Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengelolaan hutan di Provinsi Riau. Terdapat beberapa rantai korupsi mulai dari perubahan zonasi kawasan hutan, pemberian izin yang melanggar aturan, hingga kegagalan penegakan hukum. Dokumen ini juga menjelaskan penyimpangan yang terjadi dalam perencanaan tata ruang wilayah, seperti ketidaksesuaian data dan manipulasi zonasi hutan. Hal ini berdampak pada

1. Akar Masalah
Konflik Pengelolaan Hutan
Bahan Diskusi dengan Bahana Mahasiswa
Universitas Riau
Pekanbaru
1 Desember 2011
Oleh
Transparency International Indonesia
Local Unit Riau

2. Rantai Korupsi Kehutanan
1. Rantai Regulasi: Perubahan zonasi kawasan
hutan dalam rencana tata ruang,
2. Rantai Perizinan: Pemberian izin pemanfaatan
hutan yang melanggar ketentuan,
3. Rantai Supply kayu: Perencaan penebangan yang
tidak sesuai ketentuan,
4. Rantai penegakan hukum: Gagal menghukum
izin yang melanggar aturan,
5. Rantai Riset dan sertifikasi: Penyimpangan riset
dan manipulasi terhadap proses sertifikasi.

3. Kawasan Budidaya (Produksi)
UPHHK-HT
Perencanaan
Kehutanan IUPHHK-HT
Kehutanan
Non Kehutanan
Perencanaan IUP
Pertambangan
Kawasan Pertambangan
KP
Budidaya
(Produksi)
Karet
Perencanaan
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
Lainnya
Perencanaan Lahan Basah
Pertanian
Pertanian
Lahan Kering

4. Aturan Pengelolaan Hutan Produksi
Budidaya Hutan Alam
SKOR Hutan Produksi (IUPHHK-HA / HPH)
124-175 Terbatas
Fungsi tidak dapat saling
dipertukarkan karena skornya berbeda
Hutan
Produksi Budidaya Hutan alam dan
Hutan Produksi Tanaman (IUPHHK-HT /
Tetap PHTI/ HTI)
Fungsi dapat saling dipertukarkan
SKOR karena skornya sama
< 124
Budidaya Non Kehutanan
Hutan Produksi (Perkebunan, Pertanian, P
Konversi ertambangan)

5. Fakta Pengelolaan Hutan Produksi
IUPHHK-HA Tidak Sesuai
SKOR Hutan Produksi dengan
124-175 Terbatas IUPHHK-HT Ketentuan
dan
Perkebunan
Berdampak
Ada SK Mentri Perubahan Hidrologi
Fungsi Kawasan Hutan
IUPHHK-HA
Tidak Sesuai
Hutan Produksi IUPHHK-HT dengan
Tetap Ketentuan dan
Perkebunan Tidak
Berdampak
SKOR Ada SK Mentri Perubahan secara
< 124 Fungsi Kawasan Hutan Hidrologi
IUPHHK-HA
Hutan Produksi
IUPHHK-HT Sesuai dengan
Konversi Ketentuan
Perkebunan

6. Kawasan Budidaya (Produksi)
UPHHK-HT
Perencanaan
Kehutanan IUPHHK-HT
Kehutanan
Non Kehutanan
Perencanaan IUP
Pertambangan
Kawasan Pertambangan
KP
Budidaya
(Produksi)
Karet
Perencanaan
Perkebunan Kelapa Sawit
Perkebunan
Lainnya
Perencanaan Lahan Basah
Pertanian
Pertanian
Lahan Kering

7. Penyimpangan
(Perencanaan Kehutanan)
Inventarisasi Kawasan Hutan
Belum dilaksanakan
Tingkat Wilayah dan DAS
•Masih Menggunakan Kepmen 173/1986
Penunjukan Fungsi sebagai dasar hukum
Kawasan Hutan •Bisa berubah setiap saat sesuai kepentingan
(TGHK update)
Penetapan Fungsi Belum dilaksanakan
Kawasan Hutan
Perubahan Fungsi Dibentuk Tim Terpadu Departemen Kehutanan
Kawasan Hutan Untuk melakukan paduserasi RTRWP dengan TGHK

8. (Penyusunan Rencana Tata Ruang)
1. Data Pendukung Tidak Lengkap
2. Tidak ada buku data dan analisis
3. Disusun Berdasarkan Perizinan Eksisting
Penyusunan Draft 4. Kriteria kawasan banyak yang tidak sesuai dengan PP 47 tahun
oleh Konsultan 1997
5. PP 10 tahun 2000 tentang tingkat ketelitian peta tidak dipatuhi
Muncul Skenario Hijau 2050
Pembahasan 1. Kriteria disesuaikan dengan PP 47 tahun 1997
di BKPRD 2. Kawasan lindung yang sudah terlanjur diberikan izin akan
dihijaukan kembali pada tahun 2050
Pembahasan Tidak Ada Perubahan Substansi Peta
di DPRD
Tim Tepadu
Departemen Kehutanan
Intervensi Departemen Kehutanan
Persetujuan DPR Terhadap
Perubahan Fungsi Kawasan Hutan

9. Situasi Penyusunan Draft RTRWP Riau
Lampiran VII PP 26 Gap
Tahun 2008
Peta TGHK/
Penunjukan/Penetapan Fungsi
Kawasan Hutan
Intervensi ?
Gap
Perda No 10 Draft RTRWP
Tahun 1994 Riau
Gap

10. PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
 Pemda dapat mengatur ketentuan perizinan menurut
kewenangannnya masing-masing sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Perizinan
diatur oleh Pemerintah & pemda (menurut
kewenangan masing-masing)
batal demi
dikeluarkan dan/atau hukum
Izin
Pemanfaatan
diperoleh dgn tidak melalui Ps. 37 ayat (3)
Ruang prosedur yg benar
diperoleh melalui prosedur dapat
apabila yang benar tetapi dibatalkan
tidak kemudian terbukti tidak Ps. 37 ayat (4)
sesuai sesuai dengan RTRW
RTRW
Ps. 37 ayat (6) penggantian /
akibat adanya perubahan ganti kerugian
RTRWN yg layak
Ps. 37 ayat (5)
BHK-DJPR/Presentasi/DR

11. Bagaimana Kita
Melihat Korupsi ?????

12. Studi Kasus Perizinan IUPHHK-HT
Regulasi
Aktor
Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabuupaten
Dinas Kehutanan Kabupaten
Rencana Tata Ruang
Bupati Wilayah Provinsi
Rencana Tata Ruang
Dinas Kehutanan Provinsi Wilayah Nasional
Gubernur
Pencadangan Lahan
Untuk HTI
Dirjen Planologi Kehutanan
Tata Guna Hutan
Komisi Amdal Pusat Kesepakatan
Mentri Kehutanan Kawasan Bergambut/
Lindung Gambut

13. Upaya Hukum yang gagal
• Kasus korupsi Perizinan oleh mantan bupati pelalawan
yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan TIPIKOR
tidak dilanjutkan dengan upaya penertiban izin karena
juga melanggar tata. Departemen kehutanan justru
mensyahkan izin yang dikeluarkan Bupati dengan
dengan surat keputusan mentri
• Upaya hukum yang dilakukan terhadap 14 perusahaan
yang memiliki cacat perizinan oleh Polda riau pada
tahun 2008 diakhiri dengan SP3. Saksi ahli dari
departemen kehutanan mengatakan bahwa izin
tersebut legal secara hukum

14. Studi Kasus Izin PT RAPP
Sektor Pulau Padang
1. Rekomendasi Bupati bengkalis tidak mempertimbangkan rencana tata ruang
wilayah kabupaten bengkalis
2. Pertimbangan tehnis dari Dinas kehutanan provinsi riau dan Rekomendasi
Gubernur Riau tidak mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau
tetapi masih mempertimbangkan TGHK,
3. Badan planologi kehutanan dan Mentri kehutanan tidak mempertimbangkan
TGHK serta mengabaikan saran kepala dinas kegutanan dan gubernur riau.
http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipot
4. Studi amdal yang dibuat perusahaan tidak menjelaskan bahwa pada kawasan
esa-awal-tenggelamnya-sebuah-pulau/
tersebut merupakan kawasan bergambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter
dan harus dilindungi menurut aturan perundangan, serta tidak dijelaskan
tentang dampak penurunan permukaan tanah yang berpotensi
menenggelamkan pulau tersebut.
5. Mentri kehutanan mengeluarkan izin dengan mengabaikan Rencana Tata Ruang
Nasional, TGHK, dan kelayakan lingkungan. Tidak ada pertimbangan pemberian
izin terhadap UU 27 tahun 2007 tentang tata ruang kawasan pesisir dan pulau
kecil sebagai ekosistem yang rentan terhadap dampak lingkungan.

15. Bahan Bacaan
• http://www.slideshare.net/raflis/problematik-sektor-kehutanan-
perkebunan-di-provinsi-riau-edit-5104634
• http://www.slideshare.net/raflis/perencanaan-kehutanan-dan-rencana-
tata-ruang-di-provinsi-riau
• http://www.slideshare.net/raflis/tata-ruang-dan-korupsi
• http://raflis.wordpress.com/2011/09/13/penataan-ruang-dan-korupsi-
studi-kasus-provinsi-riau/
• http://raflis.wordpress.com/2011/07/15/menyerahkan-hutan-ke-
pangkuan-modal/
• http://raflis.wordpress.com/2011/02/02/desa-mengkirau/
• http://raflis.wordpress.com/2011/01/25/fakta-awal-yang-memperkuat-
hipotesa-tenggelamnya-pulau2-di-pesisir-timur-sumatera/
• http://raflis.wordpress.com/2010/12/20/hipotesa-awal-tenggelamnya-
sebuah-pulau/