Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan nilai yang tinggi. Etika bisnis memberikan kebebasan dan tanggung jawab kepada pelaku bisnis atau perusahaan yang diterapkan dalam kebijakan, instuisi dan perilaku bisnis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaku bisnis atau perusahaan melakukan atau menjalankan etika bisnis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan etika bisnis menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis. Pelaksanaan kegiatan CSR MNC Group dilakukan secara terintegrasi bersama unit-unit bisnis perusahaan untuk dapat menghasilkan suatu kegiatan yang maksimal, yang dapat dirasakan masyarakat maupun perusahaan dengan sendirinya.

1. ETIKA BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
“PT. MNC INVESTAMA, TBk (MNC GROUP)”
Disusun oleh :
NAMA : BASRIZAL
NIM : 55117110002
DOSEN PENGAMPU : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM, CMA
MATAKULIAH : BUSINESS ETHIC & GOOD GOVERNANCE
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS MANAJEMEN UNIVERSITAS
MERCUBUANA JAKARTA
2017

2. 1
ETIKA BISNIS DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL
PT. MNC INVESTAMA, TBk (MNC GROUP)
Basrizal
Dosen Pengampu Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, CMA
Magister Managemen, Universitas Mercu Buana
email : akbar_bintang12@yahoo.com
Abstrak
Etika bisnis adalah kode etik yang diterapkan dalam perusahaan untuk melakukan kegiatan
bisnisnya. Etika bisnis ini sangat penting diterapkan dalam perusahaan agar perusahaan
memiliki pondasi yang kuat dan menciptakan nilai yang tinggi. Etika bisnis memberikan
kebebasan dan tanggung jawab kepada pelaku bisnis atau perusahaan yang diterapkan dalam
kebijakan, instuisi dan perilaku bisnis. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah
pelaku bisnis atau perusahaan melakukan atau menjalankan etika bisnis. Dari hasil penelitian
dapat diketahui bahwa perusahaan atau pelaku bisnis telah melakukan etika bisnis
menggunakan prinsip-prinsip etika bisnis. Pelaksanaan kegiatan CSR MNC Group dilakukan
secara terintegrasi bersama unit-unit bisnis perusahaan untuk dapat menghasilkan suatu
kegiatan yang maksimal, yang dapat dirasakan masyarakat maupun perusahaan dengan
sendirinya.
Kata kunci: Etika Bisnis, Tanggung jawab sosial, MNC Group;
Abstract
Business ethics is a code of conduct applied in a company to conduct its business activities.
This business ethics is very important to be applied in the company so that the company has a
strong foundation and creates a high value. Business ethics provides freedom and
responsibility to the business or company that is applied in the policies, instincts and business
conduct. This writing aims to determine whether the business or the company to conduct or
run the business ethics. Results from the research can be seen that companies or business
people have done business ethics using the principles of business ethics. Implementation of
MNC Group's CSR activities is conducted in an integrated manner with the business units of
the company to be able to produce a maximum activity, which can be felt society and
company by itself.
Keywords: Business Ethics, Social Responsibility, MNC Group;

3. 2
PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah_Nya
kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah mata kuliah Business Ethic &
Good Governance ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan
besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang
lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh
alam semesta.
Penulis sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas
makalah mata kuliah Business Ethic & Good Governance. Disamping itu, penulis
mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama
pembuatan makalah ini berlangsung sehingga dapat terealisasikan.
Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para
pembaca. Penulis mengharapkan kepada semua pihak ataupun kepada semua para pembaca
agar dapat memberikan kritik dan saran terhadap makalah ini, agar kedepannya dapat penulis
perbaiki. Karena penulis sadar, makalah yang penulis buat ini masih banyak terdapat
kekurangannya.
Akhir kata penulis mengharapkan agar supaya artikel ini bermanfaat bagi kita semua
khususnya bagi penulis sendiri dalam hal menambah wawasan penulis dalam pembahasan
makalah ini.
Jakarta, 16 Oktober 2017
Penulis

4. 3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pembangunan yang berkelanjutan yang telah diinisiasi oleh berbagai negara
terinspirasi oleh keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara entitas usaha,
pemegang saham dan pemangku kepentingan. Masing-masing dari elemen tersebut memiliki
kepentingannya yang saling berbeda, yang tidak jarang justru mengalami benturan yang
kemudian memunculkan keresahan dan ketidakstabilan sosial, yang justru berdampak buruk
terhadap semua pihak.
Setiap perusahaan atau pelaku bisnis pada saat ini, diberi kebebasan dalam
perekonomian pasar bebas untuk dapat melakukan kegiatan dan mengembangkan diri dalam
pembangunan ekonomi. Sehingga, pelaku bisnis dapat bersaing untuk dapat berkembang
dalam mekanisme pasar. Didalam kebebasan dalam perekonomian pasar tersebut, pelaku
bisnis atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu mengharapkan
keuntungan yang maksimal dan produk yang mereka tawarkan diterima oleh masyarakat.
Untuk itu, kerap dari pelaku bisnis atau perusahaan menghalalkan segala cara agar tidak kalah
saing. Penerapan prinsip-prinsip etika bisnis pada perusahaan sangatlah penting karena
penerapan etika bisnis tersebut sangat menguntungkan pihak pelaku bisnis atau perusahaan,
share holder dan masyarakat Serta Pemerintah.
Etika bisnis adalah studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah atau
tata cara dalam menjalankan sebuah bisnis. Dengan adanya etika bisnis pelaku bisnis atau
perusahaan dapat mengetahui aturan-aturan, nilai-nilai bahkan norma-norma dalam
menjalankan usahanya. Perusahaan yang menggunakan etika bisnis dapat membentuk nilai,
norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil, sehat
dengan mitra kerja atau pelanggan, pemengang saham dan masyarakat.
Selanjutnya dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimana penerapan Etika Bisnis
khusunya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Company Social Responsibility) dari MNC
Group dalam menjalankan bisnisnya.
1.2 Rumusan Masalah
a. Apakah perusahaan menjalankan bisnisnya sudah sesuai dengan etika bisnis yang berlaku
di Indonesia?
b. Apa saja pelanggaran yang sering dilakukan Perusahaan?
c. Apa faktor penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya?
1.3 Batasan Masalah
Dalam penulisan makalah ini, penulis hanya membatasi permasalahan pada penerapan etika
bisnis khususnya tanggung jawab sosial MNC Group antara lain:
a. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sosial / Company Social Responsibility(CSR)
di MNC Group.
b. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan CSR.
c. bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan.

5. 4
1.4. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui mengapa etika
sangat penting dalam menjalankan bisnis perusahaan dan untuk mengetahui contoh penerapan
dalam etika bisnis khususnya tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh MNC Grup.
1.5. Kegunaan Penelitian
Hasil karya tulis / artikel ini diharapkan dapat berguna khususnya bagi penulis sendiri
serta bagi para pembaca umumnya.
1.6. Sistematika Penulisan
Makalah ini tersusun dalam 3 (tiga) Bab, yaitu: 1. Bab I memuat Pendahuluan yang
berisi: latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan penulisan,
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 2. Bab II memuat uraian tentang hasil
penelitian. 3. Bab III memuat kesimpulan dan saran.
BAB II LANDASAN
TEORI
2.1 Definisi Etika
Menurut bahasa istilah Etika berasal dari Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari
kebiasaan” adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang
mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.
[Aristoteles] Berdasarkan pandangan Aristoteles etika kedalam dua pengertian yakni:
Terminius Technicus & Manner and Custom. (1) Terminius Technicus ialah etika dipelajari
sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan atau perbuatan manusia.
(2) Manner and custom ialah suatu pembahasan etika yang terkait dengan tata cara & adat
kebiasaan yang melekat dalam kodrat manusia (in herent in human nature) yang sangat terikat
dengan arti “baik & buruk” suatu perilaku, tingkah laku atau perbuatan manusia.
[Anonim 1] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian] etika adalah ilmu
tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral; sekumpulan asa atau nila-nilai
yang berkaitan dengan akhlak; nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan atau perilaku
yang dianut masyarakat
2.2 Pengertian Bisnis
[Bobysusanto, 2015] Beberapa pengertian bisnis menurut para ahli sebagai berikut:
a. Allan Afuah, 2004, bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi
untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan
keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri.
Para pelaku bisnis ini biasanya disebut entrepreneur.
b. Musselman, bisnis adalah keseluruhan dari aktivitas yang diorganisir oleh orang
yang tidak berurusan di dalam bidang industri dan perniagaan yang menyediakan
barang dan jasa agar terpenuhinya suatu kebutuhan dalam perbaikan kualitas
hidup.

6. 5
c. Hooper, Bisnis adalah keseluruhan yang lengkap pada berbagai bidang seperti
industri dan penjualan, industri dasar dan industri manufaktur dan jaringan,
distribusi, perbankkan, transportasi, insuransi dan lain sebagainya; yang kemudian
melayani dan memasuki dunia bisnis secara menyeluruh.
d. Peterson dan Plowman, Bisnis merupakan serangkaian kegiatan yang
berhubungan dengan pembelian ataupun penjualan barang dan jasa yang
dilakukan secara berulang-ulang. Menurut paterson dan plowman, penjualan jasa
ataupun barang yang hanya terjadi satu kali saja bukanlah merupakan pengertian
bisnis.
e. Owen, Bisnis adalah suatu perusahaan yang berhubungan dengan distribusi dan
produksi barang-barang yang nantinya dijual ke pasaran ataupun memberikan
harga yang sesuai pada setiap jasanya.
f. Hunt dan Urwick, Bisnis ialah segala perusahaan apapun yang membuat,
mendistribusikan ataupun menyediakan berbagai barang ataupun jasa yang
dibutuhkan oleh anggota masyarakat lainnya serta bersedia dan mampu dalam
membeli atau membayarnya.
g. L.R.Dicksee, Bisnis yaitu suatu bentuk dari aktivitas yang utamanya bertujuan
dalam memperoleh keuntungan bagi yang mengusahakan atau yang
berkepentingan di dalam terjadinya aktivitas tersebut.
2.3 Etika Bisnis
2.3.1 Pengertian Etika Bisnis
Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup
seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika
Bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan
serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan
pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat, atau bisa juga diartikan
pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang
memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal secara ekonomi
maupun sosial.
Hill dan Jones (1998) menyatakan bahwa etika bisnis merupakan suatu ajaran
untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada
setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan
strategis yang terkait dengan masalah moral yang kompleks.
Velasques (2002), etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai
moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana
diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis.
2.3.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis
Secara umum etika bisnis harus ditempuh oleh perusahaan agar tercapai tujuan
yang telah ditetapakan. Oleh karena itu etika bisnis memiliki beberapa prinsip yang
digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan yang
dimaksud. Adapun prinsip-prinsip etika dalam berbisnis adalah sebagai berikut:
a. Prinsip Otonomi
Dalam prinsip otonomi etika bisnis perusahaan bebas memiliki kewenangan
sesuai dengan bidang yang telah dikuasai Sesuai dengan visi dan misi perusahaan
tersebut. Contoh otonomi dalam etika bisnis perusahaan tidak bergantung dengan

7. 6
perusahaan lain dalam mengambil keputusan bisnis. Perusahaan tersebut bebas
mengambil keputusan apapun yang sesuai dengan visi misinya.
Dalam menjalankan prinsip otonomi ini 2 perusahaan atau lebih bisa berkomitmen
dalam menjalankan etika bisnis ini, namun masing-masing perusahaan dimungkinkan
untuk mengambil pendekatan yang berbeda-beda dalam menjalankanya. Sebab
masing-masing perusahaan memiliki kondisi karakter internal dan strategi yang
berbeda dalam mencapai tujuan serta visi misi dari perusahaan tersebut.
b. Prinsip kejujuran
Prinsip kejujuran dalam etika bisnis merupakan nilai yang paling dasar untuk
mendukung keberhasilan kinerja perusahaan. Kegiatan bisnis akan bisa berhasil dan
sukses bila setiap individu yang terlibat dalam kegiatan bisnis menerapkan prinsip
kejujuran. Pada dasarnya prinsip kejujuran ini harus ditanamkan dalam setiap kegiatan
bisnis. Hal yang paling penting dalam menerapakan prinsip ini dalam bisnis adalah
dengan memulai menerapakan prinsip ini pada diri kamu dahulu. Jika kamu sebagai
pimpinan perusahaan mampu untuk menerapakan prinsip ini, tentu akan menjadi
contoh bagi semua karyawan yang bekerja di perusahaanmu.
c. Prinsip keadilan
Dalam menerapakan prinsip keadilan semua pihak yang terkait dalam bisnis
harus memberikan kontribusi baik itu secara langsung atau tidak langsung terhadap
keberhasilan bisnis. Oleh karena itu semua pihak harus memiliki akses yang positif
sesuai dengan kemampuan dan peran yang sudah diberikan kepada masing-masing
terhadap keberhasilan bisnis ini. Contoh prinsip keadilan dalam etika bisnis seperti
alokasi sumber daya ekonomi kepada semua pemilikfaktor ekonomi. Hal ini bisa
dilkukan dengan membuat kesepakatan tentang harga konsumen dan juga harga
pemasok bahan baku serta alat-alat produksi.
d. Prinsip hormat pada diri sendiri
Prinsip ini akan memberikan dampak pada bisnis itu sendiri. Dalam
menjalankan bisnis masyarakat sebagai konsumen merupakan cerminan bagi bisnis
kita. Bila bisnis kita memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat tentu itu
akan berdampak positif dengan bisnis yang kita jalankan dan begitu juga sebaliknya.
Sebagai pengelola perusahaan sudah menjadi kewajiban untuk memberikan respek
kepada siapapun yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Dengan demikian pasti semua
pihak akan memberikan respek yang sama terhadap perusahaan yang kita kelola.
Sebagai contoh prinsip menghormati diri sendiri dalam etika bisnis: Manajemen
perusahaan dengan team work-nya memiliki sistem kerja yang berorientasi kepada
pelanggan akan makin fanatik terhadap perusahaan. Demikian juga, jika sistem
manajemen berorientasi pada pemberian kepuasan kepada karyawan yang berprestasi
karena sepadan dengan prestasinya maka dapat dipastikan karyawan akan makin loyal
terhadap perusahaan.
2.4 Tanggung Jawab Sosial (Company Social Responsibility)
2.4.1 Pengertian Tanggung Jawab Sosial
Konsep awal CSR berawal dari Howard R. Bowen pada tahun 1953
dengan definisi jika CSR adalah suatu kewajiban atau tanggung jawab sosial

8. 7
dari perusahaan berdasarkan kepada keselarasan dengan tujuan objective dan
nilai – nilai value dari suatu masyarakat.
Fraderick et al mempunyai pemahaman jika CSR dapat diartikan
sebagai prinsip yang menerangkan perusahaan harus dapat bertanggung jawab
terhadap efek dari setiap tindakan di dalam masyarakat maupun lingkungan.
Ismail Solihin menganggap jika CSR adalah “salah satu dari bentuk
tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (Stakeholders) “
Merrick Dodd mnganggap bahwa CSR adalah “suatu pengertian
terhadap buruh, konsumen dan masyarakat pada umumnya dihormati sebagai
sikap yang pantas untuk diadopsi oleh pelaku bisnis”
Salem Sheikh berkata bahwa “CSR merupakan tanggung jawab
perusahaan, apakah bersifat sukarela atau berdasarkan undang – undang, dalam
pelaksanaan kewajiban sosial ekonomi di masyarakat”
Dari kelima definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya
CSR adalah “Suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur
undang – undang, tindakan tersebut mempunyai tujuan untuk menunjukan sifat
kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan,
masyarakat sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahaan
atau lingkungan secara luas sebagai komitmen tanggung jawab berkelanjutan
mengenai dampak kegiatan perusahaan yang telah dilakukannya”
2.4.2 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Sosial
Crowther David (2008) dalam Nor Hadi (2011:59) mengurai prinsip-
prinsip tanggungjawab sosial (social responsibility) menjadi tiga, yaitu:
a. Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan
aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumber daya di
masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana
penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan
memperhitungkan kemampuan generasi masa depan.
b. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan
bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas
dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi
lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif
aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal. Akuntabilitas
dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan
network terhadap para pemangku kepentingan.
c. Transparancy, merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal.
Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut
dampak terhadap pihak eksternal. Satu hal yang amat penting bagi pihak
eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman,
khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari
lingkungan.
2.4.3 Manfaat Tanggung Jawab Sosial
Terdapat manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan tanggunggjawab sosial
perusahaan, baik bagi perusahaan sendiri, bagi masyarakat, pemerintah dan

9. 8
pemangku kepentingan lainnya. Wibisono (2007, hal 99) menguraikan manfaat
yang akan diterima dari pelaksanaan CSR, diantaranya:
a. Bagi Perusahaan. Terdapat empat manfaat yang diperoleh perusahaan
dengan mengimplementasikan CSR. Pertama, keberadaan perusahaan
dapat tumbuh dan berkelanjutan dan perusahaan mendapatkan citra yang
positif dari masyarakat luas. Kedua, perusahaan lebih mudah memperoleh
akses terhadap modal (capital). Ketiga, perusahaan dapat mempertahankan
sumber daya manusia (human resources) yang berkualitas. Keempat,
perusahaan dapat meningkatkan pengambilan keputusan pada hal-hal yang
kritis (critical decision making) dan mempermudah pengelolaan
manajemen risiko (risk management).
b. Bagi masyarakat, praktik CSR yang baik akan meningkatkan nilai-tambah
adanya perusahaan di suatu daerah karena akan menyerap tenaga kerja,
meningkatkan kualitas sosial di daerah tersebut. Pekerja lokal yang diserap
akan mendapatkan perlindungan akan hak-haknya sebagai pekerja. Jika
terdapat masyarakat adat atau masyarakat lokal, praktek CSR akan
mengharagai keberadaan tradisi dan budaya lokal tersebut.
c. Bagi lingkungan, praktik CSR akan mencegah eksploitasi berlebihan atas
sumber daya alam, menjaga kualitas lingkungan dengan menekan tingkat
polusi dan justru perusahaan terlibat mempengaruhi lingkungannnya.
d. Bagi negara, praktik CSR yang baik akan mencegah apa yang disebut
“corporate misconduct” atau malpraktik bisnis seperti penyuapan pada
aparat negara atau aparat hukum yang memicu tingginya korupsi. Selain
itu, negara akan menikmati pendapatan dari pajak yang wajar (yang tidak
digelapkan) oleh perusahaan.
2.4.4 Regulasi Tentang Tanggung Jawab Sosial
[Anonim3, 2017] Berikut beberapa regulasi tentang tanggung jawab sosial/
Company Social Responsibility (CSR) yang mewajibkan perusahaan untuk
membangun masyarakat di sekitar, antara lain:
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
(UUPT) serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang
Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
Mengenai CSR, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya.
Pengaturan ini berlaku untuk perseroan. Berdasarkan Pasal 1 angka 1
UUPT, Perseroan (Perseroan Terbatas) adalah badan hukum yang
merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-
Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.
Menurut Pasal 1 angka 3 UUPT, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan
lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
Pasal 74 UUPT pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal berikut ini:

10. 9
1) CSR ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya
di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
2) CSR ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan
diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3) Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak
melaksanakan kewajiban CSR akan dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
Dalam Pasal 4 PP 47/2012, dikatakan bahwa CSR dilaksanakan oleh
Direksi berdasarkan rencana kerja tahunan perseroan setelah mendapat
persetujuan Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham
(“RUPS”) sesuai dengan anggaran dasar perseroan. Rencana kerja tahunan
perseroan tersebut memuat rencana kegiatan dan anggaran yang
dibutuhkan untuk pelaksanaan CSR.
Pelaksanaan CRS tersebut dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan
dipertanggungjawabkan kepada RUPS (Pasal 6 PP 47/2012).
b. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (“UU
25/2007”)
Dalam Pasal 15 huruf b UU 25/2007 diatur bahwa setiap penanam modal
wajib melaksanakan CSR. Yang dimaksud dengan CSR menurut
Penjelasan Pasal 15 huruf b UU 25/2007 adalah tanggung jawab yang
melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap
menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan
lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
Sedangkan yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan
atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa
penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing (Pasal 1 angka 4
UU 25/2007).
Selain itu dalam Pasal 16 UU 25/2007 juga diatur bahwa setiap penanam
modal bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ini
juga merupakan bagian dari CSR.
Jika penanam modal tidak melakukan kewajibannya untuk melaksanakan
CSR, maka berdasarkan Pasal 34 UU 25/2007, penanam modal dapat
dikenai sanksi adminisitatif berupa: peringatan tertulis; pembatasan
kegiatan usaha; pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal; atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman
modal.
Selain dikenai sanksi administratif, penanam modal juga dapat dikenai
sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal
34 ayat (3) UU 25/2007).
c. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (“UU 32/2009”)
Berdasarkan Pasal 68 UU 32/2009, setiap orang yang melakukan usaha
dan/atau kegiatan berkewajiban:

11. 10
1) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat
waktu;
2) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
3) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
d. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-
05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan
sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan
Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan
Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina
Lingkungan (“Permen BUMN 5/2007”)
Dalam peraturan ini diatur mengenai kewajiban Perusahaan Perseroan
(“Persero”), Perusahaan Umum (“Perum”), dan Perusahaan Perseroan
Terbuka (“Persero Terbuka”).
Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN 5/2007, Persero dan Perum wajib
melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan. Sedangkan Persero Terbuka dapat
melaksanakan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan
Program Bina Lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN
5/2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk
meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri
melalui pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 6 Permen BUMN
5/2007). Sedangkan Program Bina Lingkungan adalah program
pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui
pemanfaatan dana BUMN (Pasal 1 angka 7 Permen BUMN 5/2007).
e. Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi
(“UU 22/2001”)
Kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk
Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana
wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yang salah satunya adalah
ketentuan mengenai pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan
hak-hak masyarakat adat (Pasal 11 ayat (3) huruf p UU 22/2001).
Selain itu dalam Pasal 40 ayat (5) UU 22/2001 juga dikatakan bahwa
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi (kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir) ikut
bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat
setempat.

12. 11
BAB III
METODOLOGI
3.1 Objek Penelitian
Objek penulisan ini adalah PT. MNC Investama Tbk ( MNC Group).
3.2 Data yang digunakan
Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara
tidak langsung (melalui media perantara web site perusahaan MNC Grup).
3.3 Metode pengumpulan data
Pada penulisan ini, informasi yang didapatkan oleh penulis bersumber dari internet
yang berkaitan dengan etika bisnis agar rumusan dan tujuan penulisan ini dapat terjawab.
Data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder. Dimana pengertian Data Sekunder
adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada
(peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari penelaahan terhadap
buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya
dengan masalah yang dipecahkan serta menggunakan metode searching di internet, yaitu
dengan membaca referensi-referensi berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan
makalah ini.
BAB IV
PEMBAHASAN
4.1 Pembangunan yang berkelanjutan yang telah diinisiasi oleh berbagai negara
terinspirasi oleh keinginan banyak pihak tentang keseimbangan antara entitas usaha,
pemegang saham dan pemangku kepentingan. Masing-masing dari elemen tersebut
memiliki kepentingannya yang saling berbeda, yang tidak jarang justru mengalami
benturan yang kemudian memunculkan keresahan dan ketidakstabilan sosial; yang
justru berdampak buruk terhadap semua pihak.
Entitas usaha, bersama regulator sebagai lokomotif yang memiliki peran besar dalam
keseimbangan ini, didorong untuk mengambil posisi terdepan dalam melakukan
perubahan. Pembangunan berkelanjutan kemudian menjadi sebuah bingkai berpikir
dan bertindak bagi entitas usaha untuk dapat menciptakan keseimbangan antara
pengelolaan bisnis berbasis profit, kepentingan pemegang saham hingga pemilik
minoritas, hingga hubungan dengan pemangku kepentingan.
Sebagai entitas usaha yang memiliki visi “Menjadi salah satu perusahaan investasi
yang terkemuka di kawasan Asia Pasifik melalui pengelolaan keuangan yang solid,
inovasi, dan sumber daya manusia yang kompeten”, Perseroan memiliki kewajiban
moral untuk dapat mewujudkan keseimbangan tersebut. Pengelolaan bisnis yang sehat
dan memiliki masa depan yang cerah, penerapan tata kelola organisasi yang baik yang
didasarkan pada kepatuhan dan akuntabilitas, pengembangan kompetensi Sumber
Daya Manusia (SDM) dan pemenuhan hak-haknya, hingga pertumbuhan Perseroan
bersama masyarakat Indonesia, tentu akan memperkuat posisi Perseroan untuk dapat
menjemput visi yang dicita-citakan.

13. 12
Keseimbangan seperti yang tertuang pada visi Perseroan dapat diwujudkan melalui
komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau
Corporate Social Responsibility (CSR) ke dalam 4 (empat) aspek: [Anonim1, 2017]
4.1.1. Tanggung Jawab Sosial Perseroan terhadap lingkungan hidup
Kemampuan perusahaan untuk menutupi implikasi lingkungan yang berasal
dari; produk operasi dan fasilitas, menghilangkan limbah dan emisi, memaksimalkan
efisiensi dan produktivitas sumber daya alam dan meminimalkan praktek-praktek yang
buruk dapat mempengaruhi kenikmatan sumber daya alam suatu negara bagi generasi
mendatang (Mazurkiewicz, 2011 di dalam paper: “Corporate Environmental
Responsibility: Is a Common CSR Framework Possible?”).
Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sosial
perusahaan terhadap lingkungan merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan
untuk dapat mengatur, mengolah dan mempergunakan lingkungan sebaik-baiknya
untuk tidak hanya menguntungkan dan meningkatan efisiensi bisnis setiap perusahaan,
namun juga bagi lingkungan dan dampak sosial di masa yang akan datang.
Upaya kesadaran lingkungan atau biasa dikenal sebagai gerakan Go Green
telah menyebar dalam berbagai kegiatan di masyarakat. Go Green harus dimaknai
sebagai kesadaran untuk menjaga keberlanjutan perilaku sadar lingkungan dalam
setiap aspek kehidupan. Dalam aktivitas Go Green, ada nilai bisnis yang memberikan
benefit bagi perusahaan melalui penurunan biaya operasional sebagai dampak dari
efisiensi penggunaan energi, sumber daya (bahan bakar minyak/BBM) dan peralatan
kantor (listrik, air, kertas, tinta printer), optimalisasi pemanfaatan ruangan serta
efisiensi biaya transportasi. Kepedulian Perseroan terhadap lingkungan hidup
ditunjukkan melalui berbagai aktivitas sehari-hari di lingkungan Perseroan. Kampanye
peduli lingkungan terus dilakukan di kantor-kantor MNC Group, khususnya ajakan
kepada seluruh karyawan untuk melakukan efisiensi penggunaan listrik, mencabut
colokan listrik (unplug) saat akan meninggalkan kantor, dan menggunakan air dengan
bijak. Salah satu inovasi karyawan Perseroan yang menjadi pemenang MNC
Innovation Award 2015 adalah sistem pengolah air hasil kondensasi pendingin udara
(air conditioner/AC) menjadi air bersih yang memenuhi standar baku mutu. Sistem ini
telah diaplikasikan di gedung-gedung perkantoran milik MNC Group dan dapat
mengurangi konsumsi air PAM maupun air tanah.
Perseroan menyadari, setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia,
air dan energi dalam jumlah besar dan tentu saja bahan baku utama yang berasal dari
kayu. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi kertas juga sangat besar. Dengan
demikian, banyak sekali dampak penggunaan kertas terhadap lingkungan, baik
dampak langsung maupun jangka panjang yang berkontribusi pada pemanasan global
dan kerusakan lingkungan. Upaya penghematan kertas telah Perseroan lakukan dalam
beberapa tahun terakhir dengan mengoptimalkan penggunaan kertas bekas dokumen
yang tidak bersifat rahasia untuk digunakan kembali pada sisi lainnya yang masih
kosong untuk keperluan memo internal.
Saat ini Perseroan sedang mengembangkan aplikasi teknologi informasi
digital untuk seluruh proses bisnis di MNC Group termasuk untuk internet banking
dan mobile financial services. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi digital
akan mengurangi penggunaan kertas dengan kuantitas yang lebih signifikan

14. 13
4.1.2 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Ketenagakerjaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja.
Perusahaan merealisasikan berbagai program pemenuhan hak dan kewajiban
karyawan sesuai perundang-undangan dan peraturan perusahaan sebagai kebijakan
ketenagakerjaan. Perhatian dan komitmen tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek kesetaraan dan keadilan seluruh karyawan, serta berbagai program prioritas
utama peningkatan kesadaran karyawan terhadap pentingnya keselamatan dan
kesehatan kerja. Praktik pengelolaan ketenagakerjaan terbaik ditunjukkan dengan
menciptakan lapangan kerja yang terus bertumbuh, tingkat perputaran karyawan yang
rendah, dan peningkatan alokasi dana pelatihan karyawan.
Salah satu kunci keberlanjutan bisnis Perseroan adalah dengan adanya
hubungan industrial yang kokoh antara Perseroan dan seluruh karyawan. Oleh
karenanya, hak dan kewajiban setiap karyawan terus diupayakan Perseroan untuk tetap
dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan Peraturan Perusahaan sebagai
bentuk kebijakan Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan:
1. Perseroan memberikan kesetaraan dalam pembukaan kesempatan kerja dengan
melakukan perekrutan karyawan tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama,
ras, antar golongan, maupun tingkatan sosial.
2. Perseroan memberikan kesetaraan dalam pemberian imbal jasa dan manfaat
kepada karyawan sesuai dengan jenjang karir, tugas dan tanggung jawab, serta
kompetensi.
3. Perseroan memberikan kesempatan pelatihan bagi karyawan yang bertujuan untuk
memenuhi kebutuhan keterampilan dan mengembangkan kompetensi karyawan.
Jenis pelatihan yang dilaksanakan di tahun 2016 antara lain: basic company
induction, basic skill training, certification training, functional training, leadership
training, dan sosialisasi. Dari seluruh pelatihan yang diberikan selama 2016,
jumlah peserta yang mendapat pelatihan yaitu 4.402 orang dengan total jam
pelatihan selama 2.250,5 jam.
4. Perseroan menerapkan sistem Balanced Score Card (BSC) dalam pengelolaan
kinerja SDM Perseroan yang terus dilakukan secara berkala yang juga bermanfaat
untuk memotivasi karyawan untuk meraih pretasi/kinerja bekerja yang lebih baik.
Perseroan tetap mengupayakan yang terbaik bagi seluruh karyawan dengan
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna menjaga keselamatan karyawan
termasuk mitra kerja yang berada di lingkungan kerja. Perseroan dalam menciptakan
keselamatan kerja, memberikan penekanan penyediaan (sarana, prasarana, dan SDM),
pemeliharaan kualitas, dan penyesuaian terhadap semua perlengkapan dan petunjuk
keselamatan yang sesuai dengan standar keselamatan kerja di gedung dan area
perkantoran
4.1.3 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Pengembangan Sosial dan
Kemasyarakatan.
Perseroan mempunyai catatan panjang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan
sosial termasuk tanggap bencana yang dilakukan secara konsisten dengan intensitas
tinggi. Pada awalnya adalah program “RCTI Peduli” yang mencoba menggalang dana
masyarakat pemirsa RCTI untuk disalurkan ke seluruh pelosok Indonesia. Sasaran dari
program ini adalah korban bencana alam dan bantuan untuk masyarakat miskin. Dana

15. 14
masyarakat yang terkumpul seluruhnya disalurkan kepada mereka yang
membutuhkan. Sementara biaya transportasi, distribusi dan operasional lainnya
ditanggung oleh Perseroan.
Sejalan dengan pertumbuhan Perseroan, MNC Group ingin berbuat lebih
banyak lagi untuk masyarakat Indonesia. Melalui program-program Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan (CSR) yang terus ditingkatkan kualitas dan cakupannya, Perseroan
ingin mengambil peran penting dalam upaya pemberdayaan masyarakat, peningkatan
kualitas kesehatan masyarakat, dan membuka akses bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil
dan Menengah (UMKM) agar mereka mampu menjadi wisausahawan yang mandiri
dan tangguh.
Inisiasi ini diwujudkan di tahun 2004, ketika Perseroan mendirikan Yayasan
Jalinan Kasih sebagai garda terdepan pelaksanaan programprogram CSR Perseroan.
Dengan keberadaan yayasan, kegiatan yang dilakukan dapat lebih terarah, dengan
skala yang lebih besar, dan terintegrasi. Fokus Yayasan Jalinan Kasih adalah
memberikan pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat
miskin. Melalui Yayasan Jalinan Kasih, Perseroan ingin hadir untuk masyarakat yang
belum bisa menikmati akses pendidikan dan kesehatan karena terkungkung dalam
kemiskinan.
4.4 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terkait Tanggung Jawab Kepada
Konsumen.
Perseroan memaknai hubungan dengan konsumen bukan hanya sekedar
hubungan bisnis, tetapi bagaimana menciptakan suatu hubungan tulus yang mampu
menumbuhkan kepercayaan dan pada akhirnya menghasilkan loyalitas konsumen.
Secara rutin Perseroan dan entitas anak menyelenggarakan kegiatan untuk berinteraksi
dengan konsumen untuk mengetahui ekspektasi mereka terhadap produk dan
pelayanan Perseroan.
Beberapa inisiatif dan kegiatan Perseroan yang ditujukan kepada konsumen
adalah sebagai berikut:
a. Menyediakan sarana yang memungkinkan konsumen dan calon konsumen
memahami dan mengetahui produk-produk Perseroan, baik melalui situs web
Perseroan atau situs web entitas anak yang telah terintegrasi.
b. Menyediakan saluran pengaduan konsumen di seluruh unit usaha.
c. Sosialisasi dan edukasi kepada konsumen dan calon konsumen mengenai produk-
produk di pasar modal dimana mereka dapat memperolehnya melalui Perseroan.
d. Mengadakan pertemuan dengan konsumen secara rutin untuk menjaga loyalitas
konsumen.
Di samping itu, Perseroan juga memberikan saluran komunikasi kepada pemegang
saham, dimana pemegang saham dapat diartikan sebagai konsumen citra Perseroan
yang terwujudkan melalui perdagangan saham BHIT di Bursa Efek Indonesia.
Pelaksanaan program CSR merupakan bagian dari pemenuhan kepatuhan Perseroan
terhadap Undang-Undang No. 40 tahun 2007 pasal 74 yang ditegaskan kembali
dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan Perseroan Terbatas. Pelaksanaan kegiatan CSR MNC Group dilakukan

16. 15
secara terintegrasi bersama unit-unit bisnis perusahaan untuk dapat menghasilkan
suatu kegiatan yang maksimal, yang dapat dirasakan masyarakat maupun perusahaan
dengan sendirinya
4.2 Isu pelaksanaan CSR makin mendapat perhatian, khususnya di Indonesia akibat
munculnya berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh keteledoran komunitas bisnis dalam
menjaga tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan komunitas sekitar. Kesuksesan
implementasi CSR sangat ditentukan oleh kesediaan dan kesadaran perusahaan bahwa
permasalahan yang timbul dalam masyarakat ada permasalahan dan tanggung jawab
perusahaan juga. Robin (2008) melaporkan ada tiga kondisi yang dihadapi dalam penerapan
CSR yaitu 1) biaya yang ditimbulkan oleh CSR bisa saja tidak dikenal; 2) keputusan yang
berkaitan dengan kompetensi yang tidak dipunyai perusahaan; dan 3) CSR mungkin akan
berkaitan dengan lingkup sosial yang lebih luas, pemerintah dan masyarakat. Hal ini membuat
perusahaan akan berfikir ulang. Pradjoto (2007) menyatakan bahwa perusahaan melihat CSR
sebagai biaya yang kemudian menjadikan biaya operasional
Hal ini dikarenakan hanya perusahaan yang bertanggung jawab sosial-lah yang akan
memenangkan pertarungan memperebutkan SDM paling berkualitas dimasa yang akan datang
dengan memahami konsekuensi dari cara berbisnis yang bertanggung jawab sosial terhadap
cara mereka merekrut dan mempertahankan para pekerja. Mengabaikan isu kompetensi
pekerja menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukannya tidaklah memahami CSR
dengan benar karena CSR haruslah bersifat “inside out” dimulai dari dalam perusahaan
sendiri baru kemudian tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan. Sangat tidak mungkin
jika perusahaan yang mengabaikan kepentingan dan permasalahan internal bisa menghasilkan
kinerja tanggung jawab eksternal yang baik.
4.3 [Anonim4, 2017] Banyak pelanggaran yang terjadi di Indonesia tentang CSR
adalah permasalahan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Mengingat
berbagai perusahaan industri yang didirikan di Indonesia memang selalu menghasilkan
limbah yang tidak baik untuk lingkungan. Selain itu pembangunannyapun rata-rata
menyapu bersih ruang hijau dan mematikan sekelompok habitat makhluk hidup lainnya.
Dokumen AMDAL seharusnya menjadi dokumen wajib untuk setiap perusahaan agar
mendapat perizinan dari pemerintah dalam menjalankan usaha serta sebagai bukti bahwa
perusahaanya tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat sekitar.
Proses pengerjaan dokumen amdal yang penuh manipulasi menuai banyak kritik dari
para pemerhati lingkungan. Ditambah kurangnya sosialisasi membuat masyarakat yang
seharusnya menjadi pemantau pelaksanaan tidak tahu menahu tentang dokumen tersebut. Di
Indonesia hampir 84 persen dokumen amdal belum memenuhi syarat, 16 persen berkriteria
baik, tapi belum memenuhi syarat ideal.
Dokumen Amdal merupakan landasan bagi perusahaan sebelum menjalankan
operasional. Jika dokumen Amdal menyalahi aturan yang ada, secara otomatis kerusakan
lingkungan yang diakibatkan operasinya perusahaan semakin tidak terkendali. Bukan hanya
lingkungan menjadi rusak namun juga menodai penegakan hukum.
4.4 Di Indonesia pelaksanaan CSR telah diatur didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun
2007 Tentang Perseroan Terbatas, yang diatur didalam bab V pasal 74 ayat (1),(2),(3),(4)
dimana dalam pasal tersebut mengatur bagaimana tanggung jawab perusahaan dengan
lingkungan sosial dan lingkungan hidup dengan kata lain perusahaan bertanggung jawab
dalam permasalahan sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan
perusahaan, adanya undang-undang ini tidak serta merta memaksa perusahaan untuk

17. 16
melaksanakan CSR, karena didalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap
sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan CSR, didalam pasal tersebut hanya
menjelaskan bahwa ayat (3) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, (4) ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur
dengan Peraturan Pemerintah, namun sanksi yang diberikan tidak jelas.
Pelaksanaan CSR di Indonesia masih menimbulkan berbagai masalah baik itu dalam
masyarakat, pemerintah maupun perusahaan itu sendiri. Permasalahan yang datang dari
masyarakat, kadang kala masyarakat belum siap untuk di ajak mengimplementasikan CSR
terutama bila sifatnya partisipatif, dimana masyarakat tidak mau diajak berubah hanya ingin
mendapatkan bantuan saja berupa kucuran dana (filantropi) serta cultur dan terkadang
capacity building ketika masyarakat tidak bisa menyerap keinginan perusahaan.
Sedangkan dari perusahaan masih banyak perusahaan yang menjalankan CSR-nya
hanya untuk meningkatkan image perusahaan bahkan ada beberapa perusahaan sama kali
tidak mau menjalankan CSR-nya. Kegiatan Corporate Social responsibility (CSR) di
Indonesia masih menghadapi beragam kendala di lapangan. Salah satunya, tidak adanya
rancangan induk (master-plan) mengenai CSR yang berasal dari akibatnya peran pemerintah
seringkali kontra produktif. Dalam hal ini, seharusnya pemerintah lebih aktif memosisikan
diri sebagai fasilitator supaya kegiatan CSR perusahaan dapat berjalan lebih efektif.
Agar CSR berjalan dengan baik terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh
perusahaan yaitu: Perencanaan terdapat tiga langkah utama, yaitu awareness building,
CSRAssessment, dan CSR manual building. Awareness building merupakan langkah awal
untuk membangun kesadaran mengenai pentingnya CSR dan komitmen manajemen, Upaya
ini dapat dilakukan antara lain melalui seminar, lokakarya, diskusi kelompok, dan lain-lain.
CSR Assessment merupakan upaya untuk memetakan kondisi perusahaan dan
mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu mendapatkan prioritas perhatian dan langkah-
langkah yang tepat untuk membangun struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan
CSR secara efektif. Langkah selanjutnya adalah membuat CSR manual. Hasil assessment
merupakan dasar menyusun manual atau pedoman implementasi CSR. Upaya yang mesti
dilakukan antara lain melalui benchmarking, menggali dari referensi atau menggunakan
tenaga ahli.
Perencanaan sebaik apapun tidak akan berarti dan tidak akan berdampak apapun bila
tidak diimplementasikan dengan baik. Akibatnya tujuan CSR secara keseluruhan tidak akan
tercapai, dan masyarakat tidak akan merasakan manfaat yang optimal. Padahal anggaran yang
telah dikucurkan tidak bisa dibilang kecil. Oleh karena itu perlu disusun strategi untuk
menjalankan rencana yang telah dirancang.
[Alyaning Widya, 2017] Dalam memulai implementasi, pada dasarnya terdapat
tiga aspek yang harus disiapkan, yaitu; siapa yang akan menjalankan, apa yang harus
dilakukan, dan bagaimana cara melakukan impelementasi beserta alat apa yang diperlukan.
Berdasarkan realitas ini sebagai warga Indonesia yang baik, untuk mewujudkan perekonomian
Indonesia yang baik dengan memperbaiki sistem implementasi CSR agar tidak terjadi
ketimpangan karena lahiranya perusahaan di tengah lingkungan masyarakat.

18. 17
BAB V
PENUTUP
5.1 KESIMPULAN
a. Penerapan Etika Bisnis khususnya tanggung jawab sosial suatu perusahaan / company
social responsibility (CSR) sangat dirasakan manfaatnya oleh Perusahaan, Karyawan
dan lingkungan sekitar perusahaan ataupun perkantoran, karena dapat meningkatkan
kualitas hidup masyarakat sekitarnya.
b. MNC Group sampai saat ini masih konsekwen untuk melaksanakan etika bisnis
khususnya company social responsibility (CSR) baik terhadap karyawannya maupun
lingkungan sekitarnya, sebagai contoh salah satu inovasi karyawan Perseroan yang
menjadi pemenang MNC Innovation Award 2015 adalah sistem pengolah air hasil
kondensasi pendingin udara (air conditioner/AC) menjadi air bersih yang memenuhi
standar baku mutu. Sistem ini telah diaplikasikan di gedung-gedung perkantoran milik
MNC Group dan dapat mengurangi konsumsi air PAM maupun air tanah.
c. MNC Group memiliki visi “Menjadi salah satu perusahaan investasi yang terkemuka
di kawasan Asia Pasifik melalui pengelolaan keuangan yang solid, inovasi, dan
sumber daya manusia yang kompeten”, untuk menjaga keseimbangan seperti yang
tertuang pada visi Perseroan dapat diwujudkan melalui komitmen Perseroan dalam
melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social
Responsibility (CSR) ke dalam 4 (empat) aspek: Tanggung Jawab Sosial Perseroan
terhadap lingkungan hidup, terhadap karyawan melalui Ketenagakerjaan, Kesehatan
dan Keselamatan Kerja, terhadap masyarakat melalui pengembangan sosial dan
kemasyarakatan serta terhadap konsumen.
5.2 SARAN
a. Pemerintah bersama legislatif selalu mengawasi dan menerapkan sanksi dengan tegas
kepada perusahaan-perusahaan yang melanggar prinsip-prinsip tanggung jawab sosial
perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang tertuang dalam
perundang-undangan dan memberikan apresiasi atau penghargaan bagi pelaku bisnis
atau perusahaan yang telah menerapkan etika bisnis dengan baik.
b. Perusahaan diwajibkan menimplementasi etika bisnis dengan benar yang sesuai
dengan perundang-undangan yang belaku, sehingga tidak ada satupun pihak yang
merasa dirugikan, sebab implementasi etika bisnis khususnya program-program CSR
akan menimbulkan efek lingkaran emas yang akan dinikmati oleh perusahaan dan
seluruh stakeholder-nya. Melalui CSR, kesejahteraan dan kehidupan sosial ekonomi
masyarakat lokal maupun masyarakat luas akan lebih terjamin.
c. Masyarakat diharapkan dapat mendukung sepenuhnya dan ikut serta dalam program-
program etika bisnis yang dijalankan perusahaan khususnya program CSR, tanpa
adanya dukungan masyarakat mustahil program tanggung jawab sosial/CSR dari suatu
perusahaan dapat berjalan dengan baik.

19. 18
DAFTAR PUSTAKA
Aristoteles, Pengertian Etika
Anonim 1, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Etika
Boby Susanto, 2015, http://www.spengetahuan.com/2015/02/10-pengertian-bisnis-menurut-
para-ahli-secara-lengkap.html
Hill dan Jones (1998), Pengertian etika bisnis
Velasques (2002), Pengertian etika bisnis
Anonim2, 2017, http://www.mncgroup.com/page/corporate-governance/tanggung- jawab-
sosial-perusahaan (Jakarta, 16 Oktober 2017)
rizkalarashati, 2016, http://rizkalarashati.blogspot.co.id/2016/09/tugas-etika-bisnis-i.html
(Jakarta, 16 Oktober 2017)
Anonim3, 2017, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52716870e6a0f/aturan-
aturan-hukum-corporate-social-responsibility (Jakarta, 16 Oktober 2017)
Anonim4, 2017, http://irisindonesia.com/detailpost/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-
terhadap-alam-dan-lingkungan (Jakarta, 16 Oktober 2017)
Alyaning Widya, 2017, https://www.kompasiana.com/nelishaaaa/implementasi-csr- yang-
masih-lesu_587d7fa350f9fd2705ea7dce (Jakarta, 16 Oktober 2017)