bab 2,, sistem pemerintahan

52,731 views

Published on

bab ini mengenai sistem pemerintahan

0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
52,731
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,932
Actions
Shares
0
Downloads
806
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

bab 2,, sistem pemerintahan

  1. 1. SISTEM PEMERINTAHANDisusun Oleh:Liya PurwaningtiyasA220100073 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
  2. 2. Standar KomptensiMemahami Prinsip dasar ilmu sejarahKompetensi Dasar1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup ilmu sejarah2. Menggunakan prinsip-prinsip dasar penelitian sejarahIndikator1. Menjelaskan pengertian pemerintahan2. Menjelaskan bentuk pemerintahan negara3. Menjelaskan sistem prinsip-prinsip dasar penelitian sejarahTujuan1. Melalui Mengkaji materi siswa dapat menjelaskan pengertian sejarah2. Melalui Presentasi siswa dapat mendiskripsikan hakekat sejara sebagai peristiwa, kisah, ilmu dan seni3. Melalui Tanya Jawab siswa dapat mengidentifikasi kegunaan edukatif sejarah dalam keidupan social masyarakat
  3. 3. PETA KONSEP Sistem pemerintahan diberbagai negarapemerintahan Kekuasaan negara Bentukbentuk pemerintahan Menurut teori klasik Menurut teori modern Untuk Tercapainya prinsip dasar ilmu sejarah
  4. 4. SISTEM PEMERINTAHANPengertian SistemMenurut KUBI, sistem diartikan sebagai susunan kesatuan-kesatuan yang masing- masing tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi membentuk kesatuan secara keseluruhan.Menurut Sumantri, sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksudPengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah Pemerintah dalam arti luas, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah dalam arti sempit, suatu pemerintah yang berdaulat sebagai lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wapres dan kabinet. Pemerintahan, dalam pandangan Offe merupakan hasil tindakan administratif dalam berbagai bidang. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien masing-masing
  5. 5. Sistem PemerintahanSistem pemerintahan menyangkut bagaimana mengatur bekerjanya komponen- komponen utama dalam suatu negara, terutama lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.Secara umum sistem pemerintahan dibagi menjadi 3 macam:1. Sistem Pemerintahan Presidensial, kepala eksekutif dipilih tersendiri di laur parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. Presiden berlaku sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara.2. Sistem Pemerintahan Parlementer, kepala pemerintahan (Kepala Menteri) memimpin suatu dewan menteri (kabinet) yang anggotanya berasal dari parlemen.3. Sistem Pemerintahan Semipresidensial yang menggabungkan kedua sistem diatas, presiden yang dipilih oleh rakyat menjalankan pemerintahan bersama- sama dengan perdana menteri.
  6. 6. SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERDalam sistem ini, eksekutif parlementer terikat kepada legislatif. Kabinet yangdibentuk merupakan cerminan keluatan-kekuatan politik dalam badan legislatifyang mendukungnya.Dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi kepala negara dan kepalapemerintahan diduduki dua figur berbeda. Hal ini menutup kemungkinanterpusatnya kekuasaan eksekutif di satu tangan. Kepala pemerintahan adalahperdana menteri, sementara jabatan kepala negara dipegang oleh presiden atau raja
  7. 7. Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Parlementer1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau atas dasar kekuatan atau kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya anggota parlemen, mungkin pula tidak seluruhnya dan mungkin pula seluruhnya bukan anggota kabinet3. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen4. Sebagai imbangan dapat dijatuhkannya kabinet, maka kepala negara (Presiden atau raja/ratu) dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen.Negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer antara lain : Perancis, Inggris dan India.
  8. 8. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIALDalam pemerintahan presidensial, kelangsungan masa jabatan eksekutif tidaktergantung pada badan legislatif. Presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsungmaupun melalui suatu badan pemilihan. Presiden yang bertindak sebagai eksekutifmempunyai masa jabatan tertentu yang pasti.Legislatif dengan suara terbanyak tidak dapat menjatuhkan presiden dan menteri-menterinya jika terjadi ketidak percayaan. Apabila terjadi perselisihan antara badaneksekutif dan legislatif, maka yang memutuskannya adalah badan yudikatif.Presiden hanya mungkin diberhentikan ditengah masa jabatannya jika terbuktimelanggar konstitusi.Dalam sistem presidensial, presiden berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepalapemerintahan. Presiden juga memegang kekuasaan tertinggi atas angkatanbersenjata.
  9. 9. Ciri-ciri Pokok Pemerintahan Presidensiil1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kebinetnya yang kesemuanya diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya. Presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.2. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif akan tetapi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karenanya ia bukan bagian dari badan legislatif seperti dalam sistem parlementer.3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan dalam hubungan ini ia tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif.4. Sebagai imbangannya, Presiden tidak dapat membubarkan badan legislatifContoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan presidensial: Amerika Serikat dan Pakistan
  10. 10. KELEMAHAN DAN KELEBIHANSISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIALKelebihan Stabilitas pemerintahan terjamin Program pemerintah jelas jangka waktunya dan dapat dilaksanakan sesuai rencana Penyalahgunaan control oleh parlemen dapat dihindari, karena pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh parlemen.Kelemahan Pemerintah cenderung otoriter, karena kekuasaan pemerintah besar Kontrol terhadap pemerintah kurang Pemerintah yang tidak disukai oleh rakyat tidak bisa diberhentikan setiap saat sehingga tetap menunggu masa jabatan selesai
  11. 11. KELEMAHAN DAN KELEBIHANSISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTERKelebihan Kontrol terhadap pemerintah dapat dilakukan secara terus menerus Setiap program pemerintah mencerminkan kehendak aspirasi mayoritas rakyat Relatif lebih demokratisKelemahan Pemerintahan tidak stabil akibat pemerintah bisa jatuh setiap saat Program pembangunan tidak mesti dapat dilaksanakan sesuai dengan program, karena pemerintah setiap saat bisa berhenti di tengah jalan Kontrol oleh parlemen kadang-kadang cenderung tidak konstruktif, yaitu kontrol yang tidak membangun tetapi untuk menjatuhkan pemerintah
  12. 12. BENTUK PEMERINTAHANTEORI KLASIK TENTANG BENTUK PEMERINTAHANBentuk pemerintahan menurut ajaran teori klasik dipelopori oleh Plato, Aritoteles, dan Polybios.1. Menurut Plato, bentuk pemerintahan terbagi menjadi lima yaitu:a. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilanb. Temokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang yang ingin mencapai kehormatan dan kemasyuranc. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawand. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelatae. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang tiran (sewenang- wenang) sehingga jauh dari cita-cita keadilan2. Menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan terbagi menjadi enam yaitu:a. Monarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang untuk kepentingan umumb. Tirani, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang demi kepentingan pribadi
  13. 13. c. Aristokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan umumd. Oligarki, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok cendikiawan demi kepentingan kelompoknyae. Politelia, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seluruh rakyat demi kepentingan umumf. Demokrasi, bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang-orang tertentu demi kepentingan sebagian orang1. Menurut Polybios, bentuk pemerintahan terbagi menjadi beberapa macam yaitu:a. Monarki, pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja untuk kepentingan rakyat, tetapi seiring perkembangan waktu raja bertindak sewenang-wenang sehingga bergeser menjadi Tiranib. Pemerintahan Tirani menimbulkan kaum bangsawan bersatu untuk melawan, sehingga pemerintahan Tirani berubah menjadi Aristokrasi yang berpihak pada kepentingan umum, kemudian berubah menjadi Oligarki demi kepentingan golonganc. Pemerintahan Oligarki yang tidak ada keadilan, mengakibatkan rakyat memberontak kemudian bergeser menjadi Demokrasi. Karena banyaknya kekacauan pemerintahan kembali dipegang oleh satu orang Monarki.
  14. 14. MENURUT LEON DUGUIT1. Bentuk Pemerintahan Monarkia. Monarki Absolut, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak terbatas.b. Monarki Konstitusional, pemerintahan dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya tidak lagi mutlak tetapi dibatasi oleh konstitusi2. Bentuk Pemerintahan Republika. Republik Absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa batasb. Republik Konstitusional, kedaulatan tertinggi di tangan rakyat
  15. 15. PEMERINTAHAN YANG BAIKPENGERTIAN PEMERINTAHAN YANG BAIKMenurut Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, kepemerintahan yang baik adalah kepemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, tranparansi, pelayanan prima, demokrasi,efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.ORIENTASI PEMERINTAHAN YANG BAIK1. Orientasi ideal negara diarahkan pada pencapaian tujuan nasional2. Orientasi mengacu demokratisasi dalam kehidupan bernegara dalam elemen- elemen konstitusinya seperti legitimasi dan akuntabilitas.3. Pemerintahan yang berfungsi secara idealCIRI PEMERINTAHAN YANG BAIKAkuntabilitas, Profesionalitas, Transparan, Pelayanan Prima, Demokrasi, Efisiensi, Efektifitas, Supremasi hukum, dapat diterima oleh seluruh masyarakat.
  16. 16. PRINSIP-PRINSIP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG PEMERINTAHAN BAIK 1. Asas Kepastian Hukum1. Partisipasi 2. Asas Tertib Penyelenggaraan2. Penegakan Hukum Negara 3. Asas Kepentingan Umum3. Transparan 4. Asas Keterbukaan4. Daya Tanggap 5. Asas Proporsionalitas5. Berorientasi Konsensus 6. Asas Profesionalitas6. Berkeadilan 7. Asas Akuntabilitas7. Efektifitas dan Efisiensi8. Akuntabilitas9. Bervisi Strategis10. Kesaling terkaitan
  17. 17. PENGARUH SISTEM PEMERINTAHAN SATUNEGARA TERHADAP NEGARA-NEGARA LAINSecara umum faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemerintahan suatu negara dapat diuraikan antara lain :1. Faktor Sejaraha. Cessie (penyerahan) : penyerahan suatu daerah kepada negara lain berdasarkan perjanjian.b. Anexatie (penguasaan) : suatu daerah yang dikuasai oleh negara lain tanpa reaksi, setelah 30 tahun kadaluarsa didirikan negara-negara di daerah tersebut.c. Separatis (pemisahan) : suatu wilayah yang termasuk wilayah suatu negara, kemudian melepaskan diri dari negara tersebut.Contoh negara merdeka baru yang memiliki keterkaitan sejarah dengan negara lain sehingga berpengaruh terhadap sistem pemerintahan yang digunakan. Negara Induk Negara Merdeka Baru Sistem Pemerintah Spanyol Argentina, Bolvia, Chili, Presidensial Ekuador, dan Guatemala Afrika Selatan, Kanada, Inggris Australia, Selandia Baru dan Parlementer India
  18. 18. 2. Faktor ideologi Ideologi merupakan seperangkat gagasan yang ideal tentang cara mengatur masyarakat dan bentuk kehidupan yang diinginkan.a. Ideologi Fasisme Fasis berasal dari kata fascio artinya kelompok. Kontrol pemerintahan terpusat dan tidak mengenal oposisib. Ideologi Liberalisme Liberalisme ialah faham yang mengajarkan kebebasan individu yang seluas- luasnya. Tujuan : menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam memperjuangkan hidupnya.c. Ideologi KomunismeGagasan dasar komunisme ialah bahwa manusia merupakan kelas melawan. Negara Komunis hanya mengenal satu partai tunggal dan bersifat totaliter.Contoh negara yang terpengaruh oleh persebaran ideologi, antara lain Negara Induk Negara dalam Sistem Pemeirntahan Hubungan Ideologi Amarika Serikat Inggris, Italia, Presidensial atau (Liberal) Kanada, Jerman, dll parlementer dengan lebih satu partai
  19. 19. PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHANNEGARA REPUBLIK INDONESIASISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIAa. Sistem pemerintahan RI di awal kemerdekaan sejak awal disyahkan, UUD 1945 telah menyebut bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial. Tetapi pada masa awal kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer. Pada masa itu berlaku UUDS 1950, namun pelaksanaan liberal menurut UUDS 1950situasi politik tidak ada kestabilan sama sekali, maka dari itu Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang isinya sebagai berikut:1. Pembubaran Badan Konstituante2. Diberlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya UUDS 19503. Dibentuk MPRS dan DPASb. Setelah dekrit oleh presiden membawa babak baru sistem pemerintahan RI menjadi demokrasi terpimpin (orde lama). Pada masa ini sistem pemerintahan kembali pada sistem presidensial. Namun terjadi penyelewengan pada masa ini puncaknya tanggal 30 September 1965 terjadi pembrotakan PKI. Kondisi ini mengakibatkan demo dikalangan mahasiswa dan pelajar yang menuntut perbaikan keadaan negara. Tuntutan ini dikenal dengan sebutan Tri Tura. Yang
  20. 20. 1. Bubarkan PKI2. Turunkan harga3. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKIKeadaan ini mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang isinya memerintahkan Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat.3. Dengan dikeluarkannya Supersemar, maka menjadi landasan baru munculnya era pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan orde baru. Soeharto disahkan menjadi presiden tahun 1967. Penafsiran Soeharto terhadap sistem presidensiil membuat kekuasaannya semakin kuat sehingga bertahan 32 tahun. Pada era ini posisi ekskutif lebih kuat dibanding dengan legislatif. Alat-alat negara dimanfaatkan untuk kepentingan sepihak kekuasaan Soeharto. Aksi rakyat untuk menekan Soeharto akhirnya berhasil menurunkannya dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.4. Perkembangan selanjutnya menunjukkan terdapat keinginan yang kuat dari WNI untuk melakukan perubahan konstitusi agar kekuasaan yang digenggam oleh pejabat dapat dikontrol. Maka MPR melakukan amandemen UUD 1945 yang terbukti banyak membawa perubahan mendasar terhadap sistem politik, penegakan hukum dan perlindungan HAM.
  21. 21. STRUKTUR KETATANEGARAANStruktur Ketatanegaraan RI sebelum Struktur Ketatanegaraan RI sesudah Amandemen Amandemen
  22. 22. KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PELAKSANAAN SISTEMPEMERINTAHAN RI Kelebihan Kelemahan Adanya kepastian dan supremasi Masih ada oknum penegak hukum hukum dalam penyelenggaraan yang belum bekerja secara pemerintahan negara professional MPR yang terdiri dari anggota DPR, MPR yang terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan, utusan daerah dan utusan golongan, berwenang mengubah UUD dan merupakan lembaga yang sarat memberhentikan Presiden dan dengan muatan politis sehingga Wapres dalam masa jabatannya keputusan maupun ketetapannya menurut UUD sangat bergantung kepada konstelasi rezim yang berkuasa pada saat itu. Jabatan Presiden tidak dapat Pengawasan rakyat terhadap dijatuhkan oleh DPR, sebaliknya pemerintah kurang berpengaruh, Presiden juga tidak dapat sehingga ada kecenderungan membubarkan DPR. Presiden dan eksekutif lebih dominan bahkan DPR bekerjasama dalam pembuatan otoriter. UU. Jalannya Pemerintahan cenderung Jika para menteri tidak terdiri dari lebih stabil karena program-program orang-orang yang jujur, bersih dan relatif lancar dan tidak terjadi krisis professional, program-program kabinet. Menteri-menteri adalah pemerintah tidak berjalan efektif dan pembantu Presiden. berpihak kepada rakyat.
  23. 23. QUESTION … ?1. Sistem adalah sekelompok bagian-bagian 4. Kepala eksekutif dipilih tersendiri di luar yang bekerja bersama-sama untuk parlemen (legislatif) untuk masa jabatan tetap. melakukan suatu maksud, merupakan Merupakan ciri dari sistem pemerintahan … pengertian sistem menurut … a. Presidensilla. KUBI b. Parlemnterb. Sumantri c. Monarkic. Prajudi d. Semipresidensiald. W.J.S. Poerwadarminta 5. Dibawah ini contoh negara yang menerapkan sistem pemerintahan parlementer …2. Hasil kegiatan produksi kebijakan bersama antara lembaga pemerintahan dengan klien a. Amerika Serikat masing-masing, merupakan pengertian dari b. Pakistan … c. Indiaa. Sistem d. Indonesiab. Pemerintah 6. Bentuk pemerintahan yang dipegang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuaic. Pemerintahan dengan pikiran keadilan, merupakand. Sistem pemerintahan pengertian dari …3. Secara umum sistem pemerintahan dibagi a. Demokrasi menjadi 3 macam, kecuali … b. Tirania. Sistem pemerintahan parlementer c. Aristokrasib. Sistem pemerintahan presidensiil d. Oligarkic. Sistem pemerintahan semipresidensial
  24. 24. 7. Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan 10. Presiden soeharto disahkan menjadi presiden terbagi menjadi dua macam, yaitu … pada tahun …a. Parlementer dan Presidensial a. 1965b. Monarki dan Republik b. 1966c. Oligarki dan Demokrasi c. 1967d. Monarki dan Demokrasi d. 19988. Menjaga keamanan dan ketertiban, menjamin kebebasan hak individu dalam 11. Jelaskan pengertian pemerintah dalam arti memperjuangkan hidupnya, merupakan tujuan sempit dan dalam arti luas! (slide 3) dari … 12. Jelaskan perbedaan sistem pemerintahana. Ideologi Fasis parlementer dan presidensial! (slide 4)b. Ideologi Komunis 13. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistemc. Ideologi Kapitalis pemerintahan presidensial dan parlementer!d. Ideologi Liberalis (slide 9, 10)9. Dibawah ini adalah isi dari Tri Tura, kecuali … 14. Sebut dan jelaskan bentuk pemerintahana. Bubarkan PKI menurut Plato! (slide 11)b. Pembubaran Badan Kontituante 15. Sebutkan kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan di Indonesia! (slide 21)c. Turunkan hargad. Bersihkan kabinet dari unsur-unsur PKI
  25. 25. Daftar PustakaBudiardjo, Miriam. 1980. Dasar-dasar Ilmu Politik . Jakarta.Gramedia.Budiman, Ariwf. 1996. Teori Negara: Negara, Kekuasaandan Idiologi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.Nasution, Adnan Buyung. 2001. Aspirasi PemerintahanKonstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atasKonstituante 1956-1959 . Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.Suteng, Bambang. 2006. Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta.: Erlangga.

×