Pemerintah Kota Medan membahas kondisi sanitasi di kota tersebut. Kota ini menghadapi tantangan seperti kesadaran masyarakat yang masih rendah, fasilitas yang terbatas, dan biaya yang belum memadai. Rencana masa depan meliputi pengembangan master plan sanitasi, peningkatan pelayanan untuk masyarakat berpendapatan rendah, dan investasi dari donor seperti JBIC.

1. PAPARAN PEMERINTAH KOTA
MEDAN
DALAM ACARA
PEMBAHASAN KONDISI SANITASI
DI KOTA METROPOLITAN
DAN KOTA BESAR

2. KOTA MEDAN
GEOGRAFI/DEMOGRAFI/EKONOMI PETA KOTA MEDAN
 Luas Wilayah : 26.510 Ha (265,10
Km2)
atau 3,6 % dari luas Wilayah
Prop.Sumut
REMARKS :
(Topografi Cenderung Miring ke PORT ZONE
Utara) INDUSTIAL ZONE
GOODS TERMINAL
AND PORT
NORTH
 Perkiraan jumlah penduduk. GREEN OPEN AREA
CONSERVATION
- Tetap : 2.006.142 Jiwa GREEN AREA
- Tidak Tetap : 566.611 Jiwa
DEVELOPMENT
GUIDE LINE
(Arus Komuter) CITY CENTER
CBD
 Perkiraan jumlah penduduk MIDDLE
CITY SUB CENTER
miskin : 143.037 jiwa CITY
: 32.804 kk CENTER
: 7,13 %
 Pertumbuhan Penduduk per
Tahun : 0,63 % SOUTH
 Urbanisasi Penduduk Pertahun:
1,5%
2

3. Air Limbah
 Pelayanan air limbah domestik ditangani dengan sistem on-site dan
off-site
 Pelayanan off-site sistem skala kota melayani sekitar 8 % wilayah
kota dan 3 % penduduk kota. Dibangun sejak tahun 1995
 Pelayanan off-site sistem diprioritaskan pada daerah kawasan
permukiman dengan pertimbangan karena permukaan air tanah
relatif rendah.
 Terdapat pelayanan off-site sistem skala kawasan, melayani 4.500
KK dibangun pada tahun 1995 Oleh/melalui MMUDP dengan dana
dari Loan dari Asia Development Bank
 Pelayanan on-site sistem sekitar 80 % penduduk yang mempunyai
jamban pribadi (70%), jamban komunal (10%)
3

4. Air Limbah
 Pelayanan off-site melayani 2.594, sambungan rumah
dari total sambungan yang direncanakan sebanyak
4.500 sambungan
 IPAL Pulau Brayan dengan kapasitas 16.000 m³/h
yang dibangun pada tahun 1995 Oleh bantuan
MMUDP
 IPAL Pulau Brayan, saat ini masih berfungsi
 IPAL Pulau Brayan ,dapat mereduksi BOD dari 300mg/
lt menjadi 60 mg/lt.
 IPLT Terjun Kapasitas 10.000 m³/h, dibangun pada
tahun1993, Oleh MUDP I saat ini tidak berfungsi
 Tarif rata-rata rumah tangga Rp 6.500,per m³
 Collection rate tarif air limbah 41 %
4

5. KOTA MEDAN
PERSAMPAHAN
 Daerah pelayanan meliputi 21 Kecamatan dari total 21
Kecamatan
 Cakupan penduduk dilayani 100 % dari total penduduk
administrasi atau 80 % dari penduduk daerah
pelayanan (perkotaan)
 Timbulan Sampah 0,60 kg/o/h
 Total Timbulan Sampah 5.436 m3/hari, Sampah
Domestik 2.950 m3/hari, Sampah Pasar 1.525 m3/hari,
sampah daerah komersial dan penyapuan jalan 961 m3/
hari
5

6. PERSAMPAHAN
 Timbulan sampah kota 4.716 m3/hari, terdiri dari 48,2% organik dan 51,8
% an-organik
 Dilayani oleh Instansi Pengelola 3.772 m3/hari, dikelola oleh masyarakat
215 m3/hari (dibuat kompos), yang tidak dikelola (dibuang
sembarangan) 729 m3/hari
 Tarif rata-rata rumah tangga Rp 5.000,per bulan
 Collection rate tarif sampah 60 %
 Lokasi TPA saat ini di Namo Bintang dan Terjun Berjarak 15 km dan 14
km dari pusat kota dengan luas 176.392 m² dan 137.563 m², terletak
didaerah tanah datar.
 Jarak dari permukiman 0,5 Km
 Dioperasikan sebagai open dumping oleh Dinas Kebersihan Kota
Medan
 Kapasitas sampah yang diolah 0 m3/hari
6

7. Kesehatan Umum dan Hygiene Practices
 Penyakit utama yang disebabkan oleh air adalah dengue dan diarrhea
 Penyakit yang disebabkan oleh tikus (rodent transmitted) kerusakan fisik
 Daerah paling rawan terhadap penyakit tersebut adalah di Daerah
Kawasan Kumuh seperti Medan Tembung, Medan Maimun, Medan
Belawan, Medan Labuhan dll
 Ada perhubungan antara penyakit tersebut dengan masalah
persampahan kota (ya)
 Masyarakat mendapat pelayanan air minum dari perpipaan PDAM 87,4
%, sumur RT 5,4 %, sungai 2,9 %, penjual air 1,4 %, sumber lain 2,9 %
 Nilai kematian bocah 185.539 (dalam tahun 2005)
 Kampanye pengetahuan masyarakat untuk sektor sanitasi (sanitation
awareness campaigns) melalui gerakan Jumat bersih dan Gotong
Royong di setiap kelurahan
 Cara pengelolaan air limbah dan sampah dari rumah sakit melalui
pengolahan limbah (IPAL skala kecil) dan incenerator
7

8. KELEMBAGAAN
 Instansi Pengelola Sampah Kota dilaksanakan oleh : Dinas
Kebersihan Kota Medan yang disahkan melalui Perda No. 4/thn
2000.
 Dinas Kebersihan Kota Medan melakukan pengangkutan sampah
dari tempat pembuangan sementara ke tempat pengolahan akhir
sampah
 Instansi Pengelola Air Limbah Kota on site sistem dilaksanakan
oleh : Dinas Kebersihan Kota Medan yang disahkan melalui Perda
No. 4/thn 2000
 Instansi Pengelola Air Limbah Kota off site sistem dilaksanakan
oleh : PDAM Tirtanadi yang disahkan melalui Perda Provinsi
Sumatera Utara No. 6/thn1991
 Keterlibatan/peran swasta dalam pengangkutan sampah, mesin
penyapu jalan
8

9. PARTISIPASI MASYARAKAT
PERSAMPAHAN
 Sebutkan program penanganan masalah sampah yang dilakukan
kelompok masyarakat :
 Program Pengomposan sampah oleh Masyarakat Kecamatan
Medan Tembung, Medan Denai bekerja sama dengan JBIC
 Program 3R sampah oleh Kelompok Masyarakat Kecamatan
Medan Sunggal (namun tidak berkesinambungan)
 Program “Sekolah Hijau/Green School” di SMAN 1, SMAN 4
 Dilakukannya kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan
lomba kebersihan kawasan sebagai wujud partisipasi masyarakat
(tidak ada)
 Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang aktif dalam sektor
sanitasi (tidak ada)
 Lembaga masyarakat (community-based organization) yang aktif
dalam sektor sanitasi tidak ada
 Key stakeholders (pemangku kepentingan) dalam sektor sanitasi
Dinas Kesehatan, Dinas Kebersihan dan Dinas Lingkungan Hidup
9

10. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
SANITASI KOTA
1. MASIH TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN DAN KAWASAN KUMUH
2. KESADARAN MASYARAKAT AKAN PENTINGNYA MENJAGA LINGKUNGAN
3. TERBATASNYA SARANA DAN PRASARANA ANGKUTAN
YANG ADA BAIK SECARA KUANTITAS MAUPUN KUALITAS
3. DUKUNGAN BIAYA YANG BELUM MEMADAI
4. KHUSUS TPA :
• MASIH MENGGUNAKAN METODE OPEN DUMPING
YANG CENDERUNG DAN POTENSIAL
MENGAKIBATKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN
• PEMAKAIAN TPA NAMO BINTANG MENCAPAI ± 90 %
& TPA TERJUN ± 75 %
• BELUM ADANYA LAHAN TPA BARU YANG REPRESENTATIF
DAN PENYEDIAANNYA MEBUTUHKAN DANA RELATIF BESAR
• BELUM ADA AMDAL
10

11. Pendanaan
 Pemerintah Kota Medan tidak berkemampuan
untuk menangani secara menyeluruh masalah
sanitasi (persampahan dan air limbah)
 Kontribusi anggaran untuk Sanitasi relatif kecil.
 Anggaran yang direalisasikan untuk O&M
sarana dan prasarana sanitasi yang dibangun
relatif cukup.
11

12. SOLID WASTE & WASTE WATER MANAGEMENT/
IMPROVEMENT PROGRAM
 Pemerintah Kota belum mempunyai master plan SANITASI (persampahan dan air
limbah)
 Pemeritah Kota telah menganggarkan dana untuk penyusunan master plan tersebut
 Pemerintah Kota menyadari pentingnya master plan persampahan dan sanitasi
sesuai dengan aturan yang tercantum dalam PP 16/2005
 Pemerintah Kota telah mempunyai program pengelolaan persampahan dan sanitasi
kota dan telah dimasukan dalam RPJM :
 Program Perencanaan Teknis Administrasi Pengelolaan Lingkungan Hidup
 Program Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup
 Program Pencegahan dan Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
 Program Penegakan Hukum Lingkungan
 Program Peningkatan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Pelestarian Lingkungan Hidup serta Penataan Keseimbangan SDA dan Lingkungan.
 Program sanitasi yang sedang berjalan atau sudah selesai :
 MMUDP
 Program SANIMAS (Sanitasi Masyarakat)
 Urban Renewal
12

13. RENCANA MASA DEPAN
 Ada kebutuhan/keinginan kuat untuk peningkatan
pelayanan sanitasi dan penurunan incidence penyakit di
masyarakat
 Ada program khusus untuk melayani masyarakat
berpendapatan rendah/ miskin di daerah Pemeritah
Kota/Kabupaten
 Pemerintah Kota/Kabupaten mempunyai program
pengembangan sanitasi dan penuran incidence penyakit
 Pemerintah Kota/Kabupaten sudah mengenal kriteria
persiapan proyek yang disusun oleh pemerintah pusat
 Ada donor yang berminat menanam modal (investment)
dalam sektor sanitasi di wilayah pemda yaitu JBIC dan dari
Pihak Swasta
13

14. 14