Kebijakan perencanaan pembangunan kota blitar dalam mendukung pengelolaan lin...
Sosnas profile kotaku
1. Pendanaan Volume Investasi
NAMA KEGIATAN VOLUME SATUAN
01. Jalan 532.595 Meter
02. Drainase 252.018 Meter
78 Unit
03. MCK 577 Unit
04. Air Bersih 23.536 Meter
551 Unit
05. Pembuangan Limbah 194.786 Meter
19 Unit
70%
63% 63%
58%
60% 56% 55% 53% 53%51% 50% 49%
51%
50% 47%
43%
39%
40%
33% 33% 35% 36%
33%
30%
30%
20%
10%
0%
720 KSM
1,692 KSM
4,792 KSM
KUBE Rp. 14.410.000.000
USAHA SEJENIS Rp. 33.844.000.000
ANEKA USAHA Rp. 95.846.000.000
www.kotatanpakumuh.id KOTAKU Nasional @KotaTanpaKum uh
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas
permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis
Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya
pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 Ha melalui pencegahan dan peningkatan
kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.
Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di
kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak
huni, produktif dan berkelanjutan.
Tujuan Antara
• Mendukung menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha
• Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat
kabupaten/kota dalam pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh yang
berfungsi dengan baik
• Tersusunnya rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh tingkat
kota/kabupaten dan tingkat masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan
infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung
pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan
• Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat
masyarakat dan pencegahan kumuh.
2. Manfaat & Target Program
• Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada
kawasan kumuh (a.l drainase; air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air
limbah; pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Hijau/Publik)
• Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan
yang lebih baik
• Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat kota/kabupaten untuk
mendukung program KOTAKU
• Penerima manfaat terpenuhi
Pendekatan DJCK Dalam Pencegahan & Peningkatan Kualitas
Pendanaan Volume Investasi
NAMA KEGIATAN VOLUME SATUAN
01. Jalan 84.406 meter
02. Drainase 63.790 meter
351 unit
03. Peningkatan RTLH 1.942 unit
04. MCK 3.017 unit
05. Air Bersih 10.134 meter
887 unit
LOKASI PROGRAM KOTAKU NASIONAL
Provinsi 34
Kabupaten/Kota 269
Kelurahan/Desa 11.067
LOKASI KUMUH NASIONAL
Kelurahan 2.594
LOKASI PENCEGAHAN NASIONAL
Kelurahan 8.472
Permukiman Kumuh
KOMPONEN 1
PENGE M BA NGAN KELEM BAGAAN
DAN KEBIJAKAN
KOMPONEN 2
INTEGRASI PERENCA NAAN DAN
PENGEM BANGA N KAPA SITAS UNTUK
PEMERIN TAH DAERA H DAN MASYARAKAT
Inisiasi program ini dari Ditjen Cipta Karya (DJCK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat yang dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan fokus untuk mewujudkan permukiman
yang layak huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur.
Rancangan program ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya
yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. Program
KOMPONEN 3
PERBAIKAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PERKOTAAN DIKAWASAN KUMUH
- Infrastruktur primer & sekunder, termasuk dukungan pengembangan pusat usaha di kota/kab terpilih.
- Infrastruktur tersier atau infrastruktur lingkungan, termasuk dukungan penghidupan berkelanjutan.
tersebut telah memberikan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat
masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan
kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut, Program KOTAKU dirancang
dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni dan
berkelanjutan.
KOMPONEN 4
DUKU NGAN PELAK SANA AN
DAN BANTU AN TEKNIS
KOMPONEN 5
DUKU NGAN UNTUK KONDISI
DARURAT BENCANA
• Melakukan baseline data kumuh di 11.067 kelurahan/desa di 269 kota/kabupaten
• Melaksanakan penanganan kumuh melalui pola PLPBK; dilaksanakan di 220 kelurahan/desa
eksisting
• Percepatan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh melalui kolaborasi
kota di 100 kota/kabupaten
• Peningkatan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas (PPMK) di 845 kel/desa dan
Business Development Center (BDC) di 15 kota/kab
• Pilot PRBBK (Pengurangan Resiko Bencana Berbasis Komunitas) Bencana Kebakaran di 10
kel/desa
• Integrasi Perencanaan;: sudah ada RKPKP di 84 kab/kota fasilitasi APBN dan sedang
difinalisasi SIAP di 18 kab/kota melalui fasilitasi NUSP2