Penetapan kawasan peruntukan pertambangan

1. Kawasan Peruntukan Pertambangan
RTRWN
PP No 26 Tahun 2008
Ambon 27-29 Agustus 2008
oleh
Sabtanto Joko Suprapto

2. Ruang Lingkup
I. Amanat UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang Untuk Sektor Pertambangan
II. Arahan PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN
Terhadap Kawasan Andalan Pertambangan dan
Kawasan Strategis Nasional Berbasis Pertambangan
III. Konsep Wilayah Pertambangan (RUU Minerba)
A. Wilayah Usaha Pertambangan
B. Wilayah Pertambangan Rakyat
C. Wilayah Pencadangan Nasional
IV. Wilayah Kerja Pertambangan (UU No 27 2003)
2

3. Penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:
a. ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan;
b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota;
d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara,
termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional,
provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang
dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat
pemanfaatan ruang;
f. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat;
g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
i. pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi
nasional.
Tujuan Penataan Ruang Wilayah Nasional

4. Peraturan pemerintah No. 26 Tahun 2008
Pasal 6
Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi :
a. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan
lindung;
b. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi
daya; dan
c. Kebijakan dan strategi pengembangan kawasan
strategis nasional.

5. UU Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan pengaturan kawasan
peruntukan pertambangan sebagai berikut:
a. Kawasan Peruntukan Pertambangan sebagai bagian dari Kawasan
Budi Daya;
b. Kawasan Budi Daya yang memiliki nilai strategis nasional di bidang
pertambangan ditetapkan sebagai Kawasan Andalan Pertambangan;
c. Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi termasuk
pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai sebagai Kawasan
strategis nasional dari sudut kepentingan sumber daya alam.

6. Kawasan Budi Daya (pasal 63)
Kawasan budi daya terdiri atas:
1. Kawasan peruntukan hutan produksi;
2. Kawasan peruntukan hutan rakyat;
3. Kawasan peruntukan pertanian;
4. Kawasan peruntukan perikanan;
5. Kawasan peruntukan pertambangan;
6. Kawasan peruntukan industri;
7. Kawasan peruntukan pariwisata;
8. Kawasan peruntukan permukiman; dan/atau
9. Kawasan peruntukan lainnya.

7. K R I T E R I A
Kawasan Peruntukan Pertambangan
Pasal 68
 (1) Kawasan peruntukan pertambangan yang memiliki nilai strategis
nasional terdiri atas pertambangan mineral dan batubara,
pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan panas
bumi, serta air tanah.
 (2) Kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan dengan kriteria:
a. memiliki sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair,
atau gas berdasarkan peta/data geologi;
b. merupakan wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk pemusatan
kegiatan pertambangan secara berkelanjutan; dan/atau
c. merupakan bagian proses upaya merubah kekuatan ekonomi
potensial menjadi kekuatan ekonomi riil.
 (3) Kriteria teknis kawasan peruntukan pertambangan ditetapkan oleh
menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang
pertambangan.

8. Penjelasan Pasal 68 ayat (2)
Penerapan kriteria kawasan peruntukan pertambangan secara tepat
diharapkan akan mendorong terwujudnya kawasan pertambangan yang
diharapkan dapat memberikan manfaat berikut :
a. Meningkatkan produksi pertambangan dan mendayagunakan
investasi;
b. Meningkatkan perkembangan pembangunan lintas sektor dan sub
sektor serta kegiatan ekonomi sekitarnya;
c. Tidak mengganggu fungsi lindung;
d. Memperhatikan upaya pengelolaan kemampuan sumber daya alam;
e. Meningkatkan pendapatan masyarakat;
f. Meningkatkan pendapatan nasional dan daerah;
g. Menciptakan kesempatan kerja;
h. Meningkatkan ekspor; dan/atau
i. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

9. PENETAPAN KAWASAN BUDI DAYA
YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL
Pasal 72
1) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63 yang memiliki nilai strategis
nasional ditetapkan sebagai kawasan andalan.
2) Nilai strategis nasional meliputi kemampuan
kawasan untuk memacu pertumbuhan ekonomi
kawasan dan wilayah di sekitarnya serta
mendorong pemerataan perkembangan
wilayah.

10. Pasal 77
Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi ditetapkan dengan kriteria :
a. Memiliki potensi cepat tumbuh;
b. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi nasional;
c. Memiliki potensi ekspor;
d. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang
kegiatan ekonomi;
e. Memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi
tinggi;
f. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan
nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
nasional;
g. Berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi
sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan
energi nasional; atau
h. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan
tertinggal.

11. Penjelasan Pasal 79
Sumber daya alam strategis nasional,
antara lain, meliputi pertambangan
minyak dan gas bumi, panas bumi,
batubara, dan beberapa jenis mineral
tertentu yang ditetapkan sebagai
pencadangan negara sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Pasal 110
Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan
disusun dengan memperhatikan :
a. Pengaturan pendirian bangunan agar tidak
mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan
peraturan perundang-undangan;
b. Pengaturan kawasan tambang dengan
memperhatikan keseimbangan antara biaya dan
manfaat serta keseimbangan antara risiko dan
manfaat; dan
c. Pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan
peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi
menimbulkan bahaya dengan memperhatikan
kepentingan daerah.

13. PETA STRUKTUR RUANG WILAYAH NASIONAL
dan KAWASAN ANDALAN SEKTOR PERTAMBANGAN

15. PETA GUGUS PULAU DALAM RTRW PROVINSI MALUKU
Kepala Bappeda Prov Maluku

16. Lokasi
Tambang
Kaw.
Peruntukan
Pertambang
an
PKN
Pelabuhan
Internasional
Kawasan Peruntukan Pertanian
Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Andalan
Pelabuhan
Nasional
Pasar
Nasional
Pasar
Internasional
Arus Barang
Jaringan Prasarana Wilayah :
• Jaringan jalan (arteri primer dan
kolektor primer)
• Jaringan jalur kereta api
perkotaan
• Jaringan energi (transmisi
tenaga listrik)
• Jaringan telekomunikasi
(terestrial)
• Wilayah sungai strategis
nasional
Keterangan :
Pelabuhan Khusus
Catatan ; Dapat didukung dengan Pelabuhan Khusus
Yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya di bidang transportasi laut

17. Gambar Ilustrasi Kawasan Strategis
Nasional Berbasis Pertambangan
Daerah
pengendapan
tailing
Keterangan :
Lokasi Tambang
(Kontrak karya)
Daerah proyek
Penambangan
PKN
Camp pekerja
Pelabuhan
Kawasan
Lindung

19. Geochemical Anomaly
Discounted / Downgraded Anomaly
Prospect
Other
Discounted / Downgraded Prospect
COW Boundary
Relinquished Area (May 1998)
Relinquished Area (May 1999)
Relinquished Area (May 2000)
REFERENCE
Retained COW = 31,020 Ha
Ternate
P. Taneti
Morotai
P. Rao
Lele Geti Baru
Raim
Roti
Bibo
Ruwait
Tawa
Teluk Bilik
Gandasuli
Tobobo
Akelamo
Bobiri
Kapakapa
Aha
Cio
Subatai
Sanggowo
Mira
Jawo
Hapo
Pangeo
Pasawani
Tosomolo
Gamkehe
Taman
Kaputusan
Soa Sio
A
Tilope
Uwama
Wosi
Mangga
Kayasa
Boso
B
50 km
Akelamo
Bora - Toguraci
Soli
Tagia
GOSOWONG
Wilayah
Kontrak
Karya

20. Tambang emas bawah tanah
Pada kawasan hutan lindung, Halmahera Utara

22. P L T P
Darajat
JABAR

27. Sumatera
50,36%
84 lks
Jawa
34%
71 lks
Bali-Nusa
Tenggara
6,14%
27 lks
Sulawesi
7.17%
50 lks
Maluku
1.97%
15 lks
Kalimantan
0.18%
3 lks Papua
0.18%
2 lks
LOKASI
TOTAL POTENSI
(MWe)
Sumatera 13.778
Jawa 9.303,5
Bali-Nusa
Tenggara
1.681
Sulawesi 1.961
Maluku 534
Kalimantan 50
Papua 50
252 lokasi 27.357,5

28. Jakarta Maluku
JAVA
IRIAN JAYA
KALIMANTAN
SULAWESI
MALAYSIA/
SERAWAK
SUMATRA
500
0
km
Au Deposits
Cu, Au Deposits
Sn Deposits
Ni Deposits
Magmatic Arcs
Property
INDONESIA MAGMATIC ARCS AND MINERAL DEPOSITS
Introduction
Riana Muliani, 2005

29. Sibayak
Kapasitas
(2 MWe)
G. Salak
Kapasitas
(330 MWe)
Wayang Windu
Kapasitas
(110 MWe)
Darajat
Kapasitas
(145 MWe)
Kamojang
Kapasitas
(140 MWe)
Dieng
Kapasitas
(60 MWe)
Lahendong
Kapasitas
(20 MWe)
kilometer
500
0 1,000
U
PETA SEBARAN LOKASI DAN WKP PANAS BUMI

30. 5
1
2
4
6
7
8
9
12
13
11
10
14
15
16
18
17
19
23
24
21
22
20
25
26 27
28
29
30
32
33
34
36
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
58
51
52
53
55
54
56
57
59
60
61
62
63
64
65
66
31
3
M
A
L
A
Y
S
I
A
S
U
M
A
T
R
A
K A L I M A N T A N
S A R A W
A K
S A B A H
BRUNEI
M
a
k
a
s
s
a
r
S
t
r
a
i
t
K
a
r
i
m
a
t
a
S
t
r
a
i
t
M
a
l
a
c
c
a
S
t
r
a
i
t
S o u t h C h i n a S e a
N a t u n a S e a
J a v a S e a
J A V A
I R I A N J A YA
SULAWESI
Simeule
Nias
Enggano
Bangka
Belitung
Natuna
Madura
Bali Lombok
Sumbawa
Flores
Sumba
Buton
S a w u S e a
B a l i S e a F l o r e s S e a
Timor
Alor
Wetar
Ta
ni
m
ba
r
T i m o r S e a
Kai
Seram
Buru
Talibu
Obi
Misool
Mangole
Banggai
HALMAHERA
Waigeo
Bacan
Morotai
S e r a m S e a
M a l u k u S e a
B a n d a S e a
H a l m a h e r a S e a
S u l a w e s i S e a
P A C I F I C
O C E A N
Cendrawasih Bay
Yapen
Biak
Wakem
Kobroor
Trangan
Yos Sudarso
A r a f u r a S e a
AUSTRALIA
T
H
A
I
L
A
N
D
I N D I A N O C E A N
Anambas
Pagai
Sipura
Siberut
Tana Batu
04° S
THAILAND
IN
DONESIA
IN
D
O
NESIA
M
ALAYSIA
PHILIPPINES
INDONESIA
AUSTRALIA
INDONESIA
T
H
A
IL
A
N
D
M
A
LA
Y
S
IA
MA
LA
YS
IA
IN
DO
NE
SI
A
PAPUA
NEW
GUINEA
INDONESIA
96° E 100° E 104° E 108° E 112° E 116° E 120° E 124° E 128° E 132° E 136° E 140° E
SINGAPORE
Bintan
Singkep
Batam
08° S
00°
04° N
08° N
12° S
16° S
PAPUA NEW
GUNEA
PHILIPPINES
THAILAND
CAMBODIA
VIETNAM
Bandung
Jakarta
Lampung
Semarang
Yogyakarta
Surabaya
Denpasar Mataram
Dili
Kupang
Ujungpandang
144° E
Palembang
Bengkulu
Jambi
Padang
Pekanbaru
Kualalumpur
Medan
Banda Aceh
Pontianak
Banjarmasin
Brunei Darusalam
Kucing
Palangkaraya
Samarinda
Palu
Kendari
Manado
Ambon
Jayapura
Manila
Pnom Pene
Ho Chiminth
Bangkok
Mindanao
Palawan
Negros
Samar
Panay
Mindoro
AUSTRALIA
0 500
KILOMETERS
12° N
Pasuruhan
Sandakan
Plaju
Lhokseumawe
Cirebon
Laut
Mahakam
Total
Sakakemang
Block
Toba Lake
INDONESIA BASINS
INTRACRATONIC
PASSIVE MARGIN
ABORTED RIFT
PULL-APART
TRANSFORM MARGIN
OCEANIC TRENCH*
FOREARC
INTRA-ARC
BACK-ARC
SUSPENDED
ISLAND ARC
OCEANIC AND
REMNANT OCEANIC
FORELAND
THRUST FOLD BELT
SUTURE
FOREDEEP
PLATFORM
1 NORTH SUMATRA
2 CENTRAL SUMATRA
3 OMBILIN
4 SOUTH SUMATRA
5 MEULABOH
6 NIAS
7 MENTAWAI
8 SUNDA STRAIT
9 SOUTH WEST JAVA
10 SOUTH JAVA
11 SOUTH BALI-LOMBOK
12 SOUTH CENTRAL JAVA
13 SOUTH EAST JAVA
14 SUNDA
15 ASRI
16 VERA
17 BILLITON
18 NORTH WEST JAVA
19 NORTH EAST JAVA
20 FLORES
21 WEST NATUNA
22 EAST NATUNA
23 MELAWI
24 KETUNGAU
25 PEMBUANG
26 BARITO
27 ASEM ASEM & PASIR
28 PATERNOSTER
29 UPPER KUTEI
30 KUTEI
31 MUARA
32 NORTH EAST KALIMANTAN
33 CELEBES
34 NORTH MAKASSAR
35 SOUTH MAKASSAR
36 LARIANG
37 SPERMONDE
38 SALAYAR
39 SENGKANG
40 BONE
41 GORONTALO
42 SOUTH MINAHASA
43 NORTH MINAHASA
44 BANGGAI-SULA
45 SALABANGKA
46 MANUI
47 BUTON
48 BANDA
49 SAVU
50 TIMOR
51 TANIMBAR-KAIS
52 WEBER
53 SERAM (BULA)
54 NE HALMAHERA (KAU BAY)
55 EAST HALMAHERA (BULI BAY)
56 SE HALMHERA (WEDA BAY)
57 ARAFURA
58 ARU
59 AKIMEUGAH
60 CENTRAL IRIAN JAYA
61 LENGGURU
62 BINTUNI
63 TELUK BERAU-AJUMARU
64 MISOOL-ONIN
65 SALAWATI
66 WAIPOGA-WAROPEN
LIST OF BASINS
TYPES OF BASINS
This distribution of basin in Indonesia is not an official document. This map has been prepared and modified
from the previous PERTAMINA/BEICEP 1982 and 1985 non exclusive studies.

31. Riana Muliani, 2005

32. • The exploration work has utilize the complete succession of the
geological mapping, geochemical prospecting, geophysics and
drilling
• The three most anomalous areas yield a total tonnage up to 1 –
1.5Mt.
• Within four month 18 new showings have been found over 8 km
strike length, the discovery should be treated as indication of
potential in the adjacent areas of island
• Ingold discontinue the exploration due to the size of prospect also
the security of the Island at that time. (Ingold require at least 10
million tonnes grading 15% Cu+Pb+Zn content)
• Now peace return to Maluku. Those who are interested to pursue
with the work, can continue the work of Ingold provided. They who
are not looking for too big deposit.
• Ingold has spent ~ US$ 5 million for the work done
MALUKU
INDONESIA
Conclusion and Recommendation
CONCLUSION
Riana Muliani, 2005

33. Maluku
 Perda RTRW berakhir tahun 1995 dan telah disusun
kembali serta dibahas pada bulan Desember tahun
2007 di Bappenas.
 Direncanakan bulan agustus 2008 direncanakan akan
dibahas oleh BKTRN di Bappenas.
 BKPRD sudah dibentuk dan hasil kajian BKPRD akan
dibahas untuk dikonsultasikan dengan BKTRN.
 Akan dilakukan perubahan tata guna lahan termasuk
perubahan kawasan hutan dan direncanakan akan
meminta persetujuan DPR RI.
 Evaluasi akan dilakukan melalui Mendagri.
Kepala Bappeda Prov Maluku

34. 34
C. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Andalan Pertambangan
PP RTRWN mengatur arahan pemanfaatan ruang untuk mewujudkan kawasan andalan
pertambangan, yang disusun dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan:
Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan I (2010-2014)
Kawasan Andalan Darat Kawasan Andalan Laut
1. Kawasan Lhokseumawe dan Sekitarnya 1. Kawasan Andalan Laut Lhokseumawe-
Medan dan Sekitarnya
1. Kawasan Pekanbaru dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Selat Malaka dan
Sekitarnya
2. Kawasan Natuna dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Natuna dan
sekitarnya
3. Kawasan Muara Enim dan Sekitarnya 4. Kawasan Andalan Laut Pulau Seribu
4. Kawasan Palembang dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Laut Cilacap dan
Sekitarnya
5. Kawasan Bojonegara-Merak-Cilegon 6. Kawasan Andalan Laut Bontang-Tarakan
dan Sekitarnya
6. Kawasan Cirebon-Indramayu-Majalengka-
Kuningan (Ciayumaja Kuning) dan
Sekitarnya
7. Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni
7. Kawasan Jawa Tengah Selatan
(Purwokerto, Kebumen, Cilacap dan
Sekitarnya)
8. Kawasan Sangkuriang, Sangata, dan Muara
Wahau (Sasamawa)
9. Kawasan Tarakan, Tanjung Salas,
Nunukan, Pulau Bunyu, dan Malinau
(Tatapanbuma) dan Sekitarnya
10. Kawasan Bontang-Samarinda -
Tenggarong, Balikpapan Penajam dan
Sekitarnya (Bonsamtebajam)
11. Kawasan Palu dan Sekitarnya
12. Kawasan Kapolimu-Patikala Muna – Buton
13. Kawasan Bintuni
14. Kawasan Sorong dan Sekitarnya
15. Kawasan Timika (Tembagapura) dan
Sekitarnya
16. Kawasan Memberamo-Lereh (Jayapura)
dan Sekitarnya

35. 35
Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan II (2015-2019)
Kawasan Andalan Darat Kawasan Andalan Laut
1. Kawasan Pantai Barat Selatan 1. Kawasan Andalan Laut Batam dan
Sekitarnya
2. Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati,
Rembang, Blora (Wanarakuti)
2. Kawasan Andalan Laut Krakatau dan
Sekitarnya
3. Kawasan Probolinggo-Pasuruan- Lumajang 3. Kawasan Andalan Laut Karimun Jawa dan
Sekitarnya
4. Kawasan Tuban-Bojonegoro 4. Kawasan Andalan Laut Madura dan
Sekitarnya
5. Kawasan Lombok dan Sekitarnya 5. Kawasan Andalan Laut Bali dan Sekitarnya
6. Kawasan Manado dan Sekitarnya 6. Kawasan Andalan Laut Kuala Pembuang
7. Kawasan Toli-toli dan Sekitarnya 7. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut
8. Kawasan Mowedong/Kolaka 8. Kawasan Andalan Laut Batutoli dan
Sekitarnya
9. Kawasan Fak-Fak (Bomberai) dan
Sekitarnya
9. Kawasan Andalan Laut Halmahera dan
Sekitarnya

36. 36
Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan III (2020-2024)
Kawasan Andalan Darat Kawasan Andalan Laut
1. Kawasan Solok dan Sekitarnya (Danau
Kembar Diatas/Dibawah-PIP Danau
Singkarak-Lubuk Alung-Ketaping)
1. Kawasan Andalan Laut Nias dan
Sekitarnya
2. Kawasan Sumbawa dan Sekitarnya 2. Kawasan Andalan Laut Kapontori-
Lasalimu dan Sekitarnya
3. Kawasan Kupang dan Sekitarnya 3. Kawasan Andalan Laut Tiworo dan
Sekitarnya
4. Kawasan Ruteng – Bajawa 4. Kawasan Andalan Laut Banda dan
Sekitarnya
5. Kawasan Muarateweh 5. Kawasan Andalan Laut Arafuru dan
Sekitarnya
6. Kawasan Gorontalo 6. Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih
– Biak dan Sekitarnya
7. Kawasan Kolonedale dan Sekitarnya
8. Kawasan Asesolo/Kendari
9. Kawasan Ternate, Tidore, Sidangoli, Sofifi,
Weda dan Sekitarnya
10. Kawasan Kepulauan Sula
11. Kawasan Biak

37. 37
Indikasi Program Jangka Menengah Lima Tahunan IV (2024-2027)
Kawasan Andalan Darat Kawasan Andalan Laut
1. Kawasan Nabire dan Sekitarnya (Aran
Moswaren, dan Legare)
1. Kawasan Andalan Laut Sawu dan
Sekitarnya
2. Kawasan Andalan Laut Kapoposang dan
Sekitarnya
3. Kawasan Andalan Laut Teluk Bone dan
Sekitarnya
4. Kawasan Andalan Laut Singkarang-
Takabonerate dan Sekitarnya

38. 38
Program Utama Bagi Perwujudan Kawasan Andalan Pertambangan
Program utama pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan terdiri atas:
a. Rehabilitasi Kawasan Andalan Untuk Pertambangan; dan
b. Pengembangan Kawasan Andalan Untuk Pertambangan.
Program Utama Pengembangan Kawasan Andalan Darat
IPU Jangka
Menengah
Lima Tahunan
Rehabilitasi Pengembangan
Tahap I
1. Kawasan Lhokseumawe dan
Sekitarnya
2. Kawasan Pekanbaru dan
Sekitarnya
3. Kawasan Natuna dan Sekitarnya
4. Kawasan Muara Enim dan
Sekitarnya
5. Kawasan Palembang dan
Sekitarnya
6. Kawasan Jawa Tengah Selatan
(Purwokerto, Kebumen, Cilacap
dan Sekitarnya)
7. Kawasan Bintuni
1. Kawasan Bojonegara-Merak-
Cilegon
2. Kawasan Cirebon-Indramayu-
Majalengka-Kuningan (Ciayumaja
Kuning) dan Sekitarnya
3. Kawasan Tanjung Redeb dan
Sekitarnya
4. Kawasan Sangkuriang, Sangata,
dan Muara Wahau (Sasamawa)
5. Kawasan Tarakan, Tanjung Salas,
Nunukan, Pulau Bunyu, dan
Malinau (Tatapanbuma) dan
Sekitarnya
6. Kawasan Bontang-Samarinda -
Tenggarong, Balikpapan Penajam
dan Sekitarnya (Bonsamtebajam)
7. Kawasan Palu dan Sekitarnya
8. Kawasan Kapolimu-Patikala Muna
– Buton
9. Kawasan Sorong dan Sekitarnya
10. Kawasan Timika (Tembagapura)
dan Sekitarnya
11. Kawasan Memberamo-Lereh
(Jayapura) dan Sekitarnya
Tahap II
1. Kawasan Tapanuli dan Sekitarnya
2. Kawasan Muara Bulian Timur
Jambi dan Sekitarnya
3. Kawasan Juwana, Jepara, Kudus,
Pati, Rembang, Blora
(Wanarakuti)
4. Kawasan Probolinggo-Pasuruan-
Lumajang
5. Kawasan Tuban-Bojonegoro
6. Kawasan Lombok dan Sekitarnya
7. Kawasan Manado dan Sekitarnya
8. Kawasan Toli-toli dan Sekitarnya
9. Kawasan Mowedong/Kolaka
10. Kawasan Fak-Fak (Bomberai) dan
Sekitarnya

39. 39
IPU Jangka
Menengah
Lima Tahunan
Rehabilitasi Pengembangan
Tahap III
1. Kawasan Pantai Barat Selatan
2. Kawasan Solok dan Sekitarnya
(Danau Kembar Diatas/Dibawah-
PIP Danau Singkarak-Lubuk
Alung-Ketaping)
3. Kawasan Sumbawa dan
Sekitarnya
4. Kawasan Kupang dan Sekitarnya
5. Kawasan Ruteng – Bajawa
6. Kawasan Muarateweh
7. Kawasan Gorontalo
8. Kawasan Kolonedale dan
Sekitarnya
9. Kawasan Asesolo/Kendari
10. Kawasan Ternate, Tidore,
Sidangoli, Sofifi, Weda dan
Sekitarnya
11. Kawasan Kepulauan Sula
12. Kawasan Biak
13.
Tahap IV
1. Kawasan Nabire dan Sekitarnya
(Aran Moswaren, dan Legare)
Lanjutan....

40. 40
Program Utama Pengembangan Kawasan Andalan Laut
IPU Jangka
Menengah
Lima Tahunan
Rehabilitasi Pengembangan
Tahap I
1. Kawasan Andalan Laut
Lhokseumawe-Medan dan
Sekitarnya
2. Kawasan Andalan Laut Selat
Malaka dan Sekitarnya
3. Kawasan Andalan Laut Natuna
dan sekitarnya
4. Kawasan Andalan Laut Pulau
Seribu
5. Kawasan Andalan Laut Cilacap
dan Sekitarnya
6. Kawasan Andalan Laut Kuala
Pembuang
7. Kawasan Andalan Laut Bontang-
Tarakan dan Sekitarnya
8. Kawasan Andalan Laut Raja
Ampat Bintuni
Tahap II
1. Kawasan Andalan Laut Batam dan
Sekitarnya
2. Kawasan Andalan Laut Krakatau
dan Sekitarnya
3. Kawasan Andalan Laut Karimun
Jawa dan Sekitarnya
4. Kawasan Andalan Laut Madura
dan Sekitarnya
5. Kawasan Andalan Laut Bali dan
Sekitarnya
6. Kawasan Andalan Laut Pulau Laut
7. Kawasan Andalan Laut Batutoli
dan Sekitarnya
8. Kawasan Andalan Laut Halmahera
dan Sekitarnya

41. 41
IPU Jangka
Menengah
Lima Tahunan
Rehabilitasi Pengembangan
Tahap III
1. Kawasan Andalan Laut Nias dan
Sekitarnya
2. Kawasan Andalan Laut Kapontori-
Lasalimu dan Sekitarnya
3. Kawasan Andalan Laut Tiworo
dan Sekitarnya
4. Kawasan Andalan Laut Banda dan
Sekitarnya
5. Kawasan Andalan Laut Arafuru
dan Sekitarnya
6. Kawasan Andalan Laut Teluk
Cendrawasih – Biak dan
Sekitarnya
Tahap IV
1. Kawasan Andalan Laut Sawu dan
Sekitarnya
2. Kawasan Andalan Laut
Kapoposang dan Sekitarnya
3. Kawasan Andalan Laut Teluk
Bone dan Sekitarnya
4. Kawasan Andalan Laut
Singkarang-Takabonerate dan
Sekitarnya
Lanjutan....

42. 42
D. Arahan Pemanfaatan Ruang Kawasan Strategis Nasional
Dengan Basis Ekonomi Pertambangan
Perwujudan kawasan strategis nasional dengan basis ekonomi pertambangan
disusun dalam indikasi program jangka menengah lima tahunan dengan program
utama, sebagai berkut:
a. Rehabilitasi/Revitalisasi Kawasan; dan
b. Pengembangan/Peningkatan Kualitas Kawasan.
Program Utama Kawasan Strategis Nasional Indikasi Program Utama
Jangka Menengah Lima
Tahunan
Rehabilitasi/Revitalisasi
Kawasan
--- ---
Pengembangan/Peningkatan
Kualitas Kawasan
Kawasan Soroako dan Sekitarnya Tahap I
Kawasan Timika Tahap I

43. 43
IV. PENUTUP
1. Kawasan Andalan yang ditetapkan dalam PP RTRWN merupakan arahan indikasi
kawasan yang memiliki sektor unggulan yang perlu dioptimalkan pengembangannya
bagi pertumbuhan ekonomi kawasan dan wilayah di sekitarnya sehingga untuk
mengoperasionalkannya tidak memerlukan perencanaan tata ruang melainkan strategi
opersionalisasi untuk mewujudkannya yang akan diatur dalam RTR Pulau/Kepulauan.
2. Kawasan Strategis Nasional Berbasis Pertambangan yang ditetapkan dalam PP
RTRWN merupakan suatu kawasan yang memiliki sumber daya pertambangan
strategis yang membutuhkan rencana tata ruang untuk mengatur pemanfaatan dan
pengendalian pemanfaatan nilai strategis nasional yang rterdapat di dalam kawasan
tersebut.
3. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertambangan harus berpedoman pada rencana
tata ruang yang telah ditetapkan (RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota)
4. Kegiatan Pertambangan tidak dapat dilakukan pada kawasan peruntukan
pertambangan yang belum ditetapkan dalam rencana tata ruang (RTRW Provinsi dan
RTRW Kabupaten/Kota) untuk dapat dilakukan terlebih dahulu harus dilakukan revisi
terhadap RTRW (Provinsi atau Kabupaten/Kota), yang hanya dapat ditinjau kembali 1
(satu) kali dalam lima tahun, kecuali:
a. kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar
yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b. perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten/kota yang
dietapkan dengan Undang-Undang.

44. KRITERIA PENETAPAN
WILAYAH PERTAMBANGAN (RUU Minerba)
Wilayah Usaha Pertambangan (WUP)
Wilayah Pencadangan Negara (WPN)
UU No 27 Th 2003 Tentang Panas Bumi
Wilayah Kerja Pertambangan (WKP)

45. Wilayah Pertambangan (RUU) analog dengan Kawasan
peruntukan Pertambangan ( PP No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah nasional)
RUU Pertambangan Mineral dan
Batubara
PP No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah
Nasional
Wilayah Pertambangan Kawasan Peruntukan Pertambangan
Wilayah Usaha Pertambangan Kawasan peruntukan Pertambangan
Wilayah Pencadangan Nasional Strategis Nasional
Wilayah Pertambangan Rakyat Kawasan peruntukan pertambangan
KESETARAAN
Menteri perlu menetapkan Kriteria Kawasan Peruntukan Pertambangan,
termasuk didalamnya pengaturan arahan zonasi (pemanfaatan kawasan)

46. • Wilayah Hukum Pertambangan Mineral dan
Batubara Indonesia seluruh wilayah daratan,
perairan, dan landas kontinent Indonesia.
• Wilayah Pertambangan yang selanjutnya
disebut WP adalah wilayah yang memiliki
potensi mineral dan/atau batubara dan tidak
terikat dengan batasan administrasi.

47. Wilayah Hukum
Tambang Indonesia
WUP
WPR
WPN
WIUP
IPR
“WIKP”/”WPU
P”
WP : Wilayah Pertambangan
WUP : Wilayah Uasaha Pertambangan
WPN : Wilayah Pencadangan Nasional
WPR : Wilayah Pertambangan Rakyat
WIUP : Wilayah Izin Usaha Pertambangan
IPR : Izin Usaha Pertambangan
IKP : Izin Khusus Pertambangan
WILAYAH PERTAMBANGAN
Wilayah Pertambangan terdiri dari WUP, WPR dan/atau WPN
atau diimplementasikan dalam bentuk

48. WILAYAH PERTAMBANGAN
RUU Minerba
Pasal 9
1) WP sebagai bagian dari tata ruang nasional merupakan
landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
2) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan
Pemerintah Daerah dan dikonsultasikan dengan Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia.
3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas, luas dan
mekanisme penetapan WP diatur dengan Peraturan
Pemerintah.

49. Kriteria Umum WUP…. (konsep)
 Berdasarkan formasi pembawa mineral dan batubara,
atau
 Memiliki satu atau lebih jenis mineral dan atau
batubara (dibuat untuk semua komoditi utama dan
mineral pengikutnya)
 Terdiri dari satu atau lebih Wilayah Izin Usaha
Pertambangan (WIUP), atau
 Meliputi daerah eksisting perizinan yang telah ada.
 Berdasarkan kaidah konservasi, daya dukung
lingkungan, optimalisasi sumber daya mineral dan
batubara, penduduk dan infrastruktur.
 Boleh di Hutan Lindung dan Hutan Produksi tetapi
tidak boleh di hutan konservasi
 Tidak boleh tumpang tindih dengan kawasan lindung
geologi.

50. Kriteria Umum WUP
(lanjutan )
 Tidak harus dalam satu poligon bersama (bisa terpisah –
terpisah)
 Pemerintah Provinsi dapat menetapkan WUP untuk non logam
dan batuan
 WUP tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan .
 Mempunyai data dan informasi hasil penyelidikan umum dan /
atau eksplorasi
 Meliputi kawasan budidaya berupa kawasan peruntukan
pertambangan
 Mempunyai batas dengan koordinat geografis pada sistim
lembar peta rupa bumi Indonesia sekala 1 : 250.000 dari
Bakosurtanal
 Disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang Daerah
(koordinasi dengan daerah)
 Blok WUP tidak tumpang tindih dengan WPN

51. Kriteria Teknis WUP
 Mempunyai formasi batuan pembawa mineralisasi logam
dan/ atau batubara pada lembar peta geologi Indonesia
bersistim sekala 1 : 250.000 dari Badan Geologi atau,
 Memiliki sebaran batuan gunung api, batuan intrusif dan
batuan metamorf serta batuan sedimen untuk komoditi
mineral logam atau,
 Memiliki sebaran batuan sedimen pembawa gambut,
batubara, bitumen padat dan aspal atau,
 Mempunyai indikasi keterdapatan mineral dan/ atau
batubara yang prospek untuk diusahakan atau,
 Mempunyai nilai indikasi dan/atau potensi sumberdaya
mineral atau batubara atau,
 Mempunyai status potensi sumberdaya dan cadangan atau,

52. Kriteria Teknis WUP
( lanjutan)
 Mempunyai anomali unsur logam pada lembar peta geokimia
regional bersistim sekala 1 : 250.000 dari Badan Geologi atau,
 Mempunyai anomali gaya berat pada lembar peta gaya berat
regional bersistim sekala 1 : 250.000 dari Badan Geologi atau,
 Mempunyai pola anomali potasium radiometrik pada peta
lintasan survey aeromagnetik untuk mineral logam atau,
 Mempunyai rona berupa spot dan zona indikasi pemineralan
logam pada interpretasi citra landsat baik berupa pola struktur
maupun sebaran litologi.
 Mempunyai riwayat sebagai daerah bekas tambang mineral
dan/ atau batubara
 Meliputi kawasan budidaya dan sebagian kawasan lindung (
hutan lindung )

53. Kriteria Umum WPN ….(konsep)
 WUP tidak terikat dengan batasan
administrasi pemerintahan
 Mempunyai batas dengan koordinat geografis
pada sistim lembar peta rupa bumi Indonesia
sekala 1 : 250.000 dari Bakosurtanal
 Komoditi andalan meliputi batubara dan
mineral logam : Sn, Fe, Au, Ni, Cu dan Al
serta mineral lain yang dinyatakan strategis ;
 Mempunyai potensi sebagai pusat
pertumbuhan ekonomi
 Fungsi sebagai daerah konservasi dalam
rangka menjaga keseimbangan ekosistem dan
lingkungan;

54. Kriteria umum WPN
(lanjutan )
 Dapat disusun berdasarkan Penyelidikan Umum / Eksplorasi
dan atau indikasi dari formasi pembawa mineral dan batubara.
 Daerah frontier /green area dan atau daerah yang dikembalikan
oleh perusahaan (relinquish), dan eks KK/PKP2B yang
dikembalikan ke pemerintah serta eksisting KK, PKP2B, dan
KP
 Boleh di Semua Kawasan Hutan.
 Boleh tumpang tindih dengan wilayah kerja panas bumi dan
migas eksisting.
 Tidak harus dalam satu poligon bersama (bisa terpisah –
terpisah)
 WPN tdk terikiat dengan batas administrasi pemerintahan
 Blok WPN tidak tumpang tindih dengan blok WUP

55. Kriteria umum WPN
(lanjutan )
 Mempunyai potensi sebagai pusat pertumbuhan
ekonomi
 Menjadi andalan sebagai salah satu sumber
devisa negara
 Mempunyai komoditi mineral unggulan dan
batubara yang dapat menggerakan
perekonomian nasional dan menjamin
kecukupan energi
 Mempunyai lokasi yang strategis seperti di
wilayah perbatasan negara yang memiliki
potensi masalah internasional atau,

56. Kriteria Teknis WPN …… (konsep)
 Memberikan arahan prospek satu jenis
komoditi mineral dan batubara atau,
 Mempunyai komoditi dengan nilai tinggi
terhadap pemenuhan suplai kebutuhan
industri strategis nasional (industri baja,
industri peleburan tembaga, timah, aluminium
dan nikel) atau,
 Mempunyai nilai indikasi dan/atau potensi
sumberdaya mineral tetapi masuk dalam
kawasan lindung atau sumberdaya batubara
untuk tambang dalam atau,
 Mempunyai status potensi sumber daya
atau,

57. Kriteria Teknis WPN ( lanjutan)
 Mempunyai anomali antara lain unsur Au, Cu, Al, Ni, Fe
dan Sn pada lembar peta geokimia regional bersistim
sekala 1 : 250.000 dari Badan Geologi atau,
 Mempunyai anomali gaya berat pada lembar peta gaya
berat regional bersistim sekala 1 : 250.000 dari Badan
Geologi, atau
 Mempunyai rona berupa spot dan zona indikasi
pemineralan logam pada interpretasi citra landsat baik
berupa pola struktur maupun sebaran litologi atau,
 Mempunyai pola anomali potassium radiometric pada
lintasan survey aeromagnetic untuk mineral logam.

58. EXERCISE
PETA WILAYAH PERTAMBANGAN
 PETA WILAHAH PERTAMBANGAN
MINERAL PULAU SULAWESI
 PETA WILAYAH PERTAMBANGAN
BATUBARA PULAU KALIMANTAN

59. 1. PENGAMBILAN DATA GEOSAIN
- Survei Geologi
- Survei Geokimia
- Survei Geofisika
- Survei Landaian Suhu (opsional)
ANALISIS SISTEM PANAS BUMI
- Analisis data geosain terpadu
- Pemodelan tentatif sistem panas bumi
2. STATUS LAHAN ( tata ruang dan penggunaan lahan )
- Pertambangan
- Kehutanan
- Perkebunan/Transmigrasi
- Tata Ruang
KRITERIA PENETAPAN
WILAYAH KERJA PERTAMBANGAN
PERATURAN MENTERI ESDM NO 11 TH 2008