Presentasi yang disampaikan Kuntoro mengenai hasil pemantauan satu tahun moratorium. Silakan digunakan untuk mendorong lebih jauh dan lebih dalam perbaikan governansi untuk sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas rencana kerja dan peta indikatif prioritas restorasi di Sumatera Selatan yang mencakup tujuan pembentukan Badan Restorasi Gambut, tugas BRG, strategi restorasi, perencanaan pelaksanaan restorasi, dan matriks penentuan kelas prioritas restorasi."
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Remote Sensing For Geomorphology, Image Processing, Short Tutorial Using ArcG...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas penggunaan citra digital dan penginderaan jauh untuk pemetaan geomorfologi, meliputi penjelasan tentang penginderaan jauh, kegunaan citra untuk pemetaan geomorfologi, dan tutorial dasar pengolahan citra digital untuk pemetaan geomorfologi."
Dokumen tersebut membahas rencana kerja dan peta indikatif prioritas restorasi di Sumatera Selatan yang mencakup tujuan pembentukan Badan Restorasi Gambut, tugas BRG, strategi restorasi, perencanaan pelaksanaan restorasi, dan matriks penentuan kelas prioritas restorasi."
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Edy Soegiharto (Direktur Fasilitasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Kemendagri) pada Sosialisasi Rancangan Peraturan Presiden tentang RTR Kepulauan Maluku dan Pulau Papua di Ambon 1 Oktober 2013
Remote Sensing For Geomorphology, Image Processing, Short Tutorial Using ArcG...bramantiyo marjuki
Dokumen ini membahas penggunaan citra digital dan penginderaan jauh untuk pemetaan geomorfologi, meliputi penjelasan tentang penginderaan jauh, kegunaan citra untuk pemetaan geomorfologi, dan tutorial dasar pengolahan citra digital untuk pemetaan geomorfologi."
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Perencanaan Spasial Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan. 2016. Planning Stages and Approaches.
Dokumen tersebut membahas perkembangan teknologi navigasi, yaitu dari sistem radio hingga Global Positioning System (GPS), yang diimplementasikan oleh perusahaan taksi terbesar di Indonesia bernama Blue Bird Group. Dokumen ini juga membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi serta manfaat penerapan GPS bagi Blue Bird Group.
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
"[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas latar belakang dan upaya-upaya bidang tata ruang dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pembahasan mengenai peraturan dan rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah."
Kota dan Tata Ruang Khusus. Studi kasus: Cagar Budaya Candi PrambananNurlina Y.
Kawasan Candi Prambanan merupakan kawasan cagar budaya dunia yang perlu dijaga kelestariannya. Regulasi tata ruang di kawasan ini mengacu pada pembagian zonasi yang meliputi Zona Inti, Zona Pengamanan, dan Zona Penyangga untuk menjaga eksistensi candi serta memfasilitasi pariwisata dan permukiman ramah lingkungan. Diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait untuk mengimplementasikan regulasi secara selaras
Dokumen tersebut merangkum sistem perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang terdiri dari empat jenis rencana yaitu Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS, Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Rancangan Kegiatan RHL. Keempat rencana tersebut disusun secara berjenjang untuk merencanakan kegiatan RHL.
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014infosanitasi
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / Rencana Strategik (Renstra) dan Arahan Penajaman Program Penyelenggaraan ke-PU-an Tahun 2014. Presentasi Sekretaris Jenderal pada Acara Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Dokumen tersebut membahas pengertian penyusunan peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kebutuhan bahan dan peralatan, serta penyusunan peta kondisi tanah awal melalui penyaringan areal kerja efektif dan penentuan skoring potensi kerusakan tanah berdasarkan beberapa peta tematik."
Konsep Alur Pentahapan Pengusulan Geopark.pdfAmieSuswandi1
Dokumen tersebut menjelaskan proses pengusulan kawasan geopark di Indonesia melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pembentukan tim persiapan geopark oleh pemerintah daerah untuk menyusun proposal penetapan geoheritage, (2) pembentukan badan pengelola geopark untuk mengimplementasikan masterplan geopark, dan (3) pengusulan kawasan ke tingkat geopark nasional dan UNESCO global geopark.
Struktur Ruang dan Pola Ruang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan Pulau P...Oswar Mungkasa
Dokumen tersebut membahas rencana struktur dan pola ruang Kepulauan Maluku yang mencakup tujuan pembangunan wilayah, kebijakan, dan strategi untuk mengembangkan Kepulauan Maluku sebagai (1) lumbung ikan nasional yang berkelanjutan, (2) pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata dan sumber daya alam, dan (3) pusat konservasi keanekaragaman hayati kelautan.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Tugas kelompok ini merupakan review terhadap perencanaan desain tapak pengelolaan pariwisata di Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum. Perencanaan ini menggunakan pendekatan top-down dengan mempertimbangkan peraturan dan potensi wilayah, serta mengakomodasi masyarakat setempat dalam pengembangan pariwisata di kawasan konservasi.
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...bramantiyo marjuki
Review Perencanaan Spasial Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan Bukit Tekenang, Taman Nasional Danau Sentarum, Kalimantan. 2016. Planning Stages and Approaches.
Dokumen tersebut membahas perkembangan teknologi navigasi, yaitu dari sistem radio hingga Global Positioning System (GPS), yang diimplementasikan oleh perusahaan taksi terbesar di Indonesia bernama Blue Bird Group. Dokumen ini juga membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teknologi serta manfaat penerapan GPS bagi Blue Bird Group.
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
"[Ringkuman] Dokumen tersebut membahas latar belakang dan upaya-upaya bidang tata ruang dalam mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk pembahasan mengenai peraturan dan rencana tata ruang di tingkat nasional dan daerah."
Kota dan Tata Ruang Khusus. Studi kasus: Cagar Budaya Candi PrambananNurlina Y.
Kawasan Candi Prambanan merupakan kawasan cagar budaya dunia yang perlu dijaga kelestariannya. Regulasi tata ruang di kawasan ini mengacu pada pembagian zonasi yang meliputi Zona Inti, Zona Pengamanan, dan Zona Penyangga untuk menjaga eksistensi candi serta memfasilitasi pariwisata dan permukiman ramah lingkungan. Diperlukan koordinasi yang baik antar stakeholder terkait untuk mengimplementasikan regulasi secara selaras
Dokumen tersebut merangkum sistem perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang terdiri dari empat jenis rencana yaitu Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS, Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Rancangan Kegiatan RHL. Keempat rencana tersebut disusun secara berjenjang untuk merencanakan kegiatan RHL.
Evaluasi RJPMN dan Renstra -PU-an, dan Arahan Program ke-PU-an Tahun 2014infosanitasi
Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) / Rencana Strategik (Renstra) dan Arahan Penajaman Program Penyelenggaraan ke-PU-an Tahun 2014. Presentasi Sekretaris Jenderal pada Acara Konsultasi Regional Kementrian Pekerjaan Umum 2013.
Dokumen tersebut membahas pengertian penyusunan peta status kerusakan tanah untuk produksi biomassa, kebutuhan bahan dan peralatan, serta penyusunan peta kondisi tanah awal melalui penyaringan areal kerja efektif dan penentuan skoring potensi kerusakan tanah berdasarkan beberapa peta tematik."
Konsep Alur Pentahapan Pengusulan Geopark.pdfAmieSuswandi1
Dokumen tersebut menjelaskan proses pengusulan kawasan geopark di Indonesia melalui beberapa tahap, yaitu: (1) pembentukan tim persiapan geopark oleh pemerintah daerah untuk menyusun proposal penetapan geoheritage, (2) pembentukan badan pengelola geopark untuk mengimplementasikan masterplan geopark, dan (3) pengusulan kawasan ke tingkat geopark nasional dan UNESCO global geopark.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Dokumen tersebut membahas upaya rehabilitasi mangrove dan gambut di Indonesia, termasuk program kerja pemerintah, penyebab penurunan luas mangrove, dan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove. Beberapa inisiatif kunci adalah program Green Port untuk menanam mangrove, revitalisasi lahan gambut, dan pembentukan kelompok kerja multi tingkat untuk koordinasi kebijakan.
Pemaparan laporan akhir kajian pengembangan kawasan bitung dan sekitarnya, se...Dimas Hastomo
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung dan Palu beserta sekitarnya. Rencananya mencakup latar belakang pembentukan KEK di kedua kawasan, keunggulan lokasi, sinergitas dengan Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi (KAPET), dampak fisik, konsep pengembangan, rencana pengembangan sektor dan ruang, serta program prioritas.
1. Neraca sumber daya alam (NSDA) digunakan untuk mengetahui ketersediaan setiap jenis sumber daya alam, volume yang ada, tingkat penggunaan, dan pengambilannya dari waktu ke waktu.
2. NSDA bermanfaat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
3. Pemerintah berupaya meningkatkan peran informasi geospasial dan
Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) di Indonesia, termasuk target pembentukan KPHP, peran berbagai instansi dalam pengelolaan hutan, dan tata cara pengelolaan hutan oleh KPHP.
Laporan ini membahas penyelenggaraan workshop penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur Pulau Jawa-Bali. Workshop ini bertujuan menyusun rencana terintegrasi untuk infrastruktur PUPR di Pulau Jawa-Bali dengan mempertimbangkan arahan kebijakan nasional, sektoral, dan spasial. Laporan ini juga membahas latar belakang, tujuan, keluaran, dan metodologi penyusunan rencana induk tersebut.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memberikan panduan mengenai hierarki perencanaan tata ruang, tujuan dan sasaran penyusunan rencana zonasi rinci, wilayah perencanaannya, serta fungsi dan manfaat dari rencana zonasi rinci.
Tinjauan kritis buku To Have or To Be? karya Erich Fromm menyoroti pandangan penulis bahwa masyarakat industri dengan gaya hidup berorientasi pada konsumsi dan akumulasi harta akan mendorong perilaku manusia menjadi egois dan tamak serta merusak lingkungan. Fromm menganjurkan perubahan sistem ekonomi dan sosial ke arah gaya hidup yang lebih mengedepankan pengembangan diri alih-alih akumulasi harta.
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
Program inkubasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah tertinggal dengan melatih wirausaha desa untuk mengembangkan produk unggulan. Pelatihan ini akan melatih peserta untuk memetakan sumber daya desa, mengelola produksi, bekerja sama dengan mitra, dan mendokumentasikan inovasi bisnisnya. Evaluasi program akan menggunakan tes sebelum dan sesudah pelatihan beserta pengamatan terhadap tindakan peserta.
Peserta mampu memahami konsep komunikasi massa, media massa, menyusun strategi komunikasi organisasi, dan mengembangkan media massa untuk penyebarluasan informasi organisasi.
Dokumen tersebut membahas tentang manfaat sistem informasi desa untuk masyarakat, termasuk memberikan akses informasi desa secara online, sosialisasi website desa, dan potensi desa yang dapat dipromosikan. Dokumen juga menjelaskan pentingnya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014.
Modul ini memberikan panduan bagi perancang pelatihan untuk meningkatkan mutu pelatihan dalam pemberdayaan masyarakat. Modul ini membahas lima bab utama yaitu desain pelatihan, menentukan tujuan pelatihan, teknik memfasilitasi pelatihan, merancang media belajar, dan pengorganisasian pelatihan. Tujuannya agar perancang pelatihan dapat merancang pelatihan secara sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
Dokumen tersebut membahas strategi infomobilisasi isu perdesaan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Infomobilisasi bertujuan untuk memberdayakan masyarakat desa dengan melibatkan mereka dalam proses komunikasi informasi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan terlibat dalam pengambilan keputusan publik. Dokumen ini juga membahas cara menulis dan mengemas konten untuk media online agar dapat menjemb
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungYossy Suparyo
Workshop ini bertujuan untuk memberdayakan desa melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat desa. Workshop ini akan membahas potensi desa, pengelolaan informasi, tata kelola pemerintahan desa, dan pemanfaatan teknologi untuk pemberdayaan desa. Desa Melung dijadikan contoh dalam penerapan dukungan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan desa.
Gerakan Desa Membangun (GDM) adalah inisiatif kolektif desa-desa untuk melakukan tata kelola pemerintahan yang baik secara mandiri dengan mengembangkan teknologi dan mengelola sumber daya desa. GDM berfokus pada promosi tata kelola sumber daya desa, kemandirian teknologi, dan advokasi perundang-undangan yang mendukung kemampuan desa.
Peraturan ini mengatur penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Cilacap tahun 2013 sesuai dengan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2013 dan peraturan perundang-undangan terkait untuk mendukung pelaksanaan anggaran tahun 2013.
Jurnal ini membahas tentang politik perkebunan gula dan konflik yang terjadi akibat praktek monopoli dan perampasan tanah oleh perusahaan perkebunan milik negara (PTPN). Beberapa artikel menganalisis relasi antara ekonomi politik dengan perampasan tanah rakyat, serta menawarkan gagasan untuk menata ulang pengelolaan perkebunan agar sesuai dengan amanat konstitusi untuk kemakmuran rakyat. Jurnal ini diharapkan dapat
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Yossy Suparyo
This document provides an overview of REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), including its history, description, institutional architecture, and governance challenges. It discusses how REDD+ aims to provide financial incentives to reduce deforestation and forest degradation in developing countries. The document also examines the linkages between REDD+, community forest management of common-pool resources, and the governance challenges of balancing global and local interests. It presents three case studies of community forest management in Asia to identify lessons for improving REDD+ governance at the local level.
Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata KelolaYossy Suparyo
Instruksi Presiden ini memerintahkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut selama 2 tahun untuk menyempurnakan tata kelola hutan dan lahan, kecuali untuk beberapa pengecualian seperti proyek vital nasional. Instruksi ini juga memerintahkan revisi berkala peta hutan dan lahan serta kerja sama lintas kementerian dalam pelaksanaannya.
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaYossy Suparyo
Dokumen ini membahas pandangan kelompok masyarakat sipil Indonesia mengenai prinsip, prasyarat, dan langkah mereformasi kebijakan penguasaan tanah dan kawasan hutan di Indonesia. Dokumen ini menyarankan tiga ranah perubahan kebijakan yaitu perbaikan kebijakan dan percepatan proses pengukuhan kawasan hutan, penyelesaian konflik kehutanan, serta perluasan kawasan kelola rakyat dan peningkatan kesejahteraan masy
1. UNIT KERJA PRESIDEN
BIDANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP4)
1 TAHUN PELAKSANAAN INPRES 10/2011:
Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata
Kelola pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut
Jakarta, 21 Mei 2012
2. Potret hutan dan lahan gambut kita
…dapat menghambat kegiatan di
Hasil sejarah panjang kita…
pusat maupun daerah
• Ada 26 juta ha non-hutan
dalam Kawasan Hutan, • RTRW tidak kunjung tuntas
ada 15 juta ha hutan
primer dalam Kawasan • Tumpang tindih perizinan
Budidaya Non-Kehutanan
• Pengukuhan tata batas
• Ada 33.000 desa berada Kawasan Hutan belum
di dalam atau sekitar selesai
Kawasan Hutan
Penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan
gambut sebagai prioritas nasional
2
3. Akar permasalahan konflik-konflik lahan perlu segera ditangani
Mesuji, Sumsel - Lampung Bima, Nusa Tenggara Barat
Muara Tae, Kalimantan Timur Pulau Padang, Riau
3
4. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
4
5. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
5
6. PR pertama: membangun peta yang satu (“One Map”)
Hutan dalam juta hektar
KLH saja Gabungan Kemenhut saja
Hutan Primer dan Sekunder 2009 Hutan Primer 2009
(Total: 120,6 juta ha) (Total: 71,6 juta ha)
19.8 92.6 8.0 27.2 32.6 11.6
KLH saja Gabungan Kemenhut saja KLH saja Gabungan Kemenhut saja
Perbedaan definisi dan metodologi menyebabkan perbedaan
peta KLH dan Kemenhut
6
7. PIPIB (Peta Indikatif Penundaan Izin Baru) sebagai batu
loncatan menuju “One Map”
Bagaimana PIPIB dipergunakan sebagai acuan moratorium?
• PIPIB menunjukkan hutan primer dan lahan gambut yang tidak boleh
dikenai izin selama masa moratorium
• PIPIB ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang disempurnakan setiap 6
bulan sekali
• Peta dapat diperoleh di:
http://www.ukp.go.id/web/informasi-publik
Kemenhut dan Bakosurtanal juga menampilkan di website-nya
• PIPIB dipergunakan sebagai acuan Kementerian/Lembaga dalam
menerbitkan izin baru
• Bakosurtanal selanjutnya akan memimpin pembaharuan peta tutupan hutan
dan lahan gambut menggunakan PIPIB, bersama Kementerian Kehutanan,
Kementerian Pertanian, dan BPN
7
8. PIPIB secara efektif telah mengintegrasikan data berbagai
instansi – pertama kalinya dalam sejarah
Kementerian/Lembaga Peran
Badan Informasi • Menyediakan peta dasar dan data spasial terkait
Geospasial/Badan Koordinasi • Mengintegasikan informasi spasial dan melaksanakan visualisasi kartografi
Survey dan Pemetaan Nasional • Membangun basis data (INA SDI/Spatial Data Infrastructure) yang dapat
diakses melalui: http://maps.ina-sdi.or.id/home/
• Mengkoordinir survey lapangan inter-kementerian/lembaga
Kementerian Kehutanan (Ditjen • Menyusun PIPIB setiap 6 bulan
Planologi) • Menyediakan data tutupan hutan primer dan kawasan hutan
konservasi/lindung
• Menyediakan data perizinan pada Kawasan Hutan
Kementerian Pertanian (Balai • Menyediakan data distribusi lahan gambut
Penelitian Sumber Daya Lahan
Pertanian)
Badan Pertanahan Nasional • Menyediakan data tenurial pada Areal Penggunaan Lain
Lembaga Penerbangan dan • Mengkoordinasikan penyediaan citra satelit resolusi tinggi
Antariksa Nasional • Melaksanakan pemantauan tutupan berdasarkan citra satelit
UKP4 • Memfasilitasi konsensus dan trust building inter-kementerian/lembaga
• Memantau rencana aksi kementerian/lembaga dan menerima laporan
masyarakat
8
9. Setiap penerbitan PIPIB selalu dipantau UKP4 supaya terjadi
continuous improvement
PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012)
• Diterbitkan oleh Kemenhut • Diterbitkan Kemenhut
• Segera diterbitkan
berdasarkan Inpres berdasarkan proposal hasil
Kemenhut berdasarkan
10/2011 sebagai peta kerja Tim Teknis PIPIB
proposal hasil kerja Tim
awal untuk moratorium (Bakosurtanal, Kemenhut,
Teknis PIPIB (Bakosurtanal,
izin (initial map) BPN, UKP4, dan
Kemenhut, BPN, UKP4,
Kementan)
• Mengadopsi peta tutupan dan Kementan)
hutan Kemenhut • Pusat Penelitian Tanah
• Pengaduan masyarakat
(1:250.000) untuk hutan Kementan telah
(misalnya: 60 pengaduan
primer menganalisis berbagai
untuk Kemenhut, 19 untuk
studi dan riset tentang
• Mengadopsi peta gambut Kementan) ditindaklanjuti
gambut, dan telah mampu
Bappenas/Wetlands (skala dengan survey lapangan
memperbaiki peta
1:1.000.000, di-scaled up oleh K/L dan Tim Teknis,
Bappenas/Wetlands di
menjadi 1:250.000, dan ketika terverifikasi
Papua yang lebih
sehingga memiliki potensi akan mengubah PIPIB
mengandalkan desk
error) analysis • PIPIB digunakan sebagai
• Hanya izin Kemenhut yang dasar pemantauan near
• Sertifikat yang diterbitkan
telah dikeluarkan dari peta real-time menggunakan
BPN juga telah dikeluarkan
dalam PIPIB ini citra satelit
dari peta dalam PIPIB 2
9
10. Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan
tutupan lahan dalam PIPIB (1/2)
Luas Tutupan PIPIB Revisi 2 - Mei 2012 (ha)
MORATORIUM
NO PULAU LAHAN HUTAN
HL/KSPA GAMBUT PRIMER TOTAL
1 SUMATERA 10.791.984,5 2.482.215,6 207.927,6 13.482.127,6
2 KALIMANTAN 11.952.122,2 1.830.003,0 1.310.482,6 15.092.607,8
3 JAWA BALI 1.339.198,8 32.130,9 1.371.329,8
4 NUSA TENGGARA 1.644.170,5 209.386,4 1.853.556,9
5 SULAWESI 6.346.978,2 945.575,4 7.292.553,6
6 MALUKU 1.684.836,0 150.481,7 1.835.317,8
7 PAPUA 17.469.043,9 1.940.193,4 5.417.079,6 24.826.316,8
TOTAL 51.228.334,2 6.252.411,9 8.273.064,2 65.753.810,3
10
11. Perbaikan pemetaan yang terjadi mengakibatkan perubahan
tutupan lahan dalam PIPIB (2/2)
Perubahan tutupan
PIPIB (Mei 2011) PIPIB revisi 1 (Nov 2011) PIPIB revisi 2 (Mei 2012)
69.144.073 ha 65.374.251 ha 65.753.810 ha
• Perubahan wilayah moratorium yang terjadi pada setiap revisi mencerminkan sifat ke-indikatif-an peta
tersebut
• Penambahan wilyah moratorium seluas 862 ribu ha dan pengurangan sebanyak 482 ribu ha, sehingga
secara akumulatif terjadi penambahan 379 ribu ha pada PIPIB Revisi 2 dibandingkan PIPIB
Revisi 1
• Perubahan terjadi karena data tambahan dan survey lapangan – detil ada pada Kementerian
Kehutanan, yang akan segera menerbitkan PIPIB Revisi 2
11
12. Kerja sama dengan instansi non-pemerintah untuk pemantauan
Berdasarkan citra MODIS (1 : 1,000,000)
Tutupan PIPIB Revisi 1(Nov 2011)
Event indikasi deforestasi pada PIPIB (1 Jun – 31 Aug 2011)
Berdasarkan analisis citra satelit, terdapat 98 titik/event di Indonesia dalam
PIPIB Revisi 1 yang diindikasikan mengalami bukaan deforestasi
13. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (1/3)
Lat: -1.854167
• Isu 1: batas kawasan
Long: 113.388500
yang belum jelas
Desa Talian Kereng, Kecamatan
• Issue 2: sinkronisasi
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,
otoritas penerbitan izin
Kalimantan Tengah | terpetakan
pusat-daerah
sebagai Hutan Produksi Konversi
13
14. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (2/3)
Lat : 2.2375
Long : 99.96371
Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Pangkatan,
• Isu: land clearing
Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara |
sebelum HGU terbit
terpetakan sebagai APL
14
15. Contoh tindak lanjut untuk pemantauan lapangan (3/3)
Lat: 2.220833
• Isu: kejelasan manajemen
Long: 98.14455
pengelolaan hak-hak
Desa Bajamas, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten
masyarakat lokal untuk
Aceh Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam |
menggunakan hasil hutan
terpetakan sebagai APL
15
16. Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)
PIPIB (Mei 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
17. Masukan masyarakat lokal berdampak pada penyusunan PIPIB (1/2)
PIPIB revisi 1 (November 2011) untuk Morowali, Sulawesi Tengah
Masyarakat setempat
melaporkan bahwa area ini
adalah hutan primer,
sehingga seharusnya masuk
dalam PIPIB
18. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
18
19. Output yang diharapkan pada Mei 2013
Sistem basis data izin-izin terpadu yang mengkonsolidasikan informasi kadastral
dari seluruh Kementerian/Lembaga terkait pemanfaatan lahan, sehingga dapat
menjadi acuan tunggal bagi pemerintah pusat dan daerah
Sistem e-application untuk penerbitan dan pendaftaran izin/sertifikat
Penyempurnaan PIPIB, menuju skala 1:50.000 pada lokasi-lokasi terpilih, melalui
integrasi data antar-Kementerian/Lembaga dan mekanisme umpan balik dari
publik
Pendaftaran klaim tanah masyarakat adat, sebagai baseline penyelesaian konflik
ketika tumpang tindih diidentifikasi
Insentif bagi dunia usaha dan pemerintah daerah untuk berusaha di bidang
restorasi ekosistem pada hutan dan gambut
19
20. Walaupun begitu, kita bergerak beyond Inpres 10/2011
Contoh Penjelasan
Instruksi Presiden • Inpres 17/2011 Kementerian ESDM untuk melakukan
lainnya tentang Rencana Aksi inventarisasi dan pembangunan basis data
Anti-Korupsi izin tambang; sehingga izin tambang dapat
dimasukkan dalam basis data peta
moratorium walaupun Kementerian ESDM
tidak termasuk dalam Inpres 10/2011
• Pengukuhan tata batas UKP4 mengkoordinasikan inisiatif lintas
Debottlenecking Kawasan Hutan Kementerian/Lembaga untuk menggunakan
inisiatif strategis teknologi baru dalam pengukuhan tata batas
(metode konvensional: 10 tahun lebih lama
dengan biaya 7-10x lebih besar)
• Basis data degraded Degraded land diidentifikasi dan dipetakan
land melalui “One Map”, yang selanjutnya juga
dapat menjadi masukan tindak lanjut
moratorium, misalnya untuk land swap
21. 1 TAHUN MORATORIUM – APA YANG SUDAH KITA CAPAI?
Menuju peta yang satu (“ONE MAP”)
Menuju perbaikan tata kelola hutan dan gambut
Menuju peninjauan izin dan penegakan hukum
21
22. Inisiatif pemetaan mulai dilakukan untuk memetakan seluruh izin
menjadi basis data spasial terintegrasi
Contoh:
Overlay kawasan di Kabupaten Pasir (Kalimantan Timur)
Hutan Lindung dan Kawasan
konservasi…
…overlay dengan areal HPH dan
HTI…
…overlay dengan areal
perkebunan…
…overlay dengan areal
pertambangan
Pengambilan keputusan mengenai
tata ruang dapat dilakukan
22
23. Inisiatif pemetaan sudah dimulai di Kalimantan Tengah dan akan
diperluas ke 8 provinsi berhutan lainnya
• Pengumpulan, analisis, dan registrasi data sampai kab/kota
• Institusionalisasi dan capability building
24. Basis data izin terintegrasi akan dapat mencegah kasus-kasus seperti Kalista
Alam di Aceh
Area konsesi Kalista
• Gubernur Aceh menerbitkan izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B) No. 525/BP2T/5322/2011 pada 25 Agustus 2011
yang mengizinkan PT Kalista Alam untuk mengusahakan perkebunan
• Pada PIPIB Mei 2011, area tersebut termasuk dalam area moratorium. Pada PIPIB Revisi 1 (November 2011), area
tersebut dikeluarkan dari moratorium karena dilaporkan memiliki HGU
• Lebih dari 10.000 orang menuntut investigasi atas Rawa Tripa. Hasil investigasi menunjukkan bahwa tidak ada HGU pada
lahan tersebut, dan juga menemukan pelanggaran lainnya (mis: izin lokasi sudah habis berlaku, pembukaan lahan
sebelum izin yang relevan terbit), sehingga area tersebut termasuk lagi ke dalam PIPIB Revisi 2 (Mei 2012).
24
25. Kondisi Lahan PT. Kalista Alam (1.650 ha)
Hijau: masih ada ‘Hutan’ Merah: “hutan” habis, telah tebang
Sumber: Graham - YEL ACEH
26. KONDISI LAHAN PT. KALISTA ALAM (1.650 HA)
Diambil 22 Februari 2012
Masih ada ‘hutan’ “hutan” habis, telah ditebang
Sumber: BPKEL ACEH
27. Kebakaran di PT. Kalista Alam tanggal 27 Maret 2012
Sumber: BPKEL ACEH
28. Kontak Tim Kerja Penegakan Hukum Satgas REDD+
Harimuddin
+62 813 922 48473
uddin_lawyer@yahoo.co.id
28