Modul Projek - Modul P5 Kearifan Lokal _Menampilkan Tarian Daerah Nusantara_...
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
1. STRATEGI PERCEPATAN PENETAPAN KHDTK
DI MASA TRANSISI BSILHK
Direktorat Pengukuhan Dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
2.
3.
4. PENGANTAR
Hutan
Hutan merupakan
sistem penyangga
kehidupan (Sustainable Human
Security ) dengan fungsi ekologi,
ekonomi dan sosial
Hutan merupakan
komponen penting
dalam perubahan
iklim
Sumber penyedia ruang
untuk memenuhi dinamika
pembangunan
Hutan berperan
sebagai fungsi social
dan ekonomi
masyarakat
Hutan merupakan
faktor penting
dalam siklus tata
air
Hutan merupakan
sumber plasma nutfah
yang kaya keanekaragaman hayati
Penyedia ruang/lahan bagi pembangunan sektor lain untuk lintas
generasi.
5. PETA KAWASAN HUTAN
Luas Daratan Wilayah Indonesia 191.357.868
(https://www.bps.go.id)
21,79%
23,51%
21,28 %
23,22 %
10,21 %
12.840.981,68
29.215.611,55
26.772.377,04
29.578.158,29
27.409.894,40
Konservasi
(Perairan + Daratan)
Hutan Lindung (HL)
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
Hutan Produksi Tetap (HP)
Hutan Produksi yang dapat
Dikonversi (HPK)
Luas KH
(darat+perairan)
125.817.022,96 ha
Luas KH
(daratan)
120.495.701,96 ha
6. 1980 - 1992 1992 - 1999 1999 - 2005
< 1980
UU No.
41/1999
UU No.
24/1992
UU No.
5/1967
Hutan register
Penunjukan partial TGHK
Paduserasi RTRWP -
TGHK
Usulan Perubahan
Kawasan Hutan dalam
Review RTRWP/K
dan Pemekaran
Penunjukan
Kawasan Hutan
UU No.
5/1990
UU No. 32/2004
dan UU No.
26/2007
2004 - 2007
Peta
Kawasan
Hutan
UU No. 32/2004
dan UU No.
26/2007
2000 - 2016
Peta Kawasan Hutan dan
Perkembangan Pengukuhan
Permenhut
P.44/2012
2017
UU 11/2020
dan PP. 23
/2021
2021
Sejarah Kawasan Hutan
Peta Kawasan Hutan dan
Perkembangan Pengukuhan
7. PERKEMBANGAN PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN INDONESIA
PENETAPAN KAWASAN HUTAN
BELUM DITETAPKAN
Luas Kawasan Hutan:
125.817.021,96 Ha
Panjang batas kawasan hutan:
438.380 Km
Penetapan Kawasan Hutan sd.
September 2020:
88.248.477,81 Ha
Penataan batas kawasan hutan:
347.452 Km
Rencana Penyelesaian Penetapan
Kawasan Hutan :
37.258.557,96 Ha
Sisa panjang batas kawasan hutan:
90.928,38 Km
8.
9. DASAR HUKUM
UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
Peraturan Menteri LHK No 7 Tahun 2021 Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan
PP 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian Dan Pengembangan, Serta Pendidikan
dan Pelatihan Kehutanan
Peraturan Pemerintah 23 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan
kehutanan
10. Pasal 34
Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
dapat diberikan kepada:
1. masyarakat hukum adat,
2. lembaga pendidikan,
3. lembaga penelitian,
4. lembaga sosial dan keagamaan.
Pasal 8
(1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan
tertentu untuk tujuan khusus.
(2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan
khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diperlukan untuk kepentingan umum seperti:
1. penelitian dan pengembangan,
2. pendidikan dan latihan, dan
3. religi dan budaya.
(3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak
mengubah fungsi pokok kawasan hutan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
MANDAT PEMBENTUKAN KAWASAN HUTAN
DENGAN TUJUAN KHUSUS (KHDTK)
1. Undang Undang 41 Tahun 1999
11. Pasal 56
1. KHDTK dapat ditetapkan pada
semua fungsi kawasan hutan
kecuali pada cagar alam dan
zona inti taman nasional.
2. Kawasan hutan yang telah
dibebani hak pengelolaan oleh
BUMN dapat ditetapkan
sebagai KHDTK dengan
ketentuan tidak mengubah
fungsi pokok kawasan hutan.
3. Dalam kawasan hutan yang
telah dibebani izin
pemanfaatan hutan, dapat
ditetapkan sebagai KHDTK
setelah dikeluarkan dari areal
kerjanya.
Pasal 57
KHDTK dikelola oleh
lembaga litbang
kehutanan atau
lembaga diklat
kehutanan berdasarkan
rencana pengelolaan
hutan sesuai ketentuan
peraturan perundang-
undangan.
Pasal 58
1. Dalam mengelola KHDTK, lembaga
litbang kehutanan dan lembaga diklat
kehutanan Pemerintah dapat bekerja
sama dengan pemerintah provinsi,
pemerintah kabupaten/kota,
perguruan tinggi, dunia usaha, dan
masyarakat.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai
penggunaan KHDTK untuk lembaga
litbang kehutanan dan lembaga diklat
kehutanan diatur dengan peraturan
Menteri.
2. PP No. 12 Tahun 2010 Tentang Penelitian dan Pengembangan serta
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan.
12. Pasal 108
Untuk tujuan tertentu
Kawasan Hutan dapat
ditetapkan
sebagai:
a. Kawasan Hutan dengan
tujuan khusus;
b. Kawasan Hutan dengan
pengelolaan khusus; atau
c. Kawasan Hutan untuk
ketahanan pangan.
Pasal 109
KHDTK ditetapkan
untuk kepentingan:
a. penelitian dan pengembangan Kehutanan;
b. pendidikan dan pelatihan Kehutanan; atau
c. religi dan budaya setempat.
Penetapan KHDTK dapat dilakukan pada:
a. semua fungsi Kawasan Hutan kecuali pada cagar alam dan zona inti taman nasional;
b. Kawasan Hutan yang telah dibebani pengelolaan oleh badan usaha milik negara bidang Kehutanan; atau
c. Kawasan Hutan yang telah dibebani Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, setelah dikeluarkan dari areal
kerjanya.
Penetapan KHDTK dengan ketentuan:
a. tidak mengubah fungsi pokok Kawasan Hutan;
b. tidak mengubah bentang lahan pada Hutan Konservasi atau Hutan Lindung;
c. penutupan Hutan bukan berupa Hutan primer; dan
d. ditetapkan menjadi zonalblok khusus dalam penataan areal KPH
Penetapan KHDTK dilakukan dengan ketentuan luas dengan mempertimbangkan:
a. luas areal KPH, paling banyak 5% (lima persen) dari luas setiap KPH;
b. kecukupan luas Kawasan Hutan dan penutupan Hutannya, paling luas 500 hektar per unit Kawasan Hutan dengan
tujuan khusus untuk kegiatan penelitian dan pengembangan Kehutanan serta pendidikan dan pelatihan Kehutanan;
dan
c. untuk 1 (satu) unit Kawasan Hutan dengan tujuan khusus untuk kegiatan religi dan budaya, paling luas 10
(sepuluh) hektar
3. Peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan
13. Pasal 438
KHDTK ditetapkan untuk
kepentingan:
a. penelitian dan
pengembangan
Kehutanan;
b. pendidikan dan
pelatihan Kehutanan;
atau
c. religi dan budaya
setempat.
Pasal 447
1. Dalam hal Menteri menetapkan keputusan KHDTK , pengelola KHDTK
dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak penetapan
keputusan KHDTK wajib menyelesaikan Tata Batas areal KHDTK
dengan supervise Balai.
2. Pelaksanaan Tata Batas dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
3. Pelaksanaan Tata Batas KHDTK dibiayai oleh pengelola KHDTK sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Berdasarkan hasil Tata Batas areal KHDTK, Direktur Jenderal atas
nama Menteri menetapkan Areal KHDTK.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi
Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
15. Tujuan Pelaksanaan Tata Batas
2.Memperoleh
Kepastian Letak
Kepastian
Izin
1.Memperoleh
Kepastian batas
3.Memperoleh
Kepastian Luas
16. 16
Ruang Lingkup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan,
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan
Tahapan Pelaksanaan Mengikuti Tata
Cara Pengukuhan batas luar KH
Batas Areal Kerja
Batas Sendiri
Batas
Persekutuan
Sebagian/Seluruh
merupakan Batas
Luar Kawasan Hutan
(KH)
Sebagian/Seluruh
merupakan Batas
Fungsi Kawasan
Hutan (KH)
Seluruh merupakan
Bukan Batas Luar
atau Batas Fungsi KH
Hasil Pelaksanaan Berupa BATB KH dan
Peta Lampiran yang Ditandatangani
Panitia Tata Batas, Sebagai Batas KH Yang
Sekaligus Batas Areal Kerja
Tahapan Pelaksanaan Mengikuti Tata
Cara Penataan Batas Fungsi KH
Hasil Pelaksanaan Berupa BATB Fungsi KH
dan Peta Lampiran yang Ditandatangani
Panitia Tata Batas Fungsi, Sebagai Batas
KH Yang Sekaligus Batas Areal Kerja
17. PENATAAN BATAS AREAL KERJA
1. Dalam hal Menteri menetapkan keputusan
KHDTK , pengelola KHDTK dalam jangka
waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
penetapan keputusan KHDTK wajib
menyelesaikan Tata Batas areal KHDTK
dengan supervise Balai.
2. Pelaksanaan Tata Batas dapat
diperpanjang untuk jangka waktu paling
lama 1 (satu) tahun.
3. Pelaksanaan Tata Batas KHDTK dibiayai
oleh pengelola KHDTK sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
4. Berdasarkan hasil Tata Batas areal KHDTK,
Direktur Jenderal atas nama Menteri
menetapkan Areal KHDTK
Pelaporan kepada
menteri
Pembuatan rencana
penataan batas dan peta
kerja
Pembuatan Instruksi kerja
penataan batas
Pengukuran batas dan
pemasangan tanda
batas
Pemetaan hasil
penataan batas
Pembuatan dan
penandatanganan
berita acara dan peta
hasil tata batas
18. • 1.1 Permohonan penataan batas oleh pemegang izin
• 1.2 konsep rencana batas
• 1.3 konsep peta kerja (proyeksi izin ke peta dasar minimal 1: 100.000 dan citra resolusi sangat tinggi)
1. pembuatan rencana penataan batas dan peta kerja
• 2.1 Dikoordinasikan oleh BPKH
• 2.2 Membuat instruksi kerja, tim pelaksana dan pemberitahuan ke pemprov dan pemkab/kota
• 2.3 Instruksi kerja memuat: dasar, daftar trayek, pembagian tugas, metoda pengukuran, tata cara pembuatan, penomoran, dan pemancangan pal batas, tata
tertib dan pelaporan
2. pembuatan instruksi kerja penataan batas
• 3.1 penentuan titik ikatan (BA)
• 3.2 pengukuran dan penentuan titik awal dan titik akhir (BA titik awal dan akhir)
• 3.3 pembuatan rintis batas
• 3.4 pemasangan pal batas
• 3.5 pengukuran batas
3. pengukuran batas dan pemasangan tanda batas
• 4.1 peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas
• 4.2 lampiran Berita Acara Penataan Batas
4. Pemetaan hasil penataan batas
• 5.1 BA titik ikatan
• 5.2 BA pengawasan oleh BPKH
• 5.3 BA penentuan titik awal dan titik akhir
• 5.4 BA hasil pelaksanaan berupa BATB Kawasan Hutan/fungsi/sendiri dan peta lampiran yang ditandatangani sesuai ketentuan
5.pembuatan dan penandatanganan berita acara dan peta
hasil tata batas;
• 6.1 Pemegang izin membuat laporan sesuai sistematika dengan dikoordinasikan BPKH
• 6.2 dilengkapi rencana penataan batas, instruksi kerja, SPT, BA dan peta pelaksanaan tata batas, dokumen pengamatan matahari dan koreksi boussole, daftar
koordinat dan pal batas
6. pelaporan kepada Menteri
19.
20. STRATEGI PERCEPATAN PENETAPAN KHDTK
SOSIALISASI
SOSIALISASI
MEKANISME
PENETAPAN
KHDTK
SESUAI UUCK
DAN
TURUNANNYA
INVENTARISASI
INVENTARISASI
KHDTK YANG
BELUM
DILAKUKAN
PENATAPAN
BATAS
AREALNYA
PENYELESAIAN
1. ANGGARAN
2. KOORDINASI
DENGAN PKTL
3. PELAKSANAAN
PENATAAN
BATAS
MONEV
MONITORING DAN
EVALUASI
21. DIAGRAM PENATAAN BATAS AREAL PERSETUJUAN
PERIZINAN/PENGGUNAAN/PENGELOLAAN/PELEPASAN
Penataan Batas
Areal Kerja
1. Batas sendiri
2. Batas persekutuan
Kegiatan PSN, PEN, Ketahanan Pangan (Food Estate)
dan energi, dan TORA, dapat dilakukan bersamaan
dengan pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan
Areal Persetujuan
Pelepasan Kawasan
Hutan
Areal Perizinan
Berusaha Pemanfaatan
Hutan
Areal Persetujuan
Penggunaan Kawasan
Hutan
Areal Persetujuan
Pengelolaan Perhutanan
Sosial
Areal Penetapan
Kawasan Hutan Dengan
Tujuan Tertentu
Batas fungsi
Tahapan mengikuti
pengukuhan kawasan hutan
Tahapan mengikuti penataan
batas fungsi kawasan hutan
Batas luar
Bukan batas
fungsi dan batas
luar
1. HP, Mak. 2 Tahun
2. HL, Mak.1 Tahun
Mak. 2 Tahun
Mak.1 Tahun
Mak.1 Tahun
Mak. 2 Tahun
Tahapan Penataan Batas areal kerja :
a. pembuatan rencana Penataan Batas
dan peta kerja;
b. pembuatan instruksi kerja
c. pemasangan, penandaan tanda batas
dan pengukuran batas;
d. pemetaan hasil Penataan Batas;
e. pembuatan dan penandatanganan
laporan dan peta Hasil Tata Batas;
f. pelaporan;
Pelaksanaan penataan Batas :
• Dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
• Dapat dilakukan sendiri oleh Pemegang
Perizinan atau menunjuk rekanan
pelaksana yang mempunyai kompetensi
di bidang pengukuran dan pemetaan.
Biaya Penataan Batas :
• Dibebankan kepada Pemegang Perizinan
• Sumber dana APBN, APBD, P3H, dana
desa, dana rehabilitasi dan lahan,
sumber lain yang sah dan tidak mengikat
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Batas Sendiri
Mengikuti Proses
pengukuhan
Kawasan hutan
Jarak antar pal batas ±500-1000 meter
dan pohon batas serta dititik belok dan
strategis
Jarak antar pal
batas ± 100-150
meter
22. 1. RPB bersifat umum dan diterbitkan oleh Direktur Pengukuhan a.n Dirjen PKTL
2. Memanfaatkan koordinat geografi, satelit dan teknologi penginderaan jauh pada
pelaksanaan penataan batas
3. Jarak antar pal:
• ± 100-150 m untuk batas yang bersekutu dengan batas luar/fungsi Kawasan
hutan serta dititik belok dan strategis
• ± 500 - 1.000 m untuk batas sendiri dengan ditanami pohon batas diantara Pal
Batas serta di titik belok dan titik strategis
4. Toleransi sebesar ± 5% dari luas Areal Kerja yang sudah ditetapkan
5. Sudah mengatur penataan batas KHDTT (KHDTK, KHKP dan KHDPK)
6. Dalam hal terdapat kegiatan di dalam Kawasan Hutan merupakan proyek strategis
nasional, pemulihan ekonomi nasional, Ketahanan Pangan (Food Estate) dan
energi, serta TORA, pelaksanaan kegiatannya dapat dilakukan bersamaan dengan
pelaksanaan Tata Batas Kawasan Hutan
7. Jangka waktu pelaksanaan penataan batas persetujuan perizinan
berusaha/pengelolaan (2 tahun untuk Perizinanan hutan produksi, Hutsos dan
KHDTT) dan 1 tahun untuk Penggunaan Kawasan hutan, Perizinan berusaha
pemanfaatan HL dan Pelepasan.
8. Dalam hal keadaan tertentu, Trayek Batas pada rencana Penataan Batas dan
instruksi kerja Penataan Batas di lapangan dapat dipasang Pal Batas titik referensi
sebagai dasar petunjuk ke arah batas Areal Kerja atau dilakukan Penataan Batas
Virtual yang dituangkan dalam Citra Satelit data resolusi tinggi
POKOK TEROBOSAN PERCEPATAN
1. Pembuatan rencana Penataan Batas
(RPB) oleh Pemohon dan disahkan
oleh Direktur Pengukuhan a.n Dirjen
PKTL
2. Penataan batas dilakukan seluruhnya
(tidak ada yang virtual)
3. Jarak antar pal batas per 100 meter
4. Tidak diatur toleransi penambahan
luas
5. Belum mengatur penataan batas
Kawasan Hutan dengan tujuan
tertentu (KHDTT)
6. Dispensasi pelaksanaan Kegiatan
untuk kegiatan PSN, PEN, Food estate
serta TORA
7. Jangka Waktu pelaksanaan penataan
batas adalah 1 tahun
8. RPB persetujuan Penggunaan
Kawasan yang diterbitkan Gubernur
(fasos/fasum <5 ha) dan perhutanan
sosial berada di Ditkuh
9. Belum diatur penataan batas
perhutanan sosial
23. 1.Dalam mendukung optimalisasi
pengeloloan hutan yang lebih efektif dan
berkelanjutan secara social, ekonomi dan
lingkungan, maka penetapan kawasan
hutan termasuk KHDTK adalah sangat
penting dan strategis.
2.Penetapan kawasan hutan termasuk
wilayah Kelola KHDTK sebagai salah satu
bagian dari upaya percepatan
pengukuhan kawasan hutan sebagai
mandat dari UUCK 11 2021
