Dokumen ini membahas tentang optimalisasi peran, fungsi, dan pelayanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-TAPERA) untuk penerima manfaat paska. Dokumen ini menjelaskan beberapa fakta tentang BP-TAPERA, isu-isu yang dihadapi seperti dualisme sumber dana perumahan dan ketersediaan data, serta memberikan saran seperti pengembangan grand design pembiayaan perumahan dan penerapan tata kelola kolaboratif yang

1. FGD Daring
Optimalisasi Peran, Fungsi dan Pelayanan Badan
Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP-
TAPERA)
bagi Penerima Manfaat Paska
Fakta, Isu, dan Saran
Oswar Mungkasa
Penanggap
Housing and Urban Development Institute
Jakarta, 24 Juni 2020

2. (Beberapa) Fakta BP-TAPERA
 Dasar hukum
 UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Erumahan dan Kawasan Permukiman
 UU No 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera).
 Komite Tapera  5 Kementerian dan profesional
 Badan Pengelola Tapera, (BP Tapera)
 badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera, meliputi: (i)
pengerahan; (ii) pemupukan; dan (iii) pemanfaatan Dana Tapera.
 Pengelolaan Tapera
 memperhatikan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman

3.  Dana Tapera
 (i) hasil penghimpunan Simpanan Peserta; (ii) hasil pemupukan
Simpanan Peserta; (iii) hasil pengembalian kredit/pembiayaan
dari Peserta; (iv) hasil pengalihan aset Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil yang dikelola oleh Badan Pertimbangan
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; (v) dana wakaf; dan
(vi) dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan (FLPP?)
 BP Tapera menunjuk Manajer Investasi dan Bank Kustodian dalam
waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak BP Tapera mulai beroperasi
 Laporan pengelolaan program paling sedikit memuat informasi: (i)
jumlah pengelolaan Dana Tapera; (ii) jumlah alokasi Dana Tapera
yang telah dimanfaatkan; (iii) jumlah Peserta yang telah
memperoleh manfaat Dana Tapera; dan (iv) perkembangan hasil
pengelolaan Dana Tapera
(Beberapa) Fakta BP-TAPERA

4. Isu BP-TAPERA
 Dualisme sumber alokasi dana perumahan
 TAPERA --> UU Nomor 4 tahun 2016 tentang Tapera; UU 1
tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan Pemukiman; dan
PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera
 Sistem Jaminan Sosial Nasional --> UU Nomor 40 Tahun 2004
tentang SJSN dan PP Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan
atas PP Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pasal 37 A bahwa
Pengembangan Dana Jaminan Sosial Hari Tua pada instrumen
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Pasal 36, dan
Pasal 37 dapat digunakan untuk mendukung program
penyediaan perumahan bagi peserta paling banyak 30% (tiga
puluh persen) dari total Dana Jaminan Sosial Hari Tua.
 Mengurangi efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program
perumahan.

5.  Konsolidasi dana Tapera  berasal dari beragam sumber termasuk
dana waqaf, Bapertarum dan sumber lain (FLPP).
 Ketersediaan Data Kelompok Sasaran. Data selalu menjadi isu
‘never ending story’. Banyak contoh yang paling baru data bansos
Covid-19 yang berantakan.
 Karakter kelembagaan BP-TAPERA. Apakah Lembaga Keuangan
Non Bank? (BP TAPERA walau tidak secara langsung mengelola
dana Tapera tetapi dapat memperoleh sanksi dari OJK). Terkesan
pengelolaan dana menjadi lebih penting dari penyediaan
perumahan.
 Pertanggungjawaban Tapera. Berdasar aturan maka bentuk laporan
hanya bersifat ‘gelondongan’ padahal penabung adalah pribadi.
Seharusnya laporan ke masing-masing penabung. Contoh kurang
bagus Dana PNS untuk perumahan tidak pernah disampaikan
laporannya ke PNS. Contoh lain PT. Asuransi J dan PT. As.
ISU BP-TAPERA

6.  Collaborative Governance. Sekarang sudah eranya pengelolaan
kebijakan publik melibatkan pemangku kepentingan non-pemerintah
apalagi jika menyangkut dana masyarakat. Pihak pemilik dana
(pekerja dan pemberi kerja) tidak dilibatkan dalam pengelolaan
kebijakan.
 Kurangnya Komunikasi Publik. Tapera adalah masalah sensitif
dibutuhkan komunikasi intensif. Sepertinya terabaikan. Website
Tapera ‘mati suri’.
ISU BP-TAPERA

7.  Pengembangan Grand Design (Pembiayaan) Perumahan
 Menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan
 Menjawab beragam isu mulai dari dualisme sumber dana,
ketersediaan data, tata kelola kolaboratif, pertanggungjawaban,
strategi komunikasi.
 Mencakup misi, kebijakan, strategi, target, peta jalan dan
rencana aksi
 Memastikan kebijakan pemerintah terakomodasi (benang merah
RPJMN, Renstra Kementerian, Peta Jalan Tapera).
 Pengembangan BIG DATA (Pembiayaan) Perumahan sebagai
rujukan perencanaan, pemantauan, evaluasi kegiatan
 Pengembangan Akuntabilitas yang transparan dan ramah peserta/
penabung (informasi mudah diakses oleh penabung)
SARAN

8.  Konsolidasi regulasi, dengan pilihan (i) Jangka Panjang 
penggabungan Tabungan perumahan dalam satu skema; (ii) Jangka
pendek dan menengah  pemisahan secara tegas kelompok
sasaran SJSN dan Tapera.
 Penerapan Collaborative Governance  melibatkan perwakilan
pekerja dan pemberi kerja dalam Komite Tapera maupun dalam
pengambilan kebijakan publik Tapera.
 Kolaborasi pemangku kepentingan baik sisi penyediaan, dan sisi
permintaan.
 Pengembangan Strategi Komunikasi Publik menjadi suatu
keniscayaan dalam pengelolaan dana publik dalam skala besar
SARAN

9. Oswar Mungkasa
Fungsional Perencana Bappenas (berkarya sejak 1992)
Pernah bekerja di Kementerian Perumahan Rakyat (2010-2012)
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (2015-2019)
Email : oswar.mungkasa63@gmail.com
oswar@bappenas.go.id
Laman daring :
https://pitt.academia.edu/oswarmungkasa
Terima Kasih