Barang publik adalah barang yang tidak bersaingan dan sulit dikecualikan. Dokumen ini membahas definisi barang publik, jenis-jenis barang publik seperti barang publik murni dan tidak murni, serta tantangan penyediaan barang publik di Indonesia seperti kebocoran dan kurangnya kesadaran akan pajak. Dokumen ini menyarankan peningkatan penegakan hukum, kesadaran pajak, dan penyediaan barang publik yang t

1. BARANG PUBLIK
(PUBLIC GOODS)
Agung Ardyanto (03)
Dwi Santoso (10)
M. Arief Fakhrudin (17)
Risang Agus Adi Putra (24)

2. A. DEFINISI BARANG PUBLIK
Origin of the Term
 Casual Definition of Public Goods
 Abstract Definition of Public Goods

Rivalry/Persaingan
 Excludability


Public Goods Can Be Differentiated
from Alternative Categories

4. B. Pure Public Goods
1. Degrees of Rivalry and Excludability
 Degrees of Rivalry
 Degree of Excludability

5. 2.Differentiating Pure Public Goods
from Alternative Categories
Barang Publik
Internasional
a. Pure Public
Goods
Barang Publik
Nasional
Barang Publik
Lokal

6. b. Barang
Swasta Murni
Barang Publik
yang
dikecualikan
Barang Publik
Congestible
c. Barang Publik
Tidak Murni
Publik Barang
Campuran
Barang Swasta
dengan
Eksternalitas
Barang Swasta
tidak murni
Barang Swasta
Campuran
Barang Swasta
yang disediakan
untuk publik

7. TANTANGAN PENYEDIAAN BARANG PUBLIK
• Pasar menggunakan Persaingan
dan Pengecualian untuk
Mengalokasikan Barang
• Kesulitan yang dihadapi dalam
menyediakan Barang Publik
melalui Pasar.
• (Free Rider)

8. PENYEDIAAN BARANG PUBLIK DI INDONESIA DAN
PERMASALAHANNYA
A. Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang Publik
dan Jasa Publik di Indonesia
Penyiapan dan perumusan kebijakan dan sistem pengadaan
nasional
penyiapan dan perumusan kebijakan pengembangan dan
pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan
pelayanan bimbingan teknis, pemberian pendapat dan
rekomendasi, serta koordinasi penyelesaian masalah di bidang
pengadaan
pengembangan sistem informasi nasional di bidang pengadaan
pengawasan pelaksanaan pelayanan pengadaan barang/jasa
dengan teknologi informasi
melaksanakan sosialisasi, pemantauan, dan penilaian
pelaksanaan kebijakan dan sistem pengadaan nasional

9. B. Permasalahan dalam Penyediaan Barang Publik
Kebocoran dan Penyimpangan atas penyediaan barang
publik sehingga tidak mampu memberikan utilitas yang
optimal
Kurangnya Kesadaran atas Pembayaran Pajak
Sistem hukum yang bisa dibeli menyebabkan rakyat kecil
terkecualikan dalam mendapatkan keadilan
Negara belum mampu sepenuhnya menyediakan sistem
pendidikan yang dapat dinikmati oleh seluruh penduduk
di Indonesia khususnya rakyat miskin.

10. PENUTUP

KESIMPULAN

SARAN
Penegakan hukum di Indonesia (law enforcement)
dalam rangka melindungi semua hak dan kewajiban
seluruh penduduk di Indonesia
 Meningkatkan kesadaran pentingnya pajak dalam
penyediaan barang publik di Indonesia
 Penyediaan barang publik yang tepat sasaran dalam
memperoleh utilitas yang maksimal.


11. TERIMA KASIH