Dokumen tersebut membahas kebijakan alokasi dana alokasi khusus bidang lingkungan hidup tahun 2012, yang diprioritaskan untuk membantu pemerintah daerah dalam pendanaan kegiatan lingkungan hidup dan upaya mitigasi perubahan iklim serta meningkatkan kualitas lingkungan.

2. ARAH KEBIJAKAN DAK LH 2012
• Diprioritaskan untuk membantu Kab/Kota, dalam rangka mendanai kegiatan untuk memenuhi
standar pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah, dan upaya
pencegahan perubahan iklim.
• Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah.
• Penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelolaan LH di daerah
• Mendorong penciptaan komitmen Pimpinan Daerah untuk memperbaiki dan atau mempertahankan
kualitas lingkungan
• Mendorong pimpinan institusi LH Daerah untuk meningkatkan kapasitas dan kinerja lembaganya
• Mendorong pengembangan orientasi pengelolaan LH yang berbasis output dan out-come sebagai
upaya pemecahan masalah lingkungan
• Mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab/Kota, Propinsi dan KLH
• Mendorong peran PPE dan Provinsi dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bid. LH di
Kab./Kota guna peningkatan kinerja DAK Bid. LH.

3. KEBIJAKAN PEMANFAATAN DAK LH 2012
1. Pemanfaatan DAK Bidang LH 2012 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang
berdampak nyata terhadap upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan
seperti pembuatan taman hijau dan atau taman kehati, penyediaan sarana dan
prasarana pengelolaan sampah di sekolah-sekolah peserta program Adiwiyata dan
kelompok masyarakat peduli lingkungan.
2. Selektif moratorium untuk pengadaan peralatan pemantauan kualitas lingkungan
secara terbatas dan bersyarat guna mendorong optimalisasi pemanfaatannya dan
upaya pengembangan laboratorium yang sudah beroperasi.
3. Menghentikan pengadaan peralatan sistem informasi lingkungan karena sudah
cukup memadai dan selanjutnya agar Kab/Kota lebih fokus pada upaya
pembangunan dan pengembangan sistemnya.
4. Memperkuat upaya pemantauan dan pengawasan terhadap aktifitas industri
(pertambangan, energi, minyak, gas, agro industri, dan manufaktur) melalui
pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan.

4. DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LH 2012

5. ALOKASI DAK BID. LH TAHUN 2006 s/d 2012
Investasi + Pendamping 10% :
(Rp.2.399.045.000.000 + Rp. 2.399.045.000 = Rp. 2.401.444.045.000)
JUMLAH KAB/KOTA JUMLAH ALOKASI
TAHUN PENERIMA (RUPIAH) KENAIKAN
(%)
2006 333 112.875.000.000 -
2007 434 351.610.000.000 211,50
2008 434 351.610.000.000 0
2009 413 351.610.000.000 0
2010 420 351.610.000.000 0
2011 418 400.000.000.000 14
2012 442 479.730.000.000 20

6. DAK - LH
Tujuan : DAK BIDANG LH adalah membantu Kab/Kota mendanai kegiatan di bidang
LH terutama dalam rangka PENCAPAIAN SPM BID. LH yang merupakan URUSAN
DAERAH dan sesuai dengan PRIORITAS NASIONAL dan PENURUNAN GRK
PENGGUNAAN DAK Bidang LH :
- Kegiatan Fisik
- Berkesinambungan, Lintas Ekosistem dan Terpadu
- Mudah dilakukan dan Memberi pengaruh nyata pada peningkatan kualitas lingk.
- Proporsional: besaran kegiatan sesuai besaran permasalahan yang dihadapi
- Tepat Sasaran : sesuai dengan prioritas permasalahan yang akan ditangani
DAK Bidang LH TIDAK BOLEH digunakan untuk kegiatan
– administrasi proyek,
– penyiapan proyek fisik,
– penelitian,
– pelatihan,
– perjalanan pegawai daerah, dll.

7. Lingkup kegiatan DAK bidang LH 2012 meliputi:
a. Pengadaan alat pemantauan dan pengawasan
kualitas lingkungan hidup secara terbatas dan
bersyarat;
b. Pengadaan alat pengendalian pencemaran
lingkungan hidup;
c. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan
perubahan iklim; dan
d. Pengadaan sarana dan prasarana perlindungan
fungsi lingkungan hidup.

9. 1. Pengadaan peralatan laboratorium permanen baik untuk uji kualitas air, udara dan tanah;
2. Pengadaan peralatan laboratorium portable baik untuk uji kualitas air, udara dan tanah;
3. Pengadaan kendaraan operasional pemantauan dan pengawasan lingkungan
4. IPAL UKM)/IPAL untuk fasilitas kesehatan (Rumah Sakit, Puskesmas, dan Klinik), IPAL Komunal;
5. Bak sampah/ Tong sampah;
6. Gerobak sampah;
7. Alat daur ulang sampah;
8. Alat pencacah sampah;
9. Alat pencacah plastik;
10. Alat pembuat biji plastik;
11. Alat pemilah sampah;
12. Bangunan rumah atap pengolah sampah;
13. Kendaraan roda dua pengangkut sampah;
14. Truck sampah;
15. Arm roll;
16. Kontainer sampah;
17. Composter
18. conveyor pemilah sampah;
19. dryer;
20. Pembuatan taman hijau/kehati dan hutan kota;
21. Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan limbah organik menjadi biogas;
22. Pengadaan sarana dan prasarana pembuatan sumur resapan dan biopori;
23. Pengadaan sarana dan prasarana pengolah gulma (tanaman pengganggu);
24. Pengadaan sarana dan prasarana pencegah longsor;
25. Pembuatan embung untuk tangkapan air run off;
26. Penanaman pohon di sekitar mata air

10. EVALUASI DAK BID LH
Persoalan-persoalan krusial yang dihadapi *
1. Alokasi DAK LH seringkali mengurangi besaran alokasi APBD untuk institusi LH
Daerah, dan ada DAK LH yang dikelola SKPD lain;
2. Pemanfaatan hasil DAK LH yang belum diarahkan pada upaya pemecahan masalah
LH di Daerah
• SDM yang terbatas
• Bersifat ‘project based’bukan ‘programmatic based’
• Persoalan integrasi kegiatan DAK LH dengan kegiatan utama institusi LH Daerah
3. Koordinasi horisontal dan vertikal yang tidak optimal
* Berdasarkan penggolongan masalah yang timbul selama 2006-2010, sebagaimana banyak terjadi di daerah

11. CONTOH-CONTOH TAMAN HIJAU/KEHATI
(Kota Surabaya)