Recommended
Recommended
More Related Content
Similar to PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA NEGARA
Similar to PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA NEGARA (20)
More from CandraAdikurnia1
More from CandraAdikurnia1 (6)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
PEMERINTAHAN DAN LEMBAGA NEGARA
- 1. Oleh Candra Adi Kurnia MATA KULIAH POLITIK BIROKRASI Pertemuan IV
- 2. Konsep bentuk negara dan pemerintahan, adalah konsep yang berbeda : Bentuk negara terbagi menjadi monarki dan republik Bentuk pemerintahan terbagi dalam bentuk negara kesatuan, negara serikat (Federal) dan negara konfederasi Sistem pemerintahan terbagi atas sistem presidensial, sistem parlementer, dan koalisi presidensial/parlementer.
- 3. Pemerintah Organ (badan, lembaga), atau alat perlengkapan negara, yang menyelanggarakan tugas dan kewenangan negara. Pemerintahan bidang tugas atau fungsi dan kewenangan.
- 4. Pemerintahan (luas) semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga, alat- alat kelengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan pelbagai macam kegiatan atau aktivitas untuk menncapai tujuan negara. Pemerintah (luas) semua lembaga negara yang terdiri dari lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif (John Locke dan Mosteqiueu)
- 5. Pemerintah (sempit) hanya ditujukan pada lembaga eksekutif saja. Lembaga eksekutif (baik di pusat (presiden- wakil presiden dan kabinetnya (departemen), dan beberapa lembaga lainnya. Gubernur, Bupati, Walikota, dan jajaran pemerintahan kebawahannya) Obyek sasaran rakyat dan wilayah negara.
- 6. Secara Struktur Fungsional Pemerintahan suatu sistem (struktur atau organisasi) dari berbagai macam fungsi yang dilaksanakan atas dasar-dasar tertentu untuk mewujudkan tujuan negara. Tugas dan fungsi Pemerintahan hanya dapat dilaksanakan apabila disertai dengan kewenangan/ kekuasaan.
- 7. Governance (Tata Kelola): merupakan istilah yang lebih luas dibandingkan pemerintahan, meskipun masih belum ada definisi yang pasti atau disepakati. Berbagai cara yang melaluinya kehidupan sosial dikoordinasikan. Oleh karena itu, pemerintah dapat dilihat sebagai salah satu lembaga yang terlibat dalam pemerintahan; adalah mungkin untuk memiliki pemerintahan tanpa pemerintah (Rhodes, 1996). Modus utama tata kelola adalah pasar, hierarki, dan jaringan.
- 8. Government (Pemerintahan): Dalam arti luas, memerintah berarti memerintah atau mengendalikan orang lain. Oleh karena itu, pemerintah dapat dianggap memasukkan mekanisme apa pun yang melaluinya ketertiban dapat dipertahankan, ciri utamanya adalah kemampuan untuk membuat keputusan kolektif dan kapasitas untuk menegakkan keputusan tersebut. Dengan demikian, suatu bentuk pemerintahan dapat diidentifikasi di hampir semua lembaga sosial; keluarga, sekolah, perdagangan, bisnis, serikat pekerja dan sebagainya.
- 9. Bentuk sistem pemerintahan menunjukkan bagaimana pemerintahan suatu negara diselenggarakan dari pusat hingga daerah dalam suatu susunan vertikal. Terkait erat dengan kekuasaan asal atau kedaulatan dari negara tersebut, apakah di pusat atau di tiap- tiap daerah. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 10. Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Yustisi Moneter dan Fiskal Nasional Agama
- 11. Desentralisasi : penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI Dekosentrasi : pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintaha kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu Tugas Pembantuan (Medebewind) penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota/dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu
- 12. 1. Negara Kesatuan: Unitary State, merupakan bentuk negara yang mengatur kekuasaan seluruh daerah melalui tangan pemerintah pusat. 2. Negara Federasi: negara yang terdiri dari beberapa negara bagian. Negara bagian itu semula berdiri sendiri tetapi kemudian bergabung dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Contohnya Amerika Serikat, Australia, India, dan Malaysia.
- 13. 3. Negara Konfederasi: merupakan suatu ikatan antara beberapa negara yang setiap negara tetap merdeka dan memiliki kedaulatan baik kedalam maupun keluar. Serikat negara biasanya dibentuk untuk mewujudkan kepentingan bersama atau karena perkembangan sejarah. Contohnya Uni Eropa
- 14. The Commonwealth of Nations is a voluntary association of 54 independent sovereign states (one of whose membership is currently suspended). Most are former British colonies, or dependencies of these colonies. No one government in the Commonwealth exercises power over the others, as in a political union. Rather, the relationship is one of an international organisation through which countries with diverse social, political, and economic backgrounds are regarded as equal in status, and co-operate within a framework of common values and goals, as outlined in the Singapore Declaration.[1] These include the promotion of democracy, human rights, good governance, the rule of law, individual liberty, egalitarianism, free trade,multilateralism, and world peace, and are carried out through multilateral projects and meetings, as well as the quadrennialCommonwealth Games.[2] The symbol of this free association is Queen Elizabeth II, known for this purpose as Head of the Commonwealth.
- 15. The Commonwealth was first officially formed in 1931 when the Statute of Westminster gave legal recognition to the independence of dominions. Known as the "British Commonwealth", the first members were the United Kingdom, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, the Irish Free State and Dominion of Newfoundland, although Australia and New Zealand did not adopt the statute until 1942 and 1947 respectively.[4] In 1949, the London Declaration was signed and marked the birth of the modern Commonwealth and the renaming to its present name.[5] The most recent member is Rwanda, which joined on 29 November 2009
- 16. Sistem pemerintahan merupakan pembagian kekuasaan dan hubungan antara lembaga-lembaga negara antara eksekutif dan legislatif. Pembagian kekuasaan dalam sebuah negara dikenal ada dua macam yaitu pembagian organisasi pemerintahan secara horizontal (pembagian kekuasaan terhadap lembaga negara berdasarkan macam dan jenis tugasnya). dan pembagian organisasi pemerintahan secara vertikal (pembagian kekuasaan negara dalam kekuasaan pusat & daerah)
- 17. Sistem Pemerintahan Presidensil Eksekutif dan Legislatif independen Kepala Negara + Kepala Pemerintahan Presiden Kabinet bertanggung Jawab Presiden Presiden dipilih secara langsung, atau melalui perwakilan
- 18. Sistem Pemerintahan Parlementer Pemerintahan dipilih secara langsung oleh warga Anggota dan Pemimpin kabinet (PM) dipilih oleh parlemen Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Double Function (legislatif dan eksekutif) To GovernPartai Pemenang Pemilu/Koalisi Partai Kabinet bertahan didukung mayoritas parlemen Parlemen menjatuhkan kabinet (mosi tidak percaya) PM membubarkan parlemen
- 19. Menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga yaitu: 1. Legislatif, kekuasaan yang bersifat mengatur, atau menentukan peraturan; 2. Eksekutif, kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan; dan 3. Yudikatif, kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan tersebut
- 20. 3 Jenis kekuasaan itu harus didistribusikan: Kekuasaan yang bersifat mengatur adalah kekuasaan perundang-undangan diserahkan kepada organ legislatif; Kekuasaan yang bersifat melaksanakan peraturan diserahkan kepada organ eksekutif; Kekuasaan yang bersifat mengawasi pelaksanaan peraturan diserahkan kepada organ yudikatif.
- 22. Badan eksekutif disebut juga pemerintah. W.S. Sayre menyebut, pemerintah merupakan organisasi dari negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, lembaga eksekutif terdiri dari presiden, wakil presiden dan para menteri. Presiden selaku kepala negara dan pemerintahan juga diberi hak untuk menggunakan alat-alat kelengkapan negara, seperti TNI dan Polri. Di tingkat daerah, urusan pemerintahan daerah diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Adapun pemerintah daerah, yaitu gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Sementara DPRD meliputi DPRD tingkat provinsi dan DPRD tingkat kabupaten/kota.
- 25. Legislatif merupakan cabang kekuasaan dalam bidang legislasi atau perundang- undangan. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari MPR, DPR dan DPD. MPR merupakan lembaga perwakilan yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Baik anggota DPR maupun DPD dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (Pemilu).
- 26. Komisi I : Bidang Hukum, Politik, Pemerintahan dan Keamanan Komisi II : Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Komisi III : Bidang Keuangan, Kekayaan Aceh dan Investasi Komisi IV : Bidang Pembangunan dan Tata Ruang Komisi V : Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Komisi VI : Bidang Keistimewaan (Agama, Pendidikan, kebudayaan) dan Kekhususan Aceh
- 27. Lembaga yudikatif terdiri dari MA dan MK. Lingkungan peradilan MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Selain itu, terdapat pula Komisi Yudisial (KY) yang merupakan lembaga negara independen dan menjadi penunjang, pendukung, atau pelengkap (supporting organ) bagi MA dan MK yang merupakan lembaga utama (main organ). Yudikatif merupakan cabang kekuasaan yang berkuasa dalam bidang kehakiman. Secara umum, lembaga yudikatif merupakan lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
- 29. Lembaga Eksaminatif adalah lembaga yang berkuasa dalam pemeriksaan keuangan negara. Lembaga ini bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Lembaga eksaminatif di Indonesia adalah BPK. BPK memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dalam struktur lembaga negara, BPK bersifat sebagai pelengkap (auxiliary) dari fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah, khususnya pengawasan di bidang keuangan.