Dokumen ini menguraikan proses penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat, meliputi langkah-langkah, substansi, dan status kawasan hutan rakyat dalam RTRW. Penyusunan RTRW ini melibatkan berbagai stakeholders dan mengacu pada regulasi terkait, dengan tujuan menciptakan ruang yang aman, produktif, seimbang, dan berkelanjutan. Progres penyusunan RTRW menunjukkan bahwa beberapa kabupaten dan kota telah memperoleh persetujuan dari menteri terkait, sementara yang lain masih dalam proses.

1. Disampaikan oleh:
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Prov. Kalbar
Pontianak, Selasa 31 Januari 2012

2. SELAYANG PANDANG
 Gambaran Umum;
 Kronologis Penyusunan RTRW;
 Progres Penyusunan RTRW;
 Kawasan Hutan Rakyat Dalam
RTRW;
 Sekilas Substansi RTRW.

3. “Pergub Kalbar No. 48 Th. 2008
(mengacu PP No. 38 Th. 2007 dan PP
No. 41 Th. 2007) menyatakan bahwa
Tupoksi penyusunan RTRW Prov dan
pembinaan penyelenggaraan
penataan ruang kab/kota di Dinas
PU Prov. Kalbar”

5. PETA WILAYAH ADMINISTRASI
Terdiri dari 12 kabupaten & 2
kota
Batas Administrasi Prov. Kalbar:
• Utara : Laut Natuna, Serawak (Malaysia Timur) 3.1
• Selatan : Laut Jawa dan Prov. Kalteng
• Barat : Selat Karimata dan Laut Natuna
• Timur : Prov. Kalteng dan Prov. Kaltim

6. PROVINSI KALIMANTAN
BARAT

uas : 147.307 Km2 (terluas ke-4 RI);

abupaten / Kota : 12 kabupaten / 2 kota;

ecamatan : 175 kecamatan;

enduduk : 4.395.983 orang (Th.2010);

ertumbuhan pnddk : 1,58 % (Th.2009-2010);

DRB (harga berlaku) : Rp.60,48 T (triwulan III 2011);


8. Peraturan Perundang-undangan
Terkait Penyusunan RTRW
Prov. Kalbar Periode 2007-2011

9. Tahun Tahun 2007 Tahun 2009
Tahun 2008 Tahun 2010 Tahun 2011
2004-2007 FIN
ISH
RT REV
S TA (26 IS
ISI ) 200 I (26
EV 2007
R il • UU 4/2009 tentang 9) Apr
il
r Pertambangan Mineral dan
Ap • UU 26/2007 ttg Batu Bara;
• PP 10/2010 ttg Tata Cara
Perubahan Peruntukan dan
Penataan Ruang; • UU 10/2009 ttg
Fungsi Kawasan Hutan;
• UU 24/2007 ttg Kepariwisataan;
• PP 15/2010 ttg
• UU 30/2009 ttg
Penanggulangan Ketenagalistrikan;
Penyelenggaraan Penataan
Bencana; Ruang;
• UU 32/2009 ttg
• UU 27/2007 ttg • PP 24/2010 ttg
Perlindungan dan
Penggunaan Kawasan
• UU 12/2011 ttg
Pengelolaan Pengelolaan Lingkungan
Hutan; Pembentukan
Wilayah Pesisir • UU 43/2008 ttg Hidup;
• PP 22/2010 ttg Wilayah Peraturan
• Perda 5/2004 dan Pulau-Pulau
• UU 41/2009 tentang
Wilayah Perlindungan Lahan
Pertambangan;
Perundang-
ttg RTRW Prov. Kecil; • PP 68/2010 ttg Bentuk dan
Negara; Pertanian Pangan
undangan;
Kalbar; • UU 30/2007 ttg Berkelanjutan;
Tata Cara Peran
• PP 26/2008 ttg Masyarakat Dalam • UU 4/2011 ttg
• SK Menhutbun Energi; • UU 45/2009 ttg Perikanan;
• PP 38/2007 ttg RTRW Nasional; • PP 24/2009 ttg Kaw Industri;
Penataan Ruang;
Informasi
259/2000 ttg • Permenhub 11/2010 ttg
Penunjukan Pembagian Urusan • Permendagri • Permenpu 11/2009 ttg
Tatanan Kebandarudaraan Geospasial;
Pedoman Persetujuan
Pemerintahan 28/2008 ttg Nasional;
• RPP tentang
Kawasan Substansi Dalam Penetapan
• Permenhub 6/2010 ttg
antara Tata Cara Raperda ttg RTRW Prov dan Tingkat
Hutan dan Pemerintah, Rencana Pengembangan
Evaluasi Kab/Kota, beserta Rencana
Jaringan Pelayanan Ketelitian Peta
Perairan Prov. Pemprov, dan Rincinya;
Raperda ttg • Permenpu 15/2009 ttg Penyeberangan;
Rencana Tata
Kalbar. Pemkab/kota; • Kepmen Kelautan dan
• Kepmenpu Rencana Tata Pedoman Penyusunan RTRW
Perikanan 32/2010 ttg Ruang.
Ruang Daerah. Prov;
390/2007 ttg Penetapan Kawasan
• Permen Pertanian 41/2009
Penetapan Status Minapolitan;
ttg Kriteria Teknis ttg
• Kepmenpu 567/2010 ttg
Daerah Irigasi Kawasan Peruntukan
Jalan Strategis Nasional.
Pusat, Prov, dan Pertanian;
• Kepmenpu 630/2009
Kab/Kota.
tentang Status dan Fungsi
Jalan.

10. Tahun 2008 Tahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011
• Tahap III : Sinkronisasi Substansi
Raperda dan Penetapan Raperda
(target);
• Tahap II : Laporan Data dan • Stakeholders : BKPRD Prov, BKPRD
Analisis, Laporan Rencana, Kab/Kota, DPRD, akademisi, NGO/
serta Laporan Rancangan LSM, praktisi, dan
Pergub Kalbar 48/2008 • Tahap I (akhir th. 2009) : tokoh/perwakilan masyarakat;
Laporan Pendahuluan dan Perda;
(didasarkan atas PP • Stakeholders : BKPRD Prov, • Media Pelibatan : Seminar/rapat,
38/2007) ttg Tupoksi Kompilasi Data; email/jejaring sosial, serta media
• Stakeholders : BKPRD BKPRD Kab/Kota, DPRD,
penyusunan RTRW cetak dan elektronik lokal;
Prov, BKPRD Kab/Kota, akademisi, NGO/LSM, • Clearing House : 17 Maret di
Provinsi dan
DPRD, akademisi, praktisi, dan Ditjen Penataan Ruang Kem PU;
pembinaan
NGO/LSM, praktisi, dan tokoh/perwakilan • Persub BKPRN : 7 September, oleh
penyelenggaraan
tokoh/perwakilan masyarakat; Kem PU
penataan ruang • Media Pelibatan : (Wakil Ketua I dan Ketua Tim
kab/kota berada di masyarakat;
Seminar/rapat, FGD, pos, Pelaksana BKPRN);
Dinas PU Prov. Kalbar • Media Pelibatan :
• Pembahasan DPRD I : 6 Oktober;
email/jejaring sosial, serta
(sebelumnya berada di Seminar/Rapat, FGD, pos, • Pembahasan DPRD II : 21
media cetak dan elektronik
Bappeda Prov. Kalbar). email/jejaring sosial, serta November;
media cetak dan lokal; • Audiensi : 23 November, BKPRD
elektronik lokal. • Konsultasi/Uji Publik : 10 dan DPRD bersama Ditjen
Desember 2010; Penataan Ruang Kem PU;
• Pembahasan di BKPRN : 23 • Pembahasan DPRD III : 5 Des 2011
Desember 2010.

11. Definisi “masyarakat” dalam penyusunan RTRW Prov:
a. orang perseorangan atau kelompok orang;
b. organisasi masyarakat tingkat prov atau yang
memiliki cakupan wilayah layanan satu prov atau
lebih dari prov yang sedang melakukan penyusunan
RTRW Prov;
c. perwakilan organisasi masyarakat tingkat prov dan
prov yang berdekatan secara sistemik (memiliki
hubungan interaksi langsung) yang dapat terkena
dampak dari penataan ruang yang sedang disusun
RTRW Prov-nya; dan
d. perwakilan organisasi masyarakat tingkat prov dan
prov dari daerah yang dapat memberikan dampak
bagi penataan ruang di daerah yang sedang disusun
RTRW Prov-nya.

12. Dokumentasi
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

14. Status RTRW Kab/Kota (31 Januari
‘12)
NO KABUPATEN 1 2 3 4 5 6 7
1 KAB. KUBU RAYA X X X X X X X
2 KAB. PONTIANAK X X X X X X X
1. Revisi RTRWK
3 KAB. SAMBAS X X X X X X X
2. Penyempurnaan
4 KAB. BENGKAYANG X X X X X X X Raperda RTRWK
5 KAB. LANDAK X X X X X X 3. Proses Rekomendasi
6 KAB. SANGGAU X X X X X X
Gubernur
7 KAB. SEKADAU X X X X X X X
4. Surat Rekomendasi
Gubernur
8 KAB. SINTANG X X X
5. Proses Persetujuan
9 KAB. MELAWI X X X X X X Substansi
10 KAB. KAPUAS HULU X X X X X X X 6. Pembahasan BKPRN
11 KAB. KAYONG UTARA X X X X X X X 7. Surat Persetujuan
12 KAB. KETAPANG X X X X X X X Substansi
13 KOTA PONTIANAK X X X X X X
14 KOTA SINGKAWANG X X X X X X

15. Status Terakhir RTRW Kab/Kota Berdasarkan Tingkat
Kemajuan
NO KAB/KOTA PROGRES TERAKHIR
1 KAB. BENGKAYANG SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
2 KAB. SAMBAS SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
3 KAB. PONTIANAK SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
4 KAB. SEKADAU SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
5 KAB. KAPUAS HULU SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
6 KAB. KAYONG UTARA SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
7 KAB. KUBU RAYA SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
8 KAB. KETAPANG SUDAH MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
9 KAB. LANDAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
10 KAB. SANGGAU PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
11 KAB. MELAWI PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
12 KOTA PONTIANAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
13 KOTA PONTIANAK PROSES MEMPEROLEH PERSUB MENTERI PU (BKPRN)
14 KAB. SINTANG PROSES REKOM GUBERNUR

16. Prosedur Penetapan Perda RTRW Prov. Kalbar
“Pembahasan
bersama DPRD Prov”

17. Progres Sinkronisasi Substansi
Kehutanan Prov. Kalbar

18. ALUR PROSES PERSETUJUAN SUBSTANSI KEHUTANAN
(P.28/MENHUT-II/2009)
Raperda RTRWP + kelengkapan dokumen
Progres
Pembentukan Tim Teknis 30 hr Kalbar
Laporan Akhir
Kajian Teknis 45 hr
Timdu ke
Penelitian Terpadu Menhut untuk
90 hr
memperoleh
Uji Konsistensi 30 hr persetujuan/pe
nolakan.
Laporan Menhut Ke DPR 14 hr Target Maret
selesai.
Persetujuan/penolakan dari DPR ?
Persetujuan/penolakan substansi kehutanan 14 hr
223 hr
(7,4 bln) + ?

22. Hasil Pertemuan Gubernur dan Tim Terpadu Kehutanan
Kalbar bersama Dirjen Planologi Kemhut di Jakarta, 9-11
November 2011:
i Gubernur dan Dirjen Planologi sepakat menargetkan
penyelesaian sinkronisasi substansi kehutanan Kalbar paling
lambat 31 Desember 2011 sebelum dilakukan pelaporan ke
Menteri Kehutanan;
n Untuk infrastruktur (fasum&fasos) dalam kaw hutan, akan
diubah peruntukan kaw hutannya;
n Untuk permukiman (desa/kampung) dalam kaw hutan, akan
diubah peruntukan kaw hutannya secara total (menjadi APL)
atau bertahap, selama diusulkan dan disetujui oleh kepala
daerah serta ketersediaan data/informasi pendukung.

23. APL : areal penggunaan lain HPK : hutan produksi konversi
CA : cagar alam HPT : hutan produksi terbatas
HL : hutan lindung TN : taman nasional
HP : hutan produksi TWA : taman wisata alam

25. Pengertian
Hutan vs Kawasan Hutan
Hutan : suatu kesatuan
ekosistem (hamparan, sumber
daya alam hayati, didominasi
pepohonan dalam persekutuan
alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat
dipisahkan). >>> aspek fisik
Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau
ditetapkan oleh pemerintah dipertahankan keberadaannya
sebagai hutan tetap. >>> aspek hukum
DEPARTEMEN KEHUTANAN
GEDUNG MANGGALA WANABAKTI, JAKARTA

26. Status dan Fungsi Kawasan Hutan
(UU 41/1999 ttg Kehutanan)
A. Status Kawasan Hutan (KH)
 Status KH terdiri atas hutan negara dan hutan hak. Hutan
Negara dapat berupa hutan adat;
 Pemerintah (Pusat) menetapkan status KH, sementara hutan
adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat
hukum adat masih ada dan diakui keberadaannya.
B. Fungsi Kawasan Hutan (KH)
 Fungsi KH terdiri atas fungsi konservasi, fungsi lindung, dan
fungsi produksi;
 Pemerintah (Pusat) menetapkan fungsi KH tersebut.

27. Definisi:
Hutan negara → hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah;
Hutan adat → hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
Hutan desa → hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk
kesejahteraan desa;
Hutan kemasyarakatan → hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk
memberdayakan masyarakat.
Hutan hak → hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
Hutan rakyat → hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik;
Hutan produksi → KH yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
Hutan lindung → KH yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi,
mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; dan
Hutan konservasi → KH dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

28. Posisi Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat
Dalam Substansi RTRW Nas/Prov/Kab/Kota
6.turut diakomodasi meskipun
bermakna “status”, sementara tata
ruang bermakna “fungsi”. Menjadi
peluang daerah;
7.berada pada lahan masyarakat
(dibebani hak milik) dan dikelola oleh
masyarakat;
8.ditetapkan oleh Menteri yang tugas
dan tanggung jawabnya di bidang
kehutanan (Pemerintah Pusat) →
Pemda tidak berwenang, kecuali
mengajukan usulan (dukungan
data spasial dan disetujui kepala
daerah).

29. Pembagian Urusan Pemerintahan
Bidang Kehutanan (PP 38/2007)

34. Tujuan Penataan Ruang Prov.
Kalbar
“ Penataan ruang wilayah Prov. kalbar bertujuan untuk
mewujudkan ruang wilayah Kalbar yang aman, produktif,
seimbang, terpadu, dan berkelanjutan melalui
pengembangan wilayah yang berbasis pada
agrobisnis, industri, dan pariwisata untuk
meningkatkan daya saing daerah, dengan
pengembangan kawasan perbatasan negara
sebagai beranda depan negara”

35. 1. Peta Renc Struktur Ruang terlampir;
2. Peta Renc Pola Ruang (Rekomendasi
Sementara
Timdu) terlampir;
3. Peta Renc Kaw Strategis Prov terlampir.

36. Bersama Menata Ruang
Untuk Semua