Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan transfer dana dari pusat ke daerah untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional. DAK dialokasikan berdasarkan kriteria umum seperti kemampuan keuangan daerah, kriteria khusus seperti daerah tertinggal, dan kriteria teknis seperti indikator kebutuhan infrastruktur. Besaran alokasi DAK per daerah ditentukan dengan rumus yang mempertimbangkan indeks f

1. LOGO
Kementerian
Keuangan R.I.
Pedoman Umum dan Alokasi
Dana Alokasi Khusus TA. 2012
Disampaikan pada:
Sosialisasi Kebijakan DAK TA. 2012
22 November 2011

2. POSTUR ANGGARAN TRANSFER
KE DAERAH DALAM APBN 2012
12,43% 11,55%
2,54%
9,71%
5,55% DBH PAJAK
DBH SDA
58,20% DAU
DAK

3. TRANSFER KE DAERAH 2012
URAIAN RAPBN 2012 (
APBN-P 2011 (+/-) %
Kesepakatan Panja A)
I. Dana Perimbangan 347.538,6 399.985,6 15,09
A. Dana Bagi Hasil 96.772,1 100.055,2 3,39
1. Pajak 42.099,4 54.371,7 29,25
a. PPh 13.156,2 18.962,2 44,13
b. PBB 27.593,1 33.968,6 23,11
c. Cukai 1.350,1 1.440,8 6,72
2. SDA 54.672,6 45.683,5 (16,44)
a. Migas 37.306,3 32.276,1 (13,48)
b. Pertambangan Umum 15.142,2 11.563,1 (23,64)
c. Kehutanan 1.749,4 1.537,8 (12,09)
d. Perikanan 123,7 120,0 (2,99)
e. Panas Bumi 351,0 186,4 (46,88)
B. DAU 225.533,7 273.814,4 21,41
C. DAK 25.232,8 26.115,9 3,50
II. Dana Otsus dan Penyesuaian 64.969,3 70.423,9 8,40
A. Dana Otonomi Khusus 10.421,3 11.952,6 14,69
B. Dana Penyesuaian 54.548,0 58.471,3 7,19
1. Tunjangan Profesi Guru 18.537,7 30.559,8 64,85
2. BOS 16.812,0 23.594,8 40,34
3. Dana Tambahan Gaji Guru PNSD 3.696,2 2.898,9 (21,57)
4. Dana Insentif Daerah (DID) 1.387,8 1.387,8 0
5. Dan P2D2 - 30,0 -
5. DPID 7.700,8 - (100,00)
6. KB Sarpras Papua Barat 2008 100,5 - (100,00)
7. DPPID 6.313,0 - (100,00)

4. PENDAHULUAN
 DAK adalah jenis transfer dana dari pemerintah kepada
daerah yang bersifat specific grant (bantuan spesifik),
berbeda dari DAU dan DBH yang keduanya bersifat block
grant (bantuan umum).
 Dialokasikannya DAK didasari pada kenyataan bahwa
Pusat tidak dapat mengarahkan Daerah dalam
penggunaan bantuan umum seperti DAU maupun DBH,
sementara pusat mempunyai kepentingan dalam
pencapaian beberapa tujuan yang merupakan prioritas
nasional.
 UU Nomor 33 Tahun 2004 meletakkan DAK dalam konteks
alokasi Dana Perimbangan sebagai satu kesatuan yang
utuh dengan DAU dan DBH mengingat ketiganya
mempunyai tujuan yang saling mengisi dan saling
melengkapi.
4

5. Pasal 10 ayat (1)
UU no.33/2004
DAU
DBH
DAK
DANA PERIMBANGAN
ALOKASINYA DALAM
APBN TIDAK DAPAT MASING-MASING JENIS
DIPISAHKAN SATU DANA PERIMBANGAN
SAMA LAIN SALING MENGISI DAN
SALING MELENGKAPI

6. UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah
PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
PMK tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman
Umum DAK
PMK tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
PMT tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK
PMD tentang Pengelolaan Keuangan DAK di
Daerah

7. Pengertian Dana Alokasi Khusus
 dana yang bersumber dari Pendapatan APBN
 dialokasikan kepada daerah tertentu
 untuk membantu
 mendanai kegiatan khusus
 yang merupakan urusan daerah
 sesuai prioritas nasional
Tujuan DAK membantu daerah tertentu untuk mendanai
kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar
masyarakat, dan untuk mendorong percepatan pembangunan
daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional.

8.  Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud adalah daerah
yang dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria
umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.
 Kegiatan khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah
mengutamakan kegiatan pembangunan dan/atau
pengadaan dan/atau peningkatan dan/atau perbaikan
sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat
dengan umur ekonomis yang panjang, termasuk
pengadaan sarana fisik penunjang.
 Program yang menjadi prioritas nasional sebagaimana
dimaksud dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun
anggaran bersangkutan.

9. Kebijakan Umum DAK (1/2)
(1) mendukung pencapaian prioritas nasional, termasuk program-
program prioritas nasional yang bersifat lintas
sektor/kewilayahan sesuai dengan kerangka pengeluaran
jangka menengah (medium term expenditure framework) dan
penganggaran berbasis kinerja (performance based
budgeting);
(2) membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan
keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik
dalam rangka pemerataan pelayanan dasar dan mendorong
pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
(3) meningkatkan kualitas perhitungan alokasi DAK, serta
mempercepat penyusunan petunjuk teknis penggunaan DAK
yang ditujukan untuk mendorong penyusunan APBD yang
efektif, efisien, dan tepat waktu.

10. Kebijakan Umum DAK (2/2)
(4) meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan
terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi
kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai dari sumber-
sumber pendanaan lainnya.
(5) meningkatkan penyediaan data-data teknis yang akurat
sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam
rangka meningkatkan keserasian dan menghindari duplikasi
kegiatan antar Bidang DAK.
(6) mendorong penggunaan kinerja pelaporan sebagai salah satu
pertimbangan dalam penyusunan kriteria pengalokasian DAK.

11. ALOKASI DAK 2003 - 2012
30
25 26.1
24.8 25.2
21.2
20 21.1
Triliun rupiah
17.1
15
11.6
10
5
4.0
2.3 2.8
0
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
RAPBN '12
2012

12. DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2012 Rp 26,115.9
No Bidang DAK % Rp (Triliun)
1. Pendidikan 38,4 10,041.3
2. Kesehatan 11,5 3,005.9
3. Infrastruktur Jalan 15,4 4,012.8
4. Infrastruktur Irigasi 5,2 1,348.5
5. Infrastruktur Air Minum 1,9 502.5
6. Infrastruktur Sanitasi 1,8 463.7
7. Prasarana Pemerintah 1,7 444.5
8. Kelautan dan Perikanan 5,9 1,547.1
9. Pertanian 7,2 1,879.6
10. Lingkungan Hidup 1,8 479.7
11. Keluarga Berencana 1,5 392.3
12. Kehutanan 1,9 489.8
13. Perdagangan 1,3 345.1
14. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 1,4 356.9
15. Listrik Pedesaan 0,7 190.6
16. Perumahan dan Permukiman 0,7 191.2
17. Transportasi Perdesaan 0,6 171.4
18. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan 0,4 121.4
19. Keselamatan Transportasi Darat 0,5 131.6

13. Penetapan Program dan Kegiatan DAK
Penghitungan DAK
Penetapan Alokasi dan
Penggunaan DAK
Penganggaran DAK
Penyampaian Alokasi DAK

14. PENETAPAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAK
 DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan
program yang menjadi prioritas nasional yang
dimuat dalam RKP tahun anggaran bersangkutan.
 Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang
akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah
berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan, dan Menteri Negara
Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai
dengan RKP.
 Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang
kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan.

15. Formula Perhitungan DAK Per Daerah
1. Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3 (tiga) kriteria, yaitu:
Kriteria KU = (PAD + DAU + DBH – DBH DR) - Belanja Gaji PNSD
Umum (KU) Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional
adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK
Berupa :
Kriteria a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur
Khusus (KK) penyelenggaraan otonomi khusus (Papua & Papua Barat), dan
seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK.
b. Karakteristik daerah, meliputi:
(1) Daerah Tertinggal;
(2) Daerah perbatasan dengan negara lain;
(3) Daerah rawan bencana;
(4) Daerah Pesisir dan/ atau Kepulauan;
(5) Daerah ketahanan pangan;
(6) Daerah pariwisata
Kriteria berdasarkan indikator-indikator teknis yang dapat
Teknis (KT) menggambarkan kondisi sarana dan prasarana yang akan
didanai dari DAK
2. Menghitung DAK per daerah menggunakan porporsi KU, KK dan KT

16. PAD T- 2 Daerah & KemKeu
Kriteria DAU T- 2 KemKeu
Umum
DBH T-2 KemKeu
Belanja Gaji PNSD T-2 Daerah & KemKeu
Daerah Tertinggal T-1 Kem PDT
Daerah Perbatasan T-1 Kem Dalam Negeri
Kriteria
Khusus Daerah Rawan Bencana T-1 BNPB
Da Ketahanan Pangan T-1 Kem Pertanian
Da Potensi Pariwisata T-1 Kem Bud Par
Daerah Pesisir T-1 Kem Kelautan & Per
Kriteria
Teknis Kondisi Infrastruktur T-1 K/L terkait
Per Bidang Per daerah

17. BAGAN PERHITUNGAN ALOKASI DAK Kriteria Teknis
Kriteria Umum Kriteria Khusus 2
PERATURAN YES INDIKATOR KEBUTUHAN TEKNIS
KEMAMPUAN
PERUNDANGAN
KEUANGANDAERAH NO
(IFN < 1) NO 4 INDEKS TEKNIS
IT = (Indikator Teknis)
KARAKTERISTIK
YES 1 DAERAH (IKW)
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-1) = (0,5 IFW + 0,5 IT)
INDEKS FISKAL & WILAYAH
(IFW) = (IFN-1 + IKW)
IFWT-1 > 1
YES NO
3 IFW > 1 NO
DAERAH
YES
TIDAK LAYAK
DAERAH
LAYAK
INDEKS TEKNIS DAERAH TIDAK LAYAK
IT = (Indikator Teknis) ; IT > 0 No
UNTUK BIDANG TERTENTU
Yes
INDEKS FISKAL WILAYAH & TEKNIS
(IFWT-2) = (0,2 IFW + 0,8 IT)
BOBOT DAK Per Daerah Per Bidang
(BD) = IFWT-2 * IKK
ALOKASI DAK Utk DAERAH
ALOKASI DAK per BIDANG
(AD) = (ADB1)+(ADB2)+….(ADBn) 17
(ADB) = (BD/BD)* PAGU per BIDANG

18. Resume Hasil Pengalokasian DAK 2012
IFWT I IFWT II
(KELAYAKAN (BESARAN
DAERAH) ALOKASI)
IFW 50% 20%
IT 50% 80%
NILAI
URAIAN PROVINSI KAB/KOTA TOTAL
(miliar)
1 NAIK 18 265 283 2.863,88
2 TURUN 14 223 237 (1.980,74)
TIDAK DAPAT
3 1 3 4
(NOL)
33 491 524

19. PENJELASAN KENAIKAN ALOKASI DAK 2012
Secara umum kenaikan alokasi DAK suatu daerah disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:
 adanya kenaikan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh
kenaikan indeks teknis masing-masing bidang terutama
indeks teknis DAK bidang pendidikan (sebagaimana
diketahui bahwa alokasi DAK pendidikan mencapai 38,4%
dari total alokasi DAK secara nasional);
 terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya tidak
mendapatkan alokasi DAK bidang tertentu, namun dalam
perhitungan alokasi DAK tahun 2012 mendapatkan alokasi
di bidang tersebut.

20. PENJELASAN PENURUNAN ALOKASI DAK 2012
Secara umum penurunan alokasi DAK suatu daerah disebabkan
oleh hal-hal sebagai berikut:
 adanya peningkatan kemampuan keuangan daerah,
terutama kenaikan DAU dan DBH th 2010 untuk perhitungan
DAK 2012 dibandingkan DAU dan DBH th 2009 untuk
perhitungan DAK 2011 terutama untuk daerah pemekaran;
 adanya penurunan kebutuhan teknis yang dicerminkan oleh
penurunan indeks teknis setiap bidang terutama bidang
pendidikan (sebagaimana diketahui bahwa alokasi DAK
pendidikan mencapai 38,4% dari total alokasi DAK secara
nasional);
 terdapat beberapa daerah yang tahun sebelumnya
mendapatkan alokasi DAK bidang tertentu, namun pada DAK
tahun 2012 tidak mendapatkan alokasi di bidang tersebut.

21. Penetapan Alokasi dan Penggunaan DAK
■ Pedoman Umum dan Alokasi DAK per
daerah ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan
■ Berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan tersebut, Menteri Teknis
menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan
DAK

22. Penganggaran DAK PP 55/2005 Pasal 60
 Daerah penerima DAK wajib mencantumkan
alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD.
 Penggunaan DAK dilakukan sesuai dengan
Petunjuk Teknis Penggunaan DAK.
 DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai
administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik,
penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

23. UU 33/2004 Pasal 41
DANA PENDAMPING PP 55/2005 Pasal 61
 Daerah penerima DAK wajib menganggarkan Dana
Pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10%
(sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang
diterimanya.
 Kewajiban penyediaan Dana Pendamping menunjukkan komitmen
daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai dari DAK yang
merupakan kewenangan daerah.
 Dana Pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan
yang bersifat kegiatan fisik.
 Yang dimaksud kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan
administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan
penelitian, kegiatan pelatihan, kegiatan perjalanan pegawai
daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis.

24. OPTIMALISASI
 Daerah penerima DAK dapat melakukan
optimalisasi penggunaan atas besaran DAK yang
diterimanya.
 Optimalisasi sebagaimana dimaksud hanya
dapat dilakukan untuk kegiatan pada bidang
yang sama.
24

25. PELAPORAN DAK
1. DALAM RANGKA PENYALURAN
• Dilakukan setiap Tahapan Penyaluran Kepada Menteri
Keuangan
• Format pelaporan berdasarkan PMK ttg Pelaksanaan
dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah
• Merupakan Syarat Penyaluran
• Menunjukkan kinerja penyerapan dari kas daerah
2. DALAM RANGKA REALISASI FISIK
• Dilakukan setiap triwulanan kepada :
a) Menteri Teknis (untuk masing-masing bidang) dan
b) Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
(merupakan kompilasi seluruh bidang).
• Format pelaporan berdasarkan Juknis
• Sebagai salah satu indikator kriteria teknis
• Menunjukkan kinerja pelaksanaan fisik kegiatan

26. PEMANTAUAN, EVALUASI,
DAN PENGAWASAN DAK
 Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi
dari segi teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan di
daerah yang dibiayai dari DAK sesuai dengan
kewenangan masing-masing
 Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan
evaluasi pengelolaan keuangan DAK
 Pengawasan atas pelaksanaan DAK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

27. Penyaluran paling cepat Februari, setelah 1.Perda APDB,
2.Laporan DAK tahun sebelumnya, 3.Surat Pernyataan
Dana Pendamping, diterima DJPK
Prinsip penyaluran adalah untuk pengisian Kas Daerah
Disalurkan secara bertahap
Tahap 1 : 30%
Tahap 2 : 45 % Setelah sisa dana Tahap 1 < 10%
Tahap 3 : 25% Setelah sisa di Kas Daerah < 10%
Data penyerapan DAK dibuktikan dengan Laporan
Penyerapan yang diterima DepKeu
Penyaluran paling akhir selambat-lambatnya 7 hari kerja
sebelum Akhir Desember, dan tidak dapat dilakukan
sekaligus di akhir tahun

28. LOGO
Kementerian
Keuangan R.I.
Alamat :
Kementerian Keuangan RI, Gd. Radius Prawiro (A) Lantai 7
Jl. DR. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710
Telp. 021-350 9445 Faks: 021-350 9445
Website: www.djpk.depkeu.go.id
28