas
- 17. KELEBIHAN DAN KELEMAHANSISTEM PEMERINTAHAN NEGARA RI Sistem pemerintahan negara RI Ada kepastian dari supremasi Masih ada oknum aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan hukum yang belum bekerja secara negara profesional MPR yang terdiri dari anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah. Berwenang DPR, utusan daerah, dan utusan mengubah UUD 1945 dan golongan ketetapan sangat memberhentikan presiden bergantung pada politik rezim Jabatan presiden tidak dapat Pengiasaan rakyat terhadap dijatuhkan oleh DPR begitu juga pemerintah kurang berpengaruh sebaliknya sehinnga ada kecenderungan keotoriter. Jalannya pemerintahan cenderung Jika para menteri tidak terdiri lebih stabil orang-orang bersih dan jujur program pemerintah tidak berjalan efektif dan populis
- 18. SOAL ..... 1. Pemerintahandalam arti luas adalah... a. Pelaksanaan Kekuasaan Legislatif dalam Sebuah Negara b. PelaksanaanKekuasaan Eksekutif dalam Sebuah Negara c. Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif bagi suatu Negara d. Pelaksanaan Kekuasaan Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif bagi suatu Negara 2. Menurut Polibios demokrasi adalah pemerintahan yang lahir sebagai reaksi pemerintahan... a. Monarki b. Tirani c. Oligarki d. Aristokrasi 3. Pemerintah dalam arti sempit meliputi.. a. MPR, Presiden dan Menteri c. Presiden dan Wapres b. MPR, DPR, Presiden d. Presiden,Wapres dan Menteri
- 19. 4. Salah satu kelebihan sistem parlementer adalah... a. Parlemen dapat mengontrol eksekutif dengan efektif b. Banyak yang digunakan negara maju c. Kekuasaan di tangan kepala negara d. Pemerintah cepat diganti 5. Pada sistem pemerintahan parlementer hubungan antara eksekutif dan legeslatif cenderung … a. Tidak harmonis b. Sangat erat c. Saling curiga d. Kurang baik 6. Dibawah ini merupakan ciri sebelum amandemen UUD 1945, kecuali a. Indonesia negara hukum b. Sistem konstitusional c. Presiden bertanggung jawab kepada DPR d. Kekuasaan kepala negara terbatas
- 20. 7. Faktor-faktoryang mempengaruhi suatu negara adalah a. Faktor sejarah c. Good Governance b. Idiologi liberalisme d. Idiologi vasisme 8. Dalam pelaksanaan bentuk Republik Absolut, konstitusional, dibedakan atas a. Parlementer c. Presidensiil b. Kerakyatan d. Demokratis 9. Dalam sistem pemerintahan presidensiil, presiden tidak berwenang untuk a. Membentuk kabinet sebagai pembantunya b. Memperhentikan para mentri c. Membubarkan parlemen d. Menjalankan fungsi 10. Dibawah ini adalah ciri-ciri dari pemerintahan parlementer, kecuali a. Pemusatan kekuasaan ditangan Parlemen b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan c. Kabinet bertanggung jawab pada parlemen d. Parlemen dapat membubarkan kabinet
- 21. 1. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti luas dan sempit ...(slide ke 1) 2. Sebutkan bentuk pemerintahan menurut teori Klasik.... (slide ke 7 ) 3. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan terhadap negara lain ... (slide ke 11) 4. Sebutkan asas-asas kekuasaan negara.... (slide ke 5) 5. Sebutkan kelebihan dan kekurangan pelaksanaan sistem negara RI ... (slide ke 16)
- 22. DAFTAR PUSTAKA Budiarjo, Miriam.1980. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Budiman, Ariewf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaan, dan Ideologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi Pemerintahan Kontitusional di Indonesia: Studi – Legal atas Konstituante 1956-1959. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga