Demokrasi dan rule of law merupakan dua konsep penting dalam pemerintahan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan untuk menentukan pemerintahan, sementara rule of law menjamin supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Dokumen ini menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dan rule of law serta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, sosial, budaya, serta pel

1. DEMOKRASI DAN
RULE OF LAW

2. DEMOKRASI
Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah
pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua orang.
Sedangkan Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Berbicara mengenai demokrasi adalah memperbincangkan tentang kekuasaan, atau
lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem manajemen kekuasaan
yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia.
Pelaku utama demokrasi adalah kita semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan
namun tak pernah ikut menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah memahami secara
benar hak-hak yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan
siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang
(people rule), dan di dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan
dan suara yang sama di dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah
keputusan berdasarkan suara terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan
pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan
tujuan membentuk masyarakat sosialis.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
Penegakan Demokrasi
1. Faktor Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi akan dapat mencerdaskan masyarakat dan
masyarakat yang cerdas merupakan salah satu kriteria suatu masyarakat yang
demokratis. Dan pertumbuhan ekonomin juga dapat menimbulkan proses
urbanisasi. Proses dapat dijadikan sebagai indikator pra kondisi keberhasilan
demokratisasi. Semakin kompleks masalah ekonomi, semakin tinggi norma
dan politik yang dapat mengantarkan orang terhadap sikap anti otoriter
semakin kuat gerakan atau tuntutan untuk demokrasi.

4. 2. Faktor Sosial dan Politik
Faktor penting lain yang berhubungan dengan pembangunan
demokrasi disuatu negara adalah masalah perasaan kesatuan nasional atau
identitas sebagai negara. Oleh karena itu faktor sosial politik, khususnya yang
berkenaan dengan pembangunan bangsa, nation and character building sangat
penting diperhatikan dalam mewujudkan suatu masyarakat dan negara
demokratis.

5. 3. Faktor Budaya
Kewarganegaraan dan Sejarah
sejarah dan budaya kewarganegaraan suatu bangsa ternyata dapat
memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan dan pembangunan
masyarakat demokratis.

6. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
a. Demokrasi Pancasila
Demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai-nilai pancasila. Demokrasi
Pancasila memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1. Pelaksanaan demokrasi itu harus berdasarkan pancasila.
2. Bertolak dari faham kekeluargaan
3. Ada jaminan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat
4. Menghargai HAM dan menjamin hak-hak minoritas
5. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan berdasarkan atas kelembagaan
6. Bersendi atas hukum
7. Menjamin hak untuk menyampaikan pendapat dan berbeda pendapat.

7. Partai Politik dan Pemilihan Umum
1. Partai Politik
Partai politik merupakan kelompok yang terorganisir dimana anggota-
anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Parpol
bertujuan untuk memperoleh kekuasaan politik untuk melaksanakan
kebijakan-kebijakan mereka. Menurut UU No.2 tahun 1999 tentang Parpol
disebutkan bahwewa yang dimaksud dengan parpol adalah setiap organisasi
yang dibentuk oleh warga negara Ri secara sukarela atas dasar persamaan
kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun
bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

8. Pemilu Sebagai Sarana Demokrasi
a. Pengertian
Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyar
sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemilu merupakan perwujudan nyata demokrasi
dalam praktek bernegara masa kini karena menjadi sarana utama bagi rakyat
untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Karena itu
fungsi utama bagi rakyat adalah “untuk memilih dan melakukan pengawasan
terhadap wakil-wakil meraka”

9. Sistem Pemilu
1. Sistem Distrik
2. Sistem Proporsional ( Perwakilan Berimbang )
3. Sistem Gabungan

10. RULE OF LAW
Rule of law adalah doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19,
seiring dengan negara konstitusi dan demikrasi. Rule of Law adalah konsep
tentang common law, yaitu seluruh aspek negara menjunjung tinggi supremasi
hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law
adalah rule by the law, bukan rule by the manSetelah berabad-abad tenggelam,
paham demokrasi kembali muncul, sebagai reaksi penentangan terhadap
kekuasaan raja yang absolut tersebut.
Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, usaha-usaha untuk
membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjurus ke arah kekuasaan absolut
telah menghasilkan ajaran Rule of Law (kekuasaan hukum). Ajaran ini
menegaskan bahwa yang berdaulat dalam suatu negara adalah hukum. Semua
orang, baik rakyat biasa maupun penguasa wajib tunduk pada hukum.
Diberlakukannya ajaran ini guna menghindarkan
tindakan sewenang-wenang penguasa terhadap rakyat. Dengan kata lain, hak-
hak rakyat akan terlindungi.

11. Unsur-Unsur Rule Of Law
1. Berlakunya supremasi hukum (hukum menempati kedudukan tertinggi;
semua orang tunduk pada hukum),sehingga tidak ada kesewenang-wenangan.
2. Perlakuan yang sama di depan hukum bagi setiap warga negara.
3. Terlindunginya hak-hak manusia oleh Undang-Undang Dasar serta
keputusan-keputusan pengadilan.
Pada konfrensi International Commission of Jurists (organisasi
internasional para ahli hukum) di Bangkok tahun 1965 dinyatakan bahwa
syarat-syarat suatu Negara dan pemerintahan yang demokratis di bawah rule of
law adalah adanya :
1. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara
2. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan untuk menyatakan pendapat
5. Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi