Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di Indonesia, termasuk target pembentukan KPHP, peran berbagai instansi dalam pengelolaan hutan, dan tata cara pengelolaan hutan oleh KPHP.
Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Koalisi Anti Mafia Tambang mengapresiasi inisiatif KPK untuk melakukan pengawasan di sektor pertambangan melalui kegiatan Korsup. Namun, puluhan ribu hektar kawasan hutan lindung dan konservasi di 4 provinsi telah dibebani izin pertambangan dan melanggar peraturan. Koalisi Anti Mafia Tambang mengumpulkan data untuk disampaikan kepada KPK guna memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan.
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di Indonesia, termasuk target pembentukan KPHP, peran berbagai instansi dalam pengelolaan hutan, dan tata cara pengelolaan hutan oleh KPHP.
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Terdapat beberapa rantai korupsi mulai dari perubahan zonasi kawasan hutan, pemberian izin yang melanggar aturan, hingga kegagalan penegakan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah, seperti ketidaksesuaian data dan manipulasi zonasi hutan. Hal ini berdampak pada
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan upaya implementasi penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah."
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Dokumen tersebut membahas regulasi pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Terdapat beberapa aturan kunci seperti UU 41/1999 tentang kehutanan yang memberikan wewenang pemerintah untuk menetapkan status kawasan hutan, serta PP yang mengatur prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaannya. Dokumen ini juga menyinggung masalah penjarahan kawasan hutan yang dilakukan melalui korupsi dalam proses birokrasi per
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Peta kota Bitung menunjukkan lokasi dan batas wilayahnya di Sulawesi Utara serta informasi topografi, luas wilayah, jumlah penduduk, pembagian administratif, dan penggunaan lahan. Kota ini memiliki luas 31.350 ha dan populasi 214.932 jiwa tahun 2011.
Dokumen tersebut merangkum rencana tata ruang kawasan pengembangan ekonomi terpadu Khatulistiwa di Kalimantan Barat. Rencana ini membagi kawasan menjadi dua sub-kawasan dan menetapkan arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, budidaya kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai ketidakjelasan definisi dan kriteria hutan produksi terbatas yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan secara tidak tepat. Dokumen ini juga mengkritik praktik perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Indonesia yang tidak didasarkan pada analisis ilmiah dan mengabaikan aturan yang berlaku.
Dokumen ini membahas tentang pola pemanfaatan ruang di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen menyebutkan bahwa terdapat 2,3 juta ha izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kriteria lahan dalam PP tersebut, termasuk 1,6 juta ha HTI di kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, serta 725 ribu ha perkebunan di kaw
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perencanaan pembangunan Material Recovery Facility (MRF) di Kelurahan Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. MRF direncanakan untuk mengelola sampah rumah tangga di wilayah tersebut secara lebih teratur dengan melakukan pemilahan, kompos, dan daur ulang sampah. Dokumen ini membahas perhitungan komposisi, volume, dan berat sampah, serta merancang tahapan dan fasilitas yang dib
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Indonesia oleh negara dan korporasi, termasuk penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi hutan, pemberian izin pemanfaatan hutan, dan dampaknya terhadap rakyat dan kepastian hukum atas lahan-lahan mereka.
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimInstansi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk target penurunan emisi, pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan peran non-party stakeholders."
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Terdapat beberapa rantai korupsi mulai dari perubahan zonasi kawasan hutan, pemberian izin yang melanggar aturan, hingga kegagalan penegakan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah, seperti ketidaksesuaian data dan manipulasi zonasi hutan. Hal ini berdampak pada
Perkembangan tora yang berasal dari kawasan hutanAdi Pujakesuma
“PERKEMBANGAN TORA YANG BERASAL
DARI KAWASAN HUTAN”
DISAMPAIKAN OLEH:
DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PADA RAPAT KERJA NASIONAL LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN. Yogyakarta, 27- 28 Februrai 2020.
NAWACITA RPJMN 2015-2019 dan Dilanjutkan RPJMN 2020-2024.
Tersedianya sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) dan terlaksananya redistribusi tanah dan legalisasi aset
(teridentifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan sedikitnya sebanyak 4,1 juta ha) • Meningkatnya akses masyarakat untuk mengelola hutan melalui hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan tanaman
rakyat, hutan adat dan hutan rakyat serta kemitraan seluas 12,7 juta ha.
KETERANGAN
a) Kriteria 1 masih menunggu PP untuk menarik 20% (429.358 ha) di
lokasi pelepasan.
b) Kriteria 2 (938.878 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
c) Kriteria 3 (39.229 ha) masih perlu ditindaklanjut dengan
permohonan daerah sesuai Permenko.
d) Kriteria 4 sudah dikeluarkan SK Pelepasan (264.578,31 ha) clear
jadi APL, tindak lanjut legalisasi dan reditribusi oleh BPN (Sudah
terbit sertifikat sebanyak 16.340 bidang untuk 6.515 KK pada 41
lokasi)
e) Kriteria 5,6, dan 7 terdiri dari :
1. Data Realisasi Tata Batas 2014 sd 2018 seluas 307.516 ha (clear jadi APL)
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN.
2. Realisasi perubahan kawasan hutan dalam rangka RTRWP Kaltim (16.503
ha), Kepri (207.000 ha), Sulsel (72.558 ha), 296.061 ha. (clear jadi APL),
tindak lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN
6 3. Adendum IUPHHK 34.134 ha (clear jadi APL), tindak
lanjut legalisasi dan redistribusi oleh BPN. 4. Adendum IUPHHK 16.895 ha (Kawasan Hutan), tindak lanjut
Perhutanan Sosial. 5. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 109.960,4 ha
(perubahan batas) 6. SK Penyelesaian Pola PPTKH 74 Kabupaten 69.176,5 ha
(perhutanan sosial) 7. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 94.702 ha
(perubahan batas) 8. SK Penyelesaian Pola PPTKH 56 Kabupaten 56.503,5 ha
(perhutanan sosial)
Pemahaman Fungsi Penataan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam Pemb...infosanitasi
Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat. Dokumen ini menjelaskan konsep, pelaksanaan, dan upaya implementasi penataan ruang di tingkat nasional maupun daerah."
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ru...infosanitasi
Mekanisme Sinkronisasi Program Pembangunan Infrastruktur berbasis Penataan Ruang. Presentasi Direktur Bina Program dan Kemitraan, Direktorat Jenderal Penataan Ruang dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Dokumen tersebut membahas regulasi pengelolaan kawasan hutan di Indonesia. Terdapat beberapa aturan kunci seperti UU 41/1999 tentang kehutanan yang memberikan wewenang pemerintah untuk menetapkan status kawasan hutan, serta PP yang mengatur prosedur perubahan peruntukan kawasan hutan dan penggunaannya. Dokumen ini juga menyinggung masalah penjarahan kawasan hutan yang dilakukan melalui korupsi dalam proses birokrasi per
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasionalinfosanitasi
Dukungan Kementrian Pekerjaan Umum terhadap Program Prioritas Nasional. Presentasi Wakil Menteri PU dalam rangka Konsultasi Regional Kementrian PU 2013.
Peta kota Bitung menunjukkan lokasi dan batas wilayahnya di Sulawesi Utara serta informasi topografi, luas wilayah, jumlah penduduk, pembagian administratif, dan penggunaan lahan. Kota ini memiliki luas 31.350 ha dan populasi 214.932 jiwa tahun 2011.
Dokumen tersebut merangkum rencana tata ruang kawasan pengembangan ekonomi terpadu Khatulistiwa di Kalimantan Barat. Rencana ini membagi kawasan menjadi dua sub-kawasan dan menetapkan arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, budidaya kehutanan, pertambangan, pertanian, perkebunan dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai ketidakjelasan definisi dan kriteria hutan produksi terbatas yang menyebabkan terjadinya perubahan fungsi kawasan hutan secara tidak tepat. Dokumen ini juga mengkritik praktik perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan di Indonesia yang tidak didasarkan pada analisis ilmiah dan mengabaikan aturan yang berlaku.
Dokumen ini membahas tentang pola pemanfaatan ruang di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Pemerintah No 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Dokumen menyebutkan bahwa terdapat 2,3 juta ha izin pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan kriteria lahan dalam PP tersebut, termasuk 1,6 juta ha HTI di kawasan lindung dan hutan produksi terbatas, serta 725 ribu ha perkebunan di kaw
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai perencanaan pembangunan Material Recovery Facility (MRF) di Kelurahan Tebel, Kecamatan Gedangan, Sidoarjo. MRF direncanakan untuk mengelola sampah rumah tangga di wilayah tersebut secara lebih teratur dengan melakukan pemilahan, kompos, dan daur ulang sampah. Dokumen ini membahas perhitungan komposisi, volume, dan berat sampah, serta merancang tahapan dan fasilitas yang dib
Bagaimana negara dan korporasi mengurus hutan indonesiaRaflis Ssi
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan hutan di Indonesia oleh negara dan korporasi, termasuk penunjukan kawasan hutan, perubahan fungsi hutan, pemberian izin pemanfaatan hutan, dan dampaknya terhadap rakyat dan kepastian hukum atas lahan-lahan mereka.
kebijakan nasional mitigasi perubahan iklimInstansi
Dokumen tersebut membahas kebijakan nasional Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim, termasuk target penurunan emisi, pelaksanaan kebijakan di tingkat nasional dan peran non-party stakeholders."
Le 5 cose da sapere per usare facebook in una comunità di praticaSalvo Fedele
Questo articolo è stato pubblicato su "Va pensiero" n° 476 del 26 Aprile 2011 a questo URL: http://bit.ly/vbDwgY
"Va Pensiero" è la newsletter del Pensiero Scientifico Editore
Årets ost : Juryen har den glede av å gi tittelen Årets ost 2011 til Ruth Uhlving og Magne Henriksen ved Vildenvang gårdsysteri i Troms for en vellagret hvit saltet geitost. Osten er ystet av pasteurisert hel geitmelk og modnet i 11 måneder. Osten har en jevn og tørr overflate og har en fast men kremet konsistens.
Dokumen ini menetapkan 76 kawasan strategis nasional di seluruh Indonesia yang perlu direhabilitasi dan dikembangkan. Kawasan-kawasan tersebut terbagi menjadi lima kelompok berdasarkan kepentingannya, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, sosial budaya, sumber daya alam dan teknologi tinggi, serta pertahanan dan keamanan.
Strengthening capacity and policies for the protection and management of mang...CIFOR-ICRAF
Presented by Susan Lusiana, Coordinator of Disaster Risk Management and Community Resilience Programs at Wetlands International Indonesia, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
Speaker shares experiences of Wetlands International Indonesia activities related to mangrove management in Pulau Dua, Serang, Banten Province through the improvement of community capacity and strengthening the policy related to mangrove management.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
Dokumen tersebut membahas rencana tata ruang Kabupaten Musi Banyuasin untuk periode 2011-2031. Rencana ini mengatur pemanfaatan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan kebijakan tata ruang nasional, provinsi, dan kabupaten sebelumnya serta kriteria kawasan lindung seperti hutan, resapan air, sekitar danau dan sungai, serta kawasan rawan bencana.
FGD Sosialisasi Analisis HCV - Landcover Mapping, WWF Indonesia Kalimantan Utarabramantiyo marjuki
Sosialisasi hasil kegiatan pemetaan penutup lahan dan penilaian kawasan bernilai konservasi tinggi, Provinsi Kalimantan Utara, WWF Indonesia, Tanjung Selor, Juli 2017
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
Dokumen tersebut merangkum profil KPHP Model Register 47 Way Terusan di Kabupaten Lampung Tengah. Mencakup aspek wilayah, lembaga, dan rencana kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi rehabilitasi lahan, pemanfaatan hutan oleh masyarakat, serta pengembangan hutan tanaman rakyat dan kemasyarakatan.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.
Keputusan Bupati Jombang menetapkan Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan Kabupaten Jombang yang bertugas mensinergikan program pembangunan pemerintah dengan program tanggung jawab sosial perusahaan dan melakukan monitoring pelaksanaannya. Forum ini terdiri dari Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana yang anggotanya terdiri atas perwakilan instansi pemerintah dan perusahaan besar di Jombang.
Peraturan Bupati Jombang ini mengatur pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Kabupaten Jombang untuk mencapai sinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah. Forum pelaksana TJSL dibentuk untuk merencanakan program secara terpadu, sedangkan tim koordinasi bertugas memfasilitasi pelaksanaan program dan mengoordinasi perusahaan beserta pemerintah daerah. Peraturan ini juga mengatur mekanisme pel
Dokumen tersebut membahas rencana penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang tahun 2012. Terdapat bagan alur tahapan dan tata cara penyusunan RKPD yang meliputi persiapan, pengolahan data, perumusan prioritas, program, anggaran, konsultasi publik, hingga penetapan RKPD. Juga dijelaskan data dan informasi yang mendukung penyusunan RKPD seperti Rencana Tata Ru
Kebijakan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012 memberikan alokasi dana untuk pembangunan pasar, gudang, dan sarana metrologi guna meningkatkan distribusi barang dan perlindungan konsumen di daerah."
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus bidang prasarana pemerintahan tahun 2012, yang bertujuan meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas pelayanan pemerintah di daerah.
2. Dokumen ini menjelaskan arah kebijakan, landasan hukum, tujuan, sasaran, lingkup kegiatan, kriteria teknis, prioritas daerah penerima, alokasi anggaran, dan tindak lanjut kegi
Dokumen ini membahas kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman tahun 2012. DAK bertujuan meningkatkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah dengan didukung prasarana dan sarana permukiman yang memadai. DAK akan mendanai pembangunan 320.000 unit rumah dan fasilitasi prasarana dasar di 62 kabupaten/kota sel
Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer dana dari pusat ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional. DAK dialokasikan berdasarkan kriteria umum seperti kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus seperti daerah tertinggal, dan kriteria teknis seperti indikator kebutuhan infrastruktur. Besaran alokasi DAK per daerah ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan indeks f
Kebijakan DAK bidang listrik perdesaan Kemen ESDM bertujuan meningkatkan akses listrik di desa-desa tertinggal dengan membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan surya. Dokumen ini menjelaskan kriteria alokasi DAK, kegiatan prioritas seperti pembangunan PLTMH baru, dan kendala seperti keterbatasan SDM daerah beserta solusinya.
Dokumen tersebut membahas kebijakan alokasi dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun 2012, yang diprioritaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam pendanaan kegiatan lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas lingkungan.
Dokumen tersebut membahas arahan kebijakan dan implementasi dana alokasi khusus (DAK) bidang keselamatan transportasi darat tahun 2012, mencakup tujuan peningkatan keselamatan pengguna transportasi, rencana program melalui DAK, prioritas dan kriteria lokasi, pelaporan, alokasi dan jumlah daerah penerima, penjelasan kenaikan dan penurunan alokasi, visualisasi rencana implementasi, draft petunjuk teknis penggunaan DAK, dan
Dokumen tersebut membahas tentang dana alokasi khusus bidang keluarga berencana tahun 2012 yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana di Indonesia agar dapat mencapai sasaran pertumbuhan penduduk sebesar 1,1% pada tahun 2014.
Dokumen ini memberikan panduan teknis penggunaan dana alokasi khusus (DAK) bidang kelautan dan perikanan tahun 2012. DAK akan digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap dan budidaya, pengolahan, pemasaran, pengawasan sumber daya kelautan, penyuluhan, dan statistik. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas perikanan dan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Dokumen tersebut membahas kondisi sosial ekonomi daerah tertinggal di Indonesia. Daerah tertinggal tersebar di pulau-pulau terluar dan terpencil di berbagai provinsi dengan tingkat kemiskinan dan indeks pembangunan manusia yang masih tinggi. Dokumen ini juga membahas evaluasi program dana alokasi khusus untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah tertinggal serta kebijakan baru untuk tahun 2012.
1. BAB V
RENCANA PROGRAM DAN PRIORITAS DAERAH
5.1. Prioritasdan Arah Kebijakan RKPD Tahun 2012
5.1.1. Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial
Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral
untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan
secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah
Kebijakan spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengacu pada Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur. Secara umum dan ringkas,
arah kebijakan spasial meliputi struktur dan pola ruang serta pengembangan
Kawasan Strategis Provinsi Jawa Timur.
Arahan kebijakan struktur ruang yang pada prinsipnya telah diuraikan
pada prioritas pembangunan sektoral terutama pada bidang prasarana wilayah
(Sistem Transportasi, Prasarana Sumberdaya Air, Energi dan Prasarana
Lingkungan). Sedangkan arah kebijakan pola ruang secara ringkas dapat
digambarkan seperti pada tabel dan gambar sebagai berikut :
Tabel 5.1
Rencana Penggunaan Lahan di Jawa Timur
Rencana
Eksisting Arahan Penggunaan
No. Penggunaan Lahan Prosentase No. Prosentase
(Ha) Lahan
(Ha )
A. KAWASAN LINDUNG A. KAWASAN LINDUNG
1 Hutan Lindung 314.720 6,58 1 Hutan Lindung 314.720 6,58
2 Rawa/ Danau/Waduk 10.447 0,22 2 Rawa/ Danau/Waduk 10.447 0,22
Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam,
3 3
Pelestarian Alam Pelestarian Alam
1) Suaka Margasatwa 18.009 0,38 1) Suaka Margasatwa 18.009 0,38
2) Cagar Alam 10.958 0,23 2) Cagar Alam 10.958 0,23
3) Taman Nasional 176.696 3,70 3) Taman Nasional 176.696 3,70
4) Taman Hutan Raya 27.868 0,58 4) Taman Hutan Raya 27.868 0,58
5) Taman Wisata Alam 298 0,01 5) Taman Wisata Alam 298 0,01
B. KAWASAN BUDIDAYA B. KAWASAN BUDIDAYA
1 Kawasan Hutan Produksi 815.851 17,07 1 Kawasan Hutan Produksi 815.851 17,07
2 Kawasan Hutan Rakyat 361.570 7,56 2 Kawasan Hutan Rakyat 404.191 8,46
3 Kawasan Pertanian 3 Kawasan Pertanian
1) Pertanian Lahan Basah 911.863 19,08 1) Pertanian Lahan Basah 957.239 20,03
2. − 159 −
Rencana
Eksisting Arahan Penggunaan
No. Penggunaan Lahan Prosentase No. Prosentase
(Ha) Lahan
(Ha )
2) Pertanian lahan kering/ 2) Pertanian Lahan Kering/
1.108.627 23,19 849.033 17,76
tegalan/kebun campur Tegalan/Kebun Campur
4 Kawasan Perkebunan 359.481 7,52 4 Kawasan Perkebunan 398.036 8,33
5 Kawasan Perikanan 60.928 1,27 5 Kawasan Perikanan 60.928 1,27
6 Kawasan Industri 7.404 0,15 6 Kawasan Industri 19.742 0,41
7 Kawasan Pemukiman 595.255 12,45 7 Kawasan Pemukiman 715.959 14,98
TOTA L 4.779.975 100,00 TOTA L 4.779.975 100,00
Sumber : RTRW Provinsi Jawa Timur tqhun 2009-2029
Gambar 5.1
Peta Rencana Penggunaan Lahan Jawa Timur
Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat
penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/lingkungan
hidup.Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2012 ini, RTRW belum ditetapkan
dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi kawasan dimaksud didekati dari
Kawasan strategis propinsi perlu diprioritaskan karena mempunyai pengaruh
sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya
dan/lingkungan hidup. Mengingat hingga dibuatnya dokumen RKPD tahun 2012 ini,
RTRW belum ditetapkan dalam peraturan daerah, maka penetapan jenis dan lokasi
kawasan dimaksud didekati dari dokumen draft naskah akademis RTRW Tahun 2009-
2029.
Adapun jenis kawasan strategis Provinsi Jawa Timur meliputi:
1. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan ekonomi, meliputi :
3. − 160 −
a. High Tech Industrial Park terdiri atas Surabaya Industrial Estate Rungkut
(SIER) di Kota Surabaya yang pengembangannya ke arah perindustrian
Brebek Sidoarjo;
b. Kawasan Ekonomi Unggulan, Kawasan pengembangan ekonomi unggulan
meliputi Industri Perhiasan Gemopolis di Kabupaten Sidoarjo, Kawasan
pengembangan ekonomi unggulan yang didukung oleh infrastruktur
pelabuhan utama (regional – internasional) adalah Kawasan Lamongan
Integrated Shorebase (LIS) di Kabupaten Lamongan, Kawasan ekonomi
Madura di Kepulauan Madura, serta Kawasan ekonomi di Kabupaten Malang.
c. Kawasan Agropolitan Regional, meliputi Sistem Agropolitan Wilis, Sistem
Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru; dan Sistem Agropolitan Ijen.
d. Kawasan Agroindustri, Kawasan Agroindustri terdiri atas kawasan agroindustri
Kepulauan Madura, Kawasan agroindustri Gelang (Gresik dan Lamongan)
Utara, serta kawasan agroindustri Tuban-Bojonegoro;
e. Kawasan Koridor Metropolitan yang meliputi Pengembangan kawasan koridor
metropolitan meliputi: Pusat Nasional dan internasional meliputi kawasan di
Kaki Suramadu di Bangkalan, Kaki Suramadu di Surabaya, CBD Surabaya,
High tech industrial park di perbatasan Surabaya dengan Sidoarjo dan Gresik,
Kawasan Industri Gempol-Pasuruan, Kawasan Komersial di Lawang dan
perkotaan Malang, CBD Kota Malang, Pusat-pusat pariwisata di Kota Batu;
f. Kawasan Kerjasama Regional, dalam menunjang pengembangan ekonomi
wilayah perbatasan Jatim-Jateng-DIY dilakukan kerjasama regional dan antar
kabupaten/kota meliputi Ratubangnegoro, Kawismawirogo, Pawonsari, GKS,
segitiga emas pertumbuhan Tuban-Lamongan-Bojonegoro;
g. Kawasan Tertinggal meliputi Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro,
Kabupaten Jombang, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten
Bondowoso, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten
Pamekasan, Kabupaten Sumenep dan pulau-pulau kecil.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pertahanan dan Keamanan, meliputi
kawasan pulau kecil terluar/perbatasan Negara RI di Provinsi Jawa Timur
meliputi Pulau Barung, Sekel, dan Panehan.
3. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial-budaya, meliputi:
a. Mojopahit Park di Kabupaten Mojokerto;
b. Bromo-Tengger-Semeru beserta pemukiman adat suku Tengger di
Probolinggo, Malang, Pasuruan Lumajang.
c. Segitiga emas Ijen di Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso.
4. − 161 −
4. Kawasan Strategis dari sudut SDA dan/atau kepentingan teknologi tinggi,
meliputi :
a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan Pendayagunaan SDA
dan/atau teknologi tinggi di Jawa Timur, yaitu KSN Stasiun Pengamat
Dirgantara Watukosek di Kabupaten Mojokerto.
b. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi di Provinsi Jawa Timur, yaitu:
Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik dan sekitarnya, Tuban dan sekitarnya,
Bangkalan dan sekitarnya, Bojonegoro dan sekitarnya, Sumenep dan
sekitarnya;
c. Kawasan Pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD meliputi Paiton
Probolinggo/Situbondo, Singosari di Gresik, Lekok di Pasuruan, serta Jenu
dan Tanjung Awor-awor di Tuban, dan Ngadirojo di Pacitan; dan
d. Kawasan pengembangan potensial panas bumi, yaitu di Ngebel Ponorogo,
Belawan Ijen Kabupaten Bondowoso serta Dataran Tinggi Yang di Kabupaten
Probolinggo.
5. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan,
kawasan strategis nasional yaitu di Jawa Timur dari sudut kepentingan fungsi
dan daya dukung lingkungan, yaitu DAS Sampean.
6. Kawasan Pengendalian Ketat
− Kawasan perdagangan regional
− Kawasan kaki Jembatan Suramadu di Kota Surabaya dan Kabupaten
Bangkalan yang meliputi Kawasan Tertentu/Fair Ground, Interchange Jalan
Akses dan/atau Rencana Reklamasi Pantai
− Wilayah aliran sungai, daerah aliran sungai, sumber air dan stren kali
− Kawasan yang berhubungan dengan aspek pelestarian lingkungan hidup
− Kawasan sekitar jaringan transportasi
− Kawasan sekitar prasarana wilayah dalam skala regional
− Kawasan rawan bencana
− Kawasan lindung prioritas dan pertambangan skala regional lainnya
Kebijakan dan strategi spasial Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam jangka
menengah berdasarkan dokumen RTRW dapat diformulasikan ringkas sebagai
berikut :
1. Pengembangan kawasan dalam upaya mengurangi kesenjangan wilayah melalui
pengembangan sistem perkotaan dan pedesaan sehingga terciptanya pusat-
pusat pelayanan baru yang tersebar pada seluruh wilayah Provinsi Jawa Timur
5. − 162 −
dan dapat menjadi pusat pertumbuhan baru bagi kawasan yang selama ini tidak
terlayani oleh pusat pelayanan yang ada.
2. Pengembangan infrastruktur yang diarahkan untuk menjamin aksesbilitas
disetiap pusat produksi, pusat konsumsi, pusat distribusi dan kawasan
terbelakang serta pusat-pusat perkotaan di Provinsi Jawa Timur.
3. Pengembangan kawasan strategis provinsi yang diharapkan akan memberikan
pengaruh besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan
sosial-budaya serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.
4. Pengembangan wilayah tetap memperhatikan batasan wilayah dengan fungsi
lindung. Pengembalian fungsi lindung menjadi fokus utama dalam menjaga
daya dukung lingkungan agar tetap stabil.
5. Pengembangan wilayah yang membutuhkan kerja sama antar wilayah Prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama tahun 2010-2014
lebih ditujukan untuk mencapai target :
a. Peningkatan fungsi dan skala infrastruktur utama dan pendukung fungsi
PKN dan PKW
b. Pengembangan transportasi untuk mendukung pengembangan 31
kecamatan sentra produksi agropolitan serta sentra produksi sumber daya
alam lainnya dalam kawasan strategis ekonomi dan kawasan andalan yang
dikaitkan dengan simpul/pusat pengembangannya berupa pengembangan
jalan bebas hambatan, jaringan jalan arteri, jaringan jalan kolektor,
jaringan jalan strategis nasional, jaringan kereta api, pelabuhan dan
bandar udara untuk mendukung sentra produksi yang dikatikan dengan 38
simpul – simpul/kota pengembangannya
c. Pengembangan transportasi antarpulau untuk mendukung penanganan
kawasan tertinggal Kepulauan Madura
d. Pembentukan cluster-cluster produk unggulan pertanian cikal bakal
agropolitan
e. Mengamankan lahan produktif pertanian untuk mencegah/mengendalikan
konversi lahan pertanian produktif dan beririgasi teknis
f. Merehabilitasi kerusakan catchment area dan sumber air
g. Mempertahankan sumber air dan merehabilitasi daerah resapan untuk
menjaga ketersediaan air sepanjang tahun
h. Penetapan dan pengembangan kawasan-kawasan strategis
i. Mengintegrasikan kegiatan industri ke dalam zona/kawasan industri yang
telah ditetapkan.