SlideShare a Scribd company logo
IV-1 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
4.1 DASAR PERUMUSAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN 
Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi : 
1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten; 
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan 
4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. 
5. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : 
Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya; 
1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya; 
2. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan; 
3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
IV-2 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
4. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut : 
4.1.1 KEBIJAKAN POLA RUANG RTRW NASIONAL DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN 
RTRW NASIONAL : Suaka margasatwa merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu di lakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu, memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Kawasan lindung suaka margasatwa, yaitu Suaka Margasatwa (SM) SM Bentayan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, SM Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin;. 
RTRW PROVINSI : Hutan Lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya Buatan, nilai sejarah serta budaya. Penetapan kawasan lindung antara lain 
1. Hutan Lindung 
Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 19.529,74Ha berlokasi di Bayung Lencir dan Batanghari Leko 
2. Kawasan Hutan Bergambut 
Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 meter. Kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Muara Enim seluas 617.415,00 Ha atau 6,73 % dari total luas wilayah. 
3. Kawasan suaka alam 
Rencana kawasan pelestarian alam, suaka alam dan cagar budaya di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 726.920,61 Ha (belum termasuk kawasan perlindungan Buaya Senyulong) atau 7,92% dari total luas wilayah yang merupakan kawasan yang berada di
IV-3 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
daratan, 58.236,52 Ha atau 0,63% dari total luas wilayah merupakan kawasan yang berada di perairan. 
Tabel 4.1 
Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam 
dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan No Nama Kawasan Kabupaten/ Kota Luas (Ha) % Terhadap Luas Wilayah A Suaka Margasatwa 726.920,61 7,92 
1 
Gunung Raya 
OKU Selatan 2 Padang Sugihan OKI dan Banyuasin 
3 
Isau-isau Pasemah 
Muara Enim dan Lahat 4 Gumai Pasemah Lahat, Empat Lawang 
5 
Dangku 
Musi Banyuasin 6 Bentayan Musi Banyuasin, Banyuasin 
B 
Taman Nasional 1 Taman Nasional Kerinci Seblat Musi Rawas dan Lubuk Linggau 
2 
Taman Nasional Sembilang 
Banyuasin C Taman Hutan Raya Kemampo Banyuasin 
D 
Taman Wisata Alam Punti Kayu 
Palembang E Cagar Budaya 
1 
Bukit Siguntang dan 
Taman Purbakala Sriwijaya 
Palembang 2 Megalith Pagar Alam dan Lahat 
3 
Situs Candi Bumiayu 
Muara Enim F Taman Nasional Laut/Perairan (TN Sembilang) Banyuasin 58.236,52 0,63 
G 
Perlindungan Buaya Senyulong* 
Musi Banyuasin 
13.871,94 
0,15 
Sumber : RTRW Sumsel 
Keterangan : *), Berada pada kawasan hutan produksi sehingga luasan tidak termasuk dalam luas total. 
4. Kawasan sempadan danau/waduk 
Kawasan sempadan danau/waduk di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 420,37 Ha atau 0,05 % dari total luas wilayah. Kawasan sempadan danau/waduk Provinsi Sumatera Selatan berada di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
IV-4 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.2 
Rencana Kawasan Sempadan Sungai 
di Provinsi Sumatera Selatan Sungai Besar Sungai Kecil Luas (Ha) % Terhadap Luas Wilayah Musi, Banyuasin, Calik, Lalan, Rawas, Ogan, Komering, Batanghari Leko, Semangus, Lematang, Lakitan, Kelingi, Sugihan, Sembilang, Mesuji, Upang , Saleh Kapas, Menanti, Lain, Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus,Kutu, Mengkulam, Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai, Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling, Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan,Padi, Saleh Upang, Padang, Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta, Enim, Selangis, Endikat, Lengi, Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye, Saka, Penaku, Gilas, Lempuing, Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebubus. 203.640,55 2,22 
Sumber : RTRW sumsel 
5. Kawasan Rawan Bencana 
Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan luas wilayah rawan bencana seluas 1.001.838,30 atau 10,91 % dari total luas wilayah. 
Tabel 4.3 
Kawasan Rawan Bencana Banjir 
di Provinsi Sumatera Selatan No Banjir Intensitas Bencana (Ha) Jumlah (Ha) % Terhadap Luas Wilayah Sangat Tinggi Tinggi 
1 
Banyuasin 
45.992,68 
290.038,19 
336.030,87 
3,66 2 Muara Enim 49.499,15 16.777,32 66.276,46 0,72 
3 
Musi Banyuasin 
1.489,30 
127.628,27 
129.117,56 
1,41 4 Musi Rawas - 39.266,15 39.266,15 0,43 
5 
Ogan Komering Ilir 
80.313,28 
271.740,88 
352.054,16 
3,83 6 Ogan Komering Ulu - 17,28 17,28 0,00 
7 
Ogan Komering Ulu Selatan 
- 
367,84 
367,84 
0,00 8 Ogan Komering Ulu Timur - 71.097,89 71.097,89 0,77 
9 
Palembang 
- 
7.610,09 
7.610,09 
0,08 Total 177.294,40 824.543,89 1.001.838,30 10,91 
Sumber : RTRW Sumsel, 2010.
IV-5 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
4.1.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
Pola ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya serta rencana-rencana lainnya yang terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pola Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. 
A. KAWASAN HUTAN LINDUNG 
Kawasan untuk fungsi lindung mempunyai status yang amat penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya. Untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan, penetapan kawasan lindung berpedoman kepada Keppres No. 32/1990 yang pengidentifikasiannya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya alamiah maupun kawasan- kawasan berupa cagar alam dan taman nasional. 
TABEL 4.4 
KRITERIA KAWASAN LINDUNG Pemanfaatan ruang Kriteria Kawasan Hutan lindung Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175; Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%;
IV-6 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut; 
Kawasan resapan air Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun; Struktur tanah yang mudah meresapkan air tanah; Memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar; Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm; Mempunyai kemampuan meluruskan air dengan kecepatan lebih dari 1 mm/hari; Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat; Kelerengan kurang dari 15%; dan atau Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam. Ketinggian lebih dari 1000 m diatas permukaan laut. Kawasan sekitar danau Kawasan sekitar danau/waduk/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dankondisi fisik danau/waduk/situ sekurang- kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi kearah darat. 
Kawasan sempadan sungai Sekurang-kurangnya 100 m dikanan kiri sungai besar dan 50 meter dikanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m; Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m sampai dengan 20 m; Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m; Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai
IV-7 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau; dan atau Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan infeksi antara 10-15 meter. Kawasan sekitar mata air Kawasan di sekitar mata air dengan radius sekurang- kurangnya 200 m, bagian hilir dapat difungsikan untuk kawasan berfungsi lindung sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. 
Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota antara laindi kawasan permukiman, industry, tepi sungai/jalan yang berada di kawasan perkotaan; Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 Ha; Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur; Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohanan,bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik,maupun jenis asli atau domestik; dan atau 
Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik, maupun jenisasli atau domestik. Kawasan Cagar alam Mewakili formasi biota tertentu dan /atau unit-unit penyusunannya; Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
IV-8 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan atau Mempunyai ciri khas yang dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah sertakeberadaannya memerlukan konversi 
Taman Hutan rakyat Wilayah dengan ciri khas asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau kawasan yang sudah berubah. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam; dan atau Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk membangun koleksi tumbuhandan/atau tidak asli. Taman wisata alam Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologinya yang indah, unik dan nyaman; Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin sumberdaya alam hayati yang dapat dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan atau Kondisi lingkungan sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. 
Kawasan perairan 
Wilayah yang merupakan genangan air baik berupa sungai, danau/situ, tambak dan sejenisnya. Kawasan rawan gunung merapi Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh lansung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; dan atau Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava. 
Kawasan rawan gempa bumi Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak; Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
IV-9 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala richter; Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk; dan atau Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor. Kawasan rawan gerakan tanah Daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. 
Kawasan rawan banjir 
Daerah dengan kerentanan tinggi terkena banjir. 
Sumber : Keppres No 32 tahun 1990 
B. KAWASAN BUDIDAYA 
Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman dan industri. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. Kriteria penetapan kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini 
TABEL 4.5 
KRITERIA PENETAPAN KELAYAKAN/ 
KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKOTAAN No Jenis Kawasan Kriteria KEPRES No.32 / 1990 1 Kawasan Hutan Produksi tetap/biasa Kawasan Hutan Produksi terbatas Kawasan Hutan Rakyat Ketinggian < 1000 m dpl kecuali lahan yang sudah ditanami tanamantahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air; Mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan perairan dan drainase;
IV-10 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
c. Kemiringan tanah < 30% kecuali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol, dengan kemiringan < 15%; Kedalaman efektif tanah > 30 cm; dan e. Bukan daerah kritis/bahaya lingkungan beraspek geologi: daerah longsoran, patahan aktif dan daerah erosi. 
2 
Kawasan tanaman perkebunan/tahunan Ketinggian <1000m dpl Kedalaman efektif tanah >60% Di luar kawasan lindung; Berfungsi sebagai daerah resapan air; dan Daerah kritis / bahaya lingkungan, longsoran, patahan aktif, daerah kritis erosi permukaan. 3 Tanaman pangan lahan basah/tanaman pangan tadah hujan Ketinggian <1000 m dpl kecuali lahan yang sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air Kemiringan tanah < 40% kecuali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol dengan kemiringan < 15%. 
4 
Kawasan tanaman lahan kering Kemiringan tanah <30% Daerah kritis/bahaya lingkungan, longsoran, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan 5 Kawasan Peternakan Ketinggian > 1000 m dpl Kemiringan lereng < 15% Jenis tanah/iklim sesuai dengan padang rumput 
6 
Kawasan Perikanan Kemiringan lereng < 8% Persediaan air permukaan cukup. 7 Kawasan Pertambangan/ESDM Mempunyai potensi bahan tambang 
8 
Kawasan Pariwisata Memiliki keindahan dan panorama alam
IV-11 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi Memiliki bangunan sejarah 9 Kawasan Permukiman Kemiringan lereng < 15% Ketersediaan air terjamin Aksesibilitas yang baik Tidak berada pada daerah rawan bencana Berada dekat dengan pusat kegiatan 
10 
Kawasan Peruntukan Industri Ketinggian < 1000 m dpl Kemiringan lereng < 3% Ketersediaan air baku yang cukup Adanya sistem pembuangan limbah Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah 11 Kawasan Perdagangan dan Jasa Kemiringan lereng < 15% Ketersediaan air terjamin Aksesibilitas baik Terletak di pusat kota/kegiatan 
Sumber : Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya 
4.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG 
Kawasan lindung yang akan dimantapkan diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi. Selain itu juga dimaksudkan untuk melindungi kelestarian wilayah bawahannya berupa kawasan budidaya yang keberadaannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Kawasan tersebut adalah perkebunan rakyat dan lahan pertanian lahan basah/sawahirigasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdapat 3 (tiga) jenis kawasan lindung, yaitu: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, (2) Kawasan perlindungan setempat, dan (3) Kawasan rawan bencana alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta rencana pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
IV-12 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
A. KAWASAN HUTAN LINDUNG (HUTAN BERFUNGSI LINDUNG) 
Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Musi Banyuasin di tetapkan seluas 19.131 Ha, Pelestarian fungsi ekologis kawasan ini sangat penting untuk dipertahankan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian ketat terhadap aktivitas pembangunan. Kawasan hutan yang masih lestari perlu dijaga dari perambahan masyarakat. Sedangkan kawasan yang sudah terbuka agar dilakukan reboisasi dengan berbagai jenis tanaman hutan, seperti: Merbau (Intsia biyuga), Bintangur (Calophyllum inophyllum), Mersawa (Anoisopterapolyandra),Nyatoh (Palaquium gutta), Terentang (Campnosperma auriculata), Medang (Litsea firma), Terap (Artocarpus spp), dan lain-lain. 
Tabel 4.6 
Rencana Luas Kawasan Hutan Lindung 
Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Kecamatan Luas ( Ha) 
1 
Kec. Batanghari Leko 
Hutan Lindung 
18864 
2 
Kec. Bayung Lencir 
Hutan Lindung 
136 
3 
Kec. Sanga Desa 
131 
Jumlah 
19.131 
Sumber : Hasil Rencana 2011 
B. KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA KAWASAN RESAPAN AIR 
Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Dengan indicator sebagai berikut : Kawasan ini terletak di daerah tangkapan air (chathment area) hulu sungai, yakni disebagian kawasan ini merupakan kawasan hutan produksi dan sebagian lainnya merupakan ladang/tegalan, dan permukiman. Secara fisik kawasan ini memiliki karakteristik bentuk wilayah agak bergunung dan bergunung (lereng>40%), jenis tanah umumnya podsolik litik, dengan kemampuan meresapkan air cukup baik, dan curah hujan cukup tinggi>2000 mm/tahun.
IV-13 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Fungsi ekologis kawasan ini perlu dilestarikan agar kemampuan untuk meresapkan air hujan dapat dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu pemanfaatan lahan di kawasan ini perlu dilaksanakan dengan pengendalian ketat dengan mempertahankan tutupan lahan secara optimal.
IV-14 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Peta potensi hutan
IV-15 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.7 
Rencana Hutan Produksi 
Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2030 KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG LUAS (Ha) Budidaya Kehutanan Kec. Babat Supat 
Hutan Produksi Terbatas 
81 Hutan Produksi Tetap 4795 
Hutan Produksi Konversi 
27594 Kec. Babat Toman 
Hutan Produksi Tetap 
345 Kec. Batanghari Leko 
Hutan Produksi Konversi 
8035 Hutan Produksi Terbatas 74800 
Hutan Produksi Konversi 
8035 Kec. Bayung Lencir 
Hutan Produksi Terbatas 
19113 Hutan Produksi Tetap 304569 
Hutan Produksi Konversi 
7975 Kec. Lais 
Hutan Produksi Tetap 
401 Kec Keluang 
Hutan Produksi Konversi 
19230 Kec. Lalan 
Hutan Produksi Tetap 
12366 Hutan Produksi Konversi 9910 
Kec. Plakat Tinggi 
Hutan Produksi Tetap 742 
Kec Sekayu 
Hutan Produksi Konversi 199 
Kec. Sanga Desa 
Hutan Produksi Tetap 1045 
Hutan Produksi Konversi 
8288 Kec. Sungai Keruh 
Hutan Produksi Tetap 
11612 Kec Sungai Lilin 
Hutan Produksi Konversi 
29148 Kec. Tungkal Jaya 
Hutan Produksi Tetap 
6010 Jumlah 554293
IV-16 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Adapun arahan pemanfaatan lahan di kawasan resapan air ini antara lain: Di kawasan hutan produksi tetap, dengan kemiringan lereng >40%, diarahkan untuk penanaman jenis tanaman hutan yang secara endemik telah tumbuh di kawasan ini, seperti: Merbau (Intsia biyuga), Bintangur (Calophyllum inophyllum), Mersawa (Anoisoptera polyandra), Nyatoh (Palaquium gutta), Terentang (Campnosperma auriculata), Medang (Litsea firma), Terap (Artocarpus spp), dan lain-lain. Di kawasan non hutan, dengan kemiringan lahan >40% diarahkan untuk pengembangan hutan rakyat, dengan jenis tanaman penghasil kayu bangunan, seperti mahoni dan sungkai (tanaman jati dan akasia tidak direkomendasikan. Karena di kawasan ini curah hujan tinggi, sehingga jati akan tumbuh subur tetapi kualitas kayunya rendah. Sedangkan tanaman akasia tidak direkomendasikan, karena daunnya mengandung lignin, sehingga licin dan kurang mampu mengintersep curah hujan, serta serasahnya sulit terdekomposisi. 
C. KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT 
Sungai-sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi sungai tersebut. Kawasan sempadan ini memiliki lebar sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai. 
Tujuan pemantapan kawasan sempadan sungai adalah melindungi daerah sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. 
Arahan kebijakan pemantapan kawasan ini antara lain: Pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai yang harus dilindungi 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil/anak sungai, atau disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Mencegah kegiatan budidaya secara bertahap di kawasan tepi sungai dimana kegiatan tersebut dapat merusak kawasan tepi sungai. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai dan anak sungai yang berada diluar permukiman.
IV-17 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Lokasi wilayah perlindungan setempat Kabupaten Musi Banyuasin berada di sungai-sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Air Lalan, Sungai Air Calik. 
Namun ada perlakuan khusus untuk di wilayah sungai Musi, karena sungai musi memiliki wilayah yang penduduk sudah bermukim dan hidup di dekat sungai sehingga hal ini menjadikan satu tradisi dan kebudayaan serta sebagai mata pencaharian, sehingga diperlukan hanya arahan penataan permukiman di kawasan Sungai Musi 
D. KAWASAN SUAKA ALAM 
Kawasan Suaka Alam terdiri dari : 
1. Kawasan Cagar Alam 
2. Kawasan Suaka Margasatwa 
Syarat suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Cagar Alam, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: mempunyai keanekragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem; mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya; mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; mempunyai ciri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah. 
Syarat suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Suaka Margasatwa apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yangperlu dilakukan upaya konservasinya; memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi; merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
IV-18 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan atau mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. 
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Kawasan Suaka Alam margasatwa, Kawasan Suaka Marga Satwa ditetapkan 53042 Ha 
Tabel 4.8 
Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2030 KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG LUAS (Ha) Kawasan Lindung Kec. Batanghari Leko 
Suaka Marga Satwa 
17411 Kec. Bayung Lencir 
Suaka Alam 
2 Suaka Marga Satwa 9410 
Kec. Keluang 
Suaka Marga Satwa 2121 
Kec. Lalan 
Suaka Marga Satwa 3123 
Kec. Tungkal Jaya 
Suaka Marga Satwa 20975 
53042 
Sumber : Hasil Rencana 2011 
Arahan pengelolaan suaka alam dan suaka margasatwa antara lain: Pelestarian ekosistem yang masih berkembang Memperketat patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budidaya ke kawasan lindung. Penerapan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung.
IV-19 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
PETA FUNGSI KAWASAN HUTAN
IV-20 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
PETA USULAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
IV-21 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
E. KAWASAN TAMAN NASIONAL DAN TAMAN NASIONAL LAUT 
Kabupaten Musi banyuasin memiliki kawasan taman nasional dan taman nasional Laut, dimana lokasi kawasan berada di Kecamatan Lalan dengan jumlah kawasan Taman Nasional berjumlah 210,649,922 Ha, dan taman nasional Laut berjumlah 
Tabel 
Luasan Kawasan Taman Nasional dan taman nasional Laut 
Kabupaten Musi banyuasin 2011 No. Nama Kecamatan Taman nasional Taman nasional Laut 
1 
Kec. Babat Supat 
2 
Kec. Babat Toman 
3 
Kec. Batanghari Leko 
4 
Kec. Bayung Lencir 
5 
Kec. Keluang 
6 
Kec. Lais 
7 
Kec. Lalan 
2831 
210 
8 
Kec. Lawang Wetan 
9 
Kec. Plakat Tinggi 
10 
Kec. Sanga Desa 
11 
Kec. Sekayu 
12 
Kec. Sungai Keruh 
13 
Kec. Sungai Lilin 
14 
Kec. Tungkal Jaya 
Sumber : Hasil rencana 2011 
F. KAWASAN RAWAN BENCANA 
Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi risiko bencana. 
Pengurangan risiko bencana adalah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen- elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi
IV-22 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
(mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja pengurangan risiko bencana terdiri dari bidang aksi sebagai berikut: Kesadaran dan pengkajian risiko, termasuk analisis bahaya dan analisis kerentanan atau kapasitas pengembangan pengetahuan, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan informasi komitmen publik dan kerangka kerja institusional, termasuk aksi kelembagaan, kebijakan, perundangan dan komunitas penerapan langkah-langkah, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan tata kota, perlindungan fasilitas penting, penerapan sains dan teknologi, kemitraan, jejaring dan instrumen finansial. Sistem peringatan dini termasuk peramalan, penyebaran peringatan, tindakan-tindakan kesiapsiagaan dan kapasitas untuk memberikan reaksi. 
Pada dasarnya peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari bencana banjir, Kebakaran hutan dan kemungkinan bencana tanah longsor. Peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin bisa saja terjadi akibat dari dinamisasi karakteristik alam maupun pengaruh kelalaian manusia. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya. Untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana diperlukan data dan informasi sehingga menghasilkan prediksi dan analisa secara signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat digali dari informasi geologi dan hidrologi atau dari kejadian bencana yang selama ini terjadi. 
Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam mengurangi resiko rawan bencana dengan mengurangi kerentanan dan memperkuat ketahanan mereka adalah sangat penting. Melalui program pengelolaan bencana berbasis masyarakat, sasaran penataan ruang dalam penanggulangan bencana adalah untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana di Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama bekerja mengurangi dampak dari bencana yang dapat berpengaruh kepada mereka. Diharapkan melalui pengaturan penataan ruang, stakeholder akan lebih memperkuat mekanisme mereka terhadap bahaya bencana. 
Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman. Berikut beberapa tindakan pencegahan dalam penanggulangan bencana: 
1. Pembuatan hujan buatan untuk mencegah terjadinya kekeringan di suatu wilayah;
IV-23 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
2. Melarang atau menghentikan penebangan hutan; 
3. Menanam tanaman bahan pangan pokok alternatif; 
4. Menanam pepohonan di lereng gunung 
Gambar 4.1 Konsep Penanganan Bencana 
Mitigasi atau pengurangan adalah upaya untuk mengurangi atau meredam risiko. Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik. Tindakan mitigasi atau peredaman dampak ancaman dapat berupa : 
1. Membuat bendungan, tanggul, kanal untuk mengendalikan banjir; pembangunan tanggul sungai dan lainnya; 
2. Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi; pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan bangunan; 
3. Penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana.
IV-24 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tindakan Kesiagaaan dalam meminimalisir dampak bencana adalah : 
1. Pembuatan sistem peringatan dini; 
2. Membuat sistem pemantauan ancaman; 
3. Membuat sistem penyebaran peringatan ancaman; 
4. Pembuatan rencana evakuasi; 
5. Membuat tempat dan sarana evakuasi; 
6. Penyusunan rencana darurat, rencana siaga; 
7. Pelatihan, gladi dan simulasi atau ujicoba; 
8. Memasang rambu evakuasi dan peringatan dini. 
Tindakan tanggap darurat dalam meminimalisir dampak bencana: 
1. Evakuasi; 
2. Pencarian dan penyelamatan; 
3. Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD); 
4. Pengkajian cepat kerusakan dan kebutuhan; 
5. Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan, konseling; 
6. Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air; 
7. untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat. 
Konsep Mitigasi bencana Kawasan Rawan Bencana pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : 
1. Daerah Rawan Banjir 
Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun
IV-25 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
ekonomi. Sembilan puluh persen dari kejadian bencana alam (tidak termasuk bencana kekeringan) berhubungan dengan banjir. Jenis banjir yang sering terjadi: bandang atau kiriman dan pasang-surut akibat gelombang pasang. 
Di Kabupaten Musi Banyuasin beberapa daerah yang dikhawatirkan akan mengalami banjir merupakan daerah yang berada di sekitar sepanjang Sungai Musi. Khususnya pada daerah-daerah yang terjadi di Wisalah Sungai Musi selain itu Wilayah lainnya mencakup sebagian Kec. Babat Toman, Kecamatan Lais, kecamatan lawang wetan , Kec. Sekayu dengan luasan keseluruhan 30.457,750 Ha. Pengelolaan daerah yang sering mengalami banjir adalah dengan membatasi kegiatan pembangunan khususnya perumahan dan permukiman pada daerah tersebut. Pada beberapa daerah tertentu perlu diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau. Untuk mengurangi dampak kerugian dari bencana banjir serta antisipasinya, Pemerintah Daerah perlu merencanakan beberapa kegiatan antara lain : 
a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
Rusaknya daya dukung lingkungan diakibatkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah resapan air, pembabatan hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan serta pertambangan dapat mengakibatkan cepatnya aliran air menuju hilir. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai di lain pihak menghambat dan menyumbat aliran. Kombinasi antara kedua keadaan tersebut dapat menimbulkan banjir serta genangan. Banjir semakin sering terutama jika terjadi hujan lebat, hal ini disebabkan pula karena sistem drainase yang tidak memadai. 
Pengelolaan daya dukung lingkungan tergantung perilaku serta kebiasaan manusia dalam mengelola lingkungannya, diperlukan kesadaran serta inisiatif yang tinggi dari masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, peningkatan kesadaran perlu ditunjang oleh kegiatan yang terprogram melalui sosialisasi dan pelatihan masyarakat mengenai pengelolaan baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana banjir.
IV-26 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Hal yang perlu direncanakan dalam mengantisipasi bencana banjir berkaitan dengan permasalahan lingkungan antara lain pembangunan dan peningkatan sarana kebersihan serta sanitasi di Wilayah aliran sungai serta anak sungainya. Hal lain yang perlu direncanakan adalah penghijauan daerah sempadan sungai dan konservasi lahan di wilayah hulu sungai, akan dapat membantu penyerapan serta salah satu upaya agar air tidak cepat mengalir. Dalam upaya menahan aliran air, direncanakan juga pembangunan bendung pada tiap anak sungai yang pengaruh debit air lepasannya signifikan menyumbang banjir. Selain itu bendung ini dapat berfungsi pula sebagai penahan sedimentasi serta dengan menerapkan konsep eko-hidrologi sehingga diperoleh bangunan- bangunan air yang ramah lingkungan. 
b. Pembangunan Fasilitas Peringatan Dini (early warning) dan mekanisme tanggap darurat bencana banjir. 
Sistem peringatan dini ini akan sangat efektif jika disertai dengan pelaksanaan mekanisme tanggap darurat. Mekanisme ini berkaitan dengan penyusunan petunjuk teknis operasional dan Aturan, termasuk sistem mobilisasi, penanganan bidang kesehatan serta sekolah darurat, yang harus dilakukan ketika dan setelah terjadi bencana banjir. Oleh karena itu perlu direncanakan juga pusat penanganan bencana dan pembangunan rumah singgah di daerah aman tidak jauh dari wilayah yang sering terkena banjir. Mekanisme tanggap darurat ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah langganan banjir Dalam rangka otomatisasi serta penanganan lebih lanjut, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi dalam bentuk basis data kemudian dilakukan analisis banjir yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet secara on-line 
c. Normalisasi Sungai dan Anak Sungai. 
Normalisasi sungai dimaksudkan agar air yang mengalir lancar dan dapat dikendalikan. 
d. Penepatan Jalur Pengungsian Yang Aman 
Tiap lingkungan pemukiman yang rawan banjir harus punya rute penyelamatan yang aman, serta penampungan sementara dilokasi yang letaknya lebih tinggi dari
IV-27 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
permukaan air banjir. Strategi-strategi pencegahan lainnya adalah Badan-badan Pemerintah mengambil alih lahan-lahan di jalur banjir. Penghuninya diberi lahan lain yang lebih aman. Diberikan perangsang berupa pinjaman lunak, subsidi atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan bagi rakyat dan penanam modal yang bersedia mengalihkan rencana pembangunan lokasi rawan banjir ke tempat lain yang lebih tahan banjir. Dilaksanakan penganekaragaman produksi pertanian, misalnya menanam pangan yang „kedap – banjir‟ atau menambahkan pepohonan di lahan atau menyesuaikan musim tanam dengan musim banjir. Juga dilaksanakan upaya membangun lumbung pangan cadangan dan penyimpanan yang aman untuk produk – produk pertanian. Penghijauan, pengelolaan ruang budi daya dan pengaturan areal merumput ternak untuk mencegah pengguguran dan penggundulan, agar tanah lebih mampu menyerap serta menahan air. Pembangunan gedung-gedung atau bukit-bukit buatan yang cukup tinggi yang akan dipakai sebagai tempat penampungan sementara para pengungsi seandainya penyelamatan ke lokasi lain tak mungkin dilaksanakan. Bagi negara-negara berkembang yang banyak memanfaatkan tanah seputar jalur banjir, harus dilakukan kerjasama dengan rakyat. Perencanaan teknis sistem pengendalian banjir (secara fisik) didasarkan pada debit banjir tertentu tanpa mengantisipasi terjadinya debit banjir yang lebih besar dari debit banjir rencana. Terjadinya kerusakan dan bencana banjir yang relatif besar yang sering terjadi akhir-akhir ini antara lain disebabkan oleh masalah ini. Terdapat berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, yang disebut upaya non struktur. Masyarakat yang tinggal di lahan yang berupa dataran banjir harus sadar dan memahami bahwa meskipun telah dibangun prasarana fisik pengendali banjir, lahan tersebut sewaktu-waktu masih dapat tergenang banjir. Selalu siap dan waspada serta ikut berupaya menekan besarnya kerugian/ bencana, antara lain dengan membangun rumah panggung dan berbagai upaya “penyesuaian” lainnya. Antisipasi lainnya misalnya konstruksi bangunan pengendali banjir seperti misalnya tanggul untuk daerah permukiman / perkotaan padat harus cukup aman dan stabil serta tidak jebol pada saat terjadi limpasan banjir di atas tanggul. Upaya-upaya non-struktur tersebut dapat berupa : 
1. Konservasi tanah dan air di DAS hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya debit puncak banjir serta
IV-28 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan / sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan ini merupakan gabungan antara rekayasa teknik sipil dengan teknik agro, yang bertujuan untuk mengendalikan aliran permukaan antara lain dengan terasering, bangunan terjunan, check dam /dam penahan sedimen, dam pengendali sedimen, kolam retensi, penghijauan, dan reboisasi serta sumur resapan. 
2. Pengelolaan dataran banjir (flood plain management) berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur dan menyesuaikan sedemikian rupa sehingga risiko / kerugian / bencana yang timbul apabila tergenang banjir sekecil mungkin (flood risk / flood damage management). Rekayasa yang berupa bangunan antara lain berupa: rumah tipe panggung, rumah susun, jalan layang, jalan dengan perkerasan beton, pengaturan penggunaan rumah / gedung bertingkat, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa di bidang pertanian dapat berupa pemilihan varitas tanaman yang tahan genangan. Perangkat lunak yang diperlukan antara lain berupa flood plain zoning, flood risk map, dan rambu- rambu atau papan peringatan yang dipasang di dataran banjir. 
3. Penataan ruang dan rekayasa di DAS hulu (yang dengan pertimbangan tertentu kemungkinan ditetapkan menjadi kawasan budidaya) sedemikian rupa sehingga pembudidyaan / pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan tidak memperbesar debit dan masalah banjir. 
4. Penanggulangan banjir (flood fighting) untuk menekan besarnya bencana dan mengatasinya secara darurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan satkorlak penanggulangan banjir, yang dilaksanakan sebelum kejadian banjir (meliputi perondaan dan pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir / dataran banjir), pada saat kejadian banjir berupa upaya penyelamatan, pengungsian penutupan tanggul yang bocor dan atau limpas, maupun kegiatan pasca banjir yang berupa penanganan darurat perbaikan kerusakan akibat banjir.
IV-29 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
5. Penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk menekan besarnya bencana bila banjir benar-benar terjadi. Upaya ini untuk mendukung kegiatan penanggulangan banjir. 
6. Flood proofing yang dilaksanakan sendiri baik oleh perorangan, swasta maupun oleh kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah banjir secara lokal, misalnya di kompleks perumahan / real estat, industri, antara lain, dengan membangun tanggul keliling, polder dan pompa, serta rumah panggung. 
7. Peran masyarakat yang didukung penegakan hukum antara lain dalam menaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu, menghindarkan terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat sampah padat maupun bangunan / hunian dan tanaman di daerah sempadan sungai. 
8. Penetapan sempadan sungai yang didukung dengan penegakan hukum. Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai acuan adalah Peraturan Menteri PU No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Pada setiap sungai harus ditetapkan batas sempadannya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 
9. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatan pemahaman, kepedulian dan perannya. 
10. Penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation). Masyarakat miskin di perkotaan banyak yang terpaksa menghuni daerah sempadan sungai yang seharusnya bebas hunian karena sangat membahayakan keselamatan jiwanya; demikian pula masyarakat petani lahan kering di DAS hulu pada umumnya miskin sehingga kesulitan untuk melaksanakan pola bercocok tanam yang menunjang upaya konservasi tanah dan air.
IV-30 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
2. Bencana Kebakaran 
Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca. Wilayah bencana kebakaran ini mencakup wilayah Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu dengan luas keseluruhan 218.608,803 Ha. Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain : 
a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran; 
b. Peningkatan penegakan hukum; 
c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini; 
d. Pembuatan waduk-waduk kecil, bak penampungan air dan hydran untuk pemadaman api; 
e. Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahan perkebunan dengan hutan; 
f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran; 
g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalam pengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalu besar; 
h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehingga membakar wilayah yang Iuas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yang tak terkendali; 
i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang Iuas; 
j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat; 
k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen; 
l. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.
IV-31 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
PETA RAWAN BENCANA
IV-32 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
4.3 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA 
Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, rencana pengembangan kawasan budi daya ini diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prinsip penetapan kawasan ini adalah berdasarkan dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut. Analisis spasial arahan pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan luas kawasan budi daya sebesar 1.326.112,732 Ha. Arahan pola ruang kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah. 
Kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari : 
a. Kawasan Budidaya Kehutanan ; 
b. Kawasan Permukiman; 
c. Kawasan Perkebunan; 
d. Kawasan Pertanian; 
e. Kawasan Pertambangan; 
f. Kawasan industri 
g. Kawasan pariwisata 
h. Kawasan lainnya 
A. PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI 
Kawasan budidaya yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi. Kawasan hutan diharapkan dapat menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
IV-33 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.9 Kriteria Peruntukan Hutan Produksi Peruntukan Hutan Produksi Tujuan  Meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan;  Memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna bahan baku kayu untuk industri, kayu pertukangan dan kayu energi;  Terpeliharanya kondisi tata air dan lingkungan yang baik,khususnya lahan milik rakyat;  Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara;  Pemberdayaan masyarakat pedesaan. 
Kriteria/Penetapan 
 Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik; 
 Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil hutan seperti kawasan industri; 
 Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan pasar lokal, regional, nasional, dan internasional 
 (pelabuhan laut, angkutan sungai, jalan raya, kereta api); 
 Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya lingkungan dan sumberdaya air (sungai,mata air, air tanah).
IV-34 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.10 Luasan Budidaya hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin 2010 KLASIFIKASI Hutan Produksi KECAMATAN LUAS (Ha) Budidaya Kehutanan Hutan Produksi Kec. Babat Supat 4795 
Kec. Babat Toman 
345 Kec. Batanghari Leko 70536 
Kec. Bayung Lencir 
304569 Kec. Lais 401 
Kec. Lalan 
12366 Kec. Plakat Tinggi 742 
Kec. Sanga Desa 
1045 Kec. Sungai Keruh 11612 
Kec. Tungkal Jaya 
6010 412421 
Sumber : Hasil Rencana 2011 
Gambar 4.4 Rencana Luasan Budidaya hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin 2011 
0 
50000 
100000 
150000 
200000 
250000 
300000 
Hutan produksi 
Hutan produksi
IV-35 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Dilihat dari luasan serta produksi maka ditetapkan arahan pengembangan dan intensif pengembangan diarahkan ke Kecamatan 
1. Kecamatan Bayung Lencir 
2. Kecamatan Batanghari Leko 
3. Kecamatan Lalan 
Sedangkan Kawasan Hutan Produksi terbatas berada di Kecamatan Batanghari Leko 74800 Ha,Kecamatan Lencir 19113 Ha, Tabel 4.11 Rencana Luasan Budidaya hutan produksi terbatas Kabupaten Musi Banyuasin 2010 KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG LUAS (Ha) Budidaya Kehutanan Kec. Babat Supat 
Hutan Produksi Terbatas 
81 Kec. Batanghari Leko 
Hutan Produksi Terbatas 
74800 Kec. Bayung Lencir 
Hutan Produksi Terbatas 
19113 
Sumber : Hasil Rencana 2011 Dilihat dari luasan serta produksi maka ditetapkan arahan pengembangan dan intensif pengembangan hutan produksi terbatas diarahkan ke Kecamatan 
1. Kecamatan Bayung Lencir 
2. Kecamatan Batanghari Leko
IV-36 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Gambar 4.5 Luasan Budidaya hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin 2011 
Potensi kawasan hutan produksi dan produksi terbatas memiliki peluang besar bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat sekitar, namun potensi tersebut diharuskan dikelola secara baik, berkelanjutan dan tentunya menjaga kelestarian hutan produksi dengan mengunakan pola pemberdayaan masyarakat. Rencana upaya arahan dalam pengembangan hutan produksi dapat di lakukan dengan langkah langkah sebagai berikut Pola Mandiri 
Masyarakat setempat membentuk kelompok, pemerintah mengalokasikan areal untuk setiap individu dalam kelompok dan masing masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan Hutan tanaman rakyat, pengajuan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari Pemda Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S 
Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPJJK-HTR ke individu dan menetapkan mitra, mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar Pola Developer 
BUMN/S sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR 
0 
20000 
40000 
60000 
80000 
100000 
Kec. Batanghari Leko 
Kec. Bayung Lencir 
Kec. Keluang 
Kec. Sekayu 
Kec. Sungai Lilin 
Hutan Produksi Terbatas 
hutan produksi terbatas
IV-37 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemgang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit Pengembangan Hutan produksi dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain : Menginventarisir sasaran pengembangan Hutan produksi, baik lahan yang belum menghasilkan, sudah menghasilkan, lahan kritis Manajemen kawasan meliputi pemantapan kawasan, penataan kawasan, dan pengamanan kawasan; Pengelolaan hutan yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial; Manajemen kelembagaan yang meliputi penataan organisasi, input pengelolaan sumberdaya hutan lestari (al. sumberdaya manusia, keuangan, material, metode dan waktu). 
KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN, MELIPUTI : 
A. KAWASAN PERTANIAN LAHAN BASAH 
Pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut. Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 3 jenis produksi sawah yaitu 
1. Sawah tadah hujan, 
Yaitu Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan. 
2. Sawah jenis pasang surut 
Yaitu Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 
3. Sawah Lebak
IV-38 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Sawah Lebak adalah sawah rendahan yang tergenang secara periodik sekurang- kurangnya tiga sampai enam bulan secara kumulatif dalam setahun, dan dapat kering atau lembab tiga bulan secara komulatif dalam setahun. 
Arahan kawasan pertanian lahan basah diperlukan pengembangan selain bertujuan agar produksi semakin meningkat tetapi juga menjaga agar kawasan pertanian lahan basah tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian, untuk itu diperlukan pengendalian ketat dalam hal perijinan agar selain itu diperlukan juga pengembangan kawasan ini untuk di arahkan meningkatkan produktifitas lahan dengan memanfaatkan jaringan irigasi, karena Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi sumber air yang melimpah karena wilayahnya dikelilingi oleh sungai sungai besar dan kecil. Kawasan sumber daya pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertanian lahan basah berjenis sawah pasang surut, sawah lebak dan sawah tadah hujan, dengan rincian sebagai berikut 
1. Sawah berjenis Pasang Surut 
Luas lahan sawah ber jenis pasang surut terbesar berada di Kecamatan Lalan dengan luas lahan 26.091 Ha di ikuti oleh Kecamatan Sungai Lilin dengan luas lahan 5.685 Ha dan yang terkecil di Kecamatan Keluang dengan luas lahan 146 Ha 
2. Sawah Berjenis Sawah Lebak 
Luas lahan sawah berjenis sawah lebak berada di 6 kecamatan, namun sawah lebak terbesar berada di Kecamatan Sekayu dengan luas 5.789 Ha, Kecamatan Babat Toman dengan luas 4.889 Ha, Kecamatan Lais dengan luas 4155 ha, Kecamatan Sanga Desa dengan luas 3362 Ha, dan yang terakhir sungai Lilin dengan luas 1500 ha 
3. Sawah berjenis Tadah Hujan 
Luasan lahan basah untuk jenis tadah hujan di Kabupaten Musi Banyuasin tergolong kecil karena sawah tadah hujan hanya dimiliki 3 kecamatan dengan luasan terbesar
IV-39 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
berada di Kecamatan Sungai Keruh dengan luasan hanya mencapai 355 Ha, kemudian Kecamatan Bayung Lencir mencapai 135 ha dan Kecamatan Plakat tinggi mencapai 18 Ha Tabel 4.12 Pertanian Lahan basah berdasarkan Jenisnya Kabupaten Musi Banyuasin 2011 No Kecamatan Pasang Surut (Ha) Lebak (Ha) Tadah Hujan (Ha) 1 Babat Toman - 4.889 - 
2 
Plakat Tinggi 
- 
- 
18 3 Batanghari Leko - - - 
4 
Sanga Desa 
- 
3.362 
- 5 Sungai Keruh - - 355 
6 
Sekayu 
- 
5.786 
- 7 Lais - 4.155 - 
8 
Sungai Lilin 
5.685 
1.500 
- 9 Keluang 146 - - 
10 
Bayung Lencir 
3.819 
135 11 Lalan 26.091 - - 
Jumlah 
31.922 
23511 
508 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi banyuasin 2011
IV-40 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Gambar 4.6 Pertanian Lahan basah berdasarkan Jenisnya Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Berdasarkan hasil dari data eksisting serta dari hasil analisis kesesuaian lahan direncanakan pola ruang untuk kawasan pertanian lahan basah akan di intensifkan di wilayah sebagai berikut : 
1. Kecamatan Lalan 
2. Kecamatan Sungai Lilin 
3. Kecamatan Babat toman 
4. Kecamatan Lais 
5. Kecamatan bayung lencir 
6. Kecamatan Sanga Desa 
B. PERTANIAN LAHAN KERING 
Pertanian lahan kering adalah hamparan lahan yang didayagunakan tanpa penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau air irigasi (Suwardji, 2003)). Definisi yang diberikan oleh soil Survey Staffs (1998) dalam Haryati (2002), lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan ini 
0 
5000 
10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
Babat Toman 
Plakat Tinggi 
Batanghari Leko 
Sanga Desa 
Sungai Keruh 
Sekayu 
Lais 
Sungai Lilin 
Keluang 
Bayung Lencir 
Lalan 
Pasang Surut 
Lebak 
Tadah Hujan
IV-41 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
dapat dijumpai dari dataran rendah (0-700 m dpl) hingga dataran tinggi (> 700m dpl). Dari pengertian diatas, maka jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup: lahan tadah hujan, tegalan, lading, kebun campuran, perkebunan, hutan, semak, padang rumput, dan padang alang-alang. Pertanian lahan kering memiliki ciri ciri sebagai berikut : untuk kawasan atau daerah yang memiliki jumlah evaporasi potensial melebihi jumlah curah hujan actual atau daerah yang jumlah curah hujannya tidak mencukupi untuk usaha pertanian tanpa irigasi disebut dengan “Daerah Kering”. untuk lahan dengan drainase alamiah lancar dan bukan merupakan daerah dataran banjir, rawa, lahan dengan air tanah dangkal, atau lahan basah alamiah lain istilahnya lahan atasan atau Upland. untuk lahan pertanian yang diusahakan tanpa penggenangan, istilahnya lahan kering. 
Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi lahan pertanian kering seperti palawija, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedele, kacang hijau dan kacang tanah, dimana dilihat dari luasannya areal lahan kering di dominasi oleh palawija dan jagung yang berloksi di Kecamatan Lalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini
IV-42 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.13 Luas Areal lahan pertanian Kering (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Palawija 442 284 124 235 53 68 44 1394 503 1.602 8025 12.774 
Jagung 
143 
30 
41 
13 
16 
152 
21 
709 
8605 
9.730 Ubi kayu 124 159 29 31 34 31 42 497 47 209 45 1.248 
Ubi jalar 
89 
29 
12 
19 
7 
6 
7 
38 
21 
126 
35 
389 Kacang Kedele 61 40 19 54 39 80 59 147 519 
Kacang Hijau 
42 
15 
1 
13 
8 
6 
4 
45 
21 
75 
230 Kacang Tanah 57 54 2 16 26 12 52 24 140 383 
Total 
958 
611 
187 
409 
167 
136 
113 
2.258 
696 
3.008 
16.710 
25.273 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2011 
Kecamatan 
Babat Toman 
1 
Plakat tinggi 
2 
Batanghari leko 
3 
Sanga Desa 
4 
Sungai Keruh 
5 
Sekayu 
6 
Lais 
7 
Sungai lilin 
8 
Keluang 
9 
Bayung lencir 
10 
lalan 
11 
Gambar 4.7 Luas Areal lahan pertanian Kering (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin 
0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Palawija 
Jagung 
Ubi kayu 
Ubi jalar 
Kacang Kedele 
Kacang Hijau 
Kacang Tanah
IV-43 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Arahan penetapan untuk kawasan pertanian lahan kering di tetapkan di Wilayah Kecamatan sebagai berikut 
1. Kecamatan Lalan 
2. Kecamatan Bayung Lencir 
3. Kecamatan Sungai Lilin 
PERTANIAN HORTIKULTURA Pertanian Holtikultura yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari kacang panjang, cabai, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan buncis. Total luasan untuk pertanian holtikultura mencapai 2.837 Ha dengan jumlah terbesar luasan pada pertanian kacang panjang dan cabai. Lokasi untuk luasan terbesar di kecamatan berada di Kecamatan Babat Toman, dengan lahan 895 Ha dengan luasan terbesar untuk pertanian kacang panjang, Kecamatan Sungai Lilin dengan luasan terbesar untuk pertanian terong dan Kecamatan Bayung Lencir dengan luasan pertanian terbesar cabai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini : Tabel 4.14 Luasan pertanian Hortikultura (HA) Kabupaten Musi Banyuasin 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Kacang panjang 165 24 18 22 8 29 10 138 23 142 35 614 
Cabai 
132 
47 
31 
23 
4 
20 
23 
136 
20 
153 
23 
614 Tomat 155 25 16 15 4 15 19 26 275 
Terong 
71 
23 
15 
17 
5 
21 
5 
148 
30 
41 
11 
187 Ketimun 114 13 8 19 5 28 7 126 25 116 10 471 
Kangkung 
141 
13 
3 
12 
9 
70 
11 
54 
313 Bayam 117 8 3 14 10 55 12 47 266 
Buncis 
2 
15 
22 
15 
39 
97 Total 895 128 105 123 22 147 49 710 155 618 79 2837 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010 
Kecamatan 
Babat Toman 
1 
Plakat tinggi 
2 
Batanghari leko 
3 
Sanga Desa 
4 
Sungai Keruh 
5 
Sekayu 
6
IV-44 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Lais 
7 
Sungai lilin 
8 
Keluang 
9 
Bayung lencir 
10 
lalan 
11 
Gambar 4.8 Luasan pertanian Hortikultura (HA) Kabupaten Musi Banyuasin PERTANIAN TANAMAN BUAH BUAHAN Potensi pertanian tanaman buah buahan yang di miliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari mangga, jeruk, papaya, sawo, durian, duku, rambutan, pisang, nangka, jambu biji, nanas dan semangka dengan luasan mencapai 5.869 Ha, sedangkan untuk potensi pertanian buah buahan yang terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertanian tanaman buah rambutan, durian dan nangka Dilihat dari identifikasi masing masing pertanian buah buahan per kecamatan, durian terluas berada di Kecamatan Babat Toman, rambutan berada di Kecamatan Sungai Lilin dan pertanian nangka berada di Babat Toman, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
120 
140 
160 
180 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Kacang panjang 
Cabai 
Tomat 
Terong 
Ketimun 
Kangkung 
Bayam 
Buncis
IV-45 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.15 Luasan pertanian buah-buahan (HA) Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Mangga 53 4 8,5 17 27,5 59 27,5 25 27,5 2,5 251,5 
Jeruk 
21,25 
2,88 
10,25 
38,93 
9,19 
7,5 
118,75 
38,07 
21 
8,75 
276,57 Pepaya 4,1 1 3,33 6,15 0,28 1 2,1 6,42 6,92 0,25 25,13 
Sawo 
10 
4 
3,6 
15,85 
40 
13,6 
11,5 
16,6 
115,15 Durian 195,52 15,5 18,71 88 42,75 47,61 14,63 39 85,97 79,4 11,5 638,05 
Duku 
192 
8,5 
5 
40 
18,75 
17,95 
0,39 
5 
13,34 
5,2 
264,13 Rambutan 20 8,5 9,9 24 20,7 39,81 29,08 500 160 27,22 3,5 842,71 
Pisang 
3,5 
1,2 
6,02 
4,5 
2,48 
2,5 
6,15 
105 
20,43 
14,20 
1,3 
167,28 Nangka 140 7 8,6 22,5 10,3 5,8 4,3 100 49,3 24 4,5 376,3 
Jambu biji 
0,5 
8,3 
1,9 
3,3 
3,3 
1,2 
0,5 
10,5 
18,5 
9,0 
8,2 
65,2 Nanas 0,16 0,14 0,28 0,64 0,011 0,007 2,9 1,54 5,678 
Semangka 
28 
4 
7 
22 
22 
53 
4 
47 
187 Total 443 20 12 191 0 122 53 774 164 92 0 5.865 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2011 
Gambar 4.9 Luasan pertanian buah-buahan (HA) Kabupaten Musi Banyuasin 
0 
100 
200 
300 
400 
500 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11
IV-46 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
KAWASAN PERKEBUNAN MELIPUTI Jenis perkebunan yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu perkebunan kelapa sawit rakyat, perkebunan Karet dan perkebunan kelapa, rincian luas lahan dan produksi dapat dilihat pada table dibawah ini KAWASAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN KELAPA SAWIT RAKYAT Kawasan produksi kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin tersebar merata di seluruh kecamatan Musi Banyuasin, namun dari identifikasi luasan dan produksi tanaman kelapa sawit rakyat terbesar berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayung Lencir dengan luasan terbesar mencapai 14.4115 Ha, dengan produksi mencapai 212.529 ton,Kedua Kecamatan Sungai Lilin dengan luasan 4.155 Ha dengan produksi mencapai 37.848 ton, ketiga Kecamatan Keluang dengan luasan mencapai 933 Ha dan produksi mencapai 2.663 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebaran luasan produksi tanaman kelapa sawit di bawah ini Tabel 4.16 Luas areal dan produksi Tanaman kelapa sawit Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Luas areal (Ha) Produksi (Ton) 1 Babat Toman 202 391 
2 
Plakat Tinggi 
253 
288 3 Batanghari Leko 475 2654 
4 
Sanga Desa 
63 
130 5 Sungai keruh 225 875 
6 
Sekayu 
212 
617 7 Lais 239 1616 
8 
Sungai Lilin 
4155 
37848 9 Keluang 933 2663 
10 
Bayung lencir 
14411 
212529 11 Lalan 226 114 
Total 
21394 
259725 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010
IV-47 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Gambar 4.10 Luas areal dan produksi Tanaman kelapa sawit Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KELAPA SAWIT Arahan pengembangan untuk kawasan yang di berikan intesif pengembangan perkebunan kelapa sawit di arahkan pada Kecamatan 
1. Kecamatan Bayung lencir 
2. Kecamatan Sungai Lilin 
3. Kecamatan Keluang 
Kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang memiliki nilai sangat tinggi hal ini dikarenakan kebutuhan kelapa sawit di pasaran dunia sangat dibutuhkan sekali, dan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki lahan kelapa sawit yang sangat besar sekali, dengan adanya pengembangan kelapa sawit yang dilakukan secara profesional akan memberikan efek besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dan untuk mempersiapkan wilayah ini siap menjadi salah satu pengekspor kelapa sawit terbesar diperlukan tahapan arahan pengembangan sebagai berikut : 
1. Mempertangguh bisnis pengembangan agribisnis kegiatan hulu dengan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat 
2. Pengembangan kemitraan antara pihak swasta dan rakyat 
0 
50000 
100000 
150000 
200000 
250000 
Luas areal (Ha) 
Produksi (Ton)
IV-48 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
3. Pengembangan jaringan infrastruktur di wilayah perkebunan kelapa sawit 
4. Pengembangan industri hilir berbahan baku minyak sawit dan pemanfaatan berbagai hasil samping dan limbah lainnya 
5. Pengembangan kelapa sawit kedepannya harus bercirikan pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian ingral dari pemecahan berbagai permasalahan spesifik seperti pengurangan penduduk miskin di pedesaan di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit, para perambah hutan, pemanfaatan lahan tidak produktif 
LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN KARET Kabupaten Musi Banyuasin memiliki perkebunan karet yang secara nilai jual memiliki nilai ekonomi tinggi, perkebunan karet di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tiga jenis kepemilikian yaitu perkebunan rakyat, proyek PRPTE dan swasta nasional Di lihat hasil identifikasi luasan terbesar dimiliki oleh perkebunan rakyat dengan total luasan mencapai 162.741,5 Ha dengan produksi mencapai 104.708 ton, kemudian perkebunan karet proyek PRPTE/SRDP memiliki luasan areal mencapai 1.354,5 Ha dengan produksi 1.349 ha dan yang terahir perkebunan karet milik swasta nasional 4.148 ha dengan produksi mencapai 4.166 ton, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 4.17 Luas Areal dan produksi tanaman perkebunan Karet Kabupaten Musi Banyuasin No Perkebunan Luas areal (Ha) Produksi (Ton) 1 Perkebunan rakyat 162.741,5 104.708 
2 
Proyek PRPTE/SRDP 
1.354,5 
1.349 3 Swasta Nasional 4.148 4.166 
Jumlah 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010
IV-49 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Gambar 4.11 Luas Areal tanaman perkebunan Karet Kabupaten Musi Banyuasin 
Gambar 4.12 Produksi tanaman perkebunan Karet Kabupaten Musi Banyuasin Arahan pengembangan Perkebunan karet Strategi pengembagan perkebunan karet di antaranya 
1. Pengunaan klon unggul dengan produktifitas tinggi 
2. Percematan peremajaan karet tua 
0 
500 
1000 
1500 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 
4500 
Perkebunan rakyat 
Proyek PRPTE/SRDP 
Swasta Nasional 
Luas areal (Ha) 
Luas areal (Ha) 
0 
20000 
40000 
60000 
80000 
100000 
120000 
Perkebunan rakyat 
Proyek PRPTE/SRDP 
Swasta Nasional 
Produksi (Ton) 
Produksi (Ton)
IV-50 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
3. Diversifikasi usaha tani karet dengan tanaman pangan sebagai tanaman sela dan ternak 
4. Peningkatan efisiensi usaha tani 
5. Peningkatan kualitas bokar berdasarkan SNI 
6. Peningkatan efisiesnsi pemasaran untuk meningkatan marjin harga petani 
7. Penyediaan kredit untuk peremejaan, pengolahan dan pemasaran bersama 
8. Pengembangan infrastruktur 
9. Peningkatan pengembagan industri hilir 
10. Peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan system pemasaran 
KAWASAN PETERNAKAN MELIPUTI Kawasan peternakan yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin memiliki dua jenis peternakan yaitu peternakan kecil dan peternakan besar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini PETERNAKAN KECIL Potensi peternakan di Kabupaten Musi banyuasi terdiri dari 3 jenis peternakan yaitu ayam daging ayam buras dan itik dimana peternakan terbesar berada di Kecamatan Bayung Lencir dengan rincian ayam daging sebanyak 168.000 ekor, ayam buras 126.580 ekor dan ituk 29.706 ekor , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 4.18 Potensi peternakan kecil Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Ayam pedaging Ayam Buras Itik 1 Babat Toman 18.000 41000 5700 
2 
Plakat Tinggi 
39183 
2600 3 Batanghari Leko 2.500 37.922 210 
4 
Sanga Desa 
7.272 
36.050 
5100 5 Sungai keruh 5.500 7754 1915 
6 
Sekayu 
22.000 
10650 
1890 7 Lais 2.000 24000 4625
IV-51 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
8 
Sungai Lilin 
18.100 
82709 
4382 9 Keluang 24.400 25565 906 
10 
Bayung lencir 
168.000 
126580 
29706 11 Lalan - 53000 2100 
Total 
268772 
484413 
59134 
Sumber : Dinas peternakan Kab Musi Banyuasin 2010 
Gambar 4.13 Potensi peternakan kecil Kabupaten Musi Banyuasin PETERNAKAN BESAR 
Potensi peternakan besar di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis peternakan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dimana peternakan terbesar berada di jenis peternakan sapi dengan jumlah mencapai 34.089 ekor, kemudian yang kedua peternakan kambing dengan jumlah 25.547 ekor. Peternakan domba mencapai 2100 ekor 
0 
50000 
100000 
150000 
200000 
250000 
Ayam pedaging 
Ayam Buras 
Itik
IV-52 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
dan yang terakhir kerbau dengan 892 ekor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 4.19 Potensi peternakan besar Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba 1 Babat Toman 8650 310 2150 370 
2 
Plakat Tinggi 
4412 
46 
1616 
20 3 Batanghari Leko 813 58 1421 109 
4 
Sanga Desa 
2200 
71 
1220 
545 5 Sungai keruh 2377 61 1862 408 
6 
Sekayu 
945 
27 
1730 
35 7 Lais 2749 27 1790 242 
8 
Sungai Lilin 
5700 
208 
4885 
237 9 Keluang 2243 10 898 82 
10 
Bayung lencir 
2550 
74 
5425 
42 11 Lalan 1450 2550 10 
Total 
34089 
892 
25547 
2100 
Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010 
Gambar 4.14 Potensi peternakan besar Kabupaten Musi Banyuasin 
0 
1000 
2000 
3000 
4000 
5000 
6000 
7000 
8000 
9000 
Sapi 
Kerbau 
Kambing 
Domba
IV-53 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Arahan pengembangan peternakan baik peternakan kecil dan besar di rencanakan dengan lingkup rencana sebagai berikut 
1. Pengembangan di sektor pembibitan 
Ruang lingkup kegiatan di sektor perbibitan mulai dari hulu hingga hilir meliputi : 
a. Perlindungan, pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah secara berkelanjutan, termasuk kedalamnya penanganan berbagai hal yang terkait dengan pembinaan masyarakat petani peternak sehingga ada jaminan ketersediaan plasma nutfah ternak yang sudah terdomestikasi dan atau plasma nutfah ternak baru menjadi terdomestikasi. Hal tersebut terkait dengan implementasi program yang digulirkan oleh lembaga internasional seperti FAO dan lain sebagainya; 
b. Pengadaan dan pengembangan bibit/benih ternak termasuk kedalamnya penanganan berbagai hal yang terkait dengan pengadaan dan pengembangan bibit dari luar negeri atau produk domestik; c. Pemilihan ternak untuk menghasilkan bibit yang baik. Hal tersebut terkait dengan upaya pemerintah untuk ikut berperan serta dalam penyediaan bibit ternak untuk masyarakat luas sehingga di masa yang akan datang dapat dihasilkan populasi ternak yang lebih berkualitas secara berkelanjutan; d. Pengawasan dan standarisasi mutu bibit. Hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan fungsi evaluasi dan akreditasi khusus perbibitan ternak baik yang dihasilkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. 
2. Arahan Pengembangan Produktivitas peternakan 
Selanjutnya dalam pengembangan peternakan di beberapa hal yang memerlukan perhatian dan upaya peningkatannya antara lain : 
a. Inovasi teknologi dan upaya pengembangannya, 
b. peningkatan kualitas SDM yang bekerja dalam bidang perbibitan/perbenihan, 
c. Diseminasi dan komunikasi alih teknologi, 
d. Peningkatan peluang pasar yang lebih luas
IV-54 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN, YANNG DIRINCI MELIPUTI 
A. PERUNTUKAN PERIKANAN TANGKAP 
Jenis perikanan tangkap yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari sungai besar dan sungai kecil di wilayah sepanjang sungai Musi Banyuasin, dengan rincian produksi dari masing masing kecamatan sebagai berikut : Tabel 4.20 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Perikanan darat 1 Babat Toman 1259,83 
2 
Plakat Tinggi 
487,14 3 Batanghari Leko 1064,68 
4 
Sanga Desa 
1186,98 5 Sungai keruh 933,79 
6 
Sekayu 
2132,76 7 Lais 1458,63 
8 
Sungai Lilin 
1711,12 9 Keluang 405,97 
10 
Bayung lencir 
1026,85 11 Lalan 797,63 
Total 
12465.38 
Sumber : Dinas perikanan Kab Musi Banyuasin 2010
IV-55 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Gambar 4.16 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin Dengan potensi sangat luas di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan hampir seluruh kecamatan dilalui oleh sungai besar dan kecil, memberikan harapan besar akan peluang untuk meningkatkan produksi perikanan, namun hal ini diperlukan keseimbangan antara produksi dengan ketersediaan ikan, sehingga di perlukan arahan pengembagan denga empat grand strategi sebagai berikut : 
1. memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, 
2. mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. 
3. meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, 
4. memperluas akses pasar domestik 
B. PERUNTUKAN BUDIDAYA PERIKANAN 
Budidaya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa perikanan darat, dimana total ada 5.300,51 ton dengan produksi terbesar berada di Sungai Keruh, Sungai Lilin dan Bayung Lencir, untuk lebuh jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini 
0 
500 
1000 
1500 
2000 
2500 
produksi perikanan tangkap 
produksi perikanan tangkap
IV-56 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Tabel 4.21 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Perikanan darat 1 Babat Toman 523,64 
2 
Plakat Tinggi 
130,38 3 Batanghari Leko 406,55 
4 
Sanga Desa 
372,19 5 Sungai keruh 1158,57 
6 
Sekayu 
481,82 7 Lais 195,59 
8 
Sungai Lilin 
953,02 9 Keluang 133,03 
10 
Bayung lencir 
676,99 11 Lalan 268,73 
Total 
5300.51 
Sumber : Dinas perikanan Kab Musi Banyuasin 2010 
Gambar 4.17 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin 
C. PERUNTUKAN KAWASAN PENGOLAHAN PERIKANAN 
Potensi besar pada produksi perikanan di kabupaten Musi Banyuasin di perlukan perhatian khusus dengan memberikan sarana prasarana pendukung sehingga produksi 
0 
200 
400 
600 
800 
1000 
1200 
Babat Toman 
Plakat Tinggi 
Batanghari Leko 
Sanga Desa 
Sungai keruh 
Sekayu 
Lais 
Sungai Lilin 
Keluang 
Bayung lencir 
Lalan 
Budidaya perikanan 
Budidaya perikanan
IV-57 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
dan pemasaran perikanan di kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat, untuk itu diperlukan arahan pengolahan perikanan, yang direncanakan pengembangan adalah membuat rencana pengolahan perikanan yang ditempatkan di kawasan strategis terutama kawasan yang memiliki produksi perikanan yang tinggi, dan berdasarkan hasil analisa, rencana pengembangan kawasan pengolahan kawasan perikanan berupa pasar ikan di rencanakan penempatannya sebagai berikut : 
1. Kecamatan Sekayu 
2. Kecamatan Sungai Lilin 
3. Kecamatan Lais 
4. Kecamatan Bayung Lencir 
Dengan adanya pasar ikan serta pendukung prasarana lainnya secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada nelayan untuk dapat mengelola perikanan dan memasarkan perikanan bisa lebih baik lagi 
KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN 
Potensi sumber pertambangan yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan pertambangan pasir sungai, dimana dengan potensi kawasan pertambangan yang sangat besar di Kabupaten Musi Banyuasin dimana ada dua jenis status pertambangan yaitu status operasi produksi dan status masih eksploitasi, sehingga untuk menjaga keseimbangan ruang, diperlukan arahan penetapan sebagai berikut : 
1. Yang masuk kedalam pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kawasan pertambanganyang telah berstatus operasi produksi 
2. Kawasan pertambangan yang berstatus eksplorasi dalam pola ruang masih masuk kedalam usulan kawasan pertambangan, sehingga untuk bisa eksplotasi di wajibkan perusahaan harus melakukan perijinan mulai dari dari perijinan Pemerintah Daerah, Gubernur hingga penetapan perijinan oleh Pemerintah Pusat yaitu DPR. 
Untuk lebih jelasnya mengenai arahan arahan untuk masing masing kawasan pertambangan dapat dilihat di bawah ini
IV-58 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
A. KAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI 
Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang- undang No.22 Tahun 2001 berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya mengenai azas dan tujuan Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tercantum dalam Undang-undang No.22 Tahun 2001 pasal 3 bertujuan: Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri; Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar- besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
IV-59 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
Potensi minyak dan gas bumi terdapat di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Perusahaan yang pertama kali melakukan eksploitasi adalah DUCH, jenis minyaknya bervariasi mulai dari paraffin ringan sampai sedang (45-540 API), parafin berat (35-370 API) dan ada juga yang bersifat aspal (22-250 API). 
Luasan peruntukan kuasa pertambangan migas di arahkan disesuaikan dengan yang telah tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin dengan status telah operasi produksi, dimana total luasan pertambangan migas seluas 1.309.430,48 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 4.22 Daftar WKP Migas Kabupaten Musi Banyuasin 
No 
Nama Block 
Operator 
Jenis Kontrak 
Luas 
Status 1 Pendopo & Raja Block Job Pertamina-Golden Spike Indonesia, Ltd Joint Operation Body 5.261,39 Production 
2 
Corridor 
Conocophillips (Grissik) Ltd 
Production Sharing Contract 
218.039,26 
Production 3 Kluang Siarak Area-3 Pertamina Ep Kks 343,08 Production 
4 
Kluang Siarak Area-2 
Pertamina Ep 
Kks 
343,10 
Production 5 Kluang Siarak Area-1 Pertamina Ep Kks 3.313,23 Production 
6 
Kluang 
Pertamina Ep 
Kks 
642,79 
Production 7 Karang Agung Pt. Odira Energy Karang Agung Production Sharing Contract 116.301,22 Exploration 
8 
Sekayu 
Star Energy (Sekayu) Ltd 
Production Sharing Contract 
36.132,07 
Exploration 9 Jambi-Merang Block (South Sumatra) Job Pertamina- Amerada Hess Jambi Joint Operation Body 69.039,46 Production
IV-60 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Merang 
10 
South Jambi Block B 
Conocophillips (South Jambi) Ltd 
Production Sharing Contract 
26.811,15 
Production 11 Palmerah Tately N.V (Company No.87301) Production Sharing Contract 96.664,18 Exploration 
12 
Rimau 
Pt Medco E&P Indonesia 
Psc-Extension 
47.997,98 
Production 13 Sumbagsel Area-2 Pertamina Ep Kks 76.780,34 Production 
14 
Merangin-I 
Pt Medco E&P Merangin 
Production Sharing Contract 
13.121,77 
Exploration 15 Ramba Pertamina Ep Kks 4.740,50 Production 
16 
Jambi-Pt Pertamina 
Pertamina Ep 
Kks 
25.227,66 
Production 17 Merangin-Ii Pt Sele Raya Merangin Dua Production Sharing Contract 9.715,70 Exploration 
18 
South Sumatera 
Pt Medco E&P Indonesia 
Psc-Extension 
94.813,80 
Production 19 Sakakemang Barat Pertamina Ep Kks 109.817,44 Production 
20 
Sakakemang Timur 
Pertamina Ep 
Kks 
148.396,31 
Production 21 Suban Pertamina Ep Kks 205.928,05 Production 
Total 
1.309.430,48 
Arahan Kawasan Pertambangan Migas Untuk Status Operasi Produksi Dengan telah berjalanya operasi produksi untuk kawasan pertambangan maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian baik dalam hal sisi administrasi, pengelolaan produksi, pengawasan terhadap lingkungan fisik sekitar kawasan pertambangan hingga manfaat kawasan pertambangan bagi masyarkat sekitar. Maka dengan demikian diperlukan arahan arahan sebagai berikut 
1. Aspek Administrasi 
Aspek administrasi yang perlu dilengkapi di antaranya sebagai berikut perizinan: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Selain itu juga ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IUP Khusus (IUPK) dengan kelengkapan administrasi meliputi 
1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis
IV-61 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
2. Lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem 
3. Informasi geografi yang berlaku secara nasional; 
4. Laporan lengkap eksplorasi; 
5. Laporan studi kelayakan; 
6. Rencana reklamasi dan pascatambang; 
7. Rencana kerja dan anggaran biaya; 
8. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang 
9. Kegiatan operasi produksi; dan 
10. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi Penetapan IUP melalui lelang. IUPK diberikan oleh menteri di ex WPN (WUPK) Penambangan, pengolahan dan pemurnian oleh pemegang IUP/IUPK Pemegang IUPK wajib untuk membagikan keuntungan bersih setelah produksi: 4% kepada Pemerintah 6% kepada Pemda. Kesepakatan Perjanjian/kontrak sesuai dengan ketentuan yang disepakati 
2. Pengelolaan Produksi kawasan pertambangan Perizinan (tahapan perizinan, jenis perizinan) Teknik Pertambangan (penetapan cadangan, studi kelayakan, konstrusi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan) Perlindungan Lingkungan Pertambangan (dokumen Amdal: Andal/RKL/RPL dan RTPKL) K 3 (pengawasan administrasi struktural dan operasional fungsional, pembinaan zero accident dan pemberian Safety Award) Konservasi (optimalisasi produksi, pengolahan, kadar marjinal, mineral ikutan) Nilai Tambah (pengembangan teknologi, peningkatan hubungan kerja, pemakaian produk dalam negeri) Penutupan dan Pasca Tambang (legalitas dokumen, penanggung jawab lapangan, kriteria keberhasilan, penjamin penutupan tambang dan pengawasan) Standarisasi Pertambangan (sistem SNI, standardisasi pertambangan, akreditasi/sertifikasi)
IV-62 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
3. Aspek lingkungan Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidakakan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu (terutama tambang batuan) untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang dampaknya bisa sampai ke daerahhilir yang akhirnya dapat menyebabkan banjir akibat pendangkalan sungai. Hal ini harus lebih diperhatikanterutama di kota-kota besar dimana banyak sungai yang mengalir dan bermuara di wilayah kota besar tersebut. Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb.). Lokasi penambangan hendaknya dekat dengan konsumen untuk menghindari biaya transportasi yang tinggi sehingga harga jual material tidak menjadi mahal. Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastruktur penting, misalnya jembatan dan menara listrik tegangan tinggi. Juga sedapat mungkin letaknya tidak dekat dengan gedung sekolah sehingga tidak akan mengganggu proses belajar dan mengajar. 
Arahan Bagi Perusahaan pertambangan berstatus eksplorasi menuju status operasi produksi 
Besarnya potensi pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana potensi pertambangan hampir menyebar di sebagaian besar lahan Kabupaten Musi Banyuasin, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan pertambangan, hal ini di maksudkan agar di masa yang akan datang tata ruang Kabupaten Musi Banyuasin memiliki keseimbangan antara peruntukan kawasan pertambangan dengan kawasan
IV-63 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
permukiman, selain itu juga tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan pertambangan dengan kawasan hutan lindung, maka dari itu diperlukan arahan arahan sebagai berikut : 
1. Perijinaan harus sesuai dengan UU no 22 tahun 2010 
2. Perijinan harus seijin Bupati, Gubernur dan pemerintah Pusat, DPR dengan mekanisme administrasi yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 
3. Arahan Kegiatan eksploitasi dengan tahap tahapan sebagai berikut 
B. PERUNTUKAN BATUBARA 
Berdasarkan undang undang RI no 4 tahun 2009, usaha pertambagan dilaksanakan dalam bentuk IUP (Izin usaha pertambanga),IPR (izin pertambangan Rakyat) serta IUPK (izin usaha pertambangankhusus) sampai akhir tahun 2009 pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan 70 IUP untuk bahan galian jenis batubara, dengan 2 jenis status kegiatan yaitu kawasan pertambangan berstatus operasi produksi dan kawasan pertambangan berstatus eksplorasi, dengan ketetapan arahan sebagai berikut 
1. Yang masuk kedalam pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kawasan pertambanganyang telah berstatus operasi produksi
IV-64 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
2. Kawasan pertambangan yang berstatus eksplorasi dalam pola ruang masih masuk kedalam usulan kawasan pertambangan, sehingga untuk bisa eksplotasi di wajibkan perusahaan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. 
Dengan rincian data perusahaan yang sudah eksplorasi dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 2. 23 Data perusahaan pemegang Izin usaha pertambangan (IUP) Yang telah dikeluarkan Pemkab Musi Banyuasin No Perusahaan Lokasi Luas (ribu hektar) Status 1 PT. SWADAYA HUTANI ALAM Desa pengaturan Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko 4.000 operasi produksi 
2 
PT. NUSA INDAH PERMAI 
Desa pandan sari Desa Tampang baru Kecamatan bayung lencir 
4.500 
Operasi produksi 3 PT. RIMBA SUBUR LESTARI Desa Rayun Kecamatan Bayung lencir 4.902 Operasi produksi 
4 
PT. WAHANA RIMBA LESTARI 
Desa cinta karya Desa Rimba ukur Kecamatan plakat tinggi Kecamatan sekayu 
4.938 
Operasi produksi 5 PT. MAKARYA EKAGUNA Desa Gajah Matt, Desa Sukalali Desa tebing bulanDesa kertayau Kecamatan sungai keruh 4.972 Operasi produksi 
6 
PI BUANA INTI (ITRA PRIMA (BIC) 
Desa pagar desa Desa swakarya,desa bayat ilir Desa pangkalan bayat Kecamatan bayung lencir 
4.999 
Operasi produksi 7 PT. MANGGALA ALAM LESTARI Desa tampang baru Kecamatan bayung lencir 4.836 Operasi produksi 
8 
PT. CAHAYA NUSA PRATAMA 
Desa srimulyo,desa sumber sari Desa banjar jaya Kecamatan bayung lencir 
4.991 
Operasi produksi
IV-65 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
9 PT. BUANA BABA EKA PRATAMA Desa telang,desa kali barau Desa siding marga Kecamatan bayung lencir 4.686 Operasi produksi 
10 
P1 BATTOMAN COAL 
Desa Bandar jaya Kecamatan Batanghari leko, kecamatan babat toman dan sekayu 
12.670 
Eksplorasi 11 PT. LAIS COAL MINE Desa teluk kijing II dan tanjung agung utara Kecamatan lais 1.022 Operasi produksi 
12 
PT. LAIS COAL MINE 
Desa petaling,tj agung utara Kecamatan Lais 
14.340 
Eksplorasi 13 PE MUBA COAL MINE Desa lubuk bintalo,pangkalan bulian,sungai Nepal,ulak kembang,kecamatan sungai keruh 13.320 Eksplorasi 
14 
PT. MUBA COAL MINE 
Sidang margadan tebing bulang Kecamatan sungai keruh 
Eksplorasi 15 PT YODA IRPAN MAKMUR Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 5.000 Eksplorasi 
16 
PT. TITAN PRAWIRA SRIWIJAYA 
Kecamatan bayung lencir dan lalan 
7.227 
Eksplorasi 17 PT. SRIWIJAYA ENERGI PERSADA Kecamatan bayung lencir dan lalan 8.596 Eksplorasi 
18 
PT. BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL 
Desa Beroja Timur dan Desa Beji Kecamatan bayung lencir 
8.058 
Eksplorasi 19 PT. PUTRA MUBA COAL Desa mekar jadi Desa nusa serasan Kecamatan sungai lilin 3.716 Operasi produksi 
20 
PT. PUTRA MUBA COAL 
Kecamatan bayung lencir 
1.906 
Eksplorasi 21 PT INDONESIA BATU PRIMA ENERGI Desa pinang banjar,Desa sumber jaya dan desa Bandar tenggulang Kecamatan Sungai lilin 19.870 Eksplorasi 
22 
PT. INTI PUTERA KANAAN 
Desa Sumber harum Kecamatan bayung lencir 
11.220 
Eksplorasi 23 PT. REALITA JAYA Desa sumber harum Desa berlian 1.642 Operasi produksi
IV-66 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
MANDIRI Lencir 
24 
PT, SOAR HARAPAN BANGSA 
Desa tanjung dalam,ciptapraja kecamatan keluang 
4.978 
Eksplorasi 25 PT. KARYA PERINTIS SEJATI Kecamatan bayung lencir 5.531 Eksplorasi 
26 
PI MADHUCON INDONESIA 
Kecamatan keluang,Batanghari leko,bayung lencir 
8.663 
Eksplorasi 27 PT. KAUTIM GLOBAL Desa bangun harji,desa warga mulyo kecamatan plakat tinggi 4.547 Operasi produksi 
28 
PT. PACIFIC GLOBAL RESOURCES 
Desa Bandar jaya, desa sinar harapan Kecamatan bayung lencir 
3.228 
Operasi produksi 29 PC PACIFIC GLOBAL RESOURCES Desa teluk dan desa epil kecamatan lasi dan Kecamatan sungai lilin 3.360 Eksplorasi 
30 
PT. BUKIT GLOBAL ABADI 
Desa pagar desa Kecamatan bayung lencir 
9.955 
Eksplorasi 31 PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA Desa suka jaya Desa suka makmur Kecamatan plakat tinggi 4.495 Operasi produksi 
32 
PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA 
Kecamatan bayung lencir dan keluang 
1.357 
Eksplorasi 33 PT. UNITED COAL INDONESIA Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 
34 
PT MANDUO 
Desa sumber harum Kecamatan bayung lencir 
3984.400 
Eksplorasi 35 PT. MASINDO ARTA RESOURCES Desa pengaturan Desa pingap tanah abang Kecamatan Batanghari leko 5.475 Eksplorasi 
36 
PT. MASINDO ARTA RESOURCES 
Desa ulak kembang Kecamatan Batanghari leko 
1.602 
Eksplorasi 37 PT. ARTA INDO ENERGI Desa sidorejo Kecamatan sungai lilin 6.283 Eksplorasi 
38 
PT. AN COAL RESOURCES 
Desa dawas, Desa Karya Maju Desa mekar sari Kecamatan keluang 
5.000 
Eksplorasi
IV-67 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
39 PT. ADI COAL RESOURCES Desa senawar jaya,desa muara bahar Kecamatan bayung lencir 4.9540 Eksplorasi 
40 
PT SAKTI GLOBAL PERSADA 
Desa epilkecamatan lais Kecamatan sungai lilin 
8.942 
Eksplorasi 41 PT, MENSA BARA BUMI Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 2.382 Eksplorasi 
42 
PT. MENSA BARA BUMI 
Kecamatan Batanghari leko 
7.903 
Eksplorasi 43 PT. ENERGI SEJAHTERA MAKMUR Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 
44 
PT. TEMPIRAI ENERGI RESOURCES 
Kecamatan bayung lencir 
5.000 
Eksplorasi 45 PT. PAMPANGAN PALM RESOURCES Kecamatan bayung lencir 3.493 Eksplorasi 
46 
PT BUMI ANDALAS PERKASA 
Kecamatan Batanghari leko kecamatan babat toman 
2.994 
Eksplorasi 47 PT ANUGRAH BARA MUSTIKA Desa Sanga Desa Kecamatan babat toman Kecamatan Batanghari leko 4.955 Eksplorasi 
48 
PT INDRA SAPTA RAHAYU 
Kecamatan bayung lencir 
1.500 
Eksplorasi 49 PT, SUMI MABARA UTAMA Kecamatan bayung lencir 11.420 Eksplorasi 
50 
PT. ANDALAN SATRIA ABADI 
Kecamatan bayung lencir 
8.685 
Eksplorasi 51 PT. DUTA ALAM EKAPRATAMA Kecamatan bayung lencir 11.100 Eksplorasi 
52 
PT. DUTA ALAM JAYA 
Kecamatan bayung lencir 
10.440 
Eksplorasi 53 PC CITRA ALAM GEMILANG Kecamatan sungai keruh dan plakat tinggi 10.160 Eksplorasi 
54 
PT. SHAN MUTIARA ABADI LESTARI 
Kecamatan sungai keruh 
5.541 
Eksplorasi 55 PT. CITRA ALAM CAHAYA Kecamatan bayung lencir 1.0173 Eksplorasi 
56 
PT. CITRA ALAM 
Kecamatan bayung lencir 
20.240 
Eksplorasi
IV-68 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
CAHAYA 57 PT. HASIL TAMBANG Desa simpang sari,ulak paceh,ulak tebereu,tanjung durian,kasmaran,mangunjaya kecamatan babat toman 7.936 Eksplorasi 
58 
PT TALANG UBI COAL 
Desa ulak paceh,ulak teberau,kasmaran dab babat toman kecamatan babat toman 
19.860 
Eksplorasi 59 PT. ENERGI INTI BARA PRATAMA Kecamatan sungai lilin dan Lais 5.044 Eksplorasi 
60 
PC PRIMARAYA ENERGI 
Kecamatan lalan dan bayung lencir 
19.970 
Eksplorasi 61 PT ARTHACO PRIMA ENERGY Kecamatan sungai lilin dan keluang 5.422 Eksplorasi 
62 
PT, DIKA KARYA LINTAS NUSA 
Kecamatan bayung lencir 
2.119 
Eksplorasi 63 PT SENTOSA M ULIA BAHAGIA Kecamatan bayung lencir 2.500 Eksplorasi 
64 
PT PERSADAMAKMURJAYA 
Kecamatan sungai lilin dan keluang 
9.000 
Eksplorasi 65 PT. SENTOSA KURNIA ENERGI Kecamatan Batanghari leko dan bayung lencir 2.500 Eksplorasi 
66 
PT. CIPTAWANA DANA 
Kecamatan Batanghari leko 
20.000 
Eksplorasi 67 PT, LAPINDO BUMI MINERAL Kecamatan bayung lencir 19.100 Eksplorasi 
68 
PT RACHMAT KELANTAN SAKTI 
Kecamatan Batanghari leko 
2000 
Eksplorasi 69 PT CAHAYA BUMI Kecamatan bayung lencir dan sungai lilin 1.135 Eksplorasi 
Sumber ; Dinas Pertambangan kabupaten Musi Banyuasin 2011 Arahan pemanfaatan peruntukan Kawasan Pertambangan Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai data perusahaan pemegang ijin pertambangan (IUP) terdapat dua jenis status kegiatan yaitu
IV-69 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
1. Status kegiatan Operasi Produksi 
Potensi batubara yang sedang berjalan produksi di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 15 perusahaan dengan rincian dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 2. 24 Data perusahaan pemegang Izin usaha pertambangan (IUP) Status operasi produksi Kabupaten Musi Banyuasin No Perusahaan Lokasi Luas (ribu hektar) Status 1 PT. SWADAYA HUTANI ALAM Desa pengaturan Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko 4.000 operasi produksi 
2 
PT. NUSA INDAH PERMAI 
Desa pandan sari Desa Tampang baru Kecamatan bayung lencir 
4.500 
Operasi produksi 3 PT. RIMBA SUBUR LESTARI Desa Rayun Kecamatan Bayung lencir 4.902 Operasi produksi 
4 
PT. WAHANA RIMBA LESTARI 
Desa cinta karya Desa Rimba ukur Kecamatan plakat tinggi Kecamatan sekayu 
4.938 
Operasi produksi 5 PT. MAKARYA EKAGUNA Desa Gajah Matt, Desa Sukalali Desa tebing bulanDesa kertayau Kecamatan sungai keruh 4.972 Operasi produksi 
6 
PI BUANA INTI (ITRA PRIMA (BIC) 
Desa pagar desa Desa swakarya,desa bayat ilir Desa pangkalan bayat Kecamatan bayung lencir 
4.999 
Operasi produksi 7 PT. MANGGALA ALAM LESTARI Desa btampang baru Kecamatan bayung lencir 4.836 Operasi produksi 
8 
PT. CAHAYA NUSA PRATAMA 
Desa srimulyo,desa sumber sari Desa banjar jaya Kecamatan bayung lencir 
4.991 
Operasi produksi 9 PT. BUANA BABA EKA PRATAMA Desa telang,desa kali barau Desa siding marga Kecamatan bayung lencir 4.686 Operasi produksi 
10 
PT. LAIS COAL MINE 
Desa teluk kijing II dan tanjung 
1.022 
Operasi produksi
IV-70 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
agung utara Kecamatan lais 11 PT. PUTRA MUBA COAL Desa mekar jadi Desa nusa serasan Kecamatan sungai lilin 3.716 Operasi produksi 
12 
PT. REALITA JAYA MANDIRI 
Desa sumber harum Desa berlian Lencir 
1.642 
Operasi produksi 13 PT. KAUTIM GLOBAL Desa bangun harji,desa warga mulyo kecamatan plakat tinggi 4.547 Operasi produksi 
14 
PT. PACIFIC GLOBAL RESOURCES 
Desa Bandar jaya, desa sinar harapan Kecamatan bayung lencir 
3.228 
Operasi produksi 15 PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA Desa suka jaya Desa suka makmur Kecamatan plakat tinggi 4.495 Operasi produksi 
Sumber ; Dinas Pertambangan kabupaten Musi Banyuasin 2011 
2. Status Kegiatan Eksplorasi 
Berdasarkan UU no 22 tahun 2010, kegiatan pertambangan yang berstatus eksplorasi yang ingin merubah menjadi berstatus operasi produksi diperlukan langkah langkah administrasi perijinan dimulai dari persetujuan Bupati, Gubernur hingga penetapan perijinan oleh Pemerintah. Dengan kondisi demikian kegiatan eksplorasi yang belum memiliki perijinan ke Pemerintah Pusat statusnya masih sebatas usulan kegiatan kelayakan pertambangan, namun belum di ijinkan untuk melakukan eksploitasi sebelum ada perijinan dari pemerintah daerah dan di tetapkan oleh DPR. Berikut tabel di bawah ini kegiatanan PKP2B ber status opersi produksi Tabel 4. 25 Data Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Status Eksplorasi Kabupaten Musi Banyuasin 2011 No Perusahaan Lokasi Luas (ribu hektar) Status 1 PT BATTOMAN COAL Desa Bandar jaya Kecamatan Batanghari leko, kecamatan babat toman dan sekayu 12.670 Eksplorasi 
2 
PT. LAIS COAL MINE 
Desa petaling,tj agung utara 
14.340 
Eksplorasi
IV-71 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
Kecamatan Lais 3 PE MUBA COAL MINE Desa lubuk bintalo,pangkalan bulian,sungai Nepal,ulak kembang,kecamatan sungai keruh 13.320 Eksplorasi 
4 
PT. MUBA COAL MINE 
Sidang margadan tebing bulang Kecamatan sungai keruh 
Eksplorasi 5 PT YODA IRPAN MAKMUR Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 5.000 Eksplorasi 
6 
PT. TITAN PRAWIRA SRIWIJAYA 
Kecamatan bayung lencir dan lalan 
7.227 
Eksplorasi 7 PT. SRIWIJAYA ENERGI PERSADA Kecamatan bayung lencir dan lalan 8.596 Eksplorasi 
8 
PT. BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL 
Desa Beroja Timur dan Desa Beji Kecamatan bayung lencir 
8.058 
Eksplorasi 9 PT. PUTRA MUBA COAL Kecamatan bayung lencir 1.906 Eksplorasi 
10 
PT INDONESIA BATU PRIMA ENERGI 
Desa pinang banjar,Desa sumber jaya dan desa Bandar tenggulang Kecamatan Sungai lilin 
19.870 
Eksplorasi 11 PT. INTI PUTERA KANAAN Desa Sumber harum Kecamatan bayung lencir 11.220 Eksplorasi 
12 
PT, SOAR HARAPAN BANGSA 
Desa tanjung dalam,ciptapraja kecamatan keluang 
4.978 
Eksplorasi 13 PT. KARYA PERINTIS SEJATI Kecamatan bayung lencir 5.531 Eksplorasi 
14 
PI MADHUCON INDONESIA 
Kecamatan keluang,Batanghari leko,bayung lencir 
8.663 
Eksplorasi 15 PC PACIFIC GLOBAL RESOURCES Desa teluk dan desa epil kecamatan lasi dan Kecamatan sungai lilin 3.360 Eksplorasi 
16 
PT. BUKIT GLOBAL ABADI 
Desa pagar desa Kecamatan bayung lencir 
9.955 
Eksplorasi 17 PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA Kecamatan bayung lencir dan keluang 1.357 Eksplorasi 
18 
PT. UNITED COAL 
Kecamatan bayung lencir 
5.000 
Eksplorasi
IV-72 
LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 
2011-2031 
INDONESIA 19 PT MANDUO Desa sumber harum Kecamatan bayung lencir 3984.400 Eksplorasi 
20 
PT. MASINDO ARTA RESOURCES 
Desa pengaturan Desa pingap tanah abang Kecamatan Batanghari leko 
5.475 
Eksplorasi 21 PT. MASINDO ARTA RESOURCES Desa ulak kembang Kecamatan Batanghari leko 1.602 Eksplorasi 
22 
PT. ARTA INDO ENERGI 
Desa sidorejo Kecamatan sungai lilin 
6.283 
Eksplorasi 23 PT. AN COAL RESOURCES Desa dawas, Desa Karya Maju Desa mekar sari Kecamatan keluang 5.000 Eksplorasi 
24 
PT. ADI COAL RESOURCES 
Desa senawar jaya,desa muara bahar Kecamatan bayung lencir 
4.9540 
Eksplorasi 25 PT SAKTI GLOBAL PERSADA Desa epilkecamatan lais Kecamatan sungai lilin 8.942 Eksplorasi 
26 
PT, MENSA BARA BUMI 
Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 
2.382 
Eksplorasi 27 PT. MENSA BARA BUMI Kecamatan Batanghari leko 7.903 Eksplorasi 
28 
PT. ENERGI SEJAHTERA MAKMUR 
Kecamatan bayung lencir 
5.000 
Eksplorasi 29 PT. TEMPIRAI ENERGI RESOURCES Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 
30 
PT. PAMPANGAN PALM RESOURCES 
Kecamatan bayung lencir 
3.493 
Eksplorasi 31 PT BUMI ANDALAS PERKASA Kecamatan Batanghari leko kecamatan babat toman 2.994 Eksplorasi 
32 
PT ANUGRAH BARA MUSTIKA 
Desa Sanga Desa Kecamatan babat toman Kecamatan Batanghari leko 
4.955 
Eksplorasi 33 PT INDRA SAPTA RAHAYU Kecamatan bayung lencir 1.500 Eksplorasi
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02
Bab 4 rev 02

More Related Content

What's hot

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Oswar Mungkasa
 
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
bramantiyo marjuki
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Oswar Mungkasa
 
PWK - Studio proses perencanaan fikz
PWK - Studio proses perencanaan fikzPWK - Studio proses perencanaan fikz
PWK - Studio proses perencanaan fikz
Junik De-cliQuers'zhantonk
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
ushfia
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Haryo Armono
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
Oswar Mungkasa
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
Asep Walandra
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Penataan Ruang
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Andes Asmuni
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Fitri Indra Wardhono
 
Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)
Laras Kun Rahmanti Putri
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
ushfia
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Fitri Indra Wardhono
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Deki Zulkarnain
 
Bab 1 pendahuluan ada klhs
Bab 1 pendahuluan ada klhs Bab 1 pendahuluan ada klhs
Bab 1 pendahuluan ada klhs
Adi T Wibowo
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Oswar Mungkasa
 
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
CIFOR-ICRAF
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Jhon Blora
 

What's hot (20)

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi MalukuArah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Propinsi Maluku
 
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
Review Perencanaan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Pada Zona Pemanfaatan ...
 
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang  Pulau Papua dan Rencana Ta...
Pengelolaaan dalam Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Pulau Papua dan Rencana Ta...
 
PWK - Studio proses perencanaan fikz
PWK - Studio proses perencanaan fikzPWK - Studio proses perencanaan fikz
PWK - Studio proses perencanaan fikz
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717Integrasi pelabuhan dengan tata ruang   kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
Integrasi pelabuhan dengan tata ruang kemenhub 25 juli 2017 - versi 240717
 
STUDIO PROSES Calon
STUDIO PROSES CalonSTUDIO PROSES Calon
STUDIO PROSES Calon
 
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
RANCANGAN Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Maluku dan ...
 
rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019rancangan rpjmn 2015 2019
rancangan rpjmn 2015 2019
 
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaanPedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
Pedoman penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
RENCANA ZONASI RINCI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 
Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)Studio 2 (Studio Perencanaan)
Studio 2 (Studio Perencanaan)
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategiBab 2 tujuan kebijkan dan strategi
Bab 2 tujuan kebijkan dan strategi
 
Bab 1 pendahuluan ada klhs
Bab 1 pendahuluan ada klhs Bab 1 pendahuluan ada klhs
Bab 1 pendahuluan ada klhs
 
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku UtaraAnalisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
Analisa Isu-Isu Strategis RPJMD Propinsi Maluku Utara
 
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
Transisi Pengelolaan Hutan Pasca UU 23/2014
 
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANANTupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN
 

Viewers also liked

Bab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangBab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruang
Deki Zulkarnain
 
Bab ii ppsp sijunjung
Bab ii ppsp sijunjungBab ii ppsp sijunjung
Bab ii ppsp sijunjung
Metza d'Arch
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Deki Zulkarnain
 
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALPEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Achmad Wahid
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Raflis Ssi
 
Abstrak skripsi
Abstrak skripsiAbstrak skripsi
Abstrak skripsi
bankir212
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Muhammad Kurniawan
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanYuca Siahaan
 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
YusufRiyandi
 
Mendesain rancangan penyaliran tambang terbuka
Mendesain rancangan penyaliran tambang terbukaMendesain rancangan penyaliran tambang terbuka
Mendesain rancangan penyaliran tambang terbuka
zacky66
 
Permenkes 1799 2010
Permenkes 1799 2010Permenkes 1799 2010
Permenkes 1799 2010
Bambang Priyambodo
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, RiauRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
Penataan Ruang
 
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan BatubaraIsu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Indonesian Smelter & Mineral Processing Association
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Massaputro Delly TP
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
Materi Teknis RTRW Provinsi Riau
Materi Teknis RTRW Provinsi RiauMateri Teknis RTRW Provinsi Riau
Materi Teknis RTRW Provinsi Riau
joihot
 
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan PascatambangMekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
 
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
MetaKonten Media Monitoring
 

Viewers also liked (20)

Bab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruangBab 4 rencana pola ruang
Bab 4 rencana pola ruang
 
Bab ii ppsp sijunjung
Bab ii ppsp sijunjungBab ii ppsp sijunjung
Bab ii ppsp sijunjung
 
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011   2031
Perda no. 2 tahun 2013 tt rtrw kab. musi rawas 2011 2031
 
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODALPEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
PEDOMAN & TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari PerkebunanPola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
Pola pemanfaatan ruang dan permasalahan yang timbul dari Perkebunan
 
Abstrak skripsi
Abstrak skripsiAbstrak skripsi
Abstrak skripsi
 
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
Pengelolaan Lingkungan Pertambangan (POM)
 
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunanBeberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
Beberapa pertanyaan dalam perencanaan pembangunan
 
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganPengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
 
Mendesain rancangan penyaliran tambang terbuka
Mendesain rancangan penyaliran tambang terbukaMendesain rancangan penyaliran tambang terbuka
Mendesain rancangan penyaliran tambang terbuka
 
Permenkes 1799 2010
Permenkes 1799 2010Permenkes 1799 2010
Permenkes 1799 2010
 
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
Kebijakan dan Mekanisme Pelaksanaan UU no. 23/2014 tentang Pemda terkait Dese...
 
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
Reformasi Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasca Berlaku...
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, RiauRencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru, Riau
 
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan BatubaraIsu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara
 
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan DaerahPerspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
Perspektif UU 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah
 
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM bagi Sektor...
 
Materi Teknis RTRW Provinsi Riau
Materi Teknis RTRW Provinsi RiauMateri Teknis RTRW Provinsi Riau
Materi Teknis RTRW Provinsi Riau
 
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan PascatambangMekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
Mekanisme dan Kriteria Keberhasilan Reklamasi dan Pascatambang
 
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
4 peraturan reklamasi dan pascatambang bimtek redtop [compatibility mode]
 

Similar to Bab 4 rev 02

Bab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangBab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruang
Agus Taruna
 
Bab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluanBab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluan
Peka Canggung
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
CIFOR-ICRAF
 
Analisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahAnalisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahTaufik Hamidi
 
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
Marhadi1995
 
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraProfil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraRossiana Fazri
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
imaniar nastiti
 
karakteristik wilayah kabupaten sukabumi
karakteristik wilayah kabupaten  sukabumikarakteristik wilayah kabupaten  sukabumi
karakteristik wilayah kabupaten sukabumi
Yandi H Lukman
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
hadiarnowo
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
nandradr
 
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonLaporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
amri sanjaya
 
Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1
Kotjo Negoro
 
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontangisi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontangmulawarman university
 
Syahrani ayu sabila
Syahrani ayu sabilaSyahrani ayu sabila
Syahrani ayu sabila
syahraniay
 
4 bab 2 deskripsi umum ok.
4 bab 2 deskripsi umum ok.4 bab 2 deskripsi umum ok.
4 bab 2 deskripsi umum ok.
drestajumena1
 
Tugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanTugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanWayan Susanto
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
suningterusberkarya
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Ismail Ahmad
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
suningterusberkarya
 

Similar to Bab 4 rev 02 (20)

Bab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruangBab 4 renc pola ruang
Bab 4 renc pola ruang
 
Bab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluanBab1 pendahuluan
Bab1 pendahuluan
 
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya HutanKebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Hutan
 
Analisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerahAnalisis potensi wilayah dan daerah
Analisis potensi wilayah dan daerah
 
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
27759305 minapolitan-kabupaten-kaur-prov-bengkulu
 
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatraProfil sumatera barat ditinjau dari astagatra
Profil sumatera barat ditinjau dari astagatra
 
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
Kebijakan Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pemanfaatan Ruang dalam ...
 
karakteristik wilayah kabupaten sukabumi
karakteristik wilayah kabupaten  sukabumikarakteristik wilayah kabupaten  sukabumi
karakteristik wilayah kabupaten sukabumi
 
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
Bahan tayang pwp3 wt-ddrtp 2016
 
Tata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahanTata ruang dan degradasi lahan
Tata ruang dan degradasi lahan
 
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambonLaporal pendhuluan rzwp kota ambon
Laporal pendhuluan rzwp kota ambon
 
Pengelolaan Pesisir
Pengelolaan  PesisirPengelolaan  Pesisir
Pengelolaan Pesisir
 
Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1Bahan diskusi survey #1
Bahan diskusi survey #1
 
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontangisi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
isi laporan manajemen pesisir dan laut di pulau beras basah-bontang
 
Syahrani ayu sabila
Syahrani ayu sabilaSyahrani ayu sabila
Syahrani ayu sabila
 
4 bab 2 deskripsi umum ok.
4 bab 2 deskripsi umum ok.4 bab 2 deskripsi umum ok.
4 bab 2 deskripsi umum ok.
 
Tugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayanTugas presentasi wayan
Tugas presentasi wayan
 
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabayaPengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
Pengembangan kawasan pesisir suning universitas pgri adi buana surabaya
 
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan  kemaritiman daerah pesisirModul pengembangan  kemaritiman daerah pesisir
Modul pengembangan kemaritiman daerah pesisir
 
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIRPesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
Pesisir 01 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR
 

More from Deki Zulkarnain

Raperda muba rev 02
Raperda muba rev 02Raperda muba rev 02
Raperda muba rev 02
Deki Zulkarnain
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
Deki Zulkarnain
 
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Deki Zulkarnain
 
Bab 2rev 02
Bab 2rev 02Bab 2rev 02
Bab 2rev 02
Deki Zulkarnain
 
Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02
Deki Zulkarnain
 
Bab 3 rev 02
Bab 3 rev 02Bab 3 rev 02
Bab 3 rev 02
Deki Zulkarnain
 
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Deki Zulkarnain
 
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatBab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Deki Zulkarnain
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Deki Zulkarnain
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Deki Zulkarnain
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Deki Zulkarnain
 
Bab 3 rencana struktur ruang
Bab 3 rencana struktur ruangBab 3 rencana struktur ruang
Bab 3 rencana struktur ruang
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancangan
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedomanKabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedoman
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isiKabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isi
Deki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganDeki Zulkarnain
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
Deki Zulkarnain
 

More from Deki Zulkarnain (20)

Raperda muba rev 02
Raperda muba rev 02Raperda muba rev 02
Raperda muba rev 02
 
Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02Presentasi konsultasi publik rev 02
Presentasi konsultasi publik rev 02
 
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
Lampiran klhs musi banyuasin rev 02
 
Bab 2rev 02
Bab 2rev 02Bab 2rev 02
Bab 2rev 02
 
Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02Bab 1 rev 02
Bab 1 rev 02
 
Bab 3 rev 02
Bab 3 rev 02Bab 3 rev 02
Bab 3 rev 02
 
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
Kata pengantar dan daftr isi bnr tgl 16sep'13
 
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatBab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
 
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruangBab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
Bab 7 ketentuan pengendalian pemanfataan ruang
 
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruangBab 6 arahan pemanfaatan ruang
Bab 6 arahan pemanfaatan ruang
 
Bab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategisBab 5 penetapan kawasan strategis
Bab 5 penetapan kawasan strategis
 
Bab 3 rencana struktur ruang
Bab 3 rencana struktur ruangBab 3 rencana struktur ruang
Bab 3 rencana struktur ruang
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancangan
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 
Kabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedomanKabupaten isi pedoman
Kabupaten isi pedoman
 
Kabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isiKabupaten daftar isi
Kabupaten daftar isi
 
Kabupaten permen
Kabupaten permenKabupaten permen
Kabupaten permen
 
Kabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancanganKabupaten lampiran rancangan
Kabupaten lampiran rancangan
 
Kabupaten lampiran
Kabupaten lampiranKabupaten lampiran
Kabupaten lampiran
 

Recently uploaded

pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
mediamandirinusantar
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
aciambarwati
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
wear7
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
indrioktuviani10
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
fatamorganareborn88
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
arda89
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
PavingBlockBolong
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Rajaclean
 
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptxPPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
flashretailindo
 
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdfAnalisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
afaturooo
 
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdfPresentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
perumahanbukitmentar
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
RahmanAnshari3
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
AzisahAchmad
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
SendowoResiden
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
GalihHardiansyah2
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
HalomoanHutajulu3
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
EchaNox
 

Recently uploaded (17)

pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).pptpph pasal 4 ayat 2  belajar ( pph Final ).ppt
pph pasal 4 ayat 2 belajar ( pph Final ).ppt
 
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
17837355 pemantauan dan pengendalian.ppt
 
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioningbauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
bauran pemasaran- STP-segmen pasar-positioning
 
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptxAUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
AUDIT II KELOMPOK 9_indrioktuvianii.pptx
 
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaanStrategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
Strategi pemasaran dalam bisnis ritel diperusahaan
 
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptxBAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
BAB 8 Teori Akuntansi dan Konsekuensi Ekonomi.pptx
 
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke KlojenGrass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
Grass Block Untuk Carport Pengiriman ke Klojen
 
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFJasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDF
 
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptxPPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
PPT legalitas usaha mikro kecil dan menengah.pptx
 
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdfAnalisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
Analisis Pasar Oligopoli dala pelajaran ekonomi.pdf
 
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdfPresentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
Presentation BMB Rev 21 Februari 2020.pdf
 
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
10. Bab tentang Anuitas - Matematika ekonomi.pptx
 
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptxPERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
PERTEMUAN 1 ; PENGANTAR DIGITAL MARKETING PERTANIAN.pptx
 
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).pptstudi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
studi kelayakan bisnis (desaian studi kelayakan).ppt
 
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
Khutbah Jum'at, RASULULLAH BERANGKAT BERUMRAH DAN BERHAJI MULAI BULAN DZULQA'...
 
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baikkinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
kinerja penyusunan anggaran organisasi yang baik
 
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptxPOWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
POWER POIN MATERI KELAS XI BAB IV (3).pptx
 

Bab 4 rev 02

  • 1. IV-1 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 4.1 DASAR PERUMUSAN RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN Rencana pola ruang wilayah kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi : 1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten; 2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang; 3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan 4. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten. 5. Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria : Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya; 1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya; 2. Mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan; 3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
  • 2. IV-2 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 4. Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut : 4.1.1 KEBIJAKAN POLA RUANG RTRW NASIONAL DAN PROVINSI SUMATERA SELATAN RTRW NASIONAL : Suaka margasatwa merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu di lakukan upaya konservasinya, memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu, memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Kawasan lindung suaka margasatwa, yaitu Suaka Margasatwa (SM) SM Bentayan di Kabupaten Banyuasin dan Musi Banyuasin, SM Dangku di Kabupaten Musi Banyuasin;. RTRW PROVINSI : Hutan Lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya Buatan, nilai sejarah serta budaya. Penetapan kawasan lindung antara lain 1. Hutan Lindung Kawasan Hutan Lindung yang ditetapkan di Kabupaten Musi Banyuasin seluas 19.529,74Ha berlokasi di Bayung Lencir dan Batanghari Leko 2. Kawasan Hutan Bergambut Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Berdasarkan Keppres Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, bahwa gambut yang termasuk dalam kategori kawasan lindung apabila mempunyai ketebalan lebih dari 3 meter. Kawasan gambut yang memenuhi kriteria sebagai kawasan lindung terdapat di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin dan Muara Enim seluas 617.415,00 Ha atau 6,73 % dari total luas wilayah. 3. Kawasan suaka alam Rencana kawasan pelestarian alam, suaka alam dan cagar budaya di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 726.920,61 Ha (belum termasuk kawasan perlindungan Buaya Senyulong) atau 7,92% dari total luas wilayah yang merupakan kawasan yang berada di
  • 3. IV-3 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 daratan, 58.236,52 Ha atau 0,63% dari total luas wilayah merupakan kawasan yang berada di perairan. Tabel 4.1 Identifikasi Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Selatan No Nama Kawasan Kabupaten/ Kota Luas (Ha) % Terhadap Luas Wilayah A Suaka Margasatwa 726.920,61 7,92 1 Gunung Raya OKU Selatan 2 Padang Sugihan OKI dan Banyuasin 3 Isau-isau Pasemah Muara Enim dan Lahat 4 Gumai Pasemah Lahat, Empat Lawang 5 Dangku Musi Banyuasin 6 Bentayan Musi Banyuasin, Banyuasin B Taman Nasional 1 Taman Nasional Kerinci Seblat Musi Rawas dan Lubuk Linggau 2 Taman Nasional Sembilang Banyuasin C Taman Hutan Raya Kemampo Banyuasin D Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang E Cagar Budaya 1 Bukit Siguntang dan Taman Purbakala Sriwijaya Palembang 2 Megalith Pagar Alam dan Lahat 3 Situs Candi Bumiayu Muara Enim F Taman Nasional Laut/Perairan (TN Sembilang) Banyuasin 58.236,52 0,63 G Perlindungan Buaya Senyulong* Musi Banyuasin 13.871,94 0,15 Sumber : RTRW Sumsel Keterangan : *), Berada pada kawasan hutan produksi sehingga luasan tidak termasuk dalam luas total. 4. Kawasan sempadan danau/waduk Kawasan sempadan danau/waduk di Provinsi Sumatera Selatan direncanakan seluas 420,37 Ha atau 0,05 % dari total luas wilayah. Kawasan sempadan danau/waduk Provinsi Sumatera Selatan berada di 3 (tiga) kabupaten, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir dan Musi Banyuasin.
  • 4. IV-4 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.2 Rencana Kawasan Sempadan Sungai di Provinsi Sumatera Selatan Sungai Besar Sungai Kecil Luas (Ha) % Terhadap Luas Wilayah Musi, Banyuasin, Calik, Lalan, Rawas, Ogan, Komering, Batanghari Leko, Semangus, Lematang, Lakitan, Kelingi, Sugihan, Sembilang, Mesuji, Upang , Saleh Kapas, Menanti, Lain, Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus,Kutu, Mengkulam, Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai, Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling, Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan,Padi, Saleh Upang, Padang, Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta, Enim, Selangis, Endikat, Lengi, Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye, Saka, Penaku, Gilas, Lempuing, Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebubus. 203.640,55 2,22 Sumber : RTRW sumsel 5. Kawasan Rawan Bencana Kawasan rawan bencana banjir di Provinsi Sumatera Selatan terdapat di 9 (sembilan) kabupaten/kota dengan luas wilayah rawan bencana seluas 1.001.838,30 atau 10,91 % dari total luas wilayah. Tabel 4.3 Kawasan Rawan Bencana Banjir di Provinsi Sumatera Selatan No Banjir Intensitas Bencana (Ha) Jumlah (Ha) % Terhadap Luas Wilayah Sangat Tinggi Tinggi 1 Banyuasin 45.992,68 290.038,19 336.030,87 3,66 2 Muara Enim 49.499,15 16.777,32 66.276,46 0,72 3 Musi Banyuasin 1.489,30 127.628,27 129.117,56 1,41 4 Musi Rawas - 39.266,15 39.266,15 0,43 5 Ogan Komering Ilir 80.313,28 271.740,88 352.054,16 3,83 6 Ogan Komering Ulu - 17,28 17,28 0,00 7 Ogan Komering Ulu Selatan - 367,84 367,84 0,00 8 Ogan Komering Ulu Timur - 71.097,89 71.097,89 0,77 9 Palembang - 7.610,09 7.610,09 0,08 Total 177.294,40 824.543,89 1.001.838,30 10,91 Sumber : RTRW Sumsel, 2010.
  • 5. IV-5 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 4.1.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG KABUPATEN MUSI BANYUASIN Pola ruang wilayah Kabupaten Musi Banyuasin dikembangkan dengan sepenuhnya memperhatikan pola ruang wilayah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Musi Banyuasin sebelumnya serta rencana-rencana lainnya yang terkait dengan pengembangan wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pola Ruang di Kabupaten Musi Banyuasin secara garis besar diwujudkan dalam arahan pemanfaatan kawasan lindung dan kawasan budi daya dengan tetap mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. A. KAWASAN HUTAN LINDUNG Kawasan untuk fungsi lindung mempunyai status yang amat penting dalam pembangunan berwawasan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan, nilai sejarah serta budaya. Untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan, penetapan kawasan lindung berpedoman kepada Keppres No. 32/1990 yang pengidentifikasiannya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain ketinggian, kemiringan/sudut lereng, keadaan hidrologi serta kawasan-kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan bahaya alamiah maupun kawasan- kawasan berupa cagar alam dan taman nasional. TABEL 4.4 KRITERIA KAWASAN LINDUNG Pemanfaatan ruang Kriteria Kawasan Hutan lindung Kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, dan curah hujan yang melebihi nilai skor 175; Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan > 40% dan pada daerah yang tanahnya peka terhadap erosi dengan kelerengan lapangan lebih dari 25%;
  • 6. IV-6 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian 2000 meter atau lebih di atas permukaan laut; Kawasan resapan air Kawasan dengan curah hujan rata-rata lebih dari 1000 mm/tahun; Struktur tanah yang mudah meresapkan air tanah; Memiliki bentuk geomorfologi yang mampu meresapkan air hujan secara besar; Lapisan tanahnya berupa pasir halus berukuran minimal 1/16 mm; Mempunyai kemampuan meluruskan air dengan kecepatan lebih dari 1 mm/hari; Kedalaman muka air tanah lebih dari 10 m terhadap permukaan tanah setempat; Kelerengan kurang dari 15%; dan atau Kedudukan muka air tanah dangkal lebih tinggi dari kedudukan muka air tanah dalam. Ketinggian lebih dari 1000 m diatas permukaan laut. Kawasan sekitar danau Kawasan sekitar danau/waduk/situ yang lebarnya proporsional dengan bentuk dankondisi fisik danau/waduk/situ sekurang- kurangnya 50 m dari titik pasang tertinggi kearah darat. Kawasan sempadan sungai Sekurang-kurangnya 100 m dikanan kiri sungai besar dan 50 meter dikanan kiri sungai kecil yang tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan; Sekurang-kurangnya 10 m dari tepi sungai untuk mempunyai kedalaman tidak lebih besar dari 3 m; Sekurang-kurangnya 15 m dari tepi sungai untuk mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 m sampai dengan 20 m; Sekurang-kurangnya 20 m dari tepi sungai untuk sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 m; Sekurang-kurangnya 100 m dari tepi sungai untuk sungai
  • 7. IV-7 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 yang terpengaruh oleh pasang surut air laut, dan berfungsi sebagai jalur hijau; dan atau Untuk sungai di kawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan infeksi antara 10-15 meter. Kawasan sekitar mata air Kawasan di sekitar mata air dengan radius sekurang- kurangnya 200 m, bagian hilir dapat difungsikan untuk kawasan berfungsi lindung sepanjang tidak bertentangan dengan fungsi konservasi. Kawasan ruang terbuka hijau (RTH) Lokasi sasaran kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota antara laindi kawasan permukiman, industry, tepi sungai/jalan yang berada di kawasan perkotaan; Hutan yang terletak di dalam wilayah perkotaan atau sekitar kota dengan luas hutan minimal 0,25 Ha; Hutan yang terbentuk dari komunitas tumbuhan yang berbentuk kompak pada satu hamparan, berbentuk jalur atau merupakan kombinasi dari bentuk kompak dan bentuk jalur; Jenis tanaman untuk hutan kota adalah tanaman tahunan berupa pohon-pohanan,bukan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik,maupun jenis asli atau domestik; dan atau Jenis tanaman untuk kawasan terbuka hijau kota adalah berupa pohon-pohonan dan tanaman hias atau herba, dari berbagai jenis baik jenis asing atau eksotik, maupun jenisasli atau domestik. Kawasan Cagar alam Mewakili formasi biota tertentu dan /atau unit-unit penyusunannya; Mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia;
  • 8. IV-8 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Mempunyai luas dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dengan daerah penyangga yang cukup luas; dan atau Mempunyai ciri khas yang dapat merupakan satu-satunya contoh di suatu daerah sertakeberadaannya memerlukan konversi Taman Hutan rakyat Wilayah dengan ciri khas asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh atau kawasan yang sudah berubah. Memiliki keindahan alam, tumbuhan, satwa, dan gejala alam; dan atau Mempunyai luas wilayah yang memungkinkan untuk membangun koleksi tumbuhandan/atau tidak asli. Taman wisata alam Mempunyai daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa beserta ekosistemnya yang masih asli serta formasi geologinya yang indah, unik dan nyaman; Mempunyai luas yang cukup untuk menjamin sumberdaya alam hayati yang dapat dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam; dan atau Kondisi lingkungan sekitarnya mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Kawasan perairan Wilayah yang merupakan genangan air baik berupa sungai, danau/situ, tambak dan sejenisnya. Kawasan rawan gunung merapi Kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang terpengaruh lansung dan tidak langsung, dengan tingkat kerawanan yang berbeda; dan atau Kawasan berupa lembah yang akan menjadi daerah aliran lahar dan lava. Kawasan rawan gempa bumi Daerah yang mempunyai sejarah kegempaan yang merusak; Daerah yang dilalui oleh patahan aktif;
  • 9. IV-9 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Daerah yang mempunyai catatan kegempaan dengan kekuatan (magnitudo) lebih besar dari 5 pada skala richter; Daerah dengan batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk; dan atau Kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor. Kawasan rawan gerakan tanah Daerah dengan kerentanan tinggi untuk terkena gerakan tanah, terutama jika kegiatan manusia menimbulkan gangguan pada lereng di kawasan ini. Kawasan rawan banjir Daerah dengan kerentanan tinggi terkena banjir. Sumber : Keppres No 32 tahun 1990 B. KAWASAN BUDIDAYA Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alam, manusia dan buatan. Termasuk dalam kawasan budidaya ini adalah kawasan pertanian, kawasan permukiman dan industri. Pola pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara spasial mencakup wilayah yang berdasarkan analisis daya dukung lahan tergolong sangat tinggi dan tinggi, baik untuk pengembangan kawasan budidaya pertanian maupun perkotaan. Kriteria penetapan kawasan budidaya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini TABEL 4.5 KRITERIA PENETAPAN KELAYAKAN/ KESESUAIAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKOTAAN No Jenis Kawasan Kriteria KEPRES No.32 / 1990 1 Kawasan Hutan Produksi tetap/biasa Kawasan Hutan Produksi terbatas Kawasan Hutan Rakyat Ketinggian < 1000 m dpl kecuali lahan yang sudah ditanami tanamantahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air; Mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan perairan dan drainase;
  • 10. IV-10 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 c. Kemiringan tanah < 30% kecuali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol, dengan kemiringan < 15%; Kedalaman efektif tanah > 30 cm; dan e. Bukan daerah kritis/bahaya lingkungan beraspek geologi: daerah longsoran, patahan aktif dan daerah erosi. 2 Kawasan tanaman perkebunan/tahunan Ketinggian <1000m dpl Kedalaman efektif tanah >60% Di luar kawasan lindung; Berfungsi sebagai daerah resapan air; dan Daerah kritis / bahaya lingkungan, longsoran, patahan aktif, daerah kritis erosi permukaan. 3 Tanaman pangan lahan basah/tanaman pangan tadah hujan Ketinggian <1000 m dpl kecuali lahan yang sudah ditanami tanaman tahunan dan tidak mengganggu kelestarian tanah dan air Kemiringan tanah < 40% kecuali jenis tanah regosol, litosol, regina, dan organosol dengan kemiringan < 15%. 4 Kawasan tanaman lahan kering Kemiringan tanah <30% Daerah kritis/bahaya lingkungan, longsoran, patahan aktif, daerah krisis erosi permukaan 5 Kawasan Peternakan Ketinggian > 1000 m dpl Kemiringan lereng < 15% Jenis tanah/iklim sesuai dengan padang rumput 6 Kawasan Perikanan Kemiringan lereng < 8% Persediaan air permukaan cukup. 7 Kawasan Pertambangan/ESDM Mempunyai potensi bahan tambang 8 Kawasan Pariwisata Memiliki keindahan dan panorama alam
  • 11. IV-11 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Memiliki kebudayaan yang bernilai tinggi Memiliki bangunan sejarah 9 Kawasan Permukiman Kemiringan lereng < 15% Ketersediaan air terjamin Aksesibilitas yang baik Tidak berada pada daerah rawan bencana Berada dekat dengan pusat kegiatan 10 Kawasan Peruntukan Industri Ketinggian < 1000 m dpl Kemiringan lereng < 3% Ketersediaan air baku yang cukup Adanya sistem pembuangan limbah Tidak terletak di kawasan tanaman pangan lahan basah 11 Kawasan Perdagangan dan Jasa Kemiringan lereng < 15% Ketersediaan air terjamin Aksesibilitas baik Terletak di pusat kota/kegiatan Sumber : Keppres No 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya 4.2 RENCANA POLA RUANG KAWASAN LINDUNG Kawasan lindung yang akan dimantapkan diwilayah Kabupaten Musi Banyuasin yang dinyatakan sebagai kawasan non-budidaya adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, yaitu daerah-daerah yang memiliki kendala fisik tertentu seperti lereng curam, rawan banjir, rawan longsor dan erosi. Selain itu juga dimaksudkan untuk melindungi kelestarian wilayah bawahannya berupa kawasan budidaya yang keberadaannya sangat penting bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat setempat. Kawasan tersebut adalah perkebunan rakyat dan lahan pertanian lahan basah/sawahirigasi. Di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdapat 3 (tiga) jenis kawasan lindung, yaitu: (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, (2) Kawasan perlindungan setempat, dan (3) Kawasan rawan bencana alam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta rencana pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin.
  • 12. IV-12 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 A. KAWASAN HUTAN LINDUNG (HUTAN BERFUNGSI LINDUNG) Kawasan Hutan Lindung di Kabupaten Musi Banyuasin di tetapkan seluas 19.131 Ha, Pelestarian fungsi ekologis kawasan ini sangat penting untuk dipertahankan. Untuk itu perlu dilakukan pengendalian ketat terhadap aktivitas pembangunan. Kawasan hutan yang masih lestari perlu dijaga dari perambahan masyarakat. Sedangkan kawasan yang sudah terbuka agar dilakukan reboisasi dengan berbagai jenis tanaman hutan, seperti: Merbau (Intsia biyuga), Bintangur (Calophyllum inophyllum), Mersawa (Anoisopterapolyandra),Nyatoh (Palaquium gutta), Terentang (Campnosperma auriculata), Medang (Litsea firma), Terap (Artocarpus spp), dan lain-lain. Tabel 4.6 Rencana Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Kecamatan Luas ( Ha) 1 Kec. Batanghari Leko Hutan Lindung 18864 2 Kec. Bayung Lencir Hutan Lindung 136 3 Kec. Sanga Desa 131 Jumlah 19.131 Sumber : Hasil Rencana 2011 B. KAWASAN YANG MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KAWASAN BAWAHANNYA KAWASAN RESAPAN AIR Kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air. Dengan indicator sebagai berikut : Kawasan ini terletak di daerah tangkapan air (chathment area) hulu sungai, yakni disebagian kawasan ini merupakan kawasan hutan produksi dan sebagian lainnya merupakan ladang/tegalan, dan permukiman. Secara fisik kawasan ini memiliki karakteristik bentuk wilayah agak bergunung dan bergunung (lereng>40%), jenis tanah umumnya podsolik litik, dengan kemampuan meresapkan air cukup baik, dan curah hujan cukup tinggi>2000 mm/tahun.
  • 13. IV-13 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Fungsi ekologis kawasan ini perlu dilestarikan agar kemampuan untuk meresapkan air hujan dapat dijaga dan ditingkatkan. Untuk itu pemanfaatan lahan di kawasan ini perlu dilaksanakan dengan pengendalian ketat dengan mempertahankan tutupan lahan secara optimal.
  • 14. IV-14 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Peta potensi hutan
  • 15. IV-15 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.7 Rencana Hutan Produksi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2030 KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG LUAS (Ha) Budidaya Kehutanan Kec. Babat Supat Hutan Produksi Terbatas 81 Hutan Produksi Tetap 4795 Hutan Produksi Konversi 27594 Kec. Babat Toman Hutan Produksi Tetap 345 Kec. Batanghari Leko Hutan Produksi Konversi 8035 Hutan Produksi Terbatas 74800 Hutan Produksi Konversi 8035 Kec. Bayung Lencir Hutan Produksi Terbatas 19113 Hutan Produksi Tetap 304569 Hutan Produksi Konversi 7975 Kec. Lais Hutan Produksi Tetap 401 Kec Keluang Hutan Produksi Konversi 19230 Kec. Lalan Hutan Produksi Tetap 12366 Hutan Produksi Konversi 9910 Kec. Plakat Tinggi Hutan Produksi Tetap 742 Kec Sekayu Hutan Produksi Konversi 199 Kec. Sanga Desa Hutan Produksi Tetap 1045 Hutan Produksi Konversi 8288 Kec. Sungai Keruh Hutan Produksi Tetap 11612 Kec Sungai Lilin Hutan Produksi Konversi 29148 Kec. Tungkal Jaya Hutan Produksi Tetap 6010 Jumlah 554293
  • 16. IV-16 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Adapun arahan pemanfaatan lahan di kawasan resapan air ini antara lain: Di kawasan hutan produksi tetap, dengan kemiringan lereng >40%, diarahkan untuk penanaman jenis tanaman hutan yang secara endemik telah tumbuh di kawasan ini, seperti: Merbau (Intsia biyuga), Bintangur (Calophyllum inophyllum), Mersawa (Anoisoptera polyandra), Nyatoh (Palaquium gutta), Terentang (Campnosperma auriculata), Medang (Litsea firma), Terap (Artocarpus spp), dan lain-lain. Di kawasan non hutan, dengan kemiringan lahan >40% diarahkan untuk pengembangan hutan rakyat, dengan jenis tanaman penghasil kayu bangunan, seperti mahoni dan sungkai (tanaman jati dan akasia tidak direkomendasikan. Karena di kawasan ini curah hujan tinggi, sehingga jati akan tumbuh subur tetapi kualitas kayunya rendah. Sedangkan tanaman akasia tidak direkomendasikan, karena daunnya mengandung lignin, sehingga licin dan kurang mampu mengintersep curah hujan, serta serasahnya sulit terdekomposisi. C. KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT Sungai-sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting dalam rangka mempertahankan kelestarian fungsi sungai tersebut. Kawasan sempadan ini memiliki lebar sekurang-kurangnya 100 meter di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai. Tujuan pemantapan kawasan sempadan sungai adalah melindungi daerah sempadan sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air, kondisi fisik dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Arahan kebijakan pemantapan kawasan ini antara lain: Pengamanan daerah sepanjang kiri-kanan sungai yang harus dilindungi 100 meter untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil/anak sungai, atau disesuaikan dengan kondisi fisiknya. Mencegah kegiatan budidaya secara bertahap di kawasan tepi sungai dimana kegiatan tersebut dapat merusak kawasan tepi sungai. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar tepi sungai dan anak sungai yang berada diluar permukiman.
  • 17. IV-17 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Lokasi wilayah perlindungan setempat Kabupaten Musi Banyuasin berada di sungai-sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari Leko, Sungai Air Lalan, Sungai Air Calik. Namun ada perlakuan khusus untuk di wilayah sungai Musi, karena sungai musi memiliki wilayah yang penduduk sudah bermukim dan hidup di dekat sungai sehingga hal ini menjadikan satu tradisi dan kebudayaan serta sebagai mata pencaharian, sehingga diperlukan hanya arahan penataan permukiman di kawasan Sungai Musi D. KAWASAN SUAKA ALAM Kawasan Suaka Alam terdiri dari : 1. Kawasan Cagar Alam 2. Kawasan Suaka Margasatwa Syarat suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Cagar Alam, apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: mempunyai keanekragaman jenis tumbuhan dan satwa dan tipe ekosistem; mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya; mempunyai kondisi alam, baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia; mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif dan menjamin berlangsungnya proses ekologis secara alami; mempunyai ciri khas potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi; dan atau mempunyai komunitas tumbuhan dan atau satwa beserta ekosistemnya yang langka atau yang keberadaannya terancam punah. Syarat suatu kawasan ditunjuk sebagai Kawasan Suaka Margasatwa apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut: merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yangperlu dilakukan upaya konservasinya; memiliki keanekaragaman dan populasi satwa yang tinggi; merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan atau dikhawatirkan akan punah;
  • 18. IV-18 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; dan atau mempunyai luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki Kawasan Suaka Alam margasatwa, Kawasan Suaka Marga Satwa ditetapkan 53042 Ha Tabel 4.8 Rencana Pola Ruang Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2030 KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG LUAS (Ha) Kawasan Lindung Kec. Batanghari Leko Suaka Marga Satwa 17411 Kec. Bayung Lencir Suaka Alam 2 Suaka Marga Satwa 9410 Kec. Keluang Suaka Marga Satwa 2121 Kec. Lalan Suaka Marga Satwa 3123 Kec. Tungkal Jaya Suaka Marga Satwa 20975 53042 Sumber : Hasil Rencana 2011 Arahan pengelolaan suaka alam dan suaka margasatwa antara lain: Pelestarian ekosistem yang masih berkembang Memperketat patroli untuk menghindari adanya penebangan pohon liar serta membatasi merambahnya kawasan budidaya ke kawasan lindung. Penerapan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan tersebut, terutama dalam melakukan pengawasan terhadap ancaman berkurangnya lahan kawasan lindung.
  • 19. IV-19 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 PETA FUNGSI KAWASAN HUTAN
  • 20. IV-20 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 PETA USULAN PERUBAHAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
  • 21. IV-21 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 E. KAWASAN TAMAN NASIONAL DAN TAMAN NASIONAL LAUT Kabupaten Musi banyuasin memiliki kawasan taman nasional dan taman nasional Laut, dimana lokasi kawasan berada di Kecamatan Lalan dengan jumlah kawasan Taman Nasional berjumlah 210,649,922 Ha, dan taman nasional Laut berjumlah Tabel Luasan Kawasan Taman Nasional dan taman nasional Laut Kabupaten Musi banyuasin 2011 No. Nama Kecamatan Taman nasional Taman nasional Laut 1 Kec. Babat Supat 2 Kec. Babat Toman 3 Kec. Batanghari Leko 4 Kec. Bayung Lencir 5 Kec. Keluang 6 Kec. Lais 7 Kec. Lalan 2831 210 8 Kec. Lawang Wetan 9 Kec. Plakat Tinggi 10 Kec. Sanga Desa 11 Kec. Sekayu 12 Kec. Sungai Keruh 13 Kec. Sungai Lilin 14 Kec. Tungkal Jaya Sumber : Hasil rencana 2011 F. KAWASAN RAWAN BENCANA Penanggulangan bencana adalah serangkaian kegiatan baik sebelum, saat dan sesudah terjadi bencana yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi risiko bencana. Pengurangan risiko bencana adalah kerangka kerja konseptual yang terdiri dari elemen- elemen yang dipandang mempunyai kemungkinan untuk meminimalkan kerentanan dan risiko bencana di seluruh masyarakat, untuk menghindari (pencegahan) atau membatasi
  • 22. IV-22 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 (mitigasi dan kesiapsiagaan) dampak merugikan yang ditimbulkan oleh bahaya dalam konteks luas pembangunan berkelanjutan. Kerangka kerja pengurangan risiko bencana terdiri dari bidang aksi sebagai berikut: Kesadaran dan pengkajian risiko, termasuk analisis bahaya dan analisis kerentanan atau kapasitas pengembangan pengetahuan, termasuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan informasi komitmen publik dan kerangka kerja institusional, termasuk aksi kelembagaan, kebijakan, perundangan dan komunitas penerapan langkah-langkah, termasuk pengelolaan lingkungan, perencanaan penggunaan lahan dan tata kota, perlindungan fasilitas penting, penerapan sains dan teknologi, kemitraan, jejaring dan instrumen finansial. Sistem peringatan dini termasuk peramalan, penyebaran peringatan, tindakan-tindakan kesiapsiagaan dan kapasitas untuk memberikan reaksi. Pada dasarnya peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari bencana banjir, Kebakaran hutan dan kemungkinan bencana tanah longsor. Peristiwa bencana di Kabupaten Musi Banyuasin bisa saja terjadi akibat dari dinamisasi karakteristik alam maupun pengaruh kelalaian manusia. Oleh karena itu pengelolaan serta perencanaan Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin perlu memperhitungkan bencana sebagai salah satu aspek yang mempengaruhinya. Untuk keperluan perencanaan dan pengelolaan kawasan bencana diperlukan data dan informasi sehingga menghasilkan prediksi dan analisa secara signifikan. Data dan Informasi tersebut dapat digali dari informasi geologi dan hidrologi atau dari kejadian bencana yang selama ini terjadi. Keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam mengurangi resiko rawan bencana dengan mengurangi kerentanan dan memperkuat ketahanan mereka adalah sangat penting. Melalui program pengelolaan bencana berbasis masyarakat, sasaran penataan ruang dalam penanggulangan bencana adalah untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat yang hidup di daerah rawan bencana di Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersama-sama bekerja mengurangi dampak dari bencana yang dapat berpengaruh kepada mereka. Diharapkan melalui pengaturan penataan ruang, stakeholder akan lebih memperkuat mekanisme mereka terhadap bahaya bencana. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk menghilangkan sama sekali atau mengurangi ancaman. Berikut beberapa tindakan pencegahan dalam penanggulangan bencana: 1. Pembuatan hujan buatan untuk mencegah terjadinya kekeringan di suatu wilayah;
  • 23. IV-23 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 2. Melarang atau menghentikan penebangan hutan; 3. Menanam tanaman bahan pangan pokok alternatif; 4. Menanam pepohonan di lereng gunung Gambar 4.1 Konsep Penanganan Bencana Mitigasi atau pengurangan adalah upaya untuk mengurangi atau meredam risiko. Kegiatan mitigasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu fisik dan nonfisik. Tindakan mitigasi atau peredaman dampak ancaman dapat berupa : 1. Membuat bendungan, tanggul, kanal untuk mengendalikan banjir; pembangunan tanggul sungai dan lainnya; 2. Penetapan dan pelaksanaan peraturan, sanksi; pemberian penghargaan mengenai penggunaan lahan, tempat membangun rumah, aturan bangunan; 3. Penyediaan informasi, penyuluhan, pelatihan, penyusunan kurikulum pendidikan penanggulangan bencana.
  • 24. IV-24 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tindakan Kesiagaaan dalam meminimalisir dampak bencana adalah : 1. Pembuatan sistem peringatan dini; 2. Membuat sistem pemantauan ancaman; 3. Membuat sistem penyebaran peringatan ancaman; 4. Pembuatan rencana evakuasi; 5. Membuat tempat dan sarana evakuasi; 6. Penyusunan rencana darurat, rencana siaga; 7. Pelatihan, gladi dan simulasi atau ujicoba; 8. Memasang rambu evakuasi dan peringatan dini. Tindakan tanggap darurat dalam meminimalisir dampak bencana: 1. Evakuasi; 2. Pencarian dan penyelamatan; 3. Penanganan Penderita Gawat Darurat (PPGD); 4. Pengkajian cepat kerusakan dan kebutuhan; 5. Penyediaan kebutuhan dasar seperti air dan sanitasi, pangan, sandang, papan, kesehatan, konseling; 6. Pemulihan segera fasilitas dasar seperti telekomunikasi, transportasi, listrik, pasokan air; 7. untuk mendukung kelancaran kegiatan tanggap darurat. Konsep Mitigasi bencana Kawasan Rawan Bencana pada Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagai berikut : 1. Daerah Rawan Banjir Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir adalah ancaman alam yang paling sering terjadi dan paling banyak merugikan, baik dari segi kemanusiaan maupun
  • 25. IV-25 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 ekonomi. Sembilan puluh persen dari kejadian bencana alam (tidak termasuk bencana kekeringan) berhubungan dengan banjir. Jenis banjir yang sering terjadi: bandang atau kiriman dan pasang-surut akibat gelombang pasang. Di Kabupaten Musi Banyuasin beberapa daerah yang dikhawatirkan akan mengalami banjir merupakan daerah yang berada di sekitar sepanjang Sungai Musi. Khususnya pada daerah-daerah yang terjadi di Wisalah Sungai Musi selain itu Wilayah lainnya mencakup sebagian Kec. Babat Toman, Kecamatan Lais, kecamatan lawang wetan , Kec. Sekayu dengan luasan keseluruhan 30.457,750 Ha. Pengelolaan daerah yang sering mengalami banjir adalah dengan membatasi kegiatan pembangunan khususnya perumahan dan permukiman pada daerah tersebut. Pada beberapa daerah tertentu perlu diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau. Untuk mengurangi dampak kerugian dari bencana banjir serta antisipasinya, Pemerintah Daerah perlu merencanakan beberapa kegiatan antara lain : a. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Rusaknya daya dukung lingkungan diakibatkan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di daerah resapan air, pembabatan hutan menjadi lahan pertanian dan bangunan serta pertambangan dapat mengakibatkan cepatnya aliran air menuju hilir. Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai di lain pihak menghambat dan menyumbat aliran. Kombinasi antara kedua keadaan tersebut dapat menimbulkan banjir serta genangan. Banjir semakin sering terutama jika terjadi hujan lebat, hal ini disebabkan pula karena sistem drainase yang tidak memadai. Pengelolaan daya dukung lingkungan tergantung perilaku serta kebiasaan manusia dalam mengelola lingkungannya, diperlukan kesadaran serta inisiatif yang tinggi dari masyarakat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya, peningkatan kesadaran perlu ditunjang oleh kegiatan yang terprogram melalui sosialisasi dan pelatihan masyarakat mengenai pengelolaan baik sebelum, pada saat, maupun setelah bencana banjir.
  • 26. IV-26 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Hal yang perlu direncanakan dalam mengantisipasi bencana banjir berkaitan dengan permasalahan lingkungan antara lain pembangunan dan peningkatan sarana kebersihan serta sanitasi di Wilayah aliran sungai serta anak sungainya. Hal lain yang perlu direncanakan adalah penghijauan daerah sempadan sungai dan konservasi lahan di wilayah hulu sungai, akan dapat membantu penyerapan serta salah satu upaya agar air tidak cepat mengalir. Dalam upaya menahan aliran air, direncanakan juga pembangunan bendung pada tiap anak sungai yang pengaruh debit air lepasannya signifikan menyumbang banjir. Selain itu bendung ini dapat berfungsi pula sebagai penahan sedimentasi serta dengan menerapkan konsep eko-hidrologi sehingga diperoleh bangunan- bangunan air yang ramah lingkungan. b. Pembangunan Fasilitas Peringatan Dini (early warning) dan mekanisme tanggap darurat bencana banjir. Sistem peringatan dini ini akan sangat efektif jika disertai dengan pelaksanaan mekanisme tanggap darurat. Mekanisme ini berkaitan dengan penyusunan petunjuk teknis operasional dan Aturan, termasuk sistem mobilisasi, penanganan bidang kesehatan serta sekolah darurat, yang harus dilakukan ketika dan setelah terjadi bencana banjir. Oleh karena itu perlu direncanakan juga pusat penanganan bencana dan pembangunan rumah singgah di daerah aman tidak jauh dari wilayah yang sering terkena banjir. Mekanisme tanggap darurat ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat terutama yang tinggal di daerah langganan banjir Dalam rangka otomatisasi serta penanganan lebih lanjut, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi data dan informasi dalam bentuk basis data kemudian dilakukan analisis banjir yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet secara on-line c. Normalisasi Sungai dan Anak Sungai. Normalisasi sungai dimaksudkan agar air yang mengalir lancar dan dapat dikendalikan. d. Penepatan Jalur Pengungsian Yang Aman Tiap lingkungan pemukiman yang rawan banjir harus punya rute penyelamatan yang aman, serta penampungan sementara dilokasi yang letaknya lebih tinggi dari
  • 27. IV-27 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 permukaan air banjir. Strategi-strategi pencegahan lainnya adalah Badan-badan Pemerintah mengambil alih lahan-lahan di jalur banjir. Penghuninya diberi lahan lain yang lebih aman. Diberikan perangsang berupa pinjaman lunak, subsidi atau penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan bagi rakyat dan penanam modal yang bersedia mengalihkan rencana pembangunan lokasi rawan banjir ke tempat lain yang lebih tahan banjir. Dilaksanakan penganekaragaman produksi pertanian, misalnya menanam pangan yang „kedap – banjir‟ atau menambahkan pepohonan di lahan atau menyesuaikan musim tanam dengan musim banjir. Juga dilaksanakan upaya membangun lumbung pangan cadangan dan penyimpanan yang aman untuk produk – produk pertanian. Penghijauan, pengelolaan ruang budi daya dan pengaturan areal merumput ternak untuk mencegah pengguguran dan penggundulan, agar tanah lebih mampu menyerap serta menahan air. Pembangunan gedung-gedung atau bukit-bukit buatan yang cukup tinggi yang akan dipakai sebagai tempat penampungan sementara para pengungsi seandainya penyelamatan ke lokasi lain tak mungkin dilaksanakan. Bagi negara-negara berkembang yang banyak memanfaatkan tanah seputar jalur banjir, harus dilakukan kerjasama dengan rakyat. Perencanaan teknis sistem pengendalian banjir (secara fisik) didasarkan pada debit banjir tertentu tanpa mengantisipasi terjadinya debit banjir yang lebih besar dari debit banjir rencana. Terjadinya kerusakan dan bencana banjir yang relatif besar yang sering terjadi akhir-akhir ini antara lain disebabkan oleh masalah ini. Terdapat berbagai upaya untuk mengatasi masalah tersebut, yang disebut upaya non struktur. Masyarakat yang tinggal di lahan yang berupa dataran banjir harus sadar dan memahami bahwa meskipun telah dibangun prasarana fisik pengendali banjir, lahan tersebut sewaktu-waktu masih dapat tergenang banjir. Selalu siap dan waspada serta ikut berupaya menekan besarnya kerugian/ bencana, antara lain dengan membangun rumah panggung dan berbagai upaya “penyesuaian” lainnya. Antisipasi lainnya misalnya konstruksi bangunan pengendali banjir seperti misalnya tanggul untuk daerah permukiman / perkotaan padat harus cukup aman dan stabil serta tidak jebol pada saat terjadi limpasan banjir di atas tanggul. Upaya-upaya non-struktur tersebut dapat berupa : 1. Konservasi tanah dan air di DAS hulu untuk menekan besarnya aliran permukaan dan mengendalikan besarnya debit puncak banjir serta
  • 28. IV-28 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 pengendalian erosi untuk mengurangi pendangkalan / sedimentasi di dasar sungai. Kegiatan ini merupakan gabungan antara rekayasa teknik sipil dengan teknik agro, yang bertujuan untuk mengendalikan aliran permukaan antara lain dengan terasering, bangunan terjunan, check dam /dam penahan sedimen, dam pengendali sedimen, kolam retensi, penghijauan, dan reboisasi serta sumur resapan. 2. Pengelolaan dataran banjir (flood plain management) berupa penataan ruang dan rekayasa di dataran banjir yang diatur dan menyesuaikan sedemikian rupa sehingga risiko / kerugian / bencana yang timbul apabila tergenang banjir sekecil mungkin (flood risk / flood damage management). Rekayasa yang berupa bangunan antara lain berupa: rumah tipe panggung, rumah susun, jalan layang, jalan dengan perkerasan beton, pengaturan penggunaan rumah / gedung bertingkat, dan sebagainya. Sedangkan rekayasa di bidang pertanian dapat berupa pemilihan varitas tanaman yang tahan genangan. Perangkat lunak yang diperlukan antara lain berupa flood plain zoning, flood risk map, dan rambu- rambu atau papan peringatan yang dipasang di dataran banjir. 3. Penataan ruang dan rekayasa di DAS hulu (yang dengan pertimbangan tertentu kemungkinan ditetapkan menjadi kawasan budidaya) sedemikian rupa sehingga pembudidyaan / pendayagunaan lahan tidak merusak kondisi hidrologi DAS dan tidak memperbesar debit dan masalah banjir. 4. Penanggulangan banjir (flood fighting) untuk menekan besarnya bencana dan mengatasinya secara darurat. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan satkorlak penanggulangan banjir, yang dilaksanakan sebelum kejadian banjir (meliputi perondaan dan pemberian peringatan dini kepada masyarakat yang tinggal di daerah rawan banjir / dataran banjir), pada saat kejadian banjir berupa upaya penyelamatan, pengungsian penutupan tanggul yang bocor dan atau limpas, maupun kegiatan pasca banjir yang berupa penanganan darurat perbaikan kerusakan akibat banjir.
  • 29. IV-29 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 5. Penerapan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk menekan besarnya bencana bila banjir benar-benar terjadi. Upaya ini untuk mendukung kegiatan penanggulangan banjir. 6. Flood proofing yang dilaksanakan sendiri baik oleh perorangan, swasta maupun oleh kelompok masyarakat untuk mengatasi masalah banjir secara lokal, misalnya di kompleks perumahan / real estat, industri, antara lain, dengan membangun tanggul keliling, polder dan pompa, serta rumah panggung. 7. Peran masyarakat yang didukung penegakan hukum antara lain dalam menaati ketentuan menyangkut tata ruang dan pola pembudidayaan dataran banjir dan DAS hulu, menghindarkan terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat sampah padat maupun bangunan / hunian dan tanaman di daerah sempadan sungai. 8. Penetapan sempadan sungai yang didukung dengan penegakan hukum. Dasar hukum yang dapat dipakai sebagai acuan adalah Peraturan Menteri PU No. 63 Tahun 1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai. Pada setiap sungai harus ditetapkan batas sempadannya yang diatur dengan Peraturan Daerah. 9. Penyuluhan dan pendidikan masyarakat lewat berbagai media menyangkut berbagai aspek dalam rangka meningkatan pemahaman, kepedulian dan perannya. 10. Penanggulangan kemiskinan (poverty alleviation). Masyarakat miskin di perkotaan banyak yang terpaksa menghuni daerah sempadan sungai yang seharusnya bebas hunian karena sangat membahayakan keselamatan jiwanya; demikian pula masyarakat petani lahan kering di DAS hulu pada umumnya miskin sehingga kesulitan untuk melaksanakan pola bercocok tanam yang menunjang upaya konservasi tanah dan air.
  • 30. IV-30 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 2. Bencana Kebakaran Kebakaran yang terjadi dipengaruhi oleh faktor alam yang berupa cuaca yang kering serta faktor manusia yang berupa pembakaran baik sengaja maupun tidak sengaja. Kebakaran ini akan menimbulkan efek panas yang sangat tinggi sehingga akan meluas dengan cepat. Kerusakan yang ditimbulkan berupa kerusakan lingkungan, jiwa dan harta benda. Dampak lebih lanjut adalah adanya asap yang ditimbulkan yang dapat mengakibatkan pengaruh pada kesehatan terutama pernafasan serta gangguan aktivitas sehari-hari seperti terganggunya jadwal penerbangan. Tebalnya asap juga dapat mengganggu cuaca. Wilayah bencana kebakaran ini mencakup wilayah Kecamatan Babat Toman, Kecamatan Bayung Lalan, Kecamatan Bayung Lencir, Kecamatan Lais, Kecamatan Plakat Tinggi, Kecamatan Sanga Desa, Kecamatan Sekayu dengan luas keseluruhan 218.608,803 Ha. Secara lebih rinci upaya pengurangan bencananya antara lain : a. Pembuatan dan sosialisasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran; b. Peningkatan penegakan hukum; c. Pembentukan pasukan pemadaman kebakaran khususnya untuk penanganan kebakaran secara dini; d. Pembuatan waduk-waduk kecil, bak penampungan air dan hydran untuk pemadaman api; e. Pembuatan barrier penghalang api terutama antara lahan perkebunan dengan hutan; f. Hindarkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran; g. Pembakaran lahan bisa dilakukan jika selalu dalam pengawasan dan segera dimatikan jika sudah terlalu besar; h. Hindarkan pembakaran lahan secara serentak sehingga membakar wilayah yang Iuas yang akan berpotensi menjadi kebakaran yang tak terkendali; i. Hindarkan penanaman tanaman sejenis untuk daerah yang Iuas; j. Melakukan pengawasan pembakaran lahan untuk pembukaan lahan secara ketat; k. Melakukan penanaman kembali daerah yang telah terbakar dengan tanaman yang heterogen; l. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pemadaman awal kebakaran di daerahnya.
  • 31. IV-31 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 PETA RAWAN BENCANA
  • 32. IV-32 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 4.3 RENCANA POLA RUANG KAWASAN BUDIDAYA Dalam konteks Kabupaten Musi Banyuasin, rencana pengembangan kawasan budi daya ini diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Prinsip penetapan kawasan ini adalah berdasarkan dominasi fungsi atau kegiatan utama yang ada dan yang akan dikembangkan pada kawasan tersebut. Analisis spasial arahan pola ruang kawasan budi daya di Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan luas kawasan budi daya sebesar 1.326.112,732 Ha. Arahan pola ruang kawasan budidaya di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah. Kawasan budidaya di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdiri dari : a. Kawasan Budidaya Kehutanan ; b. Kawasan Permukiman; c. Kawasan Perkebunan; d. Kawasan Pertanian; e. Kawasan Pertambangan; f. Kawasan industri g. Kawasan pariwisata h. Kawasan lainnya A. PERUNTUKAN HUTAN PRODUKSI Kawasan budidaya yang berfungsi lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk memelihara dan mempertahankan kawasan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi. Kawasan hutan diharapkan dapat menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
  • 33. IV-33 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.9 Kriteria Peruntukan Hutan Produksi Peruntukan Hutan Produksi Tujuan  Meningkatkan pendapatan masyarakat di pedesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam upaya mengentaskan kemiskinan;  Memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna bahan baku kayu untuk industri, kayu pertukangan dan kayu energi;  Terpeliharanya kondisi tata air dan lingkungan yang baik,khususnya lahan milik rakyat;  Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kegiatan berusaha dan meningkatkan pendapatan negara;  Pemberdayaan masyarakat pedesaan. Kriteria/Penetapan  Kawasan yang dapat diusahakan sebagai hutan oleh orang pada tanah yang dibebani hak milik;  Memberikan dampak perkembangan terhadap pusat pengolahan hasil hutan seperti kawasan industri;  Mempunyai hubungan fungsional yang erat dengan pasar lokal, regional, nasional, dan internasional  (pelabuhan laut, angkutan sungai, jalan raya, kereta api);  Tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas sumberdaya lingkungan dan sumberdaya air (sungai,mata air, air tanah).
  • 34. IV-34 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.10 Luasan Budidaya hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin 2010 KLASIFIKASI Hutan Produksi KECAMATAN LUAS (Ha) Budidaya Kehutanan Hutan Produksi Kec. Babat Supat 4795 Kec. Babat Toman 345 Kec. Batanghari Leko 70536 Kec. Bayung Lencir 304569 Kec. Lais 401 Kec. Lalan 12366 Kec. Plakat Tinggi 742 Kec. Sanga Desa 1045 Kec. Sungai Keruh 11612 Kec. Tungkal Jaya 6010 412421 Sumber : Hasil Rencana 2011 Gambar 4.4 Rencana Luasan Budidaya hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin 2011 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Hutan produksi Hutan produksi
  • 35. IV-35 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Dilihat dari luasan serta produksi maka ditetapkan arahan pengembangan dan intensif pengembangan diarahkan ke Kecamatan 1. Kecamatan Bayung Lencir 2. Kecamatan Batanghari Leko 3. Kecamatan Lalan Sedangkan Kawasan Hutan Produksi terbatas berada di Kecamatan Batanghari Leko 74800 Ha,Kecamatan Lencir 19113 Ha, Tabel 4.11 Rencana Luasan Budidaya hutan produksi terbatas Kabupaten Musi Banyuasin 2010 KLASIFIKASI RENCANA POLA RUANG LUAS (Ha) Budidaya Kehutanan Kec. Babat Supat Hutan Produksi Terbatas 81 Kec. Batanghari Leko Hutan Produksi Terbatas 74800 Kec. Bayung Lencir Hutan Produksi Terbatas 19113 Sumber : Hasil Rencana 2011 Dilihat dari luasan serta produksi maka ditetapkan arahan pengembangan dan intensif pengembangan hutan produksi terbatas diarahkan ke Kecamatan 1. Kecamatan Bayung Lencir 2. Kecamatan Batanghari Leko
  • 36. IV-36 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Gambar 4.5 Luasan Budidaya hutan produksi Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Potensi kawasan hutan produksi dan produksi terbatas memiliki peluang besar bagi para pelaku ekonomi dan masyarakat sekitar, namun potensi tersebut diharuskan dikelola secara baik, berkelanjutan dan tentunya menjaga kelestarian hutan produksi dengan mengunakan pola pemberdayaan masyarakat. Rencana upaya arahan dalam pengembangan hutan produksi dapat di lakukan dengan langkah langkah sebagai berikut Pola Mandiri Masyarakat setempat membentuk kelompok, pemerintah mengalokasikan areal untuk setiap individu dalam kelompok dan masing masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan Hutan tanaman rakyat, pengajuan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari Pemda Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S Masyarakat setempat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati ke Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPJJK-HTR ke individu dan menetapkan mitra, mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar Pola Developer BUMN/S sebagai developer membangun hutan tanaman rakyat dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai pemegang IUPHHK-HTR 0 20000 40000 60000 80000 100000 Kec. Batanghari Leko Kec. Bayung Lencir Kec. Keluang Kec. Sekayu Kec. Sungai Lilin Hutan Produksi Terbatas hutan produksi terbatas
  • 37. IV-37 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemgang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara bertahap sesuai akad kredit Pengembangan Hutan produksi dapat dilakukan dengan berbagai strategi antara lain : Menginventarisir sasaran pengembangan Hutan produksi, baik lahan yang belum menghasilkan, sudah menghasilkan, lahan kritis Manajemen kawasan meliputi pemantapan kawasan, penataan kawasan, dan pengamanan kawasan; Pengelolaan hutan yang meliputi kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial; Manajemen kelembagaan yang meliputi penataan organisasi, input pengelolaan sumberdaya hutan lestari (al. sumberdaya manusia, keuangan, material, metode dan waktu). KAWASAN PERUNTUKAN PERTANIAN, MELIPUTI : A. KAWASAN PERTANIAN LAHAN BASAH Pertanian yang dilakukan di lahan basah dan memerlukan banyak air baik sawah irigasi, sawah lebak, sawah tadah hujan maupun sawah pasang surut. Kabupaten Musi Banyuasin terdapat 3 jenis produksi sawah yaitu 1. Sawah tadah hujan, Yaitu Sawah tadah hujan adalah sawah yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan. 2. Sawah jenis pasang surut Yaitu Sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. 3. Sawah Lebak
  • 38. IV-38 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Sawah Lebak adalah sawah rendahan yang tergenang secara periodik sekurang- kurangnya tiga sampai enam bulan secara kumulatif dalam setahun, dan dapat kering atau lembab tiga bulan secara komulatif dalam setahun. Arahan kawasan pertanian lahan basah diperlukan pengembangan selain bertujuan agar produksi semakin meningkat tetapi juga menjaga agar kawasan pertanian lahan basah tidak terjadi alih fungsi lahan menjadi non pertanian, untuk itu diperlukan pengendalian ketat dalam hal perijinan agar selain itu diperlukan juga pengembangan kawasan ini untuk di arahkan meningkatkan produktifitas lahan dengan memanfaatkan jaringan irigasi, karena Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi sumber air yang melimpah karena wilayahnya dikelilingi oleh sungai sungai besar dan kecil. Kawasan sumber daya pertanian yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertanian lahan basah berjenis sawah pasang surut, sawah lebak dan sawah tadah hujan, dengan rincian sebagai berikut 1. Sawah berjenis Pasang Surut Luas lahan sawah ber jenis pasang surut terbesar berada di Kecamatan Lalan dengan luas lahan 26.091 Ha di ikuti oleh Kecamatan Sungai Lilin dengan luas lahan 5.685 Ha dan yang terkecil di Kecamatan Keluang dengan luas lahan 146 Ha 2. Sawah Berjenis Sawah Lebak Luas lahan sawah berjenis sawah lebak berada di 6 kecamatan, namun sawah lebak terbesar berada di Kecamatan Sekayu dengan luas 5.789 Ha, Kecamatan Babat Toman dengan luas 4.889 Ha, Kecamatan Lais dengan luas 4155 ha, Kecamatan Sanga Desa dengan luas 3362 Ha, dan yang terakhir sungai Lilin dengan luas 1500 ha 3. Sawah berjenis Tadah Hujan Luasan lahan basah untuk jenis tadah hujan di Kabupaten Musi Banyuasin tergolong kecil karena sawah tadah hujan hanya dimiliki 3 kecamatan dengan luasan terbesar
  • 39. IV-39 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 berada di Kecamatan Sungai Keruh dengan luasan hanya mencapai 355 Ha, kemudian Kecamatan Bayung Lencir mencapai 135 ha dan Kecamatan Plakat tinggi mencapai 18 Ha Tabel 4.12 Pertanian Lahan basah berdasarkan Jenisnya Kabupaten Musi Banyuasin 2011 No Kecamatan Pasang Surut (Ha) Lebak (Ha) Tadah Hujan (Ha) 1 Babat Toman - 4.889 - 2 Plakat Tinggi - - 18 3 Batanghari Leko - - - 4 Sanga Desa - 3.362 - 5 Sungai Keruh - - 355 6 Sekayu - 5.786 - 7 Lais - 4.155 - 8 Sungai Lilin 5.685 1.500 - 9 Keluang 146 - - 10 Bayung Lencir 3.819 135 11 Lalan 26.091 - - Jumlah 31.922 23511 508 Sumber : Dinas pertanian Kab Musi banyuasin 2011
  • 40. IV-40 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Gambar 4.6 Pertanian Lahan basah berdasarkan Jenisnya Kabupaten Musi Banyuasin 2011 Berdasarkan hasil dari data eksisting serta dari hasil analisis kesesuaian lahan direncanakan pola ruang untuk kawasan pertanian lahan basah akan di intensifkan di wilayah sebagai berikut : 1. Kecamatan Lalan 2. Kecamatan Sungai Lilin 3. Kecamatan Babat toman 4. Kecamatan Lais 5. Kecamatan bayung lencir 6. Kecamatan Sanga Desa B. PERTANIAN LAHAN KERING Pertanian lahan kering adalah hamparan lahan yang didayagunakan tanpa penggenangan air, baik secara permanen maupun musiman dengan sumber air berupa hujan atau air irigasi (Suwardji, 2003)). Definisi yang diberikan oleh soil Survey Staffs (1998) dalam Haryati (2002), lahan kering adalah hamparan lahan yang tidak pernah tergenang atau digenangi air selama periode sebagian besar waktu dalam setahun. Tipologi lahan ini 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Babat Toman Plakat Tinggi Batanghari Leko Sanga Desa Sungai Keruh Sekayu Lais Sungai Lilin Keluang Bayung Lencir Lalan Pasang Surut Lebak Tadah Hujan
  • 41. IV-41 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 dapat dijumpai dari dataran rendah (0-700 m dpl) hingga dataran tinggi (> 700m dpl). Dari pengertian diatas, maka jenis penggunaan lahan yang termasuk dalam kelompok lahan kering mencakup: lahan tadah hujan, tegalan, lading, kebun campuran, perkebunan, hutan, semak, padang rumput, dan padang alang-alang. Pertanian lahan kering memiliki ciri ciri sebagai berikut : untuk kawasan atau daerah yang memiliki jumlah evaporasi potensial melebihi jumlah curah hujan actual atau daerah yang jumlah curah hujannya tidak mencukupi untuk usaha pertanian tanpa irigasi disebut dengan “Daerah Kering”. untuk lahan dengan drainase alamiah lancar dan bukan merupakan daerah dataran banjir, rawa, lahan dengan air tanah dangkal, atau lahan basah alamiah lain istilahnya lahan atasan atau Upland. untuk lahan pertanian yang diusahakan tanpa penggenangan, istilahnya lahan kering. Kabupaten Musi Banyuasin memiliki potensi lahan pertanian kering seperti palawija, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedele, kacang hijau dan kacang tanah, dimana dilihat dari luasannya areal lahan kering di dominasi oleh palawija dan jagung yang berloksi di Kecamatan Lalan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini
  • 42. IV-42 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.13 Luas Areal lahan pertanian Kering (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Palawija 442 284 124 235 53 68 44 1394 503 1.602 8025 12.774 Jagung 143 30 41 13 16 152 21 709 8605 9.730 Ubi kayu 124 159 29 31 34 31 42 497 47 209 45 1.248 Ubi jalar 89 29 12 19 7 6 7 38 21 126 35 389 Kacang Kedele 61 40 19 54 39 80 59 147 519 Kacang Hijau 42 15 1 13 8 6 4 45 21 75 230 Kacang Tanah 57 54 2 16 26 12 52 24 140 383 Total 958 611 187 409 167 136 113 2.258 696 3.008 16.710 25.273 Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2011 Kecamatan Babat Toman 1 Plakat tinggi 2 Batanghari leko 3 Sanga Desa 4 Sungai Keruh 5 Sekayu 6 Lais 7 Sungai lilin 8 Keluang 9 Bayung lencir 10 lalan 11 Gambar 4.7 Luas Areal lahan pertanian Kering (Ha) Kabupaten Musi Banyuasin 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Palawija Jagung Ubi kayu Ubi jalar Kacang Kedele Kacang Hijau Kacang Tanah
  • 43. IV-43 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Arahan penetapan untuk kawasan pertanian lahan kering di tetapkan di Wilayah Kecamatan sebagai berikut 1. Kecamatan Lalan 2. Kecamatan Bayung Lencir 3. Kecamatan Sungai Lilin PERTANIAN HORTIKULTURA Pertanian Holtikultura yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari kacang panjang, cabai, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan buncis. Total luasan untuk pertanian holtikultura mencapai 2.837 Ha dengan jumlah terbesar luasan pada pertanian kacang panjang dan cabai. Lokasi untuk luasan terbesar di kecamatan berada di Kecamatan Babat Toman, dengan lahan 895 Ha dengan luasan terbesar untuk pertanian kacang panjang, Kecamatan Sungai Lilin dengan luasan terbesar untuk pertanian terong dan Kecamatan Bayung Lencir dengan luasan pertanian terbesar cabai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini : Tabel 4.14 Luasan pertanian Hortikultura (HA) Kabupaten Musi Banyuasin 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Kacang panjang 165 24 18 22 8 29 10 138 23 142 35 614 Cabai 132 47 31 23 4 20 23 136 20 153 23 614 Tomat 155 25 16 15 4 15 19 26 275 Terong 71 23 15 17 5 21 5 148 30 41 11 187 Ketimun 114 13 8 19 5 28 7 126 25 116 10 471 Kangkung 141 13 3 12 9 70 11 54 313 Bayam 117 8 3 14 10 55 12 47 266 Buncis 2 15 22 15 39 97 Total 895 128 105 123 22 147 49 710 155 618 79 2837 Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010 Kecamatan Babat Toman 1 Plakat tinggi 2 Batanghari leko 3 Sanga Desa 4 Sungai Keruh 5 Sekayu 6
  • 44. IV-44 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Lais 7 Sungai lilin 8 Keluang 9 Bayung lencir 10 lalan 11 Gambar 4.8 Luasan pertanian Hortikultura (HA) Kabupaten Musi Banyuasin PERTANIAN TANAMAN BUAH BUAHAN Potensi pertanian tanaman buah buahan yang di miliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari mangga, jeruk, papaya, sawo, durian, duku, rambutan, pisang, nangka, jambu biji, nanas dan semangka dengan luasan mencapai 5.869 Ha, sedangkan untuk potensi pertanian buah buahan yang terbesar di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertanian tanaman buah rambutan, durian dan nangka Dilihat dari identifikasi masing masing pertanian buah buahan per kecamatan, durian terluas berada di Kecamatan Babat Toman, rambutan berada di Kecamatan Sungai Lilin dan pertanian nangka berada di Babat Toman, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Kacang panjang Cabai Tomat Terong Ketimun Kangkung Bayam Buncis
  • 45. IV-45 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.15 Luasan pertanian buah-buahan (HA) Kabupaten Musi Banyuasin Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total Mangga 53 4 8,5 17 27,5 59 27,5 25 27,5 2,5 251,5 Jeruk 21,25 2,88 10,25 38,93 9,19 7,5 118,75 38,07 21 8,75 276,57 Pepaya 4,1 1 3,33 6,15 0,28 1 2,1 6,42 6,92 0,25 25,13 Sawo 10 4 3,6 15,85 40 13,6 11,5 16,6 115,15 Durian 195,52 15,5 18,71 88 42,75 47,61 14,63 39 85,97 79,4 11,5 638,05 Duku 192 8,5 5 40 18,75 17,95 0,39 5 13,34 5,2 264,13 Rambutan 20 8,5 9,9 24 20,7 39,81 29,08 500 160 27,22 3,5 842,71 Pisang 3,5 1,2 6,02 4,5 2,48 2,5 6,15 105 20,43 14,20 1,3 167,28 Nangka 140 7 8,6 22,5 10,3 5,8 4,3 100 49,3 24 4,5 376,3 Jambu biji 0,5 8,3 1,9 3,3 3,3 1,2 0,5 10,5 18,5 9,0 8,2 65,2 Nanas 0,16 0,14 0,28 0,64 0,011 0,007 2,9 1,54 5,678 Semangka 28 4 7 22 22 53 4 47 187 Total 443 20 12 191 0 122 53 774 164 92 0 5.865 Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2011 Gambar 4.9 Luasan pertanian buah-buahan (HA) Kabupaten Musi Banyuasin 0 100 200 300 400 500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  • 46. IV-46 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 KAWASAN PERKEBUNAN MELIPUTI Jenis perkebunan yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu perkebunan kelapa sawit rakyat, perkebunan Karet dan perkebunan kelapa, rincian luas lahan dan produksi dapat dilihat pada table dibawah ini KAWASAN LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN KELAPA SAWIT RAKYAT Kawasan produksi kelapa sawit di Kabupaten Musi Banyuasin tersebar merata di seluruh kecamatan Musi Banyuasin, namun dari identifikasi luasan dan produksi tanaman kelapa sawit rakyat terbesar berada di 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Bayung Lencir dengan luasan terbesar mencapai 14.4115 Ha, dengan produksi mencapai 212.529 ton,Kedua Kecamatan Sungai Lilin dengan luasan 4.155 Ha dengan produksi mencapai 37.848 ton, ketiga Kecamatan Keluang dengan luasan mencapai 933 Ha dan produksi mencapai 2.663 ton. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebaran luasan produksi tanaman kelapa sawit di bawah ini Tabel 4.16 Luas areal dan produksi Tanaman kelapa sawit Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Luas areal (Ha) Produksi (Ton) 1 Babat Toman 202 391 2 Plakat Tinggi 253 288 3 Batanghari Leko 475 2654 4 Sanga Desa 63 130 5 Sungai keruh 225 875 6 Sekayu 212 617 7 Lais 239 1616 8 Sungai Lilin 4155 37848 9 Keluang 933 2663 10 Bayung lencir 14411 212529 11 Lalan 226 114 Total 21394 259725 Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010
  • 47. IV-47 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Gambar 4.10 Luas areal dan produksi Tanaman kelapa sawit Rakyat Kabupaten Musi Banyuasin KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN KELAPA SAWIT Arahan pengembangan untuk kawasan yang di berikan intesif pengembangan perkebunan kelapa sawit di arahkan pada Kecamatan 1. Kecamatan Bayung lencir 2. Kecamatan Sungai Lilin 3. Kecamatan Keluang Kelapa sawit merupakan salah satu perkebunan yang memiliki nilai sangat tinggi hal ini dikarenakan kebutuhan kelapa sawit di pasaran dunia sangat dibutuhkan sekali, dan Kabupaten Musi Banyuasin memiliki lahan kelapa sawit yang sangat besar sekali, dengan adanya pengembangan kelapa sawit yang dilakukan secara profesional akan memberikan efek besar dalam pengentasan kemiskinan di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin, dan untuk mempersiapkan wilayah ini siap menjadi salah satu pengekspor kelapa sawit terbesar diperlukan tahapan arahan pengembangan sebagai berikut : 1. Mempertangguh bisnis pengembangan agribisnis kegiatan hulu dengan perhatian khusus kepada perkebunan rakyat 2. Pengembangan kemitraan antara pihak swasta dan rakyat 0 50000 100000 150000 200000 250000 Luas areal (Ha) Produksi (Ton)
  • 48. IV-48 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 3. Pengembangan jaringan infrastruktur di wilayah perkebunan kelapa sawit 4. Pengembangan industri hilir berbahan baku minyak sawit dan pemanfaatan berbagai hasil samping dan limbah lainnya 5. Pengembangan kelapa sawit kedepannya harus bercirikan pembangunan berkelanjutan dan menjadi bagian ingral dari pemecahan berbagai permasalahan spesifik seperti pengurangan penduduk miskin di pedesaan di sekitar kawasan perkebunan kelapa sawit, para perambah hutan, pemanfaatan lahan tidak produktif LUAS AREAL DAN PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN KARET Kabupaten Musi Banyuasin memiliki perkebunan karet yang secara nilai jual memiliki nilai ekonomi tinggi, perkebunan karet di Kabupaten Musi Banyuasin memiliki tiga jenis kepemilikian yaitu perkebunan rakyat, proyek PRPTE dan swasta nasional Di lihat hasil identifikasi luasan terbesar dimiliki oleh perkebunan rakyat dengan total luasan mencapai 162.741,5 Ha dengan produksi mencapai 104.708 ton, kemudian perkebunan karet proyek PRPTE/SRDP memiliki luasan areal mencapai 1.354,5 Ha dengan produksi 1.349 ha dan yang terahir perkebunan karet milik swasta nasional 4.148 ha dengan produksi mencapai 4.166 ton, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 4.17 Luas Areal dan produksi tanaman perkebunan Karet Kabupaten Musi Banyuasin No Perkebunan Luas areal (Ha) Produksi (Ton) 1 Perkebunan rakyat 162.741,5 104.708 2 Proyek PRPTE/SRDP 1.354,5 1.349 3 Swasta Nasional 4.148 4.166 Jumlah Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010
  • 49. IV-49 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Gambar 4.11 Luas Areal tanaman perkebunan Karet Kabupaten Musi Banyuasin Gambar 4.12 Produksi tanaman perkebunan Karet Kabupaten Musi Banyuasin Arahan pengembangan Perkebunan karet Strategi pengembagan perkebunan karet di antaranya 1. Pengunaan klon unggul dengan produktifitas tinggi 2. Percematan peremajaan karet tua 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 Perkebunan rakyat Proyek PRPTE/SRDP Swasta Nasional Luas areal (Ha) Luas areal (Ha) 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 Perkebunan rakyat Proyek PRPTE/SRDP Swasta Nasional Produksi (Ton) Produksi (Ton)
  • 50. IV-50 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 3. Diversifikasi usaha tani karet dengan tanaman pangan sebagai tanaman sela dan ternak 4. Peningkatan efisiensi usaha tani 5. Peningkatan kualitas bokar berdasarkan SNI 6. Peningkatan efisiesnsi pemasaran untuk meningkatan marjin harga petani 7. Penyediaan kredit untuk peremejaan, pengolahan dan pemasaran bersama 8. Pengembangan infrastruktur 9. Peningkatan pengembagan industri hilir 10. Peningkatan pendapatan petani melalui perbaikan system pemasaran KAWASAN PETERNAKAN MELIPUTI Kawasan peternakan yang dimiliki Kabupaten Musi Banyuasin memiliki dua jenis peternakan yaitu peternakan kecil dan peternakan besar, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada sub bab di bawah ini PETERNAKAN KECIL Potensi peternakan di Kabupaten Musi banyuasi terdiri dari 3 jenis peternakan yaitu ayam daging ayam buras dan itik dimana peternakan terbesar berada di Kecamatan Bayung Lencir dengan rincian ayam daging sebanyak 168.000 ekor, ayam buras 126.580 ekor dan ituk 29.706 ekor , untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 4.18 Potensi peternakan kecil Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Ayam pedaging Ayam Buras Itik 1 Babat Toman 18.000 41000 5700 2 Plakat Tinggi 39183 2600 3 Batanghari Leko 2.500 37.922 210 4 Sanga Desa 7.272 36.050 5100 5 Sungai keruh 5.500 7754 1915 6 Sekayu 22.000 10650 1890 7 Lais 2.000 24000 4625
  • 51. IV-51 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 8 Sungai Lilin 18.100 82709 4382 9 Keluang 24.400 25565 906 10 Bayung lencir 168.000 126580 29706 11 Lalan - 53000 2100 Total 268772 484413 59134 Sumber : Dinas peternakan Kab Musi Banyuasin 2010 Gambar 4.13 Potensi peternakan kecil Kabupaten Musi Banyuasin PETERNAKAN BESAR Potensi peternakan besar di Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari 4 jenis peternakan yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dimana peternakan terbesar berada di jenis peternakan sapi dengan jumlah mencapai 34.089 ekor, kemudian yang kedua peternakan kambing dengan jumlah 25.547 ekor. Peternakan domba mencapai 2100 ekor 0 50000 100000 150000 200000 250000 Ayam pedaging Ayam Buras Itik
  • 52. IV-52 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 dan yang terakhir kerbau dengan 892 ekor untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 4.19 Potensi peternakan besar Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Sapi Kerbau Kambing Domba 1 Babat Toman 8650 310 2150 370 2 Plakat Tinggi 4412 46 1616 20 3 Batanghari Leko 813 58 1421 109 4 Sanga Desa 2200 71 1220 545 5 Sungai keruh 2377 61 1862 408 6 Sekayu 945 27 1730 35 7 Lais 2749 27 1790 242 8 Sungai Lilin 5700 208 4885 237 9 Keluang 2243 10 898 82 10 Bayung lencir 2550 74 5425 42 11 Lalan 1450 2550 10 Total 34089 892 25547 2100 Sumber : Dinas pertanian Kab Musi Banyuasin 2010 Gambar 4.14 Potensi peternakan besar Kabupaten Musi Banyuasin 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 Sapi Kerbau Kambing Domba
  • 53. IV-53 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Arahan pengembangan peternakan baik peternakan kecil dan besar di rencanakan dengan lingkup rencana sebagai berikut 1. Pengembangan di sektor pembibitan Ruang lingkup kegiatan di sektor perbibitan mulai dari hulu hingga hilir meliputi : a. Perlindungan, pelestarian dan pengelolaan plasma nutfah secara berkelanjutan, termasuk kedalamnya penanganan berbagai hal yang terkait dengan pembinaan masyarakat petani peternak sehingga ada jaminan ketersediaan plasma nutfah ternak yang sudah terdomestikasi dan atau plasma nutfah ternak baru menjadi terdomestikasi. Hal tersebut terkait dengan implementasi program yang digulirkan oleh lembaga internasional seperti FAO dan lain sebagainya; b. Pengadaan dan pengembangan bibit/benih ternak termasuk kedalamnya penanganan berbagai hal yang terkait dengan pengadaan dan pengembangan bibit dari luar negeri atau produk domestik; c. Pemilihan ternak untuk menghasilkan bibit yang baik. Hal tersebut terkait dengan upaya pemerintah untuk ikut berperan serta dalam penyediaan bibit ternak untuk masyarakat luas sehingga di masa yang akan datang dapat dihasilkan populasi ternak yang lebih berkualitas secara berkelanjutan; d. Pengawasan dan standarisasi mutu bibit. Hal tersebut berhubungan dengan pelaksanaan fungsi evaluasi dan akreditasi khusus perbibitan ternak baik yang dihasilkan oleh pemerintah maupun non-pemerintah. 2. Arahan Pengembangan Produktivitas peternakan Selanjutnya dalam pengembangan peternakan di beberapa hal yang memerlukan perhatian dan upaya peningkatannya antara lain : a. Inovasi teknologi dan upaya pengembangannya, b. peningkatan kualitas SDM yang bekerja dalam bidang perbibitan/perbenihan, c. Diseminasi dan komunikasi alih teknologi, d. Peningkatan peluang pasar yang lebih luas
  • 54. IV-54 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 KAWASAN PERUNTUKAN PERIKANAN, YANNG DIRINCI MELIPUTI A. PERUNTUKAN PERIKANAN TANGKAP Jenis perikanan tangkap yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin berasal dari sungai besar dan sungai kecil di wilayah sepanjang sungai Musi Banyuasin, dengan rincian produksi dari masing masing kecamatan sebagai berikut : Tabel 4.20 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Perikanan darat 1 Babat Toman 1259,83 2 Plakat Tinggi 487,14 3 Batanghari Leko 1064,68 4 Sanga Desa 1186,98 5 Sungai keruh 933,79 6 Sekayu 2132,76 7 Lais 1458,63 8 Sungai Lilin 1711,12 9 Keluang 405,97 10 Bayung lencir 1026,85 11 Lalan 797,63 Total 12465.38 Sumber : Dinas perikanan Kab Musi Banyuasin 2010
  • 55. IV-55 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Gambar 4.16 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin Dengan potensi sangat luas di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan hampir seluruh kecamatan dilalui oleh sungai besar dan kecil, memberikan harapan besar akan peluang untuk meningkatkan produksi perikanan, namun hal ini diperlukan keseimbangan antara produksi dengan ketersediaan ikan, sehingga di perlukan arahan pengembagan denga empat grand strategi sebagai berikut : 1. memperkuat kelembagaan dan SDM secara terintegrasi, 2. mengelola sumberdaya perikanan secara berkelanjutan. 3. meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan, 4. memperluas akses pasar domestik B. PERUNTUKAN BUDIDAYA PERIKANAN Budidaya perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Musi Banyuasin adalah berupa perikanan darat, dimana total ada 5.300,51 ton dengan produksi terbesar berada di Sungai Keruh, Sungai Lilin dan Bayung Lencir, untuk lebuh jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini 0 500 1000 1500 2000 2500 produksi perikanan tangkap produksi perikanan tangkap
  • 56. IV-56 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Tabel 4.21 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin No Kecamatan Perikanan darat 1 Babat Toman 523,64 2 Plakat Tinggi 130,38 3 Batanghari Leko 406,55 4 Sanga Desa 372,19 5 Sungai keruh 1158,57 6 Sekayu 481,82 7 Lais 195,59 8 Sungai Lilin 953,02 9 Keluang 133,03 10 Bayung lencir 676,99 11 Lalan 268,73 Total 5300.51 Sumber : Dinas perikanan Kab Musi Banyuasin 2010 Gambar 4.17 Produksi perikanan tangkap Kabupaten Musi Banyuasin C. PERUNTUKAN KAWASAN PENGOLAHAN PERIKANAN Potensi besar pada produksi perikanan di kabupaten Musi Banyuasin di perlukan perhatian khusus dengan memberikan sarana prasarana pendukung sehingga produksi 0 200 400 600 800 1000 1200 Babat Toman Plakat Tinggi Batanghari Leko Sanga Desa Sungai keruh Sekayu Lais Sungai Lilin Keluang Bayung lencir Lalan Budidaya perikanan Budidaya perikanan
  • 57. IV-57 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 dan pemasaran perikanan di kabupaten Musi Banyuasin semakin meningkat, untuk itu diperlukan arahan pengolahan perikanan, yang direncanakan pengembangan adalah membuat rencana pengolahan perikanan yang ditempatkan di kawasan strategis terutama kawasan yang memiliki produksi perikanan yang tinggi, dan berdasarkan hasil analisa, rencana pengembangan kawasan pengolahan kawasan perikanan berupa pasar ikan di rencanakan penempatannya sebagai berikut : 1. Kecamatan Sekayu 2. Kecamatan Sungai Lilin 3. Kecamatan Lais 4. Kecamatan Bayung Lencir Dengan adanya pasar ikan serta pendukung prasarana lainnya secara tidak langsung akan memberikan peluang kepada nelayan untuk dapat mengelola perikanan dan memasarkan perikanan bisa lebih baik lagi KAWASAN PERUNTUKAN PERTAMBANGAN Potensi sumber pertambangan yang tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin adalah pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batubara dan pertambangan pasir sungai, dimana dengan potensi kawasan pertambangan yang sangat besar di Kabupaten Musi Banyuasin dimana ada dua jenis status pertambangan yaitu status operasi produksi dan status masih eksploitasi, sehingga untuk menjaga keseimbangan ruang, diperlukan arahan penetapan sebagai berikut : 1. Yang masuk kedalam pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kawasan pertambanganyang telah berstatus operasi produksi 2. Kawasan pertambangan yang berstatus eksplorasi dalam pola ruang masih masuk kedalam usulan kawasan pertambangan, sehingga untuk bisa eksplotasi di wajibkan perusahaan harus melakukan perijinan mulai dari dari perijinan Pemerintah Daerah, Gubernur hingga penetapan perijinan oleh Pemerintah Pusat yaitu DPR. Untuk lebih jelasnya mengenai arahan arahan untuk masing masing kawasan pertambangan dapat dilihat di bawah ini
  • 58. IV-58 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 A. KAWASAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI Pada dasarnya penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang diatur dalam Undang- undang No.22 Tahun 2001 berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan. Selanjutnya mengenai azas dan tujuan Penyelenggaraan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang tercantum dalam Undang-undang No.22 Tahun 2001 pasal 3 bertujuan: Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas minyak dan gas bumi milik negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan; Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan; Menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya minyak bumi dan gas bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri; Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional; Meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar- besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;
  • 59. IV-59 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Potensi minyak dan gas bumi terdapat di beberapa kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Perusahaan yang pertama kali melakukan eksploitasi adalah DUCH, jenis minyaknya bervariasi mulai dari paraffin ringan sampai sedang (45-540 API), parafin berat (35-370 API) dan ada juga yang bersifat aspal (22-250 API). Luasan peruntukan kuasa pertambangan migas di arahkan disesuaikan dengan yang telah tersedia di Kabupaten Musi Banyuasin dengan status telah operasi produksi, dimana total luasan pertambangan migas seluas 1.309.430,48 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini Tabel 4.22 Daftar WKP Migas Kabupaten Musi Banyuasin No Nama Block Operator Jenis Kontrak Luas Status 1 Pendopo & Raja Block Job Pertamina-Golden Spike Indonesia, Ltd Joint Operation Body 5.261,39 Production 2 Corridor Conocophillips (Grissik) Ltd Production Sharing Contract 218.039,26 Production 3 Kluang Siarak Area-3 Pertamina Ep Kks 343,08 Production 4 Kluang Siarak Area-2 Pertamina Ep Kks 343,10 Production 5 Kluang Siarak Area-1 Pertamina Ep Kks 3.313,23 Production 6 Kluang Pertamina Ep Kks 642,79 Production 7 Karang Agung Pt. Odira Energy Karang Agung Production Sharing Contract 116.301,22 Exploration 8 Sekayu Star Energy (Sekayu) Ltd Production Sharing Contract 36.132,07 Exploration 9 Jambi-Merang Block (South Sumatra) Job Pertamina- Amerada Hess Jambi Joint Operation Body 69.039,46 Production
  • 60. IV-60 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Merang 10 South Jambi Block B Conocophillips (South Jambi) Ltd Production Sharing Contract 26.811,15 Production 11 Palmerah Tately N.V (Company No.87301) Production Sharing Contract 96.664,18 Exploration 12 Rimau Pt Medco E&P Indonesia Psc-Extension 47.997,98 Production 13 Sumbagsel Area-2 Pertamina Ep Kks 76.780,34 Production 14 Merangin-I Pt Medco E&P Merangin Production Sharing Contract 13.121,77 Exploration 15 Ramba Pertamina Ep Kks 4.740,50 Production 16 Jambi-Pt Pertamina Pertamina Ep Kks 25.227,66 Production 17 Merangin-Ii Pt Sele Raya Merangin Dua Production Sharing Contract 9.715,70 Exploration 18 South Sumatera Pt Medco E&P Indonesia Psc-Extension 94.813,80 Production 19 Sakakemang Barat Pertamina Ep Kks 109.817,44 Production 20 Sakakemang Timur Pertamina Ep Kks 148.396,31 Production 21 Suban Pertamina Ep Kks 205.928,05 Production Total 1.309.430,48 Arahan Kawasan Pertambangan Migas Untuk Status Operasi Produksi Dengan telah berjalanya operasi produksi untuk kawasan pertambangan maka perlu adanya pengawasan dan pengendalian baik dalam hal sisi administrasi, pengelolaan produksi, pengawasan terhadap lingkungan fisik sekitar kawasan pertambangan hingga manfaat kawasan pertambangan bagi masyarkat sekitar. Maka dengan demikian diperlukan arahan arahan sebagai berikut 1. Aspek Administrasi Aspek administrasi yang perlu dilengkapi di antaranya sebagai berikut perizinan: IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Selain itu juga ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan IUP Khusus (IUPK) dengan kelengkapan administrasi meliputi 1. Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis
  • 61. IV-61 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 2. Lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem 3. Informasi geografi yang berlaku secara nasional; 4. Laporan lengkap eksplorasi; 5. Laporan studi kelayakan; 6. Rencana reklamasi dan pascatambang; 7. Rencana kerja dan anggaran biaya; 8. Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang 9. Kegiatan operasi produksi; dan 10. Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi Penetapan IUP melalui lelang. IUPK diberikan oleh menteri di ex WPN (WUPK) Penambangan, pengolahan dan pemurnian oleh pemegang IUP/IUPK Pemegang IUPK wajib untuk membagikan keuntungan bersih setelah produksi: 4% kepada Pemerintah 6% kepada Pemda. Kesepakatan Perjanjian/kontrak sesuai dengan ketentuan yang disepakati 2. Pengelolaan Produksi kawasan pertambangan Perizinan (tahapan perizinan, jenis perizinan) Teknik Pertambangan (penetapan cadangan, studi kelayakan, konstrusi, penambangan, pengolahan/pemurnian, pengangkutan) Perlindungan Lingkungan Pertambangan (dokumen Amdal: Andal/RKL/RPL dan RTPKL) K 3 (pengawasan administrasi struktural dan operasional fungsional, pembinaan zero accident dan pemberian Safety Award) Konservasi (optimalisasi produksi, pengolahan, kadar marjinal, mineral ikutan) Nilai Tambah (pengembangan teknologi, peningkatan hubungan kerja, pemakaian produk dalam negeri) Penutupan dan Pasca Tambang (legalitas dokumen, penanggung jawab lapangan, kriteria keberhasilan, penjamin penutupan tambang dan pengawasan) Standarisasi Pertambangan (sistem SNI, standardisasi pertambangan, akreditasi/sertifikasi)
  • 62. IV-62 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 3. Aspek lingkungan Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah resapan atau pada akuifer sehingga tidakakan mengganggu kelestarian air tanah di daerah sekitarnya. Lokasi penambangan sebaiknya terletak agak jauh dari pemukiman penduduk sehingga suara bising ataupun debu yang timbul akibat kegiatan penambangan tidak akan mengganggu penduduk. Lokasi penambangan tidak berdekatan dengan mata air penting sehingga tidak akan mengganggu kualitas maupun kuantitas air dari mata air tersebut, juga untuk menghindari hilangnya mata air. Lokasi penambangan sedapat mungkin tidak terletak pada daerah aliran sungai bagian hulu (terutama tambang batuan) untuk menghindari terjadinya pelumpuran sungai yang dampaknya bisa sampai ke daerahhilir yang akhirnya dapat menyebabkan banjir akibat pendangkalan sungai. Hal ini harus lebih diperhatikanterutama di kota-kota besar dimana banyak sungai yang mengalir dan bermuara di wilayah kota besar tersebut. Lokasi penambangan tidak terletak di kawasan lindung (cagar alam, taman nasional, dsb.). Lokasi penambangan hendaknya dekat dengan konsumen untuk menghindari biaya transportasi yang tinggi sehingga harga jual material tidak menjadi mahal. Lokasi penambangan tidak terletak dekat dengan bangunan infrastruktur penting, misalnya jembatan dan menara listrik tegangan tinggi. Juga sedapat mungkin letaknya tidak dekat dengan gedung sekolah sehingga tidak akan mengganggu proses belajar dan mengajar. Arahan Bagi Perusahaan pertambangan berstatus eksplorasi menuju status operasi produksi Besarnya potensi pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin, dimana potensi pertambangan hampir menyebar di sebagaian besar lahan Kabupaten Musi Banyuasin, maka diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perijinan pertambangan, hal ini di maksudkan agar di masa yang akan datang tata ruang Kabupaten Musi Banyuasin memiliki keseimbangan antara peruntukan kawasan pertambangan dengan kawasan
  • 63. IV-63 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 permukiman, selain itu juga tidak terjadi tumpang tindih antara kawasan pertambangan dengan kawasan hutan lindung, maka dari itu diperlukan arahan arahan sebagai berikut : 1. Perijinaan harus sesuai dengan UU no 22 tahun 2010 2. Perijinan harus seijin Bupati, Gubernur dan pemerintah Pusat, DPR dengan mekanisme administrasi yang harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Arahan Kegiatan eksploitasi dengan tahap tahapan sebagai berikut B. PERUNTUKAN BATUBARA Berdasarkan undang undang RI no 4 tahun 2009, usaha pertambagan dilaksanakan dalam bentuk IUP (Izin usaha pertambanga),IPR (izin pertambangan Rakyat) serta IUPK (izin usaha pertambangankhusus) sampai akhir tahun 2009 pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin telah mengeluarkan 70 IUP untuk bahan galian jenis batubara, dengan 2 jenis status kegiatan yaitu kawasan pertambangan berstatus operasi produksi dan kawasan pertambangan berstatus eksplorasi, dengan ketetapan arahan sebagai berikut 1. Yang masuk kedalam pola ruang Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kawasan pertambanganyang telah berstatus operasi produksi
  • 64. IV-64 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 2. Kawasan pertambangan yang berstatus eksplorasi dalam pola ruang masih masuk kedalam usulan kawasan pertambangan, sehingga untuk bisa eksplotasi di wajibkan perusahaan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Dengan rincian data perusahaan yang sudah eksplorasi dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 2. 23 Data perusahaan pemegang Izin usaha pertambangan (IUP) Yang telah dikeluarkan Pemkab Musi Banyuasin No Perusahaan Lokasi Luas (ribu hektar) Status 1 PT. SWADAYA HUTANI ALAM Desa pengaturan Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko 4.000 operasi produksi 2 PT. NUSA INDAH PERMAI Desa pandan sari Desa Tampang baru Kecamatan bayung lencir 4.500 Operasi produksi 3 PT. RIMBA SUBUR LESTARI Desa Rayun Kecamatan Bayung lencir 4.902 Operasi produksi 4 PT. WAHANA RIMBA LESTARI Desa cinta karya Desa Rimba ukur Kecamatan plakat tinggi Kecamatan sekayu 4.938 Operasi produksi 5 PT. MAKARYA EKAGUNA Desa Gajah Matt, Desa Sukalali Desa tebing bulanDesa kertayau Kecamatan sungai keruh 4.972 Operasi produksi 6 PI BUANA INTI (ITRA PRIMA (BIC) Desa pagar desa Desa swakarya,desa bayat ilir Desa pangkalan bayat Kecamatan bayung lencir 4.999 Operasi produksi 7 PT. MANGGALA ALAM LESTARI Desa tampang baru Kecamatan bayung lencir 4.836 Operasi produksi 8 PT. CAHAYA NUSA PRATAMA Desa srimulyo,desa sumber sari Desa banjar jaya Kecamatan bayung lencir 4.991 Operasi produksi
  • 65. IV-65 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 9 PT. BUANA BABA EKA PRATAMA Desa telang,desa kali barau Desa siding marga Kecamatan bayung lencir 4.686 Operasi produksi 10 P1 BATTOMAN COAL Desa Bandar jaya Kecamatan Batanghari leko, kecamatan babat toman dan sekayu 12.670 Eksplorasi 11 PT. LAIS COAL MINE Desa teluk kijing II dan tanjung agung utara Kecamatan lais 1.022 Operasi produksi 12 PT. LAIS COAL MINE Desa petaling,tj agung utara Kecamatan Lais 14.340 Eksplorasi 13 PE MUBA COAL MINE Desa lubuk bintalo,pangkalan bulian,sungai Nepal,ulak kembang,kecamatan sungai keruh 13.320 Eksplorasi 14 PT. MUBA COAL MINE Sidang margadan tebing bulang Kecamatan sungai keruh Eksplorasi 15 PT YODA IRPAN MAKMUR Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 5.000 Eksplorasi 16 PT. TITAN PRAWIRA SRIWIJAYA Kecamatan bayung lencir dan lalan 7.227 Eksplorasi 17 PT. SRIWIJAYA ENERGI PERSADA Kecamatan bayung lencir dan lalan 8.596 Eksplorasi 18 PT. BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL Desa Beroja Timur dan Desa Beji Kecamatan bayung lencir 8.058 Eksplorasi 19 PT. PUTRA MUBA COAL Desa mekar jadi Desa nusa serasan Kecamatan sungai lilin 3.716 Operasi produksi 20 PT. PUTRA MUBA COAL Kecamatan bayung lencir 1.906 Eksplorasi 21 PT INDONESIA BATU PRIMA ENERGI Desa pinang banjar,Desa sumber jaya dan desa Bandar tenggulang Kecamatan Sungai lilin 19.870 Eksplorasi 22 PT. INTI PUTERA KANAAN Desa Sumber harum Kecamatan bayung lencir 11.220 Eksplorasi 23 PT. REALITA JAYA Desa sumber harum Desa berlian 1.642 Operasi produksi
  • 66. IV-66 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 MANDIRI Lencir 24 PT, SOAR HARAPAN BANGSA Desa tanjung dalam,ciptapraja kecamatan keluang 4.978 Eksplorasi 25 PT. KARYA PERINTIS SEJATI Kecamatan bayung lencir 5.531 Eksplorasi 26 PI MADHUCON INDONESIA Kecamatan keluang,Batanghari leko,bayung lencir 8.663 Eksplorasi 27 PT. KAUTIM GLOBAL Desa bangun harji,desa warga mulyo kecamatan plakat tinggi 4.547 Operasi produksi 28 PT. PACIFIC GLOBAL RESOURCES Desa Bandar jaya, desa sinar harapan Kecamatan bayung lencir 3.228 Operasi produksi 29 PC PACIFIC GLOBAL RESOURCES Desa teluk dan desa epil kecamatan lasi dan Kecamatan sungai lilin 3.360 Eksplorasi 30 PT. BUKIT GLOBAL ABADI Desa pagar desa Kecamatan bayung lencir 9.955 Eksplorasi 31 PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA Desa suka jaya Desa suka makmur Kecamatan plakat tinggi 4.495 Operasi produksi 32 PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA Kecamatan bayung lencir dan keluang 1.357 Eksplorasi 33 PT. UNITED COAL INDONESIA Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 34 PT MANDUO Desa sumber harum Kecamatan bayung lencir 3984.400 Eksplorasi 35 PT. MASINDO ARTA RESOURCES Desa pengaturan Desa pingap tanah abang Kecamatan Batanghari leko 5.475 Eksplorasi 36 PT. MASINDO ARTA RESOURCES Desa ulak kembang Kecamatan Batanghari leko 1.602 Eksplorasi 37 PT. ARTA INDO ENERGI Desa sidorejo Kecamatan sungai lilin 6.283 Eksplorasi 38 PT. AN COAL RESOURCES Desa dawas, Desa Karya Maju Desa mekar sari Kecamatan keluang 5.000 Eksplorasi
  • 67. IV-67 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 39 PT. ADI COAL RESOURCES Desa senawar jaya,desa muara bahar Kecamatan bayung lencir 4.9540 Eksplorasi 40 PT SAKTI GLOBAL PERSADA Desa epilkecamatan lais Kecamatan sungai lilin 8.942 Eksplorasi 41 PT, MENSA BARA BUMI Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 2.382 Eksplorasi 42 PT. MENSA BARA BUMI Kecamatan Batanghari leko 7.903 Eksplorasi 43 PT. ENERGI SEJAHTERA MAKMUR Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 44 PT. TEMPIRAI ENERGI RESOURCES Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 45 PT. PAMPANGAN PALM RESOURCES Kecamatan bayung lencir 3.493 Eksplorasi 46 PT BUMI ANDALAS PERKASA Kecamatan Batanghari leko kecamatan babat toman 2.994 Eksplorasi 47 PT ANUGRAH BARA MUSTIKA Desa Sanga Desa Kecamatan babat toman Kecamatan Batanghari leko 4.955 Eksplorasi 48 PT INDRA SAPTA RAHAYU Kecamatan bayung lencir 1.500 Eksplorasi 49 PT, SUMI MABARA UTAMA Kecamatan bayung lencir 11.420 Eksplorasi 50 PT. ANDALAN SATRIA ABADI Kecamatan bayung lencir 8.685 Eksplorasi 51 PT. DUTA ALAM EKAPRATAMA Kecamatan bayung lencir 11.100 Eksplorasi 52 PT. DUTA ALAM JAYA Kecamatan bayung lencir 10.440 Eksplorasi 53 PC CITRA ALAM GEMILANG Kecamatan sungai keruh dan plakat tinggi 10.160 Eksplorasi 54 PT. SHAN MUTIARA ABADI LESTARI Kecamatan sungai keruh 5.541 Eksplorasi 55 PT. CITRA ALAM CAHAYA Kecamatan bayung lencir 1.0173 Eksplorasi 56 PT. CITRA ALAM Kecamatan bayung lencir 20.240 Eksplorasi
  • 68. IV-68 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 CAHAYA 57 PT. HASIL TAMBANG Desa simpang sari,ulak paceh,ulak tebereu,tanjung durian,kasmaran,mangunjaya kecamatan babat toman 7.936 Eksplorasi 58 PT TALANG UBI COAL Desa ulak paceh,ulak teberau,kasmaran dab babat toman kecamatan babat toman 19.860 Eksplorasi 59 PT. ENERGI INTI BARA PRATAMA Kecamatan sungai lilin dan Lais 5.044 Eksplorasi 60 PC PRIMARAYA ENERGI Kecamatan lalan dan bayung lencir 19.970 Eksplorasi 61 PT ARTHACO PRIMA ENERGY Kecamatan sungai lilin dan keluang 5.422 Eksplorasi 62 PT, DIKA KARYA LINTAS NUSA Kecamatan bayung lencir 2.119 Eksplorasi 63 PT SENTOSA M ULIA BAHAGIA Kecamatan bayung lencir 2.500 Eksplorasi 64 PT PERSADAMAKMURJAYA Kecamatan sungai lilin dan keluang 9.000 Eksplorasi 65 PT. SENTOSA KURNIA ENERGI Kecamatan Batanghari leko dan bayung lencir 2.500 Eksplorasi 66 PT. CIPTAWANA DANA Kecamatan Batanghari leko 20.000 Eksplorasi 67 PT, LAPINDO BUMI MINERAL Kecamatan bayung lencir 19.100 Eksplorasi 68 PT RACHMAT KELANTAN SAKTI Kecamatan Batanghari leko 2000 Eksplorasi 69 PT CAHAYA BUMI Kecamatan bayung lencir dan sungai lilin 1.135 Eksplorasi Sumber ; Dinas Pertambangan kabupaten Musi Banyuasin 2011 Arahan pemanfaatan peruntukan Kawasan Pertambangan Berdasarkan data pada tabel di atas mengenai data perusahaan pemegang ijin pertambangan (IUP) terdapat dua jenis status kegiatan yaitu
  • 69. IV-69 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 1. Status kegiatan Operasi Produksi Potensi batubara yang sedang berjalan produksi di Kabupaten Musi Banyuasin berjumlah 15 perusahaan dengan rincian dapat dilihat pada table di bawah ini Tabel 2. 24 Data perusahaan pemegang Izin usaha pertambangan (IUP) Status operasi produksi Kabupaten Musi Banyuasin No Perusahaan Lokasi Luas (ribu hektar) Status 1 PT. SWADAYA HUTANI ALAM Desa pengaturan Desa Tanjung Bali Kecamatan Batanghari Leko 4.000 operasi produksi 2 PT. NUSA INDAH PERMAI Desa pandan sari Desa Tampang baru Kecamatan bayung lencir 4.500 Operasi produksi 3 PT. RIMBA SUBUR LESTARI Desa Rayun Kecamatan Bayung lencir 4.902 Operasi produksi 4 PT. WAHANA RIMBA LESTARI Desa cinta karya Desa Rimba ukur Kecamatan plakat tinggi Kecamatan sekayu 4.938 Operasi produksi 5 PT. MAKARYA EKAGUNA Desa Gajah Matt, Desa Sukalali Desa tebing bulanDesa kertayau Kecamatan sungai keruh 4.972 Operasi produksi 6 PI BUANA INTI (ITRA PRIMA (BIC) Desa pagar desa Desa swakarya,desa bayat ilir Desa pangkalan bayat Kecamatan bayung lencir 4.999 Operasi produksi 7 PT. MANGGALA ALAM LESTARI Desa btampang baru Kecamatan bayung lencir 4.836 Operasi produksi 8 PT. CAHAYA NUSA PRATAMA Desa srimulyo,desa sumber sari Desa banjar jaya Kecamatan bayung lencir 4.991 Operasi produksi 9 PT. BUANA BABA EKA PRATAMA Desa telang,desa kali barau Desa siding marga Kecamatan bayung lencir 4.686 Operasi produksi 10 PT. LAIS COAL MINE Desa teluk kijing II dan tanjung 1.022 Operasi produksi
  • 70. IV-70 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 agung utara Kecamatan lais 11 PT. PUTRA MUBA COAL Desa mekar jadi Desa nusa serasan Kecamatan sungai lilin 3.716 Operasi produksi 12 PT. REALITA JAYA MANDIRI Desa sumber harum Desa berlian Lencir 1.642 Operasi produksi 13 PT. KAUTIM GLOBAL Desa bangun harji,desa warga mulyo kecamatan plakat tinggi 4.547 Operasi produksi 14 PT. PACIFIC GLOBAL RESOURCES Desa Bandar jaya, desa sinar harapan Kecamatan bayung lencir 3.228 Operasi produksi 15 PT. PACIFIC GLOBAL UTAMA Desa suka jaya Desa suka makmur Kecamatan plakat tinggi 4.495 Operasi produksi Sumber ; Dinas Pertambangan kabupaten Musi Banyuasin 2011 2. Status Kegiatan Eksplorasi Berdasarkan UU no 22 tahun 2010, kegiatan pertambangan yang berstatus eksplorasi yang ingin merubah menjadi berstatus operasi produksi diperlukan langkah langkah administrasi perijinan dimulai dari persetujuan Bupati, Gubernur hingga penetapan perijinan oleh Pemerintah. Dengan kondisi demikian kegiatan eksplorasi yang belum memiliki perijinan ke Pemerintah Pusat statusnya masih sebatas usulan kegiatan kelayakan pertambangan, namun belum di ijinkan untuk melakukan eksploitasi sebelum ada perijinan dari pemerintah daerah dan di tetapkan oleh DPR. Berikut tabel di bawah ini kegiatanan PKP2B ber status opersi produksi Tabel 4. 25 Data Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Status Eksplorasi Kabupaten Musi Banyuasin 2011 No Perusahaan Lokasi Luas (ribu hektar) Status 1 PT BATTOMAN COAL Desa Bandar jaya Kecamatan Batanghari leko, kecamatan babat toman dan sekayu 12.670 Eksplorasi 2 PT. LAIS COAL MINE Desa petaling,tj agung utara 14.340 Eksplorasi
  • 71. IV-71 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 Kecamatan Lais 3 PE MUBA COAL MINE Desa lubuk bintalo,pangkalan bulian,sungai Nepal,ulak kembang,kecamatan sungai keruh 13.320 Eksplorasi 4 PT. MUBA COAL MINE Sidang margadan tebing bulang Kecamatan sungai keruh Eksplorasi 5 PT YODA IRPAN MAKMUR Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 5.000 Eksplorasi 6 PT. TITAN PRAWIRA SRIWIJAYA Kecamatan bayung lencir dan lalan 7.227 Eksplorasi 7 PT. SRIWIJAYA ENERGI PERSADA Kecamatan bayung lencir dan lalan 8.596 Eksplorasi 8 PT. BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL Desa Beroja Timur dan Desa Beji Kecamatan bayung lencir 8.058 Eksplorasi 9 PT. PUTRA MUBA COAL Kecamatan bayung lencir 1.906 Eksplorasi 10 PT INDONESIA BATU PRIMA ENERGI Desa pinang banjar,Desa sumber jaya dan desa Bandar tenggulang Kecamatan Sungai lilin 19.870 Eksplorasi 11 PT. INTI PUTERA KANAAN Desa Sumber harum Kecamatan bayung lencir 11.220 Eksplorasi 12 PT, SOAR HARAPAN BANGSA Desa tanjung dalam,ciptapraja kecamatan keluang 4.978 Eksplorasi 13 PT. KARYA PERINTIS SEJATI Kecamatan bayung lencir 5.531 Eksplorasi 14 PI MADHUCON INDONESIA Kecamatan keluang,Batanghari leko,bayung lencir 8.663 Eksplorasi 15 PC PACIFIC GLOBAL RESOURCES Desa teluk dan desa epil kecamatan lasi dan Kecamatan sungai lilin 3.360 Eksplorasi 16 PT. BUKIT GLOBAL ABADI Desa pagar desa Kecamatan bayung lencir 9.955 Eksplorasi 17 PT. DIKA KARYA LINTAS NUSA Kecamatan bayung lencir dan keluang 1.357 Eksplorasi 18 PT. UNITED COAL Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi
  • 72. IV-72 LAPORAN RENCANA TATA RUANG KABUPATEN MUSI BANYUASIN 2011-2031 INDONESIA 19 PT MANDUO Desa sumber harum Kecamatan bayung lencir 3984.400 Eksplorasi 20 PT. MASINDO ARTA RESOURCES Desa pengaturan Desa pingap tanah abang Kecamatan Batanghari leko 5.475 Eksplorasi 21 PT. MASINDO ARTA RESOURCES Desa ulak kembang Kecamatan Batanghari leko 1.602 Eksplorasi 22 PT. ARTA INDO ENERGI Desa sidorejo Kecamatan sungai lilin 6.283 Eksplorasi 23 PT. AN COAL RESOURCES Desa dawas, Desa Karya Maju Desa mekar sari Kecamatan keluang 5.000 Eksplorasi 24 PT. ADI COAL RESOURCES Desa senawar jaya,desa muara bahar Kecamatan bayung lencir 4.9540 Eksplorasi 25 PT SAKTI GLOBAL PERSADA Desa epilkecamatan lais Kecamatan sungai lilin 8.942 Eksplorasi 26 PT, MENSA BARA BUMI Desa sako suban Kecamatan Batanghari leko 2.382 Eksplorasi 27 PT. MENSA BARA BUMI Kecamatan Batanghari leko 7.903 Eksplorasi 28 PT. ENERGI SEJAHTERA MAKMUR Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 29 PT. TEMPIRAI ENERGI RESOURCES Kecamatan bayung lencir 5.000 Eksplorasi 30 PT. PAMPANGAN PALM RESOURCES Kecamatan bayung lencir 3.493 Eksplorasi 31 PT BUMI ANDALAS PERKASA Kecamatan Batanghari leko kecamatan babat toman 2.994 Eksplorasi 32 PT ANUGRAH BARA MUSTIKA Desa Sanga Desa Kecamatan babat toman Kecamatan Batanghari leko 4.955 Eksplorasi 33 PT INDRA SAPTA RAHAYU Kecamatan bayung lencir 1.500 Eksplorasi