Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan implikasinya terhadap bidang ketenagakerjaan di Indonesia. 2. Pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memiliki kewenangan tertentu dalam bidang ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Peraturan daerah tentang ketenagakerjaan harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan tingkat yang le

1. HUKUM KETENAGAKERJAAN K2 TOFIK SUPRIYADI 1810601039
BAB X
OTONOMI DAERAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BIDANG
KETENAGAKERJAAN
Penataan kembali setelah sistem pemerintahan yang carut-marut selama masa
Orde Baru dilakukan dengan penerapan pemerintahan otonomi daerah sebagai paradigma
dalam pemberdayaan masyarakat.1 Pemerintahan otonomi daerah berlaku setelah adanya
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian
diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan perubahan keduanya
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selanjutnya berlaku Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan mencabut undang-undang mengenai
pemerintahan daerah yang berlaku sebelumnya.2
Pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.3 Dengan tata pemerintahan
otonomi daerah maka perencanaan, pelaksanaan, dan pengontrolan/pengendalian
pembangunan di daerah harus melibatkan rakyat melalui sistem keterwakilan dalam
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, dalam merumuskan
peraturan daerah, DPRD serta gubernur atau bupati/wali kota harus benar-benar cermat
dengan memformulasikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional, yaitu
memodifikasi kepentingan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat dan
kepentingan nasional dalam menjaga tegak dan utuhnya wilayah NKRI.
1 Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan,(Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, Cet. IV),
hlm. 231
2 JDIH BPK RI, Database Peraturan, diakses dari https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38685/uu-no-
23-tahun-2014 pada tanggal 9 Mei 2020 pukul 12.30
3 Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. HUKUM KETENAGAKERJAAN K2 TOFIK SUPRIYADI 1810601039
A. Kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
Kabupaten/Kota Dalam Bidang Ketenagakerjaan
Dalam pembahasan mengenai kewenangan pemerintah maka didasarkan pada
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dengan peraturan turunannya, yakni Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun pembagian kewenangan bidang
ketenagakerjaan adalah sebagai berikut:
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014
a. Undang-undang pemerintahan daerah tidak secara spesifik menyebutkan
mengenai kewenangan pemerintah pusat dalam bidang ketenagakerjaan.
Namun, menurut Abdul Khakim dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum
Ketenagakerjaan” menyebutkan bahwa peran pemerintah pusat dalam
bidang ketenagakerjaan adalah dalam urusan yustisi yang mana pemerintah
membentuk undang-undang dan peraturan lain berskala nasional.
b. Kewenangan pemerintah provinsi adalah pelayanan bidang ketenagakerjaan
lintas kabupaten/kota (Pasal 13 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2004) dan
disebutkan pula urusan pemerintah daerah mencakup tenaga kerja (Pasal 12
ayat (2) huruf a UU No. 23 Tahun 2014).
c. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pelayanan bidang
ketenagakerjaan juga diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h UU No. 32
Tahun 2004.
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih terperinci mengenai
pembagian kewenangan urusan pemerintahan. Pengaturan terkait kewenangan
pemerintah atau pembagian urusan pemerintahan yang secara khusus mengenai

3. HUKUM KETENAGAKERJAAN K2 TOFIK SUPRIYADI 1810601039
bidang ketenagakerjaan telah dijabarkan dalam lampiran Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2007.4
Penjabaran mengenai pembagian urusan pemerintah dalam bidang
ketenagakerjaan sesuai lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
terdiri atas lima sub bidang, yakni meliputi:
1) Kebijakan, perencanaan, pembinaan, dan pengawasan.
2) Pembinaan sumber daya manusia (SDM) aparatur.
3) Pembinaan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.
4) Pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri.
5) Pembinaan dan penempatan tenaga kerja luar negeri.
Dari kelima sub bidang di atas telah menjadikan klasifikasi penjabaran yang rinci
mengenai pembagian urusan pemerintahan pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam bidang ketenagakerjaan.
Namun, bila ditarik kembali secara umum terkait kewenangan pemerintah, baik
itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah maka kewenangan pemerintah
pusat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan
dalam skala nasional, dan kewenangan pemerintah daerah ialah
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dalam skala
atau tingkat daerah yakni dalam skala provinsi untuk pemerintah daerah provinsi
dan dalam skala kabupaten/kota untuk pemerintah daerah kabupaten/kota.
B. Peraturan Daerah Tentang Ketenagakerjaan dan Hierarki Peraturan
Perundang-Undangan
Pemberdayaan rakyat merupakan fokus utama dalam otonomi daerah. Prinsip
otonomi daerah berupa pembagian kewenangan diimplementasikan melalui
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota yang memberikan pembagian kewenangan dengan jelas
sehingga overlapping kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota dan
pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dapat dihindari. Dalam hal pengaturan
4 Huruf (n) Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian,Lampiran
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. HUKUM KETENAGAKERJAAN K2 TOFIK SUPRIYADI 1810601039
terkait otonomi daerah maka perlu adanya peraturan daerah yang dirumuskan
dengan cermat dan tepat yang dapat mengatur kepentingan daerah tanpa
mengesampingkan kepentingan nasional. Berkaitan dengan ketenagakerjaan maka
kedudukan peraturan daerah tentang ketenagakerjaan merupakan suatu produk
hukum yang menjadi satu kesatuan dalam hierarki peraturan perundang-undangan.
Perbandingan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Tap. MPR No.
XX/1996 jo. Tap.
MPR No. V/1973
Tap. MPR
No. III/2000
UU 10/2004
(Pasal 7 ayat 1)
UU 12/2011
(Pasal 7 ayat 1)
(1) (2) (3) (4)
1. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 1945 1. UUD 1945
2. Tap. MPR 2. Tap. MPR 2. UU/Perpu 2. Tap. MPR
3. UU 3. UU 3. Peraturan
Pemerintah
3. UU/Perpu
4. Perpu 4. Perpu 4. Peraturan
Presiden
4. Peraturan
Pemerintah
5. Peraturan
Pemerintah
5. Peraturan
Pemerintah
5. Peraturan
Daerah
5. Peraturan
Presiden
6. Keputusan
Presiden
6. Keputusan
Presiden
6. Peraturan
Daerah Provinsi
7. Instruksi
Presiden
7. Peraturan
Daerah
7. Peraturan
Daerah
Kabupaten/Kota
8. Peraturan
Menteri
9. Instruksi
Menteri
10. Peraturan
Pelaksanaan
Dari adanya berbagai peraturan perundang-undangan kemudian
menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya:
1. Bagaimana kedudukan peraturan/keputusan menteri yang masih ada sekarang?
2. Apakah dapat begitu saja digantikan perda dengan alasan untuk menyesuaikan
kepentingan otonomi daerah?
3. Bagaimana dengan kemungkinan terbitnya keputusan menteri yang baru?

5. HUKUM KETENAGAKERJAAN K2 TOFIK SUPRIYADI 1810601039
Maka jawabannya, pertama adalah Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014,5 yang menyatakan bahwa:
“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku,semua peraturan perundang-undangan
yang berkaitan denganpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang ini.”
Dengan demikian, keseluruhan peraturan perundang-undangan yang saling
berkaitan harus selaras dan disesuaikan sehingga menjadi produk hukum dari pusat
dan daerah berada dalam satu sistem yang tertib dan sinkron. Kedua, kedudukan
keputusan menteri adalah bagian dari jenis peraturan perundang-undangan yang
tetap dapat dibuat oleh setiap menteri sebagai pembantu presiden dengan dasar
hukum:
1. Pasal 4 ayat (2) Tap. MPR Nomor III/MPR/2000.
2. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.
3. Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.UM.01.06-27 tanggal 23 Feruari 2001.
Dalam pelaksanaan otonomi daerah yang kemudian diterbitkan peraturan
daerah menyangkut bidang ketenagakerjaan, dimungkinkan timbul persoalan
apakah perda tersebut aspiratif dan mendukung terciptanya hubungan industrial
yang harmonis dan dinamis? Hal ini bergantung pada pembuat perda dan perlunya
partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk perguruan tinggi, LSM,
asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh di daerah.
5 Sebelumnya berdasarkan Pasal 238 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah